Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjelaskan kerugian kliennya dalam gugatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait wanprestasi mobil Esemka. Hal itu menjawab pernyataan tim hukum Jokowi yang mempertanyakan kerugian penggugat.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025), dilansir detikNews.

Arif menyebut kliennya hendak membuka usaha angkutan barang kos dengan mobil Esemka dan memutuskan tidak lanjut berkuliah.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun Aufaa tak berhasil mendapatkan mobil Esemka. Karena itu, Aufaa merasa dirugikan.

"Dengan nggak ada mobil pikap Esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pihak Jokowi Pertanyakan Kerugian Aufaa

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Dia menyebut mobil Esemka diwacanakan tahun 2012 lalu yang artinya usia Aufaa masih 6 tahun.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, Jumat (11/4).

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Irpan juga mengatakan bahwa Jokowi tak mengenal Aufaa. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufaa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Diketahui Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatan melalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Kuasa Hukum Aufaa Luqmana Re A, Arif Sahudi, menjawab pihak Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka. Arif menegaskan Aufaa dirugikan oleh Jokowi sejak masih SMA.

"Kerugian Aufaa itu muncul diawali sejak SMA," kata Arif saat dihubungi, Sabtu (12/4/2025).

Arif mengatakan Aufaa sudah dirugikan karena terlanjut tidak berkuliah untuk membuka usaha angkutan barang kos. Ia menyebut Aufaa memilih pikap Esemka untuk melancarkan usahanya.

"Lulus sengaja tidak kuliah karena ingin belajar jadi pengusaha angkutan barang kos, karena bertempat tinggal di belakang kampus UNS. Dengan niat itu tentu butuh armada yang harga murah agar segera memperoleh keuntungan dan jatuh pilihan ke pick up Esemka," ucapnya.

Namun, Arif mengatakan mobil pikap Esemka itu tidak kunjung ada. Karena itu, Aufaa pun dirugikan imbas ketiadaan mobil Esemka tersebut.

"Dengan nggak ada mobil pikap esemka maka keuntungan dan potensi keuntungan semakin hilang, itulah kerugiangannya," jelasnya.

Arif pun meminta pihak Jokowi untuk belajar dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait bisnis. "Saran saya kuasa hukum sana untuk belajar ke Mas Gibran tentang keuntungan dan kerugian dalam berbisnis," imbuh dia.

Pernyataan Pihak Jokowi

Sebelumnya, Kuasa hukum Jokowi, YB Irpan, mempertanyakan kerugian yang dialami Aufaa terkait mobil Esemka.

"Kalau dia bicara kerugian tentu saja kalau saya memberikan pendapat kan terlalu prematur ya, jadi siapa yang mendalilkan ya dia wajib membuktikan kan begitu. Apakah benar terkait dengan adanya wacana yang selama ini digulirkan mengenai mobil nasional Esemka tersebut, tiba-tiba dia mengalami kerugian kan begitu," kata Irpan ditemui di Sumber, Banjarsari, Solo, seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4).

Irpan mengatakan bahwa mobil Esemka itu diwacanakan saat Aufa masih berusia 6 tahun. Dia menyebut Jokowi memunculkan ide mobil nasional itu tahun 2012.

"Sebab kalau saya melihat dari segi usianya ya ketika mobil Esemka untuk diwacanakan sebagai mobil nasional yang bersangkutan umurnya 6 tahun ya, umurnya 6 tahun itu. Karena 2006 dia lahir, 2012, Pak Jokowi memunculkan ide bagaimana agar mobnas SMK itu bisa diproduksi secara massal, dikurangkan seperti itu," jelasnya.

Selain itu, Irpan mengatakan Jokowi tidak mengenal Aufaa Luqmana Re A. Meskipun, diakuinya, Jokowi mengetahui Aufaa merupakan putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman. Aufa adalah adik dari Almas Tsaqibbirru Re A, penggugat batas usia pancalonan presiden dan wakil presiden ke MK.

