LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, isu adanya permainan calo tiket menghembus dari sejumlah calon penumpang dan warganet pengguna jasa kereta api rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan).

Isu ini mencuat setelah seorang konten kreator menggugah video di akun Instagram-nya, @emak_jiehh.

Dalam video tersebut, sang konten kreator menyebut ada keanehan saat dia hendak membeli tiket KA Kuala Stabas dari Stasiun Martapura pada tanggal 22 April 2025.

Saat memesan tiket secara online di situs perjalanan, tiket kereta tersebut sudah habis terpesan.

"Di Traveloka nggak ada pemberangkatan. Tapi secara offline ada tiket," kata Adli Irawan, sang pemilik akun saat dihubungi, Kamis (15/5/2025).

LAMPUNG, KOMPAS.com - Kantor Staf Ahli Presiden bakal memanggil PT KAI Divre IV Tanjung Karang untuk mengklarifikasi isu calo tiket KA Kuala Stabas.

Isu calo tiket ini berhembus setelah calon penumpang mengalami kesulitan mendapatkan tiket perjalanan kereta rute Tanjung Karang (Lampung) - Baturaja (Sumatera Selatan) tersebut.

Tenaga Ahli Madya Bidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah di Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ilham Malik menginformasi ada sejumlah laporan yang masuk terkait hal tersebut.

"Ada keluhan ini di jalur KA penumpang Tanjung Karang - Baturaja," kata Ilham melalui pesan WhatsApp, Kamis (15/5/2025).

Laporan dari warga itu menyebutkan bahwa ada semacam fenomena calon penumpang harus "war ticket" pada pukul 00.00 WIB H-7 keberangkatan.

Para calon penumpang tersebut mengaku fenomena itu telah terjadi selama beberapa bulan terakhir. Sehingga, muncul kecurigaan ada permainan calo tiket.

Kecurigaan ini muncul karena ketika membeli secara daring selalu kehabisan, tetapi saat membeli offline melalui oknum calo, tiket tersedia.

"Laporan ini sudah masuk ke Kantor Staf Presiden. Dan ini akan dibahas saat PT KAI dipanggil, bukan hanya isu ini, tetapi akan menjadi salah satu yang akan ditanyakan," kata dia.

Terkait isu calo tiket dan pemanggilan dari Kantor Staf Presiden ini, Executive Vice President PT KAI Divre IV Tanjung Karang, Mohamad Ramdany mengatakan akan mempelajari terlebih dahulu.

"Kami pelajari seperti apa mekanismenya, nanti kami kabari," kata Ramdany saat dikonfirmasi, Sabtu (17/5/2025).

Isu calo tiket ini sendiri ramai di media sosial oleh warganet yang membagikan pengalaman mereka saat kesulitan mendapatkan tiket KA Kuala Stabas.

Salah seorang warganet, Monika Damayanti mengatakan saat "war ticket" pukul 00.00 WIB pada H-7 keberangkatan, tiket habis dalam waktu 5 menit.

"Kalau sudah lewat 5 menit aja tiket sold out alias habis, tapi kalau kita tanya ke calo, mau berangkat 1 RT juga bisa menyediakan atas nama masing-masing KTP penumpang," katanya.

Warganet lain, Pongky mengatakan traffic pemesanan KA Kuala Stabas sangat tidak normal, khususnya keberangkatan pada Jumat dan Minggu sore.

"Pesan H-7 jam 00.00 WIB, jam 00.01 udah sold out 4 gerbong. Percuma pakai KAI Access kalau calo masih punya akses," kata dia.

SAMBAS, KOMPAS.com - Polisi terus mendalami kasus duel antar anak di bawah umur yang terjadi di Lapangan Futsal, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Wakapolres Sambas, Kompol Hoerudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memeriksa sepuluh anak sebagai saksi dan menetapkan seorang anak sebagai pelaku.

“Perkembangan terbaru, kami menetapkan seorang anak sebagai pelaku,” kata Hoerudin kepada wartawan pada Kamis (15/5/2025).

