Jakarta -

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho membentuk Tim Penegakan Hukum Kelebihan Dimensi dan Muatan (KDM) Nasional. Pembentukan tim ini adalah langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan kendaraan angkut barang, yakni over dimension and overload.

"Kami tidak akan menolerir lagi praktik KDM yang sudah lama merugikan negara, membahayakan keselamatan, dan merusak infrastruktur. Dengan pembentukan tim ini, penegakan hukum akan lebih terarah, sistematis, dan tegas," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (13/5/2025).

Dia menjelaskan Tim Penegakan Hukum KDM akan menjadi ujung tombak dalam menindak kendaraan-kendaraan yang melanggar aturan dimensi dan muatan. Hal ini disampaikan Agus kepada wartawan di sela kegiatan survei jalur, antisipasi kemacetan libur panjang Hari Waisak di Solo, Jawa Tengah (Jateng).

Tim Penegakan Hukum KDM, terang mantan Wakapolda Jateng ini, terdiri atas personel Direktorat Lalu Lintas di tingkat polda, Satlantas di tingkat polres, dan akan bersinergi dengan Kementerian Perhubungan, Dinas Perhubungan, serta instansi terkait lainnya. Agus menegaskan tim akan fokus menertibkan, menindak langsung, serta mengedukasi terkait pelanggaran hukum kepada pemilik dan pengemudi kendaraan angkutan barang.

Foto ilustrasi. Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho memimpin rapat. (dok. Korlantas Polri)

Masih kata Agus, dasar hukum penindakan antara lain Pasal 277 UU Nomor 22 Tahun 2009, yang berbunyi 'kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dilarang beroperasi'. Sanksi dari pasal tersebut adalah pidana satu tahun atau denda maksimal Rp 24 juta.

Kemudian Pasal 307, yang berbunyi 'pengemudi atau pemilik kendaraan yang mengangkut muatan berlebih dikenakan pidana dua bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu. Selanjutnya Pasal 169 ayat 1, yaitu 'modifikasi kendaraan tanpa izin resmi dikenakan pidana dua bulan atau denda Rp 500 ribu'.

"Zero KDM bukan wacana. Ini adalah komitmen Polri demi keselamatan publik, keadilan usaha, dan keberlanjutan infrastruktur nasional. Kami akan jalankan ini secara tegas, konsisten, dan berkelanjutan," tegas Agus.

Selain razia di titik-titik rawan, pelabuhan, dan kawasan industri, Korlantas Polri juga akan menerapkan pendekatan teknologi, seperti pengawasan berbasis kamera e-TLE, integrasi jembatan timbang digital, serta pelaporan masyarakat berbasis aplikasi. Agus menerangkan kendaraan KDM menyebabkan kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan menciptakan ketidakadilan dalam dunia usaha angkutan.

"Oleh karena itu, kami membentuk tim khusus yang akan bekerja terintegrasi dan lintas wilayah," ucap Agus.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho (dok Korlantas Polri)

Tim Penegakan Hukum KDM akan aktif melakukan razia terfokus di titik-titik rawan KDM, kawasan industri, jalan nasional, dan pelabuhan logistik. Kegiatan ini juga akan didukung digitalisasi data kendaraan, integrasi sistem jembatan timbang, serta pelaporan publik berbasis aplikasi.

"Kami tegaskan, ini bukan sekadar penindakan, tapi upaya pembenahan sistemik. KDM adalah tindak pidana lalu lintas dan pelanggaran yang merugikan negara. Kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu," tutur dia.

"Korlantas juga mengajak pelaku usaha angkutan untuk mulai bertransformasi ke armada legal dan patuh aturan. Kolaborasi antara aparat, pemerintah, dan swasta adalah kunci mengakhiri era KDM di Indonesia," pungkas mantan Direktur Lalu Lintas Polda Jateng ini.

Simak juga video "Prabowo Apresiasi Pengamanan Mudik, Kakorlantas: Ini Menambah Semangat Kami" di sini:

(aud/hri)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rencana pengiriman siswa yang dianggap “nakal” ke barak militer menuai kritik tajam dari kalangan pengamat pendidikan. Menurut Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, usulan ini tidak hanya menyesatkan secara paradigma pendidikan, tetapi juga menunjukkan kegagalan sistemik dalam dunia pendidikan nasional.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ubaid saat ditanya bagaimana apabila program mengirim siswa nakal ke barak militer yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu diterapkan secara nasional.“Menurut saya itu sebuah kesalahan besar ya apalagi kalau ini diusulkan oleh Menteri HAM, Natalius Pigai, ini merupakan tamparan keras bagi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen),” katanya saat dihubungi Republika, Jumat (9/5/2025).

