Sukabumi -

Dugaan praktik pungutan liar (pungli) terjadi di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Warungkiara, Kabupaten Sukabumi. Seorang warga berinisial ED (40) mengaku dimintai uang oleh adiknya yang kini menjalani masa tahanan di lapas tersebut.

Kepada awak media, ED menuturkan setiap warga binaan baru dikenakan biaya hingga Rp 3 juta. Uang tersebut, menurut informasi yang diterimanya, digunakan untuk memenuhi kebutuhan selama di dalam lapas.

"Minggu pertama masuk keluarga dihubungi sama yang ditahan di lapas, katanya minta di-transfer Rp 3 juta. Katanya untuk bayar utang sama kebutuhan-kebutuhan lapas. Semuanya hampir sama kasusnya, ketika pertama masuk diminta Rp 3 juta," ujar ED, Minggu (27/4/2025).

ED menyebut adiknya menghubungi keluarga melalui wartel lapas. "Alasannya katanya untuk kebutuhan selama di lapas, biar aman," tambahnya.

Selain itu, ED mengungkapkan, setiap tiga hari sekali, ia juga harus mentransfer uang sebesar Rp 150 ribu hingga Rp 200 ribu. "Kadang Rp 200 ribu, kadang Rp 150 ribu. Jadi setiap tiga hari sekali saya harus transfer ke adik saya," ucapnya.

Meskipun di area lapas terdapat spanduk bertuliskan layanan gratis, menurut ED, para pembesuk tetap diminta membayar Rp 100 ribu saat ingin menjenguk warga binaan.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Lapas Warungkiara Kurnia Panji Pamekas angkat bicara. Ia menegaskan informasi yang beredar tersebut merupakan cerita lama. Namun demikian, pihaknya tetap melakukan pengecekan internal untuk memastikan kebenarannya.

"Udah saya tanya pada teman-teman, kan itu cerita lama. Makanya saya ketika mendengar berita itu saya cek kebenarannya, bagaimana jalur ceritanya. Kenapa kok berita-berita lama diangkat di saat zamannya saya? Itu yang saya tanya dengan teman-teman, apakah benar ada kejadian seperti itu," ujar Kurnia.

Menurut Kurnia, praktik-praktik seperti itu bukan zamannya lagi dan akan diberikan tindakan tegas jika memang terbukti melibatkan oknum pegawai. "Kalau memang terjadi ya mohon untuk dirubah. Kalau memang itu berita terjadi seperti itu dan terlibat dari oknum pegawai saya, akan saya tindak," tegasnya.

Ia memastikan saat ini seluruh aktivitas di Lapas Warungkiara telah diarahkan pada pembinaan, termasuk penegakan kedisiplinan seperti keharusan apel pagi bagi seluruh staf dan pejabat struktural.

"Jangankan staf, pejabat struktural termasuk saya, itu diwajibkan apel pagi. Saya sebagai KUPT harus melaksanakan apel pagi, karena saya sebagai pembina apel. Jangan sampai saya merintah saya leha-leha," katanya.

Selain itu, Kurnia menambahkan, dirinya juga fokus meningkatkan ketertiban dan kebersihan blok hunian, memperbaiki pasokan air, hingga mendorong warga binaan untuk aktif dalam kegiatan keagamaan.

"Alhamdulillah, sekarang teman-teman keluarga di dalam dari mulai kebersihannya, kebersihan badan, kamar, blok, sampai pelaksanaan kegiatan keagamaan di masjid juga penuh sekarang. Sampai salat Jumat saja sampai ke sela-sela selasar," ungkapnya.

Kurnia yang baru menjabat selama kurang dari empat bulan ini menekankan bahwa ia tidak akan membiarkan praktik pungutan liar terjadi di masa kepemimpinannya.

"Jadi saya informasikan kepada teman-teman, khususnya para pejabat struktural, staf, sekarang bukan zamannya lagi penyiksaan. Karena dari 27 April 74 itu penjara itu dirubah jadi pemasyarakatan, yang menitikberatkan kepada unsur pembinaan, bukan penjeraan," tuturnya.

Ia berharap, seluruh pembinaan di Lapas Warungkiara bisa menjadi bekal positif bagi warga binaan saat mereka kembali ke masyarakat.

"Contoh sekarang banyak kegiatan di luar melibatkan warga binaan, melalui sidang TPP. Kegiatannya di bengkel kerja, pembuatan peti, besek, hidroponik, jamur, pertanian, peternakan ayam, sampai budidaya buah-buahan. Hal-hal seperti itu sudah sebisa mungkin dihilangkan banget," ucap Kurnia.

Terakhir, Kurnia mengapresiasi peran media dalam mengawal kinerja lapas.

"Saya sangat senang kenal dengan media, karena salah satu faktor maju mundurnya instansi atau yang saya pegang ini, ya tidak terlepas dari media. Kalau baik saya tingkatkan, kalau jelek saya akan evaluasi," pungkasnya.

(sya/sud)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) bakal mengambil langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu. Empat orang berpotensi dipolisikan terkait hal itu.

Dilansir detikNews, kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan langkah hukum akan dilakukan dalam waktu dekat. Saat ini berkas-berkas sudah dikumpulkan dan telah masuk tahap finalisasi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, adapun bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Soal siapa saja sosok keempat orang yang akan dilaporkan, tim kuasa hukum Jokowi sampai saat ini belum memberi informasi. Tim kuasa hukum masih menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

Baca selengkapnya di sini

(mjy/mjy)

Jakarta -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) akan menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan.

Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Yakub menerangkan, bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum.

"Kami yakini juga, yang kami percaya bahwa ada dugaan-dugaan tindak pidananya di situ, namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan-perkembangan lanjutan," jelasnya.

Namun sampai saat ini tim kuasa hukum belum memberi informasi soal siapa saja keempat orang tersebut. Kata Yakub, mereka menunggu arahan Jokowi untuk pengambilan keputusan menempuh jalur hukum ini.

"Mungkin nanti kami sampaikan (siapa saja empat orang itu) di kesempatan berikutnya, namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung, tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi," ungkapnya.

Yakub memastikan persiapan berkas untuk pelaporan keempat orang itu sudah mencapai 95 persen. Mereka bahkan sudah mengumpulkan saksi-saksi untuk perkara ini.

"Kalau dari sisi persiapan, tentunya kan kalau kita kuasa hukum persiapan kita persiapan hukum. Kita lihat analisis normatif yuridis seperti apa, bukti-buktinya seperti apa, kita kumpulkan semua saksi-saksinya, kita kumpulkan data-data perbuatannya dilakukan kapan, oleh siapa, dan di mana. Itu semua tentunya harus kita lengkapi dan itu sudah 95 persen kalau ditanya jumlahnya," jelasnya.

Lalu, Yakub menyebut jalur hukum yang akan ditempuh dalam waktu dekat ini adalah hukum pidana, sehingga pelaporan akan dilakukan ke kepolisian.

"Masih kita tinjau lagi, namun sepertinya pidana perdata sih tetap kita cadangkan hak hukum tersebut, hak Bapak. Cuma di masa dekat ini mungkin tetap akan kita tempuh pidana," tegasnya.

(gbr/gbr)

Pekanbaru -

Kasus narapidana dan tahanan dugem hingga pesta narkoba di Rutan Sialang Bungkuk, Kota Pekanbaru masih terus diproses oleh pihak terkait. Teranyar, 4 narapidana kasus narkoba dipindah ke Nusakambangan dan 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau.

Plh Kepala Rutan Sialang Bungkuk, Nimrot Sihotang mengungkapkan pemindahan empat narapidana ke Nusakambangan, Jawa Tengah dilakukan pada Sabtu (19/4) pekan lalu. Mereka dipindahkan usai video dugem di dalam rutan viral.

"Ada 4 narapidana yang sudah dipindahkan ke Nusakambangan," ujar Nimrot kepada detikSmut, Senin (21/4/2025).

Pemindahan itu dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 14 narapidana dan tahanan di Rutan Sialang Bungkuk.

"Setelah pemeriksaan diputuskan untuk 4 narapidana dipindahkan. Jadi ini yang telah berstatus narapidana, bukan yang tahanan ya. Sebab dari 14 itu ada tahanan," katanya.

Sementara untuk tahanan, tercatat ada 10 orang yang saat ini masih ditahan di Blok Pengendali Narkoba (BPN) di Lapas Gobah Pekanbaru. Pemisahan dilakukan untuk memutus mata rantai para bandar.

