Medan (ANTARA) - Petugas Imigrasi Medan menggagalkan keberangkatan enam orang warga negara Indonesia (WNI) di tempat pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Udara Internasional Kualanamu, Deli Serdang, Sumatera Utara, yang diduga akan bekerja secara nonprosedural ke Kamboja.

"Keenam WNI tersebut teridentifikasi saat akan berangkat menggunakan penerbangan SQ991 rute Kualanamu–Singapura," ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata di Medan, Senin.

Teodorus mengatakan penggagalan WNI itu berawal dari informasi awal, sehingga petugas mencurigai bahwa mereka tidak memiliki dokumen resmi untuk bekerja di luar negeri.

Kemudian, dalam proses pemeriksaan lebih lanjut pada Minggu (4/5), salah satu calon penumpang berinisial P awalnya mengaku akan berlibur bersama keluarga ke Singapura.

Tapi, setelah dilakukan pendalaman, diketahui bahwa ia sebenarnya akan menuju Phnom Penh, Kamboja, untuk bekerja di restoran yang masih dalam tahap pembangunan.

Dari hasil wawancara terhadap seorang penumpang lain berinisial C, juga diketahui bahwa ia berencana membuka restoran baru di Kamboja dan membawa serta anggota keluarganya yaitu TS, P dan KC termasuk keluarganya, P dan RG sebagai pekerja tersebut.

"Dalam pemeriksaan itu, warga C ini juga tidak dapat menunjukkan dokumen resmi untuk merekrut tenaga kerja WNI secara sah," ucapnya.

Setelah itu, petugas Imigrasi kemudian segera berkoordinasi dengan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sekitar pukul 09.00 WIB Senin pagi, perwakilan BP2MI bernama Rita datang ke lokasi dan menerima serah terima keenam calon penumpang itu untuk diproses lebih lanjut.

"Upaya ini merupakan bentuk komitmen kami dalam mencegah pengiriman pekerja migran secara ilegal dan melindungi WNI dari potensi eksploitasi tenaga kerja di luar negeri,” ujar Teodorus.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur tawaran kerja di luar negeri tanpa prosedur yang sah.

Dia meminta warga khususnya calon pekerja migran untuk memastikan dokumen dan jalur keberangkatan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku demi keamanan dan keselamatan pribadi.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PKB Mafirion menanggapi insiden warga negara asing (WNA) mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Mafiirion mendorong agar Direktorat Jenderal Imigrasi meninjau izin tinggal yang bersangkutan karena sudah meresahkan.

"Nggak kalau WNA seperti itu, kalau sudah meresahkan dan melakukan beberapa kali tindakan yang sifatnya kriminalitas, saya sarankan, saya sarankan ke Imigrasi, walaupun investor, kalau resahkan masyarakat ya tinjau aja pemberian izin tinggal sementaranya, tinjau aja," kata Mafirion saat dihubungi, Rabu (23/4/2025).

Kemudian, Mafirion menyoroti WNA tersebut yang disebut melanggar izin tinggal. Ia mendapat informasi, seharusnya, WNA itu tinggal di Jakarta Barat (Jakbar), bukan di daerah Kalibata.

"Saya baca dia tinggal di Kalibata City tapi izin tinggalnya Jakbar, KITAS seharusnya diberi sesuai domisili, itu melanggar keimigrasian itu, bisa dicabut KITAS-nya, itu harusnya dikeluarkan sesuai domisili, jadi dia nggak boleh di Jaksel," ucapnya.

Ia menyebut alasan itu juga bisa menjadi penguat untuk mendeportasi yang bersangkutan. Menurutnya, Indonesia butuh investor yang membuat tenang, bukan meresahkan.

"Itu bisa jadi alasan pertimbangan cabut aja KITAS-nya, sementara tindakan kriminal kita minta polisi ambil tindakan. Saya harap Imigrasi, terutama Imigrasi Jaksel dan Jakbar kan di wilayah mereka untuk aktif memantau masalah ini. Kalau memang mereka lakukan pelanggaran atas izin-izin Imigrasi, cabut saja, deportasi saja, kita butuh investor yang buat tenang, kalau bikin tidak tenang ya deportasi saja," ujar dia.

