Mamuju -

Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar) mengamankan tiga warga negara asing (WNA) asal China karena diduga melanggar administrasi keimigrasian. Dua orang merupakan investor tambang dan satu lainnya kapten kapal.

"Ketiga orang asing kami amankan hanya untuk dimintai keterangan," ujar Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Tikim) Kantor Imigrasi Kelas II Mamuju Muhammad Adam kepada wartawan, Kamis (24/4/2025).

Ketiga WNA tersebut masing-masing berinisial ZZ (54), WZ (32), dan HZ (57). Mereka diamankan di Kabupaten Pasangkayu pada Rabu (23/4).

"Saat ini (ketiganya) masih dilakukan pemeriksaan di ruang penyidikan Kantor Imigrasi," terangnya.

Sejauh ini, lanjut Adam, belum ditemukan pelanggaran serius dari ketiga WNA tersebut. Dokumen keimigrasian mereka juga dinyatakan lengkap namun, ada perbedaan antara wilayah kerja dan domisili yang tertera dalam dokumen.

"Secara administrasi, ketiganya terdaftar di Jakarta, tapi mereka melakukan aktivitas kerja di Kabupaten Pasangkayu. Ini yang menjadi perhatian kami," jelasnya.

Ia menuturkan pemeriksaan ini dilakukan secara persuasif. Pihaknya hanya memberikan pengarahan agar ketiga WNA itu bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Pemeriksaan ini hanya sebatas memberikan pemahaman soal regulasi yang benar. Kami ingin memastikan mereka bekerja sesuai aturan di lokasi kerja," imbuhnya.

(hsr/hsr)

Jakarta -

Warga negara asing (WNA) asal Ghana inisial KUV ditangkap polisi usai mengamuk di dalam supermarket di Kalibata City, Jakarta Selatan. Pihak Imigrasi menjamin akan memberikan sanksi tegas kepada KUV.

Tim Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bergerak cepat untuk menindaklanjuti laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," bunyi keterangan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan diterima detikcom, Rabu (23/4/2025).

Kasus kekerasan yang dilakukan KUV saat ini tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Imigrasi akan berkoordinasi dengan kepolisian dalam memberikan jeratan hukum setimpal kepada pelaku.

"Saat ini Kantor Imigrasi Jakarta Selatan masih berkoordinasi dengan Kepolisian untuk menangani WNA tersebut yang sekarang kasusnya sedang ditangani Polres Metro Jakarta Selatan untuk dimintai pertangungjawaban lebih lanjut atas perbuatannya. WNA tersebut akan ditindak sesuai dengan ketentuan dan UU yang berlaku,' tulis Imigrasi Jakarta Selatan.

Tim Intelijen dan Penindakan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan juga telah berkoordinasi dengan tim pengamanan Kalibata City terkait evaluasi keamanan di lokasi. Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengatakan akan terus melakukan pengawasan keimigrasian secara efektif dan tepat sasaran untuk mewujudkan kepastian hukum.

"Sebagai langkah ke depan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dan pihak pengelola apartemen Kalibata City dalam hal menciptakan rasa aman utuk Masyarakat dalam beraktifitas sehari-hari," katanya.

Aksi pria WNA ngamuk ini sempat direkam warga dan viral di media sosial. Dalam rekaman video viral, tampak pria WNA telanjang dada dan mengenakan celana pendek mengamuk di area supermarket. Pelaku berteriak sambil menghancurkan barang-barang di rak.

Petugas keamanan mencoba mengamankan pelaku. Tapi pelaku malah lari dan menyiram badannya dengan minyak goreng di lokasi. Polisi mengungkap KUV juga sempat melakukan kekerasan di apartemen Kalibata.

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan pelaku diduga mengamuk dan melempar anaknya karena ada masalah keluarga. Saat ngamuk, pelaku dalam kondisi mabuk berat.

"Sebetulnya itu ada masalah keluarga saja, karena posisi mabuk, ya hilang kendali," ungkap Mansur, Selasa (22/4).

(ygs/imk)

Washington DC -

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melakukan perombakan besar-besaran terhadap Departemen Luar Negeri (Deplu) AS. Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Marco Rubio menyebut departemen yang dipimpinnya itu telah menjadi terlalu "gemuk" dan tidak efektif.

