kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok ren

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah (Unmuh) Jember menggelar kegiatan Ngaji Hukum yang membahas dan menganalisis implementasi keadilan restoratif (Restorative Justice) dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) melalui diskusi di kampus setempat, Selasa.

Kegiatan itu juga dihadiri oleh berbagai unsur penting dari sektor hukum dan masyarakat sipil, antara lain perwakilan dari pengadilan, kejaksaan, kepolisian, staf Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), pengacara, organisasi masyarakat sipil, dan organisasi mahasiswa.

"Mengaji sudah menjadi ciri khas Fakultas Hukum dalam mendalami dan mengkritisi perundang-undangan yang ada," kata Dekan FH Unmuh Jember Ahmad Suryono di kampus setempat.

Menurutnya, kegiatan itu mengusung konsep membedah dari berbagai perspektif Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap draf RUU KUHAP, khususnya pada tiga isu strategis yaitu keadilan restoratif (restorative justice), perlindungan advokat, dan perlindungan kelompok rentan dalam bantuan hukum.

"Urgensi kegiatan itu adalah untuk menggali secara mendalam berbagai sudut pandang terhadap RUU KUHAP, sehingga kami bisa ikut berkontribusi secara nyata dalam proses legislasi nasional. Hasil dari kajian ini nantinya akan kami kirimkan kepada Komisi III DPR RI sebagai masukan akademik," tuturnya.

Ketiga narasumber yang hadir mengupas isu-isu tersebut secara mendalam seperti paparan pendamping dari UPTD PPA Kabupaten Jember Solehati yang membahas tentang multi-tafsir dalam praktik keadilan restoratif dan potensi terabaikan nya hak-hak korban dalam kasus tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua PERADI Jember Gatot Irianto yang menguraikan potensi keadilan restoratif yang dapat dipersepsikan sebagai bentuk impunitas atau pengampunan terhadap pelaku kejahatan, serta risiko pelanggaran hak asasi manusia dalam pemeriksaan tersangka.

Sebagai pemateri ketiga, Dosen FH Unmuh Jember Suyatna mengupas konsep keadilan restoratif dalam teori tujuan pemidanaan dan pentingnya menjaga pemeriksaan tersangka dalam koridor due process of law untuk melindungi hak-hak tersangka.

Sementara Rektor Unmuh Jember Dr. Hanafi dalam sambutannya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya kegiatan "Ngaji Hukum: KUHAP Series" menjadi bentuk nyata ikhtiar akademik dalam memperdalam pemahaman hukum, serta memperkuat budaya berpikir kritis mahasiswa terhadap perkembangan dinamika hukum di Indonesia.

"Kegiatan itu penting untuk memperkuat budaya literasi hukum, membangun daya kritis sivitas akademika, dan meneguhkan posisi perguruan tinggi sebagai agen perubahan di tengah dinamika masyarakat hukum di Indonesia," ujarnya.

Melalui kegiatan ngaji hukum, Fakultas Hukum Unmuh Jember berharap dapat terus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, akademisi, dan praktisi dalam proses pembentukan hukum yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Narapidana di penjara tak bisa jajan makanan enak, seperti pizza, es krim, atau ngopi. Namun di penjara ini beda cerita. Mereka bisa belanja di supermarket dengan uang monopoli!

Kebijakan penjara di setiap negara tentunya berbeda. Di Inggris, penjara terbesar bernama HMP Oakwood yang berlokasi di Featherstone, Staffordshire baru saja mencuri perhatian berkat inisiatif kebijakan mereka yang menguntungkan para narapidana.

Mengutip Mirror UK (22/4/2025), bulan lalu HMP Oakwood resmi membuka supermarket Iceland di dalam penjara! Tujuannya membantu narapidana untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan luar, setelah mereka bebas nantinya.

Narapidana bakal diberikan uang kertas gaya Monopoli untuk berbelanja di supermarket. Mereka bisa beli pizza merek Chicago Town dan es krim Ben & Jerry's yang terkenal nikmat.

Tak hanya itu, di supermarket dalam penjara ini, narapidana juga bisa ngopi di kedai bernama Hopeful Grounds. Para baristanya juga narapidana yang memang sudah terlatih untuk menyajikan kopi.

Narapidana bisa mendapat uang monopoli tersebut jika berkelakuan baik. Uang yang mereka terima bisa mencapai 25 pound sterling atau sekitar Rp 560 ribu untuk dibelanjakan di penjara Kategori C, yang harganya lebih murah daripada di gerai Iceland lain.

HMP Oakwood, penjara di Inggris yang menyediakan fasilitas supermarket. Foto: Mirror UK

Jaringan supermarket tersebut juga menawarkan pekerjaan kepada beberapa narapidana saat mereka mendekati akhir masa hukuman, untuk membantu memudahkan mereka kembali ke dunia kerja setelah dibebaskan.

