Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo, YB Irpan siap menghadapi sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka yang dilayangkan oleh warga Ngoresan, Jebres, Solo, Aufaa Luqmana Re A (19). Dalam menghadapi persidangan Kamis (24/4) besok, Jokowi akan diwakili Irpan.

Irpan mengatakan, sidang perdana dengan agenda sebatas memeriksa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi kuasa hukum dan para pihak.

"Persiapan yang kami lakukan ya sebatas menyiapkan berita acara sumpah dan dokumen-dokumen terkait lainnya terutama surat kuasa khususnya, itu aja," katanya dihubungi awak media, Rabu (23/4/2025).

Ditanya apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan perdana, Irphan mengatakan dirinya yang akan mewakili di persidangan. Dia bilang Jokowi masih ada kegiatan di Jakarta.

"Bapak untuk besok pagi sementara saat tadi belum atur, tapi yang jelas secara normatif oleh karena Bapak sudah memberikan kuasa kepada saya itu cukup saya wakili. Namun demikian, semisal Bapak longgar ya sah-sah saja dan itu dimungkinkan, tapi nampaknya Bapak terlalu banyak kesibukan ya di Jakarta hari ini," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa proses gugatan ini melalui proses yang panjang. Di sidang pertama memastikan kelengkapan berkas

"Untuk sidang pertama kan sebatas memastikan mengenai kelengkapan berkas itu sah atau tidak, sehingga berhak mewakili atau tidak. Nanti kalau sudah lengkap mereka diwajibkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dulu," bebernya.

"Kalau mediasi deadlock baru ya, pada saat tuh mediasi itu nanti oleh hakim mediator kan berharap para pihak secara prinsipal hadir ya. Apabila deadlock mediasi jawab terlebih dahulu baru pembuktian," lanjutnya.

Untuk menghadapi proses persidangan besok, dirinya mendapat pesan dari Jokowi untuk tetap menjaga etika dan tidak boleh terlalu reaktif.

"Pesannya supaya kami tetap menjaga etika, jangan sampai reaktif ketika ada komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan. Intinya lebih kurang seperti itu sajalah. Pokoknya tidak boleh terlalu reaktif, pokoknya datar-datar kita cermati secara seksama. Intinya itu saja ya," tuturnya.

Selain sebagai kuasa hukum dalam gugatan mobil Esemka, dirinya juga ditunjuk Jokowi sebagai kuasa hukum dalam gugatan ijazah SMA 6.

"Nah, hari ini saya merapat di Jakarta untuk menerima surat kuasa dari Pak Jokowi Mengenai perkara yang nomor 99 yang dilayangkan Pak Muhammad Taufiq," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menentukan jadwal sidang perdana gugatan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, tentang ijazah Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada 24 April.

Artinya, sidang tersebut akan digelar di hari yang sama dengan sidang perdana gugatan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt, terkait mobil Esemka.

"Betul (sidang perdana gugatan ijazah Jokowi) tanggal 24 April 2025. Iya, bareng (dengan sidang perdana gugatan mobil Esemka)," kata Humas PN Solo Bambang Ariyanto saat dihubungi awak media, Selasa (15/5).

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Video: Ini Sosok 3 Tersangka Kasus Kematian dr Aulia Mahasiswi PPDS Undip

Mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong curhat karena merasa kelamaan berada di ruang tahanan. Tersangka kasus dugaan korupsi impor gula ini berharap dirinya sedang diadili.

"Saya sudah ditahan 3 bulan. Jadi buat saya sih agak lama ya prosesnya," kata Tom seusai pelimpahan berkas di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Jumat (14/2/2025).

Tom Lembong merasa penyidikan kasusnya terlalu lama. Padahal, menurutnya, kasus ini disebut-sebut sudah diusut selama 12 bulan.

"Jadi rasanya prosesnya agak lama ya. Sprindik terbitnya Oktober 2023, katanya penyidikan sudah berjalan 12 bulan. Tentunya kami mengharapkan profesionalisme dari kejaksaan," ujar Tom.

Dia berharap proses persidangan berjalan baik. Tom meyakini persidangan yang baik dapat membuka kebenaran.

"Tentunya tetap saja, kebenaran terungkap, supaya kebenaran terungkap," tutur dia.

Helen Dian Krisnawati alias Helen dan Didin alias Diding, dua tersangka lapak narkoba di Jambi langsung ditahan usai menjalani rekonstruksi. Keduanya dititipkan di lembaga permasyarakatan (Lapas) di Jambi.

Tersangka Didin dititipkan ke Lapas Kelas II A Jambi, sementara tersangka Helen dititipkan ke Lapas Perempuan Muaro Jambi.