“Ya karena kegagalan sistem pendidikan, kegagalan guru, kegagalan sekolah, kegagalan Kemendikdasmen untuk mendidik anak-anak gitu,” kata dia menambahkan.

Ubaid juga menyayangkan jika pendidikan karakter anak bangsa justru akan dialihkan ke institusi militer, yang dalam fungsinya tidak dirancang untuk mendidik melainkan untuk menjaga pertahanan negara. Ia menegaskan, institusi militer bukan tempat yang tepat untuk membentuk kepribadian anak-anak.

“Kalau gak nakal itu nggak anak-anak namanya, sudah tua namanya. Nakal itu dalam artian misalnya tidak selalu nurut dia bisa berbeda dengan aturan, itu dunia anak-anak gitu loh jadi orang dewasa juga nggak bisa menjustifikasi dia sebagai anak-nakal gitu,” katanya.

Ia juga menyoroti fenomena guru dan sekolah yang merasa kewalahan menangani siswa berperilaku menyimpang. Menurut dia, hal itu mencerminkan bahwa banyak guru dan institusi pendidikan saat ini tidak memahami esensi dari pendidikan itu sendiri.

“Kalau guru angkat tangan, ya resign aja jadi guru, kalau sekolah angkat tangan, ya tutup aja sekolah itu, buat apa?,” tegasnya.

“Tugas sekolah itu kan anak yang karakternya buruk masuk sekolah jadi baik, maksudnya kan begitu jadi hari ini kalau menurut saya ada banyak pengetahuan khususnya di sekolah dan guru yang justru jungkir balik,” kata dia.

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung langkah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengirimkan pelajar bermasalah ke barak militer. Dia berharap model pendidikan itu berjalan masif di Indonesia.

Pigai meminta Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menerbitkan aturan agar pengiriman pelajar ke barak militer berjalan masif.

"Kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: 40 Siswa Bermasalah di Sumedang Mulai Masuk Barak Militer

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menggagas program pembinaan bagi pelajar bermasalah dengan menempatkan mereka di barak militer. Program ini diharapkan mampu membentuk disiplin, membenahi pola hidup, serta membangun karakter anak-anak yang sulit diatur di lingkungan rumah.

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai apa yang dilakukan Dedi tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mendukung pengiriman pelajar dengan perilaku bermasalah ke barak miliiter. Hal ini merupakan ide yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Pigai mengatakan pelajar bakal mendapatkan pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab di barak militer. Karena itu, Pigai menyatakan dukungannya ke Dedi Mulyadi.

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," kata Pigai dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 6 Mei 2025.

Pigai menilai progam pengiriman anak nakal ke barak milter tidak melanggar HAM. "Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM," ujar Pigai.

Menurutnya pendidikan di barak militer tak melanggar HAM karena tidak mengandung corporal punishment. Dia menjelaskan corporal punishment adalah sebuah hukuman fisik yang kerap terjadi di masa lalu.

"(Corporal punishment) di mana ada pendidiknya memberi hukuman kepada yang dididik dengan cara yang agak sedikit bertentangan dengan prinsip. Misalnya cubit telinganya, dipukulnya, dipukul tangannya supaya dia disiplin," papar dia.

Pigai menyebut justru yang terjadi di barak militer adalah pendidikan mental, karakter, disiplin, dan tanggung jawab. Dia menyatakan dukungannya kepada Dedi Mulyadi bila pendidikan di barak militer dalam kontes tersebut.

Baca juga: Kirim ke Barak Militer, Seberapa Efektif untuk 'Luruskan' Anak Bermasalah?

"Pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab itu maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat," ujar dia.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjelaskan dalam program ini, pelajar akan menjalani rutinitas harian yang ketat. Langkah ini menurutnya adalah bentuk tanggung jawab bersama antara orang tua dan negara dalam membina generasi muda.

"Siapa yang dibina? Mereka yang mengalami kenakalan akut yang sudah mengarah kriminal. Bagaimana cara membinanya? Ya orang tuanya nanti menyerahkan dalam bentuk surat pernyataan, mengantar ke barak TNI-nya, mengantar ke barak Polri nya," jelas Dedi.

Sudah ada beberapa daerah di Jawa Barat yang siap mengeksekusi program ini. Perjanjian kerja sama dengan pihak TNI perihal pembinaan siswa di barak militer juga sudah ditandatangani.

Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, merespons rencana pendidikan militer di barak bagi siswa nakal. Sjafrie mendukung kebijakan itu agar anak-anak menjadi disiplin.

"Kebijakan mau mendukung ketertiban disiplinnya anak-anak. Kalau mau nitip boleh saja," jelas Sjafrie.

Sjafrie menyebut hal itu akan dikoordinasikan oleh Pangdam setempat. Ia mengatakan anak-anak akan diajarkan latihan disiplin bukan militer.