HMP Oakwood merupakan salah satu dari 15 penjara swasta di Inggris dan Wales yang dikelola oleh firma keamanan G4S. Charlie Taylor selaku kepala inspektur mengatakan langkah ini bekerja luar biasa efektif di penjara HMP Oakwood.

Tahun lalu, Taylor memuji penjara tersebut atas budaya inisiatif yang dipimpin oleh narapidana. Selain itu ia juga menyebut HMP Oakwood sebagai penjara terbaik yang pernah dilihatnya selama menjabat sebagai kepala inspektur.

Mengenai inisiatif supermarket di dalam penjara, Ellen Hericx selaku kepala manajer ketenagakerjaan Iceland mengatakan pada The Times, "Banyak narapidana, ketika mereka masuk penjara berpikir, 'Siapa yang akan mempekerjakan saya?' Jadi, ketika mereka dapat kesempatan kedua (bekerja), mereka akan memanfaatkannya dengan sepenuh hati."

Jaringan supermarket Iceland mempekerjakan narapidana yang sudah bebas di Inggris. Foto: Mirror UK

Menurut Ellen, ketika narapidana kembali ke dunia kerja, mereka cenderung tidak akan melakukan kesalahan karena mereka memiliki struktur, rutinitas, dan stabilitas dari apa yang biasa dijalani di penjara. Mereka umumnya bersyukur karena tidak menyangka bisa dapat kesempatan kerja lagi.

Sementara itu, Carly Balis selaku kepala bidang ketenagakerjaan HMP Oakwood bakal bantu mengidentifikasi narapidana yang sekiranya cocok bekerja di supermarket Iceland. Laporannya akan diserahkan pada Paul Cowley, direktur Iceland yang memimpin proyek bertajuk Second Chance tersebut.

Di bawah kepemimpinannya, supermarket Iceland telah membantu para mantan narapidana di seluruh Inggris untuk kembali bekerja. Saat ini Iceland mempekerjakan sekitar 350 mantan narapidana, sementara 300 lainnya mendapat tawaran pekerjaan sebelum mereka dibebaskan.

JAKARTA, investor.id – Dewan Pers merespons soal penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB) dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan TB sebagai tersangka karena dianggap melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan melalui framing pemberitaan negatif terhadap Kejagung.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana, dia menolak lembaganya menjadi pihak yang cawe-cawe dalam proses hukum.

Ninik menyoroti pentingnya pemisahan antara ranah hukum dan ranah etik jurnalistik. Ia menekankan, penilaian terhadap konten pemberitaan adalah wewenang Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ninik menyatakan telah sepakat dengan Jaksa Agung untuk menjalankan tugas dan fungsi masing masing, Kejagung menangani proses hukum, sedangkan Dewan Pers akan menilai produk jurnalistiknya.

"Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya,"ujar Ninik usai bertemu Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (22/4/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membantah anggapan yang menyebut tugas dan fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) tumpang tindih dengan lembaga lain, termasuk Kantor Staf Kepresidenan (KSP).

Prasetyo menyebutkan, Peraturan Presiden (Perpres) tentang PCO sudah didesain sedemikian rupa agar tugas dan fungsinya tidak tumpang tindih dengan KSP dan lembaga lain.

"Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa, bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo pun mengaku akan mempelajari gugatan di Mahkamah Agung yang mempersoalkan Pepres PCO karena dianggap tumpang tindih dengan KSP.

"Saya belum terima copy-an gugatan tersebut. Tapi apapun nanti coba kita pelajari," ujar politikus Partai Gerindra itu.

Prasetyo melanjutkan, PCO juga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa setelah ia ditunjuk menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Bahkan, ia mengaku diminta Prabowo untuk membantu pekerjaan PCO.

"Itu termasuk menteri-menteri teknis lainnya, untuk menyampaikan program-program pemerintah, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, sedang direncanakan oleh pemerintah, termasuk keberhasilan-keberhasilan dari program-program tersebut," kata dia.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan diajukan seorang warga bernama Windu Wijaya.

Dia mengajukan uji materiil terhadap beberapa pasal di Peraturan Presiden RI No 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Permohonan keberatan itu diajukan oleh Windu yang diwakili oleh kuasa hukumnya, Ardin Firanata.

Mahkamah Agung telah menerima berkas dari Ardin, yang telah ditandatangani oleh Pranata Peradilan Hak Uji Materiil.

"Berkas permohonan dan bukti sebanyak tiga rangkap, serta softcopy permohonan hak uji materiil dalam bentuk dua flashdisk," tulis salinan penerimaan berkas perkara hak uji materiil dikutip, Minggu (20/4/2025).

Dalam salinan tersebut, Windu melakukan uji materiil terhadap empat pasal dalam Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan.

"Objek hak uji materiil, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1), dan Pasal 52," tulis salinan tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah berpendapat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto menandai adanya masalah pada tata kelola pemerintahan saat ini.

