Malaysia ingin dorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di ASEAN
Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia Dato Azalina Othman Said mengatakan bahwa Malaysia ingin mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di ... [391] url asal
#malaysia #aspek-hukum #pengembangan-bisnis #asean #forum-hukum-asean
Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum
Jakarta (ANTARA) - Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia Dato Azalina Othman Said mengatakan bahwa Malaysia ingin mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 19-21 Agustus 2025.
"Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum," kata Azalina dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan dirinya percaya bahwa organisasi besar seperti Uni Eropa cenderung menyoroti pentingnya sektor bisnis dalam hubungan komunikasi di antara negara-negara anggotanya, dengan sebagian besar hukum yang berlaku di Uni Eropa adalah hukum yang memengaruhi bisnis.
"Itulah yang menjadi titik pemicu hubungan negara-negara Eropa. Jadi, mereka berbicara dalam satu suara ketika menyangkut masalah pengembangan bisnis," katanya.
"Jadi, ini adalah sesuatu yang ingin didorong Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, ingin mendorong aspek hukum dengan lebih memperhatikan hukum bisnis," imbuhnya.
Selain latar belakang politik yang berbeda-beda, negara-negara ASEAN juga memiliki sistem hukum yang berbeda, misalnya Malaysia dan Singapura dengan sistem hukum umumnya, sementara Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam bahkan Thailand menggunakan sistem hukum sipil.
Meski demikian, terdapat kesamaan nilai dari sistem hukum yang berbeda-beda tersebut, termasuk di antaranya adalah terkait proses hukum dan aksesibilitas terhadap keadilan.
"Jadi, meskipun sistemnya berbeda, hukum umum, hukum perdata, dengan mempertimbangkan nilai-nilainya yang sama, bisnis dari kerangka hukum adalah platform yang fantastis," katanya.
Dan dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial internasional, penyelesaian sengketa alternatif, kata dia, merupakan satu hal yang dapat digunakan oleh semua negara ASEAN.
"Itu adalah alat yang dapat Anda gunakan," katanya.
"Jadi, penyelesaian sengketa alternatif dengan menggunakan platform arbitrase atau menggunakan mediasi merupakan platform umum yang dapat dimanfaatkan di negara-negara ASEAN dengan latar belakang hukum yang berbeda," imbuhnya.
Azalina kembali menegaskan bahwa tujuan dari Forum Hukum ASEAN yang akan dihadiri oleh sejumlah menteri hukum ASEAN nanti adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan diskusi terkait kerangka hukum dari perspektif bisnis.
"Jadi, tujuannya adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan percakapan terkait elemen kerangka hukum dari perspektif bisnis," katanya.
Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025
Pigai Akui Tak Bisa Bersuara Kencang ke Perusahaan Berkonflik, Ungkit Saham
"Kenapa karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit, itu nanti indeks sahamnya itu jeblok," kata Natalius Pigai. [226] url asal
#menteri-ham #menteri-ham-natalius-pigai #natalius-pigai #pigai #ungkit #video #kasuistik #jakarta #gedung-dpr-ri #pigai-akui #kencang #perusahaan-berkonflik #kementerian-ham #komisi-xiii #dpr #bersuara #aspek-kasuist
Jakarta - Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.
"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Pigai menjelaskan, Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya melakukan penanganan kasus aspek kasuistik.
"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.
Dia mencontohkan, jika ada warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan karena pagarnya dirobohkan, kementerian HAM akan menangani yang sifatnya kasus. Namun, lanjut dia, tidak bisa mengevaluasi perusahaan secara utuh.
"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," kata dia.
"Karena itu, tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani kementerian HAM," tambahnya.
Simak juga Video 'Pigai Jelaskan Peran Kementerian HAM dalam Penyelesaian Sengketa Lahan':
Wacana Pemerintah Beri Amnesti untuk KKB Papua
Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra mengungkap wacana amnesti untuk KKB di Papua. Rencana ini masih dalam kajian untuk solusi damai dan menghormati HAM. [342] url asal
#amnesti-kkb-papua #yusril-ihza-mahendra #prabowo-subianto #solusi-damai-papua #hak-asasi-manusia #kkb-papua #presiden-prabowo #aspek-hukum #menteri-koordinator-bidang-hukum #20detik #kkb #subianto #pemberian #kelo
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap wacana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Rencana ini masih dikaji secara mendalam dan hati-hati.
