Soal Tuduhan Ijazah Palsu, Jokowi: Perlu Dibawa ke Ranah Hukum
Jokowi menilai tuduhan terhadap dirinya itu persoalan yang ringan. Namun baginya perlu dibawa ke ranah hukum agar menjadi jelas. [599] url asal
#joko-widodo #ijazah-palsu #polda-metro-jaya #jokowi #polisi #tudingan #ranah-hukum #hukum-pidana #kuasa-hukum-jokowi #yakub-hasibuan #kuhp #polda #forensik #ri-joko-widodo #nama-inisial #undang-undang-hukum-pidan
Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025) pukul 09.50. Jokowi turun langsung melaporkan tuduhan ijazah palsu, didampingi beberapa pengacaranya.
Dilansir detikNews, Jokowi langsung masuk ke dalam setibanya di Polda Metro. Proses pelaporan itu berlangsung kurang lebih 30 menit. Jokowi menilai tuduhan terhadap dirinya itu persoalan yang ringan. Namun baginya perlu dibawa ke ranah hukum agar menjadi jelas.
"Iya, ini sebetulnya masalah ringan, urusan tuduhan ijazah palsu. Tetapi memang perlu dibawa ke ranah hukum agar semuanya jelas dan gamblang," kata Jokowi kepada wartawan usai membuat laporan.
Jokowi mengatakan sebelumnya dirinya masih menjabat presiden, sehingga tak membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Alih-alih berhenti, justru kasus ini makin berlarut bahkan hingga saat ini.
"Ya dulu kan masih menjabat, tak pikir sudah selesai. Ternyata masih berlarut-larut, sehingga di bawah ke ranah hukum lebih baik sekali lagi biar menjadi jelas dan gamblang," ujarnya.
Jokowi menjelaskan alasan dirinya turun langsung melaporkan persoalan itu. Ia menilai persoalan ini merupakan delik aduan yang memang harus dilaporkan secara langsung oleh korban.
"Ya delik aduan kan, memang harus saya sendiri harus datang," ujarnya.
Dia mengaku membawa sejumlah bukti termasuk ijazah ke Polda Metro. Jokowi tak masalah keaslian jika ijazah itu diperiksa ke digital forensik.
"Kalau diperlukan, ya, silakan, yang jelas sudah kita bawa ke hukum," ucapnya.
Sementara itu, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengungkap Jokowi melaporkan 24 video dan objek ke Polda Metro. Jokowi melaporkan 5 orang yakni RS, ES, RS, T, dan K.
"Ada 24 video, 24 objek yang sudah Pak Jokowi laporkan juga. Yaitu diduga dilakukan oleh beberapa pihak. Mungkin inisialnya kalau boleh disampaikan ada RS, RS, ES, T dan inisial K," kata Yakub di Polda Metro Jaya, Rabu (30/4/2025).
Yakub mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama-nama tersebut ke penyidik. Dia menyerahkan penjelasan terkait pokok perkaranya ke polisi.
"Kami sudah menyerahkan ini kepada penyelidik. Dan penyelidikan masih sekarang tahapannya, sehingga kami hormati, dan kami menyerahkannya kepada pihak kepolisiannya untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya," lanjutnya.
Kuasa hukum Jokowi lainnya, Rivai Kusumanegara, menambahkan bahwa lima nama inisial tersebut diduga terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu ini. Oleh karena itu, pihaknya melaporkannya.
"Dalam lidik dari 24 objek itu memang ada lima yang kita duga, paling tidak ikut terlibat dalam tidak pidana yang kami laporkan," ujarnya.
Rivai menjelaskan para pelaku dilaporkan atas Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Pasal yang kita duga dilakukan itu ada 310, 311 KUHP, ada juga beberapa pasal di UU ITE, antara lain Pasal 27A, 32, dan 35 Undang-Undang ITE. Itu semua sudah disampaikan," kata Yakup.
Artikel ini dapat dibaca selengkapnya di sini.
(dai/dai)
Keluarga Korban Pemerkosaan Ingin Proses Hukum Dokter Priguna Lanjut
Keluarga korban memaafkan dokter Priguna yang memperkosa FH, namun ingin proses hukum tetap berlanjut. Korban kasus ini diduga lebih dari satu orang. [586] url asal
#ibunya #korban #polisi #pap #korban-pemerkosaan #universitas-padjajaran #surawan #ruang-igd #kriminal #lebaran #fh #tersangka-pap #hendra-rochmawan #forensik #rshs-bandung #dugaan-pemerkosaan #prig
(CNN Indonesia) 10/04/25 17:56
v/113609/
Keluarga FH korban dari tersangka Priguna Anugerah Pratama, mengaku telah memaafkan perbuatan tersangka memperkosa korban, namun mereka ingin proses hukum tetap berlanjut.
Priguna adalah dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) anestesi Universitas Padjajaran. Dia jadi tersangka pemerkosaan terhadap FA yang sedang menunggu ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Bandung, Jawa Barat.
"Kita tetap mengutuk perbuatan itu. Sesama manusia tetap memaafkan, walaupun itu tidak mengembalikan kondisi adik saya. Sebagai keluarga sudah memaafkan tapi secara hukum, kita ingin proses hukum tetap berlanjut, dan kita serahkan ke pihak terkait, ke Polda Jabar. Kasus ini diusut sampai tuntas, mudah-mudahan bisa terungkap senetral, sebersih mungkin, supaya tidak ada korban lain," kata Agus kakak ipar dari korban FH, Kamis (10/4).
