Dua oknum anggota polisi di Kota Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga lalai di kasus tewasnya tahanan narkoba M Rusli (49). Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan kedua oknum polisi tersebut di Propam Polres Parepare.

Salah satu dari polisi tersebut adalah Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S. Sementara satu oknum anggota belum diungkap identitasnya.

"Saat ini kita periksa ada dua orang. Karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kewenangan di situ pada saat yang bersangkutan sedang melakukan penangkapan," ungkap Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada detikSulsel, Rabu (16/4/2025).

Arman menyebut dua oknum polisi tersebut melakukan kelalaian saat menangkap Rusli. Dua oknum polisi itu disebut terlibat hubungan emosional saat menangani pelaku.

"Saat sedang menangani si pelaku atau almarhum ini, dia (dua oknum polisi) ada hubungan emosional (dengan pelaku). Itu menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang," bebernya.

Arman juga mengakui adanya bukti transfer antar pelaku dan oknum anggota polisi tersebut. Namun dia menepis dugaan pemerasan oleh oknum anggota polisi tersebut.

"Kalau soal pemerasan sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," tegas dia.

Kedua oknum polisi itu diancam hukuman sesuai peraturan kepolisian. Keduanya terancam hukuman kurungan penjara hingga permohonan maaf.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya. Bisa juga permohonan maaf," ujar Arman.

Arman melanjutkan, kasus terkait dugaan penganiayaan tahanan narkoba yang tewas itu segera disidangkan. Dua oknum polisi akan menjalani sidang kode etik pekan ini.

"Insyaallah. Ya minggu ini lah, kita usahakan minggu ini ya," imbuhnya.

Diketahui, Ruslin meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare pada Selasa (1/4). Pihak keluarga pun mengadukan perkara ini ke DPRD Parepare karena curiga ada dugaan penganiayaan di balik perkara itu.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujar kakak korban, Agussalim di Kantor DPRD Parepare, Selasa (15/4).

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Video: Remaja di Parepare Tiba-tiba Dibusur OTK Saat Nongkrong

Tahanan narkoba Polres Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama M Rusli (49) tewas usai dilarikan ke rumah sakit hingga keluarga menduga korban dianiaya. Pihak RSUD Andi Makkasau menjelaskan dugaan penyebab kematian korban.

Dokter RSUD Andi Makkasau, dr Nirmalasari mengaku tidak menemukan lebam dan patah seperti yang dibeberkan keluarga. Dia menjelaskan kondisi M Rusli mengalami gagal napas saat pertama kali masuk rumah sakit.

"Mengenai lebam dan patah sesuai pemeriksaan saya itu tidak ada menunjukkan patah," kata Nirmalasari saat jumpa pers, Jumat (5/4/2025).

Dia menyebut ada beberapa hal yang dicurigai sehingga M Rusli meninggal. Salah satunya karena menderita tumor paru.

"Gagal nafas susp tumor paru kiri, susp tb (tuberculosis) paru," ujar Nirmalasari.

Namun demikian, Nirmalasari enggan menjelaskan lebih rinci penyebab kematian M Rusli. Sebab, dirinya menjaga rahasia informasi penyakit klinis pasien.

"Kalau penyebab kematian kami belum bisa memberikan informasi karena kerahasiaan dari pasien," jelasnya.

Keluarga Duga Korban Dianiaya

Kakak korban, Agussalim menduga M Rusli tewas usai dianiaya. Dia membeberkan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4).

Agussalim memastikan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia mengklaim pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

Selain 2 saksi wanita, Agussalim juga menyinggung soal seorang keponakannya yang sempat melihat wajah M Rusli dalam kondisi bengkak saat membesuknya di Posko tim narkoba Polres Parepare. Dia mengatakan keponakannya tersebut bahkan memiliki foto almarhum dalam kondisi bengkak.

"Begitu saya lihat saya bereaksi, saya langsung sampaikan saya laporkan di Propam. Adek saya menolak dia bilang jangan melapor dulu. Harapannya masih bisa diberikan keringanan tetapi ternyata itu tidakada," paparnya.

