Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) memenuhi undangan klarifikasi dari Bareskrim Polri soal tudingan ijazah palsu. Ia mengaku sedih jika persoalan hukum ini naik ke tahap berikutnya.

"Saya sebetulnya ya, sebetulnya ya sedih kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya," ujar Jokowi dikutip detikNews, Selasa (20/5/2025).

"Saya kasihan," lanjut dia.

Persoalan tudingan ijazah palsu, menurut dia, sudah melewati batas. Oleh karena itu, Jokowi menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Tapi kan ini sudah keterlaluan, jadi kita tunggu proses hukum," imbuhnya.

Dittipdium Bareksrim Polri diketahui mengundang klarifikasi kepada Jokowi. Klarifikasi terkait laporan dugaan ijazah palsu.

"Kami undang Bapak Jokowi untuk klarifikasi hari ini. Sampai pagi ini terkonfirmasi beliau jam 10 hadir di Bareskrim," kata Djuhandhani saat dikonfirmasi.

Adik ipar Jokowi, Wahyudi Andrianto, pada Jumat (9/5),bersama kuasa hukum dan ajudan pribadi Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah, telah menyerahkan ijazah Jokowi kepada penyidik. Dengan penyerahan ijazah itu, Andrianto berharap kasus tudingan ijazah palsu segera selesai.

"Ya cepet selesai ini. Cepet gamblang gitu. Ya kan," kata Andri di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Yakup Hasibuan mengatakan penyidik akan menguji laboratorium forensik dua ijazah Jokowi untuk dipastikan keasliannya. Ia menyebut penyidik akan menginformasikan perkembangan dari hasil uji laboratorium forensik tersebut.

Untuk diketahui, Dittipidum Bareskrim Polri tengah menyelidiki kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Penyelidikan dilakukan berdasarkan surat pengaduan dari Tim Pembela Ulama & Aktivis (TPUA) dengan Nomor: Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024.

Kemudian, penyelidikan juga berdasarkan Laporan Informasi Nomor: LI/39/IV/RES.1.24./2025/Dittipidum tanggal 9 April 2025 atas pengaduan Eggi Sudjana.

Video: Tiba di Bareskrim, Jokowi Akan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu

Video: Tiba di Bareskrim, Jokowi Akan Klarifikasi soal Tuduhan Ijazah Palsu

Polda Sumut menyampaikan hasil pendalaman soal tahanan narkoba berinisial L (23) mengaku dilecehkan oleh dua perwira Polres Asahan. Polda menyebut tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan tersebut.

"Mengenai adanya isu dua oknum perwira Polres Asahan melakukan pelecehan maupun pencabulan. Hasil pendalaman dari Bid Propam Polda Sumut, berita itu tidak benar. Jadi, tidak ada perbuatan pelecehan maupun pencabulan yang dilakukan oleh pejabat maupun perwira kami di Polres Asahan," kata Kabid Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan, Sabtu (17/5/2025).

Ferry menyebut Propam telah memeriksa Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan Kanit Satresnarkoba Polres Asahan Ipda S selaku yang dituding melakukan pelecehan tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengecek Hp kedua personel tersebut, rekaman CCTV, serta juga sedang mendalami motif L melaporkan soal dugaan pelecehan itu.

"Jadi, saat ini Propam Polda Sumut sedang melakukan pendalaman untuk motif lainnya. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap handphone maupun CCTV dari personel kami," sebutnya.

Terkait AKP S yang diduga meminjamkan Hp kepada L saat di tahanan, Ferry mengatakan pihaknya masih mendalaminya. Jika ditemukan pelanggaran, Polda Sumut akan memberikan sanksi yang tegas.

"Itu sedang didalami ada pelanggaran atau tidak. Jika itu terbukti pelanggaran, maka kami akan melakukan tindakan sesuai aturan kode etik profesi," ujar Ferry.

Kabid Propam Polda Sumut Kombes Julihan menyebut Ipda S telah diperiksa dan dipastikan tidak terlibat dalam dugaan pelecehan itu. Sementara AKP S saat ini masih menjalani pemeriksaan terkait dengan dugaan pemberian Hp ke L.

