Bisnis.com, JAKARTA — Uskup Agung Jakarta Mgr. Ignatius Kardinal Suharyo menemui Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di rumah tahanan (rutan) cabang Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (14/4/2025).

Kardinal Suharyo terlihat tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta bersama beberapa orang, salah satunya yaitu Ketua DPP PDIP sekaligus penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy. Rombongan lalu mengunjungi Hasto yang telah mendekam di rutan KPK sejak 20 Februari 2025 lalu.

Usai mengunjungi Hasto di dalam rutan, Kardinal Suharyo mengaku ada banyak alasan di balik kunjungannya untuk menemui elite PDIP itu siang ini. Namun, dia mengaku bahwa kunjungannya itu juga untuk menemui tahanan-tahanan KPK lain yang beragama Katolik.

"Alasannya adalah, itu tanggung jawab saya, salah satu tanggung jawab saya untuk selalu memperhatikan saudari-saudara kita yang dalam keadaan sulit. Berada di dalam tahanan pasti keadaannya sulit," ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Kardinal Suharyo mengatakan kunjungan yang dilakukannya itu biasa dilakukan terutama menjelang Jumat Agung hingga Minggu Paskah. Untuk diketahui, Jumat Agung akan jatuh pada 18 April 2025, sedangkan Paskah pada 20 April 2025.

Di sisi lain, dia menyebut tahun ini Gereja Katolik merayakan Tahun Yubelium. Hal tersebut, katanya, juga merupakan hal yang dibahas dengan Hasto di dalam rutan.

Pria yang menjadi Uskup Agung Jakarta sejak 2010 itu lalu mengaku, terdapat juga alasan pribadi di balik kunjungannya ke Hasto. Dia menceritakan telah mengenal Hasto dan kelurganya di Yogyakarta selama puluhan tahun. Uskup Agung mengaku sering bermain sepak bola di lapangan depan rumah Hasto, yanh terletak di Jalan Kaliurang, Gentan.

"Jadi kurang lebih saya kenal dengan keluarganya karena sesudah main sepak bola, mampirnya ya ke rumahnya keluarganya Mas Hasto itu. Jadi ini bukan kenal sekarang saja, sudah lama saya kenal beliau. Itu alasan yang kedua, alasan yang pribadi," paparnya.

Tidak hanya itu, Kardinal Suharyo turut menceritakan bahwa Hasto menganggap masa penahanannya oleh KPK sebagai masa retret. Dia mengungkap kegiatan Hasto selama di balik jeruji besi yaitu membaca kitab suci, olahraga, menulis, berpikir dan refleksi diri.

Bahkan, lanjutnya, Hasto turut disarankan untuk berpuasa tiga hari tiga malam dan doa.

Untuk diketahui, Hasto didakwa melakukan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku. Dia juga didakwa ikut memberikan suap kepada anggota KPU 2017–2022 Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR pergantian antarwaktu.

Kardinal Ignatius Suharyo akan mengunjungi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, di Rutan KPK. Hakim telah mengeluarkan penetapan izin kunjungan yang akan dilakukan pekan depan.

"Kami sudah mendaftarkan di e-berpadu terkait dengan kunjungan Yang Mulia, dan sudah diterima dan izin diberikan. Sudah ada melalui, dan perlu kita sampaikan Yang Mulia di persidangan ini bahwa yang diberikan izin adalah, yang pertama adalah Romo Kardinal Ignasius Suharyo," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (11/4/2025).

Ronny mengatakan izin kunjungan juga diberikan untuk dua orang lainnya. Mereka ialah kakak Hasto yakni Anastasia Rukmi Sapto Hastuti dan Eddy Kristiyanto.

"Kemudian yang kedua adalah Anastasia Rukmi Sapto Hastuti, yang merupakan kakak dari klien kami, yang ketiga adalah Eddy Kristiyanto merupakan kakak kandung. Jadi tiga yang diberikan izin oleh e-berpadu dan tanggalnya adalah 14 April 2025 berkunjungnya," ujarnya.

Dalam sidang hari ini, hakim telah menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto. Sidang kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan itu dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hakim menyatakan eksepsi Hasto masuk materi pokok perkara. Hakim memerintahkan jaksa menghadirkan saksi dalam sidang selanjutnya.

"Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 36/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst atas nama Terdakwa Hasto Kristiyanto berdasarkan surat dakwaan penuntut umum tersebut di atas," kata Ketua Majelis Hakim Rios Rahmanto saat membacakan amar putusan sela di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy mengatakan bahwa kliennya masih mengurus kegiatan PDI-P meski sedang ditahan di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (Rutan KPK).

"Ya, masih. Masih. Makanya saya sampaikan bahwa semua kegiatan partai, Mas Hasto masih tetap terlibat," kata Ronny saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Ronny mengatakan, Hasto ikut terlibat dalam kegiatan partai melalui dirinya.

Sebagaimana diketahui, PDI-P akan menggelar kongres partai pada April 2025.

Lebih lanjut, Ronny menilai bahwa perkara Hasto yang memasuki tahap II pelimpahan sangat bernuansa politik.

"Ya, melalui saya (Hasto urus PDI-P). Jadi teman-teman, kami sampaikan bahwa ini nuansa politiknya sangat kuat. Kami melihat bahwa dia menjalani tahanan politik," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto dipastikan ditahan usai diperiksa KPK pada Kamis, 20 Februari 2025.

Hasto merupakan tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

Hasto ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri disebut menitipkan pesan untuk Sekjennya, Hasto Kristiyanto, yang kini menjadi tahanan KPK. Pesan Megawati ini disampaikan lewat pengacara Hasto, Maqdir Ismail.

Pesan ini disampaikan langsung oleh Hasto setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku hari ini di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (27/2).

"Ya pesannya terus nyalakan api perjuangan, kita memiliki napas yang panjang," ujar Hasto kepada wartawan.

Hasto juga menjawab pertanyaan soal teman satu rutannya. Hasto menyebut teman satu rutannya mendengarkan ceritanya soal perjuangan pendiri bangsa.

"Ya, banyaklah. Tapi ya, semua dekat. Bahkan ketika saya dikenakan isolasi, gelora kemanusiaan itu sangat eksis. Ada yang mengirim kopi, teh, mereka pengin dengar cerita dari saya. Cerita tentang bagaimana perjuangan khususnya para pendiri bangsa kita. Saya banyak membawa buku dan kemudian saya ceritakan tentang kisah-kisah tentang perjuangan itu," ujar Hasto.

Sebaliknya, Hasto juga mengatakan telah menitip pesan kepada pengacara untuk disampaikan ke Megawati. Dia mengungkapkan telah memohon agar Megawati tidak perlu menjenguknya ke Rutan KPK.

"Saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada Ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya. Karena saya dalam keadaan sehat," terang Hasto.

"Saya juga menyampaikan bahwa dalam situasi seperti ini yang dapat mengunjungi saya adalah keluarga inti," imbuhnya.

Seperti diketahui, KPK kembali memeriksa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buron Harun Masiku. Hari ini merupakan hari kedua Hasto diperiksa oleh KPK secara berturut-turut setelah ditahan.

Hasto hari ini, Kamis (27/2), hadir di gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan kemeja putih berbalut rompi oranye khas tahanan KPK dengan tangan terborgol. Hasto didampingi petugas pengawal tahanan.

Sebelumnya Hasto juga sudah diperiksa kemarin, Rabu (26/2), oleh KPK setelah resmi ditahan. Namun pada pemeriksaan kemarin, Hasto menyebut diperiksa sebagai saksi dari tersangka lainnya, yakni Donny Tri Istiqomah.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali muncul usai ditahan KPK terkait kasus buron Harun Masiku. Hasto mengungkapkan kondisinya sangat baik saat ditahan.

"Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu, karena ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan untuk masa depan Indonesia Raya agar dijauhkan dari campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas," kata Hasto kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).

Hasto kemudian bercerita bahwa dirinya diterima baik oleh tahanan lain. Hasto diketahui Rutan Klas I Jakarta Timur.

"Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga merah putih, bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi banyak yang memberikan bantuan, ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang," katanya.

"Dan kemudian di situ lah Saya merasakan bahwa Gelora kemanusiaan itu sungguh-sungguh ada sungguh-sungguh eksis," tambahnya.

Hasto Minta Penangguhan Penahanan

Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, sebelumnya mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan Hasto. Permohonan itu diajukan usai Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku.

"Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan," ungkap Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2).

Maqdir menjelaskan penangguhan penahanan ini pun akan kembali diajukan pihaknya ke KPK. Dia mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Hasto akan dikirim ke KPK.

"Tapi nanti kami ajukan kembali, mungkin besok atau lusa, ya," jelas Maqdir.

Simak juga Video: Senyum dan Kepalan Tangan Hasto Usai Berompi Oranye KPK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto kembali diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Hasto mengatakan, dirinya dalam kondisi baik setelah menjalani penahanan sebagai tersangka di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto juga mengaku diterima sangat baik oleh para tahanan di Rutan KPK.

"Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu," kata Hasto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

"Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga merah putih," ujarnya lagi.

Hasto mengatakan, hidupnya menjadi lebih tertib karena rutin berolahraga pada pagi hari bersama warga binaan di Rutan KPK lainnya.

"Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib," katanya.

Terakhir, Hasto mengimbau agar seluruh kader PDIP hingga simpatisan tetap tenang dan menjaga marwah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota pesan saya, tetap tenang, jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarnoputri marwahnya dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan," ujarnya.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK usai menjalani pemeriksaan pada 20 Februari 2025.

Dia ditahan mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur.

Hasto merupakan tersangka kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR, dan perintangan penyidikan.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto datang ke gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan (Jaksel), mengenakan setelan jas dan keluar memakai rompi tahanan KPK warna oranye. Pemeriksaan selama 8 jam oleh penyidik KPK itu ternyata berujung dengan penahanan Hasto.

Dirangkum detikcom, Hasto tiba di gedung KPK pada Kamis (20/2/2025) pukul 09.53 WIB. Ia didampingi oleh kuasa hukumnya. Sebelum memasuki lobi KPK, Hasto sempat mengepalkan tangan.

"Saya sudah siap lahir batin (jika langsung ditahan)," jawab Hasto saat ditanyai kesiapannya jika langsung ditahan KPK oleh wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kalinya setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tiba di Gedung KPK (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Hasto meyakini ada agenda politik terkait kasus yang menjeratnya. Ia pun lagi-lagi menyampaikan penetapannya sebagai tersangka merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Sehingga kalau penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan itu terus-menerus akan digunakan, saya meyakini bahwa benih-benih demokrasi, pupuk-pupuk demokrasi untuk mengoreksi kekuasaan yang zalim itu akan semakin besar," pungkasnya.

Di luar gedung KPK, terjadi dinamika. Sejumlah kader dan simpatisan PDIP melakukan demonstrasi menuntut Hasto dibebaskan.

Bendera bergambar banteng dikibarkan. Ada pula mobil komando. Unjuk rasa ini juga dikawal oleh Satgas Cakra Buana PDIP, semacam kelompok pengamanan di dalam partai tersebut.

Dari kubu lain, muncul massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Tangkap Hasto Kristiyanto (Gertak). Massa Gertak datang dari sisi kiri gedung KPK.

"Mendesak KPK menangkap Hasto Kristiyanto sekarang juga," demikian isi spanduk yang dibawa massa.

Karena berpotensi terjadi gesekan, polisi berjaga memisahkan kedua kelompok massa.

Hasto Ditahan KPK

Setelah 8 jam berlalu, tepatnya pukul 18.08 WIB, Hasto keluar dari ruang pemeriksaan di lantai 2. Hasto menapaki satu per satu tangga dikawal dua petugas KPK.

Hasto tak lagi mengenakan jas, namun ia memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye. Tangan Hasto juga terlihat terbogol. Hasto melambaikan tangan sambil tersenyum ke arah awak media.

Oleh petugas KPK, Hasto digiring ke ruangan konferensi pers sekitar pukul 18.15 WIB. Ia ditampilkan di hadapan para jurnalis yang sudah menunggu sejak pagi.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi tahanan (Foto: Ari Saputra/detikcom)

Lagi, Hasto tersenyum sambil mengepalkan tangan ketika masuk ruang konferensi pers. Momen ini diabadikan oleh para wartawan.

Hasto lalu dihadapkan ke dinding. Ia persis berada di belakang Ketua KPK Setyo Budiyanto yang tengah duduk di hadapan meja konferensi pers.

Beberapa saat kemudian, Hasto dibawa lagi keluar ruangan konferensi pers. Saat itu lah, Hasto memamerkan tangannya yang terborgol. Senyuman juga terpancar dari wajahnya.

Kemudian, petugas KPK menggiring Hasto ke dalam mobil tahanan. Awak media juga sudah menunggu Hasto di depan lobi KPK.

Begitu Hasto keluar gedung, para wartawan mengerubungi Hasto. Pada kesempatan itu, Hasto menyatakan menerima segala konsekuensi penahanannya dengan kepala tegak.

"Karena Indonesia dibangun dengan penuh pengorbanan jiwa dan raga. Kita adalah negeri pejuang, sehingga saya tidak pernah menyesal. Saya akan terus berjuang dengan api yang menyala-nyala," ujar Hasto.

Dia juga menyampaikan penahanannya ini bisa menjadi momentum KPK dalam menegakkan hukum tanpa terkecuali. "Termasuk memeriksa keluarga Pak Jokowi, terima kasih, merdeka," pungkasnya.

Hasto ditahan selama 20 hari terhitung pada Kamis, 20 Februari 2025 sampai 11 Maret 2025. Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur.

Begitu Hasto ditahan, massa dari Gertak yang sedari siang berdemonstrasi langsung membentangkan spanduk di jalanan. Seketika mereka sujud syukur.

"Kita menang kawan-kawan, kita sujud syukur," ucap orator dari Gertak.

Gejolak berbeda dialami massa dari kader dan simpatisan PDIP. Kader PDIP, Adian Napitupulu naik ke atas mobil komando untuk berorasi.

"Peristiwa seperti ini berkali-kali dialami PDIP, berkali kali dihajar kiri dan kanan. Tapi pada ujungnya kita akan menangkan pertarungan ini," kata Adian di atas mobil komando.

Berkali-kali Hasto menyebut kasus yang menjeratnya itu termasuk politisasi. KPK tegas menyatakan proses hukum sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku.

"Sampai dengan hari ini tidak ada politisasi, tidak ada hal-hal yang berhubungan dengan tersebut sehingga kami melaksanakan ini hanya berdasarkan kepentingan penegakan hukum," kata Setyo saat menjawab pertanyaan dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Keterlibatan Hasto di Kasus Harun Masiku

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat Pergantian Antarwaktu (PAW).

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Massa dari berbagai elemen masyarakat menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK Jakarta. Mereka menuntut KPK serius mengejar dan menangkap tersangka korupsi Harun Masiku. Foto: Ari Saputra/detikcom

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur. Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Simak Video: Senyum dan Kepalan Tangan Hasto Usai Berompi Oranye KPK

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pakar hukum pidana dari Universitas Bengkulu, Zico Junius Fernando, mengatakan proses hukum yang kini dijalani Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto adalah wujud dari prinsip hukum equality before the law atau semua orang sama di mata hukum. Zico lalu mengatakan penegakan hukum terhadap Hasto memunculkan tantangan tersendiri bagi KPK, di mana lembaga antirasuah tersebut harus mampu membuktikan langkahnya bebas dari intervensi.

"Langkah KPK menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mencerminkan penerapan prinsip hukum equality before the law yang tegas. Prinsip ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum, tanpa memandang jabatan atau afiliasi politik. Oleh sebab itu, tindakan KPK menahan tokoh politik terkemuka menunjukkan bahwa lembaga ini masih konsisten pada prinsip dasar tersebut," kata Zico kepada wartawan pada Jumat (21/2/2025).

Dia lalu menuturkan KPK harus melandasi setiap langkahnya dengan bukti yang kuat dan tak melanggar prosedur. Tujuannya, lanjut Zico, supaya tindakan KPK mencerminkan supremasi hukum.

"Namun langkah ini tentu harus didasarkan pada bukti yang kuat, valid, dan prosedur hukum yang benar. Sehingga tindakan tersebut benar-benar mencerminkan supremasi hukum, bukan menjadi alat politisasi atau penegakan hukum yang diskriminatif. Dari perspektif teori negara hukum atau rechtsstaat, tindakan KPK ini juga sejalan dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam konsep negara hukum, hukum harus menjadi panglima tertinggi, berada di atas segala kepentingan politik maupun kekuasaan," jelas Zico.

Untuk itu, Zico menekankan lagi agar KPK memastikan setiap langkah hukum yang diambilnya sesuai aturan dan independen agar terhindar dari persepsi negatif. Dia lalu mengutip teori tokoh hukum dari Amerika Serikat Lawrence M Friedman.

"Tindakan penahanan terhadap Sekjen PDIP menegaskan bahwa KPK menjalankan fungsi negara hukum yang benar, di mana tidak ada individu atau kelompok politik yang kebal terhadap proses hukum. Tetapi, tantangan besar muncul karena KPK harus memastikan bahwa seluruh proses hukumnya bersih, adil, dan independen, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif tentang adanya intervensi politik dalam penegakan hukum," tutur Zico.

"Menurut teori sistem hukum Lawrence M Friedman, terdapat tiga elemen yang menentukan efektivitas hukum: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum," imbuh dia.

Zico berujar publik menunggu pembuktian dari KPK soal keterlibatan Hasto dalam pelarian buron kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR RI Harun Masiku. Zico juga menilai desakan publik pada KPK terkait kasus Hasto ini menunjukkan perkembangan budaya antikorupsi.

"Dalam kasus ini, KPK merepresentasikan struktur hukum yang independen dan kuat, yang berani bertindak terhadap figur politik besar. Namun, pada substansi hukum, KPK wajib membuktikan bahwa penahanan ini didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai dengan UU Tipikor dan KUHAP. Sementara itu, dari segi budaya hukum, kasus ini menjadi cerminan apakah budaya antikorupsi telah tumbuh kuat dalam masyarakat Indonesia," ungkap Zico.

Di sisi lain, Zico menyebutkan penahanan terhadap Hasto pasti membawa dampak dari sisi tensi politik. Dia lalu mendorong KPK membuktikan profesionalismenya agar tingkat kepercayaan publik meningkat.

"Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK memiliki dampak besar tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara politik. Langkah ini menandakan bahwa KPK mampu mengambil risiko besar dengan menghadapi tekanan politik dari partai besar. Namun, tantangan utamanya adalah menjaga independensi dalam proses hukum. Jika KPK berhasil menjalankan proses ini dengan transparan dan tanpa intervensi politik, maka lembaga ini akan memperoleh kepercayaan lebih besar dari masyarakat," kata Zico.

Terakhir Zico menyampaikan dalam teori hukum pidana, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberi hukuman kepada pelaku, tetapi juga menciptakan efek jera (deterrence). Dalam konteks ini, tambah dia penahanan Hasto diharapkan menjadi pelajaran bagi seluruh pejabat publik.

"KPK harus konsisten menunjukkan bahwa hukum tidak bisa diintervensi oleh kekuatan politik mana pun. Di sisi lain, partai politik harus mengambil pelajaran penting bahwa integritas adalah fondasi utama dalam demokrasi. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan independen dalam kasus ini akan membuktikan bahwa prinsip negara hukum di Indonesia masih tegak dan mampu melindungi keadilan di atas segala kepentingan politik," pungkas Zico.

Saksikan Live DetikSore:

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Fatkhul Muin, berpendapat semua pihak harus menghormati langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menahan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menuturkan ini adalah upaya penegakan hukum.

"Penahanan terhadap Sekjen PDIP harus dihormati sebagai upaya penegakan hukum," kata Fatkhul kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Dia yakin penetapan Hasto sebagai tersangka, dan penahanan yang dilakukan KPK didasari bukti permulaan. Fatkhul menyebut jika penegak hukum telah menetapkan seseorang sebagai tersangka tentunya sudah ada minimal dua alat bukti yang dikantongi.

"Karena KPK dalam menentukan status tersangka pasti didasarkan kepada bukti permulaan, yang paling tidak dua alat bukti," jelas dia.

Fatkhul berharap pengusutan kasus yang menjerat Hasto dapat tuntas. "Harapannya kasus ini dapat terang benderang sebagai upaya penegakan hukum," ucap Fatkhul.

Menurutnya, PDIP harus menghormati proses hukum yang nantinya memberi kepastian hukum bagi Hasto dalam kasus ini. Dia mengatakan peradilan akan membuktikan bersalah atau tidaknya Hasto dalam kasus yang menjeratnya.

"PDIP harus menghormati proses tersebut, karena hal ini pun untuk memberikan kepastian hukum atas penyelesaian perkara tersebut. Proses yudisial akan menentukan apakah yg bersangkutan bersalah atau dapat bebas murni karena tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proses peradilan," terang Fatkhul.

Hasto diketahui ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka. Dia ditahan Kamis (20/2), pada pukul 18.08 WIB.

Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama. KPK diketahui telah menetapkan Hasto sebagai tersangka pada Desember 2024.

Mengenai status tersangkanya ini, Hasto juga sudah mengajukan praperadilan. Namun, permohonannya itu tidak dapat diterima.

Kasus yang Jerat Hasto

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto, Todung Mulya Lubis, mengkritik banyaknya aparat kepolisian yang berjaga di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat Hasto ditahan.

Hasto ditahan oleh Komisi Antirasuah terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dugaan suap yang menjerat eks anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku.

“Kalau kita lihat apa yang terjadi di Gedung KPK, begitu banyak aparat kepolisian yang hadir, seolah-olah ini perkara kriminal kelas kakap, teroris ya,” kata Todung dalam konferensi pers di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Berdasarkan pengamatan Kompas.com di lokasi, Kamis sore, ratusan personel kepolisian dengan seragam lengkap tampak berjaga di Gedung Merah Putih KPK.

Namun, penjagaan ini dilakukan bersamaan dengan masa berbaju merah yang menyuarakan dukungan terhadap Hasto Kristiyanto.

Kendati demikian, Todung berpandangan bahwa pengerahan personel Korps Bhayangkara dengan jumlah yang banyak merupakan tindakan berlebihan.

“Menurut saya ini menunjukkan satu sikap yang berlebihan dari pihak Kepolisian yang tidak perlu terjadi,” ucapnya.

Hasto diduga berperan dalam perintangan penyidikan kasus dugaan suap anggota legislatif dari PDI-P, Harun Masiku, terhadap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024, tanggal 23 Desember 2024.

“Yaitu dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain perintangan penyidikan, Hasto juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap yang melibatkan Harun Masiku.

Namun demikian, KPK masih memerlukan waktu untuk mendalami kasus suap yang diduga melibatkan Sekjen PDI-P tersebut.

“Terhadap perkara suap, yaitu bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan memberi sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum RI 2017-2022, bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina terkait penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024. Tetap dilakukan penyidik KPK pemberkasan secara simultan,” kata Setyo.

Atas perbuatannya, Hasto disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Kasus yang menjerat Hasto berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar KPK pada 8 Januari 2020.

Saat itu, tim penyelidik dan penyidik KPK memburu sejumlah pihak yang terlibat suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

KPK berhasil menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina, kader PDI-P Saeful Bahri, dan Donny Tri Istiqomah di tempat terpisah.

Saat itu, KPK sebenarnya hendak menangkap Hasto dan Harun, namun keduanya lolos.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK terkait suap dan perintangan penyidikan buron Harun Masiku. Pengacara Hasto, Maqdir Ismail, mengaku telah mengajukan permohonan penangguhan penahanan kliennya.

"Tadi saya sudah sampaikan surat penangguhan penahanan," ungkap Maqdir kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2025).

Maqdir menjelaskan penangguhan penahanan ini pun akan kembali diajukan pihaknya ke KPK. Dia mengatakan pengajuan penangguhan penahanan terhadap Hasto akan dikirim ke KPK besok atau lusa.

"Tapi nanti kami ajukan kembali, mungkin besok atau lusa, ya," jelas Maqdir.

Seperti diketahui, hari ini KPK menahan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan perkara buron Harun Masiku. Hasto ditahan setelah menjalani pemeriksaan kedua sebagai tersangka.

Hasto terlihat keluar dari ruang pemeriksaan mengenakan rompi tahanan oranye pada pukul 18.08 WIB. Kedua tangan Hasto pun terlihat sudah terborgol.

Hasto tampak digiring oleh petugas KPK. Hasto akan menjalani penahanan di Rutan KPK untuk 20 hari pertama.

Pemeriksaan Hasto ini merupakan yang kedua kali setelah penetapannya sebagai tersangka kasus dugaan suap dan merintangi penyidikan Harun Masiku. Sebelumnya, Hasto diperiksa sebagai tersangka pada Senin (13/1).

Sebenarnya, KPK memanggil Hasto untuk diperiksa pada 17 Februari lalu. Namun Hasto tidak hadir dengan alasan telah mengajukan gugatan praperadilan lagi.

Kasus yang menjerat Hasto ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 2020. KPK kemudian menetapkan Wahyu Setiawan yang saat itu Komisioner KPU RI, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio, pihak swasta bernama Saeful, dan Harun Masiku selaku caleg PDIP pada Pileg 2019 sebagai tersangka.

Wahyu, Agustiani, dan Saeful telah menjalani proses hukum hingga divonis bersalah oleh pengadilan. Wahyu dinyatakan bersalah menerima suap sekitar Rp 600 juta agar mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW.

Sementara itu, Harun Masiku masih menjadi buron. Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto serta pengacara bernama Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru.

KPK menduga Hasto berupaya menggagalkan Riezky Aprilia, yang memperoleh suara terbanyak kedua, menjadi anggota DPR lewat jalur PAW setelah Nazarudin Kiemas meninggal dunia. KPK menyebutkan Hasto diduga meminta KPU segera melaksanakan putusan MA berkaitan dengan PAW agar Harun Masiku bisa masuk DPR.

Hasto juga diduga menyuruh Donny melobi Wahyu Setiawan agar menetapkan Harun Masiku sebagai anggota DPR terpilih dari dapil I Sumsel. Donny juga disuruh Hasto mengantar duit suap ke Wahyu. KPK menduga sebagian uang suap ke Wahyu itu berasal dari Hasto.

Selain itu, Hasto diduga berupaya merintangi penyidikan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku merendam handphone sebelum kabur.

Hasto juga diduga memerintahkan salah satu pegawai merendam ponselnya sebelum diperiksa KPK pada Juni 2024. KPK juga menduga Hasto meminta saksi memberi kesaksian palsu ke KPK.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini