Kasus narapidana dan tahanan dugem hingga pesta narkoba di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru masih terus diproses oleh pihak terkait. Teranyar, 4 narapidana kasus narkoba dipindah ke Nusakambangan dan 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau.

Plh Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Nimrot Sihotang mengungkapkan pemindahan empat narapidana ke Nusakambangan, Jawa Tengah dilakukan pada Sabtu (19/4) pekan lalu. Mereka dipindahkan usai video dugem di dalam rutan viral.

"Ada 4 narapidana yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan," ujar Nimrot kepada detikSmut, Senin (21/4/2025).

Pemindahan itu dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 14 narapidana dan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk.

"Setelah pemeriksaan diputuskan untuk 4 narapidana dipindahkan. Jadi ini yang telah berstatus narapidana, bukan yang tahanan ya. Sebab dari 14 itu ada tahanan," katanya.

Sementara untuk tahanan, tercatat ada 10 orang yang saat ini masih ditahan di Blok Pengendali Narkoba (BPN) di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemisahan dilakukan untuk memutus mata rantai para bandar.

"Ini dalam upaya memutus mata rantai di Rutan. Pemeriksaan masih berlangsung," tegas Nimrot.

Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.

16 Sipir Diperiksa

Sebanyak 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau buntut viral narapidana dan tahanan dugem di Rutan Sialang Bungkuk. Bahkan mereka sudah dimutasikan ke UPT lain.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan pamintel, mereka itu lalai dalam bertugas. Mereka dipindahkan ke UPT di Riau atas kelalaian," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Senin (21/4/2025).

Belasan sipir yang diperiksa itu terkait ada dugem tahanan pada malam saat kejadian. Sehingga seluruhnya diperiksa internal dan dimutasikan.

"16 sipir ini yang bertugas pada saat malam kejadian. Jadi 16 orang itu diluar 2 orang itu (Karutan dan Kepala Keamanan Rutan)," kata Maizar.

Pemeriksaan internal sendiri dilakukan usai tahanan dugem. Termasuk soal masuknya barang-barang seperti Handphone, modem, rokok elektrik hingga barang terlarang lain.

Selain 16 sipir, tim Intelijen Ditjenpas Riau juga memeriksa Kepala Rutan Bastian Manalu dan Kepala Pengamaman Rutan Jelfry. Pemeriksaan dilakukan setelah viral video tahanan dugem, Senin (14/4) malam.

Dalam pemeriksaan internal, Bastian dan Jelfry pun dicopot dari jabatannya. Hal itu untuk mempermudah pemeriksaan.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasusnya sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Jumat (18/4/2025).

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Video: Pemilik Panti Asuhan di Surabaya Cabuli Anak Asuh Selama 3 Tahun!

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Tercatat ada 500 ekor domba yang diternak di lapas ini, dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan pendayagunaan warga binaan.

"Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya, adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang kami canangkan. Karena rencananya bulan ini, Juli atau Agustus nanti kita akan launching unit program. Ini saya lakukan pengecekan yang kedua pasca diterapkan," ucap Agus di lokasi usai pengecekan, Kamis (17/4/2025).

Sebanyak 500 ekor domba ini diternak di lahan seluas 1 hektare. Dalam mengelola peternakan, Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Imipas menggandeng pihak ketiga yakni PT Domba Perkasa dan PT Sinatria.

"Beberapa program yang kita laksanakan, dari mulai pertanian, kemudian perikanan, dan peternakan yang dijalankan hampir sudah berjalan sudah lebih dari 60 persen. Dan artinya bahwa progress launching daripada model atau modul tempat pembinaan bagi warga binaan nanti, bisa kita laksanakan sesuai jadwal yang kita tetapkan," ujar Agus.

Foto: Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengecek perkembangan peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Sesuai data lapas, terdapat 30 warga binaan atau narapidana (napi) yang turut dalam program peternakan domba ini. Sementara itu populasi domba terdiri dari 486 ekor domba betina, 12 ekor domba jantan, dan 2 ekor anakan.