Hoerudin menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait, termasuk Kejaksaan dan Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar.

“Terkait permasalahan ini, kami telah melakukan penyelidikan dan memeriksa 10 orang saksi anak. Barang bukti juga telah diamankan, dan proses hukum akan tetap berjalan,” ujar Hoerudin.

Ia menegaskan bahwa proses hukum akan tetap mengedepankan perlindungan anak dan mengimbau masyarakat untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan yang dapat memicu konflik atau memperkeruh situasi.

“Mari kita percayakan proses ini kepada hukum. Polres Sambas akan menangani kasus ini sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan anak yang berlaku,” tutup Hoerudin.

Sebelumnya, terjadi dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur di area parkir sepeda motor samping Lapangan Futsal Alang, Desa Lumbang, Kecamatan Sambas, pada Minggu (11/5/2025) sekitar pukul 15.05 WIB.

Kasus ini telah dilaporkan secara resmi oleh orang tua korban.

Korban berinisial B (13), seorang pelajar asal Kecamatan Sambas, diduga mengalami kekerasan fisik oleh pelajar lain berinisial F (14).

Berdasarkan keterangan pelapor, kejadian berawal dari ajakan duel yang dipicu oleh pertikaian di media sosial.

Pelaku diduga menjambak rambut korban, membenturkan kepala korban ke lantai, serta melakukan pemukulan dan tendangan.

Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka lecet di bagian belakang kepala, memar, serta rasa nyeri pada leher, bahu, dan punggung.

Aksi kekerasan itu sempat direkam oleh saksi di lokasi kejadian, dan video rekaman tersebut kini menjadi salah satu barang bukti yang telah diserahkan kepada penyidik.

KOMPAS.com – Zulkifli, yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, kembali mencuri perhatian publik setelah tampil di luar Lapas.

Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih dalam masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkoba.

Video Zul Zivilia tampil di luar lapas pun ramai di media sosial dan menuai beragam reaksi.

Penampilan Zul Zivilia di luar lapas ini berlangsung dalam acara Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 21 April 2025.

Yang menarik perhatian, Zul Zivilia tampil dengan mengenakan gelang GPS di pergelangan kakinya.

Gelang ini merupakan alat pengawasan elektronik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang memastikan Zul Zivilia tetap dalam pemantauan ketat meskipun diizinkan beraktivitas di luar lapas sebagai bagian dari program pembinaan.

Dalam penampilannya, Zul membawakan lagu-lagu hits Zivilia seperti "Aishiteru" serta memperkenalkan single terbaru berjudul "Jangan Kamu Biar Aku" yang merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan dibantu oleh pihak Lapas Gunung Sindur, menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembinaan narapidana melalui seni dan kreativitas.

Penampilan Zul ini menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mengapresiasi upaya pembinaan narapidana melalui kreativitas dan seni sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan tersebut dan keamanan yang diterapkan. Meskipun kontroversial, hal ini membuktikan adanya inovasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keikutsertaan Zul Zivilia dalam IPPAFest 2025 merupakan salah satu contoh program pembinaan narapidana yang dijalankan Ditjenpas.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka selama menjalani masa hukuman.

Melalui kegiatan seni dan produktifitas, diharapkan narapidana dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik.

Zul Zivilia dan Kasus yang Membawanya ke Penjara

Zulkifli atau yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, vokalis grup band Zivilia, ditangkap pada Maret 2019 oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu.

Zul Zivilia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Selama menjalani masa hukuman, Zul mendapatkan beberapa kali remisi, termasuk remisi umum dan khusus, yang merupakan pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik dan memenuhi syarat tertentu.

Dengan akumulasi remisi tersebut, masa hukumannya dikurangi secara signifikan.

Saat ini Zzul Zivilia telah menjalani lebih dari enam tahun masa hukuman dan mendapatkan remisi, Zul Zivilia disebut akan dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan pada tahun 2027 dengan status bebas bersyarat.

Kendati demikian, Zul Zivilia beberapa kali diperbolehkan tampil bermusik di luar penjara.

