Mahkamah Agung Federasi Rusia resmi mencabut Taliban dari daftar organisasi teroris. Keputusan ini menandai langkah baru Rusia dalam mempererat hubungan bilateral dengan penguasa de facto Afghanistan tersebut.

"Dengan keputusan Mahkamah Agung Federasi Rusia, larangan sebelumnya terhadap aktivitas Taliban-yang termasuk dalam daftar federal organisasi yang diakui sebagai teroris-telah dicabut," ujar seorang hakim, dikutip kantor berita negara TASS seperti dilansir AFP, Kamis (17/4/2025).

"Keputusan ini mulai berlaku secara hukum mulai hari ini," tambahnya.

Langkah hukum ini mengikuti permintaan Jaksa Agung Rusia yang pada bulan lalu mengajukan pencabutan status teroris bagi Taliban. Permintaan tersebut muncul setelah serangkaian kunjungan pejabat tinggi Taliban ke Moskow.

Taliban sebelumnya telah menghadiri forum ekonomi internasional di Saint Petersburg pada 2022 dan 2024. Selain itu, diplomat utama kelompok tersebut juga melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, di Moskow pada Oktober 2024.

Taliban menguasai pemerintahan Afghanistan sejak Agustus 2021, setelah pasukan Amerika Serikat mundur dari negara itu dan pemerintahan yang diakui secara internasional tumbang. Rusia menyebut penarikan pasukan AS sebagai sebuah "kegagalan" dan sejak saat itu mengambil langkah strategis untuk menormalisasi hubungan dengan Taliban.

Moskow kini melihat Taliban sebagai mitra potensial dalam kerja sama ekonomi dan penanggulangan terorisme di kawasan Asia Tengah.

Baca selengkapnya di detikNews.

Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memetik pelajaran usai Timnas Indonesia U-17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara U-17 pada perempat final Piala Asia U-17 2025. Erick juga mengimbau kepada suporter dan netizen jangan menghukum para pemain Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17 kalah 0-6 dari Korea Utara U-17 di babak perempat final Piala Asia U-17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Senin (14/4) malam WIB.

Meski kalah telak, Erick tetap salut atas prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil menyapu bersih tiga pertandingan di Grup C dengan kemenangan yang memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U-17 2025 sekaligus Piala Dunia U-17 2025.

"Harus diakui babak delapan besar memang berat. Lihat bagaimana Jepang dikalahkan Arab Saudi melalui adu penalti. Lalu kemunculan kekuatan baru, seperti Uzbekistan yang konsisten permainannya, baik yunior dan senior serta bisa mengalahkan kekuatan Asia lainnya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (14/4).

"Model pembinaan berkelanjutan seperti itulah yang harus kita temukan agar bisa seperti Jepang, Korsel, dan kini Uzbekistan," kata Erick menambahkan.

Erick pun tetap meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke Tanah Air dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U-17, November mendatang di Qatar, melalui babak kualifikasi.

Bahkan, secara khusus, ia juga meminta pecinta bola dan netizen jangan menghukum pemain karena kalah, atau membully, bahkan memecah belah pemain serta tim pelatih

"Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa! dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi," ucap Erick.

"Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional," ujar Erick menambahkan.

Atas dasar itu, Erick menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U-17 menuju Piala Dunia U-17.

"Pencapaian mereka menandakan program yang kita jalankan, hasilnya nyata. Kita buktikan. Jika 2023 kita ke Piala Dunia U-17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi," ucap Erick.

"Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U-17 mendatang dengan prestasi yang jauh Lebih baik lagi," kata Erick menambahkan.

Erick juga menegaskan PSSI tidak bisa berhenti dalam menjalankan program pembinaan prestasi para pemain muda Indonesia.

"Kita dihadapkan pada tantangan, bagaimana menyiapkan Timnas U-17 mendatang yang sebagus Timnas U-17 hari ini. Jadi pembinaan Garuda Muda harus kontinyu," ujar Erick.

"Belum lagi ajang lain, seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim. Artinya, kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat," kata Erick menambahkan.

Dalam laga ini Korea Utara mampu unggul 1-0 pada menit ketujuh melalui sontekan Choe Song Hun usai meneruskan umpan sepak pojok.