Agus menuturkan sebenarnya korban dan keluarga tidak menginginkan kasus ini menjadi ramai. Ia juga kaget atas banyaknya info yang berseliweran di media sosial.
"Agak syok tiba-tiba jadi viral karena saya menekankan ke keluarga untuk menahan diri sampai kasus ini bisa selesai. Timbul spekulasi mungkin sebelum, pas cari keadilan kita kan bercerita ke pihak security (rumah sakit) termasuk ke Polda," katanya.
Agus mengatakan saat ini pihak keluarga telah mencabut laporan akan kasus ini. Meski demikian dia menyatakan kasus tetap berlanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku.
"Ya, tetap menyerahkan kasus ini ke pihak terkait. Proses tetap berjalan," katanya.
Agus mengatakan, saat ini korban dalam kondisi sehat namun masih perlu pendampingan.
"Masih kita dampingi dan awasi betul-betul kondisi psikis," ucapnya.
Dokter Priguna jadi tersangka pemerkosaan terhadap FH yang sedang menunggu keluarganya yang dirawat di RSHS Bandung.
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan dugaan pemerkosaan terjadi pada 18 Maret sekitar pukul 01.00 WIB.
Saat itu, korban FA tengah menjaga ayahnya yang menjadi pasien, kemudian diminta oleh tersangka untuk pengecekan atau transfusi darah.
Selanjutnya pelaku membawa korban dari ruang IGD ke gedung MCHC lantai 7.
"[Tersangka] Meminta korban untuk tidak ditemani oleh adiknya," ungkap Hendra, di Polda Jabar, Rabu (9/4).
Setelah berada di lantai 7, korban diminta untuk berganti pakaian menggunakan baju operasi. Setelah itu, tersangka membius dengan cara penyuntikan hingga korban tak sadarkan diri.
Kemudian, pada pukul 04.00 WIB, korban tersadar dan kembali ke IGD. Namun saat korban hendak buang air kecil, ia merasakan sakit pada alat vitalnya.
Korban pun menceritakan tindakan yang dilakukan tersangka sebelum ia tak sadarkan diri, kepada ibunya. Keluarga korban merasa ada kejanggalan dari rasa sakit yang dirasakan FH. Mereka akhirnya melaporkan apa yang menimpa anaknya itu kepada pihak kepolisian.
Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mendalam, akhirnya pada 23 Maret 2025, polisi mengamankan tersangka PAP.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Surawan menyatakan dokter Priguna punya penyimpangan seksual.
"Itu diakui sendiri oleh tersangka," ujar Surawan saat dihubungi, Kamis (10/4).
Priguna disebutnya mengakui punya fetish ketertarikan terhadap wanita yang tak sadarkan diri atau pingsan. Namun, penyidik masih akan mendalami pengakuan Priguna melalui pemeriksaan psikologi forensik.
"Kita akan perkuat dengan pemeriksaan dari psikologi forensik, ahli psikologi untuk tambahan pemeriksaan," katanya.
Polisi menyatakan korban pelecehan seksual dokter PPDS anestesi Priguna Anugerah Pratama diduga lebih dari satu orang.
Selain FH yang diperkosa Priguna di Rumah Sakit hasan Sadikin (RSHS) Bandung, diduga masih ada dua korban lainnya yang dilecehkan oleh Priguna.
Polisi mengatakan dua korban lain saat ini masih belum dapat dimintai keterangan.
"Ada dua lagi (yang jadi korban)," kata Direktur Ditreskrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan, saat dikonfirmasi Kamis.
Surawan mengatakan ia sempat berkomunikasi dengan kuasa hukum dari salah seorang korban Priguna. Namun pihaknya meminta untuk dilakukan pemeriksaan setelah lebaran.
"Belum (lapor), namun sudah dikomunikasikan dengan kuasa hukumnya," ungkapnya.
Kasus Dokter Priguna Berpotensi Langgar HAM!
Kemenham menyoroti kasus pelecehan seksual oleh dokter residen di RSHS Bandung. Tindakan ini melanggar etika dan hak asasi pasien. Investigasi sedang dilakukan. [691] url asal
#kasus-dokter-priguna #pelecehan-seksual #hak-asasi-manusia #rshs-bandung #kemenham #pemerkosaan #dokter-residen-perkosa-penunggu-pasien #berita-jabar #jawa-barat #hendra-rochmawan #forensik #kasus-dokter-priguna
Bandung - Kementerian Hak Asasi Manusia menyoroti serius kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum residen anestesi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) terhadap keluarga pasien di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung.
Kemenham menilai tindakan tersebut bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya hak pasien untuk mendapatkan perlindungan dan rasa aman selama menjalani pengobatan di rumah sakit.
"Dalam peristiwa tersebut termasuk potensi pelanggaran hak asasi manusia bagi masyarakat dan keluarganya yang menjalani pengobatan di rumah sakit khususnya di RSHS Bandung," ucap Kepala Kanwil Kemenham Jawa Barat Hasbullah Fudail dalam keterangannya, Kamis (10/4/2025).