Dugaan Penganiayaan Sempat Dibantah Kapolres

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis sempat membantah korban dianiaya. Namun belakangan Arman bersikap terbuka atas dugaan keluarga korban dengan meminta Propam mengusut kasus tersebut.

"Mengenai adanya indikasi dugaan pemukulan, pada prinsipnya bersama propam akan melakukan langkah-langkah (penyelidikan)," ungkap AKBP Arman Muis saat jumpa pers di Mapolres Parepare, Sabtu (5/4).

Arman mengaku akan menindak tegas anggotanya jika memang dugaan penganiayaan itu terbukti. Dia mengklaim pihaknya akan serius menangani kasus tersebut.

"Jika ada indikasi saya pastikan, saya tidak akan main-main dengan proses penegakan hukum. Siapa pun itu, baik anggota saya atau ada pihak lain kami akan proses," tegas dia.

Dia juga mendorong pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi apabila kurang puas dengan hasil penanganan pihaknya. Dia menekankan pihaknya siap melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Silakan lakukan ekshumasi atau proses penggalian jenazah secara forensik untuk kami dalami lagi. Apakah benar tersangka dianiaya atau tidak," terangnya.

Video: Momen Warga Belah Perut Ular Piton yang Telan Nenek di Sidrap

Video: Momen Warga Belah Perut Ular Piton yang Telan Nenek di Sidrap

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis akhirnya meminta Propam mengusut kasus tewasnya seorang tahanan narkoba bernama M Rusli (49). Arman yang sebelumnya membantah korban dianiaya kini bersikap terbuka terhadap dugaan tersebut.

"Mengenai adanya indikasi dugaan pemukulan, pada prinsipnya bersama propam akan melakukan langkah-langkah (penyelidikan)," ungkap AKBP Arman Muis saat jumpa pers di Mapolres Parepare, Sabtu (5/4/2025).

Arman mengaku akan menindak tegas anggotanya jika memang dugaan penganiayaan itu terbukti. Dia mengklaim pihaknya akan serius menangani kasus tersebut.

"Jika ada indikasi saya pastikan, saya tidak akan main-main dengan proses penegakan hukum. Siapa pun itu, baik anggota saya atau ada pihak lain kami akan proses," tegas dia.

Dia juga mendorong pihak keluarga untuk melakukan ekshumasi apabila kurang puas dengan hasil penanganan pihaknya. Dia menekankan pihaknya siap melakukan pendalaman lebih lanjut.

"Silakan lakukan ekshumasi atau proses penggalian jenazah secara forensik untuk kami dalami lagi. Apakah benar tersangka dianiaya atau tidak," terangnya.

Sebagai informasi, AKBP Arman Muis sebelumnya sempat membantah pihak keluarga yang menyebut almarhumah Rusli sempat dianiaya polisi narkoba saat penangkapan. Menurutnya, korban meninggal karena sakit.

"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4).

Sementara itu, Kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis(3/4/2025).

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis membantah pernyataan keluarga yang menyebut tahanan narkoba bernama M Rusli (49) tewas akibat dianiaya. Arman menegaskan korban meninggal karena sakit.

"Ada keterangan dokternya kalau dia ada riwayat sakit. Meninggalnya di rumah sakit (bukan karena dianiaya)," kata Arman Muis kepada detikSulsel, Kamis (3/4/2025).

Arman memaparkan bahwa M Rusli sudah sering mengeluh sakit sejak ditangkap terkait kasus narkoba. Hingga akhirnya M Rusli dibawa ke RS pada Minggu (30/3) karena sesak napas.

"Jadi gini, dia itu awal Februari ditangkap karena kasus narkoba. Di dalam (tahanan) dia memang sering sakit. Berobat di rumah sakit. Pada saat malam takbiran dia sesak, dibawa ke rumah sakit," jelasnya.

Arman mempertanyakan tuduhan keluarga yang menyebut M Rusli dianiaya petugas kepolisian. Dia sekali lagi membantah tuduhan itu.

"Tidak ada (korban tewas dianiaya). Kondisi keterangan dokter itu sesak karena paru-paru (penyebab meninggal)," paparnya.

Diberitakan sebelumnya, kakak korban, Agussalim mengatakan M Rusli mulanya ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2) lalu. Setelah itu, M Rusli dibawa ke Posko Narkoba di wilayah Kelurahan Galung Maloang, Kecamatan Bacukiki, Parepare.