"Oh dengan penggugat tidak, tidak mengenal. Jadi tepatnya penggugat itu putranya Pak Boyamin ya, Pak Boyamin," jelasnya.

Sebelumnya, Aufaa Luqmana Re A melayangkan gugatanmelalui Pengadilan Negeri (PN) Solo. Aufaa menuntut ganti rugi wanprestasi sebesar Rp 300 juta karena tak bisa membeli mobil Esemka.

Gugatan itu diajukan secara online dengan nomor pendaftaran online PN SKT-08042025051, Selasa (8/4). Aufaa menggugat Jokowi karena telah memprogramkan Esemka sebagai mobil nasional saat menjabat Presiden.

Kuasa hukum Aufaa, Sigit N Sudibyanto mengatakan, kliennya adalah anak dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Ayahnya dikenal sebagai advokat dan aktivis asal Solo.

"Aufaa adalah anak nomor tiga Mas Boyamin. Adiknya Almas (Tsaqibbirru)," kata Sigit, saat dihubungi detikJateng, Selasa (8/4/2025).

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Prabowo Subianto memberikan penegasan tentang pemberantasan korupsi dalam pemerintahan yang dia pimpin bersama Gibran Rakabuming Raka saat ini. Dia tegaskan tidak ada yang kebal hukum selama dirinya memimpin.

"Tidak ada yang kebal hukum di Republik ini, di bawah Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan Kabinet Merah Putih. Tidak ada yang kebal hukum!" kata Prabowo saat membuka Kongres XVIII Muslimat NU di Jatim Expo Surabaya, Senin (10/2/2025).

Prabowo menegaskan bahwa dirinya bersama Gibran dan Kabinet Merah Putih yang dia pimpin tidak akan ragu-ragu memberantas korupsi di Indonesia. Dia siap melawan siapa pun pihak yang melakukan korupsi.

"Percayalah kami tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kami tidak ragu-ragu. Saya katakan, saya katakan saya siap mati untuk bangsa dan rakyat Indonesia," kata Prabowo

Bukan cuma itu, dia juga menegaskan bahwa dirinya telah memerintahkan kepada KPK, Jaksa Agung, Kapolri untuk menangkap para koruptor dan tidak akan ada jalan damai.

"Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang nggak malu. Mbok ya kembaliin, saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari, ini seratus berapa hari ya? Apa boleh buat ya terpaksa lah, Jaksa Agung, BPKP, Kapolri, KPK, silakan," tegasnya.

Di hadapan para emak-emak Muslimat NU, Prabowo juga menegaskan bahwa saat ini rakyat Indonesia semakin cerdas. Ia menyebut rakyat Indonesia sudah tidak ingin membiarkan kekayaan negara diambil.

"Saudara-saudara, benar saya nangkap di mana-mana rakyat kita sudah tidak mau lagi membiarkan kekayaan rakyat diambil terus. Saya benar-benar merasa mendapat perkuatan hari ini dan hari-hari tiap saat saya turun melihat rakyat di mana-mana dan ke mana-mana menangkap rakyat Indonesia sudah tidak bisa dibohongi lagi," tandasnya.

Video Prabowo Bela Jokowi: Orang Sudah Tak Berkuasa Mau Dijelek-jelekin, Jangan!

Video Prabowo Bela Jokowi: Orang Sudah Tak Berkuasa Mau Dijelek-jelekin, Jangan!

Dalam kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka mengusung visi besar 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045'. Untuk mewujudkan visi tersebut terdapat delapan misi prioritas yang disebut 'Asta Cita'.

Delapan misi Asta Cita meliputi, Hak Asasi Manusia (HAM), pertahanan, infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), hilirisasi dan industrialisasi, ekonomi, politik, hingga toleransi umat beragama. Dari kedelapan misi tersebut Presiden Prabowo juga menaruh fokus pada bidang politik dan demokrasi. Hal tersebut tertuang pada poin misi pertama dan ketujuh.

