Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kitaSaya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7 persen di tahun ini tidak seharusnya melemahkan semangat dan optimisme nasional.

Prasetyo, dalam pernyataannya di Jakarta, Rabu, mengatakan, proyeksi tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh lembaga internasional.

"Saya kira itu sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita," ujarnya.

Meski demikian, Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto itu menegaskan bahwa pemerintah tetap optimistis terhadap kekuatan fundamental ekonomi Indonesia.

Ia merujuk pada sejumlah indikator positif seperti pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali —bahkan termasuk yang terendah di dunia— konsumsi rumah tangga yang kuat, serta iklim investasi yang tetap terjaga.

"Iklim investasi kita juga terjaga, terbukti dengan tercapainya target investasi di triwulan pertama," katanya menambahkan.

Prasetyo juga menyoroti upaya pemerintah yang terus mendorong kerja sama investasi dengan berbagai negara, termasuk melalui penyederhanaan regulasi yang dinilai menghambat proses investasi.

"Di satu sisi, secara intensif kita semua, pemerintah, juga terus berusaha untuk menawarkan kerja sama investasi dengan diikuti mempermudah, mempelajari kembali regulasi-regulasi yang sekiranya dapat memperlambat proses-proses investasi kita," ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Prasetyo mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap bersatu dan percaya diri dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

"Kita butuh kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, para pekerja, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama kita bangun ekonomi kita ke depan dengan penuh optimisme," katanya.

Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 dari 5,1 persen menjadi 4,7 persen.

Penurunan serupa juga tercatat dalam proyeksi Bank Dunia yang sebelumnya memperkirakan ekonomi Indonesia tumbuh 5,0 persen tahun ini, kini direvisi menjadi 4,7 persen.

IMF menyebutkan tekanan eksternal, seperti ketegangan perdagangan global, penurunan permintaan dunia, dan menurunnya produktivitas negara berkembang, sebagai faktor utama penyebab revisi ini.

Selain itu, Indonesia juga menghadapi tantangan struktural, termasuk isu demografi dan efisiensi tenaga kerja yang mulai membatasi pertumbuhan jangka panjang.

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden RI, Prasetyo Hadi, merespons proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disebut akan jauh dari target.

Menurutnya, Indonesia harus tetap optimistis dengan capaian target pertumbuhan ekonomi.

Terlebih, fondasi ekonomi nasional saat ini cukup kuat dan stabil.

"Saya kira itu (proyeksi IMF) sah-sah saja, ada lembaga yang memberikan penilaian atau proyeksi pertumbuhan terhadap ekonomi bangsa kita," ujar Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).

"Akan tetapi, tentunya marilah kita terus optimis. Optimisme yang dibangun berdasarkan data-data sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Koordinator Ekonomi, Menteri Keuangan, dan beberapa lembaga-lembaga keuangan kita bahwa fondasi ekonomi kita cukup kuat, cukup stabil, tingkat pertumbuhan ekonomi kita terjaga, inflasi kita juga terjaga," jelasnya.

Prasetyo bilang, inflasi Indonesia saat ini masih menjadi salah satu yang terendah di dunia.

Selain itu, konsumsi rumah tangga secara nasional tetap terjaga.

Di sisi lain, iklim investasi nasional juga terjaga, yang dibuktikan dengan tercapainya target investasi di kuartal I 2025.

"Secara intensif, kita semua pemerintah juga terus berusaha untuk menawarkan kerja sama, kerja sama investasi dengan diikuti mempermudah, mempelajari kembali regulasi-regulasi yang sekiranya dapat memperlambat proses-proses investasi kita," papar Prasetyo.

"Jadi, tidak ada masalah kalau ada pandangan dari IMF, tapi kita percaya diri, kita yakin dengan kerja sama semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, para teman-teman, saudara-saudara kita buruh, para pekerja, dan masyarakat. Mari kita bersama-sama membangun ekonomi kita ke depan dengan penuh optimisme," tegasnya.

Sebelumnya, IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai 4,7 persen pada tahun 2025.

Angka ini jauh di bawah target ambisius sebesar 8 persen yang dicanangkan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Proyeksi tersebut tercantum dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025 yang dirilis pada Selasa (22/4/2025).

Dalam laporan tersebut, IMF juga memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di level 4,7 persen pada 2026.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan lebih lambat dari sebelumnya, di tengah meningkatnya ketidakpastian global,” tulis IMF dalam laporan tersebut.

Selain memproyeksikan perlambatan pertumbuhan, IMF juga memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia akan meningkat.

Angkanya diprediksi naik menjadi 5,0 persen pada 2025, dari 4,9 persen pada tahun sebelumnya.

Tren ini diperkirakan berlanjut ke 2026 dengan angka pengangguran sebesar 5,1 persen.

IMF menyoroti meningkatnya ketegangan perdagangan global sebagai salah satu penyebab utama pelemahan pertumbuhan ekonomi.

Direktur Departemen Riset IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut bahwa gelombang tarif baru dan kebijakan proteksionis telah memperburuk prospek pertumbuhan dunia. "Ketegangan perdagangan ini akan sangat mempengaruhi perdagangan global," ujar Gourinchas.

Ia menambahkan bahwa reaksi balasan dari negara-negara mitra dagang turut memperlemah sistem perdagangan internasional yang selama ini menjadi penopang ekonomi global.

Secara global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia hanya mencapai 2,8 persen pada 2025, turun dari proyeksi sebelumnya sebesar 3,3 persen.