Rubio, seperti dilansir AFP, Rabu (23/4/2025), mengumumkan restrukturisasi Departemen Luar Negeri AS pada Selasa (22/4) waktu setempat. Langkah itu, sebut Rubio, akan memangkas posisi-posisi dan mengurangi kantor divisi dalam departemen tersebut, termasuk kantor demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Rubio menyebut langkah itu sebagai perombakan besar-besaran dalam tubuh Departemen Luar Negeri AS, yang telah lama menjadi momok bagi kalangan konservatif AS, meskipun garis besarnya tidak sedrastis beberapa rencana kebijakan yang telah beredar.

"Dalam bentuknya saat ini, Departemen ini gemuk, birokratis, dan tidak dapat menjalankan misi diplomatiknya yang penting di era baru persaingan kekuatan besar ini," kata Rubio dalam pernyataannya, merujuk pada persaingan yang terjadi antara AS dan China.

"Birokrasi yang meluas menciptakan sistem yang lebih bergantung pada ideologi politik radikal daripada memajukan kepentingan nasional inti Amerika," sebutnya, yang dipandang sebagai sindiran untuk kritikan sayap kanan soal demokrasi AS dan promosi HAM.

Salah satu perubahan utama yang dilakukan adalah penghapusan sebuah divisi -- yang sekarang dipimpin oleh Wakil Menlu AS -- yang bertanggung jawab atas "keamanan sipil, demokrasi, dan hak asasi manusia".

Divisi itu akan digantikan oleh kantor baru yang mengatur "koordinasi bantuan luar negeri dan urusan kemanusiaan", yang akan menyerap fungsi Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) -- yang disingkirkan sejak awal periode kedua Trump dengan penghapusan lebih dari 80 persen programnya.

Kantor baru itu akan mengawasi sebuah biro yang mengatur "demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama". Hal ini merupakan pergeseran dari biro "demokrasi, hak asasi manusia, dan tenaga kerja" yang saat ini ada, yang mencakup advokasi hak-hak pekerja dan perlindungan di luar negeri.

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

Perombakan ini juga akan menutup Kantor Operasi Konflik dan Stabilisasi, yang kegiatannya mencakup satuan tugas yang mengantisipasi dan berupaya mencegah kekejaman di luar negeri sebelum terjadi.

Turut dihapus juga adalah kantor yang menangani kejahatan perang, yang tugasnya baru-baru ini mencakup pendokumentasian perlakuan Rusia terhadap warga sipil di Ukraina. Kantor bernama resmi Kantor Keadilan Pidana Global itu sebelumnya memantau kejahatan perang dan kekejaman di seluruh dunia.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, mengatakan bahwa berakhirnya kantor-kantor tersebut tidak serta merta berarti fungsi kantor itu akan berakhir, dan bahwa area fokus kantor itu "dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih baik, lebih cekatan, dan lebih cepat".

Simak juga Video 'Trump Sebut Tarif Impor China Tidak Akan Mendekati 145%':

(nvc/ita)

Jakarta -

Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4/2025).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria warga negara asing (WNA) mengamuk di kawasan Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel), Senin (21/4) malam. Pria tersebut diduga mengamuk karena dipicu masalah keluarga.

"Ya, itu ada masalah keluarga. Kita tak tahu seperti apa penyebab pastinya," kata Kapolsek Pancoran Kompol Mansur, dilansir Antara, Selasa (22/4).

Mansur mengatakan saat itu posisi pria WNA yang mengamuk sedang mabuk ketika datang ke lokasi pada Senin (21/4) siang kemarin.

Sejak siang itu pula, WNA yang sudah lama tinggal di apartemen tersebut berteriak-teriak. Ulah WNA ngamuk itu juga terjadi beberapa waktu lalu.

"Itu pemicunya masalah keluarga karena sudah kejadian dua kali, kemarin juga menjelang Lebaran juga sama. Marah-marah, istrinya minta perlindungan kita," katanya.

Lihat juga Video: Polisi Ungkap Dugaan Penyebab WNA Ngamuk di Kalibata City

(eva/azh)

Jakarta -

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro diusulkan menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Keduanya diusulkan menjadi 'corong' Presiden karena pengalamannya.

"Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Komdigi), Pak Juri, karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kita akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kepada wartawan, Senin (21/4/2025).

Hal itu disampaikan Prasetyo berkaitan dengan dirinya yang baru-baru ini diminta aktif menjadi jubir Presiden. Di sisi lain, Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai jubir Presiden untuk menggantikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi.

