Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mengakui kesulitan dalam mencegah warga negara Indonesia (WNI) yang berangkat ke Kamboja untuk bekerja secara ilegal. Salah satu pekerjaan ilegal yang kerap dijalani WNI di sana adalah menjadi admin situs judi online (judol).

"(Orang) Indonesia banyak yang berangkat ke Kamboja kemudian bekerja di tempat yang menurut (hukum) di Indonesia tidak diperbolehkan. Contoh, di tempat judi online," kata Plt Dirjen Imigrasi, Brigjen Yuldi Yusman, seusai pertemuan dengan delegasi Kamboja di Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (19/5/2025).

Yuldi menjelaskan, kesulitan utama terletak pada tidak adanya penerbangan langsung dari Indonesia ke Phnom Penh, ibu kota Kamboja. Akibatnya, banyak WNI yang memilih transit terlebih dahulu ke negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, Singapura, atau Filipina sebelum melanjutkan perjalanan darat ke Kamboja.

"Kita itu tidak ada direct flight ke Kamboja. Sehingga, mereka yang berangkat ke Kamboja itu, ada yang ke Thailand dulu, ada yang ke Filipina, ada juga yang ke Malaysia dulu. Karenanya, kami sulit mendeteksi (sejak) awal. Ujung-ujungnya, tujuannya ke Kamboja," jelas Yuldi.

Yuldi menyebut para WNI yang terlibat sindikat judi online umumnya tergiur tawaran gaji besar. Pada 2025, tercatat sudah ada 80 permohonan paspor yang ditolak karena diduga akan digunakan untuk bekerja secara ilegal di Kamboja.

"Tidak ada konfirmasi dari sana (pemerintah Kamboja), tapi dari kami ada 80 pekerja (yang permohonan paspornya) ditolak," ujarnya.

Meski demikian, Yuldi menegaskan tidak semua WNI yang berangkat ke Kamboja terlibat dalam industri perjudian. Ada pula WNI yang bekerja secara legal.

Untuk mencegah lebih banyak WNI terlibat pekerjaan ilegal di luar negeri, Ditjen Imigrasi juga menjalankan program desa binaan. Melalui program ini, warga diberi pemahaman serta pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.

"Dengan desa binaan itu kami memberikan pemahaman dan bekal ataupun pelatihan. Sehingga pada saat mereka berangkat (ke luar negeri) sudah dibekali dengan kemampuan dan ilmu yang bermanfaat untuk (diterapkan) di negara tujuan," jelas Yuldi.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi Indonesia dan delegasi Imigrasi Kamboja menggelar pertemuan bilateral di Nusa Dua. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah isu keimigrasian seperti tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kerja sama berbagi informasi, hingga pengadaan atase imigrasi.

Yuldi mengatakan, Kamboja merespons positif usulan tersebut. Keberadaan atase dinilai penting untuk memperkuat upaya pencegahan TPPO dan persoalan keimigrasian lainnya.

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Video Imigrasi Tangkap Buron Interpol China Terkait Judi Online

Manila (ANTARA) - Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah tiba di Den Haag, Belanda, dan kini berada dalam tahanan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Kantor Berita Filipina PNA melaporkan bahwa Kedutaan Besar Filipina di Belanda mengatakan mantan kepala negara tersebut tiba di Bandara Rotterdam dengan penerbangan sewaan RP-C5219 pada pukul 4:56 sore CET (22:56 WIB) pada hari Rabu.

Duterte kemudian diserahkan oleh aparat penegak hukum Filipina yang mendampinginya kepada pejabat Unit Kerja Sama Yudisial di Kantor Registrasi ICC.

Seorang perawat ICC, yang merupakan bagian dari rombongan penerima, telah berbicara dengan perawat pribadi Duterte mengenai kondisi medis dan kebutuhan medisnya.

Perawat ICC, menurut pihak Kedutaan Filipina, telah menyampaikan informasi yang diterima kepada Dokter Medis ICC untuk melakukan pemeriksaan medis terhadap mantan presiden setibanya di Pusat Penahanan ICC.

