Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) pada Minggu (4/5/2025).

Menurut Direktur Utama InJourney Airports Faik Fahmi mengatakan Terminal Khusus Haji dan Umrah tersebut memiliki tiga lantai dengan luas 27.418 meter persegi dan dapat menampung hingga 6,1 juta penumpang pesawat setiap tahunnya.

"Terminal khusus ini sebelumnya adalah Terminal 2F yang telah bertransformasi melalui proses revitalisasi menyeluruh dan detail," kata Faik Fahmi dalam keterangan tertulis, Senin (5/5/2025).

Lantai dasar merupakan area kedatangan jemaah dari Tanah Suci. Di lantai 1 itu terdapat area imigrasi kedatangan, baggage make up area untuk penanganan bagasi jemaah, baggage claim area yang merupakan tempat jemaah mengambil bagasi, food court seluas 2.930 meter persegi, serta curbside kedatangan yang merupakan area penghubung antara bangunan terminal dan transportasi darat.

Kemudian lantai 1 juga merupakan area keberangkatan jemaah ke Tanah Suci. Di lantai itu terdapat area curbside keberangkatan, lounge pengantar seluas 2.560 meter persegi, check in hall untuk memproses keberangkatan, serta titik pemeriksaan keamanan (Security Check Point_/SCP) dan imigrasi keberangkatan.

"Sementara lantai 2 adalah lokasi dari masjid seluas 3.136 meter persegi. Kami berharap keberadaan masjid di dalam terminal ini dapat memudahkan jemaah untuk beribadah," jelas Faik Fahmi.

Fasilitas Imigrasi

Fasilitas lain di Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F adalah Makkah Route, yang merupakan layanan keimigrasian Arab Saudi.

Melalui fasilitas ini, jemaah haji dapat memproses keimigrasian yang seharusnya dilakukan di bandara tujuan di Arab Saudi menjadi di bandara asal yiatu Bandara Soekarno-Hatta.

Penyediaan Terminal Khusus Haji dan Umrah merupakan salah satu bagian untuk meningkatkan kapasitas Bandara Soekarno Hatta dari 56 juta menjadi 94 juta penumpang/tahun dengan cara optimalisasi eksisting terminal.

Selain itu, juga untuk menyelesaikan kepadatan area landside dan terminal pada saat peak season dan jam sibuk, meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bandara yang berbasis ekosistem, serta merubah wajah bandara yang merefleksikan kebanggaan Indonesia.

Faik Fahmi menyebut pengembangan terminal khusus ini dilatarbelakangi tingginya permintaan penerbangan umrah dan pelayanan yang belum optimal bagi jemaah umrah di Bandara Soekarno-Hatta yang sebelumnya melalui Terminal 3.

"Permintaan penerbangan umrah cukup tinggi di Indonesia, mencapai 2,2 juta penumpang/tahun atau rata-rata 7.450 penumpang/hari. Bahkan pada peak season di Agustus dan September mencapai 12.000 penumpang/hari. Ini kemudian yang menjadi faktor pelayanan belum optimal karena tidak ada fasilitas khusus bagi jemaah," ucapnya.

(ada/hns)

Jakarta -

Tiga Warga Negara (WN) Pakistan berinisial SZ, TS, dan MZ yang mencoba memasuki wilayah Indonesia dengan menggunakan dokumen perjalanan palsu dan berhasil digagalkan oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Ketiga WN Pakistan tersebut menggunakan paspor Perancis dan ID Card palsu pada Rabu(12/02) sekitar pukul 16.30 WIB di Terminal 3 Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Mereka bertiga tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan pesawat Thai Airways dari Bangkok. Karena pakai paspor Perancis, mereka sempat mengurus Visa On Arrival dan mencoba melewati pemeriksaan imigrasi melalui mesin autogate. Namun, paspor yang mereka gunakan tidak terdeteksi oleh mesin autogate," jelas Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Yuldi Yusman dikutip dari siaran persnya, Kamis (20/2/2025).

