Menko Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menilai Mensesneg Prasetyo Hadi layak menjadi juru bicara (jubir) Presiden Prabowo Subianto. Cak Imin menilai Prasetyo menguasai peran sebagai corong Presiden.

"Layak dia, layak dan bagus sekali," kata Cak Imin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

Cak Imin menyambut baik sosok Prasetyo Hadi menjadi jubir Presiden. Cak Imin mengungkit saat Prasetyo Hadi menemui mahasiswa yang berdemo di Patung Kuda, Jakarta.

"Saya menyambut baik, saya sangat senang dan terbukti waktu Mensesneg menemui mahasiswa demo, berbicara dengan teman-teman mahasiswa, bahkan naik panggung juga ketika menjelaskan berbagai agenda pemerintah, Pak Mensesneg betul-betul menguasai," tambahnya.

Prasetyo diketahui ditunjuk menjadi jubir Presiden. Pras, sapaan akrabnya, mengatakan diminta Prabowo turut aktif melakukan komunikasi ke publik.

"Siapa? Nggak, nggak perlu dilantik (soal jadi jubir Presiden), kita semua diharapkan menjadi juru bicara, ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4).

Simak juga Video: Bos PPI: Mensesneg Jadi Jubir Presiden Bentuk Kekecewaan ke PCO

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Taman Safari Indonesia (TSI) angkat bicara terkait tudingan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak-anak yang pernah tergabung di Oriental Circus Indonesia (OCI). TSI menegaskan bahwa bukan pihak yang terlibat dalam kasus tersebut dan menyayangkan adanya upaya pencemaran nama baik institusi mereka.

Dalam wawancara eksklusif bersama DetikSore, Kamis (17/4/2025), Legal & Corporate Secretary TSI, Bara Tamardi Kusno, juga menjelaskan bahwa antara TSI dan OCI adalah dua entitas yang berbeda, baik secara legal maupun operasional.

"OCI berdiri sejak 1967 dan berhenti beroperasi pada sekitar tahun 1997. Sementara Taman Safari berdiri pada 1981 dan hingga kini masih fokus di bidang konservasi satwa. Tidak pernah ada hubungan bisnis atau kerja sama antara TSI dan OCI," kata Bara.

Bara mengatakan kesalahpahaman publik terjadi karena ada tokoh bernama Tony Sumampau yang terlibat dalam dua entitas itu. Namun ia menegaskan, kesamaan pemilik atau keluarga bukan berarti dua perusahaan tersebut saling berkaitan secara hukum.

Sebagai contoh, ia menyebut perusahaan Matahari Department Store dan Bank Nobu yang dimiliki oleh keluarga yang sama, namun berdiri sebagai entitas bisnis yang independen.

"Bahkan pertunjukan sirkus OCI pun tidak pernah diselenggarakan di dalam kawasan Taman Safari," kata Bara.

Somasi Rp 3,1 Miliar ke TSI

Bara mengungkapkan bahwa TSI sempat menerima somasi dari kuasa hukum delapan orang yang mengaku sebagai mantan anak-anak sirkus. Somasi tersebut menuntut kompensasi hingga Rp 3,1 miliar, meski tidak disertai bukti keterlibatan langsung TSI dalam aktivitas sirkus tersebut.

"Setelah kami telusuri, mereka bukan karyawan kami, dan kami tidak memiliki catatan pernah mempekerjakan mereka," kata Bara.

TSI pun telah membalas somasi itu secara resmi, menyatakan bahwa mereka bukan pihak yang bertanggung jawab atas kasus tersebut.

Kini, TSI tengah mempertimbangkan upaya hukum untuk melindungi reputasi perusahaan yang merasa dirugikan oleh tuduhan yang salah alamat tersebut.

OCI: Tudingan Tak Berdasar, Ada Provokator

Sementara itu, Tony Sumampau yang disebut-sebut sebagai sosok di balik OCI juga memberikan klarifikasinya. Dalam acara DetikSore, dia hadir secara daring.

Dalam tayangan live menyatakan bahwa tuduhan pelanggaran HAM yang ditujukan kepada OCI merupakan bentuk distorsi informasi.

Tony mengungkapkan bahwa pada 1997, OCI memang pernah diperiksa oleh Komnas HAM terkait laporan perlakuan terhadap anak-anak sirkus. Namun saat itu, pihak OCI langsung bekerja sama dengan Komnas HAM dan menjalankan seluruh rekomendasi yang diberikan.