Dilansir dari 20detik, Senin (27/1/2025), Yusril mengatakan wacana itu sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.
"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril.
Yusril mengatakan wacana ini sedang dalam proses meski tidak dijelaskan progresnya lebih jauh. Wacana pemberian amnesti ini turut mempertimbangkan keberadaan warga Papua yang berada di dalam maupun luar negeri.
"Saya dengar sampai hari ini prosesnya masih sedang berlangsung ya. Karena juga menyangkut warga Papua yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Jadi memang kita sangat hati-hati menghadapi hal ini.
Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Hal ini untuk menyelesaikan masalah secara damai.
"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.
(sar/asm)
Perlindungan dan Pelaksanaan HAM Cermin Bangsa Berbudaya
Anggota DPR Andreas Hugo Pareira menekankan pentingnya penghormatan HAM dalam peringatan Hari HAM. Ia menyatakan keragaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. [353] url asal
#hak-asasi-manusia #perlindungan-ham #penghormatan-ham #bahasa #dpr-ri #hak-asasi #aspek-pembangunan #indonesia #dpr #berbudaya #penghormatan #pelaksanaan #pelaksanaan-ham #dpr-andreas #aspek-pembangunan-ham #andreas
Denpasar - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada peringatan Hari HAM sedunia hari ini, 10 Desember. Andreas mengatakan bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati HAM.
Oleh karena itu, pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.
"Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).
Andreas menjelaskan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.
Wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan ketika Indonesia mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan, di mana negara ini akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Keragaman dipandang sebagai anugerah Tuhan dan dijaga sebagian kekayaan dan kekuatan bangsa.
"Yang melihat keragaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia," kata Andreas.
(nor/dpw)
Menteri Imipas Bertemu Jaksa Agung, Bahas Transfer of Prisoner
Agus Andrianto menemui ST Burhanuddin membahas sejumlah hal, termasuk terkait pengembalian narapidana ke negara asalnya. [243] url asal
#kejaksaan-agung #kementerian-impias #kejagung #burhanuddin #pengembalian-narapidana #impias #kantor-kejaksaan-agung #kementerian-imigrasi #pemasyarakatan #pemerintah-indonesia #kejaksaan #narapidana #sdm #aspek
Jakarta - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, hari ini. Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk terkait pengembalian narapidana ke negara asalnya.
Pertemuan digelar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Agus mengatakan pihaknya membahas perihal permintaan dari sejumlah negara kepada Indonesia untuk melakukan transfer of prisoner atau mengembalikan terpidana ke negara asalnya.
"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner. Yang ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Agus.
"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum," sambungnya.
Tak hanya itu, Agus menyebutkan pertemuan ini juga membahas peralihan penugasan yang akan dilimpahkan dari Kementerian Impias ke Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Agus mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Kejaksaan Agung dalam setiap program kerja.
"Syukur alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih," kata Agus.
Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Agus merupakan bentuk sinergitas antara Kejagung dan Kementerian Impias. Hal ini, kata Burhanuddin, dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan dan pada intinya adalah sinergitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.
Tonton juga Video: Mentrans Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Demi Cegah Korupsi
Soroti Anak SMA Tak Bisa Numerasi Dasar, Waka DPR Dorong Reformasi Pendidikan
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti viralnya anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia mendorong reformasi pendidikan. [771] url asal
#smp-negeri-1-mangunjaya #sistem-pendidikan-indonesia #indonesia-emas-2045 #worlds #usia #sistem-pendidikan #aspek-pendidikan #fakultas-ilmu-tarbiyah-dan-keguruan-uin-syarif-hidayatullah-jakarta #indonesia-fam
Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti viralnya anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia menilai hal itu karena kurangnya literasi.
