Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum

Jakarta (ANTARA) - Menteri Reformasi Hukum dan Kelembagaan Malaysia Dato Azalina Othman Said mengatakan bahwa Malaysia ingin mendorong aspek hukum dalam pengembangan bisnis di Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada 19-21 Agustus 2025.

"Jadi, dalam Forum Hukum ASEAN yang akan diselenggarakan Malaysia pada 19, 20, dan 21 Agustus 2025, tujuannya adalah untuk fokus pada referensi dari unsur perspektif bisnis, berkomunikasi dari suara kerangka hukum," kata Azalina dalam wawancara khusus dengan ANTARA di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan dirinya percaya bahwa organisasi besar seperti Uni Eropa cenderung menyoroti pentingnya sektor bisnis dalam hubungan komunikasi di antara negara-negara anggotanya, dengan sebagian besar hukum yang berlaku di Uni Eropa adalah hukum yang memengaruhi bisnis.

"Itulah yang menjadi titik pemicu hubungan negara-negara Eropa. Jadi, mereka berbicara dalam satu suara ketika menyangkut masalah pengembangan bisnis," katanya.

"Jadi, ini adalah sesuatu yang ingin didorong Malaysia, sebagai Ketua ASEAN 2025, ingin mendorong aspek hukum dengan lebih memperhatikan hukum bisnis," imbuhnya.

Selain latar belakang politik yang berbeda-beda, negara-negara ASEAN juga memiliki sistem hukum yang berbeda, misalnya Malaysia dan Singapura dengan sistem hukum umumnya, sementara Filipina, Indonesia, Kamboja, Vietnam bahkan Thailand menggunakan sistem hukum sipil.

Meski demikian, terdapat kesamaan nilai dari sistem hukum yang berbeda-beda tersebut, termasuk di antaranya adalah terkait proses hukum dan aksesibilitas terhadap keadilan.

"Jadi, meskipun sistemnya berbeda, hukum umum, hukum perdata, dengan mempertimbangkan nilai-nilainya yang sama, bisnis dari kerangka hukum adalah platform yang fantastis," katanya.

Dan dalam penyelesaian sengketa bisnis atau sengketa komersial internasional, penyelesaian sengketa alternatif, kata dia, merupakan satu hal yang dapat digunakan oleh semua negara ASEAN.

"Itu adalah alat yang dapat Anda gunakan," katanya.

"Jadi, penyelesaian sengketa alternatif dengan menggunakan platform arbitrase atau menggunakan mediasi merupakan platform umum yang dapat dimanfaatkan di negara-negara ASEAN dengan latar belakang hukum yang berbeda," imbuhnya.

Azalina kembali menegaskan bahwa tujuan dari Forum Hukum ASEAN yang akan dihadiri oleh sejumlah menteri hukum ASEAN nanti adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan diskusi terkait kerangka hukum dari perspektif bisnis.

"Jadi, tujuannya adalah untuk mengadakan lebih banyak dialog dan percakapan terkait elemen kerangka hukum dari perspektif bisnis," katanya.

Pewarta: Katriana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2025

PT KAI Daop 8 Surabaya mengaku akan mengajukan proses hukum kejadian kecelakaan maut temperan antara KA Commuter Line Jenggala dan truk trailer muatan kayu gelondongan di JPL 11 antara Stasiun Indro - Stasiun Kandangan, di wilayah Kebomas, Gresik, Jawa Timur, Selasa (8/4) malam.

Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya, Luqman Arif mengungkapkan, pihaknya akan proses hukum pengusaha maupun pengemudi truk atas kalalaiannya yang mengakibatkan berbagai kerusakan, termasuk satu asisten masinis meninggal dunia.

"KAI Daop 8 Surabaya akan melanjutkan kasus tersebut ke ranah hukum dan menuntut ganti rugi kepada pemilik maupun pengemudi truk. Sebab peristiwa ini sangat merugikan dari berbagai aspek, termasuk gangguan operasional, kerusakan sarana dan prasarana, serta yang paling utama adalah risiko terhadap keselamatan petugas dan penumpang," kata Luqman, Rabu (9/4).

Luqman mengatakan, berdasarkan laporan dari kondektur, insiden terjadi ketika truk muatan kayu melewati perlintasan sebidang tanpa memerhatikan keberadaan kereta api yang sedang melintas.