Kemudian pada menit ke-19, Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui tembakan voli kapten tim Kim Yu Jin yang gagal dibendung kiper Indonesia.

Pada menit ke-47 Korea Utara berhasil membobol gawang Indonesia lewat sontekan Ri Kyong Bong usai meneruskan umpan Pak Kwang Song yang berhasil merangsek masuk ke kotak penalti Indonesia dari sisi kanan.

Kemudian pada menit ke-60 Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat gol Kim Tae Guk melalui eksekusi penalti.

Lalu pada menit ke-61 Korea Utara berhasil memperlebar skor 5-0 lewat gol Ri Kang Rim.

Lantas di menit ke-77 Korea Utara berhasil unggul 6-0 atas Indonesia lewat gol Park Ju Won.

Jakarta (ANTARA) - Pakar hubungan internasional Rizal Sukma menyerukan supaya dilakukan reformasi ASEAN melalui revisi Piagam ASEAN untuk memastikan lembaga regional itu memiliki dasar yang semakin relevan dan kuat menghadapi tantangan masa kini.

“Kita harus merevisi ASEAN Charter (Piagam ASEAN). Kalau ingin ASEAN kuat, ini poin awalnya ... sekarang saatnya mereformasi dan merevisi ASEAN Charter,” kara Rizal dalam agenda diskusi “Dinamika dan Perkembangan Dunia Terkini: Geopolitik, Keamanan, dan Ekonomi Global” oleh The Yudhoyono Institute di Jakarta, Minggu.

Senior Fellow Centre for Strategic and International Studies (CSIS) itu menyebutkan salah satu aspek hal yang harus ada dalam Piagam ASEAN yang direformasi adalah ketentuan pembiayaan. “Harus ada keinginan dari negara-negara anggota untuk berkontribusi lebih besar,” katanya.

Selain itu, ia menyatakan bahwa sepatutnya diatur pula ketentuan mengenai proses pengambilan keputusan serta mekanisme penanganan konflik di tingkat kawasan dalam Piagam ASEAN.

“Ketika semuanya berfokus pada unilateralisme atau ‘minilateralisme’, kita harus tampil sebagai juaranya institusi multilateral, dan institusi yang ada harus disempurnakan bukan digantikan,” kata Rizal.

Pakar itu turut mendorong penguatan konsolidasi organ-organ ASEAN yaitu ASEAN Plus Three serta RCEP (Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) antara negara ASEAN dengan lima mitra dagang yaitu Australia, China, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.

“Bisa dipertimbangkan RCEP untuk dikembangkan, terutama pada dimensi keamanannya,” kata Rizal, menambahkan.

Lebih lanjut, Rizal mengatakan, reformasi ASEAN juga akan menguntungkan bagi Indonesia karena hal tersebut merupakan salah satu hal yang harus didorong Indonesia untuk menguatkan ketahanan strategis nasional di tingkat kawasan.

Terlebih, Indonesia dipandang harus memperluas perannya tak hanya pada tingkat Asia Tenggara namun juga di Indo-Pasifik, ucap Duta Besar RI untuk Inggris dan Irlandia periode 2016—2020 tersebut.

“Kalau saja Indonesia untuk lima tahun ke depan agendanya adalah merevisi ASEAN Charter, fokus politik luar negeri kita untuk memperkuat ASEAN sudah semakin terlihat,” kata Rizal.

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2025

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bakal memproses hukum temuan Minyakita yang tidak sesuai aturan yang beredar di pasaran.

Listyo mengatakan saat ini Satgas Pangan Polri telah mengecek langsung ke tiga lokasi produsen Minyakita yang tidak sesuai aturan edar. Hasilnya, didapati adanya produk Minyakita dari beberapa perusahaan yang tidak sesuai dengan ketentuan isi untuk kemasan 1 liter.

"Akan kita lakukan penegakan hukum, karena memang ada yang kita dapati dia isinya tidak sesuai kemasan yang 1 liter," kata Listyo dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/3).

Selain itu, Listyo menyebut jajaran Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus juga menemukan adanya penggunaan label Minyakita kita palsu di pasaran. Ia memastikan seluruh temuan ini akan ditindaklanjuti dan diproses secara hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam kecurangan dan pemalsuan itu.