"Kanit sudah diperiksa, dipastikan tidak terlibat. Kasat Tahti masih kita didalami karena dugaan memberikan handphone, itu yang masih didalami," kata Julihan.

Sebelumnya diberitakan, dua perwira Polres Asahan dilaporkan ke Bid Propam Polda Sumut atas dugaan pelecehan terhadap seorang tahanan kasus narkoba berinisial L. Kuasa Hukum L, Alamsyah menjelaskan pihaknya melaporkan dua perwira tersebut dalam bentuk pengaduan masyarakat (Dumas).

"Sudah resmi kita laporkan, bentuk laporannya, karena kita kuasa, laporannya dumas ke Yanduan. Jadi, dugaan pelecehan dan perbuatan asusila itu menurut klien kami dilakukan oleh Kasat Tahti Polres Asahan AKP S dan kemudian kanit narkoba inisial Ipda S," kata Alamsyah di Polda Sumut, Kamis (15/5).

Alamsyah menjelaskan kliennya diduga dilecehkan saat menjadi tahanan di Polres Asahan dalam kasus dugaan narkoba. Tak dijelaskan kapan L ditangkap Polres Asahan.

Namun dugaan pelecehan itu baru berani diungkap L saat telah dipindahkan ke Lapas Labuhan Ruku. Hal itu dikarenakan L ketakutan saat masih menjadi tahanan.

"Klien kami ini seorang ibu rumah tangga yang saat ini disangkakan melanggar pasal 112 Jo 131 UU narkotika. Klien kami ini saat ini dalam proses penyidikan sebagai tersangka di Satresnarkoba Polres Asahan. Selama klien kami menjalani masa penahan di Satresnarkoba Polres Asahan, ternyata menurut keterangan klien kami mengaku dilecehkan," ujarnya.

Menurut Alamsyah, terduga pelaku AKP S dan Ipda S melakukan pelecehan pada waktu yang berbeda. AKP S diduga sering mengirimkan chat tak senonoh kepada L.

Sementara untuk Ipda S, dia mengatakan dugaan pelecehan itu dilakukan di ruangan Ipda S. Caranya, Ipda S membawa L ke ruangannya dengan modus ingin memeriksanya. Di ruangan tersebut, kata Alamsyah, Ipda S diduga menciumi L.

Alamsyah mengaku tidak mempunyai bukti yang spesifik terkait dugaan pelecehan yang dilakukan Ipda S karena dilakukan di dalam ruangan S.

Belakangan terungkap bahwa L adalah istri bandar narkoba bernama Chandra yang juga merupakan pecatan TNI AL dan sempat viral menembaki petugas kepolisian.

"Iya, istri Chandra, betul (mantan anggota TNI AL)," kata Kasat Narkoba Polres Asahan AKP Mulyoto saat dikonfirmasi detikSumut, Kamis.

Mulyoto menjelaskan L ditangkap saat pihak kepolisian hendak menangkap suaminya di Kisaran, Selasa (18/2). Belum diperinci apa peran L dalam jaringan narkoba tersebut.

Video: Pesan dari Oknum Dokter Kandungan di Garut Usai Kasusnya Viral

Video: Pesan dari Oknum Dokter Kandungan di Garut Usai Kasusnya Viral

Satu dari 22 napi Lapas Biaro atau Lapas Kelas IIA Bukittinggi, Sumatera Barat, yang mengalami keracunan meninggal dunia. Warga binaan tersebut keracunan setelah menghirup bahan kimia pembuat parfum.

"Benar, ada satu pasien yang kami terima pukul 14.00 WIB hari Rabu (kemarin) diantar oleh mobil operasional Lapas Bukittinggi. Meninggal jam 16.30 setelah dirawat di IGD," kata Jubir RSUD Bukittinggi, Nugrahadi, Rabu (30/4/2025) malam.

Berdasarkan diagnosa diketahui warga binaan tersebut mengalami keracunan alkohol. "Diagnosa awal terjadi intoksikasi atau keracunan alkohol," katanya.

Sementara itu, hingga Kamis (1/5), Rumah Sakit Ahmad Mukhtar (RSAM) Bukititnggi masih merawat 22 narapidana lainnya yang dilarikan ke rumah sakit tersebut sejak Rabu petang hingga malam.