Sebagai bagian dari syarat pembinaan dan pengawasan, Zul diwajibkan menggunakan alat pemantau GPS di kakinya saat tampil di luar lapas.

Alat ini bertujuan untuk memastikan bahwa ia tetap berada dalam pengawasan dan tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

@lagubaperid.com Zul Zivilia tampil di panggung IPPA Fest 2025 dengan penuh haru, menyanyikan lagu sambil melepas rindu dengan keluarga. Meski tampil di hadapan publik, kaki Zul tetap terpasang gelang GPS—pengingat bahwa dirinya masih berstatus narapidana. Penampilan ini terjadi di tengah masa hukumannya yang masih berjalan, setelah ia dijatuhi vonis 18 tahun penjara pada 2019 atas kasus narkoba. Maret 2025 lalu menandai enam tahun dirinya terpisah dari istri dan anak tercinta. Meski masih dalam keterbatasan, momen ini seolah jadi secercah cahaya di balik jeruji. ???????? #zulzivilia#zivilia#aishiteru#konser#lagubaper? suara asli - Lagubaperid.com

KOMPAS.com – Zulkifli, yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, kembali mencuri perhatian publik setelah tampil di luar Lapas.

Diketahui, saat ini Zul Zivilia masih dalam masa tahanan di Lapas Narkotika Kelas IIA Gunung Sindur, Bogor, untuk menjalani hukuman 18 tahun penjara akibat kasus narkoba.

Video Zul Zivilia tampil di luar lapas pun ramai di media sosial dan menuai beragam reaksi.

Penampilan Zul Zivilia di luar lapas ini berlangsung dalam acara Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada 21 April 2025.

Yang menarik perhatian, Zul Zivilia tampil dengan mengenakan gelang GPS di pergelangan kakinya.

Gelang ini merupakan alat pengawasan elektronik dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) yang memastikan Zul Zivilia tetap dalam pemantauan ketat meskipun diizinkan beraktivitas di luar lapas sebagai bagian dari program pembinaan.

Dalam penampilannya, Zul membawakan lagu-lagu hits Zivilia seperti "Aishiteru" serta memperkenalkan single terbaru berjudul "Jangan Kamu Biar Aku" yang merupakan hasil kolaborasi dengan penyanyi Gita Youbi.

Proses rekaman dan pembuatan video klip lagu-lagu tersebut bahkan dibantu oleh pihak Lapas Gunung Sindur, menunjukkan dukungan nyata terhadap program pembinaan narapidana melalui seni dan kreativitas.

Penampilan Zul ini menuai berbagai reaksi dari publik. Banyak yang mengapresiasi upaya pembinaan narapidana melalui kreativitas dan seni sebagai jembatan menuju reintegrasi sosial.

Namun, tidak sedikit pula yang mempertanyakan kebijakan tersebut dan keamanan yang diterapkan. Meskipun kontroversial, hal ini membuktikan adanya inovasi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Keikutsertaan Zul Zivilia dalam IPPAFest 2025 merupakan salah satu contoh program pembinaan narapidana yang dijalankan Ditjenpas.

Program ini bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana untuk mengembangkan potensi dan kreativitas mereka selama menjalani masa hukuman.

Melalui kegiatan seni dan produktifitas, diharapkan narapidana dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan mental yang lebih baik.

Zul Zivilia dan Kasus yang Membawanya ke Penjara

Zulkifli atau yang lebih dikenal sebagai Zul Zivilia, vokalis grup band Zivilia, ditangkap pada Maret 2019 oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, atas kepemilikan dan peredaran narkoba jenis sabu.

Zul Zivilia dijatuhi hukuman 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Kuasa hukum aktor Ammar Zoni, Jon Mathias, mengungkapkan saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan kejaksaan untuk mempercepat proses eksekusi dari kasasi Mahkamah Agung yang menetapkan Ammar Zoni dihukum 4 tahun penjara atas penyalahgunaan narkoba.

Ammar Zoni berpotensi mendapatkan kebebasan lebih awal dari masa hukuman jika memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan perilaku.