"Ini dalam upaya memutus mata rantai di Rutan. Pemeriksaan masih berlangsung," tegas Nimrot.

Sebelumnya video tahanan dan narapidana diduga dugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet bewarna putih mirip alat hisap sabu atau bong.

Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Kakanwil Ditjenpas Riau Maizar menyebut pihaknya telah menerima informasi tersebut. Kini pihaknya sudah mengambil langkah konkret menindaklanjuti terkait viral video pesta di Rutan Sialang Bungkuk itu.

16 Sipir Diperiksa

Sebanyak 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau buntut viral narapidana dan tahanan dugem di Rutan Sialang Bungkuk. Bahkan mereka sudah dimutasikan ke UPT lain.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan pamintel, mereka itu lalai dalam bertugas. Mereka dipindahkan ke UPT di Riau atas kelalaian," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Senin (21/4/2025).

Belasan sipir yang diperiksa itu terkait ada dugem tahanan pada malam saat kejadian. Sehingga seluruhnya diperiksa internal dan dimutasikan.

"16 sipir ini yang bertugas pada saat malam kejadian. Jadi 16 orang itu diluar 2 orang itu (Karutan dan Kepala Keamanan Rutan)," kata Maizar.

Pemeriksaan internal sendiri dilakukan usai tahanan dugem. Termasuk soal masuknya barang-barang seperti Handphone, modem, rokok elektrik hingga barang terlarang lain.

Selain 16 sipir, tim Intelijen Ditjenpas Riau juga memeriksa Kepala Rutan Bastian Manalu dan Kepala Pengamaman Rutan Jelfry. Pemeriksaan dilakukan setelah viral video tahanan dugem, Senin (14/4) malam.

Dalam pemeriksaan internal, Bastian dan Jelfry pun dicopot dari jabatannya. Hal itu untuk mempermudah pemeriksaan.

(mjy/mjy)

Jakarta -

Mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Taman Safari Indonesia melaporkan dugaan eksploitasi ke Kementerian HAM. Komnas HAM akan memantau penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi tersebut.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Semendawai, mengungkapkan pihaknya pernah menerima aduan tersebut pada 1997. Pelanggaran HAM dan sejumlah rekomendasi saat itu juga telah disampaikan kepada pihak terkait.

"Saat ini Komnas HAM belum melakukan investigasi kembali. Namun Komnas HAM pernah melakukan investasi saat pengaduan tahun 1997. Waktu itu Komnas HAM telah menemukan sejumlah pelanggaran HAM dan juga telah menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada pihak-pihak terkait," kata Abdul Haris Semendawai saat dihubungi, Selasa (22/4/2025).

Semendawai menyampaikan Komnas HAM akan memantau proses penyelesaian persoalan dugaan eksploitasi itu. Terlebih dugaan eksploitasi sudah tiga kali diadukan pemain sirkus di Taman Safari Indonesia kepada Komnas HAM.

"Komnas HAM akan melakukan pemantauan atas penyelesaian kasus-kasus yang dilaporkan oleh mereka. Apalagi mereka juga sudah melaporkan ke berbagai pihak. Semoga akan ada penyelesaian sebagaimana yang diharapkan," ujarnya.

"Kasus ini sudah 3 kali disampaikan ke Komnas HAM yaitu tahun 1997, 2004, dan 2024," ucapnya.

Semendawai menyampaikan hasil investigasi Komnas HAM pada 1997 ditemukan adanya pelanggaran HAM. Mulai dari kekerasan, pemenuhan hak atas pendidikan, hingga ekonomi serta silsilah anak.

"Di tahun 1997, Komnas melakukan penyelidikan terhadap kasus yang diadukan tersebut. Hasilnya Komnas menilai terdapat pelanggaran HAM misalnya ada persoalan terkait asal-usul atau silsilah anak, terkait pemenuhan hak atas pendidikan, juga terkait masalah ekploitasi secara ekonomi, juga adanya kekerasan," ucapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan rekomendasi juga telah disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Namun, dia mengatakan hanya beberapa rekomendasi yang ditindaklanjuti.