Dengan penunjukan tersebut, terlihat bahwa ada jabatan tumpang tindih dengan Presidential Communication Office (PCO) Istana Kepresidenan. PCO terkesan menjadi tidak sesuai dalam menjalankan fungsinya.

“Ini membuktikan bahwa PCO sebenarnya lembaga benalu di Istana, hidup dari anggaran negara, tetapi tidak memiliki fungsi yang seharusnya. Jika telah diputuskan Mensesneg merangkap jubir, konsekuensinya PCO seharusnya ditiadakan,” katanya kepada Bisnis.com, Jumat (18/4/2025).

Dia juga menyoroti beban tugas yang dimiliki oleh Mensesneg yang sebenarnya sudah cukup besar. Misalnya harus fokus pada masalah administrasi, koordinasi, dan birokrasi antar kementerian.

“Jika Mensesneg merangkap juru bicara maka potensial merusak fungsi. Utamanya bisa bermasalah pada kinerja birokrasi antar kementerian dan Presiden karena menterinya fokus pada reputasi Presiden atau Prabowo Subianto,” ungkap Dedi.

Lebih lanjut, dia beranggapan penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, sebagai jubir Prabowo, kemungkinan karena Prabowo sedang mengalami keraguan dengan orang di sekelilingnya.

“Dia [Prabowo] terpaksa memberi posisi pada tokoh kampanye di masa pilpres meskipun tidak memiliki manfaat pada negara dan kepresidenan. Bisa jadi, langkah ini [penunjukan Pras] diambil karena Hasan Nasbi [Kepala PCO) justru merusak reputasi Presiden,” ucapnya.

Dedi menilai bahwa jubir presiden terbaik masih dipegang oleh Julian Pasha pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kepastian komunikasi Presiden terjamin, karena satu pintu. Semakin banyak juru bicara maka semakin buruk,” tutup dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi juru bicara Presiden Prabowo Subianto.

Dia menjelaskan orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak, Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir], kami semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memandang penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto merupakan hal yang baik.

Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji menuturkan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, adalah sosok yang tepat menjadi jubir lantaran sehari-harinya selalu berada di samping Prabowo.

“Mensesneg tahu persis kebijakan yang diambil oleh Presiden dan dasar mengapa kebijakan diambil,” tuturnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Dengan demikian, lanjutnya, dia yakin bahwa Pras bisa lebih memahami apa yang ada dalam pikiran Prabowo hingga hal-hal apa saja yang pantas untuk dipublikasikan ke masyarakat.

“Orang yang mendampingi Presiden pasti lebih bisa membaca alam pikir presiden dan apa yang perlu dipublikasikan kepada publik,” ujar Sarmuji.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menekankan bahwa pihaknya mendukung penunjukan Pras sebagai Jubir Prabowo sebagai bagian upaya untuk memperbaiki gaya komunikasi Istana Kepresidenan.

“Pak Hasan Nasbi [Kepala Komunikasi Kepresidenan] sudah baik. Namun Pak Prasetyo gayanya lebih kalem dan lebih lama mendampingi Pak Prabowo. Hal ini menjadi tanda istana memberikan respons kepada publik terkait strategi komunikasi selama ini. Ya, semacam evaluasi,” ungkapnya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Diberitakan sebelumnya, Mensesneg Prasetyo menanggapi isu terkait dirinya yang disebut akan menjadi Jubir Presiden Prabowo.

Dia menjelaskan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu meminta seluruh jajaran, termasuk dirinya, untuk aktif dalam menyampaikan komunikasi kepada publik sehingga tak perlu adanya pelantikan lagi untuk menjadi jubir.

“Siapa? Nggak. Nggak perlu dilantik [soal jadi jubir]. Kami semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (17/4/2025).

Meskipun diminta aktif berbicara kepada publik, Prasetyo menegaskan bahwa peran tersebut tidak akan mengambil alih fungsi Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Bahkan, dia juga membantah bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan evaluasi terhadap kinerja PCO. Menurutnya, pemerintah hanya berupaya memperkuat komunikasi publik apabila masih ditemukan kekurangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, melihat penunjukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai juru bicara atau jubir Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan sebagai bentuk kekecewaannya terhadap kinerja Presidential Communication Office (PCO) yang dipimpin oleh Hasan Nasbi.

Dia menganggap bahwa Prabowo merasa kinerja PCO atau Kantor Komunikasi Kepresidenan tidaklah baik alias underperformed dan tak sesuai dengan harapan serta menimbulkan resistensi dan kegaduhan di publik.

“Jadi for all ini sebagai bentuk bagaimana kekecewaan Presiden sebenarnya kepada PCO yang memang kinerjanya itu tidak sesuai dengan ekspektasi,” bebernya kepada Bisnis, Jumat (18/4/2025).