Hasbullah mengatakan, dengan adanya kasus tersebut Kanwil Kemenham Jabar akan melakukan sejumlah langkah seperti memintai keterangan dan informasi atas permasalahan tersebut kepada pihak RSHS Bandung, Universitas Padjajaran hingga kepolisian.
Selain itu, Kemenham juga akan menggali informasi dari pihak korban dan keluarga korban hingga pihak tersangka untuk mendapat informasi yang valid dan lengkap.
"Hal tersebut sebagai bagian dari kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM di Indonesia khususnya di Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Untuk diketahui, Priguna Anugerah P (31) seorang dokter yang sedang melanjutkan pendidikan spesialis di RSHS Bandung memperkosa penunggu pasien. Priguna adalah dokter residen anestesi dari PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran (FK Unpad).
Kasus ini terjadi pada 18 Maret 2025 lalu di Gedung Maternal & Child Health Center (MCHC) lantai 7 RSHS Bandung. Sebelum memperkosa korban, Priguna terlebih dahulu melakukan modus dengan cara pengecekan darah kepada korban yang diketahui merupakan anak dari salah satu pasien yang dirawat di RSHS.
Priguna saat itu meminta korban untuk mengambil darah dan membawanya ke ruang IGD Gedung MCHC RSHS. Sesampainya di sana, Priguna meminta korban untuk mengganti pakaiannya dengan baju operasi berwarna hijau.
Korban yang tak tahu apa-apa hanya bisa menuruti perintah Priguna. Setelah semua pakaiannya ditanggalkan dan menggantinya dengan baju operasi itu, Priguna lalu menjalankan aksi biadabnya dengan memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan kanan korban kurang lebih 15 kali.
"Kemudian tersangka menghubungkan jarum tersebut ke selang infus, setelah itu tersangka menyuntikan cairan bening ke selang infus tersebut dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri," kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan, Rabu (9/4/2025).
"Setelah sadar korban diminta untuk mengganti pakaian kembali. Setelah kembali ke ruang IGD korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB," tambahnya.
Korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi. Priguna sendiri ditangkap di apartemennya di Kota Bandung pada 25 Maret 2025. Dia berstatus sebagai warga Pontianak yang sudah bermukim di Bandung dan telah memiliki istri.
Selain itu, dari penangkapan Priguna, polisi mengamankan sejumlah barang bukti terdiri dari 2 buah infus fullset, kemudian 2 buah sarung tangan, 7 buah suntikan, 12 buah jarum suntik, 1 buah kondom, dan beberapa obat-obatan.
Dari hasil pemeriksaan sementara, Dirkrimum Polda Jabar Kombes Pol Surawan mengatakan, Priguna diduga memiliki kelainan seksual. Tapi untuk memastikan hal tersebut, pihaknya juga akan melakukan pemeriksaan forensik.
"Dari pemeriksaan beberapa hari ini pelaku mengalami kelainan seksual.Hasil pemeriksaan ini akan diperkuat dari ahli psikologi dan forensik, sehingga menguatkan adanya perilaku kelainan seksual," tuturnya.
Dia kini sudah dijebloskan ke penjara. Priguna terancam dijerat Pasal 6 C Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pindana Kekerasan Seksual, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
(bba/dir)
Sempat Bantah Keluarga, Polres Parepare Kini Usut Tewasnya Tahanan Narkoba
Kapolres Parepare AKBP Arman Muis akhirnya meminta Propam mengusut kasus tewasnya seorang tahanan narkoba bernama M Rusli (49). [409] url asal
#parepare #sulsel #tahanan-narkoba-tewas #korban #penganiayaan #narkoba #dugaan-penganiayaan #kapolres-parepare-akbp-arman-muis #akbp-arman-muis #polres-parepare #polisi #forensik #dokternya #tewasnya #tahanan-narko
Parepare - Kapolres Parepare AKBP Arman Muis akhirnya meminta Propam mengusut kasus tewasnya seorang tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Arman yang sebelumnya membantah korban dianiaya kini bersikap terbuka terhadap dugaan tersebut.
"Mengenai adanya indikasi dugaan pemukulan, pada prinsipnya bersama propam akan melakukan langkah-langkah (penyelidikan)," ungkap AKBP Arman Muis saat jumpa pers di Mapolres Parepare, Sabtu (5/4/2025).
Arman mengaku akan menindak tegas anggotanya jika memang dugaan penganiayaan itu terbukti. Dia mengklaim pihaknya akan serius menangani kasus tersebut.
"Jika ada indikasi saya pastikan, saya tidak akan main-main dengan proses penegakan hukum. Siapa pun itu, baik anggota saya atau ada pihak lain kami akan proses," tegas dia.
Dia juga mendorong pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi apabila kurang puas dengan hasil penanganan pihaknya. Dia menekankan pihaknya siap melakukan pendalaman lebih lanjut.
"Silakan lakukan ekshumasi atau proses penggalian jenazah secara forensik untuk kami dalami lagi. Apakah benar tersangka dianiaya atau tidak," terangnya.
Sebagai informasi, AKBP Arman Muis sebelumnya sempat membantah pihak keluarga yang menyebut almarhumah Rusli sempat dianiaya polisi narkoba saat penangkapan. Menurutnya, korban meninggal karena sakit.