Direktur Utama Rumah Sakit Achmad Mochtar (RSAM) Bukittinggi, Busril, menyebutkan dari 22 orang yang dirawat, 2 di antaranya dalam kondisi kritis dan dan harus mendapat penanganan menggunakan ventilator.

"Memang benar, ada 22 orang yang saat ini kita tangani, dengan status saat ini 2 orang kondisinya kritis. Sangat kritis. Penanganan intensif sudah dilakukan, dengan memasang ventilator," kata Busri kepada wartawan.

Busri mengatakan, informasi sementara yang diperoleh dari penanganan medis, para narapidana tersebut mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum.

"Informasi yang kita dapatkan, mereka ini orang-orang yang mengkonsumsi bahan baku untuk pembuatan parfum. Katanya ada yang dioplos," jelas Busri.

Busri mengaku sudah mengerahkan semua potensi tim dokter di rumah sakit untuk memberikan penangan darurat. "Upaya penanganan intensif sudah kita lakukan, terutama untuk pasien yang dalam status merah dan kuning. Dua orang sudah dibawa ke ruangan ICU, kemudian yang status kuning masih ada 11 orang lagi itu potensi akan terjadi fluktuasi semakin memburuk itu semakin besar. Jadi memang pada saat ini kami berupaya memberikan penanganan terbaik kepada seluruh pasien-pasien ini terutama kepada pasien yang statusnya merah dan kuning," katanya.

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

Video: 22 Napi Lapas Biaro Dilarikan ke RS Diduga gegara Keracunan

JAKARTA, investor.id - Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai tepat langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu. Melalui langkah hukum tersebut, Jokowi ingin menegakkan keadilan dan memulihkan reputasinya.

“Bisa dikatakan, ini adalah momentum bagi Pak Jokowi, oleh sebab beberapa orang juga telah menempuh proses hukum atas tudingannya itu," ujar Karyono dalam diskusi bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025). 

Menurut Karyono, langkah hukum Jokowi merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Setiap warga negara mempunyai posisi yang setara di mata hukum dan itulah norma dalam negara yang demokratis.

"Terkait isu ini, jelas Pak Jokowi sangat dirugikan reputasinya dan citra dirinya maupun keluarganya. Selama ini kita jadi saksi pula bagaimana isu negatif kerap dialamatkan kepada Pak Jokowi bahkan jauh sebelum menjabat presiden. Nah, sekarang sudah purna, tetapi isu ini terus dimunculkan di ruang publik," tutur dia.

Karyono juga menduga adanya agenda lain di balik kemunculan isu ijazah palsu tersebut khususnya terkait residu kepentingan transisi politik pasca Pemilu 2024. Menurut dia, tidak sedikit kelompok yang memang membenci Jokowi sejak awal, bahkan jauh sebelum menjadi presiden. 

"Pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Mengingat, haters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya. Setelah, pemilu, kelompok ini sepertinya berusaha untuk tetap merawat isu ini dan anehnya, sasaran tembaknya pun tidak berubah yaitu Pak Jokowi," jelas dia.

Bahkan, kata Karyono, isu ijazah palsu ini merupakan langkah untuk memisahkan Jokowi dengan Presiden Prabowo Subianto. Termasuk, upaya menciptakan destabilitas politik dan kemungkinan juga terkait motif untuk kepentingan politik 2029.

"Saya kira Pak Presiden Prabowo juga telah membaca hal itu dan saya optimis Presiden Prabowo juga dapat bersikap bijak dalam merespon aneka residu kepentingan politik ini," tegas dia. 

Lebih lanjut, Karyono memprediksikan bahwa pertarungan politik antara elite bakal terus terjadi ke depannya. Hanya saja, kata dia, saat ini, sasarannya adalah Jokowi.

