OKU TIMUR, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa proses hukum terkait kematian tiga anggotanya di Way Kanan, Lampung, akan berjalan secara terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kapolri mengunjungi kediaman Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (27/3/2025).

Kapolri menyatakan bahwa ia bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas.

"Kami sama-sama sepakat untuk diproses tegas, diproses tuntas. Baik terkait dengan kasus penembakan hingga pembunuhan akan diproses oleh bapak panglima. Terkait masalah perjudian yang menyangkut oknum akan kita proses," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meminta kepada pihak keluarga untuk menyerahkan kasus ini kepada jajaran POM TNI.

"Oleh karena itu, tentunya kami semua terus akan mengikuti, menjadi duka kita bersama. Namun di satu sisi harus menyerahkan petugas yang ada dan prosesnya akan diusut tuntas," tambahnya.

Kapolri juga menyampaikan bela sungkawa secara moril kepada keluarga almarhum AKP Anumerta Lusiyanto atas kejadian yang menyedihkan ini.

Ia menegaskan bahwa keluarga almarhum tetap dianggap bagian dari Polri.

"Yang jelas kami dari keluarga Polri menyampaikan duka cita yang dalam terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Way Kanan," ungkapnya.

Dengan pernyataan ini, Kapolri menunjukkan komitmen Polri menuntaskan setiap kasus yang melibatkan anggotanya dan memberikan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan.

Markas Besar (Mabes) TNI mengatakan proses hukum bagi oknum TNI AD penembak 3 anggota Polri di Way Kanan, Lampung, masih berjalan. Mabes TNI akan menghukum seberat-beratnya apabila oknum tersebut terbukti bersalah.

"Masalah proses hukum yang di Lampung ya, artinya kan kemarin sudah disampaikan tersangka-tersangkanya, dari petunjuk dari Panglima TNI kita ikuti saja, proses investigasi, penyelidikan dan belum selesai," kata Kapuspen TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (27/3/2025).

Dia menegaskan para prajurit akan dihukum berat jika terbukti terlibat. Saat ini proses penyidikan masih berlangsung.

"Nanti kalau memang betul terbukti bersalah, dan benar-benar betul-betul dia melakukan itu, sesuai hasil scientific investigation dan sebagainya, dan sebagainya yang telah dikembangkan oleh tim investigasi. Ya kita hukum seberat-beratnya," ujarnya.

Lebih lanjut, Kristomei mengatakan pihaknya tidak akan melindungi prajurit terlibat. Pihaknya akan memecat oknum prajurit TNI tersebut jika terbukti bersalah.

"Nggak ada, ngapain kita lindungi-lindungi. Sudah jelas kalau Panglima TNI, kalau bagi prajurit yang melanggar hukum, ya kita proses," kata dia.

"Ngapain takut, kalau prajurit pecat-pecat. Kan yang daftar jadi prajurit TNI banyak, hari ini aja yang dilantik segitu banyaknya, 805 orang. Yang daftar ribuan. Jadi ngapain melindungi yang jelek. Sudah hukum aja lah, banyak yang daftar, kok," imbuhnya.

Sebagai informasi, peristiwa penembakan terhadap tiga polisi itu terjadi pada Senin (17/3) sore. Saat itu, ketiga polisi tersebut tengah menggerebek salah satu lokasi sabung ayam di Way Kanan, Lampung.

Mereka yang gugur adalah Inspektur Satu (Iptu) Lusiyanto, Brigadir Kepala (Bripka) Petrus Apriyanto, dan Brigadir Dua (Bripda) Ghalib Surya Ganta. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta.

Dua oknum TNI yang menembak tiga polisi di Way Kanan, Lampung, berinisial Kopda B dan Peltu L, resmi jadi tersangka. Keduanya pun dijerat dengan pasal yang berbeda.