"Titip latihan disiplin boleh, tapi dia bukan latihan militer," ujar dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum Kementerian Hukum (Kemenkum) memperkuat pengembangan SDM di bidang hukum melalui serangkaian program Quick Win.

Kepala BPSDM Hukum Kemenkum Gusti Ayu Putu Suwardani mengungkapkan salah satu fokus utama program tersebut, yakni pengembangan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin) sebagai institusi pendidikan tinggi berbasis vokasi di bidang hukum pada lingkungan Kemenkum.

"Kami berkomitmen untuk mempercepat pengembangan Poltekpin agar dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi unggul di bidang pemasyarakatan dan keimigrasian. Berbagai tahapan juga telah dilakukan untuk jurusan hukum terapan," ujar Gusti dalam media gathering di Jakarta, Senin, seperti dikutip dari keterangan tertulis yang dikonfirmasi.

Gusti menjelaskan bahwa saat ini telah berjalan beberapa pengembangan Poltekpin, mulai dari pelantikan Direktur dan Wakil Direktur Poltekpin, pembentukan tim pengembangan, koordinasi dengan akademisi, hingga penyusunan kurikulum.

BPSDM juga mengumumkan perkembangan pembangunan Gedung Rektorat Poltekpin yang telah mencapai 98 persen per 14 Februari 2025.

Ia optimistis pembangunan tersebut akan meningkatkan kualitas layanan pendidikan bagi taruna dan taruni Poltekpin.

Di sisi lain, terdapat pula program unggulan BPSDM Hukum yang telah dilaksanakan, yaitu Internalisasi Nilai Pancasila dan Peningkatan Kedisiplinan Pegawai, yang berlangsung pada tanggal 20—23 Desember 2024 di Yogyakarta.

Program tersebut diikuti oleh 267 peserta dari berbagai satuan kerja, dengan hadirkan narasumber dari berbagai bidang, antara lain, Wakil Menteri Hukum, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), serta praktisi di bidang kepemimpinan dan pertahanan.

Untuk mewujudkan SDM Unggul Indonesia Maju, Kepala BPSDM Hukum menjelaskan bahwa telah diselenggarakan pula Future Leadership Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kemenkum Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, BPSDM Hukum juga telah sukses mengadakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada tanggal 30 Januari 2025 di Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) Tangerang.

"Sosialisasi ini mendapat antusiasme tinggi dengan jumlah peserta login mencapai 9.417 orang dan sebanyak 6.365 orang telah mencetak sertifikat sebagai bukti partisipasi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong inovasi pengembangan SDM berbasis kolaborasi, BPSDM juga telah membentuk Tim Pengelola Community of Practice (CoP), yang ditandai dengan penyelenggaraan diskusi kelompok terarah pada tanggal 23 Januari 2025.

Ia menjelaskan bahwa program itu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) melalui forum berbagi praktik terbaik antarpegawai.

Tak hanya itu, sambung dia, upaya peningkatan kualitas seleksi pegawai juga terus dilakukan melalui Evaluasi Norma Tes Potensi, yang telah disusun dengan melibatkan ahli psikometri dan psikolog dari Universitas Airlangga, Universitas Padjajaran, serta Universitas Al Azhar Indonesia.

Hasil evaluasi tersebut akan mulai digunakan pada tahun 2025 untuk pastikan sistem seleksi yang lebih objektif dan berkualitas.

Sebagai langkah strategis, BPSDM juga sedang menyusun Rancangan Keputusan Menteri Hukum tentang Peta Jalan Penilaian Kompetensi dan Pelatihan yang saat ini berada dalam tahap finalisasi.

"Kami berharap rancangan ini dapat menjadi acuan dalam pembinaan SDM hukum yang lebih terstruktur dan berkelanjutan," tutur Kepala BPSDM Hukum.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, pihaknya terus berkomitmen untuk mencetak SDM yang unggul dan profesional dalam mendukung berbagai tugas Kemenkum di masa depan.

Upaya tersebut, menurut dia, sejalan dengan Astacita Presiden dan Wakil Presiden, khususnya dalam memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

"Kami optimistis berbagai langkah ini akan memberikan dampak positif pada sistem hukum dan pelayanan publik," katanya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Bank Jatim buka suara terkait penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta (Kejati DK Jakarta) pada tanggal 20 Februari 2025, perihal kasus dugaan manipulasi pemberian kredit yang melibatkan Pemimpin Bank Jatim Cabang Jakarta.

Dalam hal ini Manajemen Bank Jatim berkomitmen akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan mendukung penuh pemeriksaan yang dijalankan oleh Kejati DK Jakarta. Pihak Bank Jatim juga terus melakukan upaya koordinasi secara intensif dengan aparat penegak hukum guna memastikan seluruh prosesnya berjalan
sesuai prosedur yang berlaku.