"Semua anak kami berikan pendidikan formal. Kami juga menyewa guru-guru dan mendirikan kelas. Bahkan Komnas HAM memberikan sertifikasi waktu itu," kata Tony.

Dia prihatin karena anak-anak yang dulu pernah dibina oleh OCI kini melayangkan tudingan serius yang tidak berdasar. Dia mengatakan tindakan yang dituduhkan kepada OCI sangat tidak masuk di akal dan tidak manusiawi.

"Itu kok bisa disampaikan oleh anak-anak itu dan saya tidak ngerti gitu. Seperti itu sih pikiran saya sih. Tidak benar ya, itu hanya ada yang menghasut kayaknya di belakang itu," kata Tony.

Tony kemudian menceritakan kronologi soal tudingan yang tidak sekali ini dilayangkan kepada OCI.

"Oh bagus sekali kalau dilaporkan ke kepolisian. Itu kan jadi clear ya. Bisa clear secara hukum ya. Kita senang sekali kalau itu mereka melapor untuk secara hukum," kata Tony.

"Karena selama ini, kami baru tahu, sejak tahun 1997 mungkin saya tahu ya. Mereka ada yang melapor ke Komnas. Pada saat itu saya sendiri yang hadir juga di Komnas HAM gitu ya. Bertemu dengan Baharudin Loppa, dengan Muladi pada saat itu kan di Komnas ya. Saya ketemu dan Komnas ada rekomendasi terus membentuk tim," kata Tony.

Tony lantas menjelaskan rekomendasi Komnas HAM saat itu.

"Setelah itu, kita cari asal-usul orang tua mereka gitu ya. Terus sampai sejauh itu terus ada rekomendasi juga kepada anak-anak yang masih ada. Jangan homeschooling aja tapi ada juga pendidikan formal di sekolah. Nah itu sudah kita laksanakan," ujar dia.

"Tim yang mencari asal-usul anak-anak itu, ya. Itu susah didapat meskipun saat itu sudah ada pihak dari Komnas juga ikut. Dari mungkin nanti kalau itu ada Pak Hamdan Zulfa juga ikut waktu itu mencari gitu ya. Memang sulit kan anak-anak itu berasal dari satu panti asuhan yang memang panti asuhannya dibilang resmi atau nggak resmi gitu. Tapi adanya di sekitar, kalau 97 itu di Kalijodo ya. Di Kalijodo, di Jakarta. Jadi anak-anak itu kan susah lah. Bapaknya pasti nggak ada yang mengaku ya. Ibunya juga kan orang-orang itu," dia membeberkan.

"Kamis sebetulnya nggak mau menyampaikan itu karena itu akan mungkin dirasakannya sangat sakit oleh anak-anak gitu ya. Saya pikir itu. Tapi ya untuk memperjelas saja, kejadian itu sesungguhnya begitu. Itu pun sudah pernah disampaikan di Komnasan tahun 97 ya. Nah sejak itu nggak pernah lagi ada. Ada lagi hal-hal lain gitu ya," kata Tony.

"Nah, apa rekomendasi dari Komnasan sudah kita jalankan juga. Cuma waktu itu cuma apa ya, secara resmi mereka bukan saja homeschooling, tapi secara resmi mereka dimasukkan ke dalam sekolah SMP, SD, SMP gitu ya. Seperti itu dan sebagian juga sudah lulus SMP gitu," kata dia lagi.

Tony menduga ada pihak ketiga yang memprovokasi para mantan anak didiknya untuk menyerang secara hukum.

"Kami tidak ingin membawa ini ke jalur hukum terhadap mereka (pelapor), karena mereka pernah dalam naungan kami. Tapi kami akan cari siapa aktor intelektualnya," katanya.

Tony juga menegaskan bahwa OCI sudah berhenti beroperasi sejak awal 2000-an karena berbagai kendala, termasuk sulitnya mendapatkan lokasi pertunjukan dan perubahan tren hiburan masyarakat.

TSI Minta Masyarakat Klarifikasi ke Pihak yang Tepat

TSI berharap publik tidak mencampuradukkan nama besar lembaga konservasi satwa dengan sirkus yang sudah tidak beroperasi selama lebih dari dua dekade. Bara menyebut pentingnya klarifikasi langsung ke OCI jika ingin menelusuri akar masalah.