"Kantor Komunikasi Kepresidenan tetap ada, tetap menjalankan tugas seperti biasa," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan dia diminta Prabowo aktif membantu menyampaikan program-program pemerintah. Program yang disampaikan mulai dari rencana hingga capaian yang didapat.

"Saya selaku Mensesneg, diminta oleh Bapak Presiden untuk ikut aktif membantu, itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," katanya.

Prasetyo menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan PCO dalam penyampaian informasi media dan publik. Politikus Gerindra itu juga akan berbagi tugas dengan PCO terkait isu-isu yang akan disampaikan.

"Pasti kita saling berkoordinasi. Dengan PCO kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program, itu pasti kita berkoordinasi. Nggak ada masalah itu. Kita lihat isunya. Kita lihat masing-masing nanti dimana harus menyampaikan. Kita bagi-bagi aja tugasnya, nggak apa-apa," ujarnya.

(fca/rfs)

Posisinya sebagai Juru Bicara Presiden untuk membantu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang juga punya tugas dan fungsi sebagai jubir.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden RI Prasetyo Hadi mengusulkan dua wakil menteri (wamen) sebagai tambahan juru bicara Presiden kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Dua wamen yang diusulkan oleh Prasetyo, yaitu Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo dan Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro.

"Nanti juga akan kami tambah lagi. Tadi saya juga mengusulkan Pak Wamen (Angga Raka, red.) dan Pak Juri. Karena pengalaman beliau, nanti bisa jadi kami akan minta beliau juga untuk menjadi salah satu juru bicara," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Dikatakan oleh Prasetyo bahwa saat ini fungsi juru bicara diisi olehnya sejak 17 April 2024, kemudian oleh Hasan Nasbi selaku Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO).

"Selain Kantor Komunikasi Kepresidenan, yang memang di situ salah satu tugasnya adalah menjadi juru bicara, saya sebagai Mensesneg diminta untuk ikut aktif menjadi salah satu juru bicara," kata Prasetyo.

Dalam pelaksanaannya, dia rutin berkoordinasi dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024.

"Ya pasti, pasti kami saling berkoordinasi. Dengan PCO, kami berkoordinasi, kemudian dengan kementerian-kementerian teknis terkait isu atau bidang atau program. Itu pasti kami berkoordinasi. Enggak ada masalah itu," kata Prasetyo.

Mensesneg mengatakan bahwa pihaknya saat ini masih mengamati terlebih dahulu alur kerjanya sebagai juru bicara sehingga ke depan tak tertutup kemungkinan ada pembagian tugas terkait dengan komunikasi kepresidenan.

"Ya, nanti kami lihat. Kami lihat isunya. Kami lihat masing-masing nanti di mana harus menyampaikan. Kami bagi-bagi saja tugasnya, enggak apa-apa," sambung Prasetyo.

Dalam beberapa kesempatan, termasuk saat ditemui di Wisma Negara hari ini, Prasetyo menyatakan bahwa dirinya diminta oleh Presiden Prabowo untuk aktif membantu menyampaikan kepada publik pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk pencapaian pemerintah.

Walaupun demikian, Prasetyo beberapa kali menekankan posisinya sebagai Juru Bicara Presiden untuk membantu Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan yang juga punya tugas dan fungsi sebagai juru bicara.

Beberapa hari setelah ditunjuk sebagai Juru Bicara Presiden, Prasetyo pada hari Senin mengumpulkan sejumlah wartawan yang bertugas di Istana untuk berdiskusi dan belanja masalah.

Dalam pertemuan itu, dia ditemani oleh Wamensesneg Juri Ardiantoro dan Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

Pertemuan antara Jubir Presiden dan wartawan Istana berlangsung di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin pagi. Sesi diskusi dan tukar pikiran berlangsung selama kurang lebih 3 jam.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) digugat ke Mahkamah Agung (MA). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa tidak ada tugas yang tumpang tindih dari PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) seperti dalam gugatan.

"Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," kata Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Mensesneg mengaku belum melihat langsung isi dari gugatan tersebut. Prasetyo mengaku akan mempelajari terlebih dulu perihal gugatan tersebut.

"Belum (lihat isi gugatan), ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apa pun nanti coba kita pelajari," katanya.