"Dari informasi yang kami terima, pada saat dilakukan penangkapan sudah dilakukan pemukulan sama anggota dari satuan narkoba ini," ujar Agussalim kepada wartawan, Kamis (3/4/2025).

Dia mengatakan dugaan pemukulan tersebut cukup valid. Dia juga memastikan pihaknya memiliki saksi terkait penganiayaan tersebut.

"Ada 2 orang perempuan saksinya," tegas Agussalim.

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Video Momen Evakuasi Wanita di Parepare Alami Obesitas 300 Kg

Ridwan Kamil kembali menjadi sorotan publik. Sebab belakangan muncul klaim mengejutkan dari seorang wanita yang mengaku memiliki anak hasil hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Menanggapi tudingan tersebut, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar, memastikan kliennya tidak terlibat dalam dugaan perselingkuhan dan akan mengambil langkah hukum untuk meluruskan informasi yang dianggap telah mencemarkan nama baik Ridwan Kamil.

"Teman-teman media menurut hemat kami isu ini sudah masuk ke ranah hukum tentunya Pak Ridwan Kamil meminta kepada kami selalu kuasa hukum, untuk merespons isunya tentunya dalam hal ini kami merespons tiga hal," ucap Muslim saat memberi pernyataan kepada wartawan di Bandung, Kamis (27/3/2025).

Muslim menjelaskan, dengan adanya tuduhan dari wanita berinisial LM yang mengaku memiliki anak dari Ridwan Kamil, dirinya meminta yang bersangkutan untuk membuktikan tuduhan tersebut secara hukum.

"Pertama tentunya seorang perempuan yang berinisial LM yang mengaku mempunyai anak dari Pak Ridwan Kamil, tentunya dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, kami mempersilakan membuktikan kebenarannya pengakuannya secara hukum," tegasnya.

Kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar Butar. (Foto: Bima Bagaskara/detikJabar)

Jika tidak bisa membuktikan secara hukum, Muslim menyebut wanita tersebut telah membuat fitnah kepada Ridwan Kamil. Hal tersebut menurut Muslim telah membunuh karakter Ridwan Kamil.

"Pengakuan yang tidak mendasar dengan bukti yang tidak akurat tentunya mengarah pada fitnah, pembunuhan karakter, tentunya ada dampak hukum atau implikasi hukum," ungkap Muslim.

Sebelumnya Ridwan Kamil sendiri telah buka suara soal isu perselingkuhan itu. Ridwan Kamil mengaku baru sekali bertemu dengan wanita berinisial LM tersebut 4 tahun silam. Saat itu, masalah keduanya disebut telah diselesaikan.

Disinggung soal pertemuan dan masalah antara Ridwan Kamil dan LM, Muslim enggan menjelaskan lebih jauh. Menurutnya pernyataan yang disampaikan Ridwan Kamil seharusnya telah menjawab berbagai tudingan miring atas isu tersebut.

"Permasalahan ini selesai empat tahun lalu, dan beliau sudah bersangkutan LM meminta maaf atas kasus ini. Kan Pak RK sudah klarifikasi, saya kira itu terkait klarifikasi itu dan yang bersangkutan sudah meminta maaf," katanya.

"Teman-teman baca saja klarifikasinya. Bahwa saya hanya bisa menyampaikan tiga pernyataan, selebihnya WA saya. Tapi yang pasti di sini saya sampaikan statemen kami," tutup Muslim.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima aduan pelanggaran hak asasi dalam pemutusan hubungan kerja (PHK) 1.040 tenaga pendamping profesional (TPP) desa yang dilakukan Kementerian Desa (Kemendes).

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyampaikan pihaknya menerima aduan bahwa Kemendes memberlakukan PHK terhadap 1.040 TPP desa dikarenakan para TPP desa itu pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Tetapi dalam klausul kontrak mereka tidak dicantumkan syarat atau larangan tersebut.

“Kami tentu akan menindaklanjuti, melakukan analisis dulu apakah ada dugaan pelanggaran HAM atau tidak,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam konferensi pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Kamis, usai menerima perwakilan pendamping desa yang terkena PHK.