"Residu antar kelompok kepentingan akan terus berlanjut hingga setiap kelompok dapat merasa aman untuk menjajaki peluang politik di pemilu 2029. Dan saat ini yang menjadi sasaran tembaknya memang Pak Jokowi, mengingat record beliau yang dinilai mempunyai kontribusi signifikan mengawal proses transisi politik dari dirinya ke Presiden Prabowo," pungkas Jokowi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Analis Politik Boni Hargens menilai langkah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menempuh jalur hukum atas tuduhan ijazah palsu menjadi pelajaran penting dalam berdemokrasi. Hal ini menunjukkan bagaimana demokrasi hukum seharusnya bekerja.

Menurut Boni, langkah Jokowi strategis dalam konteks demokrasi karena dalam negara demokrasi, setiap warga negara berdiri pada jarak yang sama kalau ditarik dari garis Konstitusi. Hal tersebut berarti setiap orang sama di mata hukum. 

Implikasinya, siapapun harus tunduk pada supremasi hukum. Mereka yang menempuh cara jalanan dengan menggeruduk rumah Jokowi di Solo sambil mengusung narasi hoaks soal ijazah Jokowi, harus sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum.

“Mereka harus mempertanggungjawabkan tudingannya di ruang hukum, bukan dengan membuat kegaduhan di tengah masyarakat," ujarnya dalam diskusi publik bertajuk 'Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi' yang digelar oleh Gerakan#IndonesiaCerah di kawasan Semanggi, Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Boni menuturkan, mereka yang menuding ijazah palsu Jokowi harus dapat membuktikannya di pengadilan. Mereka tidak boleh asal menuduh atau menebar fitnah. Karena dalam proses persidangan barang bukti ijazah aslinya akan dihadirkan. 

“Nah ini sangat bernilai karena akan mendidik masyarakat Indonesia bahwa kita tidak bisa melakukan fitnah atau hoaks apalagi dengan motif politik tertentu yang dilakukan secara berjemaah, vulgar, konsisten dan simultan," pungkas Boni.

Diketahui, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menempuh langkah hukum terkait tuduhan ijazah palsu. Ada empat orang yang berpotensi dilaporkan. Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi.

Dalam waktu dekat, Jokowi akan mengambil langkah hukum. Hanya saja, Yakub tidak membeberkan identitas keempat yang bakal dilaporkan ke polisi.

"Sejauh ini, sementara ini sih mungkin ada sekitar empat orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen-dokumen dan bukti-bukti pendukungnya," kata Yakub Hasibuan kepada wartawan di sebuah restoran kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Sehari setelahnya, relawan Pemuda Patriot Nusantara melaporkan empat orang ke Bareskrim Polri soal tuduhan ijazah palsu Joko Widodo, Rabu (23/4/2025). Laporan tersebut dilayangkan Ketua Pemuda Relawan Nusantara, Andi Kurniawan dan teregister dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jakpus/Polda Metro Jaya.

Empat orang yang dilaporkan yakni mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Wakil Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) Rizal Fadillah, dan dokter Tifauzia Tyassuma. 

Kuasa hukum pelapor, Rusdiansyah menyebut para terlapor diduga telah melanggar Pasal 160 KUHP terkait tindak pidana penghasutan di muka umum lewat tudingan ijazah palsu milik Jokowi.

"Kita lihat sendiri terjadi di civitas akademika UGM, di Solo, di sekitar rumah Pak Jokowi menimbulkan ketidaktertiban dan meresahkan," kata Rusdiansyah.

Rusdiansyah mengatakan laporan tersebut dilayangkan pihaknya atas inisiatif pribadi dan tanpa suruhan atau komunikasi dengan tim kuasa hukum Jokowi. Dia mengaku juga tidak mengetahui keempat orang yang dilaporkan kliennya merupakan pihak yang sama dengan sosok yang akan dilaporkan oleh Jokowi atau tidak.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Dewan Pers merespons soal penetapan tersangka Direktur Pemberitaan Jak TV Tian Bahtiar (TB) dalam kasus suap vonis lepas korupsi ekspor CPO. Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan TB sebagai tersangka karena dianggap melakukan obstruction of justice atau perintangan penyidikan melalui framing pemberitaan negatif terhadap Kejagung.

Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengatakan, Dewan Pers tidak akan ikut campur dalam proses penyidikan pidana, dia menolak lembaganya menjadi pihak yang cawe-cawe dalam proses hukum.