"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4).
Sementara itu, Kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.
"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis(3/4/2025).
(hmw/ata)
Pengacara Baim Wong Anggap Bukti CCTV Dugaan Kekerasan pada Paula Lemah Hukum
Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, meragukan bukti video CCTV dugaan kekerasan yang dijadikan bukti oleh Paula Verhoeven. [655] url asal
#baim-wong #paula-verhoeven #iya #pertikaian #baim #dugaan-kekerasan #dugaan-tindak #abimanyu #pengacara #pakar-hukum #persidangan-paula-verhoeven #forensik #video #pengadilan-agama #kekerasan #kdrt #fahmi-bachmid #pol
Jakarta - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, memberikan tanggapan perihal bukti video CCTV yang memperlihatkan adanya dugaan tindak kekerasan yang Paula Verhoeven bawa ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Fahmi Bachmid menyebut bukti tersebut tak berkekuatan hukum.
"Saya melihat apa yang disampaikan tidak berkekuatan hukum. Satu, tidak pernah ada laporan polisi. Sangat ironis jika seseorang mengaku ahli tapi dia tidak paham proses hukum KDRT itu harus lapor polisi," kata Fahmi Bachmid saat wawancara virtual, Jumat (28/2/2025).
Fahmi Bachmid menegaskan bukti video CCTV yang memperlihatkan dugaan kekerasan seharusnya diperkuat dengan visum. Visum bisa dilakukan setelah melapor dan polisi akan membuatkan rekomendasi visum.
Dalam hal ini Fahmi Bachmid curiga tak adanya laporan visum yang dilakukan Paula Verhoeven atas dugaan kekerasan yang dialaminya. Paula Verhoeven juga pada persidangan tanggal 26 Februari 2025 mendatangkan saksi ahli forensik digital, Abimanyu.
"Siapapun tidak punya hak menjelaskan ada atau tidaknya KDRT karena dia tidak punya kapasitas," lanjut Fahmi.
"Bukti video harus diverifikasi dengan lab forensik. Apabila tidak, maka itu tidak ada kekuatan hukum. Anggap tidak pernah ada. Ada dua hal yang terpenting, bahkan tiga. Satu, tidak pernah ada laporan polisi, tidak pernah ada visum, videonya patut diragukan keasliannya," tukasnya.
Deretan faktor di atas membuat Fahmi Bachmid mempertahankan spekulasinya dan meragukan video CCTV yang dijadikan bukti oleh Paula Verhoeven.
Setelah bersaksi di persidangan Paula Verhoeven dan Baim Wong, Abimanyu memberikan penjelasan.
"Di dalam saya diminta untuk memberikan penjelasan mengenai adanya rekaman CCTV kegiatan di suatu ruangan. Jangan lupa ini sidang tertutup ya, jadi saya juga tidak akan berbicara banyak. Ada bukti CCTV di dalam suatu ruangan, di mana terjadi ada semacam pertikaian antara kedua belah pihak (Baim dan Paula)," ujar Abimanyu di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (26/2/2025).
Abimanyu menjelaskan dalam video itu terlihat adanya percekcokan. Sampai-sampai terjadi pembicaraan yang keras.
"Jadi yang pihak prianya tersebut bicara keras kepada wanita kemudian ada suatu bentak-bentakan, ada suatu bicaranya agak kencang sehingga membuat suasana jadi semakin tidak kondusif dan dari perbuatan tersebut," tuturnya.
"Kalau yang wanita ya diam aja. Dia ngomong tenang, tetapi yang ini agak keras karena diam aja, mungkin jadi ada membuat yang prianya jadi pengin intens untuk berinteraksi dengan yang wanitanya untuk ngomong gitu ya, minta respons sampai kemudian terjadi kontak tubuh ya secara keras," jelas Abimanyu.
Namun, Abimanyu tidak bisa menyimpulkan kejadian itu termasuk KDRT atau bukan karena dirinya adalah ahli telematika.
"Silakan diterjemahkan. Kalau saya bahasanya bahasa telematika. Jadi kalau gini, kalau bahasa telematikanya kita melihat bahwa itu terjadi adanya suatu kontak kekerasan sampai ada suatu terjadi benturan. Apakah itu termasuk kriteria KDRT atau bukan silakan itu secara pakar hukum nantinya menilai," tegasnya.
"Tetapi kalau di bahasa telematika kita melihat ada suatu bukti, suatu kontak keras di CCTV. Di CCTV bukti keras benturan dan terkena sampai yang satu dihajar terpental. Iya di situ ada kontak, ya okelah pihak pria (yang melakukan). Kemudian pihak wanitanya sampai terpental karena hal tersebut, lalu juga ada kontak, jadi melakukan sesuatu ke kepalanya yang wanita. Sehingga dengan pergerakan tangan yang membuat kepala wanita sampai kayak kedorong ke depan," pungkas Abimanyu.
(pig/pus)
Ahli Hasto Bicara soal Sprindik, Tim KPK Siapkan Pakar untuk Melawan
Tim Biro Hukum KPK bakal menghadirkan pakar hukum dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. [513] url asal
#kpk #hasto-kristiyanto #hukum #donny-tri-istiqomah #jamin-ginting #caleg #biro-hukum-kpk #rossa-purbo-bekti #forensik #pidana #ahli-hukum #pengadilan-negeri-jakarta-selatan #surat-perintah #dpr #penyidik-kpk-akbp-r
Jakarta - Tim Biro Hukum KPK bakal menghadirkan pakar hukum dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. KPK akan menghadirkan empat pakar melawan gugatan Hasto itu.
