KOMPAS.com - Kerusuhan terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, Kamis, sekira pukul 09.00 WIB, Kamis (8/5/2025).

Dikutip dari Antara, hingga Kamis siang pukul 12.00 WIB aparat gabungan dari Batalyon Pelopor B Petanang, Polres Musi Rawas dan Polres Lubuk Linggau masih berupaya mengamankan situasi di dalam Lapas.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terlihat seorang warga binaan berteriak menggunakan pengeras suara dari dalam Lapas.

Semua ruangan sudah dikuasai narapidana, dan polisi masih berupaya bergerak masuk untuk mengamankan lokasi kejadian.

Dari kalimat yang disampaikan narapidana tersebut melalui pengeras suara, mereka berontak karena selama ini merasa ditindas saat menjalani hukuman dalam Lapas.

Untuk memperlancar proses pengamanan, pihak Kepolisian Polres Musi Rawas menutup jalan di depan Lapas Narkotika.

Untuk sementara jalan dialihkan melalui perkantoran Agropolitan Center Muara Beliti.

Hingga berita ini ditayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Lapas Narkotika Muara Beliti Musi Rawas.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto datang ke gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), mengenakan setelan jas dan keluar memakai rompi tahanan KPK warna oranye. Pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik KPK itu ternyata berujung dengan penahanan Hasto.

Dirangkum detikcom, Hasto tiba di gedung KPK pada Kamis (20/2/2025) pukul 09.53 WIB. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelum memasuki lobi KPK, Hasto sempat mengepalkan tangan.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kalinya setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Hasto meyakini ada agenda politik terkait kasus yang menjeratnya. Ia pun lagi-lagi menyampaikan penetapannya sebagai tersangka merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Sehingga kalau penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar," pungkasnya.

Di luar gedung KPK, terjadi dinamika. Sejumlah kader dan simpatisan PDIP melakukan demonstrasi menuntut Hasto dibebaskan.

Bendera bergambar banteng dikibarkan. Ada pula mobil komando. Unjuk rasa ini juga dikawal oleh Satgas Cakra Buana PDIP, semacam kelompok pengamanan di dalam partai tersebut.

Dari kubu lain, muncul massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Tangkap Hasto Kristiyanto (Gertak). Massa Gertak datang dari sisi kiri gedung KPK.

"Mendesak KPK menangkap Hasto Kristiyanto sekarang juga," demikian isi spanduk yang dibawa massa.

Karena berpotensi terjadi gesekan, polisi berjaga memisahkan kedua kelompok massa.

Hasto Ditahan KPK

Setelah 8 jam berlalu, tepatnya pukul 18.08 WIB, Hasto keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2. Hasto menapaki satu per satu tangga dikawal dua petugas KPK.

Hasto tak lagi mengenakan jas, namun ia memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye. Tangan Hasto juga terlihat terbogol. Hasto melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah awak media.

Oleh petugas KPK, Hasto digiring ke ruangan konferensi pers sekitar pukul 18.15 WIB. Ia ditampilkan di hadapan para jurnalis yang sudah menunggu sejak pagi.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Lagi, Hasto tersenyum sambil mengepalkan tangan ketika masuk ruang konferensi pers. Momen ini diabadikan oleh para wartawan.

Hasto lalu dihadapkan ke dinding. Ia persis berada di belakang Ketua KPK Setyo Budiyanto yang tengah duduk di hadapan meja konferensi pers.

Beberapa saat kemudian, Hasto dibawa lagi keluar ruangan konferensi pers. Saat itu lah, Hasto memamerkan tangannya yang terborgol. Senyuman juga terpancar dari wajahnya.

Kemudian, petugas KPK menggiring Hasto ke dalam mobil tahanan. Awak media juga sudah menunggu Hasto di depan lobi KPK.

Begitu Hasto keluar gedung, para wartawan mengerubungi Hasto. Pada kesempatan itu, Hasto menyatakan menerima segala konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto.

Dia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. "Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," pungkasnya.