Untuk kawasan Asia berkembang, termasuk Indonesia, rata-rata pertumbuhan diprediksi berada di kisaran 4,5 persen.

Sementara itu, negara-negara berpenghasilan rendah diperkirakan mencatat pertumbuhan 4,2 persen, turun 0,4 persen dari proyeksi sebelumnya.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengaku diminta aktif menjadi Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

"Kita semua diharapkan menjadi Juru Bicara, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," ujarnya kepada wartawan, Kamis (17/4).

Prasetyo menegaskan kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara juga tidak akan menghilangkan peran Kantor Komunikasi Presiden (PCO) yang dipimpin Hasan Nasbi.

Ia menyebut semuanya tetap berjalan seperti sebelumnya. Sementara dirinya hanya ikut membantu melakukan komunikasi ke publik ihwal kepresidenan.

"Enggak ada, semua bareng. PCO tetap, nah kita tetap diminta untuk membantu," katanya.

Politikus Partai Gerindra itu juga membantah apabila kehadiran dirinya sebagai Juru Bicara sebagai bentuk evaluasi komunikasi terhadap PCO yang beberapa kali melakukan blunder.

"Ini hanya untuk memperkuat, itu kan kewajiban kita dan kalau ada yang dianggap kurang, itulah nanti kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujarnya.

"Bapak presiden sendiri secara terbuka menyampaikan kalau ada kekurangan ya kita sadari akan kita perbaiki. Kira-kira begitu," imbuhnya.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengakui komunikasi dari pemerintah di enam bulan awal masa kepemimpinannya masih kurang baik di masyarakat.

Oleh karenanya, Prabowo mengklaim akan melakukan evaluasi besar-besaran sehingga kedepannya bisa lebih proaktif dan komunikatif terhadap keadaan-keadaan ke depannya.

Ia lantas mencontohkan penyelenggaraan acara Sarasehan Ekonomi yang dihadirinya merupakan sebagai bentuk pemerintah proaktif untuk menyampaikan kondisi terkini.

"Sudah saatnya kita lebih komunikatif, lebih proaktif dalam memberi keterangan tentang keadaan yang berlaku," jelasnya.

JAKARTA, investor.id - Pendiri dan Ketua CT Corp, Chairul Tanjung (CT) menilai Indonesia harus secepatnya melakukan reformasi untuk mengatasi dampak kebijakan tarif impor tinggi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Hal ini lantaran, kebijakan Trump tersebut bakal memberi efek terhadap ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia. Apalagi Trump mematok tarif 32% untuk impor barang dari Indonesia, yang sementara ditangguhkan selama 90 hari.

Karena itu, menurut CT, ekonomi Indonesia membutuhkan reformasi guna mendongkrak persaingan di kancah perdagangan global, terutama dalam kaitannya dengan perdagangan di Amerika.

"Kebijakan tarif tinggi Trump yang menyasar semua negara pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Jika tidak cepat diantisipasi, maka akan berdampak signifikan yang berujung pada lesunya ekonomi dalam negeri," katanya pada diskusi panel The Yudhoyono Institute di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (13/4/2025).

CT menyebut, Indonesia bakal masuk ke dalam circle down on economy, jika tidak segera melakukan reformasi secepatnya.  

Diakui, peningkatan tarif tersebut akan langsung berdampak kepada permintaan yang menurun. Hal tersebut akan membuat harga-harga komoditas ikut melemah dan merosot, padahal ekonomi Indonesia saat ini masih bergantung pada komoditas. 

Dampak kedua yang akan dirasakan, tambah CT, dengan pertumbuhan ekonomi turun, investasi akan ikut menurun. Jika investasi turun, harga komoditas turun, akan berpengaruh terhadap fiskal.

“Yang akan terjadi adalah pemerintah dunia usaha akan melakukan yang namanya efisiensi radikal. Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja, berpengaruh terhadap pemutusan hubungan kerja atau PHK," tuturnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dua landasan yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan dasar bagi pemerintahannya menjalankan ekonomi kekeluargaan di Indonesia.

Dalam siaran Sarasehan Ekonomi Nasional yang diikuti dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, Presiden mengatakan dasar ini yang membuat proses berjalannya ekonomi di Indonesia mengedepankan prinsip kesetaraan dan keadilan Indonesia.

"Ekonomi kita berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, berarti ekonomi kita harus berdasarkan sila-sila itu.Harus berketuhanan, harus mengandung persatuan Indonesia. Kita tidak mau pertumbuhan-pertumbuhan, tapi Indonesia bubar, tidak mau," kata Prabowo.

Dengan Pancasila, menurut Prabowo setiap kebijakan terkait dengan ekonomi di pemerintahannya akan difokuskan untuk memenuhi unsur dari lima butir sila yang ada dan pada akhirnya mampu memberi kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Maka dari itu, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo pengelolaan aset kekayaan terutama sumber daya alam dipastikan tidak akan sembarang untuk dilepas kepada pihak asing.

Lebih lanjut, Prabowo menjelaskan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut, pasal 33 dari UUD 1945 menjadi dasar yang melekat yaitu terkait dengan asas kekeluargaan.

"Saya ulangi, perekonomian kita asasnya adalah kekeluargaan, sehingga tidak boleh ada yang lapar di Republik yang sudah merdeka 80 tahun ini. Tidak boleh ada yang tinggal tinggal di bawah kolong jembatan, ini menusuk rasa keadilan. Tidak boleh ada orang yang tidak makan, ini yang mendasari," katanya.