"Kalau ahli memang sudah kami persiapkan ada. Karena untuk keseimbangan, kemarin pemohon mengajukan ahli, kami juga akan mengajukan ahli empat orang," kata Plt Kepala Biro Hukum KPK, Iskandar Marwanto, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (10/2/2025).
Iskandar tak merinci detail siapa saja ahli dari pihaknya. Dia mengatakan melalui ahli akan menerangkan segala proses yang ditangani KPK masih dalam koridor hukum acara yang berlaku.
"Untuk meng-counter bahwa apa yang kami lakukan itu masih dalam koridor hukum acara pidana yang berlaku dan itu sah, dapat dijadikan sebagai landasan kami," tegasnya.
Iskandar menyebut pihaknya masih mempertimbangkan apakah akan menghadirkan saksi atau tidak. Dia juga menyebut timnya akan mempertimbangkan untuk menghadirkan penyidik KPK AKBP Rossa Purbo Bekti dalam praperadilan.
"Dan untuk hal-hal yang mungkin didalilkan oleh pemohon itu ya nanti di uji bersama. Tapi intinya masih kita pertimbangkan apakah kita akan hadir atau tidak untuk saksi-saksi," pungkas Iskandar.
KPK telah menyerahkan sebanyak 142 dokumen sebagai barang bukti dalam gugatan itu. KPK menyebut masih akan mengajukan 11 bukti elektronik kepada hakim, termasuk barang bukti handphone yang disita KPK terkait kasus itu.
"Itu termasuk besok yang akan kita ajukan barang bukti apa yang sudah kita sita dan kita olah, kita peroleh dari situ yang kemudian kita uji lab forensik oleh KPK untuk kemudian digunakan untuk menjadi bukti bahwa itu ada perbuatan dari para Pak Hasto dan yang lain-lain, tentunya kan penyertaan," ujar Iskandar.
Sebelumnya, Tim kuasa hukum Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menghadirkan ahli hukum acara pidana dan tindak pidana korupsi, Jamin Ginting, sebagai saksi dalam sidang praperadilan. Jamin mengatakan penetapan seorang tersangka harus menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) dengan nama tersangka tersebut.
"Kalau seseorang ditetapkan sebagai tersangka maka nafas terkait dengan semua alat bukti itu ada di sprindik-nya. Dia harus mengeluarkan sprindik baru kecuali dari awal sudah disebutkan dalam sprindik itu namanya sebagai terlapor atau dijadikan sebagai tersangka," kata Jamin Ginting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (7/2).
Jamin mengatakan barang bukti yang sudah digunakan dalam perkara tertentu harus disita kembali jika ingin digunakan untuk perkara lain. Dia mengatakan penetapan tersangka harus menggunakan sprindik baru, bukan sprindik atas nama tersangka lain.
"Tapi kalau dia tidak ada disebutkan namanya, ujug-ujug, tiba-tiba muncul, dia harus mengeluarkan sprindik baru. Konsekuensi dengan sprindik baru itu apa? Semua produk hukumnya meliputinya. Apakah itu penyitaan, pemeriksaan saksi, semua alat bukti mengikuti dan harus ada penyitaan ulang, pemanggilan ulang, pemeriksaan ulang," kata Jamin.
Sebagai informasi, eks caleg PDIP Harun Masiku telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR sejak Januari 2020. Harun menyuap Wahyu Setiawan yang pada 2020 masih menjabat Komisioner KPU untuk membantu proses PAW.
Wahyu telah divonis penjara. Namun, keberadaan Harun Masiku belum diketahui dan masih dicari-cari KPK.
Pada akhir 2024, KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto dan pengacara Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka baru dalam kasus ini. Hasto juga diduga merintangi penyidikan Harun.
(ond/haf)
Pengacara Sebut Agus Teriak saat Mau Dibawa ke Lapas, Ini Alasannya
Pria difabel IWAS alias Agus ditahan di Lapas Kuripan setelah ditetapkan sebagai tersangka. Dia sempat menangis hingga berteriak sebelum dibawa ke Lapas. [341] url asal
#agus-buntung #kasus-pelecehan #iwas #tindak #terdakwa #universitas #lapas #tindak-pidana #agus #penjara #lombok-barat #ivan-jaka #universitas-mataram #pelecehan #visum #forensik #pidana #ancaman-hukuman #tersangka #terd
Mataram - Pria difabel yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual kepada mahasiswi, IWAS alias Agus, dibawa ke Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat. Pengacara menyebut jika Agus menangis hingga berteriak saat hendak dibawa.
"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, IWAS ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," kata perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi, melansir detikBali, Kamis (9/1/2024).
Kepala Kejari (Kajari) Mataram Ivan Jaka mengatakan Agus akan ditahan selama 20 hari di Lapas Kelas IIA Kuripan Lombok Barat. Ivan Jika memastikan penahanan Agus sudah memenuhi syarat, termasuk aspek objektif dan subjektif.
"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," tutur Ivan.
