Palu (ANTARA) - Menteri Hukum Republik Indonesia (Menkum RI) Supratman Andi Agtas menegaskan bahwa pendiri Alkhaairat Habib Idrus bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua adalah warga negara Indonesia (WNI).

"Ini adalah hasil perjuangan luar biasa dari Kemenkum, pemerintah daerah, dan keluarga besar Alkhairaat. Negara mengakui dan menghormati Guru Tua sebagai bagian penting dari sejarah bangsa," kata Supratman Andi Agtas saat menghadiri peringatan Haul Guru Tua ke-57 di Kota Palu, Sabtu.

Ia mengatakan Guru Tua secara sah merupakan WNI sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI.

Menurut dia, Alkhairaat telah menjadi penggerak besar dalam pendidikan, kesehatan, hingga berbagai bentuk muamalah yang membawa manfaat nyata bagi umat dan bangsa.

Oleh karena itu, ia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Alkhairaat atas komitmen dan perjuangannya yang terus meneladani dan meneruskan cita-cita Guru Tua, dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

"Guru Tua secara sah merupakan warga negara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam surat pengesahan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham RI, yang kini telah bertransformasi menjadi Kementerian Hukum RI," katanya

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial bahkan dengan Presiden RI, Prabowo Subianto, dalam upaya penganugerahan gelar Pahlawan Nasional untuk Guru Tua.

Menkum juga mengajak seluruh keluarga besar Alkhairaat untuk tetap menjaga semangat persatuan, sikap toleransi, dan kebesaran jiwa sebagaimana telah diajarkan oleh Guru Tua.

Ia juga meminta agar proses hukum atas dugaan penghinaan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

"InsyaAllah, semoga impian seluruh Abnaul Khairaat secepatnya akan terwujud. Kita doakan bersama, semoga Guru Tua segera dianugerahi gelar Pahlawan Nasional," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng Rakhmat Renaldy menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat fungsi dan peran Kemenkum di Sulawesi Tengah, khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lembaga-lembaga strategis seperti Alkhairaat.

“Alkhairaat adalah salah satu tonggak peradaban di Indonesia Timur. Kami siap mendampingi dan mengawal seluruh kebutuhan hukum yang berkaitan dengan eksistensinya,” ujarnya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Palu (ANTARA) - Ribuan warga Alkhairaat yang tergabung dalam massa aksi Presidium Aksi Bela Guru Tua melakukan aksi unjuk rasa damai, menuntut aparat penegak hukum untuk menangkap dan penjarakan Fuad Riadi atau Fuad Plered.

Panglima Garda Alkhairaat (GAL) KH. Husen Habibu dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang turut memimpin aksi di depan Kantor DPRD Sulteng, Jumat petang.

Massa aksi datang dari berbagai daerah diantaranya Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku menyemut menyatu bergerak bersama menuju titik aksi.

Panglima GAL Husen Habibu menegaskan Fuad Plered harus ditangkap dan diadili, “Bela Guru Tua harga mati bagi kita!”

Dia mengatakan yang mereka juga menuntut agar Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri menangkap Fuad Plered

“Alkhairaat bukan kaleng-kaleng. Fuad Plered salah pilih lawan!” teriak Ketua Rais Suriah PW NU Sulteng periode 2001-2015 ini membakar semangat massa aksi.

Sementara Sekretaris Jenderal PB Alkhairaat Jamaluddin Mariadjang mengatakan Alkhairaat tidak punya musuh dan berteman dengan semua orang. Guru Tua mengembangkan Alkhairaat dalam keberagaman suku, budaya dan agama. Sehingga apa menjadi misi Guru Tua berkembang dan menyebar luas di seluruh wilayah Indonesia.

“Olehnya, Guru Tua merupakan lambang kebhinekaan,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa massa tersebut dipicu oleh akun youtube Fuad Riyadi alias Fuad Plered tersebar luas di media sosial mendiskreditkan pendiri Alkhairaat Habib Sayid Idrus Bin Salim Aljufri dengan kata-kata tidak pantas atau ujaran kebencian dengan kata “Monyet dan Penghianat”.

Dalam kasus itu, Fuad Riyadi juga telah dilakukan sanksi dewan adat, berupa penggantian hewan.