"Kita berkoordinasi (dengan jaksa) kapan akan diadakan eksekusi itu, mudah-mudahan minggu depan sudah terlaksana," kata kuasa hukum Ammar Zoni, Jon Mathias, saat ditemui di kawasan Kembangan, Jakarta Barat, kemarin.

Langkah percepatan ini bukan tanpa alasan. Jon Mathias menyebut eksekusi yang cepat akan membuka peluang bagi mantan suami Irish Bella itu untuk mendapatkan remisi pada momen penting.

"Kita meminta eksekusi dipercepat karena nanti ada momen untuk mendapatkan hak remisi nanti Agustus. Nah kalau eksekusi belum diajukan, maka remisi nggak bisa diajukan," terang Jon Mathias.

Lebih lanjut, tim kuasa hukum juga tengah mempersiapkan pengajuan amnesti bagi Ammar Zoni. Mereka berharap kebijakan dari presiden terkait pelaku penyalahgunaan narkoba yang disebut tak merugikan negara dapat membawa angin segar.

"Kita juga berencana mengajukan amnesti," ujar Jon Mathias.

Meski masih menjalani proses hukum, Ammar Zoni disebut telah mempersiapkan diri secara mental untuk menyambut kebebasannya.

"Dia (Ammar Zoni) sudah mempersiapkan diri, hitungan bulan dia keluar kan," pungkasnya.

Ammar Zoni sudah 3 kali tersandung kasus narkoba. Dalam kasus terbarunya, ia ditangkap pada Desember 2023 di apartemen kawasan Serpong, Tangerang Selatan, dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara.

Dalam waktu dekat, Ammar Zoni disebut segera bebas karena akan mengajukan pembebasan bersyarat dan telah menjalani syarat administratif pengajuan tersebut.

Video: Pengacara Sebut Akun Instagram Ammar Zoni Laku Terjual

Video: Pengacara Sebut Akun Instagram Ammar Zoni Laku Terjual

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Erin dan Mangapul adalah dua dari tiga terdakwa kasus suap penanganan perkara pembunuhan Ronald Tannur di PN Surabaya.

Dalam perkara ini, jaksa menuntut Erin dan Mangapul dihukum sembilan tahun penjara.

Sementara itu, tuntutan untuk hakim lainnya, Heru Hanindyo, lebih berat, yakni 12 tahun penjara.

Selain pidana badan, ketiganya juga dituntut membayar denda Rp 750 juta subsider enam bulan kurungan.

Mereka dinilai terbukti menerima suap untuk menjatuhkan vonis bebas terhadap Ronald Tannur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) menyinggung aturan yang menentukan seorang pelaku bisa menjadi justice collaborator(JC) dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Hal ini disampaikan jaksa dalam surat repliknya atas pleidoi dua hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Erintuah Damanik dan Mangapul, yang kecewa karena permohonannya untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan yang diajukan kepada majelis hakim.

Jaksa mengatakan, Surat LPSK Nomor R0277/1/LPSK/01/2020 tanggal 23 Januari 2020 tentang mekanisme penerapan saksi pelaku diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksiannya yang diberikan,” kata jaksa dalam sidang replik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Jumat (2/5/2025).

Jaksa menuturkan, ketentuan memperoleh penghargaan tersebut diatur dalam Pasal 10 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal itu menyatakan, LPSK memberikan rekomendasi tertulis kepada jaksa untuk dimuat dalam tuntutannya kepada hakim.

“Dalam ketentuan ini, hakim memperhatikan dengan sungguh-sungguh rekomendasi dari LPSK yang dimuat dalam tuntutan penuntut umum,” kata jaksa.

Meski demikian, dalam repliknya, jaksa tidak menyebut Mangapul dan Erin belum mendapatkan rekomendasi dari LPSK untuk menjadi JC.

Secara terpisah, kuasa hukum Erin dan Mangapul, Philipus Jarapenta Sitepu, mengatakan, pihaknya telah mengajukan permohonan kliennya untuk menjadi JC kepada LPSK.