"Nama kami dicatut, reputasi kami dirugikan. Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti untuk tindakan hukum jika diperlukan," ujar dia.

Kuasa Hukum Blak-blakan Soal Dugaan Eksploitasi Eks Pekerja Sirkus OCI Taman Safari

Kuasa Hukum Blak-blakan Soal Dugaan Eksploitasi Eks Pekerja Sirkus OCI Taman Safari

bank bjb angkat bicara untuk menanggapi pemberitaan yang berkembang. bank bjb pun menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan berkomitmen untuk menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan operasionalnya, bank bjb memastikan seluruh kegiatan bisnis tetap berjalan dengan normal.

Corporate Secretary bank bjb Ayi Subarna mengatakan keberlanjutan operasional perusahaan menjadi prioritas utama, dengan jajaran direksi dan manajemen yang tetap fokus memberikan layanan terbaik kepada nasabah, mitra bisnis, serta pemegang saham.

"bank bjb terus mengupayakan pertumbuhan bisnis yang sehat dan bertanggung jawab demi memenuhi kewajibannya kepada seluruh pemangku kepentingan," ujar Ayi dalam keterangannya, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, Ayi mengungkapkan pihaknya juga mengapresiasi kepercayaan yang terus diberikan oleh para pemegang saham, mitra bisnis, nasabah, dan masyarakat luas.

"bank bjb berkomitmen untuk menjaga profesionalisme, transparansi, serta kepercayaan publik dalam setiap aspek operasionalnya," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ayi juga memastikan bank bjb terus menjalankan bisnis dengan tanggung jawab penuh dan berkontribusi terhadap perekonomian.

"Dengan semangat ini, kami akan terus menjalankan bisnis secara bertanggung jawab dan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Lihat juga Video 'Jokowi Respons Rumah Ridwan Kamil Digeledah KPK: Sangat Kaget':

Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa,

Jakarta (ANTARA) - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 28 Februari 2025 yang mengalami defisit Rp31,2 triliun atau 0,13 persen dari produk domestik bruto (PDB) menandai perlunya langkah untuk reformasi fiskal.

Selain defisit, tantangan kinerja fiskal di awal tahun ini juga diikuti dengan pendapatan negara dan penerimaan pajak yang menurun. Data APBN KiTa edisi Februari 2025 mencatatkan pendapatan negara sebesar Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN tahun ini.

“Jika dibandingkan periode yang sama pada 2024, angka ini turun drastis sebesar 20,85 persen, dari sebelumnya Rp400,4 triliun. Penurunan ini merupakan sinyal keras bahwa fondasi fiskal Indonesia sedang menghadapi tekanan berat, bahkan sebelum memasuki kuartal kedua tahun anggaran,” kata Achmad kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Begitu juga dengan penerimaan pajak yang tercatat Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target, turun drastis 30,19 persen dari capaian Februari 2024 yang sebesar Rp269,02 triliun.

Dia menyoroti bahwa implementasi sistem administrasi perpajakan baru, Coretax, yang diluncurkan sejak 1 Januari 2025, menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses pemungutan pajak.

"Coretax yang diharapkan menjadi tulang punggung modernisasi perpajakan justru menghadirkan tantangan baru. Banyak wajib pajak kesulitan melaporkan dan membayar pajak, yang berdampak pada anjloknya penerimaan pajak," jelasnya.

Sebaliknya, belanja negara hingga Februari 2025 tetap berada di level tinggi, yakni sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6 persen dari target.

Meski secara nominal sedikit lebih rendah dibandingkan belanja pada Februari 2024 yang mencapai Rp374,32 triliun, besarnya kebutuhan belanja yang tidak bisa ditunda, termasuk belanja sosial, subsidi, hingga program lainnya membuat tekanan fiskal kian berat.

Alhasil, untuk pertama kalinya sejak 2021, APBN mencatatkan defisit sebesar Rp31,2 triliun atau 0,13 persen terhadap PDB hanya dalam dua bulan pertama tahun ini. Padahal, tahun lalu pada periode yang sama, APBN masih mencatatkan surplus sebesar Rp26,04 triliun.

"Munculnya defisit fiskal sejak awal tahun menandai bahwa tahun 2025 tidak bisa lagi dipandang sebagai tahun fiskal biasa," terangnya.

Lebih lanjut, Achmad menekankan pentingnya pemerintah untuk menata ulang prioritas belanja di tengah penurunan pendapatan.