Hasto ditahan selama 20 hari terhitung pada Kamis, 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Begitu Hasto ditahan, massa dari Gertak yang sedari siang berdemonstrasi langsung membentangkan spanduk di jalanan. Seketika mereka sujud syukur.

"Kita menang kawan-kawan, kita sujud syukur," ucap orator dari Gertak.

Gejolak berbeda dialami massa dari kader dan simpatisan PDIP. Kader PDIP, Adian Napitupulu naik ke atas mobil komando untuk berorasi.

"Peristiwa seperti ini berkali-kali dialami PDIP, berkali kali dihajar kiri dan kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini," kata Adian di atas mobil komando.

Berkali-kali Hasto menyebut kasus yang menjeratnya itu termasuk politisasi. KPK tegas menyatakan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum," kata Setyo saat menjawab pertanyaan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat Pergantian Antarwaktu (PAW).

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut KPK serius mengejar dan menangkap tersangka korupsi Harun Masiku. Foto: Ari Saputra/detikcom

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Simak Video: Senyum dan Kepalan Tangan Hasto Usai Berompi Oranye KPK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Lima terdakwa pengeroyok narapidana bernama Irohim di rutan Pakjo Palembang, divonis 12 tahun penjara oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang.

Kelima terdakwa yakni Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan, dan Andika Rahmadita terbukti bersama-sama melakukan pengeroyokan terhadap Irohim yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

"Mengadili dan menjatuhkan pidana penjara terhadap kelima terdakwa Muhammad Yusuf, Arjuna, Wahyu Andreansyah, Hendra Gunawan, dan Andika Rahmadita, dengan pidana penjara masing-masing selama 12 tahun tahun," ujar hakim ketua Raden Zaenal Arief, saat membacakan amar putusan, Kamis (20/2/2025).

Menurut Hakim hal yang memberatkan para terdakwa yakni para terdakwa menghilangkan nyawa korban Irohim meninggal dunia serta para terdakwa sudah pernah dihukum, sedangkan hal meringankan para terdakwa mengakui perbuatannya dan para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Selain itu, hakim ketua juga menyatakan bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

"Kelimanya secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan meninggal dunia sehingga atas perbuatannya kelima terdakwa diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP," ungkapnya.

Diketahui dalam persidangan sebelumnya, kelima terdakwa dituntut oleh JPU Kejati Sumsel Desmilita, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 tahun penjara.

Usai mendengarkan vonis dari hakim ketua, kelima terdakwa berdiskusi dengan kuasa hukumnya setelah itu kelima terdakwa menyatakan pikir - pikir atas vonis tersebut.

"Pikir - pikir yang mulia," ujar kelimanya.

Dalam dakwaanya JPU menjelaskan peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari terdakwa Muhammad Yusuf yang sedang mencari jarum tato miliknya dan bertanya dengan penghuni rutan kamar sel yang lainnya

Kemudian dijawab oleh terdakwa Hendra Gunawan bahwa jarum tato tersebut ada pada korban Irohmin, tapi ternyata jarum itu telah hilang sehingga terdakwa Andika Rahmadita menyuruh korban Irohmin untuk mencari sampai ketemu.

Setelah korban Irohmin mencari jarum tersebut ternyata tidak ketemu lalu korban Irohmin mengatakan akan mengganti jarum tato tersebut dengan uang. Pada keeseokan harinya terdakwa Andika Rahmadita meminta jarum tato tersebut ada malam itu juga.

Lalu dijawab oleh korban Irohmin "bagaimana kalau tidak ketemu" tanya Irohim , korban yang bertanya membuat terdakwa Andika Rahmadita marah dan langsung memukul kepala bagian depan korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sehiggga korban irohmin sempoyongan.

Lalu terdakwa Andika Rahmadita mendorong punggung korban Irohmin menggunakan tangan kanan sehingga korban terjatuh ke atas tubuh terdakwa Arjuna.

Kemudian terdakwa Arjuna langsung mendorong tubuh korban Irohmin dengan menggunakan tangan kiri sampai terjatuh dengan posisi badan terlentang dan kepala korban Irohmin menyandar di dinding serta menampar pipi korban sebelah kiri korban sebanyak satu kali.