Dia kemudian menjelaskan aspek objektif yang dimaksudkan adalah tindak pidana yang dilakukan IWAS memiliki ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Hal ini membuat yang bersangkutan harus ditahan.
"Sedangkan syarat subjektif, pertimbangan mengingat korban yang dilakukan terdakwa IWAS lebih dari satu, dikhawatirkan nanti terdakwa ini bisa mengulangi perbuatannya," imbuhnya.
Artikel ini sudah tayang di detikBali, baca selengkapnya di sini.
(afb/afb)
Agus Difabel Tersangka Pelecehan Resmi Ditahan, Nangis Saat Dibawa ke Lapas
IWAS, pria difabel tersangka pelecehan seksual, resmi ditahan. Kuasa hukum mengungkap IWAS sempat menangis dan mengancam bunuh diri saat dibawa ke lapas. [432] url asal
#pria-difabel-tersangka-pelecehan-seksual #mataram #pelecehan-seksual #iwas #kejari-mataram #agus-difabel #penyerahan #nusa-tenggara-barat #lapas #penahanan #polda-ntb #forensik #kejaksaan #agus-difabel-tersangka-p
Mataram - IWAS alias Agus (22), pria difabel tersangka pelecehan seksual di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi ditahan mulai Kamis (9/1/2025). Dia ditahan di Lapas Kelas IIA Kuripan, Lombok Barat selama 20 hari ke depan.
Dilansir detikBali, IWAS diketahui menangis histeris ketika dibawa ke lapas. Dia juga sempat teriak-teriak dan mengancam akan bunuh diri. Hal itu diungkapkan oleh perwakilan kuasa hukum IWAS, Kurniadi.
"Tadi teriak-teriak di dalam itu merupakan dampak psikologis, IWAS ini membayangkan sejak lahir sampai sekarang bergantung dengan ibunya," kata Kurniadi di Kejari Mataram, Kamis (9/1/2025).
Pantauan di lokasi, IWAS tampak mengenakan rompi tahanan warna merah dengan nomor 25 saat keluar dari ruang penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda NTB. IWAS didampingi oleh pengacara serta ibunya. Sebelum naik ke mobil untuk diserahkan ke Kejari Mataram, IWAS sempat menyampaikan pernyataan singkat.
"Kebenaran akan terungkap," tegas IWAS.
Penahanan terhadap IWAS dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21. Penahanannya dinyatakan telah memenuhi syarat, baik secara objektif maupun subjektif.
"Hari ini kami melakukan tahap dua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Polda NTB kepada Kejaksaan Negeri Mataram atas nama tersangka IWAS," kata Kepala Kejari Mataram Ivan Jaka usai menerima pelimpahan berkas dan tersangka dari Polda NTB, Kamis (9/1/2024).
"Ini sudah memenuhi beberapa aspek. Adanya pendapat ahli, visum, psikologi forensik, dan psikologi kriminal. Ahli-ahli tersebut, ada yang dari Universitas Mataram, Universitas Indonesia, bahkan ada yang dari Universitas Gadjah Mada (UGM)," tambahnya.
Ivan melanjutkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Komisi Disabilitas Daerah (KDD) NTB dan pihak lapas untuk memastikan sarana-prasarana di lapas ramah bagi penyandang disabilitas seperti IWAS.
"Lembaga pemasyarakatan pun sudah menyiapkan adanya sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas dan ada juga disediakan pendamping," imbuhnya.
(des/des)
Kuasa Hukum Afif Maulana Sesalkan SP2 Lidik Polda Sumbar
Kuasa hukum Afif Maulana menyesalkan rencana Polda Sumbar menghentikan penyidikan kasus kematiannya. Mereka menilai tindakan ini tidak profesional. [705] url asal
#afif-maulana #polda-sumbar #kematian-afif-maulana #sumbar #forensik #kematiannya #kepolisian #surat-perintah-penghentian-penyidikan #kematian #penganiayaan #kuasa-hukum-afif-maulana #sp2-lidik #penyebab-kematian
Padang - Kuasa hukum Afif Maulana menyayangkan langkah Polda Sumatera Barat (Sumbar) yang akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP2 Lidik) dalam kasus tewasnya Afif Maulana. Menurut kuasa hukum, tindakan kepolisian ini dinilai diskriminatif dan tidak profesional dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM, terutama di tengah perjuangan keluarga Afif yang sedang mencari keadilan.
"Kami memandang ini sebagai bentuk diskriminatif dan ketidakprofesionalan pihak kepolisian Sumbar dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM," kata kuasa hukum Afif Maulana, Adrizal, kepada wartawan, Kamis (2/1/2025).
Adrizal, yang juga pengacara publik LBH Padang, mengungkapkan bahwa dalam kasus tewasnya Afif Maulana terdapat banyak kejanggalan. Hingga saat ini, keluarga korban dan pihaknya masih meyakini bahwa kematian Afif Maulana disebabkan oleh kekerasan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
"Sehingga sampai sekarang kami tetap yakin bahwa dalam kasus ini, ada keterlibatan anggota kepolisian yang melakukan dugaan penyiksaan," jelasnya.
Adrizal juga menyoroti langkah penyidik Polda Sumbar yang terkesan hanya fokus pada tuduhan Afif Maulana sebagai terduga peserta tawuran dan megajak temannya untuk melompat dari atas Jembatan Kuranji.