Corporate Secretary Bank Jatim Fenty Rischana menjelaskan, kasus yang saat ini ditangani oleh Kejati DK Jakarta berawal dari hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SKAI Bank Jatim. Bank Jatim secara proaktif menyampaikan laporan pengaduan kepada aparat penegak hukum atas dugaan adanya manipulasi kredit di kantor Bank Jatim Cabang Jakarta sebagai wujud penegakan Good Corporate Governance (GCG).

Maka dari itu, perseroan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Kejati DK Jakarta yang telah melakukan upaya penegakan hukum melalui kewenangannya dengan sangat cepat.

"Dengan penerapan tata kelola yang baik, kelancaran operasional perusahaan dapat terjaga dan sekaligus bisa meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta memenuhi standar-standar kepatuhan yang ditetapkan oleh regulator. Maka dari itu, sebagai wujud mendukung GCG, Bank Jatim bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus yang terjadi di Cabang Jakarta ini secara gamblang," tutur Fenty, dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

Lebih lanjut, perseroan akan terus konsisten untuk melakukan dan melaksanakan semua kegiatan atau proses bisnis perbankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Selain itu, manajemen Bank Jatim juga senantiasa akan selalu menjaga agar asas-asas GCG seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness menjadi landasan pelaksanaan usaha perseroan.

Fenty menegaskan, saat ini proses pemeriksaan terhadap tersangka masih terus berlanjut. Dari sisi Bank Jatim yang dapat dilakukan yaitu mengupayakan penyelesaian melalui recovery asset/agunan untuk pemulihan kerugian perseroan secara optimal serta melakukan pencadangan kerugian pada tahun buku 2024 agar tidak mengganggu kinerja perseroan pada tahun ini.

Selanjutnya, Bank Jatim akan tunduk dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan menghormati seluruh keputusan yang telah dikeluarkan oleh aparat penegak hukum. Bank Jatim juga sangat menjunjung tinggi budaya perusahaan yang salah satunya adalah integritas.

Sehubungan dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana tersebut, Fenty memastikan tidak akan mengganggu kegiatan pelayanan operasional perusahaan. Bank Jatim Cabang Jakarta akan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

Diberitakan sebelumnya, Penyidik Bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Daerah (Kejati) Jakarta menetapkan tiga orang tersangka dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Manipulasi Pemberian Kredit pada salah satu Bank BUMD Jawa Timur Cabang Jakarta. Kejati menduga kerugian negara di kasus tersebut sekitar Rp 569 miliar.

Adapun penetapan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP04/M.1/Fd.1/02/2025 tanggal 20 Februari 2025, BS berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-05M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 20 Februari 2025 dan ADM berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP-06M.1/Fd.1/01/2025 tanggal 20 Februari 2025.

(akn/ega)

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas memaparkan sejumlah poin penting terkait Rancangan Undang-Undang tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).

"Poin-poin yang perlu saya sampaikan terhadap revisi Undang-Undang Minerba, Mineral dan Batu Bara, yang diinisiasi oleh DPR," kata Supratman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

Hal itu disampaikannya usai Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan Pemerintah menyepakati RUU Minerba pada Pembicaraan Tingkat I untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI, yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (18/2).

Pertama, kata dia, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini berubah menjadi skema prioritas melalui mekanisme lelang.

"Pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," ucapnya.

Menurut dia, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun koperasi.

"Termasuk BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," ujarnya.

Kedua, lanjut dia, DPR dan Pemerintah sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebaliknya, lanjut dia, yang ada ialah pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," tuturnya.

Untuk itu, dia menekankan bahwa pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus dalam pengelolaan tambang.

"Jadi keuntungan dari penugasan khusus itu nanti bagi kampus yang membutuhkan itu akan kami sediakan lewat penugasan kepada BUMN. Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi. Itu sikap pemerintah," katanya.

Ketiga, tambah dia, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang diatur dalam RUU Minerba. Dia menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif.

"Juga terkait dengan pemberian konsesi kepada Ormas Keagamaan, dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR," katanya.

Di akhir, mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu pun menegaskan kembali tidak ada pemberian konsesi kepada perguruan tinggi untuk mengelola dalam RUU Minerba. Melainkan izin diberikan kepada BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

"Yang nanti bagi kampus yang membutuhkan untuk penggunaan dana riset, maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," paparnya.

Hal senada disampaikan pula oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menegaskan bahwa perguruan tinggi tidak diberi izin untuk mengelola tambang dalam RUU Minerba.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini; undang-undang ini tidak memberikan automatically (langsung) kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD, serta badan usaha lain," kata Bahlil di kesempatan yang sama.