Adi menyoroti hal teranyar adalah kala PCO menanggapi teror kepala babi yang terjadi kepada jurnalis Tempo. Alih-alih memberikan pernyataan yang bersifat simpatik, PCO justru menganggap bahwa persoalan itu cukup dengan “dimasak saja”.

“Sebelumnya juga ada status di X yang dibuat oleh PCO, bahwa pihak-pihak yang melakukan protes dan aksi demonstrasi terkait dengan revisi Undang-Undang TNI itu adalah sifatnya provokatif dan seterusnya dan seterusnya,” ujar dia.

Sebab itu, dia turut memandang bahwa penunjukan Pras, sapaan akrab Prasetyo Hadi, ini adalah upaya untuk memperbaiki komunikasi politik pemerintah atau komunikasi politik Istana kepada masyarakat, karena selama ini PCO acap kali menimbulkan blunder dan kontroversi yang tak berkesudahan.

“Beberapa waktu yang lalu Prabowo Subianto secara terbuka memang sempat mengakui bahwa komunikasi politik istana itu memang sangat mengecewakan dan tidak sesuai dengan harapan,” ungkap Adi.

Di sisi lain, Adi juga mengatakan kemungkinan arahan khusus Prabowo kepada Pras itu karena Prabowo ingin menaruh orang kepercayaannya. Pras, katanya, termasuk dalam lingkaran orang terdalam dari Prabowo. Bahkan, kader Gerindra dan publik juga memahami hubungan baik antara keduanya.

“Dalam konteks inilah menjadi penting sebenarnya Prabowo Subianto ingin menaruh orang kepercayaannya untuk menjadi jubir istana, supaya di kemudian hari tidak ada lagi kontroversi, tidak ada lagi hal-hal yang kemudian menimbulkan efek buruk terkait dengan komunikasi pemerintah,” urainya.

Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS), US Immigration and Customs Enforcement (ICE) beberapa hari setelah visa pelajarnya tiba-tiba dicabut.

Agen ICE menahan Aditya Harsono yang berusia 33 tahun itu di Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengaku prihatin dengan tren meresahkan yang menurutnya berdampak pada pelajar internasional AS dengan visa F1.

Ditangkap Agen Berpakaian Preman

Pada 23 Maret 2025 lalu, Gad mengatakan kliennya telah dicabut visa pelajarnya dan ditangkap oleh agen ICE berpakaian preman empat hari kemudian.

Gad mengatakan pencabutan tersebut dilaporkan berdasarkan hukuman pelanggaran ringan atas kerusakan properti dari 2022. Namun, Gad yakin pandangan politik Aditya-lah yang membuat kliennya menjadi sasaran, seperti dikutip dari CBS News pada Rabu (16/4/2025).

Diduga pencabutan visa pelajar Aditya dan penangkapan berikutnya, terkait dengan partisipasinya dalam protes Black Lives Matter pada 2021 usai pembunuhan pria kulit hitam, George Floyd, oleh polisi AS.

Menurut istri dan dokumen pengadilan yang diserahkan oleh pengacaranya, Aditya ditangkap oleh agen ICE di tempat kerjanya di Marshall pada 27 Maret 2025, sebagaimana diberitakan oleh media setempat, The Minnesota Star Tribune, dikutip Rabu (16/4/2025).

The Minnesota Star Tribune juga telah menghubungi ICE untuk memberikan komentar tentang penahanan Aditya dan menghubungi Departemen Luar Negeri AS untuk alasan pencabutan visa pelajar Aditya.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan lembaga tersebut tidak mengomentari kasus-kasus tertentu, dengan alasan privasi. Mereka menambahkan, semua pelancong yang masuk ke AS menjalani pemeriksaan.

"Pemerintahan Trump berfokus pada perlindungan negara dan warga negara kita dengan menegakkan standar keamanan nasional dan keselamatan publik tertinggi melalui proses visa kami," kata departemen tersebut.

Catatan pengadilan mengatakan alasan resmi yang diberikan untuk penahanan Aditya adalah karena ia telah melewati batas waktu visa pelajarnya, yang telah dicabut empat hari sebelum penangkapannya pada Maret, yang konon karena hukuman pelanggaran ringan di masa lalu atas kerusakan properti.

Namun, istri Aditya, Peyton Harsono yakin waktu dan situasi kejadian tersebut mengarah pada hal lain. Peyton mengatakan dia yakin suaminya menjadi sasaran penangkapan karena sebuah protes pada 2021 itu.

Polisi mengatakan mereka menangkap Aditya dalam protes atas kematian George Floyd, 13 menit setelah jam malam pukul 11 malam.