Anis menjelaskan bahwa Komnas HAM membutuhkan waktu untuk menindaklanjuti laporan dari perwakilan TPP desa yang terkena PHK tersebut.

“Akan tetapi, pada prinsipnya adalah terkait dengan potensi pelanggaran HAM karena PHK sepihak oleh Kementerian Desa terhadap seribuan pendamping desa, kira-kira begitu,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Perhimpunan Pendamping Desa Seluruh Indonesia Hendriyatna menjelaskan bahwa pihaknya mengadu kepada Komnas HAM karena ada hak asasi yang telah dilanggar oleh Kemendes, yakni hak mendapatkan penghidupan layak dan mendapatkan pekerjaan.

“Pencalonan tersebut sudah mendapatkan izin, sudah mendapatkan legitimasi formal baik dari KPU (Komisi Pemilihan Umum), kementerian, atau Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu). Bawaslu pun tidak pernah mempersoalkan kami,” kata Hendriyatna.

Ia juga menjelaskan bahwa tidak pernah ada aduan ke Bawaslu mengenai TPP yang menjadi caleg melakukan perbuatan melawan hukum atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Kami juga cek di Mahkamah Konstitusi apakah pernah ada pendamping desa yang tersangkut perkara di Mahkamah Konstitusi, mendapatkan putusan, dan pendamping desa itu melakukan pelanggaran pemilu. Ternyata tidak ada itu sampai sekarang,” ujarnya.

Adapun selanjutnya, pihak perwakilan TPP desa yang terkena PHK berencana beraudiensi dengan Kantor Staf Kepresidenan agar masalah tersebut dapat menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, perwakilan 1.040 TPP desa telah beraudiensi dengan Komisi V dan Komisi IX DPR RI, serta melapor dugaan malaadministrasi ke Ombudsman RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
Copyright © ANTARA 2025

Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya yang berinisial IM terkait kasus dugaan pemerasan terhadap seorang pengusaha skincare. Keduanya diduga memeras korban hingga Rp 4 miliar.

Pantauan detikcom di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025), Nikita Mirzani dan asistennya tampak santai saat digiring penyidik ke mobil tahanan. Keduanya mengenakan baju tahanan berwarna oranye.

Saat digiring, Nikita berlenggak-lenggok bak seorang model. Ia juga mengenakan baju tahanan oranye sebagai outer.

Namun, baik Nikita maupun asistennya tidak memberikan pernyataan kepada awak media. Mereka hanya tersenyum saat ditanya oleh wartawan.

Sebelumnya, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nikita dan asistennya pada Kamis (20/2). Namun, ia meminta penjadwalan ulang pada Senin (3/3). Nikita dan IM akhirnya memenuhi panggilan polisi pada Selasa (4/3) pagi pukul 10.00 WIB.

Nikita Mirzani ditahan polisi. Foto: Muhammad Ahsan Nurrijal

Duduk Perkara Kasus Pemerasan

Dilansir dari detikNews, polisi mengungkap kasus dugaan pemerasan dan pengancaman yang melibatkan Nikita Mirzani dan asistennya. Korban berinisial RGP, seorang pengusaha skincare, mengaku telah mentransfer uang sebesar Rp 4 miliar.

"Atas kejadian tersebut, korban merasa telah diperas dan mengalami kerugian sebanyak Rp 4 miliar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi, Kamis (20/2).

Ade Ary menjelaskan, korban pertama kali mentransfer uang sebesar Rp 2 miliar pada 14 November 2024 karena merasa terancam. Keesokan harinya, korban kembali menyerahkan uang tunai sebesar Rp 2 miliar sesuai arahan pelaku.

Kasus ini bermula ketika Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekkan korban serta produknya melalui siaran langsung di TikTok. Pada 13 November 2024, korban berupaya menghubungi Nikita melalui asistennya, IM, dengan niat bersilaturahmi. Namun, respons yang diterima justru berupa ancaman dan permintaan uang sebagai imbalan agar tidak mengungkap sesuatu di media sosial.

"Korban mendapat respons dari terlapor bahwa ia akan speak-up di media sosial jika pertemuan tersebut tidak menghasilkan uang. Terlapor meminta uang sebesar Rp 5 miliar sebagai 'uang tutup mulut'," jelas Ade Ary.