Kedubes Filipina juga mengatakan telah memberikan semua bantuan konsuler yang diperlukan kepada Duterte dan delegasinya, serta juga telah menyediakan pakaian musim dingin yang sesuai, pakaian ganti, dan paket perawatan bagi mereka.

Atas permintaan kedutaan, Mantan Sekretaris Eksekutif Filipina, Salvador Medialdea, diberikan visa 15 hari sebagai penasihat hukum Duterte dan telah diberikan izin untuk mengunjungi mantan Presiden Filipina itu pada Kamis waktu setempat, di Pusat Penahanan ICC di Scheveningen, Den Haag.

Sementara itu, perawat dan asisten Duterte dijadwalkan untuk kembali ke Filipina.

Otoritas imigrasi Belanda memberikan kepada mereka, termasuk yang mengawal Duterte, visa dua hari untuk memungkinkan mereka beristirahat dan pulih sebelum penerbangan kembali.

Pejabat kedutaan sebelumnya mengingatkan pejabat ICC dan Kementerian Luar Negeri Belanda mengenai perlunya perhatian dan pemantauan ketat kondisi medis dan fisik Duterte.

Atas pengaturan kedutaan, pejabat ICC juga menyerahkan kepada mantan presiden itu nama dan nomor kontak pejabat Kedutaan Filipina yang dapat dihubungi melalui telepon seluler untuk bantuan konsuler yang mungkin diperlukannya.

Sumber: PNA-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2025

Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte akan ditahan di penjara Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Penahanannya itu sehubungan dengan upaya ICC mengadili Duterte atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi antinarkoba di masa pemerintahannya.

Duterte saat ini masih dalam penerbangan menuju Belanda. Ia diperkirakan tiba di sana sekitar pukul 14.00 siang waktu setempat.

Berikut fakta-fakta penjara ICC:

Pusat Penahanan ICC (ICC Detention Centre) berada di pinggiran laut Den Haag di Scheveningen.

Unit yang merupakan bagian dari penjara Belanda ini dilengkapi sejumlah fasilitas mewah yang dapat menunjang kehidupan para tahanan.

Dalam situs ICC, semua tahanan disebut memiliki sel individual yang dilengkapi komputer meski tanpa akses internet. Komputer itu dapat dipakai untuk memungkinkan kuasa hukum tahanan mengunggah materi terkait kasus mereka, yang dapat diakses dan diberi komentar oleh tahanan.

ICC bahkan bersedia memberikan pelatihan komputer bagi tahanan jika memang diperlukan.

Selain komputer, sel-sel tersebut juga dilengkapi dengan tempat tidur, meja, rak, lemari, toilet, wastafel, dan televisi. Bahkan, ada interkom untuk memudahkan tahanan bicara dengan sipir ketika sel terkunci.

ICC memiliki program harian yang memungkinkan para tahanan mendapat akses ke udara segar. Bukan cuma itu, ICC juga memberi para tahanan akses untuk berkunjung ke perpustakaan, membaca berita, dan menonton televisi.

Umumnya, para tahanan ICC diberikan makan tiga kali dalam sehari. Namun, ICC juga menyediakan dapur umum di mana para tahanan bisa memasak sendiri dengan bahan-bahan yang disediakan agar dapat menyesuaikan makanan mereka dengan selera dan budaya masing-masing.

ICC mengakui hak privasi para tahanan dengan pembelanya. ICC juga mengakui pentingnya komunikasi secara bebas antara tahanan dengan perwakilan konsuler atau diplomatik negara asal mereka.

Oleh sebab itu, orang yang ditahan memiliki hak untuk berkomunikasi secara bebas tanpa diawasi.

Para tahanan bahkan boleh menerima kunjungan dari pendeta atau penasihat spiritual agama di lokasi yang telah ditetapkan oleh petugas.

ICC tak berniat memutus hubungan kekeluargaan tahanan dengan keluarganya.

Sesuai dengan Peraturan Kepaniteraan, ICC mengizinkan para tahanan mendapat kunjungan dari keluarga atau pasangan. Kunjungan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam satu tahun.