Akibatnya, bagian depan kereta tertemper truk, yang menyebabkan asisten masinis, Abdillah Ramdan, meninggal dunia. Sedang masinis sampai sekarang dalam kondisi kritis dan sedang mendapat penanganan medis.

"Kami kehilangan salah satu Awak Sarana Perkeretaapian (ASP) terbaik. Almarhum Abdillah Ramdan bukan hanya seorang asisten masinis yang berdedikasi, tetapi juga sosok yang mewakili semangat pengabdian dalam melayani masyarakat. Kepergiannya saat menjalankan tugas menjadi duka yang mendalam bagi seluruh keluarga besar KAI," ucapnya.

Selain itu, KAI Daop 8 Surabaya mengucapkan turut berbela sungkawa atas meninggalnya Asisiten Masinis Abdillah yang gugur saat mengemban tugasnya.

Luqman menyatakan para petugas ASP KA Jenggala, sudah berusaha semaksimal mungkin mengendalikan KA, dan tidak meninggalkan kabin masinis saat peristiwa temperan terjadi.

Sementara itu untuk seluruh penumpang KA Commuter Line Jenggala yang berjumlah 130 orang dinyatakan selamat, tidak terdapat korban jiwa. Para penumpang itu lalu seluruhnya dievakuasi menggunakan kereta pengganti menuju Stasiun Surabaya Pasar Turi dan Stasiun Sidoarjo.

KAI Daop 8 Surabaya memastikan peristiwa ini tidak mengganggu perjalanan kereta api jarak jauh lintas utara Jawa karena lokasi kejadian berada di jalur cabang antara Stasiun Kandangan dan Indro yang tidak dilalui KA antarkota.

KAI Daop 8 Surabaya kembali mengingatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa pengguna jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api.

"Secara khusus, Pasal 114 menyatakan bahwa setiap pengguna jalan yang akan melewati perlintasan sebidang wajib berhenti, melihat dan mendengar, serta hanya melintas jika kondisi telah aman. Sementara itu, Pasal 296 mengatur sanksi pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda maksimal Rp750.000,- bagi pelanggar yang tetap melintas meski sinyal berbunyi atau palang pintu sudah mulai turun," tukas Luqman.

Selain itu, Pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian juga menegaskan bahwa setiap pengguna jalan wajib mendahulukan kereta api di titik perpotongan sebidang antara jalur KA dan jalan raya.

Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). KAI akan menempuh jalur hukum dan terus berkoordinasi dengan pihak penyidik dari Kepolisian.

"Terhadap kejadian tersebut, di mana terdapat dugaan kelalaian dari pengemudi truk yang tidak mendahulukan perjalanan kereta api sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang, dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan," ucapnya.

"Pasal-pasal yang mengatur kelalaian berkendara di Indonesia antara lain tercantum dalam Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam Pasal 310 ayat (4) disebutkan, apabila kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)," tambahnya.

KAI Daop 8 Surabaya juga menyesalkan masih adanya kecelakaan lalu lintas di perlintasan sebidang yang disebabkan karena kelalaian pengguna jalan. Ini menjadi pengingat bahwa keselamatan adalah tanggung jawab bersama.

"Berhentilah sejenak, tengok kanan dan kiri, pastikan tidak ada kereta api yang melintas," imbaunya.

KAI Daop 8 Surabaya secara aktif terus melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai platform, termasuk sosialisasi langsung di perlintasan, kampanye keselamatan, serta kerja sama dengan pihak kepolisian dan dinas perhubungan untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang.

Pihaknya juga terus mendorong pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menutup perlintasan sebidang tidak dijaga atau membangun flyover/underpass guna mencegah potensi kecelakaan serupa di masa depan. Sesuai amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan

"KAI Daop 8 Surabaya berkomitmen untuk terus mengutamakan keselamatan perjalanan kereta api dan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Keselamatan adalah prioritas utama dan membutuhkan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat," tutup Luqman.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap menjembatani penyampaian aspirasi organisasi kemasyarakatan Islam kepada Presiden Prabowo Subianto.

Saat menerima kunjungan pimpinan berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Jakarta, Kamis, Yusril menerima berbagai harapan ormas Islam kepada pemerintah, mulai dari stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil hingga kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya akan bantu komunikasi agar aspirasi ini dapat sampai kepada Presiden," kata Yusril dalam kesempatan itu, seperti dikonfirmasi.