Pewarta: Fauzi/Badrusn
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3/2025), menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua menyatakan penyerangan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dalam insiden ini, seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia sementara tujuh guru dan tenaga kesehatan luka-luka.

Direktur PAK HAM Papua, Mathius Murib, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, memberikan kecaman keras.

“Kami mengencam peristiwa penyerangan yang dilakukan para pelaku terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, di mana satu guru meninggal dunia, tujuh lainnya luka-luka dan korban harta benda,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dan aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah awal untuk mendata dan mengevakuasi korban serta memberikan rasa aman kepada para guru dan tenaga kesehatan di wilayah sekitarnya.

Mathius menekankan pentingnya penangkapan pelaku lalu diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ia juga menyerukan agar Komnas HAM diberikan akses melakukan tugas kemanusiaan dan memantau lokasi kejadian guna menyusun kronologi secara objektif.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, juga mengecam tindakan KKB tersebut.

“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KKB atas peristiwa ini. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua turut menyatakan kesedihan mendalam atas penyerangan ini.

Dari informasi yang diperoleh, KKB melakukan penyerangan menggunakan alat tajam, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan tujuh lainnya luka-luka.

Selain itu, penyerangan ini juga menyebabkan kerugian material, termasuk pembakaran bangunan sekolah dan perusakan Puskesmas Anggruk.

Aparat penegak hukum dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan sejumlah barang bukti.

Diketahui bahwa pelaku KKB yang terlibat dalam penyerangan berjumlah 15 orang.

Peristiwa ini mengguncang daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat pelayanan yang aman, dan menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAYAWIJAYA -- Para pegiat hak asasi manusia (HAM) di Papua mengkhawatirkan nasib dan keselamatan para guru maupun tenaga kesehatan (nakes) yang mengabdikan dirinya untuk masyarakat di Bumi Cenderawasih. Kekhawatiran tersebut menyusul pembunuhan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata Papua Merdeka terhadap mereka.

Insiden terakhir, Organisasi Papua Merdeka (OPM) membunuh guru dan nakes, serta membakar sekolah di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Direktur Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem merasa khawatir kejadian-kejadian serupa bakal terjadi lagi ke depannya.

Theo mengatakan, penyerangan yang dilakukan kelompok separatis bersenjata terhadap guru dan nakes di Distrik Anggruk sangat tak bisa diterima. Menurut dia, bukan hanya karena penyerangan tersebut menyasar para korban guru dan medis, melainkan juga karena wilayah itu selama ini masuk kawasan damai sebagai kota pengabaran injil.

Dalam catatannya sebagai aktivis HAM di Tanah Papua, peristiwa di pedalaman Papua Pegunungan tersebut baru pertama kali terjadi. "Anggruk adalah kota pekabaran injil Gereja Injili di Tanah Papua daerah Yali. Kejadian pembunuhan terhadap seorang guru adalah pristiwa yang pertama di Daerah Anggruk," ucap Theo.

Dia pun sampai sekarang tidak bisa menerima insiden penghilangan nyawa enam guru dan nakes asal Nusa Tenggara Timur (NTT) itu. "Karena guru-guru tersebut, mendidik anak-anak yang berada daerah-daerah terbelakang selama kurang lebih empat tahun dengan tujuan anak-anak menjadi pintar seperti daerah lain di Indonesia," ujarnya kepada Republika.co.id di Jakarta, Jumat (28/3/2025).

Dalam kasus penyerangan di Distrik Anggruk pada Jumat (21/3/2025) dan Sabtu (22/3/2025), sembilan guru SD YPK Anggruk jadi korban. Satu di antaranya meninggal dunia. Sedangkan korban lainnya adalah nakes. Menurut Theo, penyerangan yang dilakukan separatis bersenjata terhadap para guru dan nakes, sebetulnya bukan kali pertama di Tanah Papua.

Sejak 2018, kata dia, penyerangan yang dilakukan sayap bersenjata OPM juga terjadi di Intan Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Maybrat, serta di beberapa wilayah-wilayah pedalaman Papua lainnya. Penyerangan oleh kelompok yang mengatasnamakan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM tersebut selalu menelan korban jiwa.

