Para mafia akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) telah ditangkap. Kini, 'tiga serangkai' mafia akses judol ini telah bersatu di tahanan.

Polda Metro Jaya mengungkap awal mula kasus mafia buka akses judi online (judol) yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada 7 November lalu. Kasus terungkap saat pihak kepolisian menyelidiki website judi online bernama Sultan Menang.

"Perlu kami sampaikan bahwa kasus ini berawal dari pengungkapan terkait perjudian online dengan website yang bernama Sultan Menang," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra, Kamis (7/11/2024).

Saat itu penyelidikan berkembang hingga terungkap 'kantor satelit' pegawai Komdigi yang terlibat judi online di kawasan Galaxy, Kota Bekasi. Mulanya kantor tersebut berlokasi di kawasan Tomang, Jakarta Barat, tapi berpindah ke Bekasi.

Kantor tersebut dikelola oleh tiga tersangka utama, yakni AJ, AK, dan A. Total ada 12 karyawan yang bekerja di sana, dengan rincian 8 orang bekerja sebagai operator dan 4 orang lainnya sebagai admin.

Modus Mafia Judol

Para pekerja tersebut diminta untuk mengumpulkan daftar website yang terindikasi judi online. Website tersebut kemudian difilter oleh tersangka AJ melalui akun Telegram.

"Kemudian, daftar ataupun list web judi online yang telah dikumpulkan difilter oleh saudara AJ dengan menggunakan akun Telegram milik AK agar website yang telah menyetorkan uang," ujarnya.

Setelah itu, para tersangka meminta sejumlah uang kepada pemilik website setiap dua minggu sekali. Duit tersebut sebagai imbalan agar website judol milik mereka tidak diblokir. Wira menyebut website yang tidak menyetorkan uang akan langsung diblokir oleh Komdigi.

"Uang tersebut sudah disetor setiap dua minggu sekali akan dikeluarkan dari list tersebut. Setelah list website yang sudah dibersihkan maka AK akan mengirim daftar web ataupun list web judi online tersebut kepada tersangka R untuk dilakukan pemblokiran," jelasnya.

Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':

[Gambas:Video 20detik]

Tiga Serangkai Mafia Judol

Kali ini, satu tersangka berinisial A alias M ditangkap tim Subdit Jatantras Ditreskrimum Polda Metro di Yogyakarta.

"Satu orang DPO berinisial A alias M berhasil ditangkap," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Selasa (19/11/2024).

Tersangka ditangkap pada Minggu (17/11) pukul 03.00 WIB di apartemen kawasan Sariharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Dengan ditangkapnya A, total kini 23 orang sudah diringkus.

"Dengan demikian total tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 23 orang tersangka," ujarnya.

Tiga serangkai pun telah ditangkap. A merupakan kepingan terakhir dari segitiga ini.

"Tersangka A alias M ini merupakan puzzle terakhir kepingan segitiga. Sebelumnya, tersangka yang sudah ditangkap A dan AK, terakhir ini A alias M," Ade Ary.

Ade Ary mengatakan A, AK, dan A alias M bertugas mengumpulkan website yang terindikasi judi online dan mengumpulkan uang setoran dari mereka. Selain itu, ketiga serangkai tersebut menjadi pengatur operasionalisasi yang dilakukan seluruh tersangka yang terlibat.

"Dalam satu kelompok, karena mereka bertiga ini, peran mereka pertama mengumpulkan website judi online. Kedua mengumpulkan uang setoran. Ketiga memverifikasi website judi online agar tidak terblokir. Keempat mereka berperan sebagai pengatur operasionalisasi kejahatan yang dilakukan seluruh tersangka," jelasnya.

Ade menyebutkan pihaknya turut menyita uang tunai Rp 16 miliar dari tangan A. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus tersebut.

"Tentunya kami masih terus melakukan penyidikan secara intensif, sebagaimana komitmen kami untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Komdigi, bandar dan pihak-pihak lainnya dengan menerapkan pidana perjudian, serta TPPU untuk menyita aset para tersangka dan mengembalikannya kepada negara," imbuhnya.

Kini ketiga tersangka 'tiga serangkai' kasus mafia judol ini telah bersatu di penjara.

Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':

[Gambas:Video 20detik]

Pendalaman Kasus

A adalah suami tersangka D, yang telah ditangkap sebelumnya. Ade Ary mengatakan tim Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah menyita barang bukti dari pasangan suami istri (pasutri), tersangka A dan D ini.

Hingga kini pihak kepolisian masih melakukan serangkaian pendalaman terkait kasus tersebut. Para tersangka yang terlibat akan dijerat dengan hukuman pidana perjudian hingga pencucian uang.

"Tentunya kami masih terus melakukan penyidikan secara intensif, sebagaimana komitmen kami untuk mengusut tuntas seluruh pihak yang terlibat, baik dari sisi oknum internal Komdigi, bandar dan pihak-pihak lainnya dengan menerapkan pidana perjudian, serta TPPU untuk menyita aset para tersangka dan mengembalikannya kepada negara," jelasnya.

