Sebanyak 56 narapidana dipindahkan ke Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah, buntut kericuhan di Lapas Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Puluhan napi itu akan dijebloskan ke sel yang dilengkapi pengamanan maksimal. Para napi yang dipindah itu diduga menjadi biang kerok kerusuhan.

Tak hanya itu, sembilan napi lainnya dipindah ke Lapas Kelas I Bandar Lampung.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada ampun untuk yang masih berani main-main dengan narkoba dan hp. Jangan karena sekelompok pengganggu dan pembangkang, maruah pembinaan lapas dan rutan dirusak. Jadi para provokator tersebut harus kita bina dengan kapasitas pengamanan yang lebih tinggi bahkan super maksimum di Nusakambangan," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (11/5).

Agus menegaskan penindakan tegas ini juga berlaku untuk oknum petugas lapas yang terbukti berani menyelewengkan wewenangnya.

Pemindahan napi ini dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Direktur Pengamanan dan Intelijen dan Direktur Kepatuhan Internal, yang telah terjun langsung ke lokasi saat terjadinya kerusuhan.

Razia benda-benda terlarang serta penanganan represif dan rehabilitatif terus dilancarkan. Pemindahan napi dilakukan bekerja sama dengan Polda Sumatera Selatan.

Ke-56 napi Lapas Narkotika Muara Beliti tersebut tiba di Pulau Nusakambangan, Minggu pukul 18.30 WIB. Mereka ditempatkan di 6 lapas dengan kategori super maximum security dan maximum security.

Semenjak Menteri Agus menjabat total sudah 603 warga binaan yang telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan karena terlibat melakukan gangguan keamanan dan ketertiban, termasuk terkait narkoba.

Pulau Nusakambangan memiliki 3 lapas super maximum security dan 4 lapas maximum security dengan teknologi smart prison. Di lapas super maksimum, warga binaan ditempatkan one man one cell, dan interaksi langsung yang sangat dibatasi.

Pasca-kerusuhan, pembenahan dan pemulihan sarana dan prasarana Lapas Narkotika Muara Beliti sudah dilakukan. Pemenuhan layanan dan perawatan bagi warga binaan terus diberikan sesuai ketentuan.

Baca selengkapnya di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengumumkan bahwa sebanyak 14 petugas pemasyarakatan telah dinonaktifkan akibat kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap narapidana narkoba.

Di antara petugas yang dinonaktifkan terdapat kepala lembaga pemasyarakatan (kalapas) dan kepala rumah tahanan (karutan).

"Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa kepada anggota yang lalai atau sengaja terlibat, sudah ada 14 petugas pemasyarakatan yang kami nonaktifkan. Terdiri dari kalapas, karutan, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka KPLP), bahkan ada pegawai sipir yang terlibat di dalamnya," kata Agus dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (5/12/2024).

Agus menjelaskan bahwa beberapa petugas yang dinonaktifkan terlibat dalam kasus pesta sabu, serta kasus propaganda yang terjadi di sel Jember.

Mereka kini ditempatkan di lokasi penghukuman khusus, meskipun Agus tidak merinci lebih lanjut mengenai tempat tersebut.

"Dan kemudian kepada mereka tidak diberikan haknya berupa remisi, sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang, karena ada beberapa tahapan remisi yang diberikan," tambah Agus.

Selain itu, Agus juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah memindahkan 302 pelaku dan bandar narkoba ke lapas Super Maximum Security di Nusakambangan, mengingat mereka diduga mengendalikan peredaran narkotika di dalam lapas.

"Ini (menindak tegas pelaku dan bandar yang mengendalikan narkoba di lapas) akan terus berlanjut," tegas Agus.

Dalam penegakan hukum ini, Agus menegaskan bahwa pihaknya tidak bekerja sendirian.

Mereka dibantu oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Polri, serta kementerian dan lembaga lainnya.

"Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko Polkam dan Bapak Kapolri bahwa kolaborasi dan sinergi kementerian lembaga akan terus kita tingkatkan, dan upaya untuk suksesnya desk pemberantasan narkoba ini bisa memberikan kontribusi bagi cita-cita Bapak Presiden untuk mewujudkan negara Indonesia bebas dari narkoba," pungkasnya.

Pemerintah akan menempatkan pelaku pengedar narkoba di lapas super maximum security. Hal ini dilakukan untuk memutus rantai pengedaran dan pengendalian narkoba di Indonesia.

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit selaku Ketua Desk Pemberantasan Narkoba dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/12/2024). Seperti diketahui, desk ini dibentuk oleh Menko Polkam Budi Gunawan sebagai tindaklanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemberantasan narkoba menjadi salah satu program dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Jenderal Sigit mengatakan pihaknya telah menggelar rapat dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan perihal penempatan lapas bagi pelaku pengedar narkoba.

"Kemudian juga dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kita sepakat bahwa seluruh pelaku pengedar narkoba ini akan ditempatkan di super maximum security," kata Jenderal Sigit.

Jenderal Sigit berharap dengan ditempatkannya para pelaku di lapas super maximum security dapat memutus rantai peredaran narkoba. Dia juga berharap tidak ada lagi pengendalian narkoba oleh para pelaku di tahanan.

"Sehingga ini bisa memotong potensi peredaran atau pengendalian jual beli narkoba yang masih dikendalikan atau selama ini dilakukan oleh para pelaku yang divonis mati atau pun seumur hidup ini lakukan, mudah-mudahan ini berdampak," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Jenderal Sigit, pihaknya bersama lembaga penegak hukum lainnya sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap. Dia juga berharap Mahkamah Agung akan memberikan vonis maksimal terhadap para pengedar dan bandar narkoba.

"Terkait dengan masalah penegakan hukum ini kita rapatkan, kami sampaikan bahwa kita sepakat untuk memberikan hukuman maksimal kepada semua pengedar dan bandar yang tertangkap, tadi Pak Kejaksaan Agung juga sudah sangat mendukung, demikian juga kita harapkan nanti dari teman-teman Mahkamah Agung juga memberikan hukuman vonis yang maksimal," kata Jenderal Sigit.