Yusril menegaskan bahwa pemerintah membuka ruang bagi semua elemen bangsa untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional, termasuk ormas Islam.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah saat ini fokus pada efisiensi anggaran dan investasi berbasis kekuatan sendiri, termasuk penguatan ekonomi, militer, dan penegakan hukum.

Yusril menjelaskan bahwa investasi besar yang sedang dilakukan pemerintah saat ini akan memberikan dampak luar biasa dalam lima tahun ke depan.

"Saat ini Indonesia berada di posisi keenam ekonomi dunia dalam G20 dan ini harus kita pertahankan," ujarnya.

Pada kesempatan sama, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Adian Husaini mengapresiasi Menko Yusril atas kesempatan bagi para ormas Islam untuk bertemu dan berdiskusi.

"Mewakili para pemimpin ormas Islam yang hadir di sini, saya menekankan pentingnya penegakan hukum yang konsisten, kesetaraan perlakuan terhadap semua ormas Islam, serta pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat terhadap masyarakat," ucap Adian.

Dalam pertemuan tersebut, para pimpinan ormas Islam menyampaikan berbagai harapan, di antaranya stabilitas keamanan dan penegakan hukum yang adil, keterlibatan ormas Islam dalam program ketahanan pangan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah, perlindungan terhadap hak-hak ulama dan ormas Islam, serta kepastian hukum dalam berbagai rancangan undang-undang yang masih tertunda di DPR.

Selain DDII, dalam pertemuan itu hadir pula perwakilan dari berbagai ormas Islam, seperti, Al-Wahdah, Nuu Waar, Badan Kerja sama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), Persis, Al-Irsyad, Hidayatullah, Aliansi Cinta Keluarga (AILA), Ikatan Dai Indonesia (Ikadi), dan Al-Ittihadiyah.

Pertemuan itu diharapkan dapat menjadi awal dari komunikasi yang lebih intensif antara pemerintah dan ormas Islam dalam merumuskan kebijakan nasional yang inklusif dan berkeadilan.

Pada kesempatan itu, para pimpinan Ormas Islam menyampaikan harapan agar dialog dan kerja sama dengan pemerintah dapat terus dilakukan. Mereka juga berharap pemerintah lebih aktif memberikan penjelasan yang memadai tentang berbagai kebijakan dan berbagai kasus yang terjadi di tengah masyarakat.

Diharapkan pula agar pemerintah konsisten dalam penerapan kebijakan sehingga menimbulkan kepercayaan dari masyarakat.

Silaturahim di bulan Ramadhan itu pun menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan kembali berbagai dialog yang lebih intensif tentang hal-hal yang lebih spesifik, khususnya tentang masalah hukum, hak asasi manusia, dan sebagainya.

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2025

Menteri HAM Natalius Pigai mengatakan pihaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan audit dan memberikan sanksi bagi perusahaan berskala besar dan multinasional. Namun, jika ada perusahaan tersebut yang berkonflik di daerah, pihaknya tidak akan bersuara kencang.

"Oleh karena itulah, mohon dimaklumi kalau ada perusahaan-perusahaan yang berkonflik di sebuah wilayah, kami tidak akan bersuara kencang," kata Pigai saat rapat dengan Komisi XIII di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

Pigai menjelaskan, Kementerian HAM, jika bersuara atas konflik tersebut tanpa melakukan audit, akan memengaruhi saham perusahaan. Untuk itu, Pigai mengatakan kementeriannya melakukan penanganan kasus aspek kasuistik.

"Kenapa, karena kalau kami bersuara kencang tanpa melakukan audit itu nanti indeks saham nya itu jeblok karena saya punya kewenangan dan otoritas penuh yang dikasih oleh internasional dan nasional," ungkap dia.

Dia mencontohkan, jika ada warga yang dikriminalisasi oleh perusahaan karena pagarnya dirobohkan, kementerian HAM akan menangani yang sifatnya kasus. Namun, lanjut dia, tidak bisa mengevaluasi perusahaan secara utuh.

"Karena kalau kami lakukan menangani kasus atau mengevaluasi sebuah perusahaan secara utuh itu nanti bisa membahayakan bagi perusahaan dan merugikan perusahaan," kata dia.