Pusat penahanan ICC dikabarkan hanya menahan sedikit orang. Biasanya, para tahanan tak lebih dari 12-20 orang.

Hal ini karena ICC hanya menahan tersangka atau terdakwa selama proses sidang di Mahkamah. Jumlah tahanan berubah-ubah tergantung pada kasus aktif, penangkapan baru, atau pemindahan setelah vonis.

Berkaitan dengan status tersangka ini, ICC memiliki prinsip bahwa para tahanan dianggap tak bersalah sampai terbukti bersalah.

Oleh sebab itu, ICC menjunjung tinggi hak asasi tahanan selama proses hukum berlangsung.

Jika tahanan terbukti bersalah, mereka tidak akan menjalani hukuman di Pusat Penahanan ICC. Mereka akan dipindahkan ke penjara di luar Belanda untuk menjalani hukumannya, tergantung pada kesepakatan antara ICC dan negara tempat pelaksanaan hukuman.

MANILA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, yang merupakan putri dari mantan Presiden Rodrigo Duterte, berangkat ke Belanda, Rabu (12/3/2025), setelah ayahnya ditangkap atas perintah Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) dalam penyelidikan pengadilan itu terhadap "perang melawan narkoba" di Filipina.

Rodrigo Duterte, mantan wali kota yang dikenal berani dan mantan jaksa yang kemudian menjadi presiden Filipina dari 2016 hingga 2022, diterbangkan ke Den Haag pada Selasa kemarin, beberapa jam setelah penangkapannya di Manila. Penangkan itu merupakan langkah terbesar dalam penyelidikan ICC terhadap dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama operasi pemberantasan narkoba di Filipina yang menewaskan ribuan orang dan menuai kecaman global.

Duterte, 79 tahun, bisa menjadi mantan kepala negara Asia pertama yang diadili di ICC.

Putrinya, Sara, terbang ke Amsterdam dalam penerbangan pagi, menurut pernyataan kantornya, tetapi tidak dijelaskan apa yang akan dia lakukan di sana atau berapa lama dia akan tinggal di Belanda.

Silvestre Bello, mantan menteri tenaga kerja dan salah satu pengacara mantan presiden itu, mengatakan bahwa tim hukum akan bertemu untuk menilai opsi yang tersedia serta mencari kejelasan mengenai ke mana Duterte dibawa dan apakah mereka akan diizinkan menemuinya.

"Langkah pertama yang akan kami lakukan adalah mencari tahu secara pasti ke mana mantan presiden itu akan dibawa, agar kami tahu harus pergi ke mana, karena dia akan membutuhkan bantuan hukum," kata Bello. "Kami juga akan membahas semua opsi hukum yang memungkinkan."

Duterte diperkirakan tiba di Belanda pada Rabu ini. Putri bungsunya, Veronica Duterte, berencana untuk mengajukan permohonan habeas corpus (prinsip hukum yang melindungi seseorang dari penahanan sewenang-wenang) ke Mahkamah Agung Filipina untuk menekan pemerintah membawanya kembali, kata Salvador Panelo, mantan penasihat hukum utamanya.

6.200 Orang Tewas dalam Perang Melawan Narkoba

Perang melawan narkoba merupakan program andalan yang mengantarkan Duterte, yang dikenal temperamental, ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016. Selama enam tahun masa jabatannya sebagai presiden, sebanyak 6.200 tersangka tewas dalam operasi anti-narkoba. Angka itu berdasarkan data pihak kepolisian.

Namun, para aktivis mengatakan bahwa jumlah korban sebenarnya jauh lebih banyak. Ribuan pengguna narkoba di kawasan kumuh ditembak mati dalam keadaan misterius. Beberapa di antara mereka sebelumnya masuk dalam "daftar pengawasan" komunitas setelah mendaftar untuk ikut rehabilitasi.

Walau Duterte menarik Filipina secara sepihak dari traktat pendirian ICC pada tahun 2019, saat mahkamah mulai menginvestigasi perang terhadap narkoba, ICC menyatakan masih memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dugaan kejahatan yang terjadi saat negara itu masih menjadi anggota ICC.