"Maka Komnas HAM telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait seperti OCI dan rekomendasi juga ada yang sudah ditindaklanjuti spt terkait pendidikan. Waktu itu juga kepolisian sudah melakukan penyelidikan terkait penggelapan silsilah anak-anak tersebut, namun dihentikan oleh pihak kepolisian. Atas tindak lanjut tersebut, kelihatannya pihak korban merasa belum terpenuhi sehingga tahun 2004 melaporkan lagi ke Komnas HAM dan juga pada akhir tahun 2024," imbuhnya.

Dugaan Eksploitasi Pemain Sirkus

Sebelumnya, Wamen HAM Mugiyanto telah menerima audiensi dengan para mantan pemain sirkus OCI di kantornya, pada Selasa (15/4). Ia menerima aduan para pemain sirkus OCI ini mendapat kekerasan hingga dugaan perbudakan.

"Kemarin saya menerima audiensi dari para korban kekerasan, pelecehan dan dugaan perbudakan. Dari keterangan yang para korban yang semuanya perempuan ini, diduga telah terjadi Pelanggaran HAM. Kejadian ini sudah puluhan tahun yang lalu di tempat mereka bekerja yaitu sebuah bisnis pengelola hiburan sirkus," ujar Mugiyanto, dalam unggahannya di akun resmi Instagramnya, dilihat Rabu, (16/4).

KemenHAM akan memanggil pihak Taman Safari. Pemanggilan itu untuk mendengarkan penjelasan dari dua belah pihak.

"@kementerian_ham akan memanggil para pihak yang diduga terkait dalam tindak kekerasan ini untuk didengar keterangannya guna mengambil langkah tepat bagi pemenuhan hak korban dan mencegah terjadinya keberulangan kembali kasus yang sama," ucapnya.

Taman Safari Bantah Ada Penyiksaan

Taman Safari Indonesia buka suara atas dugaan eksploitasi tersebut. Taman Safari menegaskan kasus dugaan penyiksaan itu tidak ada kaitan dengan mereka dan membantah ada penyiksaan terhadap pemain sirkus OCI.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Taman Safari, Taman Safari kok dibawa-bawa, itu satu. Kedua sirkus, nah sirkus itu dari orang sirkus juga harus membuat statement juga bahwa ini tidak ada," kata Komisaris Taman Safari Indonesia Tony Sumampouw.

Tony juga mempertanyakan bukti-bukti dugaan terjadi kekerasan. Dia heran korban kembali membuka kasus ini sekarang.

Tony mengatakan, pada 1997, pernah ada yang melapor tapi sudah selesai. Tony tidak secara rinci menjelaskan laporan pada tahun tersebut. Namun dia heran kasus itu kembali muncul sekarang.

"Pada saat itu kan sudah nggak ada timbul masalah, kan gitu," ucapnya.

Tony menegaskan lagi tidak benar adanya eksploitasi mantan pemain sirkus yang beberapa waktu lalu melakukan audiensi di Kementerian HAM. Pihaknya bakal segera melakukan klarifikasi.

Simak Video 'Pigai: KemenHAM Akan Cek TKP Dugaan Eksploitasi Eks Pemain Sirkus Taman Safari':

(dek/jbr)

Pekanbaru -

Sebanyak 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau buntut viral narapidana dan tahanan dugem di Rutan Sialang Bungkuk. Bahkan mereka sudah dimutasikan ke UPT lain.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan pamintel, mereka itu lalai dalam bertugas. Mereka dipindahkan ke UPT di Riau atas kelalaian," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Senin (21/4/2025).

Belasan sipir yang diperiksa itu terkait ada dugem tahanan pada malam saat kejadian. Sehingga seluruhnya diperiksa internal dan dimutasikan.

"16 sipir ini yang bertugas pada saat malam kejadian. Jadi 16 orang itu di luar 2 orang itu (Karutan dan Kepala Keamanan Rutan)," kata Maizar.

Pemeriksaan internal sendiri dilakukan usai tahanan dugem. Termasuk soal masuknya barang-barang seperti Handphone, modem, rokok elektrik hingga barang terlarang lain.

Selain 16 sipir, tim Intelijen Ditjenpas Riau juga memeriksa Kepala Rutan Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Jelfry. Pemeriksaan dilakukan setelah viral video tahanan dugem, Senin (14/4) malam.

Dalam pemeriksaan internal, Bastian dan Jelfry pun dicopot dari jabatannya. Hal itu untuk mempermudah pemeriksaan.