Misi pertama berbunyi 'Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)'. Sedangkan, pada misi ketujuh berbunyi 'Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba'.

Dari kedua misi Presiden Prabowo tersebut, Pengurus Nahdlatul Ulama (PBNU) sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia berupaya memberikan kontribusi untuk kesejahteraan umat. NU bergandengan tangan dengan pemerintah untuk membangun peradaban umat, salah satunya lewat ranah politik.

Guna memperdalam kajian terhadap implementasi Asta Cita, PBNU akan menggelar Sarasehan Ulama bertajuk 'Asta Cita dalam Perspektif Ulama NU'. Acara ini akan mempertemukan para ulama, cendekiawan, dan pemangku kepentingan guna mendiskusikan delapan prioritas strategis

Dalam acara tersebut, para ulama bakal berdiskusi mengenai manfaat dan tantangan apa yang akan dihadapi untuk mewujudkan misi Asta Cita. Selain itu, ulama akan memberikan kontribusi yang bisa diberikan untuk merealisasikan misi prioritas tersebut.

Terdapat 3 panel diskusi yang akan digelar selama acara berlangsung. Salah satunya ada diskusi yang membahas politik yang bertemakan 'Memperkokoh Ideologi Pancasila dan Menguatkan Sistem Pertahanan Negara Menuju Masyarakat Indonesia yang Adil, Makmur Tanpa Korupsi'.

Diskusi yang dipimpin oleh pengurus LPTNU Prof. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie sebagai moderator itu menghadirkan sejumlah tokoh NU. Diantaranya Alissa Wahid - Ketua PBNU, KH. Afifuddin Muhajir - Wakil Rais Aam PBNU, dan KH. Ulil Absar Abdalla - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Diskusi ini akan membahas pandangan ulama mengenai langkah Presiden Prabowo yang bertekad memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Selain itu, memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Para ulama akan memberikan pandangannya dengan mengaitkan misi Asta Cita dengan kacamata nilai-nilai Islam. Ulama akan mengupas tuntas dari sisi keislaman yang berlandas pada sumber ajaran umat Islam seperti, Al Qur'an, Hadits, ajaran Rasulullah, hingga fiqih.

Acara Sarasehan Ulama yang didukung oleh Bank Syariah Indonesia dan MIND ID ini akan berlangsung pada 4 Februari 2025 di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming di detikcom pada 4 Februari 2025 mulai pukul 13.00 WIB.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto mengucapkan selamat ulang tahun (ultah) kepada Presiden ke-5 RI sekaligus Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri secara langsung. Dia menyebut Prabowo mengirim karangan bunga untuk Megawati.

"Biasanya langsung (ucapan HUT ke Megawati dari Prabowo). Kirim (karangan bunga)," kata Prasetyo saat ditanya apakah Prabowo telah mengucapkan selamat ultah dan mengirim karangan bunga ke Megawati di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Prasetyo mewakili pemerintahan juga menyampaikan ucapan kepada Megawati. Dia mendoakan Megawati selalu sehat.

"Tentu saya secara pribadi, barangkali mewakili pemerintah, ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden, Megawati Soekarnoputri. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan," ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan pemerintah berharap hubungan pemerintahan dengan Megawati terus terjalin dengan baik. Dia berharap dukungan dari Megawati terhadap program-program pemerintahan Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

"Kemudian juga kami berharap pemerintahan ke depan, kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan mencapai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran," ujarnya.

Lalu, apakah ada rencana pertemuan Prabowo dan Megawati?

"Sedang diatur waktunya," kata dia.

Megawati Soekarnoputri lahir pada 23 Januari 1947. Hari ini merupakan ultah ke-78 Megawati.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

Ia berharap Megawati diberikan kesehatan.

"Tentu saya secara pribadi barangkali mewakili pemerintah ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bu Presiden Megawati Soekarnoputri," kata Prasetyo di Lapangan Udara (Lanud) TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Kamis (23/1/2025).

Ia pun berharap pemerintah dan tokoh bangsa terus bergandengan tangan ke depannya.