Dia lantas melanjutkan, "Perusahaan-perusahaan ini mempunyai kewajiban sebenarnya untuk memberikan semacam penelitian, riset, dan segala macam itu kepada kampus, dan juga selama ini sudah terjadi perusahaan-perusahaan yang ada kampusnya di daerah wilayah tambang itu mereka (mahasiswa perguruan tinggi tersebut) mendapatkan beasiswa."

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta -

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menyampaikan adanya perubahan skema dalam rangka pemberian izin usaha pertambangan ataupun wilayah izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba. Supratman menekankan saat ini mekanisme lelang pemberian izin ada pertimbangan prioritasnya.

"Semua mekanisme lelang berubah dengan pemberian mekanisme lelangnya tetap, tetapi juga sekaligus ada pemberian dengan cara prioritas," kata Supratman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/2/2025).

Menurut Supratman, perubahan skema itu dalam rangka memberikan keadilan bagi pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), termasuk koperasi.

"Itu isi yang paling penting untuk kita lakukan. Dengan pemberian skema prioritas yang ada, itu artinya pembagian sumber daya alam yang kita miliki semua komponen bangsa termasuk BUMD daerah penghasil, itu bisa mendapatkan izin usaha pertambangan, yang akan dikoordinasikan oleh Menteri ESDM dalam rangka pengembangan sumber daya ekonomi di masing-masing wilayah," kata Supratman.

Dia melanjutkan, usulan kedua dari DPR ialah membatalkan pemberian konsesi kepada perguruan tinggi. RUU Minerba itu, sebut dia, hanya memberikan manfaat kepada pihak kampus dengan bantuan dana untuk melakukan riset hingga beasiswa kepada mahasiswa.

"Jadi di dalam revisi undang-undang kali ini, yang ada adalah bahwa akan ada penugasan khusus yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD, maupun juga badan usaha swasta yang diberi penugasan khusus, yang nanti akan membantu bagi kampus yang membutuhkan, terutama untuk melakukan ataupun penyediaan dana riset dan termasuk juga menyangkut soal pemberian biasiswa kepada mahasiswanya," kata dia.

Politikus Partai Gerindra itu menekankan, pemerintah tidak memberikan izin langsung kepada kampus. Penugasan khusus bagi kampus tersebut hanya akan disediakan lewat penugasan kepada BUMN, BUMD, atau pun badan usaha swasta.

"Jadi tadinya usulannya itu pemberian langsung kepada kampus dan akhirnya disepakati itu tidak jadi diberikan kepada perguruan tinggi itu sikap pemerintah," tegasnya.

Dia mengatakan poin lain dari RUU Minerba ialah pemberian konsesi kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan. Supratman menekankan pemberian izin itu sudah disepakati antara pemerintah dengan legislatif.

"Yang kedua juga terkait dengan pemberian konsesi kepada ormas keagamaan, ormas keagamaan dan itu sudah disepakati antara pemerintah maupun bersama dengan DPR kira-kira itu poin penting dari yang disepakati antara pemerintah dan DPR kali ini," katanya.

"Nanti bagi kampus yang membutuhkan diberikan penggunaan dana riset maupun bantuan terhadap beasiswa yang ada," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyoroti soal dihapusnya rencana pemberian konsesi kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba. Dia kembali menggarisbawahi bahwa izin pengelolaan minerba sepenuhnya diberikan kepada BUMN dan BUMD.

"Apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi, Pak Menteri Hukum bahwa tolong dipertebal informasi ini undang-undang ini tidak memberikan automatically kepada kampus, tapi pemerintah memberikan kepada BUMN dan BUMD serta badan usaha lain," tegas Bahlil.

Simak juga Video 'RUU Minerba Siap Disahkan, Kampus Batal Diberi Izin Kelola Tambang':

(fca/jbr)

Palangkaraya -

Dua sipir berinisial DM dan MA di Rumah Tahanan (Rutan) Palangkaraya, Kalimantan Tengah (Kalteng), ditangkap gegara nyambi menjadi kurir narkoba jenis sabu ke dalam rutan. Aksi keduanya terbongkar dari rekaman CCTV.

"Dari rekaman CCTV tersebut kemudian dianalisa mendapati bahwa bungkusan warna putih yang dibawa oleh tersangka DM masuk ke dalam Rutan Kelas II A Palangkaraya," kata Kabid Brantas KBP BNN Kalteng Ruslan Abdul Rasyid dalam keterangannya, Kamis (16/1/2025).

Ruslan mengatakan pengungkapan kasus di Rutan Palangkaraya itu pada Sabtu (4/1). Kedua sipir tersebut telah bereaksi sebanyak dua kali dengan total 4 kilogram sabu.