(ras/dhm)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa hukum kemarin yang menjadi sorotan, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa hingga polisi menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di Kabupaten Garut.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita hukum kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Ganjar Pranowo hadiri sidang Hasto Kristiyanto untuk beri dukungan

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menghadiri sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan perintangan penyidikan pada kasus korupsi tersangka Harun Masiku dan pemberian suap yang menyeret Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto sebagai terdakwa.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu tiba di Ruang Sidang Hatta Ali Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis, pukul 09.30 WIB, mengenakan pakaian serba hitam, tak lama setelah Hasto memasuki ruangan yang sama untuk menunggu jalannya persidangan.

"Kami selalu mendukung. Semangat untuk Mas Hasto agar bisa menghadapi ini dengan lancar dan tegar," kata Ganjar.

Baca selengkapnya di sini.

2. Wali Kota Banda Aceh ancam cabut izin usaha yang langgar syariat Islam

Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal menegaskan akan mencabut izin pelaku usaha di Ibu Kota Provinsi Aceh yang diduga menyediakan tempat untuk pelanggaran Syariat Islam.

“Kita akan meningkatkan pengawasan dan penegasan. Jadi, kalau ini terus berulang, kita cabut izin usaha,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa’aduddin Djamal, di Banda Aceh, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan menanggapi temuan praktik prostistusi serta menjaring puluhan muda-mudi nonmahram yang melakukan khalwat dan berpesta narkoba di beberapa hotel di Banda Aceh dalam operasi penegakan syariat yang dipimpin langsung olehnya dalam tiga hari berturut-turut, yakni 15-17 April.

Baca selengkapnya di sini.

3. KPK: Penggeledahan di Situbondo terkait kasus dana hibah Jatim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa penggeledahan rumah di Kabupaten Situbondo pada Rabu (16/4), berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Dana hibah Jatim,” ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis.

Adapun rumah yang digeledah merupakan milik Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Srikandi Desa Kesambirampak, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, Yesi Rahmatillah.

Baca selengkapnya di sini.

4. Karutan Pekanbaru dibebastugaskan terkait video napi dugem di sel

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Permasyarakatan Provinsi Riau membebastugaskan Kepala Rumah Tahanan Kelas I Pekanbaru atau Sialang Bungkuk serta kepala pengamanan rutan (KPR) terkait video dugaan narapidana dugem di dalam sel.

Kepala Kanwil Ditjen PAS Riau, Maizar di Pekanbaru, Kamis mengatakan yang bersangkutan dibebastugaskan untuk diperiksa. Selanjutnya pelaksana harian (Plh) yang ditunjuk menggantikan yakni Kepala Bidang Pengamanan Kanwil Kemenkumham Riau, Nimrot Sihotang.

“Kami sudah tarik sementara kepala rutan dan KPR-nya untuk diperiksa lebih lanjut di kantor wilayah,” katanya.

Baca selengkapnya di sini.

5. Polisi tetapkan dokter tersangka kasus asusila pada pasien di Garut

Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan seorang dokter spesialis kandungan sebagai tersangka dalam kasus perbuatan asusila terhadap pasiennya di wilayah Kabupaten Garut, dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara sesuai Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

"Ini merupakan pasal yang kita tetapkan kepada tersangka dengan ancaman hukuman dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda Rp300 juta," kata Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Polisi Hendra Rochmawan saat jumpa pers pengungkapan kasus seorang dokter melakukan perbuatan asusila di Markas Polres Garut, Kamis.

Ia menyebutkan, penyidik menjerat tersangka inisial MSF (33) warga Kota Bandung dengan pasal yang diterapkan yakni Pasal 6 B dan C dan atau Pasal 15 Ayat 1 Huruf B UU RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Baca selengkapnya di sini.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2025

Pekanbaru -

Sebanyak 14 orang narapidana yang viral dugem dan pesta narkoba di Rutan Pekanbaru dipindahkan. Ditjenpas Riau memindahkan 14 narapidana ke Blok Pengendali Narkoba di Lapas Gobah Pekanbaru.

"14 narapidana ini kita pindahkan ke Lapas Gobah. Tarok di BPN (Blok Pengendali Narkoba), satu-satu," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar dilansir detikSumut, Kamis (17/4/2025).