Petugas imigrasi yang curiga kemudian melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa ketiga pelaku adalah Orang Asing yang menggunakan paspor Pakistan saat terbang dari Bangkok menuju Indonesia.

Petugas juga menemukan tiga paspor Pakistan milik ketiga pelaku. Mereka baru menggunakan paspor Perancis ketika hendak masuk ke Indonesia.

Berdasarkan bukti awal tersebut, petugas imigrasi kemudian menyerahkan penanganan perkara ini kepada penyidik pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

"Kami sedang melakukan pendalaman apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Para WNA ini menjadikan Indonesia sebagai negara transit sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan mereka di Eropa. Sejauh ini indikasinya adalah motif ekonomi, untuk mencari kehidupan yang lebih layak di negara lain," sambung Yuldi.

Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa SZ, TS, dan MZ bertujuan ke Eropa untuk mencari penghidupan yang lebih layak. Mereka memperoleh paspor Perancis palsu dari seorang WN Sri Lanka berinisial WJ yang mereka kenal melalui media sosial Facebook.

Mereka sepakat untuk membayar sejumlah uang kepada WJ sebagai imbalan atas pembuatan paspor palsu tersebut. WJ menyarankan agar mereka melakukan perjalanan ke Indonesia terlebih dahulu sebelum berangkat ke Eropa. Mereka juga disarankan untuk menggunakan dokumen Paspor Pakistan saat berangkat dari Thailand dan diganti menggunakan dokumen perjalanan Prancis saat tiba di Indonesia

Saat ini, SZ, TS, dan MZ sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana keimigrasian. Mereka dijerat dengan Pasal 119 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian karena sengaja menggunakan dokumen perjalanan palsu dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

(sym/sym)

Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) menonaktifkan 71 pegawai imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) imbas pungutan liar (pungli) yang dilakukan terhadap warga negara asing (WNA) asal China.

"Atas peristiwa tersebut, per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai," kata Menteri Imipas Agus Andrianto dalam rapat kerja bersama Komisi XIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Jumlah tersebut, kata dia, terdiri dari satu mantan kepala kantor, satu mantan kepala bidang, satu kepala bidang, lima kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas counter.

"Sedangkan untuk Kakanim (Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta) saat itu baru saja telah kami serah terima jabatan tanggal 21 Januari," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa saat ini pegawai yang dinonaktifkan masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

"Untuk selanjutnya mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ucapnya.

Di awal, dia menjelaskan bahwa pada mulanya kasus pungli terhadap WNA asal China terungkap setelah Kedutaan Besar China mengirimkan nota diplomatik pada 21 Januari 2025, yang berisi adanya dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta sejak Februari 2024 hingga Januari 2025.

Berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan WNA China sebagaimana nota diplomatik tersebut, didapati 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap WNA China.

Dalam nota diplomatik tersebut disebutkan pula bahwa selama periode tersebut telah terjadi 44 kasus pungli terhadap 60 warga negara China, dan telah ada pengembalian uang sejumlah total Rp32.750.000.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan pengembalian kepada masing-masing," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya melakukan investigasi dan penindakan tegas terhadap oknum pegawai keimigrasian di Bandara Soetta yang melakukan pungli tersebut.

Dia menambahkan pihaknya juga melakukan upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak kembali terulang, salah satunya dengan optimalisasi penggunaan auto gate di Bandara Soekarno-Hatta yang kini berjumlah 98 auto gate.

"Dan mengurangi jumlah petugas counter manual, dari 50 counter menjadi 15 counter, baik di terminal kedatangan maupun keberangkatan," tutur dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mengaku telah menonaktifkan puluhan pegawainya lantaran diduga terlibat melakukan pungutan liar (pungli) terhadap Warga Negara (WN) China. Hal itu diketahui setelah adanya Nota Diplomatik dari Kedubes China pada 21 Jamuari 2025.

?Muncul nota diplomatik Kedubes Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 21 Januari 2025 terkait dugaan pungli oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang menjelaskan telah terjadi pungli sejak Februari 2024 hingga Januari 2025,? kata Agus saat raker bersama Komisi XIII DPR, Rabu (19/2/2025).