"Belanja yang tidak mendukung pemulihan ekonomi atau pengurangan kemiskinan harus dievaluasi. Program-program populis dengan anggaran besar seperti makan siang gratis perlu dikaji ulang dalam kerangka keberlanjutan fiskal," imbuhnya.

Dirinya juga memperingatkan risiko defisit yang bisa membengkak hingga Rp800 triliun atau sekitar tiga persen dari PDB jika tidak ada langkah antisipatif yang dilakukan pemerintah.

"Jika reformasi fiskal tidak segera dilakukan, kita berisiko masuk dalam lingkaran defisit yang terus melebar, beban utang yang meningkat, dan terbatasnya ruang fiskal untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat," tegas Achmad.

Oleh karena itu, ia merekomendasikan tiga langkah strategis.

Pertama, audit independen terhadap sistem Coretax untuk mengatasi hambatan teknis dan memastikan penerimaan pajak kembali normal.

Kedua, peninjauan ulang belanja negara dengan fokus pada program yang berdampak langsung pada rakyat miskin dan pemulihan ekonomi.

Ketiga, diversifikasi sumber pendapatan negara melalui optimalisasi dividen BUMN dan efisiensi aset negara.

"Indonesia saat ini membutuhkan langkah nyata dalam menata fiskal negara. Bukan sekadar optimisme atau penundaan kebijakan, tetapi reformasi fiskal yang terukur dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat," tuturnya.

Adapun dalam konferensi pers hari ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa defisit sebesar Rp31,2 triliun masih dalam target APBN 2025 yang sebesar Rp616,2 triliun atau 2,53 persen dari PDB.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor," ujar Yusril, melansir Antara, Kamis.

"(Ada anggaran yang) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," lanjut dia.

Presiden Prabowo, kata Yusril, memiliki cita-cita besar dalam lima tahun ke depan.

Penghematan APBN yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat, contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi berbagai megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada satu dua tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi, pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor enam di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

KOMPAS.com - Kebijakan efisiensi anggaran yang diputuskan Presiden Prabowo Subianto baru-baru ini ternyata dilakukan karena adanya kebocoran APBN sekitar 30 persen.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

"Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor," ujar Yusril, melansir Antara, Kamis.

"(Ada anggaran yang) tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak," lanjut dia.

Presiden Prabowo, kata Yusril, memiliki cita-cita besar dalam lima tahun ke depan.

Penghematan APBN yang diperkirakan mencapai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung ke rakyat, contohnya Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi berbagai megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada satu dua tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

"Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi, pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor enam di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar," kata Yusril.

Diketahui, kebijakan efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

Kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengungkapkan buron kasus korupsi e-KTP Paulus Tannos, masih berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Andi mengatakan Paulus pernah dua kali mengajukan perubahan status warga negara.

"Ada dua kali yang bersangkutan ingin mengajukan melepaskan kewarganegaraan, tetapi, sampai hari ini, yang bersangkutan belum melengkapi dokumen yang dibutuhkan," kata Agus di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

"Karena itu, status kewarganegaraan atas nama Tjhin Thian Po alias Paulus Tannos itu masih berstatus sebagai warga negara Indonesia," sambungnya.

Andi mengatakan Paulus masih berstatus WNI lantaran Indonesia tak bisa secara otomatis melepaskan status kewarganegaraan. Andi mengatakan Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal.

"Yang bersangkutan memang menurut laporan yang kami terima bahwa yang bersangkutan juga saat ini memiliki paspor negara sahabat. Namun demikian, bahwa berdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM, bahwa untuk melepaskan kewarganegaraan Indonesia itu tidak berlaku otomatis," ujarnya.

Andi mengatakan sampai 2018, paspor Paulus Tanoos masih atas nama Tjhin Thian Po. Dia menegaskan Paulus pernah melakukan perubahan tersebut dua kali.

Lebih lanjut, Agus mengatakan pemulangan Paulus Tannos ke Indonesia dari Singapura masih diproses. Dia mengatakan pengajuan ekstradisi terhadap Paulus Tannos paling lama dilakukan 45 hari.

"Batas waktu untuk kita mengajukan permohonan dan seluruh kelengkapan berkas itu, itu 45 hari, lama waktu yang dibutuhkan 45 hari. Dan itu nanti akan berakhir di 3 Maret 2025," ucapnya.