Dengan Pancasila dan UUD 1945, maka dari itu Prabowo menyiapkan strategi yang berfokus agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan, swasembada energi, swasembada air, hingga industrialisasi bisa membawa kemakmuran bagi Indonesia.

Keempatnya juga dinilai Presiden sejalan dengan tujuan global dari Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang perlu diambil oleh negara-negara di dunia.

"Swasembada pangan menjadi sasaran kita, swasembada energi, swasembada dan manajemen air yang baik, dan tentunya industrialisasi supaya nilai tambah ada di republik kita," tutupnya.

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Pihak perusahaan merespons aksi organisasi masyarakat (ormas) preman di kawasan industri. Kehadiran ormas preman di kawasan industri dinilai mengganggu hingga bisa menggagalkan investasi ratusan triliun rupiah.

Direktur Legal, Hubungan Eksternal, dan Ekonomi Sirkular PT Chandra Asri Pacific Tbk Edi Rivai mengatakan, isu tersebut memang menjadi perhatian pengusaha. Menurutnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memiliki grup yang fokus terhadap isu tersebut.

"Yang beredar kemarin mungkin di tempat lain, bukan di Chandra Asri. Dan Kadin sendiri sudah terbentuk semacam grup mengenai kawasan industri, bagaimana menangani masalah ormas dan LSM," ujar Edi dalam diskusi dengan Forum Wartawan Industri (Forwin) di Jakarta, Jumat (14/3/2025).

"Pada intinya yang kami harapkan adalah kepastian hukum, kepastian berusaha sehingga kegiatan tidak terganggu," sambung Edi.

Edi mengatakan, pihak perusahaan sebenarnya berkomitmen berkontribusi pada lingkungan sekitar, salah satunya dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal.

Ia pun berharap kerja sama dengan pihak berwenang dipererat demi menjamin kelangsungan usaha dan menjaga iklim investasi di Indonesia.

"Saya rasa ini pentingnya koordinasi dengan pihak keamanan, kemudian kepolisian dan sebagainya untuk menertibkan ini, sehingga kami bekerja secara fokus tidak terhalang dengan hal seperti ini, dan investor tetap ingin masuk Indonesia," tutur Edi.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian menilai industri kimia merupakan salah satu sektor yang strategis dan berperan penting terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karenanya, industri kimia menjadi bagian dari sektor yang mendapat prioritas pengembangan sesuai Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

"Pada tahun 2024, kelompok sektor industri kimia, farmasi dan obat tradisional mampu tumbuh sebesar 5,86 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,03 persen," kata Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Taufiek Bawazier pada acara tersebut.

Selama ini produksi industri kimia memenuhi kebutuhan bahan baku bagi sektor manufakturnya lainnya seperti industri plastik dan industri tekstil. Maka itu pentingnya demand bahan baku kimia ini perlu diisi dari produksi dalam negeri untuk memberi dampak positif seperti peningkatan value added dan penyerapan tenaga kerja.

Selain itu, industri kimia juga memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan devisa. Pada tahun 2024, capaian nilai ekspornya menembus US$ 17,39 miliar. Berikutnya, realisasi investasi industri kimia sepanjang tahun 2024 menyentuh angka Rp 65,76 triliun.

"Untuk mendorong investasi di sektor ini, Kemenperin melaksanakan program kebijakan fasilitasi investasi industri petrokimia seperti di Teluk Bintuni, Tanjung Enim, dan Kutai Timur," ujar Taufik.

(ily/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) baru-baru ini mengungkap dugaan PT Pertamina Patra Niaga telah membeli Pertalite dan mengoplosnya menjadi Pertamax.

Tindakan ini menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, yang kemudian berbondong-bondong melaporkan pengalamannya kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta.

Hingga Sabtu (1/3/2025), LBH Jakarta mencatat telah menerima 502 pengaduan dari warga yang mengaku menjadi korban Pertamax oplosan.

Pengaduan tersebut diterima, baik secara online maupun offline.

"Hingga sekarang, sudah ada 502 pengaduan yang masuk," kata Asisten Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, Daniel Winarta.

Daniel menjelaskan, saat ini pengaduan tersebut sedang dalam pengkajian. Pihaknya menunggu informasi lebih lanjut untuk menentukan langkah selanjutnya.

"Setelah itu, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu gugatan warga negara (citizen lawsuit) atau gugatan perwakilan kelas (class action)," ujarnya.

Gugatan warga negara akan dilayangkan jika permasalahan berkaitan dengan tata kelola atau kebijakan.

Sementara itu, gugatan class action bisa diajukan terkait kerugian yang dialami oleh masyarakat Indonesia.

Alami kerugian ekonomi

Daniel mengungkapkan, sebagian besar pengaduan yang diterima berkaitan dengan kerugian ekonomi yang dialami warga akibat Pertamax oplosan.

“Sebanyak 426 pengaduan secara daring yang masuk," ucap Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam konfersi pers di kantornya Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (28/2/2025).

Daniel Winarta mengungkapkan, sebagian besar ratusan pengaduan yang diterima LBH Jakarta adalah terkait kerugian warga karena Pertamax oplosan.

"Warga ada yang mengalami kerugian ekonomis berupa selisih harga produk," kata Daniel, Sabtu (1/3/2025).

Selain itu, banyak pengaduan juga yang menyangkut kerusakan kendaraan akibat kualitas BBM yang tidak sesuai.

“Kerusakan kendaraan akibat RON yang kualitasnya tidak sebaik yang diiklankan,” jelas Daniel.

Daniel berjanji akan membuat rekapitulasi terhadap seluruh pengaduan tersebut.