"Karena itu, tolong dimaklumi kalau misalnya ada yang meminta mana Kementerian HAM menangani kasus perusahaan ini, tidak ditangani kementerian HAM," tambahnya.

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengungkap wacana pemerintah untuk memberikan amnesti kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Rencana ini masih dikaji secara mendalam dan hati-hati.

Dilansir dari 20detik, Senin (27/1/2025), Yusril mengatakan wacana itu sudah pernah dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu menjadi salah satu usulan yang dibahas dalam rapat terbatas.

"Salah satu usulan ada kemungkinan memberikan amnesti terhadap warga terlibat dalam kekerasan bersenjata di Papua," ungkap Yusril.

Yusril mengatakan wacana ini sedang dalam proses meski tidak dijelaskan progresnya lebih jauh. Wacana pemberian amnesti ini turut mempertimbangkan keberadaan warga Papua yang berada di dalam maupun luar negeri.

"Saya dengar sampai hari ini prosesnya masih sedang berlangsung ya. Karena juga menyangkut warga Papua yang ada di dalam negeri maupun juga yang ada di luar negeri. Jadi memang kita sangat hati-hati menghadapi hal ini.

Yusril menganggap wacana ini menjadi harapan untuk menemukan solusi bagi Papua. Hal ini untuk menyelesaikan masalah secara damai.

"Tapi yang terpenting itu ada pendekatan baru, yang lebih positif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengedepankan aspek hukum dan HAM terhadap penyelesaian masalah di Papua," jelasnya.

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Video Iran Ajukan Permohonan Pemindahan Napi, Yusril Lapor ke Prabowo

Ketua Mahkamah Partai Bulan Bintang (PBB) Gugum Ridho Putra mendeklarasikan diri maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025-2030. Gugum juga merupakan keponakan mantan Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra.

"Dengan ini, saya mendeklarasikan diri untuk maju sebagai calon Ketua Umum Partai Bulan Bintang periode 2025-2030," kata Gugum seperti dalam keterangannya, Kamis (9/1/2025).

Sebagai informasi, Muktamar VI PBB akan digelar di Bali pada 13 hingga 15 Januari 2025. Salah satu agenda Muktamar yakni pemilih ketua umum pengganti Yusril Ihza Mahendra.

Kembali ke Gugum. Dia menegaskan PBB sebagai partai Islam memiliki peran strategis dalam merepresentasikan aspirasi politik umat Islam di Indonesia. Ia menggarisbawahi pentingnya menyebarkan nilai-nilai Islam yang modern, inklusif, toleran, dan rahmatan lil alamin dalam kerangka kebangsaan.

"Partai Bulan Bintang harus terus menjadi eksponen utama dalam menyuarakan nilai-nilai Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Keberadaan PBB harus mencerminkan semangat Keindonesiaan yang kuat dan memberikan solusi atas tantangan zaman,"

Gugum juga mengingatkan setelah 26 tahun berdiri sejak era reformasi, PBB menghadapi tantangan baru. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan demografi pemilih, yang kini didominasi oleh generasi milenial dan Gen-Z, menuntut partai melakukan akselerasi untuk tetap relevan dan menguatkan eksistensinya di tengah masyarakat.

"Generasi muda adalah masa depan bangsa dan partai ini. Kita harus melibatkan mereka secara aktif, menginspirasi mereka untuk percaya bahwa politik adalah jalan luhur untuk memperbaiki bangsa dan negara. PBB harus berani memberikan ruang dan kepercayaan kepada generasi muda untuk memimpin di level nasional maupun daerah," ucap dia.

Muktamar VI PBB di Bali menjadi momentum penting bagi partai ini dalam menentukan arah perjuangan ke depan. Dengan deklarasi ini, Gugum Ridho Putra optimistis mampu membawa Partai Bulan Bintang menjadi lebih progresif dan berdaya saing di kancah politik nasional.

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira bicara tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pada peringatan Hari HAM sedunia hari ini, 10 Desember. Andreas mengatakan bangsa dan negara yang berbudaya tinggi dan menjadi negara maju adalah negara yang menghormati HAM.