"Penangkapan dan pemindahan mantan Presiden Duterte ke Den Haag merupakan kemenangan yang sudah lama dinantikan dalam melawan impunitas, yang dapat membawa para korban dan keluarga mereka selangkah lebih dekat menuju keadilan," kata Bryony Lau, wakil direktur Asia di Human Rights Watch.

"Peristiwa bersejarah ini mengirimkan pesan kepada para pelanggar hak asasi manusia di manapun bahwa suatu hari mereka bisa dimintai pertanggungjawaban," tambah Lau.

Manila (ANTARA) - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan bahwa penahanan mantan presiden Rodrigo Duterte dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang sah dan mengacu pada permintaan Interpol yang melaksanakan perintah penangkapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

"Kami mengikuti semua prosedur hukum yang diperlukan. Saya yakin jika diteliti lebih lanjut, pasti prosesnya sudah tepat dan benar," kata Marcos dalam konferensi pers, Selasa (11/3).

Meski menegaskan bahwa Filipina tak akan bekerja sama dengan ICC, Marcos menyatakan bahwa ada "dasar yang sangat baik" untuk memenuhi perintah penangkapan ICC terhadap Duterte.

"Ada permintaan kepada pemerintah Filipina dari Interpol untuk melaksanakan perintah penangkapan dan, tentu saja, kami memenuhi komitmen terhadap Interpol," kata dia.

"Kami melakukannya bukan karena perintah tersebut berasal dari ICC. Kami melakukannya karena diminta Interpol," ucap Presiden Filipina, sembari membantah ada motif politik dari penangkapan Duterte.

Ia menjelaskan, kasus yang menjerat Duterte dimulai pada 2017, ketika Filipina masih menjadi anggota ICC dan Duterte masih menjadi presiden. "Jadi, saya tak melihat adanya persekusi politik di sini karena kasusnya pun terjadi sebelum saya muncul," kata dia.

Marcos kemudian memastikan adanya "salinan fisik" perintah penahanan Duterte dan berjanji akan merilisnya kepada publik demi transparansi.​​​​​​​​​​​​​​

Duterte ditangkap kepolisian Filipina pada Selasa pagi waktu setempat saat tiba di Bandara Internasional Ninoy Aquino Manila dari Hong Kong, kemudian ia dibawa ke Pangkalan Udara Villamor.

Menurut pernyataan Kantor Komunikasi Presiden Filipina, Interpol Manila pada Selasa pagi menerima salinan resmi surat perintah penahanan Duterte dari ICC.

Surat perintah tersebut ditandatangani oleh Hakim ICC Julia Antoanella Motoc, Sophie Alapini-Gansou, dan Maria del Socorro Flores Liera pada 7 Maret.

Penyelidikan ICC terhadap Duterte berkutat pada dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait pembunuhan orang-orang dalam perang melawan narkoba yang dilakukannya semasa menjadi Wali Kota Davao City dan kemudian Presiden Filipina.

Meski Filipina menarik diri dari ICC pada Maret 2019, pengadilan tersebut bersikukuh masih memiliki kewenangan menyelidiki dugaan pelanggaran HAM tersebut karena terjadi semasa Filipina masih menjadi negara penandatangan Statuta Roma dari 2011 hingga 2019.

Sementara itu, Duterte telah diterbangkan dengan pesawat sewaan ke Den Haag, Belanda pada Selasa malam untuk diadili di hadapan ICC.

Sumber: PNA-OANA

​​​​​​​

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Mantan presiden Filipina Rodrigo Duterte ditahan setelah pengadilan pidana internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadapnya. Duterte diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) saat menggulirkan 'perang melawan narkoba' saat masih menjabat.

Kantor presiden mengatakan Duterte ditangkap pada Selasa (11/3/2025) pagi di bandara Manila setelah terbang kembali dari Hong Kong.

"Pagi-pagi sekali, Interpol Manila menerima salinan resmi surat perintah penangkapan dari ICC," kata istana kepresidenan dalam sebuah pernyataan seperti dilansir the Guardian.

"Sampai saat ini, dia berada dalam tahanan pihak berwenang."