“Ketika penutupan pengaduan akan kami rekapitulasi dan informasikan,” terang dia.

Pengkajian pengaduan warga

Daniel menyebutkan, LBH Jakarta saat ini tengah melakukan pengkajian terhadap ratusan pengaduan tentang Pertamax oplosan.

"Ratusan pengaduan itu masih dalam pengkajian dan menunggu informasi lebih lanjut," ucapnya.

Ia menegaskan, setelah pengkajian, warga akan memiliki beberapa opsi untuk mengatasi keresahan mereka.

“Setelah itu, ada beberapa langkah yang bisa diambil, yaitu gugatan warga negara atau gugatan perwakilan kelas," ujar Daniel.

Masyarakat resah

Melihat meningkatnya jumlah masyarakat yang resah akibat kasus Pertamax oplosan, LBH Jakarta membuka pos pengaduan secara offline di kantornya sejak Jumat (28/2/2025).

Pembukaan pos ini dianggap penting karena LBH Jakarta melihat semakin meluasnya kemarahan masyarakat.

"Kami memandang perlu membuka pos pengaduan untuk memfasilitasi klaim kerugian yang dialami masyarakat," tutur Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan.

Sebelumnya, LBH Jakarta telah membuka pos pengaduan secara online pada 26 Februari.

Posko pengaduan itu dibuka sebagai bentuk respons cepat LBH Jakarta untuk masyarakat yang resah dan merasa dirugikan dari kasus Pertamax oplosan.

Fadhil menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan kompensasi kepada warga yang menjadi korban Pertamax oplosan.

"Jika mengalami kerugian, masyarakat berhak mendapatkan kompensasi," ujarnya.

Pertamina dinilai melanggar hukum jika terbukti menjual Pertamax oplosan, mulai dari menjual barang yang tidak sesuai hingga melanggar hak konsumen.

Seharusnya, Pertamina sebagai penyedia bisa menjamin kualitas dari BBM yang dijualnya agar bisa dinikmati masyarakat dengan baik.

Namun, bukan menjaga kualitasnya, Pertamina justru diduga mengoplos Pertalite menjadi Pertamax. Dampak dari kasus ini dinilai cukup besar.

Masyarakat kapok

Beberapa warga mengaku trauma menggunakan Pertamax dan mempertimbangkan beralih ke bahan bakar dari SPBU swasta.

Salah satu warga yang menyampaikan keresahannya adalah Putra (32), asal Koja, Jakarta Utara.

Ia mengungkapkan, penggunaan Pertamax membuatnya merasa trauma karena membayar untuk Pertamax, tetapi menerima Pertalite oplosan.

"Kapok banget (beli Pertamax), kalau brand swasta SPBU-nya lebih banyak lagi jaringannya seperti Pertamina, saya lebih pilih brand lain yang nilai oktannya sama seperti Pertamax," ujarnya, Rabu (26/2/2025).

Meskipun Putra memiliki opsi untuk menggunakan Pertamax Turbo yang lebih berkualitas, ia merasa khawatir bahwa pengoplosan akan terulang.

"Saya bisa saja menggunakan Pertamax Turbo, tetapi saya tidak yakin apakah itu akan dioplos lagi oleh oknum di Pertamina untuk kepentingan pribadi," ungkap Putra.

Sementara itu, Mario Anwar (35) mengaku jera membeli Pertamax. Ia bahkan tidak berencana beralih ke Pertalite karena antrean panjang di SPBU.

"Saya merasa kapok, tapi lebih baik memilih bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi daripada Pertamax," kata Mario.

Seorang mahasiswa, Tarjo (22), juga tidak terkejut dengan pengoplosan tersebut.

“Tidak heran, pemerintah sudah biasa mengakali kantongnya sendiri, rakyat yang kena imbasnya,” ujarnya.

Tarjo yang baru mulai beralih ke SPBU pemerintah menyesal mengisi BBM dengan Pertamax. Ia rela membayar lebih mahal, tetapi mendapatkan kualitas Pertalite.

“Nyesel banget sama seperti buang-buang uang, kalau yang diisi ternyata Pertalite,” jelas dia.

Senada dengan Tarjo, warga lainnya, Rudi (45) ojek online, juga menyesal mengisi Pertamax yang ternyata Pertalite.

“Menyesal sekarang beli Pertamax karena bisa membahayakan mesin motor juga,” tutur Rudi.

Rudi menegaskan akan beralih menggunakan SPBU swasta.

“Saya isi di SPBU pemerintah malah menjadi kacau seperti ini. Saya akan beralih dan pasti isi BBM ke Shell,” tutur dia.

Dugaan korupsi Pertamina

Pertamina diduga korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di lingkungan subholding serta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) periode 2018-2023.

Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada tahun 2023.

Melalui keterangan Kejagung, terungkap bahwa PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite dan mengoplosnya menjadi Pertamax dengan cara yang tidak sah.

"Hal tersebut tidak diperbolehkan," tegas keterangan tersebut.

Kejagung memperkirakan potensi kerugian negara akibat korupsi Pertamina mencapai Rp 193,7 triliun pada 2023, dengan total akumulasi selama lima tahun yang berpotensi mendekati Rp 1 kuadriliun.

Skema Kerugian Negara Akibat Korupsi Pertamina Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, menjelaskan bahwa perhitungan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun pada 2023 berasal dari lima skema utama:

• Ekspor minyak mentah ilegal – Rp 35 triliun
• Impor minyak mentah melalui broker – Rp 2,7 triliun
• Impor bahan bakar minyak (BBM) melalui broker – Rp 9 triliun
• Kompensasi BBM yang tidak sesuai prosedur – Rp 126 triliun
• Subsidi BBM yang tidak tepat sasaran – Rp 21 triliun

Jika pola ini berlangsung sejak 2018, maka total potensi kerugian negara selama lima tahun bisa melebihi Rp 193,7 triliun per tahun.