Oleh karena itu, pemahaman, perlindungan, dan peningkatan kualitas penghormatan terhadap HAM merupakan kunci untuk membangun peradaban bangsa dan negara yang berbudaya menjadi negara maju.

"Indonesia sebagai negara dengan tingkat keragaman suku, budaya, agama, bahasa yang tinggi perlu memberikan porsi perhatian yang lebih tinggi terhadap HAM," kata Andreas dalam keterangannya, Selasa (10/12/2024).

Andreas menjelaskan sila kedua Pancasila, yakni Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara tegas dan jelas menempatkan aspek HAM sebagai salah satu pilar dasar negara Indonesia.

Wakil rakyat dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ini mengatakan ketika Indonesia mencanangkan menuju 100 tahun kemerdekaan, di mana negara ini akan memasuki fase Indonesia Emas, maka aspek pembangunan HAM harus menjadi pilar yang menopang kemajuan peradaban Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya. Keragaman dipandang sebagai anugerah Tuhan dan dijaga sebagian kekayaan dan kekuatan bangsa.

"Yang melihat keragaman sebagai anugerah dari Tuhan dan merawat serta mengembangkannya sebagai modal kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia," kata Andreas.

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Video Menteri Pigai Sapa PKS di Rapat Komisi XIII DPR: Kita Selama Ini Oposisi

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menemui Jaksa Agung, ST Burhanuddin, hari ini. Keduanya membahas sejumlah hal, termasuk terkait pengembalian narapidana ke negara asalnya.

Pertemuan digelar di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (25/11/2024). Agus mengatakan pihaknya membahas perihal permintaan dari sejumlah negara kepada Indonesia untuk melakukan transfer of prisoner atau mengembalikan terpidana ke negara asalnya.

"Tadi termasuk itu yang kami bahas, masalah transfer of prisoner. Yang ada permintaan dari negara, beberapa negara kepada pemerintah Indonesia," kata Agus.

"Tentunya ini masih dalam pembahasan dari aspek hukum," sambungnya.

Tak hanya itu, Agus menyebutkan pertemuan ini juga membahas peralihan penugasan yang akan dilimpahkan dari Kementerian Impias ke Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM). Agus mengatakan pihaknya meminta pendampingan kepada Kejaksaan Agung dalam setiap program kerja.

"Syukur alhamdulillah kami sudah diskusikan dan mendapat dukungan dari Jaksa Agung untuk sama-sama kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Demikian, terima kasih," kata Agus.

Dalam kesempatan yang sama, Burhanuddin mengatakan pertemuannya dengan Agus merupakan bentuk sinergitas antara Kejagung dan Kementerian Impias. Hal ini, kata Burhanuddin, dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.

"Ada beberapa hal yang tadi kami bicarakan dan pada intinya adalah sinergitas kerja sama yang baik antara Kejaksaan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dalam rangka kita melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Burhanuddin.

Tonton juga Video: Mentrans Temui Jaksa Agung, Minta Pendampingan Demi Cegah Korupsi

[Gambas:Video 20detik]

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti viralnya anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia menilai hal itu karena kurangnya literasi.

"Masih adanya anak-anak kita yang kurang literasinya cukup mengkhawatirkan, karena literasi menentukan kualitas SDM kita. Kalau generasi muda masih memiliki literasi yang rendah, kita khawatir mereka akan sulit bersaing di tengah tantangan zaman yang serba cepat ini," kata Cucun dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).

Beberapa waktu belakangan, media sosial dipenuhi dengan video siswa SMP-SMA yang tidak bisa menjawab pertanyaan hitungan matematika dasar. Baik itu perkalian maupun pembagian.

Selain soal perhitungan dasar, sempat viral juga di media sosial yang menunjukkan 29 orang pelajar SMP tidak bisa membaca. Dikabarkan video itu merupakan pelajar SMP Negeri 1 Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat.

Meski video-video tersebut tak bisa digeneralisasi, Cucun melihat perlu ada yang diperbaiki dari sistem pendidikan Indonesia. Ia pun mendorong Pemerintah melakukan evaluasi.

"Bahwa benar peristiwa yang ada di media sosial belum bisa dijadikan rujukan. Saya yakin betul banyak juga anak-anak kita yang pintar-pintar dan memiliki kompetensi akademik yang baik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan fenomena tersebut," ujar Cucun.