Kronologi Versi Nikita Mirzani

Di sisi lain, Nikita Mirzani membantah tuduhan pemerasan. Ia mengklaim bahwa uang tersebut merupakan pembayaran untuk endorsement.

Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bachmid, menyatakan bahwa justru korbanlah yang pertama kali menghubungi Nikita melalui IM. Dalam komunikasi itu, RGP disebut meminta Nikita untuk memberikan ulasan positif tentang produknya.

"Dia yang hubungi salah satu staf dari Nikita, IM, dan meminta agar produknya di-review yang baik-baik. Ini jadi pertanyaan, kalau memang produknya tidak ada masalah, kenapa harus meminta review yang baik?" kata Fahmi, Kamis (20/2/2025).

Fahmi juga membenarkan bahwa dalam percakapan antara IM dan korban ada pembahasan soal uang dalam jumlah miliaran rupiah. Menurutnya, terjadi negosiasi sebelum akhirnya disepakati angka Rp 4 miliar.

"Dari percakapan itu, awalnya muncul angka Rp 5 miliar, tapi dinegosiasikan menjadi Rp 4 miliar. Pembayaran dilakukan dua kali. Kemudian, IM diingatkan agar pada November mendatang korban kembali membayar," jelas Fahmi.

Video: Nikita Mirzani Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Pemerasan

Video: Nikita Mirzani Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Pemerasan

Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan menangkap musisi Fariz RM terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Fariz RM saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.

Fariz RM dihadirkan langsung dalam jumpa pers di Polres Metro Jakarta Selatan, Kamis (20/2) Fariz RM kembali mengenakan baju tahanan berwarna oranye lengkap dengan tangan terborgol.

Tidak ada sepatah katapun terucap dari mulut Fariz RM saat digiring penyidik. Fariz hanya tertunduk lesu usai keempat kalinya tersandung kasus narkoba.

Musisi Fariz RM ditangkap lagi atas dugaan penyalahgunaan narkoba. Kali ini, Fariz RM ditangkap Satresnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kawasan Bandung, Jawa Barat. Polisi menyita barang bukti narkoba jenis sabu dan ganja dalam penangkapan Fariz RM ini.

"Barang bukti sabu dan ganja," kata Kasat Resnarkoba Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Andri Kurniawan, Rabu (19/2).

Selain Fariz RM, polisi juga menangkap satu orang lainnya terkait kasus narkoba ini. Sosok tersebut yakni ADK yang merupakan mantan sopir Fariz RM. Dia ditangkap di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin (17/2).

Kronologi Penangkapan

Musisi Fariz RM ditangkap yang keempat kalinya terkait kasus narkoba. Polisi mengungkapkan penangkapan ini berawal dari informasi masyarakat terkait penyalahgunaan narkoba.

Informasi tersebut kemudian ditindak lanjuti, hingga akhirnya Satresnarkoba Polres Metro Jaksel menangkap seorang pria inisial ADK (45) di Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.

Dari hasil pengembangan terhadap ADK, polisi mendapatkan informasi adanya keterkaitan Fariz RM. Fariz RM diduga memesan narkoba dari ADK.

"Setelah dimintai keterangan kemudian kita mendapatkan keterangan dari ADK lanjut kita mendapatkan informasi satu orang yang diduga pesan barang yang didapat di ADK, yaitu inisial FRM," kata Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi kepada wartawan, Rabu (19/2).

Keesokan harinya, polisi lalu mendapatkan lokasi Fariz RM berada di Bandung. Setelah dilakukan penangkapan, Fariz RM juga mengaku bahwa ia membeli barang haram itu dari ADK.

"Setelah kita mendapatkan titik terang bahwa adanya inisial FRM yang diduga juga memesan barang yang ada dari ADK, diamankan di Kota Bandung. Setelah kita dapatkan keterangan dari FRM, betul bahwa FRM pesan barang atau jenis narkoba yang diduga jenis narkoba dari ADK," katanya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Masalah internal pengurus organisasi OI sudah terjadi sejak 4 tahun lalu. Semula, istri Iwan Fals, Rosanna Listanto, melaporkan KS ke Polda Metro Jaya pada 4 November 2021 dengan dugaan melakukan pencemaran nama baik

KS adalah kuasa hukum salah satu pendiri OI, Indra Bonaparte. KS disebut mengatakan Iwan Fals dan istrinya memalsukan surat dan merombak keanggotaan OI.