WNA Diamankan Imigrasi Jaksel

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Jakarta Selatan mengamankan warga negara asing (WNA) yang mengamuk dan menghancurkan barang-barang di supermarket Kalibata City. Kini, WNA tersebut tengah menjalani pemeriksaan.

"Kantor Imigrasi Jakarta Selatan gerak cepat menindaklanjuti atas laporan WNA yang membuat onar di Supermarket Kalibata City," tulis akun Instagram @kanimjaksel, Selasa (22/4).

"Bekerja sama dengan Polres Jakarta Selatan. Saat ini, WNA tersebut telah diamankan untuk dimintai keterangan lebih lanjut," lanjutnya.

Proses pemeriksaan masih berlangsung saat ini. Nantinya, pihak imigrasi akan menindak WNA tersebut sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sebagai langkah pencegahan dan pengawasan, Kanim Jaksel melakukan patroli keimigrasian di area Kalibata City untuk memastikan situasi tetap aman dan kondusif. Ia mengimbau masyarakat untuk segera lapor jika menemukan WNA mencurigakan.

"Kanim Jaksel mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan keberadaan dan aktivitas mencurigakan WNA di sekitar kita. Bersama, kita jaga Jakarta Selatan tetap tertib dan aman," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Layanan permohonan visa akan tutup sementara selama libur Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Masyarakat yang akan mengurus dokumen visa diimbau untuk segera menyelesaikan permohonannya sebelum kantor imigrasi tutup layanan sementara.

Berikut jadwal libur pelayanan visa saat Nyepi dan Lebaran 2025.

Pelayanan Visa Libur Lebaran 2025

Berdasarkan informasi resmi dari Ditjen Imigrasi, layanan permohonan visa tutup sementara saat peringatan Nyepi dan Lebaran Idul Fitri 2025. Berikut jadwalnya.

• Jumat, 28 Maret 2025
• Rabu, 2 April 2025
• Kamis, 3 April 2025
• Jumat, 4 April 2025
• Sabtu, 5 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Minggu, 6 April 2025 (Libur akhir pekan)
• Senin, 7 April 2025.

*Pelayanan Bebas Visa Kunjungan dan Visa on Arrival (VOA) tetap tersedia.

Layanan akan kembali beroperasi secara normal pada Selasa, 8 April 2025. Permohonan visa yang diterima pada Kamis, 27 Maret 2025 akan mulai diproses pada Selasa, 8 April 2025.

"Kami masih tetap maksimal beroperasi untuk pemeriksaan keberangkatan dan kedatangan di tempat-tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia serta layanan electronic visa on arrival atau e-VoA," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Saffar Muhammad Godam, dikutip dari Antara, Senin (24/3/2025).

Jenis-jenis Visa Tergantung Kebutuhannya

Berikut ini adalah jenis-jenis visa berdasarkan kebutuhan dan cara mendapatkannya.

1. Bebas Visa

Ada beberapa negara yang tidak mewajibkan visa bagi warga asing yang berkunjung. Pendatang hanya perlu membawa paspor dan identitas diri lain. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa negara tujuan meminta dokumen tambahan seperti menunjukan tiket pulang pergi.

Walau bebas visa, bukan berarti Anda boleh tinggal lama di sana. Selalu ada batas waktu tinggal maksimal yang diterapkan oleh masing-masing negara.

2. eVisa

Dokumen ini dibuat secara online dengan hasil akhir berupa soft file yang dikirim via email. Pemohon cukup memasukkan data diri yang diminta, kemudian melakukan pembayaran pada saat itu juga melalui kartu kredit.

Nanti, dokumen ini akan dikirim via email. Ketika sampai di pintu imigrasi negara tujuan, pemilik eVisa tetap harus menunjukkan dokumen yang diminta (disebutkan di website pendaftaran) kepada petugas imigrasi setempat.