Simak juga Video 'Meta jadi Medsos dengan Konten Judol Terbanyak yang Disikat Komdigi':

[Gambas:Video 20detik]

Mantan pegawai Rutan KPK, Ramadhan Ubaidillah, mengatakan dirinya takut menolak duit pungutan liar (Pungli) dari para tahanan. Dia menyebut tahanan di KPK bukan orang biasa.

Hal itu disampaikan Ramadhan dalam sidang kasus dugaan pungli Rutan KPK di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024). Ramadhan mengaku awalnya tak mau menerima apapun dari para tahanan.

Namun, katanya, sikap itu berubah saat salah satu tahanan mengetahui jumlah anak dan alamatnya. Dia mengaku takut karena hal itu.

"Saya dari awal saya nggak mau terima tapi sudah saya sampaikan di BAP dalam beberapa bentuk intervensi dari tahanan, dari yang awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji 3 kali lipat, terus juga tiba-tiba di kemudian hari tiba-tiba seorang tahanan bisa menyebutkan saya punya anak dua, saya tinggal di mana," kata Ramadhan saat diperiksa sebagai terdakwa.

Jaksa pun bertanya dari mana tahanan tersebut mengetahui jumlah anak dan alamat rumah Ramadhan. Ramadhan pun mengaku heran karena tak pernah memberi tahu tahanan soal keluarganya.

"Kok bisa tahu itu tahanan, saudara punya anak dua, kemudian tinggal di daerah mana?" tanya jaksa.

"Itu dia, saat itu saya nanya ke senior saya kan, ini tahu dari mana? Sedangkan saya ingat banget, atensi dari Pak Deden (mantan Plt Karutan KPK) ketika saya pertama kali menghadap Karutan, Pak Deden bilang, 'Kamu haram menerima ini-itu, ini-itu, terus jangan terlalu akrab dengan tahanan'. Bila dari situ saya membatasi diri saya ketika ada yang menanyakan 'rumahnya di mana, tinggal di mana, terus anak kamu berapa' saya nggak akan pernah menjawab," ucapnya.

Dia mengaku sempat bertanya ke seniornya mengapa tahanan bisa tahu soal keluarganya. Dia mengatakan seniornya kemudian bercerita bahwa tahanan di Rutan KPK bukan orang sembarangan.

"Tiba-tiba ada seorang tahanan bisa sebut anak saya dua, saya tinggal di mana, itu dari kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'Mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," ujar Ramadhan.

"Dari situ saya merasa bahwa wah, mungkin ya Pak, izin kalau saya seorang laki-laki kalau buat diri saya sendiri saya nggak akan takut, tapi ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus pikir seribu, seribu kali untuk melawan seperti itu," tambahnya.

Jaksa menanyakan alasan Ramadhan bersedia menjadi 'Lurah' yang merupakan istilah untuk petugas Rutan KPK yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui 'korting'. Ubai mengaku hanya mengikuti perintah.

"Kalau jadi 'Lurah' sendiri kebetulan saksinya ada di sini Bang Harlan (Suharlan) sebagai senior saya, jadi ketika saya disuruh menggantikan Bang Harlan, saat itu Bang Harlan itu disuruh setop oleh Hengki," jawab Ramadhan.

Dia kemudian menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya. Dia menyesal telah mencoreng nama baik KPK.

"Di sini pertama-tama saya mau minta maaf kepada instansi di sini adalah KPK atas apa yang sudah saya lakukan sebagai insan KPK karena sudah mencoreng nama baik KPK sendiri. Lalu saya mau minta maaf juga ke keluarga saya karena membuat mereka berada di posisi seperti ini, di mana istri saya harus berjuang untuk mencari nafkah untuk ketiga anak saya. Lalu, saya yang pasti sangat-sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan," ujar Ramadhan.

Ramadhan mengatakan dirinya menerima Rp 135,5 juta dari pungli itu. Namun, dia tak menjelaskan detail uang itu diterima sejak kapan.

"Kalau saya sendiri tidak pernah mencatat, namun di dakwaan itu sekitar Rp 135,5 juta," jawab Ubaidillah.

Eks Plt Karutan KPK Kini Nyesal Terima Pungli

Mantan Plt Karutan KPK, Deden Rochendi, sempat mengaku menyesal cuma menerima Rp 10 juta per bulan dari pungli yang jumlahnya ternyata besar. Kini, Deden mengaku menyesal menerima pungli dan menyatakan berupaya mengembalikan duit yang diterimanya.

"Kalau di dakwaan saudara, kami hitung, berdasarkan rekap itu, Saudara menerima uang lebih kurang Rp 399.500.000 (Rp 399,5 juta)?" tanya jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

"Sekali lagi saya nggak ngitung, Bapak," jawab Deden, yang juga diperiksa sebagai terdakwa kasus dugaan pungli di Rutan KPK.

"Apakah Saudara punya iktikad baik untuk mengembalikan uang-uang yang saudara terima?" tanya jaksa.

"Saya punya iktikad baik, saya sangat menyesal, saya akan berusaha untuk mengembalikan," jawab Deden.