Selama ini, kata Theo, TPNPB-OPM mengakui aksi-aksi kekerasan tersebut dilakukan dengan alasan para guru maupun tenaga medis tersebut adalah personel militer maupun Polri yang menyamar. "Karena TPNPB menduga mereka (guru dan tenaga medis) adalah anggota atau intelijen TNI atau Polri yang menurut TPNPB adalah mata-mata," ucap Theo.

JAYAPURA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025).

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang guru meninggal dunia dan enam orang guru serta tenaga kesehatan mengalami luka-luka.

Selain itu, terjadi kerugian material berupa pembakaran bangunan sekolah dan rumah guru Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Anggruk serta perusakan terhadap Puskesmas Anggruk.

"Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KKB atas peristiwa ini. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Atnike menjelaskan bahwa segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun di luar perang, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

“Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (non-derogable rights),” ujarnya.

Komnas HAM juga memberikan perhatian terhadap situasi pasca-konflik di Distrik Anggruk yang dinilai rawan pelanggaran HAM.

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain penyisiran mendadak oleh aparat penegak hukum, pengungsian internal, dan terganggunya pelayanan publik.

"Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pasca konflik dan kekerasan di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo yang rawan terhadap pelanggaran HAM, misalnya risiko dampak tindakan penyisiran tiba-tiba pelaku oleh aparat penegak hukum dan keamanan, pengungsian internal, dan terhambatnya pelayanan publik," jelasnya.

Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik demi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Investigasi Profesional dan Perlindungan Korban

Atnike menegaskan bahwa Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan, dan menyeluruh.

"Komnas HAM meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban, baik korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut, baik pemulihan kesehatan, psikologis, memberikan kompensasi, termasuk pemulangan ke wilayah asal," ungkapnya.

Komnas HAM juga meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan warga sipil pasca penyerangan, termasuk perlindungan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban, khususnya korban meninggal dunia yaitu Almarhum Rosalia Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk," kata Atnike.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama tim gabungan dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera melakukan evakuasi terhadap para korban serta menarik tenaga kesehatan dan pendidikan dari wilayah-wilayah rawan yang menjadi perlintasan KKB.

Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Cartenz telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Distrik Anggruk. Kepala Operasi Satgas, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa proses olah TKP dilakukan di tiga titik utama: kompleks perumahan guru SD YPK Anggruk, gedung Rumah Sakit Efata Anggruk, dan sekolah tempat terjadinya pengrusakan ruang kelas.

"Olah TKP ini dilakukan di tiga lokasi utama, yakni kompleks perumahan guru SD YPK Anggruk, gedung Rumah Sakit Efata Anggruk, dan sekolah tempat pengrusakan ruang kelas," jelas Faizal.

"Olah TKP merupakan bagian penting dari proses penyidikan berbasis Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kebenaran peristiwa pidana," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan akibat penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Hetifah mengaku prihatin dan menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta komunitas pendidikan dan kesehatan yang terdampak.

"Kami mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia," ucap Hetifah, dalam keterangannya, Senin (24/3/2025).

Pihaknya mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik.

"Kami mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa," kata dia.

Selain itu, Hetifah meminta kementerian terkait, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta aparat keamanan untuk memastikan keselamatan pegawainya dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif.

Komisi X mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua.

"Bukan hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," ucap dia.

Hetifah mengatakan, Komisi X akan terus melakukan pengawasan atas tindak lanjut dan langkah-langkah yang diambil pemerintah dalam menangani kasus ini.

Sebelumnya, sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat lalu.

Akibat serangan tersebut, satu orang guru asal NTT dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, aksi penyerangan ini diduga dilakukan dengan cara membakar sekolah dasar dan rumah guru.

KKB diduga membawa senjata api (senpi) dan melakukan penyerangan serta membakar sekolah maupun rumah guru.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya.

Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian mengecam aksi kelompok kriminal bersenjata (KKB) yang membunuh guru di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hetifah mengecam serangan brutal KKB yang dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Dilansir dari detikNews, Hetifah mengaku prihatin terhadap guru dan tenaga kesehatan yang menjadi korban. Dia juga menyampaikan belasungkawa terhadap seorang guru yang meninggal.

"Mengecam tindakan kekerasan dan pembunuhan yang menimpa guru dan tenaga kesehatan di Papua sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (24/3/2025).