"Kalau berdasarkan pengakuan dari hasil pemeriksaan DM itu memasukkan sebanyak 2 kali dengan total 4 kilogram, sementara MA otomatis 2 kali mengeluarkan. Jadi yang berhasil kita tangkap itu totalnya 2,3 kilogram berartikan masih ada 1,7 kilogram yang lolos ataupun belum ditemukan," ungkapnya.

Ruslan menuturkan kedua sipir tersebut bekerja sama dengan seorang napi berinisial S. Dimana dari hasil penyelundupan itu mereka diupah Rp 2,7 juta.

"Ada yang yang dikasih 2,7 juta," sebutnya.

Kedua sipir tersebut telah ditahan di BNN Kalteng guna proses penyelidikan. Pihaknya juga masih mengumpulkan bukti dan keterangan terkait keterlibatan rekan S yang berada di luar rutan.

"Sementara pengembangan penyelidikan belum kita menetapkan DPO dan sebagainya jadi saya belum bisa mengatakan itu, tapi indikasinya kuat masih keluarganya orang yang dikenal," pungkasnya.

(hsr/hsr)

JAKARTA, KOMPAS.com – Pelaku sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini resmi diundangkan pada 24 Desember 2024 dan menjadi tonggak baru dalam memberikan kepastian hukum terkait implementasi teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon (Carbon Capture and Storage/CCS) di Indonesia.

"Kami mengapresiasi langkah progresif Pemerintah Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2024. Regulasi ini memberikan kerangka hukum yang lengkap dan panduan yang jelas bagi pelaku usaha untuk mendukung implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon sebagai solusi dekarbonisasi yang andal dan berkelanjutan," ujar Direktur Eksekutif IPA, Marjolijn Wajong, dikutip dari keterangannya di Jakarta, Senin (6/1/2025).

Menurut Marjolijn, teknologi ini tidak hanya membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission tetapi juga membuka peluang pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja dan investasi di sektor teknologi bersih.

"Indonesia memiliki formasi geologi strategis, seperti akuifer asin dan reservoir migas yang telah habis, untuk menyimpan karbon dioksida (CO?) secara aman," tambahnya.

Kementerian ESDM mencatat, potensi kapasitas penyimpanan karbon di Indonesia mencapai 8 gigaton CO? di reservoir migas dan 400 gigaton di akuifer asin. Potensi ini diharapkan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon regional.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Indonesia Center for Carbon Capture and Storage, Dr. Belladonna Troxylon Maulianda, menyebut regulasi ini menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam memimpin implementasi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon di Asia Tenggara.

"Aturan ini tidak hanya mendukung transisi energi bersih tetapi juga membuka peluang investasi lebih besar dalam teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon. Manfaatnya akan dirasakan secara lingkungan, sosial, dan ekonomi," ujarnya.

Selain memperkuat dasar hukum, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2024 juga melengkapi Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2024 serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 yang lebih dahulu mengatur teknis pelaksanaan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon.

Aturan ini mencakup panduan penyelenggaraan, sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), hingga pengawasan kegiatan pascaoperasi.

Pemerintah juga menjalin kerja sama lintas negara, seperti dengan Singapura, Jepang, dan Korea Selatan, untuk mempercepat pengembangan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat penyimpanan karbon di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, teknologi Penangkapan dan Penyimpanan Karbon atau CCS memungkinkan penangkapan karbon dari sumber emisi, seperti kilang, petrokimia, dan pembangkit listrik, untuk kemudian disimpan secara aman.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi Indonesia memenuhi Nationally Determined Contributions (NDC) yang disampaikan dalam Konferensi Perubahan Iklim (COP29).

Solo -

Tanggal 1 Januari setiap tahunnya bertepatan dengan pergantian tahun baru Masehi yang biasanya dirayakan dengan sangat meriah oleh sebagian besar orang. Namun, bagaimana hukum merayakan tahun baru Masehi menurut Islam?

Mengacu dari buku 'Hari-hari Penting Internasional' karya Nina Rahmawati, dijelaskan bahwa hari tahun baru Masehi jatuh pada tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Biasanya perayaan tahun baru Masehi ditunggu-tunggu oleh setiap orang di seluruh dunia karena ada berbagai tradisi hingga kemeriahan yang akan berlangsung pada waktu tersebut.

Secara umum, perayaan tahun baru akan disambut dengan menyalakan kembang api, berkumpul bersama keluarga, melihat pertunjukan seni, hingga berkumpul di satu tempat yang sama untuk menunggu pergantian tahun tiba. Inilah yang membuat perayaan tahun baru Masehi begitu meriah setiap tahunnya.

Meskipun dipenuhi dengan kemeriahan dan suka cita, mungkin tidak sedikit kaum muslim yang justru menyimpan rasa penasaran terkait dengan perayaan tersebut. Salah satunya pertanyaan mengenai apakah boleh merayakan tahun baru Masehi di dalam Islam?