"Jadi, coba dibayangkan, ini kan tempus-nya 2018-2023. Kalau sekiranya dirata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan sebesar kerugian negara," kata Harli dalam program Sapa Indonesia Malam di YouTube Kompas TV, Rabu (26/2/2025).

Meski demikian, Kejagung masih membutuhkan analisis lebih lanjut untuk menentukan total kerugian negara secara pasti, mengingat setiap tahun terdapat komponen kerugian yang berbeda.

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengungkap rencana investasi yang bakal dijalankan Presiden Prabowo Subianto. Rencana investasi ini berkaitan dengan langkah efisiensi anggaran yang sudah dijalankan.

Yusril mengatakan 30% APBN bocor untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlalu mendesak. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan pemasukan investasi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal itu, menurut Yusril, disampaikan Prabowo di hadapan Hakim Mahkamah Agung yang diundang ke Istana hari ini.

"Dan selama ini kita selalu mengharapkan ada investasi asing, baik pemerintah maupun swasta asing maupun investasi dalam negeri yang jumlahnya tidak seberapa," ujar Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).

Dengan penghematan 30% atau US$ 20 miliar yang setara Rp 326 triliun (kurs Rp 16.300) per tahun, negara akan mendapatkan 6 kali lipat yaitu US$ 120 miliar atau Rp 1.956 triliun plus US$ 20 miliar lagi atau Rp 326 triliun per tahun.

Artinya dalam 5 tahun jumlahnya akan meningkat menjadi US$ 700 miliar atau Rp 11.410 triliun.

Dana itulah yang kemudian akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar. Meskipun sebagian dari itu akan disalurkan untuk program prioritas Prabowo seperti makan siang bergizi.

Selain juga untuk membiayai program-program langsung seperti makan gratis kepada anak-anak sekolah, tapi juga pemerintah akan investasi di proyek-proyek besar

"Jadi penghematan dilakukan sekitar 30% itu sekitar US$ 20 miliar dolar setiap tahun dan itu akan men generate 6 kali lipat, US$ 120 miliar plus US$ 20 miliar, US$ 140 miliar. Berarti dalam 5 tahun pemerintah itu akan menghimpun dana sebesar US$ 700 miliar dan akan diinvestasikan dalam proyek-proyek besar," jelas Yusril.

Dalam 1 tahun pemerintah akan investasi di sekitar 34-35 mega proyek yang diproyeksi berdampak besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 tahun ke depan. Dengan demikian, kata Yusril, target pertumbuhan ekonomi 8% bukan menjadi sesuatu yang mustahil tercapai.

"Dan kalau itu terjadi terus maka diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia dan saya kira dampaknya akan sangat besar," tuturnya.

"Jadi walaupun penghematan dilakukan di sana-sini akan terasa setahun-dua tahun ini tapi dampak positifnya ke depan itu jauh lebih besar daripada mungkin sementara ini. Ya terpaksa biaya perjalanan dinas dikurangi, pembelian ATR di alat kantor dikurangi, seminar tidak perlu dan segala macam begitu," tambah dia.

Adapun investasi terhadap 34 proyek itu ditentukan langsung oleh Prabowo, termasuk di antaranya proyek hilirisasi sektor mineral. Yusril menyatakan Indonesia ingin menghentikan ekspor bahan mentah dan beralih menjadi negara Industri.

"Jadi betul-betul kita ingin menghentikan ekspor bahan mentah yang betul-betul menuju negara industri. Walaupun ini tidak mudah tantangan ini," tutupnya.

(ily/hns)

JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran ( IKA Unpad ) Ferry Juliantono menyebut pihaknya memiliki semangat dalam mewujudkan ekonomi Pancasila yang lahir di tengah masyarakat. Sejumlah program kerja untuk mewujudkan ekonomi Pancasila pun telah disiapkan.

Hal ini disampaikan Ferry saat memberikan sambutan di acara pelantikan kepengurusan IKA Unpad periode 2024-2028 yang digelar di Gedung Tribrata, Darmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (9/2/2025).

Baca juga: Ferry Juliantono Aklamasi Terpilih Jadi Ketum IKA Unpad

Ferry menjelaskan, ekonomi Pancasila yang diangkat dalam tema pelantikan ini sangat relevan untuk dibicarakan sekarang ini. Menurutnya, saat ini masih banyak indikator-indikator ketidakadilan, dan membutuhkan terobosan pemikiran dan tindakan dari semua pihak, tak terkecuali IKA Unpad.

"Kita akan jadikan Universitas dan pikiran alumni-nya untuk menjaga ekonomi Pancasila sebagai ekonomi konstitusi kita untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan sosial mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar-benar terwujud," kata Ferry.

Baca juga: IKA Unpad: Petisi ke Presiden Jokowi Murni, Tanpa Tendensi Politik

Guna mewujudkan hal tersebut, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) itu mengungkap ada sejumlah program kerja yang akan dilaksanakan IKA Unpad.

Pertama, IKA Unpad memiliki rencana pengembangan rumah sakit Unpad selain rumah sakit yang berada di Jatinangor. Hal ini tentunya telah didiskusikan bersama dengan Rektor Unpad.