Lihat Video: KPK Tahan 15 Tersangka Kasus Pungli Rutan, Salah Satunya Karutan

[Gambas:Video 20detik]

Deden mengatakan sudah mengembalikan Rp 2,5 juta ke rekening penampungan KPK. Dia mengaku berusaha mengembalikan semua duit pungli yang diterimanya.

"Yang tadi baru jadi barang bukti Rp 2 juta, Pak, tapi istri, satu hari sebelum di P21 itu, transfer lagi Rp 500 ribu. Saya bisa, izin, Pak Jaksa, Yang Mulia, terganjal ekonomi," jawab Deden.

Dia lalu mengaku menyesal dan ingin menangis. Dia juga curhat soal tanggungan keluarganya.

"Saudara menyesal dengan perbuatan Saudara?" tanya jaksa.

"Sangat sangat menyesal, Pak, kalau boleh menangis, saya nangis, Pak," jawab Deden.

Terdakwa lainnya, Muhammad Abduh, juga mengaku menerima duit pungli dari para tahanan di Rutan KPK. Duit yang diterima mencapai Rp 94 juta.

"Keterangan saksi-saksi yang lain, dihubungkan dengan barang bukti yang milik Saudara disita total keseluruhan itu sesuai juga dengan surat dakwaan itu Rp 94,5 juta?" tanya jaksa.

"Betul," jawab Abduh.

"Jadi di situ Saudara nerima sejak November 2019 sampai Mei 2023?" tanya jaksa.

"Betul, Pak Jaksa," jawab Abduh.

Abduh mengatakan dirinya akan berusaha mengembalikan duit yang pernah diterimanya meski masih memiliki pinjaman di bank. Dia mengatakan sudah mengembalikan Rp 550 ribu ke rekening penampungan KPK.

"Seingat saya, istri saya baru mengembalikan sebesar Rp 550 ribu," jawab Abduh.

"Artinya, Saudara tetap?" timpal jaksa.

"Saya tetap berupaya untuk mengembalikan Pak Jaksa," jawab Abduh.

Abduh juga mengaku menyesal telah menerima pungli dari para tahanan dan berdalih hanya mengikuti perintah atasannya. Dia menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya.

"Yang pertama, saya mohon maaf atas perbuatan saya kepada lembaga, dalam hal ini kepada KPK. Kemudian, saya mohon maaf kepada seluruh insan KPK atas kejadian ini mencoreng nama baik KPK. Saya sangat menyesal atas perbuatan saya," kata Abduh.

"Selanjutnya, yang saya ingin sampaikan, saya hanya berada di level paling bawah di rutan itu, kemudian saya hanya menjalankan perintah yang sudah sampaikan," tambahnya.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara, tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Lihat Video: KPK Tahan 15 Tersangka Kasus Pungli Rutan, Salah Satunya Karutan

[Gambas:Video 20detik]

Terdakwa kasus pungutan liar (pungli) di Rutan KPK, Ramadhan Ubaidillah, mengaku awalnya tak mau menerima duit dari para tahanan. Namun, dia mengaku takut hingga akhirnya ikut menerima duit usai ada tahanan yang mendadak menyebut jumlah anak dan alamatnya.

"Saya dari awal saya nggak mau terima tapi sudah saya sampaikan di BAP dalam beberapa bentuk intervensi dari tahanan, dari yang awalnya tiba-tiba mereka nawarin saya mau digaji 3 kali lipat, terus juga tiba-tiba di kemudian hari tiba-tiba seorang tahanan bisa menyebutkan saya punya anak dua, saya tinggal di mana," kata Ramadhan Ubaidillah saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).

Ramadhan mengaku heran karena ada tahanan yang mengetahui identitas keluarganya tersebut. Dia mengatakan seniornya di Rutan KPK menyebut para tahanan KPK bukan orang sembarangan.

"Kok bisa tahu itu tahanan, saudara punya anak dua, kemudian tinggal di daerah mana?" tanya jaksa.

"Itu dia, saat itu saya nanya ke senior saya kan, ini tahu dari mana? Sedangkan saya ingat banget, atensi dari Pak Deden (mantan Plt Karutan KPK) ketika saya pertama kali menghadap Karutan, Pak Deden bilang, 'Kamu haram menerima ini-itu, ini-itu, terus jangan terlalu akrab dengan tahanan'. Bila dari situ saya membatasi diri saya ketika ada yang menanyakan 'rumahnya di mana, tinggal di mana, terus anak kamu berapa' saya nggak akan pernah menjawab. Tiba-tiba ada seorang tahanan bisa sebut anak saya dua, saya tinggal di mana, itu dari kalau menurut senior-senior saya, mereka bilang 'Mereka itu bukan orang sembarangan, walaupun mereka di dalam, di luar orangnya banyak'," ujar Ramadhan.

"Dari situ saya merasa bahwa wah, mungkin ya Pak, izin kalau saya seorang laki-laki kalau buat diri saya sendiri saya nggak akan takut, tapi ketika sudah berbicara soal keluarga, itu saya harus pikir seribu, seribu kali untuk melawan seperti itu," tambahnya.