Meskipun tuduhan terhadap Aditya yang disebabkan kehadiran di perkumpulan yang melanggar hukum pada periode tersebut dibatalkan, Peyton Harsono menilai agen ICE merujuk pada protes tersebut ketika menahannya. Pengacara Aditya juga setuju.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"Itu sebenarnya bukti pertama mereka dalam nota keberatan mereka terhadap jaminan, bukan petisi pembelaan hukuman yang sebenarnya atas kerusakan properti akibat pelanggaran ringan," kata Gad.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan pada Maret bahwa AS memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang berpartisipasi dalam gerakan yang melibatkan tindakan seperti merusak universitas, melecehkan pelajar, mengambil alih gedung, membuat keributan, "[dan] kami tidak akan memberi Anda visa."

Catatan kriminal publik Aditya mencakup hukuman pelanggaran ringan pada 2022 karena merusak properti karena menyemprotkan grafiti pada trailer, yang kemudian membuatnya menyelesaikan masa percobaan.

Aditya pertama kali datang ke Amerika satu dekade lalu dan telah berada di negara tersebut secara legal dengan visa pelajar, kata istrinya.

Menkum: Pemerintah Akan Berli Pelindungan

Sementara, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjamin Pemerintah akan memberi pelindungan terhadap Aditya.

"Pada prinsipnya, bagi kami tentu perlindungan terhadap WNI kita harus kita lakukan. Itu tugas konstitusional yang tidak boleh diabaikan," jelas Supratman di gedung Kemenkum, Jakarta pada Selasa (15/4/2025), dikutip dari detiknews.

Ia menyebut KJRI pasti memberikan pelindungan. Kendati begitu, mengenai status kewarganegaraan, menjadi wewenang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"KJRI pasti melakukan itu. Ya, makanya masalahnya sekarang Kementerian Hukum yang terkait dengan soal status kewarganegaraan di sana, kemudian juga dokumennya, kan sekarang ada beralih di Kementerian Imipas," ujar Supratman.

Video: Rekaman CCTV saat Gempa M 5,2 Guncang California AS

Video: Rekaman CCTV saat Gempa M 5,2 Guncang California AS

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyebut pihaknya masih menyusun daftar inventaris masalah (DIM) terkait revisi KUHAP. Supratman mengatakan akan melakukan rapat dengan Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, hingga kepolisian membahas DIM tersebut.

"Kami lagi akan melakukan rapat koordinasi dengan Mahkamah Agung, kemudian Mensesneg, kemudian Kejaksaan Agung, Kepolisian untuk meminta masukkan dalam rangka penyusunan," kata Supratman di kantor Kemenkum, Selasa (15/4/2025).

Supratman menyebut revisi tersebut tidak mengubah tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Kejaksaan dan Polri. "Terkait dengan tupoksi di antara Kepolisian, Kejaksaan dan juga Pengadilan, saya rasa tidak banyak berubah, hampir nggak ada," sebutnya.

Dia menjelaskan, dalam revisi itu, banyak diatur soal perlindungan hak asasi manusia (HAM) terhadap para pelanggar hukum. Termasuk soal mekanisme restorative justice.

"Kalau saya lihat ya, dari aturan yang, draf yang dari DPR terkait KUHAP, itu lebih banyak terkait dengan perlindungan kepada orang yang diduga melakukan. Dalam hal ini adalah tersangka. Ini menyangkut soal perlindungan hak asasi manusia yang lebih banyak," sebutnya.

Simak juga Video 'DPR Terima Surpres Penunjukan Wakil Pemerintah di RUU KUHAP':

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Penegakan hukum di negeri ini tak ubahnya ombak di pantai. Datang silih berganti, kadang deras menghantam karang, kadang tenang seolah tak bergerak. Jika kita menilik rekam jejaknya, penegakan hukum di Indonesia mengalami pasang surut. Dari masa ke masa, harapan publik terhadap keadilan kerap dihadapkan pada realitas yang tak selalu sesuai dengan konstitusi atau nurani.

Berbagai data dan survei menunjukkan situasi tersebut. Penegakan hukum di Indonesia mengalami dinamika yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, data World Justice Project Rule of Law Index mencatat bahwa skor Indonesia berada pada angka 0,53 secara konsisten sejak 2020 hingga 2023, menempatkan Indonesia di peringkat ke-66 dari 142 negara pada 2023. Meski skornya relatif stagnan, posisi Indonesia sempat naik ke peringkat 64 pada 2022 namun kembali turun dua peringkat pada tahun berikutnya. Data ini mencerminkan ketatnya persaingan global dalam memperkuat supremasi hukum.

Sementara itu, survei Indikator Politik Indonesia pada April 2024 mengungkap bahwa hanya 36,5% masyarakat yang menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik, sementara sisanya menganggap sedang (28,4%) atau bahkan buruk (31,1%). Lalu, dalam survei LSI Agustus 2023, terlihat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum juga beragam: Kejaksaan Agung dipercaya oleh 74% responden, disusul pengadilan (73%), KPK (68%), dan Polri (66%).