"Ada juga yang menggunakan label Minyakita sebenarnya palsu, semuanya sedang kita proses. Nanti akan dirilis secara resmi oleh Satgas," ucap dia.

Sebelumnya, Satgas Pangan Polri menemukan tiga produsen minyak goreng merek Minyakita yang menjual produk tidak sesuai dengan ukuran di label kemasan.

Kasatgas Pangan Polri Brigjen Helfi Assegaf menyebut ketika produsen itu melakukan kecurangan dengan mengisikan minyak hanya 700-900 mililiter pada label kemasan 1 liter.

"Telah ditemukan minyak goreng merek Minyakita yang secara langsung dilakukan pengukuran, tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan," kata Helfi dalam keterangan tertulis, Minggu (10/3).

Helfi merincikan ketiga produsen merek Minyakita nakal itu merupakan PT Artha Eka Global Asia di Depok, Jawa Barat; kemudian Kelompok Terpadu Nusantara di Kudus, Jawa Tengah; dan PT Tunas Agro Indolestari, Tangerang, Banten.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Jenderal Pol (HOR) (Purn) Agus Andrianto mengatakan hingga kini belum ada pembahasan di internal lembaganya terkait wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri yakni Reyhnard Sinaga atau Hambali ke Indonesia.

Agus mengaku bingung dengan wacana pemulangan keduanya. Dia meminta agar hal itu ditanyakan langsung kepada sumber yang menyampaikan wacana tersebut.

"Sampai sekarang kita belum pernah membahas, kita tidak pernah membahas sama sekali masalah transfer Sinaga maupun Hambali untuk kembali ke Tanah Air," kata Agus di kompleks parlemen usai rapat di Komisi XIII DPR, Jakarta, Rabu (19/2).

"Jadi sampai sekarang kita juga bingung dari mana sumbernya, monggo ditanyakan saja kepada sumbernya nggih," imbuh eks Wakapolri itu.

Kabar wacana pemulangan dua napi yang ditahan di luar negeri itu sebelumnya disampaikan Menko Hukum HAM ImipasYusrilIhzaMahendra.

Reynhard merupakan narapidana kasus kekerasan seksual yang kini tengah menjalani masa tahanan seumur hidup di Inggris. Sedangkan Hambali merupakan teroris yang diduga kuat terlibat dalam kasus Bom Bali pada 2002. Ia merupakan pemimpin Jemaah Islamiyah untuk wilayah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Hambali ditangkap di Thailand dalam operasi gabungan CIA pada 14 Agustus 2003. Ia beberapa kali ditempatkan di penjara rahasia milik CIA sebelum akhirnya dipindahkan ke penjara super ketat milik AS di Teluk Guantanamo pada September 2006.

Wacana pemulangan keduanya sempat disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Meski begitu, menurut Yusril pemulangan mereka bukan prioritas.

"Soal Hambali dan Reynhard saya sudah menegaskan kasus kedua orang ini tidaklah menjadi prioritas karena memang masalahnya cukup rumit," kata Yusril dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Selasa (11/2).

Jakarta (ANTARA) - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menekankan perlunya upaya kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan yang kini dilakukan pemerintah untuk dicapai dengan kepastian hukum sumber agraria bagi kelompok rentan seperti petani dan masyarakat hukum adat.

Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika dalam konferensi pers menjelang Asia Land Forum 2025 yang dipantau daring di Jakarta, Jumat, menyampaikan bahwa dalam forum agraria yang rencananya dihadiri 500 perwakilan dari 15 negara yang terdiri dari organisasi sipil, lembaga internasional dan perwakilan pemerintah itu akan memiliki "Indonesia Day".

Dalam pelaksanaan "Indonesia Day" sebagai rangkaian dari forum yang diadakan pada 17-21 Februari tersebut, kata dia, akan diangkat tema mendorong aksi bersama pelaksanaan reforma agraria, pembangunan desa dan koperasi rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.

"Di dalam 'Indonesia Day' ini kita akan melakukan penandatanganan joint statement antara gerakan masyarakat sipil bersama kementerian/lembaga yang akan hadir," ujarnya.