"Seolah-olah penyidik hanya fokus pada masalah tawuran atau ajakan melompat. Padahal kami sudah sering menyampaikan agar penyidik bisa lebih mendalami bagaimana penyiksaan terjadi pada malam itu. Namun, hal tersebut tidak diakomodir," ungkapnya.
"Saya menduga ini hanya upaya untuk menguatkan dalil yang telah dibangun sebelumnya, bahwa Afif Maulana adalah bagian dari tawuran. Padahal seharusnya yang difokuskan adalah penegakan hukum dalam dugaan penyiksaan yang berujung pada kematian. Kami sangat menyesalkan hal ini," sambungnya.
Ke depan, kuasa hukum dan keluarga korban, menurut Adrizal, akan meminta salinan SP2 Lidik dan barang-barang milik Afif Maulana yang saat ini masih berada di Polda Sumbar.
"Kami besok akan meminta salinan SP2 Lidik dan seluruh barang milik korban yang disita penyidik. Selain itu, kami juga akan meminta data-data terkait hasil visum, ekshumasi, serta data personel kepolisian yang terlibat malam itu," ungkapnya.
Baca selengkapnya di halaman berikut...
Setelah memperoleh data-data tersebut, Adrizal mengatakan kuasa hukum akan mengumpulkan bukti baru untuk menggugat kembali Polda Sumbar.
"Kami akan mengumpulkan bukti dan novum baru. Kemudian, kami akan melakukan gugatan strategis," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, pihak kepolisian akan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik) dalam kasus tewasnya Afif Maulana. Hal ini diungkapkan oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono.
"Kita sudah mengetahui bersama bahwa keputusan ketua tim dan anggotanya yang terdiri dari 15 dokter forensik menyatakan bahwa penyebab kematian Afif Maulana bukan karena penganiayaan, melainkan akibat benturan benda keras. Jadi, yang terjadi adalah tubuh yang menghampiri benda keras, bukan benda keras yang menghampiri tubuh," kata Irjen Pol Suharyono kepada wartawan di Mapolda Sumbar, Selasa (31/12/2024).
"Saya ingin memastikan agar kasus ini tidak menggantung. Berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan Dirkrimum beserta seluruh tim, termasuk keluarga korban dan ahli, kami akan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP2 Lidik," sambungnya.
Lebih lanjut, Suharyono menyatakan, jika ada bukti baru yang ditemukan di kemudian hari terkait kematian Afif Maulana, keluarga korban dipersilakan untuk kembali berkoordinasi dengan penyidik.
"Jika ada bukti-bukti baru yang menguatkan terkait masalah ini, silakan koordinasi dengan penyidik," ungkapnya.
Irjen Pol Suharyono juga menegaskan bahwa pihaknya tidak menganggap kematian Afif Maulana sebagai hal yang sepele. Oleh karena itu, penerbitan SP2 Lidik ini dilakukan sebagai bagian dari keseriusan dalam menangani kasus ini dan untuk memberikan kepastian hukum.
"Ini bukan berarti kami menganggap masalah ini sepele. Justru, ini bagian dari keseriusan kami dalam menangani kasus ini agar ada kepastian hukum dan tidak menggantung," jelasnya.
(afb/afb)
LBH Akan Ambil Langkah Hukum Usai Polda Setop Penyelidikan Kasus Afif
Sebelumnya Polda Sumbar menghentikan penyelidikan kasus Afif Maulana, siswa SMP yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Batang Kuranji. Simak alasannya. [780] url asal
#penyebab-kematian-afif-maulana #forensik #sp2-lidik #mapolda-sumatera-barat #pidana-penyiksaan #penyiksaan #korban #suharyono #dugaan-penyiksaan #penyidik-polda-sumbar #lbh-padang #jembatan-batang-kur
(CNN Indonesia) 01/01/25 23:23
v/42275/
Polda Sumatera Barat (Sumbar) menghentikan penyelidikan kasus Afif Maulana (13), siswa SMP yang ditemukan tewas di bawah Jembatan Batang Kuranji.
Polda pun menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau SP2 Lidik kasus tersebut.
Merespons hal tersebut, LBH Padang menyatakan pihak keluarga korban dan kuasa hukumnya belum dapat berkomentar banyak karena belum menerima SP2 Lidik tersebut. Walaupun demikian LBH Padang menyatakan mereka akan mengambil langkah hukum terkait keputusan Polda Sumbar tersebut.
"Korban dan kuasa hukum belum menerima Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2 Lidik). Selanjutnya Korban dan kuasa hukum akan mengambil langkah hukum ketika telah menerima surat SP2 Lidik," demikian keterangan resmi LBH Padang yang diterima, Rabu (1/1).
Lebih lanjut, di dalam rilis tersebut, LBH Padang menyatakan pada Selasa (31/12) lalu, pihak kuasa hukum dan keluarga korban hadir mengikuti gelar perkara khusus dugaan tindak pidana penyiksaan yang berujung kepada kematian terhadap Afif Maulana. Gelar perkara itu dilakukan dalam dua termin pada hari tersebut.