Agus mengatakan, pihaknya menemukan 44 kasus pungli terhadap 60 warga Tiongkok selama periode tersebut. Kendati begitu, kata dia, sudah ada pengembalian uang sebesar Rp32.750.000 pada warga Tiongkok.





"Menindaklanjuti hal tersebut, kami melakukan investigasi dan ditemukan fakta bahwa berdasarkan hasil pengecekan data perlintasan warga Cina sebagaimana nota diplomatik, terdapat sejumlah 39 petugas imigrasi yang bertugas melakukan pemeriksaan dokumen keimigrasian terhadap warga Cina yang tertera di dalam nota diplomatik tersebut," kata Agus.

"Dan benar, terdapat peristiwa pungli terhadap 60 warga China serta telah dilakukan Pengembalian kepada masing-masing," imbuhnya.

Namun, kata dia, pihaknya telah menonaktifkan puluhan pegawai dari sejumlah jabatan. "Atas peristiwa tersebut per hari tersebut telah dilakukan penonaktifan terhadap 71 pegawai yang terdiri dari 3 pejabat struktural, 1 mantan kepala kantor, 1 mantan kepala bidang, 1 kepala bidang, 5 kasi pemeriksaan, 23 petugas supervisor dan 40 orang petugas konter," tutur Agus.

Agus menyampaikan, puluhan petugas imigrasi yang dinonaktifkan itu masih dilakukan pemeriksaan di Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal Kementerian Imipas.

"Bagi para pegawai yang telah di nonaktifkan saat ini, masih menjalani pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Kepatuhan Internal dan Inspektorat Jenderal untuk selanjutnya akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku," papar Agus.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyebut langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto mencopot oknum aparat Imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta) yang diduga melakukan pungutan liar (pungli), menjadi pelajaran bagi seluruh institusi.

"Jadi ini pelajaran buat yang lain dan seluruh institusi, bukan hanya berlaku di Imigrasi, (tapi) seluruh institusi kementerian di dalam pemerintahan Presiden Prabowo," kata Adies saat ditemui usai menghadiri rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Dia menyebut tindakan pencopotan oknum yang diduga melakukan pemerasan terhadap warga negara asing (WNA) itu menjadi bukti ketegasan pemerintah yang tidak menolerir praktik lancung oleh aparat.

"Sudah ditindak sama Menteri, sudah ada tindakan, jadi itu bagus, itu contoh buat yang lain. Era sekarang tidak bisa main-main," ujarnya.

Berkaca dari kasus tersebut, dia pun mengingatkan kepada seluruh aparat negara agar senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas.

"Jadi jangan main palak, main peras-peras begitu, ya konsekuensi akan dipecat," katanya.

Dia mengatakan proses penindakan tegas oknum aparat Imigrasi di Bandara yang di duga melakukan pungutan liar akan dibarengi pula dengan perbaikan sistem imigrasi.

"Iya, otomatis, (sistem) imigrasi memang harus kita optimalkan," ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut pihaknya telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut dugaan pungli tersebut. Para pejabat yang dicopot juga diperiksa oleh internal Kementerian Imipas.

“Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus dalam keterangan diterima pada Minggu (2/1).

Dia menjelaskan bahwa pencopotan dilakukan imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar China di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara China.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2025

Kasus ini harus menjadi warning bagi semua bandara agar praktik serupa tidak terjadi lagi.

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi XIII DPR RI Almuzzammil Yusuf mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto dalam menindak kasus dugaan suap dan pungutan liar (pungli) terhadap warga negara asing (WNA) yang dilakukan oleh oknum aparat imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta).

"Saya mengapresiasi langkah tegas Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ketika merespons kasus ini. Penegakan hukum yang jelas sangat penting agar nama baik Bandara Soekarno-Hatta dapat diperbaiki ke depan," kata Almuzzammil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Wakil rakyat ini lantas melanjutkan, "Sebagai pintu gerbang udara terbesar di Indonesia, bandara ini harus menjadi cerminan integritas dan profesionalisme aparat negara.”