Kementerian yang diundang termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Koperasi, dan BP Taskin.

"Joint statement ini penting sebagai fondasi atau ikatan kita bersama pemerintah untuk memastikan adanya road map pembangunan ke depan sehingga upaya-upaya mencapai kedaulatan pangan, pengentasan kemiskinan bisa dicapai dengan cara memastikan kepastian hukum bagi masyarakat seperti petani, nelayan, masyarakat adat terkait sumber-sumber agraria," katanya.

Menurut dia, menyamakan visi antara masyarakat, organisasi sipil dan pemerintah penting karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan swasembada pangan.

Pemerintah juga menjadikan reforma agraria sebagai jalan mewujudkan pemulihan alam, pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, pembangunan perdesaan dan penguatan badan usaha koperasi.

"Pencapaian tersebut perlu partisipasi rakyat yang kuat dan bermakna sehingga momentum Asia Land Forum ini menjadi kesempatan untuk melahirkan komitmen bersama antara pemerintah dan gerakan reforma agraria," tutur Dewi.

Asia Land Forum 2025 diselenggarakan oleh KPA, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Sajogyo Institute, dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) sebagai anggota dari Koalisi Pertanahan Nasional di Indonesia, bersama dengan aliansi strategis termasuk Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, terus berupaya memperkuat peran Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Setelah sukses meluncurkan Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal (PKUMI), kini beliau menginisiasi pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

Lembaga ini diharapkan menjadi rujukan utama dalam hal hukum Islam di Indonesia, bahkan di tingkat internasional.

"Kita mencontoh Mesir, kita akan membuat Markaz Fatwa berbasis Masjid yaitu Istiqlal Fatwa Center," kata Nasaruddin Umar dalam keterangan persnya, Senin (16/12/2024).

"Karena banyak masalah umat yang perlu dijawab dan dicari solusinya", lanjut Imam Besar Masjid Istiqlal itu.

Gagasan pembentukan Istiqlal Fatwa Center muncul setelah PKUMI berhasil mencetak 38 lulusan pada wisuda pertamanya. Dengan menggandeng Darul Ifta Mesir, sebuah lembaga fatwa terkemuka di dunia, diharapkan Istiqlal Fatwa Center dapat memberikan kontribusi signifikan dalam menjawab berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia.

Masjid Istiqlal dinilai sangat tepat menjadi basis bagi lembaga fatwa semacam ini. Karena Masjid Istiqlal merupakan masjid negara dan salah satu yang terbesar di dunia.

"Kita berharap lembaga ini menjadi percontohan semua masjid besar di Indonesia bahkan di Asia Tenggara," jelas Nasaruddin Umar.

Untuk mewujudkan Istiqlal Fatwa Center, telah diadakan Daurah Fatwa Intensif yang dipimpin langsung oleh Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany, Kepala Bidang Konsultasi Keluarga Darul Ifta Mesir. Kegiatan ini diikuti oleh para ulama Indonesia dengan tujuan meningkatkan kompetensi mereka dalam mengeluarkan fatwa dan mengelola lembaga fatwa.

Sheikh Dr. Amr Mostafa El Wardany optimis bahwa Istiqlal Fatwa Center memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga fatwa terkemuka di dunia.

"Tidak menutup kemungkinan, kapasitasnya akan setara dengan Darul Ifta Mesir," ujarnya.

Nasaruddin Umar juga menunjuk Manajer PKUMI Dr. Mulawarman Hannase, M.A.Hum sebagai koordinator Tim Kerja untuk pembentukan Istiqlal Fatwa Center.

Video: Menag Nasaruddin Ngaku Diminta Prabowo Tetap Jadi Imam Besar Istiqlal

Video: Menag Nasaruddin Ngaku Diminta Prabowo Tetap Jadi Imam Besar Istiqlal

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyebut Indonesia tertinggal dari negara Asia. Yusril pun menyinggung RI mulai ditinggal Kamboja yang sempat dibantu namun kini entitas di Kamboja memperdaya warga Indonesia dengan judi online (judol).