Cucun pun menyinggung soal berbagai penelitian yang menunjukkan kurangnya kemampuan numerasi anak-anak Indonesia. Ia mengutip survei Kehidupan Keluarga Indonesia atau Indonesia Family Life Survey (IFLS) yang menunjukkan rendahnya probabilitas siswa usia sekolah dalam penguasaan materi perhitugan dasar.

Berdasarkan tes IFLS, diketahui kenaikan jenjang pendidikan tidak menaikkan kemampuan literasi secara signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tes IFLS yang menunjukkan anak kelas 1 mendapatkan skor 26,5% dan anak kelas 12 mendapat skor 38,7%. Artinya walaupun siswa tersebut naik kelas, peningkatan kemampuan siswa antara jenjang satu dengan jenjang berikutnya tidak memiliki kenaikan yang berarti.

"Banyak penelitian menunjukkan masih rendahnya literasi anak-anak usia sekolah, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kesenjangan kualitas layanan pendidikan kita antara kota besar dan di daerah-daerah," sebut Cucun.

Rendahnya literasi anak-anak Indonesia juga didukung dari data UNESCO yang menyebut minat baca masyarakat sangat kurang. Menurut laporan UNESCO, hanya 1 dari 1.000 orang di Indonesia yang rajin membaca. Penelitian World's Most Literate Nation Ranking oleh CCSU pun menyatakan Indonesia berada di peringkat 60 dari 61 negara untuk minat baca. Cucun mengatakan minat membaca menjadi salah satu faktor yang dapat meningkatkan literasi bagi anak-anak.

"Karena buku adalah jendela dunia. Maka adanya data-data penelitian itu menjadi sebuah indikasi serius bahwa ada yang kurang dalam sistem pendidikan kita. Dan ini harus diperbaiki karena kita mempunyai tujuan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045," ucapnya.

Cucun mengingatkan, SDM yang unggul menjadi syarat terwujudnya visi Indonesia Emas yang dapat bersaing di kancah global. Untuk menciptakan generasi unggulan, aspek pendidikan menjadi salah satu faktor utama.

"Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tidak semua anak-anak kita memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mengakses pendidikan tinggi yang bisa meningkatkan kualitas mereka di dunia kerja," terang Cucun.

Cucun menambahkan, kurangnya literasi dan kompetensi anak-anak akan berpengaruh terhadap pembangunan nasional. Sebab para generasi muda inilah yang nantinya menjadi calon-calon pemimpin Indonesia.

"Di tengah dinamika global dan persaingan ketat, termasuk adanya Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence (AI), anak-anak kita harus mendapat modal keterampilan yang akan menunjang masa depan mereka kelak, dan masa depan bangsa ini," urai Cucun.

"Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi anak-anak kita, saya mendorong dilakukannnya evaluasi dan reformasi pendidikan. Lanjutkan yang sudah baik, dan benahi yang masih kurang-kurang," sambungnya.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti buka suara soal viral anak SMP-SMA tak bisa perkalian dan pembagian. Ia mengaku tidak cemas namun tetap tidak mengabaikan realita yang ada di lapangan serta segera akan ditangani.

"Kita tidak perlu cemas dengan persoalan itu. Dalam pengertian bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, masalah yang harus kita tangani," ucap Mu'ti dilansir detikedu.

Dengan keadaan ini, Kemendikdasmen tegas tidak akan menutup mata. Ke depannya akan berbagai upaya perbaikan termasuk upaya wajib belajar 13 tahun dan pengajaran matematika dari tingkat pendidikan usia dini.

"Kalau ada masalah seperti itu (video viral anak sulit berhitung matematika dasar) kami tidak menutup mata. Kami mencoba untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan karena itu maka termasuk program prioritas kami literasi dan numerasi," tambah Mu'ti.

Mu'ti menilai salah satu penyebab mengapa siswa kesulitan berhitung matematika dasar adalah masa pandemi Covid-19. Kala pandemi melanda, siswa sudah lama tidak bertemu dengan guru sehingga terjadi fenomena learning loss.

"Learning loss yang diakibatkan Covid-19 itu mungkin sekarang baru kelihatan dampaknya," jelas Guru Besar Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.

Saksikan juga video: Saat Wapres Gibran Soroti Masalah Klise di Dunia Pendidikan

[Gambas:Video 20detik]