Paulus Tannos Ditahan Sementara di Singapura

KBRI di Singapura memfasilitasi proses penahanan sementara (provisional arrest) terhadap buron kasus korupsi pengadaan KTP elektronik, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin (PT). KBRI Singapura memfasilitasi penahanan di Changi Prison selama 45 hari ke depan.

Duta Besar RI untuk Singapura Suryo Pratomo menyampaikan bahwa penahanan sementara ini merupakan langkah awal dalam proses ekstradisi Paulus Tannos.

"Provisional arrest dikabulkan untuk jangka waktu 45 hari. Dalam periode ini, pemerintah Indonesia melalui lembaga terkait akan melengkapi formal request dan dokumen yang dibutuhkan untuk proses ekstradisi," ujar Suryo, seperti dilansir Antara, Jumat (24/1).

Penahanan tersebut dilakukan setelah pengadilan Singapura mengabulkan permintaan provisional arrest request (PAR) dari pemerintah Indonesia pada 17 Januari 2025.

KBRI Singapura bekerja sama dengan atase Kejaksaan dan atase Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk memfasilitasi proses PAR sejak awal melalui koordinasi intensif dengan Kejaksaan Agung Singapura dan lembaga antikorupsi Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB).

"Ini merupakan implementasi pertama Perjanjian Ekstradisi RI-Singapura, yang menunjukkan komitmen kedua negara dalam menegakkan hukum dan hasil kesepakatan bilateral," tambahnya.

Simak juga Video: Penjelasan Yusril soal Paulus Tannos yang Pindah Jadi WN Afsel

[Gambas:Video 20detik]

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meyakini sistem Coretax oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berperan krusial dalam reformasi perpajakan nasional.

Dia menyatakan dukungan penuh terhadap sistem yang telah mulai diterapkan sejak awal Januari 2025 itu.

“Meskipun masih dalam tahap transisi, saya yakin sistem ini lambat laun akan berjalan dengan baik,” kata Luhut dalam pertemuan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Kantor DJP, dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan tersebut, Luhut juga menekankan bahwa sistem informasi DJP sebelumnya masih memiliki keterbatasan, seperti teknologi yang out of date, data yang belum lengkap, dan kurangnya integritas data.

Sistem Coretax pun hadir untuk menjawab tantangan ini dengan menghadirkan sistem akuntansi yang terintegrasi dan mampu mengkonsolidasikan data perpajakan secara menyeluruh.

“Saya juga mendorong keberlanjutan layanan bantuan (helpdesk) selama masa implementasi awal ini agar tantangan yang dihadapi dapat segera diatasi,” ujar Ketua DEN.

Di samping meningkatkan pelayanan pajak, Luhut juga menilai Coretax dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara.

Implementasi Coretax diproyeksikan meningkatkan tax ratio Indonesia sebesar 2 persen poin dari kondisi saat ini dan menutup tax gap sebesar 6,4 persen dari PDB, sebagaimana dipaparkan Bank Dunia.

Langkah tersebut berpotensi menambah penerimaan negara serta membuka peluang untuk mengoptimalkan potensi pajak hingga Rp1.500 triliun dalam lima tahun ke depan.

Luhut juga menekankan pentingnya integrasi Coretax dengan sistem Govtech untuk memperkuat interoperabilitas data antarinstansi, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan disiplin pajak masyarakat.

Namun, Luhut mengingatkan bahwa aspek keamanan data harus menjadi prioritas utama.

“Sistem keamanan harus dirancang dengan sangat baik untuk menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Dengan pertukaran data secara real-time antara Coretax dan Govtech, integritas dan keamanan data wajib dijaga agar dapat mendukung keberhasilan program ini,” tambahnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto mengungkapkan Corporate University dapat menjadi motor reformasi birokrasi.

"Saya berharap agar Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendukung reformasi birokrasi dengan memastikan Corporate University dan Smart ASN menjadi motor reformasi birokrasi yang menciptakan organisasi efisien, lincah, dan berorientasi hasil guna mempercepat pelayanan publik dan pembangunan," ujar Purwadi dalam peluncuran Corporate University dan SMART ASN Kementerian PU di Jakarta, Senin.

Sejalan dengan Asta Cita yang digaungkan pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, ASN menjadi penggerak utama dalam rangka menggerakkan birokrasi khususnya dalam pelayanan publik.