"Untuk Kopda B dijerat dengan Pasal 340 juncto 338 KUHPidana. Sementara untuk Peltu L dijerat dengan Pasal 303 KUHPidana," kata WS Danpuspomad Mayjen TNI Eka Wijaya Permana, Rabu (25/3).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Ahli hukum dari Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. AKBP Fajar diketahui bakal diproses secara etik ataupun pidana.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan Kapolri dengan menyatakan sikap tegas Polri untuk menegakkan dari sisi etik dan pidana sehingga (AKBP Fajar) ditetapkan sebagai tersangka," kata Aan kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Namun Aan memberikan sedikit catatan. Menurutnya, laporan kasus kejahatan serius seperti yang dilakukan AKBP Fajar seharusnya bisa terendus dan bergegas diungkap oleh Polri tanpa menunggu laporan dari kepolisian Australia.

"Inilah yang sebenarnya ke depan untuk yang serius crime seperti ini, apalagi ini kan kita berhadapan dengan martabat bangsa di dunia, laporannya justru dari polisi Australia, bukan temuan dari polisi kita," ucapnya.

Aan berharap Polri terus meningkatkan perlindungan dan jaminan hak asasi terhadap masyarakat. Dia tak ingin terus mendengar seruan negatif terhadap Polri.

"Jadi seharusnya perlindungan terhadap warga, jaminan hak asasi terhadap warga, sehingga memberikan perlindungan hukum sesuai dengan proses hukum yang baik. Tentunya itu yang diharapkan, jangan sampai adagium no viral no justice itu terus berlangsung," ujarnya.

Seperti diketahui, Jenderal Sigit menegaskan akan menindak tegas kasus narkoba dan asusila yang melibatkan mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja. Jenderal Sigit mengatakan pihaknya akan memproses AKBP Fajar, baik secara etik maupun pidana.

"Yang jelas, kasus tersebut akan ditindak tegas, baik pidana maupun etik," kata Jenderal Sigit di Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Mabes Polri menampilkan AKBP Fajar dalam jumpa pers di Mabes Polri hari ini. AKBP Fajar mengenakan baju tahanan dan bermasker hitam. AKBP Fajar sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers juga menyampaikan kembali komitmen Polri dalam kasus ini. Polri menegaskan pihaknya tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

"Bahwa sesuai arahan Bapak Kadiv Propam, Polri dalam hal ini tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum," kata Karowabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto dalam jumpa pers.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mencopot dan memproses eks Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dalam kasus narkoba dan asusila. Sahroni menilai langkah itu merupakan tindakan tegas.

"Saya apresiasi dengan tindakan super tegas ini, apalagi ini langsung oleh Kapolri," kata Sahroni kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Sahroni mengingatkan supaya terdapat kebijakan preventif agar masalah yang serupa tidak terulang. Sahroni meminta agar proses kenaikan jabatan dapat dilakukan dengan ketat.

"Namun yang terpenting dari kejadian ini adalah bagaimana Kapolri punya kebijakan yang preventif agar masalah serupa tidak terjadi lagi," ujarnya.

"Proses kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan harus dengan prosedur yang ketat misalnya dengan tes narkoba dan kejiwaan untuk naik jadi kapolres," imbuh dia.

Sebelumnya, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dicopot dari jabatan Kapolres Ngada. AKBP Fajar dicopot setelah ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba dan asusila.

Dilihat detikcom, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/489/III/KEP/2025, tanggal 12 Maret 2025, AKBP Fajar dimutasi sebagai pamen Yanma Polri.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo.

Surat ini ditandatangani Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo atas nama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mencopot AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja dari jabatan Kapolres Ngada dan menyidang etik serta memproses pidana dalam kasus asusila dan narkoba. Anggota Komisi III DPR Nazaruddin Dek Gam mengapresiasi langkah yang ditempuh Kapolri.

"Tentu kita mengapresiasi Pak Kapolri yang sudah mencopot Kapolres Ngada dan kita minta Kapolri untuk menghukum Kapolres tersebut," kata Dek Gam kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Dek Gam geram dengan kasus yang dilakukan eks Kapolres Ngada itu. Dia menyebutkan kelakuan eks Kapolres Ngada sudah mencoreng negara.

"Ini kan kurang ajar dia, masa dia anak-anak disikat sama dia, bikin malu Polri. Bukan hanya Polri, tapi negara yang malu," kata Dek Gam.