"Iya, untuk tersangka D (Didin) dititipkan di Lapas Jambi. Sementara, untuk tersangka H (Helen) di Lapas Muaro Jambi," kata Direktur Resnarkoba Polda Jambi, Kombes Ernesto Saiser, Kamis (6/2/2025).

Ernesto mengatakan penitipan tersangka dilakukan sampai penyidik melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Jambi. Adapun rekonstruksi yang dilakukan hari ini, juga bagian dari melengkapi berkas tersangka.

"Rekonstruksi juga untuk kelengkapan berkas perkara yang akan diajukan ke Kejaksaan Tinggi Jambi," ujarnya.

Rekonstruksi yang digelar penyidik hari ini, dilakukan di dua lokasi, yakni, Pulau Pandan, Kecamatan Danau Sipin, dan rumah sekaligus tempat gym milik Helen di Jalan H. Syamsudin Uban, Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung.

"Ada 2 TKP, yang pertama di Pulau Pandan. Di situ ada sekitar 12 kegiatan episode dan TKP 2 di rumah H, disini ada 13 episode untuk rekonstruksi," ucapnya.

Dalam rekonstruksi di Pulau Pandan, tersangka Didin memperagakan adegan saat menerima 4 kilogram sabu. Dia kemudian menyimpan sabu itu ke semak-semak sebelum edarkan kepada pengguna.

Selanjutnya, rekonstruksi dilakukan di rumah Helen. Di mana tersangka Didin mengantar uang Rp 3 miliar kepada Helen menggunakan 3 buah kantong besar.

Video: Tangis Keluarga Wanita yang Dibunuh di Sorong Pecah saat Rekonstruksi

Video: Tangis Keluarga Wanita yang Dibunuh di Sorong Pecah saat Rekonstruksi

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengatakan proses ekstradisi Paulus Tannos alias Tjhin Thian Po ke Indonesia dari Singapura masih berlangsung. Supratman mengatakan penyelesaian berkas ektradisi tersebut paling lama membutuhkan 45 hari.

"Ada kewajiban kita untuk melengkapi dokumen. Nah, dokumen itu saat ini kita punya waktu 45 hari, 45 hari itu untuk melengkapi dokumen," kata Supratman di Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, Rabu (29/1/2025).

Meski memiliki batas waktu yang cukup lama, Supratman meyakini berkas itu akan segera rampung. Dia meyakini berkas akan rampung sebelum batas waktu maksimal, yakni 3 Maret 2025.

"Tapi saya yakinkan bahwa kita tidak akan menunggu sampai dengan 3 Maret ya, dalam waktu dekat (proses penyelesaian dokumen ekstradisi sudah selesai)," sambungnya.

Supratman menjelaskan setelah dokumen lengkap, Paulus Tannos akan disidang di Singapura. Dia menjelaskan pihaknya tidak bisa ikut campur terkait proses persidangan di Singapura.

"Tapi saya tegaskan bahwa setelah 45 hari tentu proses ini akan berjalan di Pengadilan Singapura. Karena itu kita tunggu setelah dokumennya lengkap," ujarnya.

"Terkait dengan proses persidangan tentu kita tidak bisa turut campur di sana. Karena setelah selesai ada putusan di pengadilan tingkat pertama di Singapura tentu masih ada proses banding," imbuhnya.

Namun, Supratman tak dapat memastikan kapan tepatnya proses ekstradisi itu selesai dilakukan. Meski begitu, dia menekankan tidak ada kendala dalam proses ekstradisi.

Lebih lanjut, Supratman mengatakan proses ekstradisi tidak bisa dilakukan dengan instan. Dia pun mengatakan telah mempercayakan proses ekstradisi ini ke pejabat yang telah berpengalaman menangani kasus ekstradisi.

"Namanya ekstradisi itu nggak ada yang instan ya. Kita berdasarkan data yang disampaikan oleh Direktur OPHI kepada kita, pengalaman Indonesia untuk mengekstradisi orang yang tersangkut kasus dalam negeri selama ini baru 4 orang. Ya baru 4 orang," ungkapnya.

"Kita diminta teman-teman dari negara-negara sahabat untuk mengekstradisi warga negaranya, kita sudah melakukannya 20 kali. Tapi khusus dengan Singapura, ini pengalaman pertama pasca kita menandatangani perjanjian ekstradisi tahun 2022 yang kita ratifikasi tahun 2023," imbuhnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Kuasa hukum Wika Salim, Sandy Arifin, memberikan klarifikasi terkait dugaan penipuan yang melibatkan mantan manajemen kliennya. Sandy mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempelajari berkas-berkas yang sudah diterima.