"Kemudian kita juga akan menjadikan lahan aset Universitas Padjajaran yang ada di Arjasari, Kabupaten Bandung menjadi kawasan Agro Terpadu yang akan kita jadikan sebagai percontohan bagi Universitas dan kegiatan alumni," ujarnya.

Selain itu, kata dia, IKA Unpad juga akan segera membentuk Innovative and Entrepreneur Development Center di Dipati Ukur. Ia berharap, dengan dukungan para alumni baik yang berada di pemerintah, BUMN, hingga sektor swasta lainnya, dapat membantu mendukung insiatif pendirian ini.

"(Ini) kita tunjukkan, kita dedikasikan untuk membantu para alumni-alumni kita dan Universitas dalam rangka mengembangkan kegiatan usaha, kegiatan bisnis dan juga bagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya soft skill bagi alumni-alumni khususnya lulusan S1 yang baru saja lulus dari Universitas Padjajaran," tuturnya.

Tak kalah pentingnya, Ferry menyebut IKA Unpad di periode kepengurusannya ini, akan membentuk korporasi, yayasan hingga membentuk koperasi alumni Universitas Padjajaran.

"Jadi itu yang akan kita buat dan bangun, mungkin ada banyak diantara teman-teman juga yang nanti pada waktu yang akan datang kita akan sempurnakan program-program dan usulannya untuk bisa diimplementasikan," kata dia.

Dengan program-program tersebut, ia berharap ke depan IKA Unpad bersama Universitas Padjadjaran, bisa memberikan dharma bakti yang terbaiknya untuk bangsa, untuk masyarakat Indonesia untuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sambil kita juga bisa membantu pemerintah memberi masukan-masukan yang tentu akan ditunggu kontribusinya untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang sekarang," pungkasnya.

SOLO, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah terpilih Ahmad Luthfi menekankan pentingnya kepastian hukum dan investasi untuk mendorong pembangunan di Jawa Tengah dalam acara "Serasehan Bersama Gubernur Jawa Tengah Terpilih" di Sunan Hotel Solo pada Senin (3/2/2025) malam.

Menurutnya, peningkatan di bidang ekonomi di Jateng bisa berjalan baik jika 2 hal tersebut diterapkan.

"Yang perlu dilakukan satu adalah kepastian hukum, kepastian investasi sehingga ke depan ini merupakan sarana komunikasi yang baik. Eksplorasi Jawa Tengah bisa berjalan," ujarnya di hadapan para pengusaha dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)

Salah satu fokus utama Luthfi adalah menciptakan 10 aglomerasi di Jawa Tengah, yang bertujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi baru.

"Jadi nanti tidak hanya konektivitas terkait infrastruktur, tetapi juga banyak aspek yang nanti ditunjuk pada badan. Badan aglomerasi pusat, daerah. Sehingga akan tumbuh ekonomi baru di wilayah kita," jelasnya.

Kepada para pengusaha, Luthfi berjanji bahwa pemerintahannya akan sangat terbuka dan siap menjalin kerja sama.

"Kita prinsip sangat terbuka sekali. Bahkan kita nanti ada pertemuan tertentu, bikin MoU tertentu yang semuanya sudah kita catat tim transisi yang pada saatnya nanti saya ditetapkan menjadi gubernur," tambahnya.

Ketua Umum Kadin Jateng, Harry Nuryanto Soediro, menyambut baik inisiatif ini.

Ia menilai kegiatan serasehan ini sebagai langkah awal yang positif untuk menjalin sinergi dan kolaborasi antara pengusaha dan pemerintahan baru di Jawa Tengah.

"Tentunya bersama gubernur diharapkan menjadi awal yang baik untuk melakukan sinergi kolaborasi. Memiliki peran untuk mendorong iklim usaha yang kondusif mengakselerasi pertumbuhan dan memperkuat fundamental ekonomi di sektor-sektor unggulan yang ada di Jawa Tengah ini agar tetap stabil," tandasnya.

Harry juga menambahkan bahwa pihaknya sedang melakukan identifikasi peluang baru yang dapat dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Jateng.

"Kami berharap dapat bersinergi dan kolaborasikan dengan program-program pemerintah Jateng di tahun 2025-2029. Sekali lagi kami sebagai mitra pemerintah siap bersinergi dan siap mengangkat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dengan lantang membacakan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Badan Usaha Milik Negara di ruang Komisi VI DPR pada Sabtu (1/2/2025). Eko menjadi sosok penting dalam RUU BUMN lantaran didapuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) pembahasan revisi UU No.19/2003 itu.

Dalam kesempatan itu, Eko memaparkan terdapat 2.411 DIM yang dibahas terkait dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Secara ringkas, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menjabarkan 11 poin utama draf RUU BUMN.

Satu dari 11 poin yang menjadi sorotan ialah mengenai pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), Holding Investasi, Holding Operasional, serta mekanisme restrukturisasi dan privatisasi, pembentukan anak perusahaan dan/pembubaran BUMN.

Masuknya substansi terkait dengan BPI Danantara dalam RUU BUMN menjadi payung hukum lahirnya lembaga anyar yang digadang-gadang bakal menjadi cikal bakal terbentuknya super holding BUMN Indonesia. Nantinya, setelah ketuk palu di sidang paripurna DPR, payung hukum itu menjadi landasan berdirinya BPI Danantara.

Sedikit menengok ke belakang, BPI Danantara merupakan organ baru yang dirancang untuk mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto agar aset BUMN dikelola dan dikonsolidasikan secara mandiri.