3. Visa on Arrival

Jenis dokumen ini memperbolehkan Anda mengurus izin masuk setelah sampai di negara tujuan. Jadi, Anda tidak perlu bolak-balik ke kedubes tujuan yang berlokasi di negara asal/

Masa berlaku dan maksimal waktu perpanjangannya berbeda-beda antara satu negara dengan yang lain. Untuk jenis on arrival, cap atau stiker akan diberikan di pintu imigrasi negara tujuan, dan pemilik dokumen harus membayar biaya visa.

4. Visa Sebelum Kedatangan

Negara-negara tertentu menerapkan peraturan bahwa visa harus didapat sebelum memasuki negara tujuan. Untuk mendapatkan dokumen ini, pemohon bisa mendatangi kedubes negara tujuan, agen perjalanan, atau badan yang ditunjuk oleh negara yang bersangkutan tersebut.

Simak juga Video 'Hormati Nyepi, Korlantas Bakal Tutup Akses ke Bali 28 Maret Jam 5 Sore':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan

Jakarta (ANTARA) - Komisi XIII DPR RI melanjutkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam dan para kepala kantor wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah tengah dan timur Indonesia.

"Rapat dengar pendapat ini merupakan rangkaian rapat dengar pendapat dengan Dirjen Imigrasi dan Kakanwil seluruh Indonesia yang telah dimulai pada 24 Februari kemarin dengan kepala kantor wilayah barat dan pada hari ini dengan wilayah bagian timur," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut RDP digelar untuk membahas sejumlah hal, yakni peran kantor imigrasi dalam menjaga keamanan dan kedaulatan RI melalui pengawasan dari kedatangan orang asing.

Lalu, pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah timur, yaitu yang ada di Pulau Papua, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Maluku, Maluku Utara, serta Bali.

"Khususnya untuk mengetahui tentang capaian program kebijakan strategis yang telah berhasil dilaksanakan," ucapnya.

Selain itu, lanjut dia, untuk mengetahui kendala atau permasalahan yang terjadi di daerah masing-masing kantor wilayah Ditjen Imigrasi, di antaranya terkait visa dan dokumen perjalanan, izin tinggal, dokumen perjalanan, intelijen keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian, hingga kerja sama keimigrasian.

Selain Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam, rapat tersebut dihadiri oleh 15 orang kepala kantor wilayah Ditjen Imigrasi di wilayah timur, yaitu Kakanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan, Bali, Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, NTB, Sulawesi Tengah, Papua Barat, NTT, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Gorontalo.

Sebelumnya pada Senin (24/2), Komisi XIII DPR RI menggelar RDP dengan Plt. Dirjen Imigrasi Saffar M. Godam dan para Kakanwil Direktorat Jenderal Imigrasi wilayah barat.

"Jadi hari ini Komisi XIII rapat dengan Dirjen Imigrasi dan kanwil-kanwil wilayah barat Indonesia, terutama untuk mendalami bagaimana kebijakan dan implementasi," kata Andreas ditemui usai rapat.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Batik karya terpidana mati asal Filipina, Mary Jane Veloso laku terjual seharga Rp600 ribu di booth Kemenimipas pada Pameran Kampung Hukum 2025 di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (18/2).

Sebelum dipulangkan ke Filipina beberapa waktu lalu, Mary Jane mendekam di Lapas Perempuan Kelas IIA Yogyakarta.Selama menjadi penghuni Lapas, ia aktif mengikuti pembinaan kemandirian, salah satunya membatik.Pembeli batik karya Mary Jane, Tirto, mengaku sosok itu bukan nama asing baginya. Ia merasa tertarik dengan hasil karya terpidana mati tersebut."Dulu saya ikut terlibat dalam pembuatan telaahan tentang Mary Jane," ucap Tirto yang merupakan eks Asisten Deputi Ketua Mahkamah Agung.

Tak hanya batik, ada juga karya warga binaan lainnya yang ikut dipamerkan, mulai dari cukli, tempat tisu, tas, hingga sepatu.Pameran ini akan berlangsung selama dua hari hingga Rabu (19/2) besok. Pameran ini tak sebatas memamerkan produk warga binaan. Booth Kemenimipas juga menawarkan layanan informasi dari Direktorat Jenderal Imigrasi.Pameran ini diikuti puluhan booth dari lintas Kementerian/Lembaga yang menawarkan beragam informasi hukum dan cenderamata.