Sebagai informasi, seorang warga bernama Windu Wijaya menggugat Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang PCO ke Mahkamah Agung (MA). Dalam gugatannya, Windu Wijaya melalui kuasa hukum Ardin Firanata menyebut terjadinya tumpang tindih kewenangan antara PCO dan Kantor Staf Presiden (KSP) terkait fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi.

Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi memastikan peraturan presiden (perpres) yang mengatur pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tidak tumpang tindih dengan lembaga kepresidenan lainnya seperti Kantor Staf Presiden (KSP).

“Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih. Itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Sebelumnya, advokat Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan kepada Mahkamah Agung/MA (17/4), karena aturan pembentukan PCO dinilai tidak sah dan bertentangan dengan undang-undang di atasnya, kemudian perpres itu juga dinilai tumpang tindih dengan KSP.

Prasetyo melanjutkan dirinya juga belum menerima salinan gugatan terhadap perpres PCO yang diterima oleh Mahkamah Agung Kamis minggu lalu. “Belum (saya terima, red.). Ini hari Senin ya. Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tetapi, apapun, nanti kami pelajari,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi.

Sementara itu, Windu Wijaya, yang diwakili kuasa hukumnya Ardin Firanata, mengajukan permohonan uji materi Perpres Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan, khususnya terkait Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52.

Dalam beleid itu, Pasal 3 berbunyi: Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Selain itu, Pasal 4 berbunyi: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi: a. Pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; b. Pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; c. Pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; d. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian/lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; e. Pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48 ayat (1) berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 244), dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Terakhir, Pasal 52 berbunyi: Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Seseorang bernama Windu Wijaya mengajukan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan ke Mahkamah Agung (MA). Terdapat empat pasal yang digugat.

Dalam dokumen yang diterima detikcom, Senin (21/4/2025), gugatan itu dilayangkan pada 17 April 2025. Gugatan itu diwakilkan kuasa hukum bernama Ardin Firanata.

"Benar, hari Kamis tanggal 17 April 2024, saya selaku pemohon diwakili oleh kuasa hukum Hasmin Andalusi Sutan Muda, S.H., M.H. Ardin Firanata, S.H., M.H. dan Hendro Wijaya, S.H. telah mengajukan permohonan uji materi terhadap perpres 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan," ujar Windu saat dikonfirmasi.

Windu mengungkap alasan dirinya mengajukan gugatan ini ke MA. Salah satunya ada potensi dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan kepresidenan.

"Pengajuan permohonan ini didasarkan pada dua alasan mendasar, yakni ⁠dualisme tugas komunikasi politik di lingkungan Kepresidenan dan Birokratisasi fungsi Juru Bicara Presiden," katanya.

Berikut pasal-pasal yang digugat:

Pasal 3

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

b. pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

c. pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian / lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden;

e. pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 48

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, pelaksanaan fungsi di bidang pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang dilaksanakan oleh Kantor Staf Presiden sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 2441, dialihkan menjadi tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai fungsi pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan lembaga kepresidenan, serta pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang Kantor Staf Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2++1, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Respons Istana

Mensesneg Prasetyo Hadi telah merespons adanya gugatan tersebut. Dia menyebut pihaknya akan mempelajari gugatan itu.

"Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima kopian gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya," ujar Prasetyo kepada wartawan.

"Karena Perpres PCO, kantor komunikasi kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," tambahnya.

(azh/dhn)

Jakarta -

Muncul kabar sejumlah mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia dieksploitasi. Awal mula dugaan itu mencuat ketika mantan para pemain OCI datang ke kantor Kementerian HAM.

Mereka datang untuk mengadukan soal dugaan eksploitasi tersebut. Dugaan eksploitasi itu kini tengah diusut Kementerian HAM.

Saat audiensi, mereka diterima oleh Wamen HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) kemarin. Mereka mengaku mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan selama menjadi pemain OCI.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi instagramnya, dilihat Rabu, (16/4/2025).

KemenHAM segera memanggil pihak Taman Safari untuk mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak. KemenHAM juga akan mempertimbangkan soal pemulihan mental para korban. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi kasus kekerasan yang berulang.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

"Kenapa dia tidak mengajukan ke polisi gitu. Dan kasus ini bukan baru loh, kasus sudah sekian lama, kenapa baru sekarang," Kata Tony.

Tony mengatakan pada 1997 pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang kemarin melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

"Jadi nggak benar itu hanya, apa, suatu difitnahkan seperti itu. Nah itu kan akan kita klarifikasi juga," ucapnya.