Peresmian BPI Danantara belum juga terealisasi sejak rencana awal pada November 2024 karena belum ada UU yang mengatur lembaga tersebut. Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Muliaman D. Hadad sebagai Kepala BPI Danantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dari sisi pemerintah, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pembentukan BPI Danantara merupakan hal yang mendesak. Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berharap payung hukum ini segera diselesaikan sehingga BPI Danantara bisa dirilis pada kuartal I/2025.

"Kita ini berkejaran dengan waktu untuk memperkuat ekonomi kita, semakin kita lambat maka akan kehilangan kesempatan-kesempatan. Tapi kita paham mekanisme yang harus dilalui dalam pembentukan UU. Hari ini tingkat I selesai dan dibawa ke Paripurna, kita serahkan kepada teman-teman di DPR," kata Prasetyo saat ditemui usai rapat Komisi VI DPR, Sabtu (1/2/2025).

Pada kesempatan yang sama, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menambahkan salah satu pokok penting dalam revisi UU BUMN itu ialah pendirian dan pembentukan BPI Danantara dalam rangka melakukan optimalisasi pengelolaan dividen BUMN.

Asal Usul Modal Jumbo Danantara

Ditelisik lebih dalam, DIM RUU BUMN menjabarkan sejumlah poin krusial terkait dengan BPI Danantara. Salah satunya terkait dengan permodalan entitas baru tersebut.

Pasal 3F secara terperinci menjelaskan mengenai asal-usul modal BPI Danantara yakni dari penyertaan modal negara atau sumber lainnya. Pernyataan modal negara alias PMN bisa berupa dana tunai, barang milik negara, dan saham milik negara milik BUMN.

Adapun, modal BPI Danantara paling sedikit Rp1.000 triliun. Angka ini diperoleh berdasarkan laporan tentang modal konsolidasi BUMN tahun buku 2023 yang tercatat sebesar Rp1.135 triliun.

"Modal tersebut dapat dilakukan penambahan melalui penyertaan modal negara dan sumber pendanaan lainnya."

Terkait dengan aset, Pasal 3I RUU BUMN mengatur bahwa aset BPI Danantara dapat berasal dari penyertaan modal seperti dimaksud dalam Pasal 3F, hasil pengembangan aset Danantara, pemindahtanganan aset negara atau aset BUMN, hibah, atau sumber lain yang sah. Draf RUU revisi UU BUMN juga menegaskan bahwa pihak menapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap aset BPI Danantara.

Organ Danantara dan Fungsi Menteri BUMN

Aturan terkait dengan struktur organisasi BPI Danantara menjadi poin penting berikutnya. Dalam RUU BUMN, organ BPI Danantara dirancang memiliki Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas BPI Danantara dibantu oleh sekretariat, komite audit, serta komite etik, komite remunerasi dan sumber daya manusia.

Perbesar

Terkait dengan Badan Pelaksana BPI Danantara, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah jumlahnya dari semula enam orang menjadi dua orang dari profesional. Merujuk perubahan tersebut, Badan Pelaksana BPI Danantara akan diduduki oleh dua orang sebagai Kepala BPI Danantara dan Anggota Badan Pelaksana BPI Danantara. Dalam menjalankan tugasnya, Badan Pelaksana BPI Danantara dibantu oleh enam orang Direktur Eksekutif.

Draf RUU BUMN juga mengatur sederet persyaratan bagi kandidat Badan Pelaksana BPI Danantara. Tiga persyaratan khusus di antaranya ialah berusia maksimal 60 tahun pada pengangkatan pertama, bukan pengurus atau anggota partai politik, serta memiliki pengalaman dan/ atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, atau manajemen perusahaan.

Masa Depan Tata Kelola BUMN

Dari kalangan pengamat BUMN, RUU BUMN yang tengah dibahas saat ini menyiratkan sejumlah sinyal kuat terkait dengan masa depan tata kelola perusahaan pelat merah dan peran strategis BPI Danantara.

Pemerhati BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mengatakan bahwa salah satu sinyal utama adalah upaya mempertahankan posisi Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham yang mewakili pemerintah.

“Keistimewaan tersebut akan membuat BUMN secara fundamental tidak akan mengalami perubahan, yakni sulit dipisahkan dari aroma politik,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (3/2/2025).

Sebagaimana diketahui, RUU BUMN dalam pasal 3A memberikan penegasan bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan BUMN. Kekuasaan tersebut kemudian didelegasikan kepada menteri.

Namun, pasal 3A khususnya ayat 3 memberikan penjelasan bahwa tugas pengelolaan BUMN itu sebagian didelegasikan kepada BPI Danantara. Badan yang dimaksud diawasi oleh menteri dan wajib melaporkan kepada presiden.

Adapun tugas dan peran Menteri BUMN diatur dalam Pasal 3B. Pasal itu menjelaskan nantinya menteri akan bertugas untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, membina, mengoordinasikan, dan mengawasi penyelenggaraan kebijakan pengelolaan BUMN. Selain itu, menteri juga memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pengaturan dan pengawasan terhadap BPI Danantara.

Herry menyatakan kehadiran Danantara yang dipimpin oleh kepala badan setingkat menteri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden sebenarnya diharapkan dapat mengubah pola yang sebelumnya telah berjalan.

Dengan mengacu model pengelolaan profesional seperti Khazanah atau Temasek, Danantara diharapkan bisa beroperasi lebih mandiri dan efisien. Badan ini juga diharapkan menjadi mesin baru perekonomian Indonesia.

Di samping itu, Herry menyatakan melalui strategi business-to-business dan konsolidasi aset BUMN yang sehat, Danantara juga berpotensi menarik investasi asing.