Jaksa lalu menanyakan alasan Ramadhan bersedia menjadi 'Lurah', yakni petugas Rutan KPK yang bertugas mengumpulkan duit pungli dari para tahanan melalui 'korting'. Ubai mengaku hanya mengikuti perintah.

"Kalau jadi 'Lurah' sendiri kebetulan saksinya ada di sini Bang Harlan (Suharlan) sebagai senior saya, jadi ketika saya disuruh menggantikan Bang Harlan, saat itu Bang Harlan itu disuruh setop oleh Hengki," jawab Ramadhan.

Dia menyampaikan permintaan maaf ke KPK atas perbuatannya. Dia menyesal telah mencoreng nama baik KPK dan membawa keluarganya dalam situasi ini.

"Di sini pertama-tama saya mau minta maaf kepada instansi di sini adalah KPK atas apa yang sudah saya lakukan sebagai insan KPK karena sudah mencoreng nama baik KPK sendiri. Lalu saya mau minta maaf juga ke keluarga saya karena membuat mereka berada di posisi seperti ini, di mana istri saya harus berjuang untuk mencari nafkah untuk ketiga anak saya. Lalu, saya yang pasti sangat-sangat menyesal atas apa yang sudah saya lakukan," ujar Ramadhan.

Ramadhan mengaku menerima duit pungli senilai Rp 135,5 juta. "Kalau saya sendiri tidak pernah mencatat, namun di dakwaan itu sekitar Rp 135,5 juta," jawab Ubaidillah.

Seperti diketahui, sebanyak 15 mantan pegawai KPK didakwa melakukan pungli di lingkungan Rutan KPK. Praktik pungli terhadap para narapidana di Rutan KPK itu disebut mencapai Rp 6,3 miliar.

Perbuatan itu dilakukan pada Mei 2019 hingga Mei 2023 terhadap para narapidana di lingkungan Rutan KPK. Para tahanan yang menyetor duit mendapat fasilitas tambahan seperti boleh memakai HP dan lainnya. Sementara tahanan yang tak membayar akan dikucilkan dan mendapat pekerjaan lebih banyak.

Simak Video: KPK Bakal Jerat Pelaku Intelektual Kasus Pungli Rutan

[Gambas:Video 20detik]

Gembong narkoba Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas bersama enam tahanan dan narapidana (napi) lainnya melarikan diri dari Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat. Mereka melarikan diri lewat gorong-gorong setelah menjebol terali sel besi.

Murtala cs diketahui kabur pada Selasa, 12 November 2024, pagi. Ketujuh orang tahanan dan napi tersebut diketahui kabur saat apel pergantian petugas.

Gorong-gorong yang menjadi jalan kabur Murtala cs itu berada di batas tembok Rutan Salemba, Jalan Percetakan Negara, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Gorong-gorong itu berdekatan dengan perumahan warga.

Murtala cs memotong besi gorong-gorong tersebut sampai akhirnya berhasil lolos. Saat ini, gorong-gorong itu kini sudah dipasangi besi kembali.

Para tahanan dan napi tersebut kabur pada Selasa (12/11) dini hari. Selain Murtala, enam orang lainnya juga kabur, yakni Meri Janwar bin Zainal Abidin (39), Maulana bin Sulaiman (29), Wahyudin bin Tamrin (47), Annas Alkarim bin Rusli (22), Agus Salim bin Nurdin (27), dan Jamaludin bin Ibrahim (29).

Lantas bagaimana Murtala cs bisa melarikan diri? Berikut informasinya, dirangkum detikcom, Jumat (15/11/2024).

Ini gorong-gorong yang jadi jalan Murtala cs kabur dari Rutan Salemba (Foto: 20detik)

Sel Terkunci dari Dalam

Dilansir Antara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan menjelaskan ketujuh tahanan dan napi ini diketahui kabur saat Rutan Salemba tengah melakukan serah terima jaga antara regu jaga malam dan yang akan bertugas di pagi hari.

Setelah apel berlangsung, petugas rutan melakukan pengecekan dan perhitungan dari kamar ke kamar. Lalu, terdapat kamar yang ditemukan dalam keadaan pintu terkunci dari dalam.

Petugas rutan kemudian mendobrak pintu dan menemukan terali kamar dekat kamar mandi sudah dalam kondisi terpotong (terbuka). Namun petugas tidak menemukan alat yang diduga dipakai untuk memotong terali tersebut, kecuali adanya sandal, pakaian, dan topi.

Kabur Lewat Gorong-gorong

Lalu, tujuh orang ini juga melarikan diri lewat gorong-gorong menggunakan alat bantu lain. Saat ini pencarian terhadap ketujuh orang ini masih terus dilakukan petugas Rutan Salemba berkoordinasi dengan pihak kepolisian.

Saat ini pengejaran terhadap ketujuh orang tahanan dan napi tersebut masih terus dilakukan. Tonny meminta masyarakat yang mengetahui keberadaan tahanan dan narapidana ini untuk melapor.

Pengejaran Murtala cs

Pihak Rutan Salemba berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengejar Murtala cs yang melarikan diri dari sel. Pihak rutan juga tengah mendalami proses pelarian Murtala cs ini.