Duterte, 79 tahun, telah menanggapi spekulasi baru-baru ini bahwa surat perintah penangkapan akan segera dikeluarkan. Ia mengatakan pada Ahad, jika surat penangkapan itu keluar, maka ini benar-benar takdirnya. "Ini takdir saya dalam hidup, tidak apa-apa, saya akan menerimanya. Tidak ada yang bisa kami lakukan."

Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) RI Yusril Ihza Mahendra menyebutkan Presiden Filipina sampai saat ini belum memberikan putusan mengenai status pidana terpidana mati kasus penyelundupan narkoba Mary Jane Veloso yang dipindahkan dari Indonesia.

Yusril menjelaskan hal tersebut sesuai dengan kebijakan pemerintah Filipina yang mewajibkan narapidana yang dipulangkan terlebih dahulu ditempatkan di penjara selama 60 hari.

"Setelah itu, barulah 60 hari kemudian Presiden Filipina dapat mengambil keputusan," kata Yusril saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Sebagaimana diketahui, pemerintah Filipina tak lagi mengakui hukuman mati di negaranya sehingga terdapat kemungkinan besar bahwa status pidana Mary Jane akan diubah oleh Presiden Filipina setelah dipindahkan dari Indonesia, salah satunya menjadi seumur hidup.

Menko Kumham Imipas menuturkan bahwa pemerintah Indonesia terus diberi tahu mengenai perkembangan kondisi terbaru Mary Jane hingga saat ini oleh pemerintah Filipina.

Pada saat ini Mary Jane ditempatkan di Penjara Mandaluyong, Manila, Filipina.

Mary Jane Veloso merupakan terpidana mati kasus penyelundupan 2,6 kilogram heroin yang ditangkap di Bandara Adisutjipto, Yogyakarta, pada bulan April 2010.

Ia divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Sleman pada bulan Oktober 2010. Mary Jane dipulangkan dari Indonesia ke Filipina pada pertengahan Januari 2025.

Pemulangan Mary Jane merupakan bagian dari kesepakatan penting antara pemerintah Indonesia dan Filipina melalui penandatanganan pengaturan praktis atau practical arrangement oleh Menko Kumham Imipas RI Yusril Ihza Mahendra dan Wakil Menteri Urusan Hukum dan Gugusan Penghubung Filipina Raul Vasquez pada 6 Desember 2024.

Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen kedua negara terhadap nilai-nilai diplomasi, kerja sama internasional, dan penghormatan terhadap kedaulatan hukum masing-masing negara.

Adapun terdapat empat ketentuan penting dalam practical arrangement itu. Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan hukum.

Dalam ketentuan itu, kedua belah pihak menegaskan penghormatan terhadap sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, kesepakatan tersebut tidak mengurangi kedaulatan hukum Indonesia, termasuk putusan pengadilan Indonesia yang berlaku dalam kasus Mary Jane.

Ketentuan kedua, pelaksanaan hukuman. Setelah dipindahkan ke Filipina, Mary Jane akan melanjutkan pelaksanaan hukuman sesuai dengan hukum dan prosedur Filipina.

Dengan ketentuan tersebut, pemerintah Filipina memiliki kewenangan untuk memberikan grasi, remisi, atau amnesti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Ketentuan ketiga, yakni larangan masuk kembali ke Indonesia. Setelah pemindahan, Mary Jane akan dimasukkan dalam daftar tangkal untuk masuk wilayah Indonesia, sesuai dengan hukum nasional Indonesia.

Ketentuan keempat, yaitu akses informasi. Pemerintah Filipina berkomitmen memberikan akses informasi kepada pemerintah Indonesia terkait dengan pelaksanaan hukuman Mary Jane setelah dipindahkan.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan mengupayakan pemulangan warga negara Indonesia (WNI) yang dipidana di Prancis. Yusril mengatakan pemerintah Prancis harus mempertimbangkan permintaan pemulangan tersebut.

Hal itu disampaikan Yusril seusai konferensi pers penandatanganan nota kesepakatan dengan pemerintah Prancis soal pemulangan terpidana mati kasus pabrik narkoba, Serge Areski Atlaoui. Yusril mengatakan Serge akan dipulangkan ke Prancis pada Selasa (4/2/2025).