KOMPAS.com - Dua warga negara asing (WNA) asal China ditahan Direktorat Jenderal Imigrasi setelah membuat gaduh dengan mengaku menyisipkan uang ke dalam paspor untuk petugas.

Dalam sebuah video yang viral di media sosial, terlihat dua WNA China itu menyisipkan uang Rp 500.000 ke dalam paspor mereka saat diperiksa petugas Imigrasi.

Video tersebut diunggah WNA China berinisial LB dan LJ ketika mereka tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada 17 Januari 2025.

Benarkah Petugas Imigrasi Terima Uang dari WNA China?

Setelah video yang diunggah dua warga China itu viral, pihak Imigrasi pun segera bertindak dan menelusuri kebenarannya.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menjelaskan, pihaknya segera melakukan pemeriksaan menyeluruh setelah video yang diunggah akun TikTok @stellaroptics888 itu viral di media sosial.

Mereka memanfaatkan rekaman CCTV bandara untuk memastikan keaslian konten yang ditampilkan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya bukti bahwa uang yang diselipkan warga China di dalam paspor tersebut, diserahkan kepada petugas imigrasi.

Bagaimana Tanggapan LB dan LJ?

LB dan LJ, dua warga negara China yang mengungah video itu, akhirnya meminta maaf.

Dua warga China itu mengunggah video permintaan maaf dan mengakui bahwa pernyataan mereka sebelumnya tidak benar.

Dalam video klarifikasi tersebut, mereka menjelaskan bahwa uang yang dimasukkan ke dalam paspor seharusnya digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Mereka juga mengaku kebingungan saat memasuki bandara, sehingga secara tidak sengaja salah jalur menuju area keberangkatan.

Setelah menyadari kesalahan ini, petugas Imigrasi membawa dua WNA China itu ke area kedatangan internasional untuk memproses keimigrasian mereka.

Semua kejadian tersebut terekam dengan jelas di CCTV.

Apa yang Terjadi Selanjutnya?

Saat ini, LB dan LJ sedang menjalani masa detensi di Direktorat Jenderal Imigrasi dan menunggu proses pemulangan ke negara asal mereka.

Godam menekankan bahwa tindakan dua WNA China itu akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dia juga menegaskan pentingnya mematuhi peraturan imigrasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Indonesia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WN China Pembuat Video Selipkan Uang Rp 500.000 di Paspor".

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua warga negara China yang menyebar video negatif seolah-olah menyuap petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, mengatakan WNA berinisial LB dan LJ itu saat ini tengah berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi untuk dipulangkan ke negaranya.

“Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time. Mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian,” kata Godam, Rabu (22/01/2025).

“Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang,” ucapnya.

Godam menjelaskan, pada tanggal 20 Januari 2025, muncul konten video dari akun media sosial yang sama berisi permintaan maaf dari WNA pemilik akun tersebut.

Di dalam video itu, akun tersebut menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam video sebelumnya tidak benar.

Sementara itu, uang sejumlah Rp 500.000 yang dibawa oleh WNA digunakan untuk membayar biaya visa on arrival (VoA).

Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut.

Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah.

Saat LB dan LJ tiba di Bandara Soekarno-Hatta, petugas Imigrasi mendapati bahwa keduanya salah jalur atau melalui jalur untuk penumpang prioritas via area keberangkatan.

Setelah itu, kata Godam, petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

“Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Godam.

Sementara itu, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, menegaskan pihaknya berkomitmen menjaga integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," kata Agus.

Direktorat Jenderal Imigrasi bersama Kantor Imigrasi se-DKI Jakarta membuka layanan paspor untuk 1.075 orang pemohon dalam Festival Imigrasi (Imifest) di Plaza Parkir Timur Gelora Bung Karno (GBK) pada Minggu, 19 Januari 2025. Acara tersebut dilaksanakan dalam rangka hari jadi ke-75 Imigrasi yang akan jatuh pada 26 Januari.