Taman Safari Disomasi-Diminta Ganti Rugi Rp 3,5 Miliar

Tony mengungkapkan pihaknya pernah menerima beberapakali somasi dari eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Tony menyebut, eks pemain sirkus OCI meminta ganti rugi hingga Rp 3,5 Milyar.

"Kalau saya kan nggak terima langsung ya, tetapi kalau dari data-data yang ada, kan mereka kirimnya (somasi) ke Taman Safari, ya itu lah mungkin dianggap Taman Safari yang mampu bayar kan ya. Kalau nggak salah uang ganti rugi (minta) Rp 3,5 M gitu ya," kata Tony dihubungi detikcom, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihak kuasa hukum eks pemain OCI sempat mengirim somasi dan meminta ganti rugi sebesar Rp 1,5 Milyar. Namun eks pemain OCI kembali mengirim somasi melalui kuasa hukum yang berbeda dengan tuntutan ganti rugi mencapai Rp 3,5 Milyar.

"Oktober apa Januari (menerima somasi). Saya tahunya dua kali lah (somasi). Itu yang buat somasi itu kan jelas pengacara, pertama (nuntut) Rp 1,5 M (Milyar), somasi dia, kedua pengacaranya lain tuh (nuntut) Rp 3,5 M," kata Tony.

Taman Safari Ungkap Asal-usul Pemain OCI

Tony Sumampouw mengungkap asal-usul eks pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). Dia menyebut sebagian dari mereka merupakan anak-anak yang dirawat di panti asuhan sejak usia dini.

Tony awalnya menceritakan eks pemain sirkus OCI sempat melaporkan dugaan kekerasan ke Komnas HAM pada 1997. Dalam prosesnya, Komnas HAM memberi rekomendasi, yang salah satunya membentuk tim untuk mencari asal-usul orang tua eks pemain sirkus yang melapor.

"Waktu dicari orang tua mereka, saya nggak ikut, yang ikut itu Pak Hamdan Zoelva dengan Pak Poltak Hutajulu, dengan staf dari Komnas HAM yang dulu (era '97-98)," kata Tony, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

"Malah Pak Hamdan ini yang mengingatkan saya, 'Itu kan dulu kita yang cari di Kalijodo'. Memang di situ kan ada penampungan anak-anak, saya nggak enak ngomongnya, istilahnya anak-anak yang orang tuanya tidak diketahui. Nah saat itu kan anak-anak itu diselamatkan ke panti-panti," lanjutnya.

Tony menyebut eks pemain sirkus awalnya diasuh di panti asuhan sejak bayi. Pada usia 6-7 tahun, mereka baru kemudian dikenalkan dunia sirkus.

"Waktu dibikin rekomendasi itu saya ketemu Pak Baharuddin Lopa (eks anggota Komnas HAM), kemudian timnya mencari asal usul anak-anak itu. Setelah itu anak-anak itu dinasihati oleh Pak Baharudin Lopa, menyatakan 'eh kamu orang harus sadar, jangan terpengaruh dengan omongan pihak ketiga'," kata Tony.

"Seharusnya kamu orang bersyukur ada yang membesarkan dari bayi, ada yang mengasuh sampai kamu 5-6 tahun, terus ikut latihan sirkus itu sudah luar biasa. Kamu juga disekolahin meskipun gurunya di sirkus," lanjutnya.

Simak Video: Kementerian HAM Minta OCI Taman Safari Jelaskan Asal-usul Eks Pemain Sirkus

(dek/dhn)

Jakarta -

Mahkamah Agung Federasi Rusia resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini menandai langkah baru Rusia dalam mempererat hubungan bilateral dengan penguasa de facto Afghanistan tersebut.

"Dengan keputusan Mahkamah Agung Federasi Rusia, larangan sebelumnya terhadap aktivitas Taliban-yang termasuk dalam daftar federal organisasi yang diakui sebagai teroris-telah dicabut," ujar seorang hakim, dikutip kantor berita negara TASS seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

"Keputusan ini mulai berlaku secara hukum mulai hari ini," tambahnya.

Langkah hukum ini mengikuti permintaan Jaksa Agung Rusia yang pada bulan lalu mengajukan pencabutan status teroris bagi Taliban. Permintaan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Taliban ke Moskow.