Pun berharap agar tokoh-tokoh itu, termasuk Megawati, mendukung program-program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Kami berharap pemerintahan ke depan kami masih bersama-sama terus bergandengan tangan, mencapai program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran," tuturnya.

Saat ditanya apakah Prabowo sudah mengucapkan selamat kepada Megawati, Prasetyo mengungkapkan bahwa Kepala Negara biasanya memberi ucapan secara langsung.

Dia juga memastikan Prabowo sudah mengirim karangan bunga ke Megawati.

"Biasanya (Prabowo mengucapkan) langsung. Kirim (karangan bunga)," jelas Prasetyo.

Sebelumnya diberitakan, Megawati Soekarnoputri merayakan ulang tahun ke-78 pada hari ini, Kamis (23/1/2025).

Dalam peringatan ulang tahun Ketua Umum PDI-P yang juga Presiden kelima Republik Indonesia (RI) tersebut, sempat beredar kabar akan ada pertemuan dengan Presiden RI Prabowo Subianto.

Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, hingga Kamis siang belum bisa memastikan apakah pertemuan antara Megawati dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dapat terwujud.

Bertepatan pada hari ini, Presiden RI Prabowo Subianto bertolak ke India dalam rangka memenuhi undangan kenegaraan.

Presiden diagendakan berangkat ke India pada Kamis siang.

Dengan itu, Dasco mengaku belum mengetahui apakah pertemuan antara Megawati dan Prabowo dapat terwujud sebelum penerbangan.

"Saya belum mendapatkan informasi. Saya belum tahu apakah mungkin bertemu. Nanti kalau ini (Megawati dan Prabowo bertemu) pasti kami akan informasikan ke media," ujarnya, dikutip dari Antara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan bahwa pemberantasan kasus suap dan jual beli perkara hukum masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Yang masih menjadi PR itu yang paling parah adalah memberantas suap dan jual beli kasus hukum itu ada di 57,5 persen,” ujar Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti, dalam program Obrolan News Room Kompas.com, Rabu (22/1/2025).

Meski begitu, menurut Rangga, aspek ini memang sudah menjadi yang terendah di dalam beberapa survei Litbang Kompas dua tahun belakangan.

Rendahnya angka dalam aspek ini dinilai menjadi indikator bahwa publik memandang hukum masih bisa diperjualbelikan.

Penilaian ini dinilai relevan jika melihat angka di aspek menjamin perlakuan yang sama oleh aparat hukum kepada semua warga, yang angka kepuasannya cukup rendah, yaitu 67,3 persen.

“Jadi, logikanya, publik melihatnya, kasus hukum bisa diperjualbelikan, kemudian tidak semua orang setara di mata hukum,” kata Rangga.

Rendahnya kepuasan masyarakat dalam kedua aspek ini diduga karena maraknya kasus extra judicial killing atau pembunuhan di luar hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Secara keseluruhan, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9 persen.

Tak hanya itu, tingkat keyakinan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga tinggi, yakni 89,4 persen.

“Kepuasan terhadap kinerja Prabowo-Gibran itu tinggi banget ya, 80,9 persen. Sementara tingkat keyakinan ke depan juga tinggi, 89,4 persen,” kata Manajer Riset Litbang Kompas Ignatius Kristanto, dalam memaparkan survei "Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran" secara virtual, Jumat (17/1/2025).

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dibandingkan aspek lainnya.

Padahal, tren kenaikan di aspek penegakan hukum menjadi yang tertinggi jika dibandingkan dengan aspek lainnya, yakni 72,1 persen.

Sementara di bidang politik keamanan 85,8 persen, kesejahteraan sosial mencapai 83,7 persen, dan ekonomi 74,5 persen.

Survei Litbang Kompas ini dilakukan melalui wawancara tatap muka yang diselenggarakan dari tanggal 4-10 Januari 2025.

Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95 persen dengan “margin of error” penelitian +/- 3,10 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas (PT. Kompas Media Nusantara).

Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa tren penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyatakan bahwa meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, persepsi masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam membangun sistem hukum semakin positif.

"Alhamdulillah, tanpa saya duga ternyata persepsi masyarakat terhadap upaya kita membangun hukum itu cukup tinggi dan tadi juga sempat disinggung dalam pertemuan informal dengan Pak Presiden dan beliau merasa senang ada peningkatan yang cukup tajam dari 50,4 persen ke lebih 70 persen hanya dalam waktu tiga bulan saja," ujarnya saat akan menghadiri sidang paripurna kabinet.

Namun, Yusril juga mencatat masih ada tantangan hukum terkait jual beli kasus hukum dan masalah kesetaraan hukum yang perlu diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan lembaga-lembaga di luar pemerintah, seperti Mahkamah Agung (MA).

Meskipun pemerintah tidak bisa mengintervensi putusan pengadilan, kata Yusril, pemerintah tetap berkomitmen untuk meningkatkan proses penegakan hukum, terutama di bidang hukum pidana yang meliputi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

"Kami tetap akan melakukan peningkatan dan pembenahan proses penegakan hukum dari sisi pemerintah," ujarnya.

Yusril juga menyatakan bahwa meskipun tanggapan masyarakat terhadap kinerjanya cukup positif, dirinya merasa bahwa kerja yang dilakukan masih belum optimal.

"Ya alhamdulillah, ada tanggapan seperti itu, walaupun saya merasa kerja biasa-biasa saja, walaupun terasa belum optimal sebenarnya," ucapnya.

Menjelang 100 hari usia pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Litbang Kompas mengumumkan hasil survei yang menyatakan 80 persen lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintahan Indonesia saat ini.

Dilansir dari Litbang Kompas, tingkat kepuasan publik di bidang hukum, sebesar 72,1 persen menyatakan puas. Di bidang ekonomi sebesar 74,5 persen. Di bidang keamanan dan politik sebesar 85,8 persen, dan bidang kesejahteraan sosisal sebanyak 83,7 persen.

Pewarta: Andi Firdaus, Genta Tenri Mawangi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

Survei Litbang Kompas menunjukkan kepuasan publik terhadap 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka mencapai 80,9%. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra bersyukur atas hal itu.

"Bahwa ada peningkatan yang cukup tajam ya, dari 50 koma sekian ke 74 persen, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penegakan hukum di tanah air kita, pokoknya terhadap persoalan-persoalan hukum pada umumnya. Kami merasa bersyukur, kami semua para menteri yang lain, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi, dan seluruh aparat pemerintah mendapat apresiasi peningkatan kepuasan masyarakat terkait penegakan hukum," kata Yusril di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2025).

Yusril mengatakan Asta Cita yang menjadi visi Prabowo menekankan reformasi di bidang hukum. Menurut Yusril, pemerintah sudah mulai melakukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum hingga melakukan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.

"Kami betul-betul mengambil suatu langkah langkah secara sistematik dan terencana, bukan saja melakukan perbaikan terhadap norma-norma hukum, kemudian juga peningkatan kemampuan dan capacity building dari aparatur penegak hukum kita, tapi juga mengambil suatu langkah-langkah yang law enforcement di tengah-tengah masyarakat," ucapnya.

Yusril mengatakan pemerintah terus melakukan perbaikan di bidang hukum. Meski demikian, katanya, pemerintah tetap tak bisa melakukan intervensi jika persoalan hukum itu terkait dengan putusan pengadilan.

"Walaupun tentu pemerintah tidak sendiri, kadang-kadang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan pemerintah pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena pengadilan itu lembaga yang independen, pemerintah tak bisa mengintervensi putusan pengadilan. Walaupun kami bisa melakukan koordinasi, misalnya percepatan tentang minutasi atau putusan pengadilan dan lain sebagainya, suatu proses yang sudah diputus di masyarakat dapat dilakukan koordinasi," ucapnya.