Dalam keterangannya, Minggu (19/1/2025) Imigrasi juga kembali menggelar Immigration Run (Imirun) yang terdiri dari tiga cabang, yakni 5K, 10K dan HM (Half Marathon). Event Imirun tahun ini diikuti oleh 5.000 orang peserta, baik dari internal Imigrasi maupun masyarakat umum.

"Layanan 1.075 paspor dalam rangka Hari Bhakti Imigrasi Ke-75 ini bertujuan memberi kemudahan bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu mengurus paspor pada hari kerja. Lokasinya di GBK, sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang sekaligus ingin berolahraga akhir pekan. Alhamdulillah, layanan ini mendapat antusiasme yang sangat baik dari masyarakat," tutur Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto.

Keramaian Immigration Run Foto: (dok Direktorat Jenderal Imigrasi)

Kuota layanan 1.075 paspor di GBK telah dibuka sejak 2 Januari 2025 di aplikasi M-Paspor. Masyarakat yang ingin mengurus paspor pada acara ini harus mendaftarkan permohonannya terlebih dahulu melalui aplikasi. Layanan paspor yang diberikan di GBK yaitu pembuatan paspor baru dan penggantian paspor. Sedangkan, jenis paspor yang diterbitkan adalah paspor elektronik lembar laminasi dan paspor elektronik lembar polikarbonat.

Pemohon layanan paspor di GBK nantinya dapat mengambil paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan dalam waktu 4 (empat) hari kerja. Pemohon juga dapat mengajukan agar paspornya dikirim langsung ke rumah melalui pos, dengan menghampiri booth Pos Indonesia yang tersedia usai melakukan wawancara.

Masyarakat yang hadir di Festival Imigrasi (Imifest) GBK juga bisa berkunjung ke 15 gerai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berpartisipasi dalam Festival Imigrasi (Imifest). Di samping itu tersedia pula layanan kesehatan gratis berupa konsultasi dengan dokter, pengecekan tekanan darah dan kadar gula darah. Acara ini juga menghadirkan hiburan serta doorprize bagi peserta Imirun.

"Imigrasi sudah melalui perjalanan panjang, selama 75 tahun melayani bangsa dan menjaga kedaulatan negara. Saya berharap Imigrasi dapat semakin adaptif, profesional, dan dekat dengan rakyat," tutup Menteri Agus.

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

Video Menteri Imipas Cek Pelayanan Bikin Paspor di GBK

KPK telah memeriksa mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Ronny Franky Sompie. Ronny diperiksa oleh penyidik KPK terkait data perlintasan Harun Masiku ke luar dan dalam negeri.

"Penyidik mendalami tentunya perihal pengetahuan yang bersangkutan terkait data perlintasan saudara HM dan seputar tugas-tugas beliau sebagai Dirjen Imigrasi pada saat itu," kata jubir KPK, Tessa Mahardhika, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (3/1/2025).

Tessa mengatakan Ronny diperiksa dengan kapasitasnya sebagai saksi dengan tersangka Harun Masiku (HM), Hasto Kristiyanto (HK), dan Donny Tri Istiqomah (DTI).

"Ya betul, yang bersangkutan hari ini dimintai keterangan sebagai saksi untuk surat perintah penyidikan atas nama tersangka HM, HK, dan DTI," kata dia.

"Jadi, untuk pemeriksaannya tidak jauh dari apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan," tambahnya.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Ronny terlihat selesai diperiksa pukul 15.31 WIB, Jumat (3/1/2025). Ronny mengatakan dia diperiksa terkait peristiwa yang terjadi pada 2020.

"Ya memang pertanyaan yang disampaikan ke saya adalah berkisar tentang ya tanggung jawab saya ketika tahun 2020 saya masih menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi," kata Ronny di gedung KPK, Jumat (3/1).

Dia menyebutkan Harun Masiku tercatat ke luar negeri pada 6 Januari 2020. Harun Masiku kemudian masuk lagi ke Indonesia pada 7 Januari 2020.

"Saat di mana tanggal 6 Januari, Harun Masiku melintas ke luar negeri, dan juga 7 Januari 2020 kembali lagi masuk ke Indonesia," ujarnya.