Tentunya SDM ASN ini sangat penting karena sebagai penggerak nantinya diharapkan ASN dengan kemampuan dan kompetensinya serta didukung dengan teknologi yang pada saat ini Karya Layanan Online PU (Klop) Kementerian PU itu digaungkan sehingga nantinya membangun membangun proses organisasi pembelajaran sepanjang masa di setiap tempat, setiap waktu bisa belajar di mana saja dan kapan saja.

Dengan demikian, nantinya peningkatan SDM bagi ASN yang berupa smart class ini nantinya akan membangun ASN yang lebih baik dan berkualitas yang nantinya membawa ASN ini bisa mengawal pembangunan nasional yang lebih baik.

Kemudian didukung dengan teknologi-teknologi yang sudah ditetapkan dan disiapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan layanan publik, reformasi birokrasi, sumber daya manusianya yang nantinya akan lebih kompeten.

Dalam kesempatan sama, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa PU Corporate University (Corpu) sebagai landasan strategis untuk menciptakan birokrasi modern yang tangguh dan adaptif, demi mewujudkan visi besar Asta Cita dan Indonesia Emas 2045.

"Corporate University sangat penting sekali karena kita bekerja tentu SDM-SDM juga harus memiliki kompetensi-kompetensi yang unggul juga sehingga PU Corpu ini wajib untuk dilakukan oleh semua kementerian/lembaga khususnya Kementerian PU," ujar Diana.

Hal ini sangat penting sekali mengingat Kementerian PU memiliki banyak pekerjaan banyak dan bersinggungan dengan teknologi, harus bekerja sama dan sebagainya.

"Saya sangat bersyukur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU sudah memiliki PU Corpu dan juga harus mendukung ASN yang smart sehingga ini bisa mendukung seluruh pekerjaan yang tentunya mendukung juga Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran," ujar Diana.

Sebagai informasi, PU Corpu telah diinisiasi sejak tahun 2022, dan telah meraih nilai Readiness sebesar 3.290 dari 3.500 berdasarkan penilaian Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan predikat advance.

PU Corpu didukung platform pembelajaran terintegrasi hasil kolaborasi seluruh unit kerja di Kementerian PU dan
K/L terkait, yang saat ini telah dilengkapi 300 buah modul e-learning, dan 6.947 aset pengetahuan/intelektual yang dapat diakses seluruh pegawai PU.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA – Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui Incremental Capital-Output Ratio (ICOR) dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi tidak kunjung membaik.

Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Edy Priyono menyampaikan pemerintah masih terus mendorong ICOR menuju angka ideal, yakni 4. Saat ini, ICOR Indonesia berada di level 6,9.

“Itu menunjukkan efisiensi, semakin tinggi ICOR, semakin tidak efisien. Kita membutuhkan investasi semakin besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sama,” ujarnya dalam giat Indef: Evaluasi 1 Dekade Jokowi: Antara Pencapaian dan Tantangan dalam YouTube INDEF, dikutip Minggu (6/10/2024).

ICOR merupakan rasio yang menunjukkan hubungan antara peningkatan belanja modal termasuk infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang masih tinggi. Angka tersebut bisa menjadi salah satu parameter yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi di suatu negara.

Dengan kata lain, ICOR menunjukkan jumlah investasi yang diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 1%.

Dengan ICOR 6,9, artinya setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi 1% membutuhkan peningkatan investasi infrastruktur sebesar 6,9%. Sementara itu, sejumlah negara maju memiliki ICOR di bawah 3.

“Dan ini menjadi PR kami yang tidak mudah diselesaikan karena memerlukan langkah konsisten dan jangka panjang,” lanjut Edy.

Dalam paparan Edy menyebut ICOR justru cenderung meningkat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi. Di mana pada 2014-2019, ICOR berada di level 6,5. Sementara pada periode kedua Jokowi (2019-2023), ICOR justru semakin anjlok ke angka 6,9.

Membandingkan dengan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ICOR berhasil turun dari 5,7 (2000-2004) ke 5,3 pada 2004-2009. Meski telah berhasil turun, pada periode kedua SBY ICOR kembali meningkat ke angka 5,8.

Edy menyampaikan ICOR menjadi penting karena menjadi indikator kebutuhan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

“Tapi inefisiensi perekonomian yang menjadi tantangan saat ini dan menjadi masalah. Ini juga kita akui,” jelasnya.