"Tanggal 4 Februari adalah tanggal yang disepakati pada waktu perundingan teknis antara kedua pemerintah dan kita menegaskan bahwa selain perjanjian ini, kesepakatan ini adalah bersifat resiprokal. Artinya, nanti kalau suatu ketika ada orang Indonesia yang juga dipidana oleh pengadilan Prancis maka pemerintah Indonesia juga jika mengajukan permintaan untuk ditransfer ke Indonesia, maka pemerintah Prancis berkewajiban untuk mempertimbangkan permintaan yang diajukan oleh pemerintah Indonesia sebagaimana Pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan permintaan dari Pemerintah Prancis, kata Yusril di kantornya, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/1).

Yusril mengatakan pihaknya belum menerima data yang cukup tentang WNI yang dipidana di Prancis. Dia mengatakan pemerintah Indonesia akan mengajukan transfer narapidana jika hal itu diperlukan.

"Kami belum mendapatkan data yang cukup mengenai keberadaan warga negara Indonesia yang dipidana oleh pengadilan Prancis. Tapi kalau sekiranya ada, kita pertimbangkan. Memang kalau sekiranya kita perlu untuk meminta transfer, kita juga akan melakukan hal yang sama," ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya harus lebih dulu berkomunikasi dengan keluarga narapidana sebelum meminta transfer pemulangan WNI. Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri harus dilakukan dengan hati-hati.

"Tapi untuk proses ini sebenarnya kita mesti bicara dulu dengan keluarga dari narapidana yang bersangkutan. Jadi, karena kan juga menyangkut pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan transfer. Proses ini kan lebih banyak pada pertimbangan kemanusiaan, bisa juga keluarganya keberatan untuk dipindahkan ke sini," ujar Yusril.

"Itu makanya kami sangat berhati-hati, walaupun kami berkewajiban untuk membela warga negara Indonesia di luar negeri, tapi kami juga harus menghormati apa yang menjadi keputusan dari keluarga yang bersangkutan," tambahnya.

Selain itu, Yusril mengatakan pemerintah sudah berkomunikasi terkait pemindahan narapidana dengan negara luar, seperti Filipina, Australia, Inggris, Malaysia, hingga Arab Saudi. Dia mengatakan WNI banyak yang dihukum mati di Arap Saudi dan Malaysia.

"Dua sasaran terutama kita sebenarnya adalah Malaysia dan Saudi Arabia. Yang cukup banyak jumlah warga Indonesia yang dihukum mati di sana tapi sampai hari ini juga belum dieksekusi. Jadi kalau kita mau melakukan pemindahan itu ya pertama-tama tentu kita harus bicara dengan keluarganya," ujarnya.

Dia mengatakan pemulangan WNI yang dipidana di luar negeri merupakan salah satu wujud sikap pemerintah yang harus melindungi warganya. Dia mengatakan pemerintah harus bersikap adil kepada seluruh warga negaranya.

"Dan kita harus mengerti bahwa ini adalah sikap pemerintah. Pemerintah itu nggak bisa benci atau senang dengan orang, nggak bisa. Dia harus melakukan sesuatu treatment yang sama. Pelindungan kepada warga negara, ya apa pun salahnya, apa pun ideologinya, kita harus melakukan hal seperti itu. Jadi LSM sama pemerintah beda. Kalau pemerintah kan harus adil bagi semua," ujarnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengunjungi Gereja Katedral Roh Kudus Denpasar, Bali, saat momen Natal. Natalius Pigai mengunjungi gereja Katolik terbesar di Pulau Dewata itu pada Selasa (24/12/2024).

Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru di Gereja Katedral Denpasar, Ursula Septima Sadi, mengatakan kunjungan menteri asal Papua itu tak berlangsung lama. Sebab, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu datang secara mendadak.

"Pak Menteri berada di gereja hanya dalam hitungan menit saja karena datangnya juga dadakan. Selain itu, dia tidak lewat protokoler dan datang lewat pintu samping gereja," kata Ursula di Gereja Katedral Denpasar, Rabu (25/12/2024).