KS dilaporkan atas dugaan pencemaran nama baik. Pasal yang disangkakan adalah Pasal 27 ayat 3 juncto Pasal 45 ayat 3 Undang Undang ITE dan atau Pasal 310 dan 311 KUHP.

Laporan Iwan Fals dan istrinya teregister dalam STTLP/B/5511/11//II/2021/SPKT/Polda Metro Jaya. Pada 6 November 2021, kasus itu dilimpahkan ke Polres Depok.

Pada Januari 2022, Indra Bonaparte melalui kuasa hukumnya, Kamarudin Simanjuntak, melaporkan soal dugaan pemalsuan akta komunitas Orang Indonesia (OI), perkumpulan penggemar Iwan Fals. Indra Bonaparte membuat laporan tersebut di Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

Kamarudin Simanjuntak pada 5 November 2021 menegaskan tidak ada kisruh dalam ormas OI. Sebelum melaporkan, Kamarudin Simanjuntak mengatakan sudah lebih dulu mensomasi pihak Iwan Fals, tapi tak digubris.

"Jadi tahun 2017 ada akta dikeluarkan oleh Kemenkumham yang menyatakan IB adalah ketua Tim Pengawas OI dan Iwan Fals adalah sebagai Ketua Badan Pengurus OI," kata Kamarudin Simanjuntak.

"Tetapi di sisi lain ada yang mengaku ketua badan pengurus OI, namanya Rosana Listanto. Maka pertanyaannya siapa yang jadi ketua dan ketua pengawas?" sambungnya.

Pada 4 Februari 2025, Iwan Fals dan istri terlihat datang ke Polres Jakarta Selatan. Kedatangan Iwan Fals dan istri disebut mempunyai tujuan untuk beriktikad baik memberikan klarifikasi untuk penyelidikan yang dibutuhkan.

"Jadi Om Iwan dan tante Yos, beriktikad baik memberikan klarifikasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan perkara yang sebelumnya dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya alhamdulillah, semua sudah diberikan dari keterangan yang diperlukan sisanya tinggal kita tunggu saja dari penyidik," kata kuasa hukum Iwan Fals, Andhika.

Musisi senior berusia 63 tahun itu, berharap masalah ini bisa cepat selesai. Terlebih sudah berjalan selama 4 tahun.

Penjelasan Polisi dan Status Hukum Iwan Fals serta Istri

Kasi Humas Polres Jakarta Selatan Kompol Nurma Dewi, Rabu (5/2/2025) mengatakan masalah ini bermula ketika Rosana menjabat sebagai Ketua Umum OI periode 2013-2021. Namun, ada salah satu dokumen penting menyoal status badan hukum OI tidak ditemukan.

Untuk menyelesaikan persoalan itu, Rosana disebut meminta bantuan RE untuk membuat ulang dokumen yang hilang.

Persoalan muncul ketika Indra Bonaparte mendapati namanya tertera sebagai Ketua Pengawas OI dalam SK tersebut, meskipun ia mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau diminta persetujuan sebelumnya.

"Jadi, karena memang di situ tercantum nama dari IB sebagai pengurus. Dia lihat salinan SK Menkumham. Dia merasa tidak dihubungi, tidak dikonfirmasi, atau tidak dibicarakan ada namanya di situ," lanjut Nurma.

Polisi menyebut dalam kasus yang dilaporkan oleh Indra Bonaparte ini, polisi sudah memeriksa 7 saksi, termasuk Iwan Fals dan istri.

"Untuk saat ini, IF masih berstatus saksi. Kami telah memeriksa tujuh saksi terkait kasus ini," tegas Kompol Nurma Dewi.

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Bernostalgia di Konser Iwan Fals

Komisi XIII DPR RI mengapresiasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto yang mencopot semua pejabat imigrasi terlibat dugaan pemerasan terhadap warga negara (WN) China. Dugaan pemerasan itu terjadi di Bandara Soekarno Hatta.