Jabatan Kapolres Ngada kini diisi oleh AKBP Andrey Valentino. Ia sebelumnya menjabat Kapolres Nagakeo. AKBP Fajar sebelumnya ditangkap Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri diduga karena kasus narkoba dan asusila.

Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, melihat proses kasus ini berjalan lama. Namun, ternyata, kata Anam, hal itu karena penguraian konstruksi peristiwanya membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

"Saat ini proses untuk etik dan pidana sedang berjalan dalam waktu dekat akan digelar sidangnya dan akan segera menetapkan tersangka, itu update yang kami peroleh," kata Anam.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Polri berkomitmen untuk membantu penegakan hukum di seluruh wilayah hutan Indonesia. Komitmen ini dilakukan melalui penandatanganan memorandum of understanding (MoU) dengan Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan permasalahan yang kerap terjadi, yakni mengenai kebakaran hutan. Jenderal Sigit mengatakan penyebab kebakaran hutan kerap terjadi lantaran adanya tindakan dari oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.

"Kita akan menghadapi pergantian dari musim hujan ke musim panas, sehingga tentunya perlu ada langkah bersama dalam penegakan aturan, penegakan hukum terkait dengan potensi kebakaran hutan yang biasanya di dalamnya juga ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu," ungkap Kapolri Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Jenderal Sigit menyampaikan, adanya penandatanganan MoU ini tentu akan menguatkan sinergi antara Polri dan Kemenhut, terutama di bidang penegakan hukum. Kapolri menjamin Polri siap membantu dalam upaya penegakan hukum demi menjaga hutan Indonesia.

"Oleh karena itu, tentunya, ini memperkuat sinergisitas kita dalam hal penegakan hukum dengan juga terkait dengan pelanggaran-pelanggaran hukum yang terkait dengan masalah kehutanan. Tentu Polri siap untuk melaksanakan backup, untuk betul-betul bisa menyelamatkan hutan kita, termasuk juga bagaimana kebijakan-kebijakan yang terkait dengan masalah kehutanan," kata Jenderal Sigit.

Polri-Kemenhut Sinergi Jaga Hutan dari Karhutla

Polri bersama Kemenhut menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penjagaan hutan dari bahaya kebakaran. Penandatanganan ini sebagai tindak lanjut dari perpanjangan MoU sebelumnya antara Polri dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjelaskan penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting dan sangat strategis dalam rangka melakukan kegiatan-kegiatan kerja sama ke depan. Jenderal Sigit mengatakan MoU ini sebagai acuan kerja sama Polri dengan Kemenhut selama kurun 5 tahun ke depan sebagai upaya untuk menghadapi berbagai macam persoalan.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan rasa senangnya bisa bekerja sama dengan Polri. Raja Juli mengatakan sektor kehutanan memiliki tantangan yang besar, terutama pada saat musim kemarau seperti timbulnya kebakaran hutan dan lahan alias karhutla.

"Kami dari Kementerian Kehutanan merasa sangat senang dan gembira karena kami tahu persis bahwa tantangan di sektor kehutanan ini sangat luar biasa besarnya terutama sebentar lagi kita akan menghadapi musim panas dan biasanya di musim panas inilah terjadi kebakaran hutan atau yang sering kita sebut sebagai karhutla," kata Raja Juli.

Raja Juli menyebutkan kerja sama dengan Polri diyakini dapat menambah kekuatan untuk menjaga kelestarian hutan, termasuk dari bencana-bencana kebakaran hutan yang kerap terjadi saat musim kemarau. Apalagi, menurut dia, Polri memiliki sumber daya manusia hingga ke pelosok-pelosok sehingga dapat memudahkan proses pengamanan hutan.

"Oleh karena itu, salah satu poin, ya dari sebagian macam poin yang tadi disepakati adalah kerja sama untuk sama-sama menjaga hutan kita dengan keterbatasan SDM yang kami miliki tentu kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki jaringan sampai ke pelosok-pelosok desa sampai ke tingkat tapak, itu akan sangat membantu kami dalam menjaga hutan," ungkap Raja Juli.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Polri terus berusaha mewujudkan zero attack terorisme. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap bahwa zero attack terorisme bisa berdampak pada kepercayaan publik internasional (international trust).