Almuzzammil menekankan bahwa tindakan tegas itu harus menjadi peringatan bagi seluruh bandara di Indonesia, terutama bandara internasional yang melayani rute penerbangan luar negeri.

"Kasus ini harus menjadi warning bagi semua bandara agar praktik serupa tidak terjadi lagi. Kepercayaan publik dan internasional terhadap sistem keimigrasian Indonesia harus dijaga dengan baik," ujarnya.

Selain itu, dia menekankan bahwa ketegasan dalam memberantas praktik suap dan pungli juga akan memperkuat pengawasan terhadap potensi masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia.

"Jika semua aparat bandara menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas, tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga melindungi negara dari ancaman yang masuk melalui jalur udara," tuturnya.

Komisi XIII DPR selaku mitra kerja Kemen Imipas, kata dia, berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendorong perbaikan sistem keimigrasian agar makin transparan, bersih, dan profesional.

Sebelumnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemen Imipas) mengemukakan bahwa telah mencopot sekitar 30 pejabat imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menteri Imipas Agus Andrianto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu, menjelaskan bahwa pencopotan itu imbas adanya informasi dari Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Indonesia mengenai 44 kasus pungutan liar oleh petugas imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta kepada warga negara Tiongkok.

"Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas, red.) yang ada di data dari penugasan di Soetta. Kami ganti," kata Agus.

Ia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes RRT tengah menjalani pemeriksaan internal.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRT atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar dia.

Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, iNewsKarawang.id-Terkait kasus dugaan pemerasan oleh petugas imigrasi Bandara Soekarno-Hatta yang dilaporkan Kedutaan Besar China mendapat respons dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Agus Andrian. Kini, seluruh petugas yang diduga terlibat dalam pemerasan itu pun langsung dicopot.

Pasalnya Kedutaan Besar China melaporkan sebanyak 44 kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi melalui suratnya kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Dalam surat tersebut juga tercantum nama-nama petugas yang diduga melakukan pemerasan berdasarkan nama rekening penerima transfer.

"Kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (namanya) ada di data penugasan di Soetta, kami ganti," kata Agus Andrianto kepada wartawan, dikutip Minggu (2/2/2025).

Meski demikian, Agus menegaskan, bahwa laporan Kedutaan Besar China ini berbeda dari kasus seorang TikToker China yang beberapa waktu silam pernah menggunggah video pungli.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli), itu benar (hoaks). Ini case yang berbeda, data yang berbeda," jelasnya.

Seluruh petugas imigrasi yang namanya diduga terlibat pemerassan pun langsung diperiksa secara internal. Agus meyakini Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berkomitmen untuk menguak dugaan pemerasan itu.

"Saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," jelasnya.

Dia pun berterima kasih dengan Kedubes China yang memberikan informasi tersebut. Menteri Agus menuturkan hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi untuk berbenah.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Agus.

Menteri Agus menuturkan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun mengaku bersyukur dengan informasi dari Kedubes China.

"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan gak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi perongatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dam tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," tegas Menteri Agus.

Editor : Boby

Jakarta -

Kedubes China mengapresiasi langkah bersih-bersih yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Mereka mengganti petugas yang terbukti melakukan pungli di Bandara Soekarno Hatta.

Dalam sebuah utas di X, tersebar pernyataan dari Kedutaan Besar China terkait pungli ini. Tak hanya itu, dalam surat tersebut juga disertakan puluhan petugas imigrasi yang melakukan pungli disertai keterangan jumlah punglinya.

Kedutaan Besar (Kedubes) China di Republik Indonesia, terkait hal ini, menyampaikan salam hormat kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) yang telah menjembatani penyelesaian permasalahan ini. Kedubes China mengaku telah berkoordinasi dengan Imigrasi.

