Warga negara (WN) Estonia (47) ditangkap Kantor Imigrasi Kelas II Khusus TPI Singaraja, Senin (12/5/2025) malam. Ia ditangkap di kawasan wisata Taman Ulun Danu Bulian, Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali, karena membuat keributan akibat mabuk alkohol.

"Yang bersangkutan diamankan berdasarkan pengaduan masyarakat pengelola wisata dan pemilik camp di Taman Ulun Danu Bulian serta Perbekel Pancasari," kata Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, Kamis (15/5/2025).

Hasil pemeriksaan petugas Imigrasi Singaraja, PM diketahui telah melebihi izin tinggal alias overstay di Bali selama 10 hari dan tidak sanggup membayar denda. PM sebelumnya datang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VOA) yang diterbitkan pada 3 April dan berlaku hingga 2 Mei 2025.

"Saat ini WNA dimaksud sedang dalam detensi Kantor Imigrasi Singaraja untuk menunggu tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi," jelas Hendra.

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Video Bule AS Pura-pura Jadi Tamu Hotel di Bali Lalu Curi Barang Wisatawan

Madiun (ANTARA) - Kantor Imigrasi Kelas II Non-Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Madiun mengawasi sebanyak 745 warga negara asing (WNA) yang tinggal di wilayah kerjanya pada awal tahun 2025.

"Dari jumlah total 745 WNA tersebut, mayoritas didominasi oleh santri, sisanya ada yang merupakan tenaga kerja asing di bidang perindustrian," ujar Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, Aditya Yusuf dalam keterangannya di Madiun, Sabtu.

Sesuai data Sistem Informasi Geografis Pemetaan Orang Asing Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun, terdapat beberapa alasan dari 745 WNA tersebut tinggal di Indonesia. Sebanyak 514 orang di antaranya tercatat sebagai santri yang sedang belajar di beberapa pondok, di antaranya Pondok Pesantren Temboro, Desa Karas, Kecamaaan Karas, Kabupaten Magetan.

Kemudian, sebanyak 84 orang WNA tercatat karena alasan penyatuan keluarga, 57 orang karena alasan affidavit, lalu 18 orang karena sebagai tenaga kerja asing di bidang perindustrian, dan 52 orang karena alasan lainnya.

"Sesuai pendataan, paling banyak memang di Pondok Pesantren Temboro Magetan. Mereka sedang belajar," kata dia lebih lanjut.

Adapun, selama melakukan pendidikan, para santri tersebut harus memiliki visa belajar yang berlaku selama satu tahun sekali. Setelah habis, visa belajar tersebut dapat diperpanjang.

Terkait pengawasan orang asing, lanjutnya, Kantor Imigrasi Madiun telah membentuk Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) hingga ke tingkat kecamatan. Dengan keberadaan tim tersebut, hendaknya tim pora bisa melaporkan ke imigrasi jika ditemukan warga negara asing yang mencurigakan atau janggal.

Sesuai data, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun telah melakukan deportasi terhadap empat WNA yang menyalahi izin tinggal pada tahun 2024.

Empat WNA yang dideportasi yakni dua Warga Negara Malaysia, satu Warga Negara Korea Selatan, dan satu Warga Negara Ukraina.

Keempat WNA itu mengajukan izin tinggal untuk kunjungan keluarga hingga menemui teman maupun saudara di wilayah tersebut. Namun saat dicek, ternyata disalahgunakan untuk kepentingan bisnis.

Yang bersangkutan melanggar Pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dengan sanksi berupa tindakan administratif keimigrasian dalam bentuk deportasi.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo telah mendeportasi lima warga negara asing (WNA) selama 2024. WNA itu berasal dari Malaysia, Mesir, dan Pakistan.

"Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari upaya untuk menjaga ketertiban dan menegakkan hukum keimigrasian di daerah yang kini semakin berkembang sebagai destinasi wisata internasional," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Senin (13/1/2025).

Jaya mengatakan deportasi WNA itu dilakukan setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan yang mendalam. Deportasi terhadap WNA tersebut sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran terkait izin tinggal.