"Harapan bukan hanya dengan mitra kita bisa bekerja,tapi mitra juga membantu memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk mengelola lahan dengan memanfaatkan bibit yang sudah ada dengan harapan supaya hasilnya lebih bisa dinikmati oleh warga binaan. Targetnya Insyaallah Bulan Agustus kita akan launching untuk program yang sudah kita tetapkan. Bisa saja kita akan laksanakan di seluruh lembaga pemasyarakatan, baik rutan maupun lapas," terang Agus.

Sebelumnya diberitakan Menteri Imipas Agus Andrianto mengunjungi Nusakambangan dalam rangka panen raya padi, jagung, dan ikan air tawar di sejumlah lapas. Agus juga mengecek pengelolaan peternakan ayam, meninjau lahan yang akan dijadikan tambak udang, melihat perkembangan pengelolaan sampah.

Program terkait ketahanan pangan ini digagas Agus adalah upaya kontribusi Kementerian Imipas dalam mendukung misi Swasembada Pangan Presiden Prabowo Subianto.

Foto: Peternakan domba di Lapas Kembang Kuning, Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). (Audrey/detikcom).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen jagung di Lapas Gladakan, Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Agus berharap jagung ini dapat digunakan untuk pakan ayam yang sedang diternak di Lapas Kelas IIB Terbuka Nusakambangan.

"Sebagai tindak lanjut dari arah kebijakan Bapak Presiden kami, juga melihat dari hasil kerja temuan-temuan BPK selama ini, banyak sekali lahan-lahan yang dipertanggungjawabkan lembaga pemasyarakatan ini, yang itu artinya tidak produktif," kata Agus di lokasi, Kamis (17/4/2025).

Jagung yang ditanam di lahan seluas sekitar 6,2 hektare di Lapas Gladakan berjenis hibrida. Tercatat ada 15 warga binaan yang ikut dalam program ini.

"Salah satu model yang akan kami bangun adalah di Nusakambangan. Hari ini kegiatan di Nusakambangan dengan maksud untuk, intinya adalah untuk mengecek kesiapan program daripada yang saya canangkan," tutur Agus.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto. (Audrey/detikcom)

Sementara itu, Direktur Jenderal Permasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi menjelaskan setiap warga binaan yang ikut dalam program ketahanan pangan akan menerima premi. Total premi tersebut akan diberikan dengan catatan.

"Untuk perikanan, pertanian semua itu sama. Dari hasil itu dia mendapatkan berapa persen. Seumpama dia terima premi atau insentif Rp 1,5 dari hasil ikan, nah yang 30 persennya itu ya diberikan ke dia 500, Rp 1 juta masuk ke BRI, dan diambil pada saat dia keluar (penjara)," terang Mashudi.

Diberitakan sebelumnya, Agus mengecek hasil produksi peternakan ayam di Lapas Kelas IIB Terbuka pada pagi ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Agus pun menanyakan soal sumber pakan ternak. Dia berharap bahan dasar pakan ayam bisa bersumber dari ladang jagung setempat agar biaya pakan bisa ditekan.

"Jagungnya bisa jagung sendiri nggak? Maksudnya buat efisiensi. Kira-kira dicoba begitu bagaimana? Belajar sama orang pakan," perintah Agus kepada pihak lapas.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan Agus Andrianto memimpin panen ikan, selain panen padi, di Lapas Kelas II-B Terbuka, Nusakambangan, Jawa Tengah (Jateng). Upaya menghidupkan sektor pangan di lapas adalah program Kementerian Imipas melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk mendukung visi ketahanan pangan yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus didampingi Dirjenpas Mashudi, Direktur Pengamanan dan Intelijen Ditjenpas Tatan Dirsan, Kajari Cilacap, dan jajaran pejabat Kemenimipas. Jenis ikan yang siap panen di antaranya nila, lele, dan bawal.

Di lokasi ini terdapat tiga kolam ikan yang siap panen. Kapasitas kolam mencapai 5.000 ekor ikan. Luasan kolam 1.500 meter persegi.