Di tengah dinamisnya penegakan hukum itu, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh para pendiri republik muncul sebagai kekuatan korektif: media sosial. Dunia digital kini bukan hanya tempat bersuara, tetapi juga menjadi arena penegakan keadilan. Tak terhitung berapa banyak kasus hukum rakyat kecil yang baru ditindaklanjuti serius oleh aparat setelah viral lebih dahulu di Twitter, TikTok, atau Instagram.

Istilah "no viral no justice" bukan isapan jempol. Ia adalah cermin. Cermin dari kenyataan bahwa sistem penegakan hukum Indonesia belum cukup mampu menjangkau keadilan secara merata tanpa tekanan publik. Jika tidak ramai, jika tidak trending, maka suatu perkara hukum nyaris pasti akan berlalu begitu saja. Padahal, hukum seharusnya tidak bekerja berdasarkan algoritma dunia digital, melainkan berdasarkan konstitusi dan rasa keadilan.

Budaya Hukum Baru?

Media sosial kini tidak hanya menjadi penonton dari dinamika penegakan hukum, tetapi sekaligus menjadi aktor. Ia berkembang menjadi semacam "institusi" penegakan hukum tersendiri. Institusi informal yang mampu memaksa lembaga formal untuk bergerak. Kita menyaksikan bagaimana netizen bersatu dalam thread panjang, membuat analisis, membuka rekam jejak, hingga mendesak kepolisian atau kejaksaan bertindak melalui tagar dan petisi.

Dalam beberapa kasus, media sosial bahkan lebih efektif mendorong keadilan dibandingkan mekanisme formal yang berbelit dan birokratis. Namun keberadaan "institusi media sosial" ini tak bisa dibaca satu sisi. Ia adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia menyelamatkan banyak kasus yang nyaris tenggelam; di sisi lain, kemunculannya justru mengindikasikan buruknya kinerja lembaga penegak hukum.

Sangatlah tidak benar jika masyarakat harus lebih dulu membuat video, membuat utas, atau memohon keadilan lewat layar ponsel agar kasus ditindaklanjuti. Jangan-jangan ini bukan hanya soal kelalaian, melainkan kegagalan struktural yang secara alamiah menghasilkan budaya hukum baru masyarakat Indonesia. Karena nyatanya, keadilan tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat bukti atau seberapa lengkap dokumen, tetapi juga oleh seberapa viral kasus di ruang digital.

Militerisme Bukan Jawaban

Indonesia mesti waspada dalam membaca realitas ini. Sebab sebagian pihak mulai memperjuangkan hidupnya kembali militerisme dengan dalih mengembalikan ketegasan hukum. Aksi ini, meski samar, menyusup dalam perbincangan publik seolah negara butuh tangan besi agar hukum benar-benar ditegakkan. Kini tiba-tiba militer dapat mengisi lebih banyak jabatan sipil tertentu melalui Undang-Undang TNI yang baru.

Padahal, sejarah telah mengajarkan betapa bahayanya dominasi militer dalam kehidupan sipil. Reformasi 1998 bukan tanpa alasan menekankan pentingnya supremasi sipil. Kita tidak ingin hukum ditegakkan dengan todongan senjata. Kita tidak ingin kembali ke masa di mana kritik dibalas penculikan, di mana perbedaan pendapat ditangani oleh intelijen, bukan konstitusi.

Maka, meski penegakan hukum hari ini masih jauh dari ideal, tidak cukup alasan bagi kita untuk menyerahkan kembali kehidupan sipil ke tangan militer. Solusi dari lemahnya aparat bukanlah menghidupkan kembali rezim otoriter, melainkan memperkuat institusi sipil agar mampu bekerja secara profesional dan akuntabel. Kita harus memperkuat jaksa, polisi, dan hakim. Bukan dengan ancaman, tetapi dengan integritas dan keberanian menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Prof. Satjipto Rahardjo jauh-jauh hari telah mengingatkan kita. Sistem hukum yang buruk dapat menghadirkan keadilan jika ditegakkan oleh aparat hukum yang baik.

Lepas dari semua itu, faktanya media sosial telah menjadi alat bantu penting dalam menyorot borok sistem. Namun ia bukanlah tujuan akhir. Kita tidak bisa terus-menerus menggantungkan keadilan pada viralitas. Kita harus mendorong lahirnya sistem hukum yang by design merespons keadilan rakyat, bukan karena tekanan atau tren. Hukum harus bekerja bahkan ketika tak ada kamera menyorot. Karena keadilan sejati adalah yang diam-diam menolong, bukan yang tampil karena sorak-sorai.

Indonesia berada di persimpangan. Antara harapan dan kenyataan. Antara euforia digital dan reformasi hukum substantif. Dan, di titik ini, Indonesia harus memilih jalan yang tidak hanya populer, tetapi juga konstitusional. Menegakkan hukum bukan sekadar soal menangkap pelaku atau membacakan pasal, tetapi soal membangun kepercayaan rakyat terhadap institusi negara.