“Kita sudah ajukan ke LPSK sejak 18 Februari 2025,” ujar Philip saat dikonfirmasi Kompas.com.

Namun, Philip belum menjelaskan lebih lanjut apakah permohonannya dikabulkan LPSK.

Sebelumnya, Erin, Mangapul, dan tim kuasa hukumnya merasa kecewa karena dituntut sembilan tahun bui oleh jaksa.

Mereka juga keberatan permohonan untuk menjadi JC tidak diakomodasi jaksa dalam surat tuntutan.

Menurut Philip dan kliennya, perkara dugaan suap hakim PN Surabaya untuk membebaskan Ronald Tannur tidak akan terungkap tanpa sikap kooperatif Erin dan Mangapul.

“Kami berharap (tuntutan) lebih ringan daripada itu,” ujar Philipus saat ditemui usai sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (22/4/2025).

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) memberikan bantuan alat kerja dan beasiswa kepada mitra deradikalisasi dan penyintas di Depok, Jawa Barat.

Pemberian bantuan sejumlah Rp106.250.000 kepada 30 peserta itu merupakan bentuk sinergisitas antara BNPT dengan PT Biofarma dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Depok.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi sinergisitas antarkementerian/lembaga dalam program penanggulangan terorisme usulan tahun 2024,” kata Kepala Biro Perencanaan Hukum dan Hubungan Masyarakat BNPT Brigjen Pol. Tejo Wijanarko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Lebih lanjut, Brigjen Pol. Tejo juga menegaskan komitmen BNPT untuk melanjutkan upaya penanggulangan terorisme dengan menggunakan pendekatan kolaborasi multipihak dan melalui berbagai kegiatan.

“Kegiatan rantai kami adalah mengajak kepada semua komponen baik pemerintahan, swasta hingga lembaga pendidikan, seperti universitas untuk berkolaborasi dalam penanggulangan terorisme,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Kota Depok N. Lienda Ratnanurdianny mengapresiasi bantuan yang diberikan. Dirinya berharap bantuan tersebut akan bermanfaat bagi mitra deradikalisasi di wilayahnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BNPT yang sudah memfasilitasi bantuan ini dan juga terima kasih kepada BUMN yakni PT Biofarma. Semoga bantuan yang diberikan kepada warga kami ini memberikan kemanfaatan dan juga penguat sinergi,” katanya.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2025

Sebanyak 16 sipir diperiksa tim Ditjenpas Riau buntut viral narapidana dan tahanan dugem di Rutan Sialang Bungkuk. Bahkan mereka sudah dimutasikan ke UPT lain.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan pamintel, mereka itu lalai dalam bertugas. Mereka dipindahkan ke UPT di Riau atas kelalaian," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Riau Maizar, Senin (21/4/2025).

Belasan sipir yang diperiksa itu terkait ada dugem tahanan pada malam saat kejadian. Sehingga seluruhnya diperiksa internal dan dimutasikan.

"16 sipir ini yang bertugas pada saat malam kejadian. Jadi 16 orang itu di luar 2 orang itu (Karutan dan Kepala Keamanan Rutan)," kata Maizar.

Pemeriksaan internal sendiri dilakukan usai tahanan dugem. Termasuk soal masuknya barang-barang seperti Handphone, modem, rokok elektrik hingga barang terlarang lain.

Selain 16 sipir, tim Intelijen Ditjenpas Riau juga memeriksa Kepala Rutan Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Jelfry. Pemeriksaan dilakukan setelah viral video tahanan dugem, Senin (14/4) malam.

Dalam pemeriksaan internal, Bastian dan Jelfry pun dicopot dari jabatannya. Hal itu untuk mempermudah pemeriksaan.

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

Video: Viral Kecelakaan Bonceng 3 Lawan Arus Dikira Pelaku Klitih

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kementerian PPPA disebut tengah fokus dalam pemulihan korban.

Arifah menyatakan keprihatinannya atas maraknya kasus kekerasan seksual, termasuk yang baru-baru ini terjadi di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, klinik di Garut, hingga sel tahanan Pacitan.