"Kami telusuri modus, waktu, tempat pelariannya. Dan yang sudah kita lakukan meminta bantuan ke kepolisian dan memberitahukan ke kejaksaan dan pengadilan yang sedang memproses perkara yang bersangkutan. Kita bersurat ke Polda Aceh dan Polda Jabar," jelas Tonny, dilansir Antara, Kamis (14/11).

[Gambas:Instagram]

Simak Video 'Sederet Fakta Kaburnya Gembong Narkoba Murtala cs dari Rutan Salemba':

[Gambas:Video 20detik]

Pengunjung Diperketat

Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, mengevaluasi pengamanan setelah kaburnya gembong narkoba Murtala cs dari tahanan. Pengawasan terhadap pengunjung ditingkatkan.

"Pelayanan kunjungan, pelayanan proses persidangan, dan proses yang lain tetap dilayani. Cuma pengawasannya sedikit kita tingkatkan," kata Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan, dilansir Antara, Kamis (14/11).

Tonny menyebutkan Rutan Salemba juga akan melakukan evaluasi pada area-area yang bisa dilewati orang. Hal ini demi mencegah terulangnya kaburnya tahanan dan narapidana (napi).

"Jadi mungkin ini akan kami evaluasi dulu, baik itu untuk pengunjung, baik itu untuk area yang akan bisa dilewati orang, itu juga akan ada pembatasan untuk sementara ini," ujar Tonny.

Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Tonny Nainggolan saat jumpa pers di Lapas Kelas I Cipinang, Jakarta Timur, Senin (1/7/2024). (ANTARA/Syaiful Hakim)

CCTV Tak Aktif Saat Murtala cs Kabur

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya mengatakan banyak closed circuit television (CCTV) atau kamera pengawas yang tidak aktif saat kaburnya tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba, Jakarta. Saat inspeksi mendadak (sidak), Willy mendapatkan informasi bahwa CCTV di sejumlah titik banyak yang mati saat malam kaburnya Murtala dkk.

"Kami mendapat laporan, beberapa CCTV itu tidak aktif, apalagi di bagian belakang tempat kaburnya tahanan," kata Willy usai melakukan sidak di Rutan Salemba, Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (14/11).

Willy menerangkan bahwa lokasi kaburnya tahanan pada beberapa hari yang lalu merupakan tempat atau titik buta (blank spot) yang tidak terpantau kamera pengawas sehingga bisa dengan mudah kabur.

"Saat kami datang tadi dan sempat masuk ke dalam, ternyata area itu sudah diperbaiki setelah diproses BAP oleh polisi dengan BNN juga," ujar dia.

Willy bersama anggota Dewan yang lain juga mempertanyakan terkait dengan status tujuh tahanan yang kabur itu. Ternyata, lanjut Willy, tiga dari total tujuh yang kabur merupakan narapidana atau napi dan sisanya berstatus tahanan.

"Kami masih mengecek dan menunggu jawaban tertulis, mengapa bisa ada napi dan tahanan berada dalam satu sel yang sama dan sejak kapan?" kata Willy yang didampingi oleh pejabat utama rutan dan lainnya.

Simak Video 'Sederet Fakta Kaburnya Gembong Narkoba Murtala cs dari Rutan Salemba':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan pihaknya telah menyiapkan satuan kerja untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, menurut dia, orang-orang di satker itu belum diisi karena Presiden Prabowo Subianto belum menunjuk Wantimpres.

Hal itu disampaikan Prasetyo dalam rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/11/2024). Prasetyo mulanya menjelaskan unit-unit organisasi yang berada di bawah koordinasinya.

"Struktur pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara yang saat ini pengadaan di Kementerian Sekretariat Negara pengelolaannya itu terdiri atas tujuh unit organisasi atau UO dan 17 unit satuan kerja atau satker," kata Prasetyo.

Prasetyo mengatakan Kemensesneg terdiri atas 11 satuan kerja. Kemudian, menurut dia, unit pasukan pengamanan presiden terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO Dewan Pertimbangan Presiden terdiri dari satu satker," ujarnya.

Prasetyo mengatakan belum ada nama-nama di satker Wantimpres itu. Dia menyebutkan satker akan diisi setelah pimpinan dan anggota Wantimpres ditunjuk oleh Prabowo.

"Ini hanya memang untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini belum pimpinan maupun anggotanya belum ditunjuk secara definitif oleh Bapak Presiden," jelasnya.

Prasetyo mengatakan ada juga satu satker di Kantor Staf Presiden. Lalu, unit organisasi Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas satu satuan kerja.

"Kemudian UO atau Satker Dewan Ekonomi Nasional terdiri dari satu satker dan ke tujuh, UO atau satker Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri dari satu satker," ucapnya.

Simak juga Video 'Mensesneg Sebut Evaluasi Kinerja Kabinet Dilakukan Setiap Hari':

[Gambas:Video 20detik]

Sebanyak tujuh orang tahanan dan narapidana Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, melarikan diri. Salah satunya adalah gembong narkoba Murtala bin Ilyas alias Murtala Ilyas.

"Benar, salah satunya adalah Murtala," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dimintai konfirmasi detikcom, Rabu (13/11/2024).