Dia juga mengatakan ada lembaga penegak hukum independen seperti KPK. Dia mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstitusi penegak hukum.

"Seperti hari ini, kami mengundang Kejaksaan Agung, kami mengundang juga Kapolri, yang diwakili oleh Bareskrim, jadi langkah seperti penanganan pinjol atau pinjaman daring ini pun kami mengkoordinasikan," ujarnya.

Sebelumnya, kinerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo-Gibran dinilai positif di mata masyarakat. Berdasarkan survei, sebanyak 80,9% publik menyatakan puas.

Survei itu dilakukan oleh Litbang Kompas yang dirilis, Senin (20/1). Survei periodik ini dilakukan dengan wawancara tatap muka pada 4-10 Januari 2025. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Tingkat kepercayaan 95%, margin of error plus minus 3,10%. Penarikan sampel dilakukan secara acak sederhana.

Adapun rincian kinerja 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran yang dirilis Litbang Kompas sebanyak 80,9% responden mengaku puas dan 19,1% tidak puas.

Berikut derajat kepuasan terhadap 100 hari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran berdasarkan status sosial ekonomi responden:

- 84,7% kalangan bawah mengaku puas dan 15,3% tidak puas
- 81,4% kalangan menengah bawah mengaku puas dan 18,6% tidak puas
- 75,3% kalangan menengah atas mengaku puas dan 24,7% tidak puas
- 67,9% kalangan atas mengaku puas dan 32,1% tidak puas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai, pada 100 hari pertama, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya menilai, pemerintah justru berupaya untuk memutihkan kejahatan HAM yang pernah terjadi.

"Dalam 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran, rezim baru nampaknya belum menunjukkan komitmen nyata untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat HAM masa lalu. Sebaliknya, terlihat indikasi kuat bahwa rezim pemerintahan Prabowo-Gibran berupaya untuk melakukan pemutihan terhadap kejahatan yang pernah terjadi," kata Dimas di Kantor Kontras, Jakarta, Senin (20/1/2025).

Dimas lantas mencontohkan gelagat pemerintah yang dianggap berupaya melakukan pemutihan terhadap berbagai kejahatan HAM masa lalu.

Semisal, pernyataan kontroversial Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut tidak perlu melihat ke masa lalu ketika ditanya soal penyelesaian pelanggaran HAM.

Menurut Kontras, pernyataan itu bermasalah karena pelanggaran berat HAM merupakan tindak pidana berupa kejahatan luar biasa yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Dimas menyebutkan, Komnas HAM juga sudah melakukan penyelidikan pro-yustisia untuk kasus-kasus tersebut, artinya proses hukumnya tengah berlangsung.

"Tidak ada pihak manapun yang lantas memiliki wewenang untuk mengintervensi proses tersebut, terlebih lagi menentukan apa langkah penuntasan yang akan diambil, termasuk presiden sekalipun," kata Dimas.

Kontras turut menyoroti kehadiran kementerian yang secara spesifik mengurus bidang HAM, tetapi tidak menjadi angin segar bagi penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu.

Ia berkaca pada beberapa pernyataan Menteri HAM Natalius Pigai yang dinilai tidak pernah menyebut apa pun perihal penuntasan pelanggaran berat HAM masa lalu sebagai salah satu program.

"Program dan rencana kerja yang ia sampaikan justru merupakan hal-hal yang tidak menyentuh substansi sesungguhnya dari HAM. Pigai mengabaikan beban yang terus-menerus dipikul Indonesia, yaitu penuntasan kejahatan HAM yang terjadi pada masa Orde Baru, sebagai bentuk penegakan HAM yang sesungguhnya," tutur Dimas.

Poin terakhir, Kontras melihat tidak seriusnya pemerintah menuntaskan penyelesaian pelanggaran berat HAM masa lalu tecermin saat peringatan Hari HAM 2024, Desember lalu.

Peringatan Hari HAM 2024 yang seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk merefleksikan penegakan HAM di Indonesia, terutama keadilan bagi korban pelanggaran berat HAM, justru membawa kabar buruk.

Sebab, pada momen tersebut, Yusril dan Komnas HAM menyampaikan akan menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu melalui mekanisme rekonsiliasi.

Kontras menilai wacana itu tidak berdasar sebab sangat berbahaya bagi keadilan dan akuntabilitas negara, serta berpotensi mempertebal dinding impunitas.

"Negara harus melakukan pengungkapan kebenaran, pertanggungjawaban pidana dari pelaku, pemulihan korban, dan reformasi institusi secara bersama-sama dan berdampingan. Kami menduga wacana penuntasan melalui KKR tidak lebih dari upaya negara untuk lari dari tanggung jawabnya dan kembali melindungi pelaku kejahatan HAM," kata Dimas.

Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengultimatum jajarannya untuk serius bekerja dan tak menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan. Dia mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto saat Rapat Kabinet perihal mencopot pejabat yang tak bekerja serius dan tak sepenuh hati mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa dan negara.

"Dalam Rapat Kabinet Paripurna beberapa waktu lalu, Bapak Presiden telah memerintahkan, 'Para Menteri sekarang agar lebih berani dan tidak ragu-ragu memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu bila Saudara tidak puas dengan pejabat di bawah Anda, laporkan, maka akan segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa, negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang mencopot segera, suruh tinggal di rumah saja daripada bikin susah kita'," ujar Agus menirukan ucapan Presiden Prabowo, kepada jajaran petinggi Kementerian Imipas ketika melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025).

Menteri Agus menekankan dirinya tak bangga bila memberi sanksi pencopotan pada jajaran. Namun dia menegaskan tak sungkan-sungkan memberi efek jera bagi pelanggar, bahkan jika harus mengambil langkah hukum hingga ke ranah pidana.

"Saya tidak bangga mencopot para pejabat di lingkup UPT yang melakukan pelanggaran. Namun jangan paksa saya melakukan tindakan lebih dari itu. Jika memang terbukti dan sangat diperlukan untuk memberikan efek jera, saya tidak segan-segan untuk mempidanakan yang bersangkutan," tegas dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Menteri Agus lalu mengungkapkan evaluasi kinerja jajarannya selama 3 bulan terakhir, atau sejak dirinya dilantik menjadi pucuk pimpinan Kementerian Imipas, di mana masih ditemukan pejabat di tingkat UPT yang tak serius menjalankan program kerja kementerian. Bahkan, lanjutnya, masih ditemukan pejabat yang menyalahgunakan wewenang.

"Perlu saya sampaikan bahwa selama kurang lebih tiga bulan program ini berjalan, berbagai upaya sudah kita lakukan. Namun masih ditemukan beberapa pejabat administrasi di tingkat Unit Pelaksana Teknis baik di lingkungan Imigrasi maupun Pemasyarakatan yang tidak serius melaksanakan program, dan melakukan beberapa pelanggaran seperti menyalahgunaan wewenang untuk mencari keuntungan pribadi," ungkap dia.

Lebih lanjut, Menteri Agus memberi contoh pelanggaran yang ia maksud semisal terkait penegakan hukum di Imigrasi. Kemudian masih adanya ponsel dan narkoba di lembaga permasyarakatan (lapas) atau rumah tahanan (rutan).

"Dalam proses penegakan hukum di bidang keimigrasian, dan masih adanya peredaran barang yang dilarang seperti handphone dan narkoba di lapas/rutan. Bahkan temuan terkahir terdapat peredaran narkoba yang bukan hanya dikendalikan oleh oknum warga binaan dari dalam lapas, bahkan narkoba tersebut berasal dari dalam lapas/rutan," urai dia.

Tindak Lanjut Asta Cita Presiden

Menteri Agus menyampaikan kinerja yang tak serius akan menghambat peran Kementeriam Imipas dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Oleh sebab itu, seluruh pejabat Kementerian Imipas diharapkan benar-benar mengawasi dan sesering mungkin mengevaluasi kinerjanya.

"Menindaklanjuti Asta Cita Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto, saya selaku Menteri Imigrasi dan Pemasyaratan telah menetapkan 13 Program Akselerasi dan 5 Perintah Harian ditiap-tiap Direktorat Jenderal. Di mana program tersebut secara bertahap telah dilaksanakan. Saya meminta kepada para pejabat yang baru saja dilantik untuk benar-benar melakukan pengawasan dan evaluasi dalam pelaksanaannya," ujar Menteri Agus.

Agus mewanti-wanti agar penggunaan anggaran berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. "Selain itu, perlu kita ingat bahwa anggaran yang membiayai seluruh kegiatan kita adalah uang rakyat. Jadi penggunaannya harus berorientasi untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat," kata dia.

Foto: Menteri Imipas Agus Andrianto melantik sejumlah Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Imipas, Kamis (9/1/2025). (dok. istimewa)

Ia juga berharap Pimpinan Tinggi Madya tancap gas dalam mengimplementasikan program kerja yang telah dicanangkan. Tujuannya agar terjadi pembenahan kualitas kinerja serta budaya kerja. Jika hal tersebut dilakukan maka Kementerian Imipas dapat berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

"Harapan saya pejabat yang dilantik pada hari ini dapat segera mengimplementasikan seluruh kebijakan dan program kerja yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kualitas kinerja dan budaya (culture) kerja, baik di bidang operasional maupun pembinaan, dalam rangka turut berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas 2045," tutur dia.

Lebih lanjut ia mengingatkan Kementerian Imipas dibentuk oleh Presiden Prabowo, dan merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih. Oleh sebab itu segala kebijakan Kementerian Imipas dan jajaran harus mendelegasikan cita-cita Pemerintahan Presiden Prabowo.

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari Kabinet Merah Putih dan perlu kita sadari bahwa segala kewenangan yang kita miliki ini merupakan pendelegasian yang diberikan Bapak Presiden. Oleh karena itu, kita dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terbaik sesuai tugas, fungsi dan peran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan demi mendukung tujuan Bapak Presiden," imbuh Menteri Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan layanan pengaduan “Lapor Mas Wapres” yang diinisiasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka selaras dengan semangat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kalau bentuknya ya dari Pak Wapres, tapi bahwa semangatnya, komitmennya, itu menjadi semangat kita bersama-sama,” ucap Pras di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Pras menyebutkan, Prabowo memang ingin menciptakan birokrasi yang tidak rumit dan meninggalkan nilai-nilai feodal.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, layanan "Lapor Mas Wapres" punya semangat yang sama karena bakal merespons keluhan masyarakat dengan cepat.

“Seluruh mekanisme kita coba jajaki melalui struktur kementerian, kita mempererat komunikasi sebagaimana beliau (Prabowo) sampaikan kita mesti meninggalkan hal-hal yang feodal dan birokratis itu,” kata Pras.

“Karena beban masalah masyarakat tidak direspon dengan cepat. Saya kira semangatnya bagus sekali,” ujar dia.

Pras menyebutkan, Prabowo memang belum memberikan masukan terhadap layanan tersebut.

Namun, Prabowo tidak keberatan dengan langkah yang ditempuh Gibran karena sesuai dengan misi pemerintah yang ingin dekat dengan masyarakat.

“Kalau secara langsung tidak (ada masukan) ya, tapi bagi kami itu semangat yang baik. Pemerintah ini ingin mendengarkan semua, membuka sekat-sekat komunikasi pemerintah dengan masyarakat secara langsung,” kata Pras.

Layanan pengaduan "Lapor Mas Wapres" telah dibuka di Istana Wakil Presiden sejak Senin (11/11/2024).

Lewat layanan tersebut, masyarakat dapat mengadukan langsung permasalahan-permasalahan yang mereka alami.

Selain datang langsung ke Istana Wakil Presiden, masyarakat juga dapat melapor lewat WhatsApp di nomor 08111- 704-2207.