"Itu bentuk keprihatinan kita bersama. Saat ini kami sedang melakukan pendalaman dan mencarikan solusi terbaik," kata Arifah di Kantor Gubernur Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Minggu (20/4/2025).

Menanggapi maraknya kasus kekerasan terhadap perempuan itu, menurutnya, proses hukum terhadap pelaku harus berjalan.

"Yang pasti korban harus secara hukum harus terus dilakukan dan kami lebih fokus pada pendampingan pada korban," jelasnya.

Ia menegaskan, negara harus hadir, terutama dalam memastikan hak korban atas rasa aman, pemulihan psikologis, serta akses hukum yang adil.

Kementerian PPPA saat ini juga tengah memperkuat sistem pelaporan dan pendampingan korban melalui call center SAPA 129.

"Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Anak telah menetapkan tiga program prioritas kami," jelasnya.

"Yang pertama adalah ruang bersama Indonesia. Yang kedua adalah penguatan dan perluasan fungsi call center kami Sapa 129. Dan yang ketiga adalah satu data tentang perempuan dan anak yang berbasis desa," lanjutnya.

Oknum Polisi Pacitan Perkosa Tahanan Perempuan

Dilansir detikJatim, seorang oknum polisi Polres Pacitan diduga melakukan pelanggaran kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan. Kasus ini tengah ditangani Propam Polda Jatim.

Oknum polisi berinisial Iptu LC yang menjabat sebagai Kasat Tahti (Tahanan dan Barang Bukti) Polres Pacitan itu telah diproses dan dilakukan penahanan.

Informasi yang dihimpun korban berusia 21 tahun asal Wonogiri Jawa Tengah. Korban tahanan di Mapolres Pacitan ini ditangkap usai 5 Februari 2025 diduga jadi muncikari anak di bawah umur di salah satu hotel Pacitan.

Korban tahanan Polres Pacitan itu dibawa ke Surabaya untuk dimintai keterangan lanjutan di Polda Jatim.

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Jules Abraham Abas membenarkan informasi tersebut dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Propam Polda Jatim.

"Memang benar sudah kurang lebih sekitar 1 minggu terakhir ini dari personel Propam Polda Jawa Timur telah melakukan proses pelanggaran kode etik dan penahanan dalam tempat khusus terhadap salah satu personel Polres Pacitan inisial LC yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap salah seorang tahanan perempuan," ungkap Kombes Jules Abraham Abas saat dikonfirmasi detikJatim, Sabtu (19/4/2025).

Jules menambahkan, kejadian yang dilakukan oknum personel Polres Pacitan tersebut terjadi awal April 2025.

"Dan saat ini yang bersangkutan telah diproses dan telah ditahan oleh Propam Polda Jawa Timur," ujar Jules Abraham.

Selain ditahan, Polda Jatim akan segera melakukan sidang kasus tersebut. Nantinya, jika oknum tersebut terbukti melakukan pelanggaran terancam hukuman berat.

"Dan secepatnya akan disidangkan oleh Propam Polda Jawa Timur, serta yang bersangkutan dapat dikenakan ancaman pemberhentian dengan tidak hormat maupun sangsi hukum lainnya," tandas Jules Abraham.

Video: Menteri PPPA Usul Tugas Sekolah Tak Pakai Gadget

Video: Menteri PPPA Usul Tugas Sekolah Tak Pakai Gadget

Video tahanan dan narapidana didugadugem sambil pesta minuman keras serta narkoba viral di media sosial. Terungkap video pesta terlarang itu ternyata di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.

Dari video yang beredar terlihat sekelompok orang diduga pesta minuman keras. Terlihat ada botol dengan pipet berwarna putih mirip alat hisap sabu atau bong. Selain itu, terlihat sejumlah pria di video itu bebas menggunakan handphone. Ada pula yang asik berjoget dengan musik remix dan minuman botol berserakan.