Ade Ary mengatakan saat ini ketujuh napi dan tahanan yang kabur tersebut masih dalam pengejaran tim kepolisian. Mereka diketahui kabur setelah menjebol terali Rutan Salemba pada Selasa, 12 November 2024, dini hari.

Sosok Murtala

Sebelumnya, gembong narkoba Murtala Ilyas ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat. Murtala ditangkap atas kepemilikan ratusan kilogram sabu berlogo 'diamond' senilai sekitar Rp 198 miliar.

"Nilai nominal barang bukti yang disita misalkan 1 gram sama dengan Rp 1,8 juta x 110 kg sama dengan Rp 198.000.000.000," kata Kasatresnarkoba Polres Metro Jakarta Barat saat itu, AKBP Indrawienny Panjiyoga.

Murtala diketahui sempat melakukan transaksi sabu seberat 100 kilogram dengan jaringannya dari Malaysia. Transaksi itu dilakukan di depan masjid di Medan, Sumatera Utara.

Transaksi sabu yang dilakukan pada 13 Februari 2024 terekam CCTV masjid. Dalam rekaman CCTV yang diperoleh detikcom, terlihat awalnya kurir jaringan Malaysia tiba di parkiran masjid dengan mobil warna hitam.

Tak lama kemudian, Murtala datang dengan membawa mobil Honda HR-V warna putih. Diketahui, saat itu Murtala bersama Meri, orang kepercayaannya, tapi ia tidak turun.

Meri adalah salah satu dari enam kaki tangan Murtala yang juga ditangkap. Saat ini Meri ditahan polisi.

Kabur Jebol Terali

Tujuh tahanan dan narapidana di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, melarikan diri dengan menjebol terali besi. Petugas Rutan Salemba diperiksa terkait kejadian ini.

"Jajaran Rutan Jakarta Pusat bersama Ditjenpas siap bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk menginvestigasi kasus ini, termasuk meminta keterangan petugas," ujar Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat Agung Nurbani dalam keterangan pers yang diterima wartawan, Rabu (13/11/2024).

Agung mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengejar ketujuh orang tersebut. Pengejaran masih terus dilakukan.

"Rutan Jakarta Pusat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) dan kepolisian terus lakukan pengejaran terhadap tujuh tahanan dan narapidana yang melarikan diri, Selasa (12/11) dini hari," kata Agung.

Ketujuh orang yang berstatus sebagai tahanan dan napi tersebut kabur pada Selasa (12/11) dini hari. Ketujuh tahanan dan napi kasus narkoba ini kabur setelah menjebol terali kamar tahanan.

"Tujuh tahanan dan narapidana kasus narkoba tersebut diduga melarikan diri dengan cara menjebol terali kamar," ujarnya.

Simak juga Video 'Penampakan Aset Rp 12 M Ari Ambo, Bandar Narkoba Jaringan Helen':

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan diterapkan di Indonesia. KUHP akan diterapkan satu tahun lagi.

Hal itu disampaikannya dalam acara Rapat Kordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, Bogor, Kamis (7/11/2024). Menurutnya, KUHP tersebut mengganti hukum kolonial.

"Dalam upaya membangun hukum nasional di bidang hukum pidana kita menyadari hanya tinggal setahun lagi dari sekarang kita akan menerapkan kitab undang-undang hukum pidana nasional yang baru, mengganti hukum kolonial yang sampai hari ini masih kita laksanakan," katanya.

Yusril mengatakan KUHP nasional yang baru tersebut bisa memberikan harapan baru bagi masyarakat. Sebab, lanjutnya, KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.

"Walaupun cukup banyak peraturan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kita ciptakan sendiri setelah kita merdeka, tapi keberadaan KUHP nasional yang baru ini memberikan harapan baru," ungkapnya.

"Di mana kita membangun sistem hukum pidana yang berasaskan kepada prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masyarakat kita sendiri baik berdasarkan kepada hukum adat, hukum tradisi, hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang diadopsi dan ditransformasikan di dalam hukum pidana nasional kita," jelasnya.

Dia juga mengatakan dalam waktu satu tahun, pemerintah harus menyelesaikan lima Undang-Undang untuk menyusun KUHP tersebut. Sehingga nantinya tidak mengedepankan penindakan lagi, melainkan restorative justice.

"Lebih mendekatkan kepada keadilan restoratif yang pada pemulihan hak-hak dari korban dan terciptanya kedamaian ketenteraman, dan kemudian keadilan di tengah-tengah masyarakat," tuturnya.

Menurutnya, restorative justice bukan sesuatu yang baru di dalam hukum perkembangan hukum masyarakat. Di Indonesia sendiri ada hukum adat dan agama yang mengedepankan aspek tersebut.

"Di mana para pihak disuruh untuk bermusyawarah, berdamai, mencari jalan tengah menyelesaikan konflik, kalau tidak bisa diselesaikan baru norma-norma hukum pidana dipaksakan," pungkasnya.