"Pertama, tentu kami memberikan apresiasi kepada Pak Menteri yang sudah mengambil sikap tegas. Beliau sudah memberhentikan pejabat di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga ikut melakukan pemerasan kepada WN China tersebut," kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso di Medan, Minggu (2/2/2025).

Langkah dari Menteri Agus dinilai tepat untuk menghilangkan proses pemerasan di tubuh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sugiat kemudian meminta agar tidak ada lagi aksi-aksi curang petugas yang melakukan pemerasan baik terhadap warga negara Indonesia, maupun warga negara Asing.

"Adanya pemerasan sejumlah oknum itu tentu mencoreng citra lembaga, bahkan Negara Indonesia. Ke depan kita ingin warga negara asing ataupun warga negara Indonesia yang melalui Imigrasi di bandara diberikan pelayanan terbaik. Karena ini menjadi perhatian bukan hanya di Indonesia, tetapi tempat dari warga negara asing itu berasal," ujarnya.

Anggota DPR dari Fraksi Gerindra ini menyebut Komisi XIII DPR akan memberikan dukungan kepada Menteri Agus untuk menghilangkan praktik pemerasan maupun pungutan liar di Kementerian Imipas.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto memastikan mencopot semua pejabat Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno Hatta yang diduga terlibat pemerasan terhadap WN China.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkap Agus Andrianto, Sabtu (1/2), melansir detikNews.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) melalui Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan tetap mencari keberadaan WN China yang membuat video menyelipkan uang di paspor agar mendapat layanan greenline (jalur hijau) saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten. Pencarian dilakukan untuk mengklarifikasi motif WN China itu membuat video yang dinilai menggiring opini publik seolah terjadi pungli.

"Kalau memang video yang viral tidak benar dan beritikad kooperatif meluruskan video palsu yang telah dibuat, silakan klarifikasi langsung dengan datang ke kantor Imigrasi terdekat," kata Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan (Plt Dirjen Imigarasi Kementerian Imipas), Saffar Muhammad Godam, kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/1/2025).

Untuk diketahui WN China tersebut telah mengakui video yang dia buat adalah palsu. WN China tersebut sudah meminta maaf.

Godam mengatakan, selain meminta keterangan soal video, pihaknya juga hendak memeriksa WN China tersebut terkait dugaan pelanggaran keimigrasian. Yakni memberikan informasi tidak benar soal tempat tinggal selama di Indonesia.

"Kita datangi alamat penginapan sesuai yang dia tuliskan saat kedatangan, tapi ternyata dia tidak menginap di sana," ujar Godam.

Godam menuturkan petugas di lapangan terus mencari keberadaan WN China tersebut. "Karena seperti yang kami sampaikan, bahwa yang bersangkutan juga mengisi data perjalanan yang tidak sesuai dengan temuan petugas, jadi tetap kami cari," sambung Godam.

Sebelumnya diberitakan WN China ini kabur usai membuat heboh jagad media sosial (medsos). WN China tersebut menuliskan alamat menginap di sebuah hotel Jalan Karet Pedurenan 56, Jakarta Selatan pada formulir kedatangan saat masuk ke Indonesia. Namun saat petugas Imigrasi mencarinya, ternyata WN China tersebut tak menginap di sana.

Permintaan Maaf WN China

Dilihat detikcom di akun TikTok @stellaroptics888, WN China tersebut membuat klarifikasi dengan latar kaca sebuah gedung. Video klarifikasi dan permintaan maafnya berjudul 'Tentang memasuki Indonesia, video klarifikasi dan permintaan maaf'.

"Tentang saya 16 Januari 2025 posting video saat memasuki Indonesia ini menjadi pencarian panas di Indonesia, berita Indonesia juga merilis opini publik dari video tersebut, video tersebut telah menyebabkan meluasnya opini publik Indonesia secara terus menerus, saya telah memberikan klarifikasi dan permintaan maaf atas hal ini," ujar WN China tersebut.

Dia mengatakan uang Rp 500 ribu yang diselipkan di paspor sebenarnya biaya visa. Dia mengaku tidak ada tindakan ilegal seperti opini yang berkembang di medsos.