Menteri Imipas Agus panen ikan di Lapas Nusakambangan. (Audrey/detikcom)

Ada 10 warga binaan yang bergabung dalam program peternakan ikan ini. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang tim pengamat permasyarakatan. Serta sudah melewati setengah masa pidana dan narapidana yang akan menjalani pembebasan bersyarat.

Menteri Imipas Agus bersama pejabat Kementerian Imipas panen ikan. (Audrey/detikcom)

Dia juga memimpin panen raya padi yang ditanam di lahan seluas 2 hektare. Program ini diikuti 18 napi.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto memimpin panen raya padi yang ditanam di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Lahan padi yang siap dipanen hari ini seluas 2 hektare.

Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/4/2025), Agus tiba pukul 09.19 WIB. Dia didampingi Direktur Jenderal Permasyarakatan (Ditjenpas) Kemenimipas Mashudi.

"Sudah berapa yang ditanam?" tanya Agus kepada Koordinator Wilayah Lapas Nusakambangan, Irfan.

"Yang sudah tanam 2 hektare, Bapak. Yang mau tanam 2 hektare," jawab Irfan.

Padi yang ditanam dan sebagian dipanen hari ini merupakan program yang digagas Agus dalam rangka mendukung visi ketahanan pangan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. Agus menggandeng warga binaan atau narapidana (napi) serta pihak ketiga untuk menggarap lahan di Lapas Kelas II-B Terbuka Nusakambangan.

Total napi yang terlibat dalam program penanaman padi ada 18 orang. Sebelum terjun ke sawah, para napi diasesmen terlebih dulu oleh tim Badan Permasyarakatan (Bapas) Ditjenpas Kementerian Imipas untuk mengetahui minat mereka.

Narapidana yang diikutsertakan dalam program ketahanan pangan ini adalah mereka yang sudah mengikuti sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan serta sudah melewati setengah masa pidana, dan narapidana yang akan pembebasan bersyarat.

Padi yang dipanen diserap sebagai bahan makanan napi dan akan dipasarkan ke masyarakat.

Sebelumnya, Agus juga mengecek hasil produksi peternakan ayam di lapas ini. Agus berpesan agar semakin banyak warga binaan yang mendapat pelatihan peternakan ayam.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga anggota polisi yang bertugas di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Tengah, Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU, akan segera menjalani sidang disiplin.

Ketiganya dituduh melanggar prosedur standar operasional (SOP) dalam tugas penjagaan tahanan dan terlibat dalam praktik pungutan liar (pungli) yang baru-baru ini mencuat ke publik.

Saat ini, ketiga anggota polisi tersebut telah ditempatkan dalam status khusus (patsus) selama 30 hari dan dimutasi ke Yanma (Pelayanan Markas) sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal.

“Selama patsus yang bersangkutan akan menjalani sidang disiplin,” ujar Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, Selasa (15/4/2025).

Artanto menegaskan bahwa dana pungli yang terlibat tidak mengalir kepada pejabat atau atasan, melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing pelaku.

“Untuk mereka gunakan secara pribadi,” katanya.

Meskipun demikian, pihak kepolisian masih menyelidiki lebih lanjut mengenai motif di balik praktik pungli tersebut.

“Kalau motif saya belum 86 (belum dimengerti),” tambahnya.

Awal mula pungli terungkap

Kasus ini terungkap setelah viralnya sebuah video pengakuan dari seorang pria yang mengaku sebagai mantan tahanan Rutan Polda Jawa Tengah.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit yang diunggah melalui akun TikTok @feedgramindo4 dan X @masBRO_back, pria tersebut menyebutkan adanya pungli untuk akses fasilitas khusus di dalam rutan.

“Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00–06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan, di pojok tahanan biar enggak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas,” ungkap pria yang mengenakan topi dan menyembunyikan wajahnya dalam video tersebut.

Video tersebut langsung menyebar luas di media sosial, memicu sorotan publik terhadap praktik penyimpangan yang terjadi di balik jeruji tahanan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga anggota kepolisian ditetapkan sebagai terduga pelaku pungutan liar (pungli) di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Tengah.

Ketiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU, yang bertugas sebagai petugas jaga dan diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat menjalankan tugas mereka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi adanya kasus tersebut.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bidpropam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP," ungkap Artanto, Senin (14/4/2025).

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ketiga anggota kepolisian itu terlibat dalam kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Mereka kini sedang menjalani proses pemeriksaan khusus selama 30 hari ke depan dan akan segera dihadapkan pada sidang disiplin.

"Yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video yang mengejutkan viral di media sosial, di mana seorang pria mengaku sebagai mantan tahanan di Rutan Polda Jawa Tengah.

Dalam video singkat yang beredar luas di TikTok dan X, pria tersebut mengungkapkan dugaan praktik pungli, intimidasi, dan kekerasan fisik yang dialaminya selama mendekam di rutan.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025).

Dalam waktu singkat, video berdurasi kurang dari satu menit itu telah ditonton ratusan ribu kali.

Dengan mengenakan topi dan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, pria tersebut menceritakan pengalamannya saat ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024.

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," kata pria tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi di lingkungan penegakan hukum di Indonesia.

SEMARANG, iNews.id – Polda Jawa Tengah masih menyelidiki kasus dugaan jual beli fasilitas mewah di rumah tahanan (Rutan). Kasus itu mencuat setelah video seorang tahanan membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rutan diunggah hingga viral di media sosial. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Video seorang tahananPolda Jawa Tengah membongkar dugaan praktik jual beli fasilitas selama menghuni di sel rumah tahanan (rutan) viral di media sosial. Terkait kasus tersebut, Polda Jawa Tengah masih menyelidiki lebih lanjut. 

Video yang diunggah akun X @masbro ini telah mendapat lebih dari 3.000 ribu like dan ratusan komentar. Dalam narasinya disebutkan bahwa para tahanan dikenai biaya untuk berbagai hal mulai dari uang kamar sebesar Rp1 juta, sewa handphone per jam hingga ratusan ribu rupiah dan biaya keluar sel tahanan untuk sekedar mencari angin.

Video tersebut juga menampilkan kesaksian seorang tahanan yang menyebut sejak pertama ditahan pada Agustus 2024 lalu, dirinya sudah harus membayar sejumlah uang kepada oknum petugas untuk mendapatkan fasilitas tertentu. 

Tahanan itu juga masih mengeluarkan uang pungutan liar lainnya yang terjadi di dalam rumah tahanan. Ada pula layanan bukaan blok atau membuka akses ke kamar tertentu saat apel dengan tarif Rp2 juta rupiah.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto ketika dikonfirmasi terkait hal itu tidak membantahnya. “Namun, untuk kebenaran informasi yang disampaikan oleh salah seorang narapidana tersebut sedang diselidiki lebih lanjut,” katanya, Minggu (13/4/2025).

Dia mengatakan, penyelidikan dilakukan oleh petugas Divisi Propam Polda Jawa Tengah. Jika ditemukan dugaan pelanggaran oleh oknum anggota, tidak segan-segan untuk memberi sanksi tegas.

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kabid Humas Polda Jawa Tengah (Jateng) Kombes Artanto mengatakan, kepolisian siap memberikan perlindungan kepada pria yang mengungkap tentang adanya praktik pungutan liar (pungli) dan jual beli fasilitas di Rutan Polda Jateng. Video pengakuan pria tersebut telah viral di media sosial (medsos).

Artanto mengungkapkan, Polda Jateng menerima laporan dari pria yang video pengakuannya terkait dugaan praktik pungli telah menyebar di medsos. Laporan tersebut kini ditangani Bidpropam dan Ditreskrimum Polda Jateng.

"Pada prinsipnya kita memberikan pelayanan terbaik kepada yang bersangkutan. Kita hargai penyampaian (kesaksian) tersebut. Manakala yang bersangkutan membutuhkan perlindungan, akan kita lindungi," kata Artanto ketika dihubungi, Jumat (11/4/2025).

Artanto mengaku belum mendapat info lengkap terkait profil pria yang mengaku menjadi korban pungli, termasuk domisilinya. Namun dia mengonfirmasi bahwa pria tersebut pernah ditahan di rutan Polda Jateng karena kasus perjudian. "Kurang lebih (ditahan) 20 hari ya," ujarnya.