Hal itu diutarakan Yusril saat orasi ilmiah dalam acara 'Wisuda Poltekip (Politeknik Ilmu Pemasyarakatan) dan Poltekim (Politeknik Imigrasi) 2024' di Poltekip, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Rabu (11/12/2024).

Awalnya Yusril menceritakan RI pertama kali merdeka lebih dulu dari negara Asia Tenggara dan Asia Timur.

"Indonesia pertama kali merdeka 1945 dibandingkan dengan rekan-rekan negara lain di Asia Tenggara dan Asia Timur," kata Yusril dalam paparannya.

Yusri mengatakan RI dianggap bangsa terdepan karena merdeka di pertengahan abad ke-20. Namun, saat ini Singapura, Malaysia, dan Korea Selatan jauh lebih maju melampaui RI.

"Kita dianggap bangsa yang terdepan mencapai kemerdekaan pada pertengahan Abad 20 yang lalu. Tapi satu demi satu mulai meninggalkan kita. Singapura, Malaysia, Korea Selatan jauh berada di atas kita," jelasnya.

Yusril pun menyinggung Vietnam yang pernah dibantu Indonesia dalam mengurusi pengungsi Vietnam. Para pengungsi itu dulu ditempatkan di Pulau Galang, Kepulauan Riau, serta Kamboja pernah dibantu Indonesia lewat pengerahan TNI-Polri untuk menjaga perdamaian dalam peralihan kekuasaan di Kamboja.

Namun kini pihak dari Kamboja memperdaya RI dengan penyebaran judol. Lebih lanjut, Yusril menyebutkan negara-negara itu sedikit semi sedikit mulai mengejar dan meninggalkan RI.

"Bahkan sekarang ini Vietnam yang kita bantu pengungsinya di Pulau Galang sekarang sedikit demi sedikit mulai mengejar kita bahkan meninggalkan Indonesia. Termasuk Kamboja yang dulu tentara polisi kita membantu peralihan kekuasaan di Kamboja. Sekarang sedikit demi sedikit negara itu mengejar kita bahkan sempat memperdayakan kita dengan judi online," tuturnya.

Yusril menyampaikan hal ini perlu direnungkan agar RI tak tertinggal. Menurutnya, bangsa akan mencapai suatu kemajuan jika memiliki spiritualitas dan moralitas tinggi.

Yusril mengatakan spiritualitas dan moralitas penting dimiliki RI. Dia pun menceritakan Kerajaan Ottoman/Turki Usmani (Ottoman Empire) sebagai penguasa Asia dan Eropa yang runtuh karena tidak memiliki hal tersebut. Turki Usmani juga kalah dan tertinggal karena tercecer di ranah sains dan teknologi.

"Seperti dialami Empire Ottoman di masa yang lalu, penguasa dunia menguasai Asia-Eropa. Bahkan raja-raja di Jawa harus mendapat restu oleh Sultan Turki untuk mendapat sebutan sebagai khalifatullah di tanah Jawa. Ottoman Empire runtuh karena krisis spiritualitas dan moralitas, lama-lama mereka tertinggal di bidang science technology," tutupnya.

Presiden AS terpilih, Donald Trump, menunjuk Marco Rubio sebagai calon menteri luar negeri. Rubio adalah satu dari tiga tokoh yang dikenal keras terhadap Cina, bersama dengan Mike Waltz yang ditunjuk menjadi Penasihat Keamanan Nasional, dan Elise Stefanik yang diusulkan sebagai Duta Besar AS untuk PBB.

Pada tahun 2018, Rubio ikut membuat undang-undang yang melarang pejabat Cina masuk ke AS yang ketahuan melarang warga AS mengunjungi Tibet, wilayah yang diklaim oleh Cina. Rubio juga pernah mengusulkan sanksi terhadap Cina atas penindasan terhadap etnis Uighur dan tindakan keras di Hong Kong. Akibatnya, Cina memasukkan namanya ke daftar hitam.

Pendukung demokrasi

"Dia akan menjadi pendukung kuat bagi bangsa kita, sahabat sejati bagi sekutu kita, dan pejuang yang tidak kenal takut yang tidak akan pernah menyerah kepada musuh kita," tulis Trump tentang Rubio di media sosialnya, Truth Social.