"Seperti bekerja tanpa izin yang sah, atau tinggal melebihi batas waktu yang ditentukan dalam izin tinggal mereka," ungkap Jaya.

Ia mengatakan dengan semakin banyaknya wisatawan dari berbagai negara, penting untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan keimigrasian yang berlaku, terutama dalam hal izin tinggal dan aktivitas lainnya.

Langkah tegas mendeportasi WNA yang melanggar aturan keimigrasian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menjaga kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan, pendatang, serta masyarakat setempat.

"Dengan penerapan aturan yang lebih ketat, diharapkan Labuan Bajo dapat tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi wisatawan mancanegara," tegas Jaya.

Ia mengatakan pihaknya terus memantau dengan hati-hati pergerakan WNA di Labuan Bajo dan wilayah sekitarnya yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo meliputi lima kabupaten di NTT, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ngada.

"Setiap aktivitas yang dilakukan oleh WNA harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan keimigrasian, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk deportasi," tandas Jaya.

Video Polisi Bongkar Prostitusi via Web di Bali, Dikendalikan WN Rusia

Video Polisi Bongkar Prostitusi via Web di Bali, Dikendalikan WN Rusia

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar (Polman) di Kabupaten Polman, Sulawesi Barat (Sulbar), memiliki program bernama Larasati Care (layanan foto paspor di rumah sakit sepenuh hati dan peduli). Program ini memungkinkan warga yang sedang sakit dan butuh paspor mendapat pelayanan langsung di rumahnya.

"Lewat Larasati Care, kalau masyarakat ada yang sakit terus mau berobat ke luar negeri, dia butuh paspor, saya menyediakan pelayanan mudah, hubungi kami, kami ke rumah, kami bawa perlengkapan, foto di sana, paspor jadi langsung kami antarkan, supaya keluarga tidak kesulitan dan merasa terbantu secara psikis," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman, Adithia P Barus kepada detikSulsel di kantornya, Senin (9/12/2024).

Foto: Kepala Kantor Imigrasi Polman, Adithia P. Barus. (Abdy Febriady/detikcom)

Diketahui, Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polman terletak di Jalan Tritura Nomor 12, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali. Program Larasati Care mulai diterapkan sejak bulan November tahun 2023 lalu.

"Diterapkan pada saat saya di sini, 2023 bulan 11," ungkap Adithia.

Lebih lanjut, Adithia menuturkan, program Larasati Care merupakan hasil inovasinya. Dikembangkan dari program Larasati saat dirinya bertugas di Medan.

"Saya bikin program kebetulan karya saya sendiri. Dulu inovasi ini waktu di Medan sudah ada dan saya coba kembangkan menjadi Larasati Care," ujarnya.

Adithia mengungkapkan, warga yang hendak memanfaatkan program Larasati Care hanya perlu mendaftar secara online, atau menghubungi petugas imigrasi melalui nomor layanan yang telah disiapkan untuk diberi petunjuk lebih lanjut.

"Jadi orang tidak perlu datang ke kantor, cukup daftar di link yang sudah tersedia atau menghubungi petugas di media sosial melalui nomor telepon kita. Nanti kita pandu. Kirim saja datanya ke kita, nanti kita ke sana," terangnya.

Dia juga memastikan syarat untuk mengakses layanan Larasati Care tidak rumit. Warga hanya perlu membuktikan jika kondisi mereka betul-betul sedang sakit sehingga tidak dapat mendatangi kantor Imigrasi.

"Yang penting mereka bisa membuktikan kalau memang lagi kondisi sakit. Gak mesti harus pakai surat sakit, mungkin mereka bisa fotokan ke kita kalau memang kondisinya lagi sakit," jelas Adithia.

Hanya saja kata dia, hingga saat ini belum satupun warga yang memanfaatkan layanan Larasati care. Meski sosialisasi telah dilakukan termasuk menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung program tersebut.

"Sayangnya belum ada yang menggunakan (Larasati Care) padahal sudah kita siapkan sarana dan prasarana medianya. Kita sosialisasikan ke rumah sakit, kita sosialisasikan ke masyarakat," tandasnya.