Ninik menyoroti pentingnya pemisahan antara ranah hukum dan ranah etik jurnalistik. Ia menekankan, penilaian terhadap konten pemberitaan adalah wewenang Dewan Pers, sebagaimana diatur dalam UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

Ninik menyatakan telah sepakat dengan Jaksa Agung untuk menjalankan tugas dan fungsi masing masing, Kejagung menangani proses hukum, sedangkan Dewan Pers akan menilai produk jurnalistiknya.

"Kalau memang ada bukti-bukti yang cukup bahwa kasus tersebut terkait dengan tindak pidana, maka ini adalah kewenangan penuh dari Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti prosesnya,"ujar Ninik usai bertemu Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (22/4/2025).

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha mengungkapkan terdapat 15 warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak kebijakan imigrasi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Ia menjelaskan, ke-15 orang tersebut dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian. Dari 15 WNI terdampak, satu orang di antaranya telah dideportasi ke Indonesia.

“Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diterima oleh perwakilan RI, ada 15 wakil negeri kita yang terdampak,” kata Judha saat ditemui di Jakarta, Senin (21/4/2025).

Dia bilang, sejak kebijakan imigrasi diterapkan di AS, Kementerian Luar Negeri RI telah mengadakan koordinasi intensif dengan seluruh perwakilan yang ada di Amerika Serikat.

“Kita memiliki 6 perwakilan RI yang ada di Amerika Serikat. KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Chicago, KJRI Houston, KJRI New York. Semuanya sudah bekerja untuk memberikan pelindungan kepada wakil negeri kita yang terdampak terhadap kebijakan Trump ini,” demikian jelas Judha.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Istana, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri untuk merapatkan barisan bukan menandakan adanya keretakan atau permasalahan di internal Kabinet Merah Putih.

Prasetyo menjelaskan, arahan Prabowo yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar tersebut, justru untuk menjaga semangat sesama anggota kabinet.

“Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum saja. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan,” kata Prasetyo saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, (24/4/25).

Dia juga bilang, “Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu, tapi itu untuk menjaga semangat.”

Prasetyo juga menepis adanya kerenggangan antar anggota kabinet. Menurutnya, situasi di lingkungan pemerintahan tetap kondusif. “Enggak ada kerenggangan,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk merapatkan barisan. Hal tersebut disampaikan oleh Prabowo kepada Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar via telepon.

Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin Iskandar mengaku tengah menggelar acara halalbihalal saat dihubungi oleh orang nomor satu di Indonesia itu. Saat itu, sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih turut hadir.

“Tadi Pak Presiden juga menelepon saya, menyampaikan selamat halalbihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan,” kata Cak Imin di rumah dinasnya, Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Senin (21/4/2025).

Cak Imin mengungkapkan, dirinya mengundang Prabowo ke acara tersebut, tetapi Prabowo berhalangan hadir.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan Peraturan Presiden (Perpers) perihal pembentukan Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) tidak tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP).

Hal ini menanggapi adanya gugatan di Mahkamah Agung (MA) yang menganggap pembentukan PCO tidak sah karena dinilai tumpang tindih dengan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP). Gugatan tersebut meminta agar PCO dibubarkan.

Menanggapi hal itu, Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (21/4/2025) menekankan bahwa sejak awal pembentukan, PCO dan KSP telah dirancang dengan pembagian tugas yang jelas, sehingga tidak saling berbenturan.

“Tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya. Karena Perpres PCO, Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian KSP, itu sejak awal sudah didesain sedemikian rupa bahwa tidak ada tugas-tugas yang tadi disebutkan tumpang tindih itu tidak ada,” kata Prasetyo Hadi.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima salinan resmi dari gugatan tersebut.“Belum, ini kan hari Senin ya, saya belum terima copy-an gugatan tersebut, tapi apapun nanti coba kita pelajari, tapi rasa-rasanya semangatnya sih bukan itu ya,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menerima permohonan uji materiil terhadap Peraturan Presiden RI No. 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan pada 17 April 2025.