Sebelumnya Wika mengancam akan melaporkan mantan manajernya. Sebab ia kehilangan beberapa uang.

"Menurut informasi terbaru dari Neng Wika setelah mungkin selesai dari menunggu ibunya lagi dirawat nanti kami kabari update selanjutnya. Tapi yang pasti sudah dapat data, berkas yang sudah diterima yang sedang kita lagi pelajari nanti akan kami update berikutnya," ujar Sandy Arifin di Ciputat, Tangerang Selatan, Kamis (12/12/2024).

Mengenai jumlah pelaku yang terlibat, Sandy menjelaskan ada beberapa yang dicurigai.

"Sementara masih ada beberapa yang kita curigai tapi nanti setelah data terkumpul nanti akan mengerucut siapa," tuturnya.

Terkait komunikasi dengan terduga pelaku, Sandy menyatakan bahwa hal itu masih berlangsung. Namun hanya dengan Wika Salim.

"Yang masih komunikasi mungkin dari Neng Wika ya. Dari kita masih sebatas komunikasi sama Neng Wika saja informasi seperti apa, misalnya memang ternyata neng bilang kirimkan secara resmi somasi akan kita siapkan dalam waktu dekat," tambah Sandy.

Sandy juga menjelaskan bahwa pihaknya terus bekerja untuk mengumpulkan bukti terkait kejadian ini.

"Ya karena kan harus disatukan tadi kan, kerjanya di mana saja, kapan saja yang dibilang sama neng itu datanya mana saja dan itu yang sesuai sama yang bersangkutan yang mana biar kita cocokkan," katanya.

Terkait dengan jumlah kerugian yang dialami oleh Wika Salim, Sandy menyebutkan bahwa jumlahnya masih sama seperti yang sebelumnya disampaikan yakni sekitar Rp 1 miliar.

Mengenai waktu terjadinya penggelapan, Sandy mengungkapkan bahwa kejadian tersebut kemungkinan dimulai pada tahun 2022. Tapi bisa saja terjadi lebih lama.

"Sepertinya mulai yang dari 2022 kalau nggak salah sampai sekarang ini, tapi kemungkinan besar juga ada sebelumnya itu yang lagi kita tunggu, yang lagi kita cocokin data-data yang dimasukkan," imbuhnya.

Saat ditanya mengenai durasi kerja sama Wika Salim dengan mantan manajemennya, Sandy mengatakan masih mempelajari kontrak-kontrak yang dikirimkan untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

"Nah aku nggak tahu, karena kan ada beberapa kan saya belum tahu, saya belum konfirmasi. Saya baru mempelajari data-data kontrak-kontrak yang baru dikirimkan," jelas Sandy.

Video: Tangis Wika Salim, Kecewa Uang Miliaran Rupiah Digelapkan Manajemen

Video: Tangis Wika Salim, Kecewa Uang Miliaran Rupiah Digelapkan Manajemen

Polisi memperpanjang status tahanan rumah IWAS (21), seorang difabel tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Mataram, MA. Ia menjadi tahanan rumah terhitung sejak Selasa (3/12) hingga 20 hari ke depan.

"Status AG alias IWAS sebagai tahanan rumah sudah habis kemarin. Jadi diperpanjang," kata Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda NTB Kombes Syarif Hidayat, dilansir dari detikBali, Rabu (4/12/2024).

Syarif menuturkan, saat ini, proses hukum terhadap kasus yang dimaksud yang menyeret IWAS sebagai tersangka sudah sampai pada tahap P-19, yakni berkas perkara dikembalikan oleh kejaksaan untuk dilengkapi penyidik di kepolisian. Untuk itu, Syarif berujar, penyidik akan berupaya memenuhi sejumlah catatan jaksa.

"Yang perlu kami tegaskan, kami terus berkoordinasi dengan jaksa. Kami jalankan apa yang menjadi petunjuk jaksa, termasuk juga petunjuk-petunjuk lain yang masih sesuai koridor, kami penuhi," ujarnya.

Diketahui, korban dugaan pelecehan seksual oleh IWAS berjumlah 13 orang. Ketua Komisi Difabel Daerah (KDD) NTB Joko Jumadi merinci, dari 13 orang yang melapor, tiga di antaranya adalah anak-anak.

Perihal korban anak, dia menyebutkan pihaknya telah menyerahkan penanganan laporan kepada Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram. IWAS pun berpotensi dikenakan pasal tambahan terkait kekerasan seksual terhadap anak.

Simak selengkapnya di sini.