Namun, ada kekhawatiran Danantara akan ‘dikerdilkan’ karena kekuasaan akhir dalam pengambilan keputusan tetap berada di Kementerian BUMN.

“Danantara tidak akan bisa berbuat banyak, apalagi BUMN yang mungkin nanti ada dalam pengelolaan Danantara,” pungkasnya.

Tantangan dan Peluang Danantara

Selain itu, terdapat potensi gesekan dengan Kementerian Keuangan terkait pengalihan aset, yang dinilai memerlukan regulasi khusus semacam Omnibus Law untuk mengoreksi kewenangan kedua kementerian tersebut.

Kekhawatiran lain yang muncul adalah beban birokrasi baru yang justru dapat menghambat fleksibilitas operasional perusahaan pelat merah.

“Bayangkan ada BUMN yang berada di bawah pengelolaan Danantara atas mandat undang-undang, tapi keputusan akhirnya tetap ada di Kementerian BUMN. Ini adalah tambahan birokrasi yang membuat BUMN makin susah lincah,” kata Herry.

Terpisah, Pendiri Institute for Development of Economics and Finance, Didik J. Rachbini, mengatakan industrialisasi merupakan kunci utama bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan memperkuat kemampuan ekspor.

Menurutnya, tanpa industrialisasi yang kuat, target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diinginkan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai sulit tercapai.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Danantara diharapkan memainkan peran strategis sebagai motor penggerak investasi dan ekspansi ekonomi di kancah internasional.

“Danantara punya kesempatan yang besar dengan aset Rp9.000 triliun untuk membuat Indonesia tidak masuk middle income trap,” ujarnya dalam dokumen rapat panja pembahasan RUU BUMN dikutip pada Senin (3/2/2025).

Didik menyatakan bahwa Danantara tidak boleh diposisikan hanya sebagai entitas BUMN yang terpisah dari ekosistem ekonomi nasional. Di samping itu, lanjutnya, diperlukan kejelasan dalam strategi dan kebijakan supaya Danantara dapat bersaing secara global, dan menjadi katalis bagi pertumbuhan industri dalam negeri.

“Kepemimpinan ekonomi penting untuk memastikan BPI Danantara menjadi sumber peningkatan investasi baru untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%,” tuturnya.

Dia menambahkan bahwa dengan visi yang sejalan dengan model investasi global seperti Temasek di Singapura, Danantara diharapkan mampu mengoptimalkan potensi ekonomi nasional melalui pengelolaan investasi yang cerdas dan efisien.

Namun, tantangan yang dihadapi BUMN tidak sedikit. Menurut Didik, masalah tata kelola seperti transparansi, konflik kepentingan, risiko korupsi, serta inefisiensi operasional masih menjadi hambatan utama.

“Perlu peraturan perundang-undangan yang dilandasi secara ilmiah rasional untuk membangun BUMN yang sehat,” pungkas Didik.

Tabanan -

Empat tersangka korupsi dana usaha ekonomi produktif (UEP) Kecamatan Kerambitan, Tabanan, dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Badung, Bali. Penahanan dilakukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Tabanan.

Empat tersangka yang ditahan adalah WS, mantan Ketua UEP sekaligus Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Tibubiu, Kecamatan Kerambitan; NE, Bendahara UEP dan Kepala LPD Desa Mandung; ND, Ketua Badan Kerja Sama (BKS)-LPD dan mantan Ketua LPD Desa Meliling; dan MW, mantan Ketua Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kecamatan Kerambitan.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Tabanan, I Putu Nuriyanto, mengungkapkan penahanan keempat tersangka dilakukan segera setelah pelimpahan. "Penahanan itu memang ada syarat subjektif, seperti kekhawatiran tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang bukti," ujarnya saat ditemui di Marga, Tabanan, Selasa (21/1/2025).

Keempat tersangka tidak ditahan selama proses penyidikan sejak Mei 2024 dengan alasan sikap kooperatif mereka. Namun, setelah kasus dilimpahkan oleh Polres ke Kejari Tabanan, tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) memutuskan untuk melakukan penahanan.

Menurut Nuriyanto, kasus ini sudah masuk kategori pidana khusus (pidsus). Para tersangka diketahui telah mengembalikan sebagian kerugian negara selama tahap penyelidikan.

Tim JPU tengah melengkapi dokumen untuk mendaftarkan perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. "Minggu depan kami targetkan perkara ini dapat didaftarkan ke Pengadilan Tipikor," terang Nuriyanto.

Diberitakan sebelumnya, Satreskrim Polres Tabanan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan UEP periode 2016-2020 di Kecamatan Kerambitan, Tabanan. Empat orang yang terdiri dari pengurus dan mantan pengurus LPD ditetapkan sebagai tersangka.

"Ada empat orang yang kami amankan. Di mana kejadian ini terjadi di tahun 2016, 2019, dan 2020, dengan kerugian mencapai hampir Rp 1 miliar," kata Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma dalam konferensi pers di Mapolres Tabanan, Senin (20/1/2025).

Chandra menjelaskan modus yang digunakan adalah menyalahgunakan dana UEP dengan membuat proposal palsu, menyalurkan dana kepada individu tertentu, dan menggunakan dana untuk kepentingan pribadi.

"Adapun barang bukti yang kami sita antara lain proposal palsu, kuitansi pencairan dana, rekening koran, dan uang penyelamatan kerugian negara sebesar Rp 905,7 juta," tambahnya.

(hsa/hsa)