Selanjutnya terdakwa Andika Rahmadita, Muhammad Yusuf, Wahyu Andrean, dan Hendra Gunawan menyiksa korban secara bergantian dengan menginjak serta memukul dada dan punggung korban.

Korban tergeletak dan mengeluarkan suara merintih, disana terdakwa Muhammad Yusuf merasa terganggu dan menyuruh terdakwa Hendra Gunawan untuk menyumpal kain lap ke mulut korban Irohmin.

Keesokan hari pada 8 Agustus malam, salah satu terdakwa memeriksa kondisi korban, dan ternyata sudah tidak bernafas lagi. Barulah terdakwa meneriaki sipir rutan jika ada yang sakit, dan jenazah korban dibawa ke rumah sakit.

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

Video: Viral Dokter Koas di Palembang Dianiaya, Diduga gegara Jadwal Piket

KPK resmi menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan pemerintah tak bisa mengintervensi proses hukum.

"Ya kita nggak bisa mengintervensi apa yang dilakukan oleh KPK dan kita menghormati KPK itu sebagai suatu lembaga negara penegak hukum yang secara independen menegakkan hukum, termasuk juga kewenangan yang ada pada mereka untuk menahan, mencegah orang pergi ke luar negeri dan sebagainya," kata Yusril di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril mengatakan pihak yang ditahan memiliki kesempatan melakukan pembelaan. Dia mengatakan Hasto dapat membela diri lewat kuasa hukum.

"Jadi kepada orang yang ditahan oleh KPK itu kita hormati juga hak-haknya untuk melakukan pembelaan. Silakan dia menghubungi lawyers, pengacara untuk juga melakukan upaya-upaya hukum supaya hukum kita itu ditegakkan dengan betul," ujar dia.

Diketahui, KPK menahan Hasto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buronan Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Pantauan detikcom di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025), Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye sekitar pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Kasus yang Menjerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Wahyu, Agustiani dan Saeful telah bebas dari penjara. Sementara, Harun Masiku masih buron.

Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto sebagai tersangka. Selain Hasto, KPK menetapkan pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru kasus ini.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Hasto juga diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kuasa hukum Kabag Humas DPRD Sumatera Selatan berinisial AMR, yakni Petrus Bala Pattyona membantah pernyataan yang disampaikan Kejati Sumsel terkait kliennya. Dia menyebut apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

"Kami tegaskan klien kami koperatif saat diperiksa semua panggilan satu dan dua dipenuhi, bahkan panggilan ketiga sebelum ditangkap saya sudah memberitahukan ketua tim penyidik dan memberikan surat resmi ke Kejati Sumsel bahwa klien saya sedang berobat di Jakarta dan belum bisa memenuhi panggilan ketiga, namun Kejati Sumsel menyebut klien tidak koperatif tidak memenuhi panggilan itu tidak benar, dan penangkapan klien saya sebagai saksi itu juga salah," katanya kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).

Petrus juga mengatakan Kejati Sumsel memberikan keterangan kepada media bahwa kerugian negara dalam kasus penetapan tiga tersangka dugaan korupsi gratifikasi di PUPR Banyuasin masih diperhitungkan itu juga tidak benar.

"Saya jelaskan klien saya membantu beberapa proyek di PUPR Banyuasin melalui dana aspirasi DPRD Sumsel, ada satu proyek pembangunan kantor Lurah di Kabupaten Banyuasin yang bermasalah sempat mangkrak dan itu sudah dihitung kerugian negaranya oleh BPKP dengan total RP 500 juta, kemudian tanggal (17/5/2024) PUPR Banyuasin sudah mengembalikan kerugian negara tersebut. Jadi dalam perkara ini sudah tidak ada kerugian negara dan tidak ada masalah lagi," ungkapnya.

"Keterangan Kejati Sumsel soal kerugian negara masih diperhitungkan itu tidak benar, kerugian negara jelas sudah dihitung oleh BPKP dan sudah dikembalikan kita ada bukti setoran pengembalian uang negara," sambungnya.