Adithia berharap warga memanfaatkan program Larasati Care. Sebab, program ini sengaja dibuat untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).

"Layanan itu gunanya untuk memfasilitasi orang sakit. Itulah output pelayanan berbasis HAM kita," pungkas Adithia.

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

Video: Pj Bupati Polman Dipolisikan, Diduga Tak Bayar Seragam Linmas Rp 1,6 M

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo mewajibkan hotel dan penginapan di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan setiap wisatawan mancanegara (wisman) atau warga negara asing (WNA) yang menginap. Dengan demikian Kantor Imigrasi bisa memantau aktivitas WNA di daerah tersebut.

"Sebagai salah satu destinasi wisata internasional, Labuan Bajo menerima ribuan kunjungan wisatawan asing setiap tahunnya. Pelaporan keberadaan orang asing oleh hotel dan penginapan menjadi elemen penting dalam mendukung kebijakan keimigrasian," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo Jaya Mahendra, Kamis (5/12/2024) malam.

Hal itu disampaikan Jaya dalam sambutannya pada kegiatan pemberian penghargaan kepada hotel dan penginapan yang telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan pelaporan orang asing sesuai dengan regulasi keimigrasian. Kegiatan itu dihadiri perwakilan hotel dan penginapan di Labuan Bajo dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Manggarai Barat

Jaya mengatakan pelaporan WNA yang akurat, tepat waktu, dan konsisten tidak hanya memenuhi kewajiban legal oleh hotel tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Peran aktif hotel dan penginapan dalam melaporkan keberadaan tamu asing, dia berujar, sangat membantu Kantor Imigrasi Labuan Bajo dalam memantau pergerakan, mengidentifikasi potensi pelanggaran, dan menjaga ketertiban di wilayah Labuan Bajo.

"Dengan data yang valid, pemerintah juga dapat memastikan bahwa wisatawan menikmati pengalaman yang aman dan nyaman selama berada di Indonesia," tegas Jaya.

Ia menjelaskan kewajiban hotel dan penginapan melaporkan WNA yang menginap ke Imigrasi diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Jaya menegaskan ada sanksi pidana penjara dan denda jika pengelola hotel dan penginapan tidak melaporkan WNA yang menginap ke kantor Imigrasi.

"Sanksinya ada pada Pasal 117 UU 6 2011 tentang Keimigrasian, yakni pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta," tegas Jaya.

Pelaporan WNA ke Imigrasi dilakukan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Jika sistem mengalami gangguan, pihak hotel dan penginapan dapat melaporkan melalui WhatsApp ke petugas Imigrasi. Bisa juga melalui email atau datang langsung ke Kantor Imigrasi.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan penghargaan pelaporan orang asing kepada sejumlah hotel di Labuan Bajo. Kategori penghargaan adalah pelaporan orang asing tepat waktu hingga kategori paling akurat.

Menurut Jaya, penghargaan kepada hotel itu pertama kali dilakukan Kantor Imigrasi di Indonesia. Sehari sebelum pemberian penghargaan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo memberikan sosialisasi terkait pelaporan orang asing kepada pengelola hotel di Labuan Bajo.

Jaya mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo atas kerja keras dan dedikasi para pelaku usaha perhotelan. Penginapan dan hotel yang memenuhi kriteria pelaporan orang asing telah menjadi contoh nyata bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta dapat berjalan dengan baik.

"Saya berharap penghargaan ini dapat memotivasi seluruh pelaku usaha untuk terus meningkatkan kualitas pelaporan dan memperkuat kerja sama dengan Kantor Imigrasi Labuan Bajo," ujarnya.

"Bersama-sama, kita dapat mewujudkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata yang aman, ramah, dan profesional di mata dunia," tandas Jaya.

Pungutan Wisatawan Asing Jalan Terus, Pelabuhan Benoa Jadi Sasaran

Pungutan Wisatawan Asing Jalan Terus, Pelabuhan Benoa Jadi Sasaran