Dia menambahkan bahwa saat ini proses penyelidikan sudah berjalan. "Kita masih melakukan pemeriksaan, pendalaman, mengambil keterangan terhadap para petugas jaga dan nanti akan dilakukan analisa apakah ada kesalahan prosedur dalam penanganan kasus tersebut atau tidak. Kan kita juga harus mensinkronkan apa yang disampaikan oleh pelapor tersebut," kata Artanto.

Artanto menyebutkan bahwa para tahanan yang kini tengah mendekam di rutan Polda Jateng juga akan dimintai keterangan perihal dugaan pungli oleh petugas. "Pada prinsipnya kita akan menggali informasi itu dari berbagai sumber, baik yang membuat konten (video) maupun tahanan yang saat ini ada di dalam, dan juga termasuk para petugas," ucapnya.

"Namanya proses penyidikan kan harus ada fakta dan bukti, itu harus disinkronkan. Supaya betul-betul bisa kita proses apabila yang bersangkutan betul-betul bersalah," tambah Artanto.

Sebuah video wawancara seorang pria yang mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng beredar di beberapa platform media sosial, yakni Tiktok, X, dan Instagram. Dalam video tersebut, pria itu mengungkap praktik pungli oleh petugas di rutan Polda Jateng.

Video wawancara diambil di sebuah teras rumah pada malam hari. Dalam video itu, pria bertopi yang diwawancara mengaku pernah ditahan di rutan Polda Jateng pada Agustus 2024. "Ceritanya pahit, serba bayar semua," kata pria tersebut.

Pria itu mengatakan, ketika pertama kali masuk tahanan, dia harus membayar Rp1 juta. "Terus kalau mau keluar dari sel, harus bayar Rp25 ribu, namanya 'angin-angin', jam 4 sore sampai jam 7 malam," ujarnya.

Dia menambahkan, jika hendak menyewa hp atau ponsel, para tahanan harus membayar Rp150 ribu per jam. Tarif tersebut berlaku hanya untuk sore hari. "Kalau malam (tarifnya) Rp350 ribu, dari jam 1 (dini hari) sampai jam 6 pagi," katanya.

Pria yang merekam video wawancara tersebut kemudian bertanya apakah praktik sewa ponsel oleh para tahanan tersebut tidak terawasi.

Sebanyak 7.607 narapidana di Jawa Tengah menerima remisi hari raya Idul Fitri. Dari jumlah tersebut 84 di antaranya bebas setelah masa tahanan dikurangi oleh remisi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Tengah, Kunrat Kasmiri mengatakan remisi diberikan sebagai apresiasi kepada narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman.

"Remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi syarat administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik, aktif dalam program pembinaan, serta telah menjalani minimal enam bulan masa pidana," kata Kunrat Kasmiri dalam keterangannya, Senin (31/3/2025).

"Dari total 7.607 narapidana yang menerima remisi, sebagian besar mendapatkan pemotongan masa tahanan antara 15 hari hingga dua bulan. Sementara itu, 84 orang yang menerima remisi langsung bebas dan dapat segera kembali ke keluarga mereka untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama," imbuhnya.

Kunkrat menjelaskan remisi diberikan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pemberian remisi bagi narapidana dan anak binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan.

"Kami berharap, mereka yang menerima remisi, terutama yang bebas, bisa kembali beradaptasi di tengah masyarakat dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu," jelasnya.

Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah juga mencatat penghematan anggaran sebesar Rp 3.656.692.500 dari pemberian remisi tersebut. Untuk diketahui jumlah penghuni Lapas atau Rutan se-Jawa Tengah per 30 Maret 2025 adalah 14.760 penghuni yang meliputi 11.792 narapidana dan 2.968 tahanan dengan kapasitas jumlah hunian sejumlah 10.717 orang.

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun

Video Pantai Caruban Rembang Kena Abrasi, Tergerus 10 Meter dalam 3 Tahun