Petrus menjelaskan permasalahan ini sebenarnya ada di dua oknum jaksa di Kabupaten Banyuasin, saat memeriksa kasus tersebut meminta pengembalian uang terima kasih yang diberikan pemborong ke kliennya dan PUPR Banyuasin.

"Uang terima kasih yang diberikan pemborong proyek, diminta oknum dua jaksa di Kabupaten Banyuasin, dan sudah diberikan oleh 3 klien saya dan dua tersangka itu tanpa tanda terima dengan total Rp 983 juta, dan sampai sekarang tidak jelas uang itu ke mana. Jadi masalah itu justru sebenarnya ada di oknum dua jaksa di Banyuasin yang mengambil uang terima kasih Rp 983 juta itu," jelasnya.

Petrus meminta dua jaksa yang menerima uang Rp 983 juta untuk diperiksa, karena sumber masalahnya ada di mereka.

"Kita juga sudah melaporkan dua jaksa itu ke Kejagung dari perkara ini, semoga ada titik terang," harapnya.

Eks Kadis-Bendahara DLH Sumsel Jadi Tersangka Korupsi Sampah

Eks Kadis-Bendahara DLH Sumsel Jadi Tersangka Korupsi Sampah

"Penghargaan dari dua menteri itu diberikan kepada Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Lapas Kelas II B Muara Enim atas upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik,"

Palembang (ANTARA) - Dua lembaga pemasyarakatan (lapas) di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Selatan mendapat penghargaan dari Menteri Hukum dan Menteri Hak Asasi Manusia dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024.

"Penghargaan dari dua menteri itu diberikan kepada Lapas Kelas II A Lubuklinggau dan Lapas Kelas II B Muara Enim atas upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik," kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, Ilham Djaya di Palembang, Selasa.

Dia menjelaskan, dalam kegiatan refleksi akhir tahun pada Desember 2024 ini, Kementerian Hukum dan Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) memberikan penghargaan kepada jajaran Kanwil Kemenkumham di Tanah Air yang menunjukkan kinerja terbaik.

Lapas Kelas II A Lubuklinggau diberikan penghargaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) yang diserahkan langsung Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.

Sedangkan Lapas Kelas II B Muara Enim memperoleh penghargaan sebagai unit penyelenggara pembinaan pelayanan publik ramah kelompok rentan dari Menteri HAM, Natalius Pigai.

"Penghargaan predikat pembangunan zona integritas menuju WBK yang diraih oleh Lapas Lubuklinggau adalah bukti komitmen dari Kepala Lapas, Hamdi Hasibuan beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Terpenting dalam zona integritas adalah pembangunan integritas, yang artinya membangun sistem, membangun manusia, dan membangun budaya. Mulai dari membangun sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi hingga mengubah mindset para pegawai agar disiplin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, termasuk kepada warga binaan,” jelasnya.

Atas upaya tersebut, lanjut Ilham, sangat wajar jika Lapas Lubuklinggau dianugerahi predikat WBK oleh Presiden RI melalui Menteri Hukum, sehingga menjadi satuan kerja ke-11 yang meraih predikat WBK dari total 28 satker di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumsel.

"Saya juga mengapresiasi Lapas Kelas II A Muara Enim yang saat ini dikomandoi oleh Kalapas Mukhlisin Fardi atas kinerjanya memperoleh penghargaan Unit Penyelenggara Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan dari Menteri Hak Asasi Manusia," ujar Natalius Pigai.

Berdasarkan data, dari seluruh Lapas dan Kantor Imigrasi se-Indonesia yang menjadi unit kerja pelayanan publik Kemenkumham, hanya terdapat lima unit kerja yang memperoleh penghargaan, salah satunya adalah Lapas Kelas II B Muara Enim.

Dalam konteks pelayanan publik, penting diingat bahwa bukan hanya memberikan layanan, tetapi juga bagaimana memastikan hak-hak setiap individu untuk mendapatkan akses yang adil.