Maizar minta belasan narapidana dijebloskan ke BPN di Lapas Gobah Pekanbaru yang ketat penjagaan. Bahkan dalam blok tersebut, hanya diisi satu orang dalam satu sel.

Blok Pengendali Narkoba sendiri memiliki 160 blok khusus di Lapas Kelas II-A. Blok dengan penjagaan ketat itu dilakukan demi meminimalisir pelanggaran.

"Saya minta masukkan di BPN biar tidak bisa mereka saling komunikasi antara satu dan lainnya selama pemeriksaan. Di sana ketat penjagaan," kata Maizar.

Selain memasukkan narapidana ke blok khusus, Maizar juga memastikan petugas menyita 14 unit handphone dari narapidana. Hal itu usai Ditjenpas Riau melakukan penggeledahan di rutan tersebut.

"Handphone ada 14 kita dapatkan," kata Maizar.

Tim Ditjenpas kini masih mendalami asal usul barang bukti yang disita. Termasuk alasan Hp didapat dari narapidana sudah bebas.

"Barang dari mana masih kami dalami. Ada ngaku dapat dari napi yang sudah bebaslah tetap kami dalami terus," katanya.

Maizar menerangkan terkait botol minuman keras dan alat isap sabu jenis bong masih diusut. Hal ini karena pemeriksaan terhadap tahanan masih terus berlanjut baik petugas ataupun narapidana.

Untuk mempermudah pemeriksaan, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Keamanan Rutan, Jelfri juga telah dibebastugaskan. Mereka ditarik ke Ditjenpas Riau untuk pemeriksaan terkait kasus tersebut.

"Karutan dan KPR kita bebastugaskan atau copot sementara. Ini untuk mempermudah pemeriksaan, ditarik ke Ditjenpas Riau," kata Maizar.

(dai/dai)

Parepare -

Tahanan kasus narkoba Polres Parepare bernama M Rusli (49) meninggal usai menjalani perawatan di rumah sakit di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel). Dua oknum polisi yang sempat menangani tahanan tersebut kini diperiksa Propam atas dugaan kelalaian.

Kapolres Parepare AKBP Arman Muis mengaku dugaan kelalaian itu terjadi saat Rusli ditangkap di kamar kosnya pada Kamis (27/2). Oknum polisi yang melakukan penangkapan tidak memborgol pelaku.

"Saat ini kita periksa ada dua orang (oknum polisi), karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang," ungkap Arman kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Dari 2 oknum polisi yang diperiksa, salah satunya merupakan Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare berinisial Ipda S. Menurut Arman, personelnya menyalahi standard operating procedure (SOP).

"Saya sampaikan sama yang bersangkutan, itu menyalahi SOP. Kenapa kamu tidak melakukan pemborgolan waktu itu dan lain sebagainya. Kemudian, teman-teman di situ juga, anggota saya sedikit ada kelalaian," jelasnya.

Kelalaian yang dimaksud adalah oknum polisi dan pelaku diduga memiliki hubungan emosional. Oknum penyidik dan pelaku kerap berhubungan.

"Seharusnya etikanya ketika kita sudah menangani kasus, itu tidak boleh lagi kita berhubungan. Karena menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang," papar Arman.

Arman memastikan kasus ini masih diselidiki lebih lanjut. Kedua oknum polisi yang diperiksa selanjutnya akan menjalani sidang kode etik.

"Mudah-mudahan dalam waktu minggu ini, kita sudah bisa melakukan proses sidang, indikasi atau tidaknya yang pasti di situ ada kelalaian anggota saya," tegasnya.

Jika terbukti melanggar, kedua oknum polisi itu akan dikenakan sanksi. Namun terkait hukumannya akan ditentukan dalam sidang kode etik.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. (Sanksinya) Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya, bisa juga permohonan maaf," imbuh Arman.

Diketahui, tahanan narkoba Polres Parepare itu meninggal di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau Parepare pada Selasa (1/4). Rusli sempat mengeluh sakit hingga dirawat di rumah sakit.

Arman pun enggan berspekulasi lebih jauh soal adanya dugaan penganiayaan di balik tewasnya tahanan sebagaimana tudingan keluarga Rusli. Dia kembali menegaskan bahwa hal ini butuh pembuktian lebih lanjut.