Pemaparan ini disampaikan Jenderal Sigit dalam rilis akhir tahun 2024. Jenderal Sigit menjelaskan bahwa zero attack terorisme bisa diwujudkan dengan pengamanan pelaku teror sebelum beraksi.

"Dalam rangka mewujudkan zero attack terkait terorisme, Polri terus melakukan Preventive Strike dengan mengamankan para pelaku teror sebelum melakukan aksinya," kata Jenderal Sigit di Ruang Rupattama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (31/12/2024).

Dia membeberkan bahwa sepanjang 2023-2024 ada 202 tersangka terorisme yang diamankan. Tindakan ini, lanjutnya, bisa berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia.

"Sepanjang tahun 2023 sampai dengan 2024, kami berhasil mengamankan 202 tersangka yang dapat mengancam kelancaran berbagai kegiatan masyarakat, termasuk agenda internasional. Keberhasilan tersebut telah berdampak signifikan terhadap peningkatan international trust Indonesia di mata dunia," katanya.

Dia menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku terorisme juga memperkuat hubungan instansi dalam dan luar negeri. Polri saat ini sudah menjalin kerjasama dengan 11 kementerian dan lembaga.

"Kemudian, untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme, Polri juga terus memperkuat hubungan dengan instansi dari dalam dan luar negeri. Sampai saat ini, Polri telah menjalin Kerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga maupun stakeholder luar negeri dan 6 Kementerian/Lembaga dalam negeri," jelasnya.

Kapolri menegaskan bahwa upaya ini dilakukan demi memerangi tindak terorisme. Hal ini juga menjadi bukti kesetiaan terhadap nilai Pancasila.

"Tentunya seluruh upaya yang kami lakukan dalam memerangi tindakan terorisme menjadi bukti bahwa kami akan selalu setia menjaga tetap teguhnya Pancasila di bumi nusantara," ujarnya.

Simak juga Video 'BNPT Ungkap Aplikasi Pesan yang Paling Disukai Teroris':

[Gambas:Video 20detik]

Ketua Umum KAMMI Ahmad Jundi mengkritik wacana dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, soal menempatkan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau Panglima TNI. Menurutnya, usulan itu bertentangan dengan semangat Reformasi 1998.

"Menurut KAMMI mengalihkan polri dibawah Kemendagri adalah usulan yang tidak mendasar dan berlawanan dengan semangat reformasi," kata Ahmad Jundi, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).

"KAMMI menolak usulan tersebut," ujarnya.

Menurutnya, Polri akan terseret arus politik jika berada di bawah Kemendagri. Polri merupakan institusi yang harus netral.

"Dengan berada di bawah kementrian, Polri bisa terseret kepentingan dan arus politik yang lebih kuat," ujarnya.

Ahmad pun menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah bekerja dengan baik. Banyak hal-hal positif yang diciptakan Jenderal Sigit selama memimpin Polri sejak 2021.

"Menurut KAMMI kepemimpinan Pak Sigit sudah baik dan membawa banyak hal-hal baik untuk Polri dan masyarakat," ujar Ahmad.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP sekaligus anggota DPR RI Fraksi PDIP Deddy Sitorus. menyebut pihaknya mempertimbangkan usulan Polri di bawah Kemendagri. Dia beralasan, ingin agar Polri tak intervensi di pemilu.

"Perlu diketahui bahwa kami sudah sedang mendalami kemungkinan untuk mendorong kembali agar Kepolisian Negara Republik Indonesia kembali di bawah kendali Panglima TNI. Atau agar Kepolisian Republik Indonesia dikembalikan ke bawah Kementerian Dalam Negeri," ujar Deddy dalam konferensi pers terkait pelaksanaan dan temuan Pilkada Serentak 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).

Simak juga video: Anggota Komisi III Nilai Usulan Polri di Bawah Kemendagri Suatu Kemunduran

[Gambas:Video 20detik]