Hetifah mendorong pemerintah dan aparat keamanan untuk meningkatkan perlindungan bagi guru dan tenaga kesehatan di daerah rawan konflik. Dia mengusulkan penempatan personel keamanan di wilayah-wilayah rawan untuk mencegah kejadian serupa.

"Mendorong pemerintah, khususnya kementerian bidang pendidikan, kementerian kesehatan, dan aparat keamanan, untuk memastikan keselamatan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, dengan menempatkan mereka di lingkungan yang lebih aman dan kondusif sesuai dengan kebijakan penugasan yang tepat," paparnya.

Dia berharap pemerintah bisa mencari solusi terbaik menyelesaikan konflik di Papua. Hetifah menegaskan pemerintah berkewajiban memberikan keamanan terhadap guru dan nakes yang bertugas di wilayah rawan.

"Mendesak pemerintah untuk melakukan pendekatan holistik dalam penyelesaian konflik di Papua, tidak hanya menggunakan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan dialog dan kesejahteraan melalui pendidikan yang berkualitas, fasilitas kesehatan yang memadai, dan pembangunan ekonomi yang inklusif," tambah Hetifah.

Politikus Partai Golkar ini juga mendorong adanya peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Papua. Hetifah ingin adanya jaminan keamanan di daerah konflik.

"Serta mengkaji kemungkinan regulasi baru atau revisi kebijakan guna memberikan jaminan keamanan bagi mereka yang bertugas di daerah konflik," imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengaku syok atas ulah KKB. Selain seorang guru tewas, Dia mencatat ada 3 orang lain mengalami luka berat, 4 luka ringan, dan 3 orang lainnya selamat.

"Kami biasa merasakan keamanan dan ketenangan. Namun, kali ini kami semua, termasuk pemerintah, masyarakat, dan gereja, terkejut dan syok atas kejadian ini. Kami merasa hal ini seharusnya tidak terjadi di daerah terpencil seperti ini," tegas Yahuli dalam keterangannya.

Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya seorang guru asal NTT akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3). Pigai menekankan urgensi perlindungan masyarakat sipil di Papua.

Pigai juga sudah membangun komunikasi dengan Gubernur NTT Melki Lakalena dan otoritas daerah di Provinsi Papua Pegunungan agar memastikan penanganan yang maksimal pada para korban pasca kejadian ini.

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini. Saya juga sudah berkomunikasi langsung dengan Gubernur NTT serta otoritas di daerah Papua Pegunungan agar memastikan penanganan para korban pasca kejadian ini dengan baik termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata Pigai pada Senin (24/3/2025).

Pigai juga meminta agar pemerintah memastikan dengan lebih baik lagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil. Pigai tak ingin kejadian seperti ini berulang ke depannya.

"Masyarakat sipil bagaimana pun harus dilindungi utamanya di daerah-daerah rawan yang ada, seperti Yahukimo ini," ujar Pigai.

Sebagaimana diketahui sebanyak tujuh orang guru dan tenaga kesehatan diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025). Akibat serangan tersebut, satu orang dilaporkan meninggal dunia, sementara enam lainnya mengalami luka-luka.

Dari tujuh orang yang diserang, enam di antaranya berasal dari NTT dan satu orang dari Sorong, Papua Barat Daya. Para korban terdiri dari enam guru dan satu tenaga kesehatan.

Timika (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Perwakilan Papua menyebut tindakan kekerasan yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) terhadap tenaga guru di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan melanggar prinsip HAM.

"Perbuatan OPM tersebut melanggar unsur kejahatan dan melanggar prinsip-prinsip HAM," kata Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey saat dihubungi Antara dari Timika, Minggu.

Menurut Ramandey, selain itu aksi yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut juga merupakan tindakan kejahatan yang melanggar HAM dan bisa berdampak luas.

"Karena dengan meninggalnya tenaga guru maka pelayanan HAM atas pendidikan menjadi terabaikan," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Yahukimo Didimus Yahuli mengatakan penyerangan yang dilakukan OPM di Distrik Anggruk mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan enam orang lainnya mengalami luka-luka.

"Saat ini para korban sudah berada di RS Marten Indey, Kota Jayapura, Papua untuk mendapatkan perawatan," katanya.

Dia menambahkan korban yang meninggal dunia adalah wanita yang berprofesi sebagai seorang guru.

Dia mengatakan pihaknya sangat menyenangkan kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata karena keberadaan guru untuk mencerdaskan anak-anak di Kabupaten Yahukimo khususnya di Distrik Anggruk.

Pewarta: Ardiles Leloltery
Editor: Azhari
Copyright © ANTARA 2025

Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel

Jakarta (ANTARA) - Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai aksi penyerangan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada para guru di Distrik Anggruk, Yahukimo, Papua Pegunungan, itu sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM)

“Bagaimanapun, kekerasan terhadap warga sipil tetaplah pelanggaran HAM, siapa pun pelakunya, baik negara maupun aktor bersenjata non-negara,” kata Khairul Fahmi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, aksi penyerangan oleh OPM yang menyebabkan hilangnya nyawa korban masyarakat sipil itu sebagai pola lama yang terus digunakan dengan menuduh korban sebagai mata-mata.

"Tak ada pembenaran apa pun untuk membunuh warga sipil. Apalagi mereka yang bekerja di garis depan kemanusiaan. Tuduhan sepihak tak bisa dijadikan dasar untuk menghilangkan nyawa. Ini bukan perjuangan, ini terorisme,” ujarnya.

Dia lantas berkata, "Tuduhan yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, menebar ketakutan, dan memperkuat posisi mereka di tengah masyarakat yang sudah lama dilanda krisis kepercayaan".

Selain pelanggaran HAM, dia memandang serangan tersebut tidak hanya sekedar menyebabkan hilangnya nyawa korban, melainkan penghancuran harapan, dan penyerangan terhadap kehadiran negara pada sektor pendidikan, yang merupakan sektor paling mendasar.

Dia lantas menyebut bahwa pandangan terhadap konflik Papua saat ini sering kali kurang proporsional. Di mana, negara sering dipandang sebagai pelaku utama kekerasan, sementara tindakan brutal kelompok bersenjata dipandang sebagai ekspresi perlawanan.

Oleh sebab itu, dia menilai pemerintah dan TNI mempunyai kekhawatiran pula akan reaksi negatif dari dunia luar dan tudingan pelanggaran HAM, terutama bila terjadi ekses kekerasan oleh aparat keamanan.

Terkait dengan insiden di atas, dia pun menilai sudah saatnya pendekatan keamanan di Papua dievaluasi secara serius.

"Polri perlu lebih fokus dalam melindungi masyarakat, memelihara kamtibmas dan menegakkan hukum. Sementara TNI perlu diarahkan untuk menangani kelompok separatis bersenjata dengan pendekatan yang terukur, profesional, dan akuntabel sesuai ketentuan undang-undang,” kata dia.

Sebelumnya, Kapolres Yahukimo AKBP Heru Hidayanto mengakui adanya laporan terkait penyerangan yang dilakukan KKB terhadap guru kontrak di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dari laporan terungkap insiden itu terjadi Jumat (21/3) sekitar pukul 16.00 WIT, saat KKB melintas dan menyerang dan membunuh seorang guru.

Adapun Minggu, Tim Satgas Koops TNI Habema Kogabwilhan III berhasil mengevakuasi guru yang menjadi korban penyerangan dan pembunuhan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Minggu.

"Evakuasi dilakukan dengan pengamanan ketat mengingat kondisi di Distrik Anggruk masih sangat rawan. Tim kami harus menghadapi medan berat dan potensi gangguan dari kelompok bersenjata, namun berkat koordinasi yang baik, jenazah korban berhasil dibawa ke Bandara Dekai, Kabupaten Yahukimo, untuk proses identifikasi lebih lanjut," kata Komandan Satgas Rajawali II Koops TNI Habema Kogabwilhan III Letnan Kolonel Infanteri Gustiawan dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Evakuasi tersebut dilakukan terhadap satu jenazah guru yang tewas dan enam orang guru korban OPM lainnya yang terluka. Tujuh korban yang dievakuasi tersebut, yakni Rosalina yang ditemukan tewas dengan luka mengenaskan akibat kekerasan, tiga korban guru dengan luka berat, yaitu Vidi, Cosmas, dan Tari; serta tiga korban lainnya mengalami luka ringan, yaitu Vanti, Paskalia, dan Irmawati.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Payung Hukum terkait kenaikan Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru (TKG) bagi guru-guru yang berstatus bukan aparatur sipil negara (Guru Non-ASN) dari Rp 1,5 juta menjadi Rp 2 juta telah terbit.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah menerbitkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Kemendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tunjangan Khusus Guru Bukan Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2025.

Melalui Persesjen tersebut, guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah akan memperoleh tunjangan sebesar Rp 2 juta setiap bulannya.

Nominal ini naik Rp 500.000 dari aturan sebelumnya yang hanya sebesar Rp 1,5 juta.

Kriteria guru yang berhak dapat TPG

Besaran tunjangan tersebut berlaku bagi guru non-ASN penerima TPG dan atau TKG yang belum memiliki SK Inpassing atau penyetaraan.

Sementara bagi guru non-ASN yang telah memiliki SK Inpassing akan memperoleh tunjangan setara gaji pokok PNS.

Guru yang berhak memperoleh TPG dan atau TKG adalah guru non-ASN yang memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik, tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Selain itu juga harus memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG), serta aktif mengajar sesuai dengan sertifikat pendidik yang dimiliki.

Guru yang bersangkutan juga harus memenuhi beban kerja guru sebanyak 24 jam per minggu.

Input dan pembaruan data guru

Guru yang telah memenuhi persyaratan untuk menerima tunjangan wajib menginput dan/atau memperbarui data guru melalui Dapodik secara berkala, dan guru harus memastikan data terinput dengan benar.

Kesalahan dalam penginputan data dan keterlambatan dalam memperbarui data dalam Dapodik akan berakibat tidak lancarnya proses pencairan tunjangan.

Data yang perlu diinput dan/atau diperbarui yakni data terutama mengenai nama lengkap guru, satuan administrasi pangkal, beban kerja, golongan ruang, masa kerja, NUPTK, tanggal lahir, dan status kepegawaian.

Dalam Persesjen itu disebutkan, data guru dalam Dapodik tersebut akan disinkronisasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Tunjangan (SIM-TUN).

Jadwal penyaluran tunjangan guru non-ASN

Selanjutnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) melakukan validasi sebelum dilakukan penerbitan Surat Keputusan Tunjangan Profesi (SKTP) dan Surat Keputusan Tunjangan Khusus (SKTK).

Pembayaran tunjangan guru non-ASN akan dibayarkan tiap triwulan. Berikut rinciannya jadwalnya:

1. Pembayaran triwulan I yang dimulai bulan April.
2. Pembayaran triwulan II yang dimulai bulan Juli.
3. Sedangkan pembayaran Triwulan III dimulai pada bulan Oktober.
4. Pembayaran triwulan IV dimulai pada bulan November.

Hasil validasi dan sinkronisasi data tersebut selanjutnya diserahkan ke pemerintah daerah melalui SIM-TUN (TPG) dan SIM-ANTUM (TKG) untuk divalidasi dan disetujui.

Apabila pemerintah daerah sudah menyetujui, Puslapdik akan menetapkan penerima tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru non-ASN untuk setiap semester melalui penerbitan SKTP dan SKTK.

Berdasarkan SKTP dan SKTK itulah, Puslapdik, membayarkan/penyalurkan tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru Non-ASN setiap tiga bulan (triwulan) langsung ke rekening guru.

Untuk membaca lebih lengkap terkait petunjuk teknik pengelolaan penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus guru non-ASN bisa melalui tautan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menilai penyelesaian kasus yang melibatkan guru lebih mengutamakan ketentuan penilaian kode etik profesi dibanding upaya hukum.

Hal tersebut diungkapkan oleh Maharani Siti Shopia dari Departemen Hukum Pengurus Besar PGRI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Artinya sebagai profesi, guru memiliki kode etik yang diharapkan lebih diunggulkan, lebih didahulukan dibanding dengan upaya panggilan atau sebagai terlapor atau upaya penindakan secara hukum," kata Maharani.

Maharani menyebutkan, pihaknya memasukkan ketentuan terkait Dewan Kehormatan Guru Indonesia ke dalam usulan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Guru. Dewan Kehormatan Guru Indonesia nantinya berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian guru saat bertugas.

"Ini kita juga masukkan sebagai bagian dari upaya awal atau upaya yang kita dahulukan sebelum dilakukan penindakan hukum melalui dewan kehormatan guru Indonesia," tambah Maharani.

PGRI, lanjut Maharani, Dewan Kehormatan Guru Indonesia berpotensi akan berkembang menjadi mahmakah atau komisi guru. Maharani mengatakan, PGRI tak bermaksud untuk membuat sebuah lembaga baru dalam dunia pendidikan Indonesia.

"Tetapi dewan kehormatan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk menilai ada tidaknya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh guru dalam setiap kejadian sebelum menetapkan guru sebagai tersangka atau terlapor," pungkas Maharani.

Dikutip dari laman PGRI Kota Semarang, Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, disiplin organisasi dan etika profesi guru.

Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia, dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian Kode Etik Guru Indonesia.

Keorganisasian Dewan Kehormatan Guru Indonesia merupakan peraturan atau pedoman pelaksanaan yang dijabarkan dari Anggaran Dasar (AD) PGRI BAB XVII pasal 30, dan Anggaran Rumah Tangga (ART) PGRI BAB XXVI pasal 92 tentang Majelis Kehormatan Organisasi dan Kode Etik profesi, dalam rangka penegakan disiplin etik guru.

Diketahui, PGRI mengajukan permintaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Guru kepada Komisi X DPR RI.

RUU Perlindungan Guru dianggap perlu disusun untuk memberikan rasa tenang dan aman bagi guru saat menjalankan tugasnya.

Selain itu, RUU Perlindungan Guru juga bertujuan untuk menerapkan disiplin kepada siswa dan melarang guru menggunakan kekerasan dan tindakan fisik saat mendidik.

Tak hanya itu, RUU Perlindungan Guru juga perlu untuk menjamin keseimbangan hukum dalam kasus yang melibatkan guru saat bertugas mendidik siswa.

Urgensi RUU Perlindungan Guru

Dok. SMP Negeri 7 Muara Kaman, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Suwito, seorang guru di SMP Negeri 7 Muara Kaman, Desa Menamang Kanan, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sedang mengajar murid-muridnya.

Maharani Siti Shopia dari Departemen Hukum Pengurus Besar PGRI menjelaskan ada beberapa urgensi mengapa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar segera disusun.

"Yang pertama tentu kita berharap adanya rasa tenang dan nyaman bagi guru sebagai tenaga pendidik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan adanya ancaman, beberapa kekerasan, dan laporan dari pihak orangtua murid dan lain sebagainya itu membuat guru tidak tenang, merasa ketakutan menjalankan tugas dan kewajibannya," kata Maharani dalam Rapat Dengar Pendapat Umum bersama Komisi X DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Selain itu, Maharani menyebutkan RUU Perlindungan Guru juga diperlukan untuk mencegah kriminalisasi guru saat menjalankan tugas dan kewajibannya. Baginya, guru berfungsi untuk mendidik dan mencerdaskan anak bangsa.

"Selain itu juga RUU ini juga dimaksudkan untuk menerapkan disiplin positif. Artinya pemberian disiplin itu harus diberikan kepada guru kepada konteks disiplin positif. Sehingga ada beberapa larangan yang kita cantumkan dalam RUU ini untuk tidak dilakukan model disiplin dengan melakukan kekerasan dan tindakan fisik yang tidak dimaksudkan untuk mendidik murid," tambah Maharani.

Maharani juga menegaskan urgensi RUU Perlindungan Guru bukan untuk memberikan impunitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru. Ia juga berharap perlindungan guru mencakup keseimbangan penerapan hukum dalam penanganan perkara yang melibatkan guru saat bertugas.

"Seringkali di lapangan ketentuan perlindungan guru ini dibenturkan dengan ketentuan peraturan undang-undang perlindungan anak yang memang sifatnya lex specialis yaitu secara khusus," tambah Maharani.

Kehadiran RUU Perlindungan Guru juga diharapkan bisa memberikan jaminan hukum secara khusus kepada profesi guru. Dengan demikian, profesi guru bisa menjadi profesi yang diminati anak muda bukan lagi profesi yang menyeramkan.

"Sudah kesejahteraan masih diperjuangkan, kemudian juga sekarang mengalami ancaman. Ini yang kita khawatir masa depan profesi guru menjadi profesi yang tak diminati oleh anak muda," ujar Maharani.