"Tapi terkait dengan adanya penganiayaan, ini tidak semudah itu. Bukan saya melakukan sebuah proses pembelaan, tapi ini adalah hukum di Indonesia. Hukum kita itu tidak semua itu menetapkan sebuah tersangka," tegasnya.

Kanit Narkoba Polres Parepare Dimutasi

Sementara itu, Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S telah dimutasi imbas tewasnya tahanan kasus narkoba. Satu polisi lainnya yang tidak disebutkan identitasnya juga dimutasi untuk diperiksa Propam.

"Kemarin sudah dimutasi. Mutasi pindah fungsi tapi belum putus," ujar Kasi Propam Polres Parepare, AKP Syukri Masse kepada detikSulsel, Jumat (11/4).

Dia menegaskan sanksi untuk kedua oknum polisi tersebut akan ditentukan dalam sidang kode etik. Pihaknya juga masih mendalami keterlibatan oknum polisi lain dalam kasus ini.

"Nanti hasil finalnya terkait kalau Kanit menyebut orang lain. Kita periksa lagi," imbuhnya.

Syukri menegaskan kasus ini diselidiki setelah kakak Rusli bernama Agussalim melapor ke polisi. Keluarga Rusli juga melaporkan adanya dugaan pemerasan di balik kasus ini.

"Karena ada laporan polisi (kakak korban) Agussalim di SPKT. Dua yang dilaporkan, di Polres (Parepare) dan di Polda (Sulsel). Namanya kalau ada pelanggaran anggota, baru terduga pelanggar," jelas Syukri.

(sar/hsr)

Pekanbaru -

Video yang memperlihatkan tahanan dan narapidana diduga berpesta narkoba dan minuman keras viral di media sosial. Peristiwa itu diketahui terjadi di Rutan Kelas IIB Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Berikut fakta-fakta peristiwa yang berujung dua pejabat dicopot tersebut.

Dilansir dari detikSumut, dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang berpesta dengan botol minuman keras. Terlihat pula alat hisap sabu berbentuk pipet putih menyerupai bong. Beberapa pria dalam video juga tampak bebas menggunakan ponsel dan berjoget diiringi musik remix dengan botol berserakan di sekelilingnya.

Kanwil Ditjenpas Riau Turun Tangan

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau, Maizar, menyatakan pihaknya telah menerima informasi tersebut dan langsung menindaklanjutinya.

"Kami secara mendalam akan mempelajari dan menggali informasi dan mengumpulkan bahan keterangan. Khususnya terkait berita viral di Rutan Sialang Bungkuk terhadap dugaan tahanan ataupun narapidana yang diduga melakukan pelanggaran tata tertib perikehidupan di dalam Rutan," kata Maizar, Selasa (15/4/2025).

Maizar menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melanggar, baik warga binaan maupun petugas Rutan.

"Secara prinsip tetap pada komitmen kami, apabila dugaan pelanggaran tersebut ada maka kami akan menindak tegas terhadap warga binaan. Termasuk untuk petugasnya apabila ada keterlibatan didalamnya," tegasnya.

Video Direkam Tahanan, Diedarkan via WhatsApp

Maizar turut mengungkap kronologi video viral tersebut. Menurutnya, video direkam langsung oleh tahanan pada Senin (14/4) malam sekitar pukul 22.00 WIB. Video itu lalu diunggah ke status WhatsApp, kemudian direkam layar dan beredar luas di media sosial.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

Dugaan Keterlibatan Petugas Diselidiki

Maizar mengakui pihaknya telah berupaya maksimal untuk mencegah penyelundupan ponsel dan barang terlarang. Namun, tahanan dan narapidana kerap menggunakan berbagai cara untuk menyelundupkan barang tersebut.

Tim pun kini menyelidiki dugaan keterlibatan petugas, khususnya petugas jaga malam saat insiden terjadi.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," ujar Maizar.

Karutan dan Kepala Pengamanan Dibebastugaskan

Imbas dari viralnya video tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry resmi dibebastugaskan.

Maizar menyebut pembebastugasan berlaku mulai hari ini. Posisi Karutan kini dijabat sementara oleh Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," kata Maizar, Rabu (16/4/2025).

14 Tahanan Diperiksa, Ancaman Sanksi Berat

Maizar memastikan bahwa seluruh tahanan yang terlibat akan diproses secara hukum. Setidaknya ada 14 orang yang kini tengah diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," ujarnya.