Taliban sebelumnya telah menghadiri forum ekonomi internasional di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024. Selain itu, diplomat utama kelompok tersebut juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Oktober 2024.

Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021, setelah pasukan Amerika Serikat mundur dari negara itu dan pemerintahan yang diakui secara internasional tumbang. Rusia menyebut penarikan pasukan AS sebagai sebuah "kegagalan" dan sejak saat itu mengambil langkah strategis untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban.

Moskow kini melihat Taliban sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tengah.

Baca selengkapnya di detikNews.

(whn/sud)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan khusus bagi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Ia diminta menjadi jubir Presiden.

Ketika ditanya wartawan, Prasetyo Hadi sendiri tidak menyanggah. Ia mengatakan Prabowo memintanya aktif menyampaikan pesan-pesan Presiden.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menegaskan kerjanya sebagai jubir tidak menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi. Dia menegaskan hanya membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

Mensesneg Prasetyo Hadi menaiki mobil komando milik mahasiswa dalam aksi Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta, Kamis (20/2/2025). Foto: Rifkianto Nugroho/detikcom

"Nggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta membantu, gitu," kata Prasetyo.

Prasetyo menegaskan permintaan ini tidak berkaitan dengan evaluasi komunikasi terhadap PCO. Dia mengatakan pihaknya hanya memperbaiki jika masih ada kekurangan dalam kerja-kerja PCO.

"Nggak juga, ndak-lah, ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita, kalau kemudian dianggap ada yang kurang itulah, makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," kata Prasetyo.

"Bapak Presiden sendiri kan secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari, akan kita perbaiki," imbuhnya

Diketahui untuk urusan komunikasi ke publik, sejatinya Presiden punya Kantor Komunikasi Presiden alias PCO. Lembaga pemerintah ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

PCO dibentuk di era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembentukan PCO ini di masa transisi dari pemerintahan Jokowi ke Prabowo.

Tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Namun, komunikasi yang dilakukan PCO kadang menimbulkan kekisruhan di publik. PCO kerap dianggap blunder.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi di Istana Merdeka (Foto: Isal Mawardi/detikcom)

Sebut saja ketika Hasan Nasbi selaku Kepala PCO menanggapi teror kiriman kepala babi ke kantor media Tempo dengan mengatakan 'dimasak saja'. Presiden Prabowo Subianto saja sampai menyebut Hasan Nasbi teledor.

"Saya belum ketemu sih sebetulnya (dengan Hasan Nasbi) setelah, saya juga kaget masalah kepala babi dan apa ya, itu juga saya kira gaya-gaya apa, taktik teknik gitu-gitu, bagi saya, saya kira yang lakukan ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana tidak baik. Menurut saya itu, tetapi benar itu ucapan yang menurut saya teledor, itu ya keliru, saya kira beliau menyesal. Tapi ini alasan yang saya bisa kasih adalah mungkin karena baru dalam posisi, pemerintahan yang selalu disorot, jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana, atau dunia survei, atau dunia akademis, muncul di panggung publik, kurang cepat menyesuaikan. Menurut saya itu," kata Prabowo ketika bertemu dengan para pemimpin redaksi, seperti disiarkan detikcom di YouTube detikcom, Senin (7/4/2025).

Sementara Hasan Nasbi sudah bersuara ketika banyak yang mengkritik pernyataannya soal kepala babi 'dimasak saja'. Hasan mengatakan ucapannya itu justru merepresentasikan sikap jurnalis Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica yang menentang teror itu dengan santai.

Untuk diketahui, teror kepala babi itu memang ditujukan kepada Francisca Christy Rosana alias Cica yang merupakan host siniar Bocor Alus Politik. Hasan Nasbi sepakat dengan respons Francisca menyikapi teror itu.

"Padahal kan saya mengutip dari X-nya Francisca, wartawati yang dikirimi kepala babi itu. Saya tuh sebenernya jarang sepakat sama Tempo lho, ya tapi saya setuju dengan cara Francisca merespons itu. Saya justru setuju dengan cara dia merespons kiriman kepala babi itu, itu kan cara yang sudah tua, cara-cara sudah lama, dan dengan dia merespons gitu buat saya respons yang bagus," kata Hasan kepada wartawan, Sabtu (22/3).

Simak juga Video: Prabowo Akui Komunikasi Kabinetnya Kurang: Tanggung Jawab Saya

(isa/isa)