Sebagai cara untuk menjawab pertanyaan tersebut, akan ada rangkuman informasi yang akan disampaikan di dalam artikel ini. Simak baik-baik penjelasannya berikut.

Bolehkah Merayakan Tahun Baru Masehi Menurut Islam?

Terkait dengan boleh atau tidaknya merayakan tahun baru Masehi menurut Islam, ternyata ada berbagai pendapat yang menyertainya. Ada sebagian kalangan yang menganggap perayaan tahun baru Masehi adalah haram, tetapi tidak sedikit kalangan yang memperbolehkannya. Pendapatan terkait boleh atau tidaknya merayakan tahun baru Masehi menurut Islam juga ada yang didukung dengan referensi tertentu.

Seperti diungkap dalam buku 'Tanya Jawab Islam: Piss KTB' karya PISS KTB dan TIM Dakwah Pesantren, bahwa hukum seorang muslim mengikuti perayaan tahun baru selain Islam adalah haram. Alasannya karena perayaan tersebut termasuk dalam tasyabbuh atau menyerupai dengan orang kafir maupun fasik.

Dijelaskan juga bahwa perayaan tahun baru Masehi dan Hijriah atau Islam memiliki perbedaan yang diikuti dengan cara orang-orang mengekspresikannya. Adapun perayaan tahun baru Hijriah atau Islam biasanya diisi dengan berbagai nilai-nilai ibadah. Lain halnya dengan tahun baru di luar Islam yang identik dengan hura-hura maupun sikap sejenisnya.

Lebih lanjut mengenai keharaman dalam merayakan tahun baru Masehi juga diungkap dalam buku 'Dewan Fatwa Al Washliyah: Sejarah dan Fatwa-fatwa' karya Ja'far, bahwa seorang muslim yang turut merayakan tahun baru Masehi hukumnya adalah haram. Hal tersebut tidak hanya mereka yang berpartisipasi di dalamnya, tetapi juga yang turut memfasilitasi maupun menjual sesuatu yang bisa mendukung perayaan tersebut menjadi semarak.

Sementara itu, di dalam jurnal 'Trend Perayaan Tahun Baru di Kota Pontianak: Perspektif Kegelisahan Seorang Remaja Muslimah' karya Septi Dwitasari dan Ridwan Rosdiawan, bahwa hukum merayakan tahun baru di dalam Islam dianggap sebagai hal yang syubhat. Maksudnya bersifat abu-abu boleh atau tidaknya. Hal tersebut dikarenakan perayaan tahun baru bisa memberikan dampak positif, tetapi juga dapat berdampak negatif.

Namun demikian, merayakan tahun baru dianggap sebagai perbuatan yang haram karena meniru perilaku orang jahiliyah dan mengikuti tradisi orang kafir. Terdapat sebuah hadits yang menjelaskan tentang waktu orang-orang jahiliyah bersenang-senang dan adanya waktu bagi kaum muslim untuk turut bersenang-senang. Disanadkan dari Anas bin Malik bahwa:

"Orang-orang jahiliyah dahulu memiliki dua hari raya yaitu hari Nairuz dan Mihrojan dan di setiap tahun mereka bersenang-senang. Tapi ketika Nabi SAW tiba di Madinah beliau mengatakan, 'Dahulu kalian memiliki dua hari raya untuk bersenang-senang, sekarang Allah telah menggantikan untuk kalian dua hari yang lebih baik yakni hari Idul Fitri dan hari Idul Adha."

Kemudian dijelaskan juga terdapat sebuah riwayat yang menjelaskan tentang perilaku seorang muslim yang mengikuti orang-orang kafir. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda:

"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dhob (yang penuh lika liku) pasti kalian pun akan mengikutinya."

Lebih lanjut disampaikan bahwa para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti adalah Yahudi dan Nashrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?"

Pendapat yang Boleh Merayakan Tahun Baru Masehi

Terlepas dari sejumlah kalangan yang menganggap perayaan tahun baru Masehi adalah haram hukumnya, tetapi tidak sedikit yang memberikan pendapatnya terkait diperbolehkannya merayakan tahun baru Masehi. Salah satunya yang diungkap dalam Majelis Ulama Indonesia, bahwa menyambut datangnya tahun baru Masehi dapat dilakukan serupa dengan hari-hari lainnya. Kaum muslim tidak perlu untuk mengkhususkannya. Hal inilah yang membuat perayaan tahun baru Masehi tidak diharamkan selama tidak adanya perilaku maksiat,''

Alasan tidak diharamkannya tahun baru Masehi dikarenakan penanggalannya yang sesuai dengan peredaran Matahari atau yang juga dikenal sebagai Syamsiah. Sementara itu, pada penanggalan Hijriah atau Islam didasarkan pada peredaran Bulan yang disebut sebagai Qamariyah.