Untuk petugas yang terlibat, Maizar juga menegaskan sanksi hukum akan dijatuhkan sesuai aturan.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," tutupnya.

Baca selengkapnya di sini!

(dpw/dpw)

Parepare -

Dua oknum anggota polisi di Kota Parepare Sulawesi Selatan (Sulsel) diduga lalai di kasus tewasnya tahanan narkoba M Rusli (49). Hal itu terungkap dari hasil pemeriksaan kedua oknum polisi tersebut di Propam Polres Parepare.

Salah satu dari polisi tersebut adalah Kanit Narkoba Satnarkoba Polres Parepare Ipda S. Sementara satu oknum anggota belum diungkap identitasnya.

"Saat ini kita periksa ada dua orang. Karena terindikasi ada penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan kewenangan di situ pada saat yang bersangkutan sedang melakukan penangkapan," ungkap Kapolres Parepare AKBP Arman Muis kepada detikSulsel, Rabu (16/4/2025).

Arman menyebut dua oknum polisi tersebut melakukan kelalaian saat menangkap Rusli. Dua oknum polisi itu disebut terlibat hubungan emosional saat menangani pelaku.

"Saat sedang menangani si pelaku atau almarhum ini, dia (dua oknum polisi) ada hubungan emosional (dengan pelaku). Itu menyalahi aturan etika dalam penyalahgunaan wewenang," bebernya.

Arman juga mengakui adanya bukti transfer antar pelaku dan oknum anggota polisi tersebut. Namun dia menepis dugaan pemerasan oleh oknum anggota polisi tersebut.

"Kalau soal pemerasan sampai saat ini tidak ada. Karena itu memang niatnya bagus. Benar ada transfer, tapi itulah saya bilang penyalahgunaan wewenang," tegas dia.

Kedua oknum polisi itu diancam hukuman sesuai peraturan kepolisian. Keduanya terancam hukuman kurungan penjara hingga permohonan maaf.

"Kita mengacu pada peraturan kepolisian saja. Itu bisa disiplin, bisa kurungan, bisa sel dan lain sebagainya. Bisa juga permohonan maaf," ujar Arman.

Arman melanjutkan, kasus terkait dugaan penganiayaan tahanan narkoba yang tewas itu segera disidangkan. Dua oknum polisi akan menjalani sidang kode etik pekan ini.

"Insyaallah. Ya minggu ini lah, kita usahakan minggu ini ya," imbuhnya.

Diketahui, Ruslin meninggal setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare pada Selasa (1/4). Pihak keluarga pun mengadukan perkara ini ke DPRD Parepare karena curiga ada dugaan penganiayaan di balik perkara itu.

"Langkah selanjutnya tentu saya kejar ini aparat hukumnya sampai di mana prosesnya nanti. Akhirnya pada kesimpulan harus dilakukan autopsi oleh dokter forensik yang kredibel dan independen," ujar kakak korban, Agussalim di Kantor DPRD Parepare, Selasa (15/4).

(sar/asm)

JAKARTA - Kepala Rutan (Karutan) Sialang Bungkuk Pekanbaru diganti. Hal ini buntut dari viralnya video dugem dan dugaan pesta narkoba dan minuman keras para tahanan di dalam sel.

Terkait pencopotan Kepala Rutan Sialang Bungkuk Pekanbaru, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau Maizar tidak menyangkal. Saat ini jabatan yang sebelumnya dipegang Bastian Manalu dipegang sementara oleh Kanwil Riau.

"Penggantinya Nimrot Sihotang, Kabid Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar Rabu (16/4/2025).

Maizar memerintahkan seluruh Lapas dan Rutan di Riau dirazia. Selain dengan intelnya, Kakanwil minta razia dilakukan dengan instansi lain.

"Memerintahkan kepada seluruh kepala Lapas dan Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan dengan berkoordinasi dengan TNI dan kepolisian setempat,"tukasnya.

Seperti diketahui, salah satu sel tahanan di Pekanbaru dijadikan tempat dugem para tahanan. Mereka larut dalam dentuman musik keras sambal bergoyang. Para tahanan juga ada yang memegang smartphone, menghisap rokok elektrik dan teleponan.

Terlihat juga ada benda mirip seperti bong (ala hisap sabu) dan botol minuman. Aksi dugem para tahanan viral di media sosial.