Pada akhirnya, penegakan hukum bukan tugas satu orang atau satu lembaga. Ia adalah kerja kolektif bangsa. Tidak dengan kembali pada masa lalu tetapi seperti yang digariskan oleh spirit reformasi, penegakan hukum yang adil harus dibangun di atas prinsip supremasi sipil yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.

Zuhad Aji Firmantorodosen Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, salah satu pendiri Center for Economic and Law Studies (Celios)

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia (WNI) ditahan oleh otoritas imigrasi Amerika Serikat (AS) beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Penahanan mahasiswa Indonesia ini diduga terkait pandangan politiknya selama berada di AS.

Aditya Wahyu Harsono yang berusia 33 tahun dan tinggal di Marshall, Minnesota, seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), ditangkap oleh sejumlah agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya pada 27 Maret lalu.

Aditya pertama datang ke AS satu dekade lalu dan tinggal secara legal di negara itu dengan visa mahasiswa. Dia mendapatkan gelar Master dalam bidang bisnis di Southwest Minnesota State University pada tahun 2023, dan kini bekerja sebagai manajer supply-chain di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional -- program yang memungkinkan mahasiswa internasional untuk mendapatkan masa tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Di Minnesota, Aditya menikah dengan seorang wanita warga negara AS bernama Peyton Harsono. Pasangan muda ini dikaruniai seorang putri berusia 8 bulan. Aditya sedang dalam proses pengajuan green card melalui istrinya yang warga AS, yang akan memberikannya status penduduk tetap sah di AS.

Pengacaranya, Sarah Gad, menuturkan bahwa Aditya ditangkap oleh para agen ICE hanya beberapa hari setelah visa mahasiswanya dicabut secara tiba-tiba. Pencabutan visa mahasiswa itu, menurut Gad, sama sekali tidak diberitahukan kepada kliennya sebelumnya.

Penangkapan ini membuat Aditya harus terpisah dari istri dan anaknya. Saat ini, dia ditahan di fasilitas penahanan ICE di area Kandiyohi County.

Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

Pencabutan visa dan penangkapan Aditya itu diduga terkait dengan partisipasinya dalam unjuk rasa mendukung gerakan Black Lives Matter usai pembunuhan pria kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi AS tahun 2021 lalu. Pada saat itu, Aditya sempat ditangkap karena mengikuti perkumpulan yang melanggar hukum.

Kasus itu akhirnya dibatalkan oleh jaksa penuntut setempat demi "kepentingan hukum".

Lebih lanjut, Gad menegaskan bahwa kliennya telah mempertahankan status hukum sejak kedatangannya dan permohonan green card yang masih berproses seharusnya memungkinkan Aditya untuk tetap tinggal di AS.

"Meskipun visa mahasiswanya telah dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap tinggal di AS sementara petisi imigrasinya diproses," tegasnya.

Gad menilai bahwa para pejabat federal AS tampaknya lebih tertarik pada riwayat unjuk rasa kliennya daripada catatan kriminalnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, saat dimintai tanggapan, mengatakan pihaknya tidak mengomentari kasus-kasus spesifik dengan alasan privasi.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Seorang warga negara Indonesia ditahan oleh aparat imigrasi Amerika Serikat beberapa hari setelah visa pelajarnya dicabut. Aparat AS mengatakan langkah itu ditempuh karena WNI tersebut berpartisipasi dalam demonstrasi pada 2021 terkait pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh polisi AS.

Aditya Wahyu Harsono ditangkap oleh petugas Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di tempat kerjanya di Marshall, Negara Bagian Minnesota, pada 27 Maret 2025, menurut istri dan dokumen pengadilan yang diajukan oleh pengacaranya.

Visa pelajar F-1 miliknya telah dicabut empat hari sebelumnya. Namun, pencabutan itu tidak diberitahukan kepada Aditya, kata istri dan pengacaranya.

Pria berusia 33 tahun itu kini ditahan dalam fasilitas penjara ICE di Negara Bagian Minnesota, menurut laman pencari lokasi di situs web lembaga tersebut.

Harsono pertama kali datang ke AS satu dekade lalu dan telah berada di negara itu secara legal menggunakan visa pelajar, kata istrinya, seorang warga negara AS bernama Peyton Harsono.

Menurut Peyton, dirinya telah mengajukan permohonan 'Green Card' alias Kartu Hijau bagi suaminya. Kartu Hijau merupakan dokumen identitas yang menunjukkan bahwa seseorang memiliki izin tinggal tetap di Amerika Serikat.

Sarah Gad, selaku pengacara bagi Aditya, mengatakan kliennya telah mempertahankan status legal sejak datang di AS dan permohonan 'Green Card' seharusnya memungkinkan dia untuk tinggal di negara itu.