"Tahun lalu, dengan bantuan dari Departemen Konsuler Kementerian yang terhormat, Kedutaan Besar Tiongkok telah menjaga kontak dan koordinasi erat dengan Kantor Imigrasi Bandara Internasional Jakarta, dan telah menyelesaikan setidaknya 44 kasus pemerasan, dengan jumlah total sekitar Rp 32.750.000 dikembalikan kepada lebih dari 60 warga negara Tiongkok," tulis Kedubes China dalam suratnya kepada Kemlu.

Kedubes China menyebut pihaknya melampirkan daftar kejadian pungli antara Februari 2024 hingga Januari 2025. Kedutaan Besar berharap ke depan Imigrasi memasang tanda-tanda seperti 'Tidak Ada Tip', 'Silakan Laporkan Jika Ada Pemerasan' dalam bahasa Tiongkok, Indonesia, dan Inggris di pos pemeriksaan imigrasi.

"Dan perintah tidak memberikan tip dapat dikeluarkan kepada agen perjalanan Tiongkok, sehingga mereka tidak menyarankan para pelancong Tiongkok untuk menyuap petugas Imigrasi," tulis Kedubes China. Kedubes China juga menyertakan nomor hotline pengaduan untuk warganya yang merasa dipungli.

Berikut utas viral di X:

[Gambas:Twitter]

Bedol desa di Imigrasi Bandara Soekarno Hatta

Sebelumnya, beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabid, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya.

Kembali ke Menteri Agus, dia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

(msl/fem)

Jakarta -

Viral di X pembahasan mengenai kasus pungli yang berlangsung di Bandara Soekarno Hatta. Beberapa file dari Kedutaan Besar China yang berkaitan hal tersebut beredar luas.

Kini, beredar informasi perihal 'bedol desa' pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta buntut pungutan liar terhadap warga negara asing (WNA) asal China. Informasinya, sekitar 30 pejabat setingkat kabid, kasubbid, kasi, dan petugas lapangan diperiksa.

Masih dari informasi yang beredar, pencopotan dan pemeriksaan ini karena adanya informasi dari Kedubes China soal data-data warganya yang dipungli selama 2024 hingga Januari 2025.

"Kalau yang itu (TikToker China buat video pungli) itu benar (hoax). Ini case (kasus) berbeda, data yang berbeda. Setelah kami terima semua datanya, langsung kami tarik semua (petugas) yang (nama-namanya) ada di data (Kedubes China) dari penugasan di Soetta, kami ganti," kata Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto, ketika dimintai konfirmasi detikcom, Sabtu (1/2/2025).

Untuk diketahui sebelumnya, ada WNA China yang mengaku dipungli saat mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, 16 Januari 2025. Namun terkonfirmasi bahwa soal video TikTok yang dibuat oleh WN China itu palsu alias hoax.

WN China tersebut juga telah ditangkap pihak Imigrasi dan dideportasi. WN China itu pun telah mengakui kesalahannya.

Kembali ke Menteri Agus, dia memastikan semua petugas Imigrasi Bandara Soetta yang namanya ada dalam data Kedubes China diperiksa. "Dan saat ini mereka sedang dalam proses pemeriksaan internal," sambung Menteri Agus.

Dia menekankan perombakan menyeluruh terhadap pejabat Imigrasi Bandara Internasional Soetta diperlukan untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan. Menteri Agus memastikan oknum imigrasi yang melakukan praktik pungli dijatuhi sanksi sesuai derajat pelanggaran.

"Untuk menjaga integritas dan pelayanan, kami langsung menarik dan memeriksa petugas yang diduga terlibat. Tindakan tegas juga akan kami lakukan jika mereka terbukti melakukan kesalahan," ungkapnya.

Dia pun berterima kasih dengan Kedubes China yang memberikan informasi tersebut. Menteri Agus menuturkan hal ini menjadi momentum Direktorat Jenderal Imigrasi, yakni salah satu direktorat di bawah Kementerian Imipas, untuk berbenah.