Menurut Ursula, Natalius Pigai hanya berada di area depan Gereja Katedral Denpasar dan tidak masuk ke dalam. Dia hanya menyampaikan beberapa kalimat kepada pihak gereja.

"(Pesan dari Natalius Pigai) saya hanya berkunjung di sini. Semoga semuanya aman," cerita Ursula.

Sebagai informasi, ribuan umat Katolik mendatangi Gereja Katedral Denpasar untuk beribadah Natal. Hujan tak menghalangi mereka untuk beribadah di gereja tersebut.

Selain umat yang berada di Pulau Dewata, Gereja Katedral Denpasar juga didatangi jemaat dari luar Bali dan wisatawan mancanegara. Tujuannya sama, yaitu untuk beribadah Natal.

"Saya lihat tadi juga ada umat dari Jakarta dan wisatawan mancanegara juga datang karena mereka sedang liburan dan ingin sekaligus menikmati momen Natal-an di Bali. Wisatawan mancanegara yang datang berasal dari Filipina, Australia, dan Eropa," tutur Ursula.

Video Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Saya Bisa Bikin Lebih dari 1.000 Program

Video Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Saya Bisa Bikin Lebih dari 1.000 Program

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengunjungi Gereja Katedral Roh Kudus Denpasar, Bali, saat momen Natal. Natalius Pigai mengunjungi gereja Katolik terbesar di Pulau Dewata itu pada Selasa (24/12/2024).

Ketua Panitia Natal dan Tahun Baru di Gereja Katedral Denpasar, Ursula Septima Sadi, mengatakan kunjungan menteri asal Papua itu tak berlangsung lama. Sebab, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) itu datang secara mendadak.

"Pak Menteri berada di gereja hanya dalam hitungan menit saja karena datangnya juga dadakan. Selain itu, dia tidak lewat protokoler dan datang lewat pintu samping gereja," kata Ursula di Gereja Katedral Denpasar, Rabu (25/12/2024).

Menurut Ursula, Natalius Pigai hanya berada di area depan Gereja Katedral Denpasar dan tidak masuk ke dalam. Dia hanya menyampaikan beberapa kalimat kepada pihak gereja.

"(Pesan dari Natalius Pigai) saya hanya berkunjung di sini. Semoga semuanya aman," cerita Ursula.

Sebagai informasi, ribuan umat Katolik mendatangi Gereja Katedral Denpasar untuk beribadah Natal. Hujan tak menghalangi mereka untuk beribadah di gereja tersebut.

Selain umat yang berada di Pulau Dewata, Gereja Katedral Denpasar juga didatangi jemaat dari luar Bali dan wisatawan mancanegara. Tujuannya sama, yaitu untuk beribadah Natal.

"Saya lihat tadi juga ada umat dari Jakarta dan wisatawan mancanegara juga datang karena mereka sedang liburan dan ingin sekaligus menikmati momen Natal-an di Bali. Wisatawan mancanegara yang datang berasal dari Filipina, Australia, dan Eropa," tutur Ursula.

Video Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Saya Bisa Bikin Lebih dari 1.000 Program

Video Pigai Minta Anggaran Rp 20 T: Saya Bisa Bikin Lebih dari 1.000 Program

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan bahwa para ahli hukum akan mempertimbangkan permohonan grasi untuk Mary Jane, terpidana mati kasus penyelundupan narkoba.

MengutipReuters,Kamis (19/12/2024) Macros mengaku kepada wartawan bahwa mereka mengetahui adanya permintaan grasi dari perwakilannya, yakni dari keluarganya. Ia kemudian menyerahkan hal tersebut kepada para ahli hukum.

"Kami serahkan pada penilaian para ahli hukum kami untuk menentukan apakah visi pengampunan itu tepat,” tutur Marcos.

Adapun, Macros menjelaskan lebih lanjut bahwa Indonesia tidak menetapkan persyaratan apapun terkait pemulangan Mary Jane.