Saksikan juga video: Mahfud MD Respons Yusril soal Tragedi 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta pihaknya mengkaji ulang (review) seluruh undang-undang. Dia mengatakan Prabowo meminta seluruh aturan mulai dari UU hingga peraturan menteri dikaji ulang.

"Khusus kepada faktor regulasi saya ingin sampaikan kepada Bapak-Ibu sekalian bahwa yang pertama, Presiden menugaskan kepada kami untuk melakukan upaya review terhadap seluruh undang-undang, peraturan pemerintah, termasuk di dalamnya adalah peraturan menteri," kata Supratman dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Dia mengatakan Prabowo ingin ada harmonisasi dan sinkronisasi seluruh aturan. Dia menyebut hal itu ditujukan sebagai salah satu langkah menuju Indonesia Emas 2045.

"Agar dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi supaya satu langkah dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045," ujarnya.

Supratman berharap kerja sama yang baik antara kementeriannya dengan Komisi XIII DPR RI. Dia berjanji Kementerian Hukum akan transparan dan akuntabel.

"Saya berharap mudah-mudahan dengan dukungan teman-teman di Komisi XIII sebagai komisi yang baru ini akan kita bersinergi," ujar Supratman.

"Untuk membangun Kementerian Hukum menjadi Kementerian yang lebih transparan, akuntabel dan semua tenaga-tenaga yang akan bekerja bersama-sama dalam rangka mendukung program-program pemerintahan di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bisa berjalan," imbuhnya.

Simak juga Video 'Menkum HAM Dorong Seniman Daftar HKI, Cegah Karya Diklaim Orang Lain':

[Gambas:Video 20detik]

Anggota Komisi XIII DPR Fraksi PDIP, Yasonna H Laoly, menyinggung soal adanya titipan undang-undang (UU) dari pemerintah era sebelumnya ke DPR. Yassona berharap pada periode pemerintah selanjutnya hal semacam ini tak terulang kembali.

"Kami menitipkan, saya ikut serta di pemerintahan selama 10 tahun kurang 3 bulan. Jadi saya tahu benar kadang-kadang soal kejar tayang ini, juga barangkali teman-teman kalau kita mau jujur titipan-titipan rencana undang-undang dari pemerintah ke DPR ini kan dibuka aja lah," kata Yasonna dalam rapat Komisi XIII DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Yasonna mengatakan seharusnya ada pembahasan yang panjang terkait UU di DPR. Apa lagi, kata eks Menkumham itu, kini ada 8 fraksi di DPR.

"Biasanya kalau di DPR kan panjang cerita apa lagi sekarang 8 fraksi, panjang tapi kadang-kadang lebih sulit kalau di kalangan internal pemerintah," kata Yasonna.

Yasonna menyinggung soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan Partai Buruh terkait UU Ciptaker. Yasonna berharap pembahasan UU ke depannya bisa lebih mendalam.

"Mahkamah Konstitusi baru saja mengabulkan gugatan dari Buruh tentang ini. Sebagai orang yang sangat berpengalaman di Baleg tentunya kita menitipkan pesan kepada pemerintah melalui Pak Menteri ke depannya boleh kita katakan cara-cara pembahasan perundang-undangan lebih kita bahas secara mendalam kecuali revisi-revisi singkat barangkali," kata Yasonna.

Pada kesempatan terpisah setelah rapat, Menkum, Supratman Andi Agtas, menanggapi pernyataan Yasonna. Supratman menekankan pemerintah dalam posisi tak ingin pembentukan UU dilakukan secara terburu-buru.

"Justru kalau pemerintah kan dari dulu sama maunya jangan kejar tayang kan sekarang lembaga pembentuk undang-undang kan DPR ya kan," kata Supratman kepada wartawan.

Supratman membantah adanya titip menitip terkait UU. "Sekarang saya berada di posisi pemerintah, kami ndak ada yang titip menitip soal itu ya," imbuhnya.

Saksikan juga Sosok: Oey Tjin Eng, Penjaga Budaya Cina Benteng

[Gambas:Video 20detik]

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan alasan pihaknya membutuhkan anggaran Rp 20 triliun dari yang semula Rp 64 miliar. Pigai menyebutkan salah satu alasan karena adanya penambahan staf di Kementerian HAM.

"Saya sampaikan mengapa kami membutuhkan dukungan. Setelah saya hitung kekuatan personel saya yang ada sekarang 188 staf Pak. Dengan adanya struktur baru saya membutuhkan 2.544 staf. Dari 2.544 staf ini, hanya dari dukungan gajinya berapa kita?" kata Pigai dalam rapat dengan Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pigai menyebutkan 188 staf saja membutuhkan anggaran Rp 14 miliar, apalagi jika karyawan bertambah menjadi ribuan. Belum lagi, menurut dia, terkait dengan tunjangan gaji hingga biaya pembangunan.

"Kalau saya punya staf 2.544 maka hanya untuk gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1 triliun. Konsekuensi dari penambahan struktur dan organisasi dengan pegawai maka hanya gaji dan tunjangan membutuhkan lebih dari Rp 1,2 Triliun. Itu untuk gaji dan tunjangan staf belum untuk program atau biaya pembangunan," ujar Pigai.