Adapun penjelasan tentang penanggalan Syamsiah dan Qamariyah telah disampaikan di dalam firman Allah SWT melalui Al-Quran Surat Yasin ayat 38-39. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَالشَّمْسُ تَجْرِيْ لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَاۗ ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِۗ ۝٣٨ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ۝٣٩

Wasy-syamsu tajrî limustaqarril lahâ, dzâlika taqdîrul-'azîzil-'alîm. Wal-qamara qaddarnâhu manâzila ḫattâ 'âda kal-'urjûnil-qadîm.

Artinya: "(Suatu tanda juga atas kekuasaan Allah bagi mereka adalah) matahari yang berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (Begitu juga) bulan, Kami tetapkan bagi(-nya) tempat-tempat peredaran sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir,) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua."

Namun demikian, terdapat anjuran yang dapat dilakukan oleh orang-orang beriman dalam menyambut datangnya pergantian tahun. Salah satunya dengan memperbanyak amal baik, misalnya saja berdzikir dan bersyukur. Sebagaimana Allah SWT berfirman di dalam Surat Al-Furqan ayat 62:

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُوْرًا ۝٦٢

Wa huwalladzî ja'alal-laila wan-nahâra khilfatal liman arâda ay yadzdzakkara au arâda syukûrâ.

Artinya: "Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau ingin bersyukur."

Pendapat lainnya yang memperbolehkan perayaan tahun baru oleh kaum muslim disampaikan dalam laman Nahdlatul Ulama, bahwa bersenang-senang terkait dengan keindahan hidup diperlukan. Namun, hal tersebut harus dilakukan melalui cara yang masih selaras dengan syariat, tidak adanya maksiat, tidak merusak kehormatan, hingga tidak berasal dari akidah yang rusak. Pendapat tersebut disampaikan oleh Guru Besar Al-Azhar Asy-Syarif dan Mufti Agung Mesir Syekh Athiyyah Shaqr.

Di dalam kitabnya, Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki turut menyampaikan pandangan mengenai peringatan-peringatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Disampaikan bahwa:

جَرَتْ عَادَاتُنَا أَنْ نَجْتَمِعَ لإِحْيَاءِ جُمْلَةٍ مِنَ الْمُنَاسَبَاتِ التَّارِيْخِيَّةِ كَالْمَوْلِدِ النَّبَوِيِّ وَذِكْرَى الْإِسْرَاءِ وَالْمِعْرَاجِ وَلَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَالْهِجْرَةِ النَّبَوِيَّةِ وَذِكْرَى نُزُوْلِ الْقُرْآنِ وَذِكْرَى غَزْوَةِ بَدْرٍ وَفِى اعْتِبَارِنَا أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ عَادِيٌّ لَا صِلَةَ لَهُ بِالدِّيْنِ فَلَا يُوْصَفُ بِأَنَّهُ مَشْرُوْعٌ أَوْ سُنَّةٌ كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مُعَارِضًا لِأَصْلٍ مِنْ أُصُوْلِ الدِّيْنِ لأَنَّ الْخَطَرَ هُوَ فِى اعْتِقَادِ مَشْرُوْعِيَّةِ شَيْءٍ لَيْسَ بِمَشْرُوْعٍ

Artinya: "Sudah menjadi tradisi bagi kita berkumpul untuk menghidupkan berbagai momentum bersejarah, seperti halnya maulid nabi, peringatan isra mi'raj, malam Nisfu Sya'ban, tahun baru Hijriyah, Nuzulul Quran dan peringatan Perang Badar. Menurut pandanganku, peringatan-peringatan seperti ini merupakan bagian daripada tradisi, yang tidak terdapat korelasinya dengan agama, sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang disyariatkan ataupun disunahkan. Kendati demikian, juga tidak berseberangan dengan dasar-dasar agama, sebab yang justru mengkhawatirkan ialah timbulnya keyakinan terhadap disyariatkannya sesuatu yang tidak disyariatkan."

Merujuk dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hukum merayakan tahun baru Masehi dalam Islam memiliki dua pendapat berbeda. Ada yang mengharamkannya, tetapi tidak sedikit juga yang memperbolehkannya. Kedua pendapat tersebut disertai dengan alasan masing-masing, sehingga keyakinan terhadap hal ini dapat dikembalikan kepada masing-masing. Wallahu'alam.

Demikian tadi rangkuman mengenai boleh atau tidaknya merayakan tahun baru Masehi menurut Islam lengkap dengan hal-hal yang sebaiknya dilakukan oleh kaum muslim selama waktu tersebut. Semoga informasi ini membantu.

(par/aku)