Saat ditanya bagaimana soal grasi lebih lanjut, Macros mengaku bahwa pihaknya masih jauh mengenai persoalan tersebut.

“Kami masih harus melihat statusnya,” terang Macros.

Diberitakan sebelumnya, pada Rabu (18/12) dini hari, Mary Jane tiba di negaranya, setelah negosiasi yang berlangsung selama bertahun-tahun antara Indonesia dan juga Filipina.

Kala tiba di bandara, Mary Jane dikawal ketat oleh petugas keamanan dan langsung dibawa ke fasilitas penjara khusus wanita. Keluarganya dan puluhan pendukung yang menunggu di luar terminal tidak menyambut Veloso saat kedatangannya.

Pengacara Mary Jane di Filipina Edre Olalia mengatakan pihak berwenang telah memberikan waktu pribadi kepada keluarganya di fasilitas penjara tersebut.

Adapun, keputusan apapun mengenai pengampunannya akan bergantung pada Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.

Sebagai informasi, Mary Jane ditangkap di Yogyakarta pada tahun 2010 setelah kedapatan membawa 2,6 kg heroin yang disembunyikan di dalam sebuah koper. Ia mengaku sebagai kurir narkoba yang tidak tahu apa-apa, tetapi dia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati.

Pendiri Imparsial Rachland Nashidik bicara diplomasi Filipina memulangkan narapidana kasus narkoba, Mary Jane, setelah bertahun-tahun menjalani vonis hukuman mati di Indonesia. Rachland menilai kasus yang menimpa Mary menunjukkan masih adanya ruang kesalahan di balik hukuman mati.

"Kasus ini ditutup oleh pengakuan dua negara bahwa Mary Jane adalah korban, bukan mafia narkoba. Ini, sekali lagi, bukti tak ada kejahatan yang sempurna, tapi demikian juga halnya hukum. Memang tak ada hukum yang sempurna. Kasus-kasus miscarriage of justice terjadi hampir setiap hari di mana saja," kata Rachland kepada wartawan, Kamis (19/12/2024).

Rachland pun meminta hukuman mati dihapus. Dia mewanti-wanti Indonesia menanggung kesalahan besar jika sebelumnya mengeksekusi mati Mary Jane.

"Justru karena itu, excessive atau capital punishment, yaitu hukuman mati, seharusnya dihapus. Tak ada satu pun upaya hukum yang bisa menghidupkan lagi orang yang sudah dihukum mati akibat miscarriage of justice. Dosa besar ditanggung Indonesia bila menghukum mati Mary Jane padahal belakangan ketahuan, dia sebenarnya cuma korban," kata Wasekjen Partai Demokrat itu.

Rachland lantas meminta Presiden Prabowo Subianto menjadikan kasus tersebut sebagai pengingat soal potensi celah implementasi hukum. Jika hukuman mati belum dihapus, kata Rachland, setidaknya tak diterapkan Prabowo selama masa kepemimpinannya.

"Presiden Prabowo bisa menggunakan diplomasi Filipina ini untuk sekali lagi mengingatkan Indonesia bahwa tak ada hukum yang sempurna dan karena itu hukuman mati seharusnya dihapus. Atau, setidaknya dalam masa kepemimpinan politiknya, tidak digunakan," ujar dia.

Narapidana kasus narkoba, Mary Jane Veloso, berterima kasih kepada Prabowo Subianto dan Menko Yusril Ihza Mahendra atas keputusan pemulangan dirinya ke Filipina. Atas pemulangannya itu, Mary Jane mengaku cinta Indonesia.

"Saya Mary Jane Veloso mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Ihza Mahendra, dan seluruh penegak hukum di Indonesia atas kebijakan pemindahan saya untuk saya melanjutkan pidana di negara asal saya Filipina," kata Mary Jane seperti dalam video yang diterima detikcom, Kamis (19/12).

Sebagai informasi, Mary Jane diserahkan kepada pejabat otoritas tahanan Filipina pada Selasa (17/12) malam. Dia didampingi oleh para pejabat dari Departemen Luar Negeri, Biro Investigasi Nasional, Biro Imigrasi dan Biro Pemasyarakatan Filipina.