"Gelar perkara dipimpin oleh Kabag Wanssidik Ditreskrimum Polda Sumbar AKBP Hendri Yahya yang dihadiri oleh bagian Internal dan Eksternal Polda Sumatera , Penyidik Unit Jatanras dari Polresta Padang dan juga korban beserta kuasa hukumnya (LBH Muhammadiyah dan LBH Padang)," demikian keterangan LBH Padang.
LBH Padang menyatakan setelah selesai gelar perkara, dan pihak kuasa hukum keluarga korban meninggalkan Polda Sumbar tidak ada komunikasi dari penyidik Polda Sumbar soal rencana menyetop penyelidikan, dan baru tahu setelah diumumkan ke publik oleh Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono pada sore harinya.
"Setelah gelar perkara termin 1 kuasa hukum meninggalkan Mapolda Sumatera Barat dan gelar perkara termin 2 dilanjutkan. Tanpa komunikasi dengan korban dan kuasa hukum pada sore harinya Kapolda Irjen Pol Suharyono mengumumkan ke publik telah dihentikan penyelidikan kasus Afif Maulana," imbuhnya.
Saat gelar perkara termin 1 tersebut, kuasa hukum korban yakni Syafril Elain sempat mempertanyakan alasan mereka tak diperlihatkan atau dibagikan temuan dari penyidik dalam kasus dugaan penganiayaan berujung kematian Afif tersebut. Selain itu gelr perkara termin 2 pun dilakukan tertutup tanpa melibatkan pihak korban maupun kuasa hukum.
"Kuasa hukum menilai proses gelar perkara termin 1 tidak transparan dan akuntabilitas. Gelar perkara termin 2 juga tidak memiliki alasan hukum untuk yang kuat untuk tidak melibatkan korban namun tetap tertutup," katanya.
Pengacara publik LBH Padang yang juga jadi kuasa hukum korban, Adrizal, menduga ada ketidakprofesionalan dan ketidakseriusan penyidik untuk menuntaskan dan memberikan keadilan serta kepastian hukum kepada korban.
Poin-poin dugaan ketidaktransparansian dalam proses penyelidikan itu, kata dia di antaranya, "Penyidik diduga tidak mendalami terkait dengan dugaan penyiksaan terhadap alm. Afif Maulana melalui saksi fakta yang dihadirkan di depan penyidikan bahkan kami khawatir proses BAP yang dilakukan hanya berfokus kepada proses tawuran dan perkataan ajakan melompat."
Selain itu, sambungnya, "Penyidik tidak mendalami terkait dengan pernyataan ahli forensik Ade Firmansyah terhadap 19 sampel yang terdiri 16 dari jaringan lunak dan 3 jaringan keras yang merupakan tanda kekerasan yang diambil dari tubuh alm. Afif Maulana sewaktu proses ekshumasi."
Kemudian, "Penyidik tidak menjelaskan bagaimana dari hasil CCTV yang diamankan padahal di dalam langkah penyelidikan dijelaskan pada tanggal 24 Juni 2024 telah dilakukan pendataan dan pengecekan CCTV, dan sudah dilakukan pengamanan terhadap hasil CCTV."
Selain itu penyidik tak menjelaskan hasil pemeriksaan labfor terkait ponsel milik almarhum Afif yang dilakukan pada 3 Juli 2024.
Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono mengatakan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus Afif itu merupakan keputusan gelar perkara yang dilakukan secara profesional dan terintegrasi. Ia mengaku penerbitan itu untuk memberi kepastian hukum karena tidak menggantungkan kasus.
"Saya ingin memastikan agar kasus ini tidak menggantung. Berdasarkan hasil gelar perkara yang melibatkan Dirkrimum beserta seluruh tim, termasuk keluarga korban dan ahli, kami akan menghentikan kasus ini dengan menerbitkan SP2 Lidik," ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12).
Suharyono mengatakan sebelumnya tim dokter forensik independen juga telah mengungkap penyebab kematian Afif bukan karena penganiayaan melainkan akibat jatuh dari ketinggian dan terbentur benda keras.
"Kita sudah mengetahui bersama bahwa keputusan ketua tim dan anggotanya yang terdiri tidak kurang 15 dokter forensik itu sudah menyatakan penyebab kematian Afif Maulana bukan karena penganiayaan," tuturnya.
"Tapi, karena benturan benda keras. Jadi tubuh yang menghampiri benda keras, bukan benda keras yang menghampiri tubuhnya. Itu sebenarnya sudah terekspos sejak empat atau lima bulan yang lalu," imbuh jenderal bintang dua tersebut.
Suharyono mengatakan walau telah dihentikan, kepolisian tetap mempersilakan pihak keluarga berkoordinasi dengan penyidik apabila nantinya memang ditemukan bukti baru terkait kematian Afif.
"Jika ada bukti-bukti baru yang menguatkan terkait masalah ini, silakan koordinasi dengan penyidik," ungkapnya.
Lebih lanjut, Suharyono menegaskan penerbitan SP2 Lidik dalam kasus itu bukan karena kepolisian menanggap kematian Afif sebagai hal yang sepele, melainkan sebagai bentuk keseriusan dalam menangani kasus ini dan untuk memberikan kepastian hukum.
"Ini bukan berarti kami menganggap masalah ini sepele. Justru, ini bagian dari keseriusan kami dalam menangani kasus ini agar ada kepastian hukum dan tidak menggantung," jelasnya.