"Kami akan terus meningkatkan dan memberikan layanan terbaik bagi seluruh pengguna layanan, terutama bagi kelompok rentan yang sering kali terabaikan,” kata Kakanwil Ilham.

Pewarta: Yudi Abdullah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) memindahkan 15 orang narapidana (napi) dari Sumatera Selatan (Sumsel) ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap, Jawa Tengah (Jateng). Para napi tersebut berasal dari Lapas Kelas I Palembang dan Lapas Kelas IIA Banyuasin.

"Dari Palembang tujuh, Banyuasin delapan," kata Direktur Pengamanan dan Intelijen Imigrasi dan Pemasyarakatan Teguh Yuswardhie kepada detikcom, Rabu (20/11/2024).

Dia menjelaskan pemindahan dilakukan dari Lapas Kelas I Palembang pukul 22.00 WIB, Selasa (19/11). Pemindahan dikawal tujuh orang personel Brimob bersenjata lengkap dan petugas dari lapas.

"Mayoritas (napi) narkoba dan ada kasus pidana umum, yaitu pembunuhan berencana dan hukuman variasi di atas 7 tahun sampai seumur hidup dan hukuman mati," ujar Teguh.

Para napi dipindah dengan mata ditutup kain sebo dan tangan diborgol. Mereka dibawa menggunakan bus menuju Nusakambangan.

Sebelumnya, Imipas telah memindahkan 152 narapidana klasifikasi berbahaya dari Sumatera Utara, Jawa Timur dan Banten ke Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Karanganyar, Cilacap. Menteri Imipas Agus Andrianto menjelaskan pemindahan napi ke Nusakambangan adalah upaya konkret pihaknya untuk memutus mata rantai pengendalian narkoba.

"Ini menjadi upaya konkret dari Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan untuk memerangi narkoba. Sudah banyak sindikat narkoba yang ketika ditelusuri pengendaliannya berasal dari dalam lapas," ucap Agus kepada detikcom, Jumat (8/11).

Pemberantasan narkoba termasuk salah satu hal dalam poin ketujuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Poin ketujuh itu berbunyi: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Oknum petugas Lapas Tanjung Raja, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan (Sumsel), berinisial RB diperiksa terkait penyebaran video viral warga binaan pemasyarakatan (WBP) diduga pesta sabu. Sanksi pemecatan menanti RB.

"Saksi tegas berupa pemecatan," tegas Kadivpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Sumsel Mulyadi, dilansir detikSumbagsel, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi membantah adanya pesta narkoba di Lapas Tanjung Raja. Dalam video itu, menurut dia, hanya suara remix yang dihidupkan.

"Hanya musik remix saja yang dihidupkan dan tidak ada pesta narkoba. Untuk napi yang merekam sudah kami beri sanksi berupa dicabut remisi dan bebas bersyaratnya, sementara untuk petugas yang menyebar video tersebut sudah dimutasi ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) OKU," jelasnya.

Mulyadi menjelaskan, kejadian dugaan adanya pesta narkoba di dalam sela tahanan itu terjadi pada 2024 ini. Saat itu ada warga binaan yang membawa handphone dan menghidupkan musik remix begitu keras lalu direkam, dan yang menjaga saat itu petugas lapas atas nama Robby.

"Robby menyita handphone napi tersebut dan mengancam kepada napi akan memberi tahu ke kalapas dan KPLP. Karena Robby merupakan pecandu narkoba sehingga ia memanfaatkan situasi tersebut dengan meminta sejumlah uang kepada napi tadi dan handphone-nya dikembalikan ke napi," ujarnya.

Dia mengatakan yang merekam video itu bukanlah petugas lapas, tapi warga binaan yang membawa handphone.

"Jadi kelemahan kami ada warga binaan yang membawa handphone ke dalam sel. Dia menghidupkan musik remix dengan volume cukup besar sehingga seolah-olah sedang ada yang berpesta narkoba," ujarnya.

Simak juga video: Melihat Proses Pemindahan 88 Napi Berbahaya ke Lapas Nusakambangan

[Gambas:Video 20detik]

Baca selengkapnya di sini.