Permohonan tersebut dilayangkan oleh seorang warga bernama Windu Wijaya melalui kuasa hukumnya, Ardin Firanata. Ada empat pasal yang digugat yakni Pasal 3, Pasal 4, Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 52.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Ketua Umum Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pamekasan, Homaidi mendorong dilakukannya reformasi menyeluruh dalam tubuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Bank Jatim.

Menurut dia, langkah tersebut perlu diambil menyusul lambannya respons institusional dari internal Bank Jatim maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, selaku pemegang saham mayoritas, atas kasus kredit fiktif yang melibatkan Bank Jatim cabang Jakarta senilai Rp 569,4 miliar.

PC PMII Pamekasan juga secara tegas mendukung langkah Komisi C DPRD Jawa Timur dalam pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut lebih dalam akar permasalahan serta memperbaiki sistem pengawasan di tubuh Bank Jatim.

“Pansus merupakan sebuah instrumen dalam fungsi pengawasan legislatif. Kami mendukung penuh inisiatif pembentukan pansus ini sebagai langkah penyelesaian persoalan agar tidak makin akut, hal ini sebagai upaya untuk menyentuh akar permasalahan,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Homaidi, skandal itu tidak cukup ditangani melalui jalur hukum oleh aparat penegak hukum (APH), tetapi harus disertai dengan langkah serius dalam pembenahan tata kelola perusahaan. Meskipun Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta telah menetapkan empat tersangka sejak Februari 2025, termasuk Kepala Cabang Bank Jatim Jakarta. Penyelesaian dari sisi internal perusahaan pelat merah tersebut masih jauh dari kata tuntas.

Sikap pasif gubernur Jawa Timur turut menjadi sorotan. Mengingat sebagai pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 51% di Bank Jatim, gubernur memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengawal penyelesaian kasus ini secara menyeluruh.

“Sudah dua bulan sejak Kejaksaan menetapkan tersangka, tetapi belum terlihat peran aktif dari gubernur. Kami mendesak gubernur untuk tidak tinggal diam atas masalah yang merugikan keuangan daerah dan mencoreng citra BUMD milik Jawa Timur,” katanya.

Skandal kredit fiktif bukanlah yang pertama kali terjadi di Bank Jatim. Sebelumnya, kasus serupa telah mencuat di Cabang Kepanjen, Malang, dengan kerugian mencapai Rp 170 miliar, serta di Cabang Syariah Sidoarjo senilai lebih dari Rp 25 miliar. Pada 2013, kasus kredit fiktif di Cabang HR Muhammad Surabaya pun menyebabkan kerugian sebesar Rp52,3 miliar.

“Rangkaian kasus ini menunjukkan adanya pola kegagalan sistemik dalam pengawasan internal Bank Jatim. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak bisa lagi hanya berpangku tangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Harus ada bukti konkret akuntabilitas kepada masyarakat Jawa Timur,” ujar Homaidi.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Pengadilan Niaga Jakarta menghadirkan ahli untuk dimintai pendapat dalam sidang lanjutan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) antara PT Bukalapak.com, Tbk (BUKA) sebagai pemohon dan PT Harmas Jalesveva (Harmas) sebagai termohon.

Dalam kesempatan ini, Dr Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H., M.Kn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta memberikan penjelasan kepada majelis hakim dalam perspektif keahliannya. 

Keterangan ahli yang disampaikan dalam sidang tersebut secara tegas memperkuat posisi hukum Bukalapak dan mendukung seluruh dalil yang diajukan dalam permohonan PKPU terhadap Harmas.

Dalam kesaksiannya, Ivida menyampaikan tiga poin penting. Pertama, ia menjelaskan tentang sifat pembuktian sederhana dalam perkara PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU.

Menurutnya, pembuktian sederhana adalah bagian dari prinsip speedy trial, yang menuntut penyelesaian perkara PKPU dalam waktu 20 hari. Apabila terdapat dua atau lebih kreditor serta utang yang telah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka syarat pembuktian sederhana dinyatakan terpenuhi. 

Kedua, ahli mengulas tentang mekanisme pengalihan piutang (cessie) berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata. Dalam pandangannya, cessie hanya mensyaratkan pemberitahuan kepada pihak debitur, tanpa memerlukan persetujuan. Hal ini sekaligus membantah keberatan yang selama ini diajukan oleh pihak Harmas.