"Kami terima kasih dengan informasi dari kedutaan RRC atas perilaku anggota di lapangan, dan kami akan terus berbenah demi kebaikan institusi Imigrasi khususnya, termasuk di permasyarakatan," ujar Menteri Agus.

Menteri Agus menuturkan Kementerian Imipas yang dipimpinnya akan selalu terbuka dengan saran, kritik dan masukan selama dapat dipertanggungjawabkan. Dia pun bersyukur dengan adanya informasi dari Kedubes China.

"Kalau nggak diinformasikan kedutaan, kami kan nggak tahu. Dengan begini kami bersyukur sehingga segera, tanpa tunggu lama dapat kami ambil langkah perbaikan. Dan ini menjadi peringatan untuk jajaran Unit Pelayanan, untuk amanah dan tak ceroboh dalam menjalankan tugasnya," tegas Menteri Agus.

Menteri Agus mengatakan ke depan dilakukan pengembangan sistem pemeriksaan keimigrasian sehingga berbasis digital. Harapannya proses keimigrasian menjadi lebih mudah, transparan dan efisien.

"Terpenting adalah bebas dari potensi penyalahgunaan," sebut Menteri Agus Andrianto.

(aud/msl)

JAKARTA - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) mencopot sejumlah pejabat Imigrasi Bandara Soekarno Hatta (Soetta). Pencopotan tersebut buntut adanya dugaan pemerasan terhadap WNA China.

Pencopotan tersebut disampaikan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto. Menurut Agus, setelah mereka dicopot akan dilakukan pemeriksaan. "Sudah kami ganti dan mereka kami periksa internal," kata Agus, Sabtu (1/2/2025).

Agus menjelaskan, tindakan tersebut diambil setelah pihaknya menindaklanjuti informasi dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait adanya dugaan pemerasan. Menurutnya, meski sudah disebutkan ada pengembalian, mereka akan tetap diproses dengan aturan yang berlaku. "Akan kita beri sanksi sesuai kadar pertanggung jawaban," ujarnya.

Diketahui, dugaan pemerasan tersebut mencuat usai surat dari Kedutaan Besar (Kedubes) China yang menyampaikan pujiannya kepada Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait penanganan pemerasan.

Dalam surat yang sudah beredar di media sosial itu, disebutkan telah terjadi pemerasan terhadap WNA China di Bandara Soetta yang dalam surat tersebut disebut sebagai Jakarta International Airport.

Masih dalam surat yang sama, disebutkan telah diselesaikan 44 kasus dan telah ada pengembalian uang lebih dari Rp32 juta kepada 60 warga Cina.

"Terlampir adalah daftar kasus pemerasan antara bulan Februari 2024 hingga Januari 2025," tulis surat yang dimaksud dalam bahasa Inggris.

Jakarta -

Warga China yang diamankan Imigrasi terkait video hoax menyelipkan uang di paspor agar bisa mendapat perlakuan khusus masuk Indonesia berjumlah dua orang. Keduanya berinisial LB dan LJ.

Mereka kini ditahan di Ruang Detensi Ditjen Imigrasi. Rencananya mereka akan dipulangkan ke negaranya atau dideportasi.

"Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mengamankan dua Warga Negara Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang terlibat dalam penyebaran video negatif tentang petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saat ini, WNA berinisial LB dan LJ itu berada di ruang detensi Direktorat Jenderal Imigrasi, menunggu pemulangan ke negaranya," ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, Rabu (22/1/2025).

Godam menekankan kembali langkah pemeriksaan internal, diperkuat dengan analisis rekaman CCTV di sepanjang jalur kedatangan internasional, hingga upaya klarifikasi langsung dilakukan Imigrasi ketika video ini viral. Namun dari serangkaian pemeriksaan tidak ditemukan bukti pelanggaran petugas seperti yang dinarasikan WN China tersebut.

"Setelah viralnya konten dari akun TikTok @stellaroptics888 pada 17 Januari 2025, pihak Direktorat Jenderal Imigrasi langsung melakukan langkah-langkah pemeriksaan internal dan CCTV bandara secara real time, mulai dari kedatangan WNA yang bersangkutan sampai dengan keluar dari area pemeriksaan keimigrasian," ucap Godam.