Aksi para napi itu pun berbuntut panjang. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau melakukan razia ke seluruh rutan dan lapas di Riau hingga hingga pejabat rutan dirumahkan. Berikut fakta baru kasus tersebut.

1. Seluruh Lapan dan Rutan di Razia

Kantor Wilayah Ditjenpas Riau akhirnya melakukan razia ke seluruh Rutan dan Lapas yang ada di Riau buntut video viral narapidana atau tahanan diduga dugem dan pesta narkoba.⁠

"Saat ini tim kami sudah turun. Termasuk saya sendiri untuk memastikan kondisi di Rutan Sialang Bungkuk pasca viral berita tersebut," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Riau, Maizar saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Bukan cuma Rutan Sialang Bungkung, Maizar memerintahkan seluruh Kalapas dan Karutan se-Riau melakukan razia bersama tim gabungan dari TNI dan Polri.

"Memerintahkan kepada seluruh Kepala Lapas/Rutan se Riau untuk melakukan razia gabungan. Berkoordinasi dengan TNI dan Kepolisian setempat," kata Maizar.

Dia menegaskan akan menidak siapa pun yang terlibat dalam kelonggaran aktivitas tahanan di rutan tersebut, termasuk kepada pra petugas jika terbukti lali menjalankan pengawasan.

2. Karutan dan KPR Dicopot-Diperiksa

Buntut kasus tersebut, Kepala Rutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu dan Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan Jelfry juga telah dicopot dari jabatannya.

Hal itu diungkap Maizar, Rabu (16/4). Ia mengatakan pembebastugasan terhadap dua pejabat rutan tersebut dilakukan hari ini. Posisi Bastian sementara digantikan Kabid Perawatan, Pengamanan dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau, Nimrot Sihotang.

"Karutan dan KPR mereka kita periksa. Untuk sementara mereka berdua kita bebastugaskan," tegas Maizar kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Maizar mengaku tak akan segan-segan membawa kasus tersebut ke jalur hukum jika terbukti tindak pidana terhadap 14 tahanan yang kini sedang diperiksa oleh Ditjenpas Riau.

"Yang jelas kita komitmen, kalau narapidana bersalah tetap kita hukum. Minimal dia tidak mendapatkan remisi dan kalau ada kemungkinan pidana kita pidanakan," kata Maizar.

Untuk petugas yang terlibat, dia juga memastikan akan diberi sanksi tegas. Bahkan Maizar akan membawa kasus itu ke proses hukum sesuai aturan yang berlaku.

"Begitu juga dengan petugas, kalau ada petugas terlibat kita berkomitmen untuk memberikan sanksi hukum sesuai aturan yang berlaku," katanya.

3. Kronologi Aksi Dugem para Tahanan

Maizar juga menjelaskan kronologi aksi dugem dan pesta miras para tahanan tersebut. Ia mengatakan, kejadian itu terjadi Senin (14/4) sekitar pukul 10 malam.

"Video direkam Senin jam 10 malam. Iya (diduga pesta miras dan narkoba), tetapi semua sedang diselidiki, kalau memang terbukti ya kita sanksi hukum yang berat," kata Maizar kepada detikSumut, Rabu (16/4/2025).

Video yang beredar, lanjut Maizar, juga direkam sendiri oleh tahanan tersebut dan diunggah ke status WhatsApp. Dari status WA napi tersebut lah ada yang merekam dan menyebarluaskannya ke media sosial hingga viral.

"Betul (video itu diambil sama narapidana dan dibuat status WA). Makanya kan lagi diselidiki, pemeriksaan ini masih berlanjut terus," katanya.

Dia mengatakan telah berupaya maksimal mencegah penyelundupan HP dan barang-barang terlarang masuk namun para napi dan tahanan melakukan berbagai upaya untuk mengelabui petugas.

"Mereka berbagai cara juga selundupkan, ini masih pemeriksaan. Makanya saya tekankan pertama amankan Hp dulu, geledah semua baru dari situ nanti dalami dari mana," tegas Maizar.

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru

Video: Viral Napi Diduga Dugem-Pesta Narkoba di Rutan Pekanbaru