"Masih adanya anak-anak kita yang kurang literasinya cukup mengkhawatirkan, karena literasi menentukan kualitas SDM kita. Kalau generasi muda masih memiliki literasi yang rendah, kita khawatir mereka akan sulit bersaing di tengah tantangan zaman yang serba cepat ini," kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).
Beberapa waktu belakangan, media sosial dipenuhi dengan video siswa SMP-SMA yang tidak bisa menjawab pertanyaan hitungan matematika dasar. Baik itu perkalian maupun pembagian.
Selain soal perhitungan dasar, sempat viral juga di media sosial yang menunjukkan 29 orang pelajar SMP tidak bisa membaca. Dikabarkan video itu merupakan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.
Meski video-video tersebut tak bisa digeneralisasi, Cucun melihat perlu ada yang diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia. Ia pun mendorong Pemerintah melakukan evaluasi.
"Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut," ujar Cucun.
Cucun pun menyinggung soal berbagai penelitian yang menunjukkan kurangnya kemampuan numerasi anak-anak Indonesia. Ia mengutip survei Kehidupan Keluarga Indonesia atau Indonesia Family Life Survey (IFLS) yang menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitugan dasar.
Berdasarkan tes IFLS, diketahui kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tes IFLS yang menunjukkan anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%. Artinya walaupun siswa tersebut naik kelas, peningkatan kemampuan siswa antara jenjang satu dengan jenjang berikutnya tidak memiliki kenaikan yang berarti.
"Banyak penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi anak-anak usia sekolah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kesenjangan kualitas layanan pendidikan kita antara kota besar dan di daerah-daerah," sebut Cucun.
Rendahnya literasi anak-anak Indonesia juga didukung dari data UNESCO yang menyebut minat baca masyarakat sangat kurang. Menurut laporan UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Penelitian World's Most Literate Nation Ranking oleh CCSU pun menyatakan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca. Cucun mengatakan minat membaca menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan literasi bagi anak-anak.
"Karena buku adalah jendela dunia. Maka adanya data-data penelitian itu menjadi sebuah indikasi serius bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Dan ini harus diperbaiki karena kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucapnya.
Cucun mengingatkan, SDM yang unggul menjadi syarat terwujudnya visi Indonesia Emas yang dapat bersaing di kancah global. Untuk menciptakan generasi unggulan, aspek pendidikan menjadi salah satu faktor utama.
"Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang bisa meningkatkan kualitas mereka di dunia kerja," terang Cucun.
Cucun menambahkan, kurangnya literasi dan kompetensi anak-anak akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sebab para generasi muda inilah yang nantinya menjadi calon-calon pemimpin Indonesia.
"Di tengah dinamika global dan persaingan ketat, termasuk adanya Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), anak-anak kita harus mendapat modal keterampilan yang akan menunjang masa depan mereka kelak, dan masa depan bangsa ini," urai Cucun.
"Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannnya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik, dan benahi yang masih kurang-kurang," sambungnya.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti buka suara soal viral anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia mengaku tidak cemas namun tetap tidak mengabaikan realita yang ada di lapangan serta segera akan ditangani.
"Kita tidak perlu cemas dengan persoalan itu. Dalam pengertian bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, masalah yang harus kita tangani," ucap Mu'ti dilansir detikedu.
Dengan keadaan ini, Kemendikdasmen tegas tidak akan menutup mata. Ke depannya akan berbagai upaya perbaikan termasuk upaya wajib belajar 13 tahun dan pengajaran matematika dari tingkat pendidikan usia dini.
"Kalau ada masalah seperti itu (video viral anak sulit berhitung matematika dasar) kami tidak menutup mata. Kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan karena itu maka termasuk program prioritas kami literasi dan numerasi," tambah Mu'ti.
Mu'ti menilai salah satu penyebab mengapa siswa kesulitan berhitung matematika dasar adalah masa pandemi Covid-19. Kala pandemi melanda, siswa sudah lama tidak bertemu dengan guru sehingga terjadi fenomena learning loss.
"Learning loss yang diakibatkan Covid-19 itu mungkin sekarang baru kelihatan dampaknya," jelas Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Saksikan juga video: Saat Wapres Gibran Soroti Masalah Klise di Dunia Pendidikan