Rubio, yang pernah mencalonkan diri sebagai presiden dari Partai Republik pada 2016, punya rekam jejak panjang dalam mendukung demokrasi dan hak asasi manusia di Asia Tenggara.

Pada 2022, Rubio menyebut bahwa "kediktatoran Hun Sen menghancurkan demokrasi di Kamboja dan membiarkan negara tersebut dieksploitasi oleh Cina." Ia juga pernah mengusulkan beberapa undang-undang untuk mendukung demokrasi di Kamboja, tetapi tidak ada yang berhasil disahkan di Kongres.

Selain itu, Rubio mendukung aturan yang menentang Partai Komunis Vietnam yang mengekang kebebasan berpendapat, dan mendorong AS untuk memberi sanksi lebih berat pada junta militer di Myanmar setelah kudeta pada 2021.

"Selama di Kongres, Rubio selalu menyuarakan hak asasi manusia di Asia dan Pasifik. Diharapkan ia akan terus melakukannya jika menjadi menteri luar negeri," ujar Phil Robertson dari Asia Human Rights and Labour Advocates.

Berbeda dengan gaya Trump?

Rubio juga memahami pentingnya membangun aliansi internasional, berbeda dengan gaya diplomasi Trump yang sering kali hanya mementingkan keuntungan langsung bagi AS.

Trump berencana mengenakan tarif hingga 60% pada barang impor dari Cina, dan 10-20% pada barang dari negara lain.

Rubio, di sisi lain, percaya bahwa AS perlu membantu Filipina melawan Cina di Laut Cina Selatan. Tahun lalu, ia menulis artikel yang menjelaskan pentingnya Filipina bagi AS dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik.

Namun, tantangan terbesar adalah seberapa mandiri Rubio bisa bertindak di kabinet Trump.

"Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa Trump tidak menganggap hak asasi manusia sebagai prioritas dalam kebijakan luar negeri AS di Asia atau di mana pun di dunia. Trump lebih melihatnya sebagai alat tawar-menawar," kata Robertson.

Beberapa ahli juga meragukan apakah Rubio bisa menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Kenneth Roth dari Human Rights Watch menyebut Rubio dan Waltz sebagai kritikus keras terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh Cina, tetapi mempertanyakan apakah mereka benar-benar bisa fokus pada hak asasi tanpa terpengaruh kepentingan pribadi.

Menurut editorial Washington Post pada 12 November: "Keberhasilan atau kegagalan pemerintahan Trump yang baru mungkin bergantung pada apakah suara seperti Rubio akan didengar."

Rekam jejak HAM Rubio

Pencalonan Rubio sedikit meredakan kekhawatiran Eropa tentang arah kebijakan Trump yang baru.

Pada Februari 2022, setelah Rusia menginvasi Ukraina, Rubio ikut mendukung undang-undang yang bertujuan memperkuat pertahanan Ukraina dan menjatuhkan sanksi pada Rusia. Ia juga membantu membuat aturan yang mencegah presiden AS keluar dari aliansi NATO tanpa persetujuan Senat.

"Uni Eropa ingin bekerja sama dengan pemerintahan Trump berikutnya untuk agenda transatlantik yang kuat," kata juru bicara Uni Eropa, Peter Stano.

"Kerja sama EU-AS sangat penting untuk menghadapi tantangan global. Jika kita gagal, model alternatif yang tidak menguntungkan akan menang," tambahnya.

Pemerintahan Biden sebelumnya dikritik karena kurang vokal dalam menyoroti pelanggaran hak asasi di negara-negara, seperti Vietnam dan Indonesia, yang justru menjadi mitra strategis AS. Dari 11 negara Asia Tenggara, hanya Timor Leste yang dianggap "bebas" menurut indeks kebebasan terbaru dari Freedom House, sementara Laos, Kamboja, Brunei, dan Vietnam dinilai "tidak bebas."

Senat AS akan menentukan apakah akan mengonfirmasi atau menolak nominasi kabinet Trump saat masa jabatannya dimulai Januari mendatang.

Artikel ini diadaptasi dari DW berbahasa Inggris

Saksikan juga video: AS Tegas Tolak Pendudukan Jangka Panjang Israel di Gaza

[Gambas:Video 20detik]