"Bahkan dengan visa pelajarnya yang dicabut, dia masih diizinkan untuk tetap berada di AS selagi petisi imigrasinya diproses," kata Gad dalam email kepada media AS, Star Tribune.

Siapa Aditya Harsono?

Aditya Harsono mengenyam pendidikan sarjana dan pascasarjana di Southwest Minnesota State University (SMSU), sebagaimana dikonfirmasi seorang juru bicara universitas tersebut.

Aditya menyelesaikan gelar master dalam bidang bisnis pada tahun 2023, katanya.

Saat di SMSU, ia dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di kampus, tulis salah satu profesornya dalam sebuah surat yang mendukung Aditya untuk menjadi warga negara AS.

Aditya kemudian bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui Pelatihan Praktik Opsional, sebuah program yang memungkinkan mahasiswa internasional mempunyai izin tinggal resmi setelah lulus untuk bekerja di bidang studi mereka.

Aditya menikah dengan Peyton dan pasangan memiliki seorang putri berusia delapan bulan.

Bagaimana rekam jejak Aditya?

Dokumen pengadilan menyebutkan alasan resmi yang diberikan untuk menahan Aditya adalah karena batas waktu visa pelajarnya telah kadaluarsa dan pelanggaran ringan. Visa pelajarnya telah dicabut empat hari sebelum dia ditangkap pada bulan Maret.

Namun, Peyton Harsono, 24 tahun, meyakini suaminya menjadi sasaran atas keterlibatan dalam sebuah demonstrasi pada 2021.

• Tiga WNI 'diproses hukum' di AS dan satu lainnya dideportasi imbas kebijakan Trump Rizal Mallarangeng keluhkan pemulangan anaknya dari AS
• Sebelas kematian warga kulit hitam yang memicu gelombang protes besar di Amerika Serikat
• 'Apa yang kamu pikirkan ketika lututmu menindih leher kakakku?' Pembunuh George Floyd dipenjara 22 tahun

Pada 16 April 2021, Aditya Harsono adalah salah satu dari sekitar 1.000 orang yang berunjuk rasa setelah seorang warga kulit hitam bernama George Floyd oleh polisi Minneapolis.

Polisi menangkap Harsono dalam protes tersebut pada pukul 11.13 waktu setempat atau 13 menit setelah jam malam diberlakukan.

Selain itu, Aditya Harsono memiliki catatan kriminal pada 2022, yaitu menimbulkan kerusakan pada properti dengan menyemprotkan grafiti pada trailer. Aditya kemudian menjalani hukuman percobaan.

Mengapa Aditya ditangkap?

Setelah Aditya Harsono ditangkap aparat imigrasi AS, hakim imigrasi kemudian menggelar sidang jaminan pada 10 April. Gad, pengacara Aditya, berdalih kliennya tidak menimbulkan ancaman sehingga dia harus dibebaskan.

Hakim imigrasi sepakat dengan argumen Gad dan memerintahkan Aditya membayar uang jaminan sebesar US$5.000.

"Ia diberikan jaminan oleh hakim imigrasi, yang memberi kami sedikit harapan tetapi keringanan itu tidak bertahan lama," kata Peyton, istri Aditya.

Menurut Gad, Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding terhadap putusan hakim imigrasi.

Gad dalam sebuah wawancara mengatakan bahwa pejabat federal tampaknya lebih tertarik pada riwayat protes politik kliennya daripada catatan kriminalnya.

"[Aksi protes Aditya] adalah bukti pertama yang mereka ajukan untuk menentang jaminan, bukan kerusakan properti yang merupakan pelanggaran ringan," kata Gad.

Departemen Luar Negeri AS belum mengeluarkan komentar atas kasus ini.

Pada Maret lalu, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, mengatakan bahwa negaranya memiliki hak untuk mencabut visa bagi pelajar yang "berpartisipasi dalam gerakan yang melakukan hal-hal seperti vandalisme di universitas, pelecehan terhadap pelajar, pengambilalihan gedung, pembuatan keributan, [dan] kami tidak akan memberikan visa kepada Anda."

Peyton kini berupaya menggalang dana melalui situs Gofundme guna kebutuhan hidup keluarganya.

"Kami memiliki seorang putri berusia delapan bulan yang membutuhkan ayahnya. Setiap hari ia mencari ayahnya. Ini sangat traumatis bagi kami semua, terutama putri kami," tulis Peyton dalam situs GoFundme.

"Kami ingin Aditya pulang ke tempat yang seharusnya bersama keluarganya."

• Donald Trump jadi presiden lagi, apakah diaspora Indonesia di AS perlu khawatir?
• Pertanyaan sederhana yang mengungkap rasisme di Amerika Serikat
• Vonis persidangan kasus George Floyd dan titik balik sejarah AS dalam 'rasisme sistemik'

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya