JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Panel II Mahkamah Konstitusi, Saldi Isra, terlihat geram mendengar keterangan kuasa hukum pihak terkait, Adetia Sulius Putra, dalam sidang sengketa Pilkada Kabupaten Belitung Timur, Selasa (21/1/2025).

Dia marah setelah Adetia, yang mewakili pihak terkait paslon 1 cabup-cawabup Belitung Timur nomor urut 2, Kamarudin Muten dan Khairil Anwar, menyebut MK tak berwenang mengadili sengketa tersebut karena melebihi ambang batas 2 persen seperti yang disyaratkan dalam Pasal 158 Undang-Undang 10/2016.

"Dalam eksepsi tentang kewenangan mahkamah, kami memohon kepada mahkamah agar memaknai dirinya sendiri tidak memiliki kewenangan untuk memutus ataupun memeriksa terhadap perkara a quo," kata Adetia dalam sidang.

Mendengar hal itu, Hakim Saldi Isra mengubah mimik wajahnya.

Dia langsung memotong keterangan pihak terkait dan meminta sidang ditutup.

"Kalau begitu kita tutup persidangan," kata Saldi.

Dengan cengengesan, Adetia mengatakan itu permohonan yang diminta kepada Mahkamah Konstitusi.

"Kalau Anda mengatakan kami tidak berwenang, ya tidak perlu kita sidang ini," kata Saldi kembali.

"Kami memohon, Yang Mulia," kata Adetia masih sedikit tertawa.

Saldi Isra kemudian meminta Adetia belajar lagi terkait putusan MK yang menjadi dasar kewenangan MK mengadili sengketa pemilihan tidak hanya dari angka semata.

Adetia masih ngeyel dengan menyebut, "Permohonan kami meminta seperti itu, Yang Mulia."

Saldi kemudian meminta agar Adetia tak berpanjang lebar dan langsung menyebutkan petitum agar persidangan segera selesai.

"Kalau begitu Anda langsung ke petitum saja. Yang lain enggak usah dibacakan," tutur Saldi.

Belum selesai kalimat Adetia, Saldi Isra memotong dan dengan suara tinggi mengatakan,

"Tapi kan enggak berwenang kata Anda, ya enggak usah dilanjutkan. Berhenti saja," dengan tatapan tajam.

"Mohon maaf, Yang Mulia," kata Adetia yang akhirnya menghentikan suara tawa kecilnya.

"Makanya kalau lawyer itu baca, jadi yurisprudensi-yurisprudensi itu dibaca. Berkali-kali kami memutuskan mengatakan bahwa Mahkamah itu tidak hanya (soal angka-angka) ini kewenangannya!" kata Saldi.

Dalam perkara ini, pihak termohon KPU Belitung Timur, Bawaslu, dan pihak terkait paslon nomor urut 2 membantah dalil pemohon paslon nomor urut 1, Burhanudin-Ali Reza Mahendra, yang menyebut program pasar murah menguntungkan pihak terkait.

Sebab itu, mereka meminta agar MK menerima eksepsi dan menolak seluruh permohonan pihak termohon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Konstitusi Arief Hidayat melontarkan candaan kepada kuasa hukum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Tolikara nomor urut 3, Dinus Wanimbo dan Gamael Eldorando Enumbi, Muhammad Wahyu yang mengatakan hendak mencabut gugatan principal mereka.

"Saya dari kuasa advokat, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan permohonan 299 tidak dilanjutkan dan dicabut sebagaimana surat pencabutan yang sudah disampaikan kepaniteraan," kata Wahyu dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Kamis (16/1/2025).

"Saudara mengirimkan surat Jakarta 20 Desember 2024, halnya pencabutan permohonan. Ini di sini perkara 299," tanya Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Arief juga menanyakan apakah pencabutan permohonan telah diketahui dan disetujui oleh principal atau pemohon.

"Sudah disepakati untuk dicabut," ujar Wahyu.

"Baik kalau begitu perkara 299 diputuskan dicabut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, nanti dilaporkan ke Rapat Permusyawatan Hakim ya, baik," kata Arief Hidayat.

Arief kemudian menanyakan kepada Wahyu, apakah masih ada perkara yang dia tangani dalam sengketa Pilkada di MK.

"Masih Yang Mulia, dilanjut di perkara 303," kata Wahyu.

"Untuk ini (perkara 299) argonya sudah enggak jalan," kelakar Arief Hidayat menimpali.

Adapun dalam permohonan Dinus-Gamael yang telah dicabut itu mendalilkan terdapat selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu paslon nomor urut 4 sebesar 16.789 suara.

Menurut pemohon, adanya selisih suara yang besar itu dikarenakan belum terlaksananya rekapitulasi di enam distrik yang ada pada kabupaten Tolikara.

Keenam distrik itu adalah Distrik Wugi, Distrik Kembu, Distrik Yuneri, Distrik Nunggawi, Distrik Aweku, dan Distrik Air Garam.

Dalam petitumnya, pemohon meminta agar MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tolikara melakukan pemungutan suara ulang di distrik yang telah disebutkan sebelumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hakim Ketua Panel III Mahkamah Konstitusi (MK), Arief Hidayat, menyentil kuasa hukum pemohon perkara Pilkada Kabupaten Tolikara dari pasangan calon nomor urut 2, Nus Weya-Yan Wenda, Pither Ponda Barany, yang dinilai tidak mengerti isi gugatannya sendiri.

Hal itu disampaikan Arief dalam sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 297/PHPU.BUP-XXIII/2025 di Gedung MK, Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Arief menanyakan kejadian yang melandasi adanya tuduhan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan KPU Kabupaten Tolikara.

"Bawaslu mengeluarkan rekomendasi apa? Ada PSU, rekapitulasi ulang, itu di berapa TPS? Di situ disebutkan," tanya Arief.

"12," kata Pither, namun Pither kembali terdiam dan akhirnya disambut lagi oleh Arief.

"12 TPS, yang nasional ini tidak noken berarti ini? Distrik Karubaga, dan di seluruh distrik di Gili Bandu, distrik Telenggama, distrik Aleku, distrik Air Garam, dan lain-lain, sekitar ada 12 TPS yang belum dihitung, gitu kan?" kata Arief.

"Benar," ucap Pither.

Mendengar jawaban Pither, Arief tersenyum dan mengatakan hakim justru jauh lebih baik memahami permohonan pemohon ketimbang kuasa hukumnya sendiri.

"Saya yang enggak buat (gugatan) saja ngerti loh, lah kok kuasa hukum nggak hafal, nggak ngerti. Ini kita bertiga sudah hafal semua, sudah baca permohonannya," imbuhnya.

Dalam perkara tersebut, pemohon meminta agar MK mendiskualifikasi paslon nomor urut 4, yakni pasangan Williem Wandik dan Yotam Wonda.

Pemohon juga meminta MK membatalkan keputusan KPU yang memenangkan paslon nomor urut 4 dan memerintahkan KPU agar paslon nomor urut 2 yang menang dalam Pilkada Tolikara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja meloloskan pasangan Petrus Ricolombus Omba-Marlinus padahal tidak sesuai persyaratan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Bonardo Sinaga, dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Boven Digoel.

“Dalam pokok permohonan kami, termohon (KPU) tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran pasangan calon,” kata Bonardo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/1/2024).

“Yang tidak memenuhi syarat siapa?” potong Ketua Majelis Hakim Saldi Isra.

“Calon bupati paslon nomor urut 3, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

“Petrus Ricolombus Omba?” sahut Saldi mengonfirmasi.

“Benar, Yang Mulia,” kata Bonardo.

Kepada Hakim, Bonardo bilang Petrus merupakan seorang narapidana.

Namun, KPU disebut tidak pernah mengumumkan status tersebut.

“Apa tindak pidana yang dilakukan?” tanya Saldi.

“Tindak pidana yang dilakukan adalah desersi,” jawab Bonardo.

Adapun desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer atau kepolisian tanpa izin resmi.

“Sudah ada putusan pengadilan?” tanya Saldi melanjutkan.

“Kami sudah mengajukan bukti hingga tingkat kasasi, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

Bonardo menyebut, Petrus dijatuhi hukuman pidana selama enam bulan.

Dia bilang, rival kliennya itu juga telah disanksi pemberhentian dari dinas militer.

“Apa penjelasannya? Silakan, kenapa ini dianggap tidak memenuhi syarat?” tanya Saldi.

“Dalam permohonan ini kami mengutip beberapa putusan MK yang mendiskualifikasi pasangan calon yang telah memenangi pemilihan, Yang Mulia. Hal tersebut berkaitan dengan aspek hukum dan HAM bahwa syarat yang telah ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan MK sudah memutuskan bahwa dalam Putusan MK Nomor 56 Tahun 2019,” papar Bonardo.

“Telah ada beberapa syarat, terutama mengenai bagi mantan terpidana untuk melewati masa jeda, lalu bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, dan harus menyampaikan kepada masyarakat secara jujur bahwa dia adalah mantan terpidana, Yang Mulia,” ucapnya.

Lebih lanjut, Bonardo bilang, KPU dengan sengaja menutupi status Petrus Ricolombus Omba yang pernah menjadi narapidana.

“Pemohon menangkap pesan ada suatu upaya menutupi status terpidana calon bupati pasangan calon nomor urut 3 sehingga masyarakat Boven Digoel pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 tidak pernah sekalipun diberikan secara jujur dan terbuka tentang jati diri pasangan calon nomor urut 3, Petrus Ricolombus Omba,” kata Bonardo.

“Termohon tidak pernah melakukan demi kepentingan pemilihan yang jujur, adil, dan transparan untuk melakukan verifikasi dan atau kewajibannya yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sementara itu, kuasa hukum Petrus Ricolombus Omba dan Marlinus, Viktor Santoso Tandiasa, menyatakan bakal menjawab dalil gugatan yang disampaikan oleh kubu Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob pada kesempatan yang sudah ditentukan MK.

Namun, Viktor menyinggung kedudukan hukum pasangan calon lainnya, yakni Yakob Waremba dan Suharto, yang turut mengajukan diri sebagai pihak terkait pada perkara Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob.

Pasalnya, paslon nomor urut 2 itu mengajukan permohonan sebagai pihak terkait pada saat Yakob Waremba dan Suharto masih mendaftarkan diri ke MK sebagai pemohon.

“Oleh karenanya kami menilai seharusnya Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kedudukan hukum kepada paslon nomor 2, Yakob Waremba dan Suharto, menjadi pihak terkait,” kata Viktor.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob menduga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja meloloskan pasangan Petrus Ricolombus Omba-Marlinus padahal tidak sesuai persyaratan.

Hal ini disampaikan kuasa hukum Hengki Yaluwo dan Melkior Okaibob, Bonardo Sinaga, dalam permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Kabupaten Boven Digoel.

“Dalam pokok permohonan kami, termohon (KPU) tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pemeriksaan yang cermat dan mendalam terhadap data serta dokumen yang diajukan saat pendaftaran pasangan calon,” kata Bonardo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (15/1/2024).

“Yang tidak memenuhi syarat siapa?” potong Ketua Majelis Hakim Saldi Isra.

“Calon bupati paslon nomor urut 3, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

“Petrus Ricolombus Omba?” sahut Saldi mengonfirmasi.

“Benar, Yang Mulia,” kata Bonardo.

Kepada Hakim, Bonardo bilang Petrus merupakan seorang narapidana.

Namun, KPU disebut tidak pernah mengumumkan status tersebut.

“Apa tindak pidana yang dilakukan?” tanya Saldi.

“Tindak pidana yang dilakukan adalah desersi,” jawab Bonardo.

Adapun desersi adalah tindakan meninggalkan tugas militer atau kepolisian tanpa izin resmi.

“Sudah ada putusan pengadilan?” tanya Saldi melanjutkan.

“Kami sudah mengajukan bukti hingga tingkat kasasi, Yang Mulia,” jawab Bonardo.

Bonardo menyebut, Petrus dijatuhi hukuman pidana selama enam bulan.

Bisnis.com, JAKARTA – Calon Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa angkat bicara terkait dengan gugatan yang diajukan oleh Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) terkait hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Untuk diketahui, Risma-Gus Hans meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Meski begitu, Khofifah mengaku tak ingin terlalu memikirkan hal tersebut dan lebih menyerahkan urusan itu kepada tim hukum.

“Saya serahkan aja ke tim hukum. Saya bekerja aja gitu. Makan Bergizi Gratis pun saya tetap keliling-keliling gitu. Itu sudah ada tim hukum. Wis toh rek saya menyerahkan ke tim hukum,” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (14/1/2025).

Sekadar informasi, Pasangan cagub-cawagub Jawa Timur Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pilkada ulang tanpa Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak.

Hal tersebut disampaikan Kuasa Hukum Tri Rismaharini-Gus Hans, Tri Wiyono di sela-sela sidang gugatan sengketa Pilkada yang digelar di MK.

"Membatalkan keputusan KPUD Jawa Timur Nomor 63/2024 tentang penetapan hasil gubernur dan wagub Jatim 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB," tuturnya di Gedung MK Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Dia menuding bahwa Paslon Khofifah-Emil telah melakukan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis dan massif. Maka dari itu, Wiyono meminta hakim MK menggelar pemilu ulang tanpa paslon Khofifah-Emil.

"Melakukan diskualifikasi terhadap Khofifah dan Emil karena melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif di Pemilu Jatim," katanya.

Menurut Wiyono, pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh paslon Khofifah-Emil adalah membagikan bantuan sosial untuk meraih suara terbanyak dari warga Jawa Timur.

Pembagian bantuan sosial itu, kata Wiyono dilakukan oleh Khofifah-Emil selama proses Pilkada Jawa Timur berlangsung.
"Jadi penyebaran bansos dan perolehan suara oleh mereka ada kaitannya," ujarnya.

Dalam catatan Bisnis, Risma yang hanya diusung oleh PDIP memperoleh suara 0 di sekitar 1.000 tempat pemungutan suara alias TPS saat Pilkada Jawa Timur berlangsung. Pilkada Jatim kemudian dimenangkan oleh Khofifah-Emil.

Kuasa hukum pasangan Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), Ronny Berty Talapessy, mengaku heran lantaran menemukan 0 suara untuk Risma-Gus Hans di 3.900 TPS, Jawa Timur. Ronny pun menduga adanya kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Untuk Jawa Timur, kami menemukan ada 3.900 TPS di mana terjadi suara dari Bu Risma 0. Artinya apa? Artinya tidak ada yang memilih Bu Risma, sedangkan kami punya saksi dan lain-lain," kata Ronny di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (11/12/2024).

Ronny mengatakan pihaknya juga menemukan kecurangan lainnya. Salah satunya, kata dia terdapat perbedaan surat suara tidak terpakai di provinsi dan kabupaten/kota.

"Kami juga pun menemukan bahwa surat suara yang tidak terpakai di Provinsi itu berbeda dengan surat suara yang tidak terpakai di Kabupaten/Kota. Terjadi selisih kurang lebih, kalau di Kabupaten/Kota setelah kita jumlah ada 600 ribu, sedangkan di Provinsi, surat suara yang tidak terpakai itu ada 1.200.000," ujarnya.

"Kami melihat bahwa apa yang terjadi ini merupakan TSM. Nanti kita akan pembuktian lebih lanjut lagi," sambung dia.

Ronny lantas berharap MK dapat mengabulkan gugatan yang diajukan. Menurutnya, MK merupakan tempat terakhir untuk mencari keadilan.

"Kami sangat berharap bahwa Mahkamah Konstitusi adalah tempat terakhir kami mendapatkan keadilan di tengah, yang terjadi bagaimana Pilkada tahun ini sangat brutal," tuturnya.

Sebelumnya, pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), resmi mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pilkada (PHP) 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan Risma-Gus Hans telah diterima oleh MK.

Dilihat di situs MK, Rabu (11/12/2024), gugatan tersebut diterima dengan akta permohonan 268/PAN.MK/e-AP3/12/2024. Akta pengajuan itu tertanggal 11 Desember 2024 pukul 22.34 WIB.

Pokok perkara ialah PHP Gubernur dan Wakil Gubernur Jaw Timur Tahun 2024. Perkara tersebut tercatat dengan pemohon Tri Rismaharini-KH Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans), serta kuasa hukum Harli, Ronny Berty Talapessy, Alvon Kurnia Palma.