"Saya kira adapun satu program saja yang saya ingin sampaikan selain yang lain sudah dibaca di media tentang universitas itu tidak perlu saya jelaskan Bapak/Ibu sekalian dan pimpinan Komisi XIII sudah tahu lah," tambahnya.

Ia mengatakan satu program yang dibuat perlu menyentuh 280 juta jiwa. Pigai juga menyampaikan keinginan membentuk 83 ribu kelompok yang siap terjun ke lapangan.

"Satu program saja yang saya ingin sampaikan. Saya mau membumikan HAM seantero nusantara. Saya mau membumikan karena program hal itu adalah program yang menyentuh individu langsung berarti program yang menyentuh 280 juta orang. Mengubah mindset karena itu lah saya targetkan 83 ribu kelompok," ujar Pigai.

"Dan saya sudah bentuk tim saya di lapangan 1.007 tim yang siap bekerja dan nanti di dalam perjalanan kita akan meng-organize pasukan-pasukan kami dan nanti lebih mudah, karena kita bentuk kantor wilayah," tambahnya.

Dikatakan satu kantor itu bisa diberi anggaran Rp 100 juta. Lantaran hal itu, menurut dia, permintaan anggaran Rp 20 triliun realistis.

"Dari 83 ribu kelompok yang basisnya itu di pedesaan yang kita siapkan. 1 kelompok atau 1 wilayah saya kita kasih Rp 100 juta," ujar Pigai.

"Untuk mencapai Rp 20 triliun saya mempunyai lebih dari 200 program yang tidak perlu saya sebut. Baru 1 program saja udah Rp 8,3 triliun. Andaikan dengan gaji dan tunjangan yang tadi saya sebut Rp 1,3 triliun maka sudah Rp 9,5 triliun. Belum lagi program-program lebih dari 200 program yang saya siapkan. Kalau pimpinan berkenan saya bisa bikin lebih dari 1.000 program," pungkasnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]

Anggota Komisi XIII DPR dari Fraksi PDIP, Yasonna Laoly, meminta Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai melihat realitas terkait keinginannya memiliki anggaran Rp 20 triliun. Yasonna mengatakan semangat saja tak cukup saat menjadi menteri.

"Saya menghargai semangat dari Pak Menteri. Tentunya tadi dengan penjelasan dan latar belakang sebagai aktivis orang yang berjuang di jalur HAM semangatnya cukup baik dan kita apresiasi, tapi semangat aja tidak cukup Pak Menteri, dari pengalaman-pengalaman, realitas juga harus kita harus lihat," kata Yasonna di dalam rapat Komisi XIII, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan Menkumham ini mengatakan pejabat pemerintah harus realistis. Dia menyebutkan APBN defisit dan ada utang jatuh tempo.

"Saat ini APBN kita kemarin defisitnya sekitar Rp 600 (triliun) ya tahun depan akan ada jatuh tempo utang sekitar Rp 800-an (triliun). Kondisi ekonomi kita masih dunia apalagi kalau perang masih terus terjadi, ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan," ujarnya.

"Maka saya kira apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan apa lompatan angka itu sangat besar, ideal mungkin saja ideal ya, tetapi realitas juga harus tetap kita lihat," sambungnya.

Dia mengatakan program Menteri HAM harus dirinci dengan jelas. Dia khawatir realitas jauh dari harapan.

"Maka barang kali apa yang disampaikan teman-teman barangkali perlu fokus perlu lebih tajam membuat uraian-uraian di dalam program. jangan nanti semangat Pak Menteri realitasnya jauh dari harapan dalam pembahasan-pembahasan anggaran," ujar Yasonna.

"Pertarungan-pertarungan anggaran di kementerian, lintas kementerian dengan kementerian keuangan dan lain-lain bisa membuat Pak Menteri bisa patah arang harus realistis," imbuhnya.

Simak Video Menteri Pigai Butuh 2.544 Staf, Gaji dan Tunjangan Capai Rp 1,2 T

[Gambas:Video 20detik]

Yusril Ihza Mahendra akan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan hari ini. Dia menyebut akan berkantor di Gedung Kementerian Hukum dan HAM yang berlokasi di Kuningan, Jakarta Selatan.

"Iya nanti berkantor di Rasuna Said di Kemenkumham," kata Yusril di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Yusri kemudian bicara soal masalah hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Menurutnya, tidak semua kejahatan bisa dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.

"Kalau pelanggaran HAM sih setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat," katanya.

"Pelanggaran HAM yang berat itu kan genoside, ethnic cleansing, (itu) tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir," sambungnya.

Dia menambahkan, jenis-jenis pelanggaran HAM berat itu kini tidak lagi terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

"Mungkin terjadi justru pada masa kolonial ya pada waktu awal peran kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM berat," katanya.

Yusril menjadi satu dari total 48 menteri yang akan dilantik Prabowo hari ini. Pelantikan menteri Kabinet Merah Putih ini akan berlangsung di Istana Negara mulai pukul 10.00 WIB.

Simak Video 'Sederet Menteri Jokowi yang Masuk Kabinet Merah Putih Prabowo':

[Gambas:Video 20detik]