Ronny mengatakan ada 22 pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dia tak menjelaskan detail apa saja yang ditanyakan penyidik.

"Tadi ada pertanyaan, jumlah pertanyaan ada 22. 22 pertanyaan yang diberikan kepada saya," sebutnya.

Direktorat Jenderal Imigrasi membantah pengakuan warga Australia, Julian Petroulas, yang mengeklaim memiliki tanah seluas 1,1 hektare di kawasan Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Imigrasi menegaskan telah mengecek kebenaran klaim bule Aussie tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal (Plt Dirjen) Imigrasi Saffar Godam mengatakan Julian tidak memiliki lahan maupun vila di Bali. Menurutnya, perbuatan Julian tersebut bisa membuat para investor untuk mengurungkan niat menanamkan modal di Indonesia.

"JP juga tidak terbukti memiliki lahan dan restoran sebagaimana yang disebutkannya dalam video," ungkap Godam dalam keterangannya, Kamis (19/12/2024).

Selain mengunggah video pengakuan memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu, Julian juga mengaku sudah berinvestasi dan membeli sejumlah vila di Bali sejak 2016. Dari kepemilikan tanah dan sejumlah vila itu, Julian menyebut dirinya sudah mendapat keuntungan.

Godam mengatakan Julian pernah ke Indonesia pada 17 Juni hingga 7 Juli 2024. Setelah itu, bule pria kembali bertandang ke Indonesia menggunakan visa on arrival (VoA) pada 20 Juli hingga 8 Agustus 2024. Tipe visa itu tidak mengakomodasi warga asing untuk memiliki lahan atau properti di Indonesia.

"Investor akan berpikir dua kali untuk menanamkan modal di Indonesia jika banyak informasi yang tidak akurat beredar," kata Godam.

Sebelumnya, Julian menjadi perbincangan di media sosial setelah mengaku memiliki tanah seluas 1,1 hektare di Canggu. Ia menilai Bali sebagai tempat yang ideal untuk memulai bisnis berkat komunitas besar yang memudahkan koneksi dengan orang-orang sepemikiran.

Julian mengaku telah menghasilkan keuntungan dari vila-vila yang dimilikinya di Bali, meskipun awalnya tidak memiliki pengalaman di bidang properti. Ia mengeklaim pembelian tanah seluas 1,1 hektare di Canggu tu sebagai investasi terbesarnya sejauh ini.

Lokasi tanah tersebut dianggap strategis karena dikelilingi oleh zona hijau, sungai, penghijauan, dan pemandangan matahari terbenam. Julian mengaku telah menerima banyak tawaran kerja sama untuk membangun bisnis di atas tanahnya, tetapi menolak sebagian besar karena merasa tidak sejalan dengan visinya.

Baca artikelnya di detikbali

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Pengalaman Spesial Menikmati Makanan Tradisional di dalam Kuil Era Kang Xi

Paspor dibutuhkan warga negara yang akan bepergian ke luar negeri. Dokumen ini berfungsi sebagai kartu identitas ketika berkunjung ke negara lain.

Ada dua jenis paspor, yaitu paspor biasa (cetak) dan paspor elektronik. Bedanya, paspor biasa berupa buku cetak tetapi tidak disertai chip, sedangkan paspor elektronik adalah dokumen cetak namun ada chip untuk penyimpanan data.

Setelah proses pembuatan paspor selesai, paspor bisa diambil di kantor imigrasi. Apakah pengambilan paspor bisa diwakilkan? Berikut informasinya.

Syarat Pengambilan Paspor Diwakilkan

Dikutip dari laman Instagram Ditjen Imigrasi (@ditjen_imigrasi), pengambilan paspor di kantor imigrasi dapat diwakilkan oleh anggota keluarga yang masih satu kartu keluarga (KK) atau orang lain yang tidak dalam satu keluarga. Ini syaratnya.