Ketiga, ahli merujuk pada Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU dari Mahkamah Agung, yang menegaskan bahwa perbedaan jumlah utang tidak menghalangi pengabulan permohonan PKPU selama unsur-unsur utama terpenuhi, yakni keberadaan dua atau lebih kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.

Bukalapak meyakini, semua poin yang disampaikan oleh ahli telah mencerminkan fakta- fakta konkret dalam perkara ini. Harmas memiliki kewajiban sebesar Rp 6,4 miliar kepada Bukalapak berdasarkan Letter of Intent (LoI) Desember 2017 terkait pembangunan ruang perkantoran di gedung One Belpark.

Proyek tersebut tidak diselesaikan oleh Harmas, sementara Bukalapak telah melakukan pembayaran. Selain itu, pengalihan piutang (cessie) kepada pihak lain telah dilakukan pada 20 Desember 2024 dan telah diberitahukan kepada Harmas pada awal Januari 2025.

Lebih lanjut, Bukalapak juga telah mengirimkan tiga kali teguran atau somasi, masing-masing pada 6 Januari, 15 Januari, dan 3 Februari 2021, guna menagih kewajiban Harmas. Namun hingga kini, tidak ada penyelesaian yang dilakukan.

Anggota Komite Eksekutif Bukalapak Kurnia Ramadhana menegaskan, proses hukum ini adalah bentuk komitmen perusahaan terhadap penegakan hukum dan perlindungan hak-hak yang sah. 

Dijelaskan Kurnia, keterangan ahli tersebut semakin menegaskan bahwa permohonan PKPU yang BUKA ajukan memiliki dasar hukum yang kuat. Bukti-bukti yang BUKA ajukan menunjukkan secara jelas bahwa Harmas memiliki kewajiban yang belum dipenuhi.

“Kami berharap majelis hakim dapat mempertimbangkan keterangan ahli ini secara objektif dan mengabulkan permohonan kami. Bagi Bukalapak, ini adalah bentuk komitmen untuk menjunjung kepatuhan terhadap hukum serta memastikan semua pihak bertanggung jawab terhadap perjanjian yang telah disepakati,” ujar Kurnia.

Bukalapak tetap optimis bahwa seluruh proses hukum ini akan berujung pada putusan yang adil, dan memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melanjutkan kegiatan usaha dengan integritas.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin dengan kasus sejumlah hakim dan aparat penegak hukum terlibat dalam tindak pidana korupsi atau penyuapan. Ini termasuk soal kasus terbaru soal Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanta (MAN) dan tiga hakim lainnya yang menerima suap hingga puluhan miliar.

Kasus dugaan suap pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) yang melibatkan tiga korporasi besar yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group.

"Ya itu yang sejak awal menjadi keprihatinan Presiden Prabowo bahwa penegakan hukum kita itu selalu menjadi masalah di kemudian hari, dan selalu menjadi celah, ada celah bagi problem-problem berikutnya," beber Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Karena itu, kata Muzani, Presiden Prabowo akan melakukan penataan sistem hukum Indonesia agar bisa menciptakan para hakim dan aparat penegak hukum yang berintegritas. Menurut dia, hal tersebut penting agar tujuan hukum bisa tercapai secara maksimal yakni memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan kepada masyarakat.

"Karena itu, beliau (Prabowo) ingin melakukan penataan terhadap pembangunan hukum, sehingga para penegak hukum itu juga orang-orang yang memiliki integritas, orang-orang yang memiliki dedikasi terhadap bangsa dan negara. Beliau ingin melakukan pembangunan ini secara menyeluruh," terang Ahmad Muzani.

Lebih lanjut, Prabowo akan mendengarkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder terkait untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Menurut dia, perbaikan sistem hukum harus melibatkan banyak pihak untuk memberikan saran-saran konstruktif.

"Karena itu, beliau (Prabowo) juga terus ingin mendapatkan masukan dari berbagai macam pihak, yang memiliki pandangan dan keinginan yang sama bagaimana Indonesia ini menjadi negara hukum yang kuat," pungkas Ahmad Muzani.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News