"Dari penelitian terhadap CCTV tidak ditemukan bukti yang memperlihatkan bahwa ada pemberian dan penerimaan uang. Dari hasil pemeriksaan juga tidak didapat pengakuan dari anggota bahwa telah menerima sejumlah uang," sambung dia.

Upaya klarifikasi kepada WN China tersebut sempat terhambat lantaran data tempat tinggal yang diberikan WN China tersebut kepada Imigrasi, tidak sesuai. Godam menyebut pihaknya terus melakukan pencarian dalam rangka mendengar keterangan dari dua sisi.

Namun di tengah pencarian, tiba-tiba WN China ini mengunggah video klarifikasi dan mengaku dirinya telah membuat video palsu. Di mana, WN China tersebut menjelaskan uang tunai yang dia narasikan seakan-akan uang suap ternyata biaya Visa on Arrival.

"Namun demikian, Imigrasi tetap melakukan klarifikasi secara langsung kepada LB dan LJ tentang pernyataan di dalam konten video tersebut. Dari hasil klarifikasi, kedua WNA tetap memberikan pernyataan yang sama sesuai dengan konten video kedua yang mereka unggah," terang Godam.

Godam menjelaskan kedua WN China itu melintas di jalur prioritas saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Oleh sebab itu, petugas Imigrasi menegur mereka karena keduanya salah jalur, dan mengarahkan agar lewat jalur penumpang umum.

Setelah itu petugas membawa mereka ke area kedatangan internasional agar melakukan proses keimigrasian. Godam menekankan seluruh kejadian tersebut terekam di kamera CCTV bandara.

"Atas perbuatannya, maka LB dan LJ akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," imbuh Godam.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menegaskan komitmen soal integritas dan akuntabilitas dalam setiap layanan publik Kementerian Imipas. Menteri Agus menyampaikan bila ada petugas yang melanggar, maka akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku.

"Imigrasi terus melakukan pengawasan internal yang ketat. Apabila ada petugas yang terbukti melanggar aturan, tindakan tegas akan diambil sesuai peraturan perundang-undangan," tegas Menteri Agus.

(aud/imk)

Jakarta -

Warga Negara (WN) China yang mengunggah video menyelipkan uang Rp 500 ribu di paspor saat masuk Bandara Soekarno-Hatta diamankan. Video yang diunggahnya viral di media sosial.

WN China itu diamankan Bagian Seksi Pengawasan Kantor Imigrasi (WASDAKIM), Kementerian Imigrasi. Ia diamankan untuk dimintai klarifikasi.

"Kantor Wasdakim dalam rangka klarifikasi," kata Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto dilansir detikNews, Rabu (22/1/2025).

Agus mengatakan pria berkepala plontos itu diamankan, Senin (20/1/2025) malam, di Cengkareng, Jakarta Barat.

"Diamankan di Cengkareng, Jakarta Barat kemarin malam, sekitar pukul 22.00 WIB," lanjutnya.

Agus mengatakan, dari pemeriksaan, uang tersebut merupakan uang untuk pembayaran visa on arrival. Dia mengatakan, WN China tersebut bermain-main dengan aturan di Indonesia.

"Dari hasil pemeriksaan ternyata uang itu untuk bayar visa on arrival. Berarti kan ini orang main-main ya. Saya dengar juga buat konten tentang polisi lalu lintas," kata Agus di Kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta.

Pihaknya pun masih mendalami motif WN China tersebut mengunggah video yang menimbulkan kesan negatif terhadap hukum di Indonesia. Dia menegaskan, Indonesia tidak membutuhkan WNA yang ingin mempermalukan negara.

"Lagi kita dalami apakah yang bersangkutan juga membuat konten di negara lain. Artinya apa sih yang menjadi motif dia? Kalau hanya untuk mempermalukan negara, saya rasa Indonesia tidak butuh orang seperti itu," ucapnya.

(nkm/nkm)