• Untuk pengambilan paspor yang diwakilkan orang yang masih dalam satu kartu keluarga, silakan tunjukkan berkas permohonan dan foto kopi file kartu keluarga (KK)
• Jika paspor diambil oleh orang lain yang tidak dalam satu kartu keluarga (KK), tunjukkan surat kuasa bermaterai.

Biaya Paspor Elektronik dan Nonelektronik Terbaru

Syarat permohonan paspor baru adalah melampirkan kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), akta kelahiran, ijazah/surat baptis/buku nikah, dan surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama. Sementara itu, untuk penggantian paspor, cukup membawa KTP dan paspor lama, serta surat penetapan pengadilan apabila pernah ganti nama.

Perlu diketahui, ada penyesuaian tarif untuk paspor elektronik dan nonelektronik dengan masa berlaku lima tahun dan 10 tahun. Kebijakan ini berlaku mulai tanggal 17 Desember 2024.

"Kami menyesuaikan tarif paspor berdasarkan jenis dan masa berlaku paspor sehingga masyarakat bisa memilih mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Kami pastikan penyesuaian tarif ini tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan mengimbanginya dengan peningkatan layanan publik yang berkelanjutan," kata Saffar M. Godam, Plt. Direktur Jenderal Imigrasi.

Berikut rincian tarif paspor terbaru.

1. Paspor masa berlaku 5 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 350.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 650.000

2. Paspor masa berlaku 10 tahun

• Tarif paspor nonelektronik: Rp 650.000
• Tarif paspor elektonik: Rp 950.000.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan menggelar sosialisasi mekanisme pembatalan visa bagi orang asing yang ditolak untuk masuk ke Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Sosialisasi ini diberikan kepada para stakeholder di Bandara Kualanamu, Deli Serdang.

"Sosialisasi ini sebagai bentuk penyebaran, penyampaian informasi dan pengetahuan mengenai mekanisme pembatalan visa bagi orang asing yang ditolak masuk di TPI di seluruh Indonesia, terhadap stakeholder di Bandara Kualanamu," kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan Wahyu Hidayat saat sosialisasi di Hotel Wing Kualanamu, Kamis (5/12/2024).

Wahyu mengatakan bahwa kegiatan ini sesuai dengan Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1199.GR.01.01 Tahun 2024 Tentang Pembatalan Visa Bagi Orang Asing yang Ditolak Masuk Pada TPI. Menurutnya, materi sosialisasi ini sangat penting.

"Kami berharap sosialisasi ini dapat diikuti dengan baik mengingat materi yang disampaikan sangat penting. Di mana Imigrasi memiliki kebijakan selective policy, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan negara serta dapat berkontribusi terhadap perkembangan dan perekonomian Indonesia," jelasnya.

Wahyu menjelaskan bahwa surat edaran Plt Direktur Jenderal Imigrasi ini baru diterbitkan. Sebelum adanya surat edaran ini, proses pembatalan visa dilakukan secara manual dengan menerakan cap pembatalan pada halaman paspor.

Namun, pada surat edaran yang baru, penerbitan visa yang dilakukan secara online melalui laman https://evisa.imigrasi.go.id/ dapat dilakukan pembatalan visa secara online di TPI.

"Ini juga terhubung secara menyeluruh pada sistem perlintasan keimigrasian di seluruh TPI di Indonesia," ujarnya.

Kepala Bidang TPI Sofyan Martono Wibowo menyampaikan bahwa pembatalan visa yang dilakukan di TPI juga dapat diberitahu kepada sponsor orang asing dan maskapai.

"Dengan begitu, orang asing yang dibatalkan visanya tidak dapat masuk kembali melalui TPI lain sebelum melakukan permohonan visa baru," kata Sofyan.

Sosialisasi ini disambut baik oleh seluruh undangan yang terdiri dari Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah 2, Aviation Security Bandar Udara Kualanamu, manajer operasional PT Angkasa Pura Aviasi, dan pihak maskapai penerbangan seperti Air Asia, Lion Air, Batik Air, Saudi Airlines, dan yang lainnya.

Biden Sebut Trump Pecundang, Ungkit soal Kebijakan Imigrasi

Biden Sebut Trump Pecundang, Ungkit soal Kebijakan Imigrasi