"Uang Rp 500 ribu dalam video tersebut hanya biaya visa saya, sikap pelayanan Bea Cukai Indonesia sangat baik, memberikan saya petunjuk, tidak ada perilaku ilegal. Tapi video yang saya posting, mungkin dalam ekspresi ada beberapa kesalahpahaman adan kekeliruan, atas hal ini saya ingin menyampaikan, permohonan maaf sebesar-besarnya, kepada pejabat Bea-Cukai Indonesia. Maaf," ucapnya.

Dia menyadari konten yang dibuat menyebabkan efek buruk. WN China tersebut juga mengatakan terjadi kesalahpahaman kepada Imigrasi Indonesia.

"Efek buruk yang disebabkan oleh video palsu menyebabkan kesalahpahaman yang terus berlanjut kepada Dirjen Imigrasi Indonesia, hal ini menyebabkan beberapa masalah bagi pemerintahan setempat, saya sangat meminta maaf atas hal ini," tuturnya.

"Video hanya rekaman kehidupan bukan postingan berbahaya untuk mencari tujuan tertentu. Saya bersedia bekerja sama dalam penyelidikan ini. Dan mengambil tindakan perbaikan, terima kasih," sambung dia.

Dia menyampaikan lagi permintaan maaf akibat konten yang dibuat. Dia mengatakan akibat video itu muncul opini yang berdampak ke masyarakat.

"Di Indonesia rasakan budaya lokal Indonesia saat ini. Segala sesuatu dan orang-orang di negara ini sangat ramah, saya sangat menyukai negara ini. Opini publik yang ditimbulkan oleh kejadian ini mempunyai dampak tertentu terhadap masyarakat, saya sekali lagi menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya, maaf," lanjut dia.

Ibu muda berinisial VUS (21) harus kembali menelan pil pahit. Baru juga lima langkah bebas dari penjara, ibu satu anak ini harus kembali ditangkap polisi.

Warga Kolaka, Sulawesi Tenggara itu baru saja dibebaskan dari Rutan Kelas IIB Kolaka setelah menjalani masa penahanan kasus penganiayaan kepada suaminya berinisial SU. Pihak keluarga pun menjemput SUV ke rutan.

"Kemarin dia itu sudah bebas dari penganiayaan (terhadap) suaminya," kata ibu VUS inisial YN kepada detikcom, Senin (20/1/2025).

YN mengaku datang ke Rutan Kelas IIB setelah mengetahui anaknya bebas pada Minggu (19/1). Saat hendak menjemput anaknya, YN heran karena sejumlah aparat kepolisian berjaga di depan pintu rutan.

"Dia (VUS) bebas pukul 09.30 Wita. Nah di situ memang saya lihat ada Pak Kanit, polwan, dan intel sedang di depan, saya anggapnya ada yang mau disergap," ujarnya.

Ternyata, polisi hendak menangkap VUS di kasus yang lain. YN mengatakan anaknya tersebut belum lama menghirup udara bebas dan kembali dipaksa masuk ke dalam rutan.

"Baru lima langkah dia keluar dari rutan langsung dipegang tangannya, ditahan kembali," beber YN.

Dia menyayangkan kejadian tersebut karena menilai polisi tidak pernah memberikan surat perintah penahanan. Menurutnya, VUS kembali ditahan setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan pengeroyokan terhadap wanita inisial M yang merupakan istri lain suaminya.

"Dia dipaksa lagi masuk karena katanya sudah ditetapkan tersangka soal pelaporannya M, istri lain dari SU," jelasnya.

Peristiwa yang viral di media sosial tersebut terjadi di depan Rutan Kelas IIB Kolaka pada Minggu (19/1). Kepala Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kolaka Agus Rahman mengatakan pihaknya menahan VUS sebagai tersangka kasus dugaan penganiayaan atas koordinasi Polres Kolaka.

"Kalau untuk persisnya (kronologi dugaan penganiayaan) mungkin ditanya kepada penyidiknya. Kami rutan menahan berdasarkan surat penahanan dari penyidik," tutur Agus.

Video: SM dan LA Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Penganiayaan Koas di Palembang

Video: SM dan LA Diperiksa 11 Jam Terkait Kasus Penganiayaan Koas di Palembang