Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memetik pelajaran usai Timnas Indonesia U-17 dibantai 0-6 oleh Korea Utara U-17 pada perempat final Piala Asia U-17 2025. Erick juga mengimbau kepada suporter dan netizen jangan menghukum para pemain Timnas Indonesia U-17.

Timnas Indonesia U-17 kalah 0-6 dari Korea Utara U-17 di babak perempat final Piala Asia U-17 2025 di Stadion King Abdullah Sports City Hall, Jeddah, Senin (14/4) malam WIB.

Meski kalah telak, Erick tetap salut atas prestasi yang ditorehkan Timnas Indonesia U-17 di Piala Asia U-17 2025.

Pasalnya, Timnas Indonesia U-17 berhasil menyapu bersih tiga pertandingan di Grup C dengan kemenangan yang memastikan diri lolos ke perempat final Piala Asia U-17 2025 sekaligus Piala Dunia U-17 2025.

"Harus diakui babak delapan besar memang berat. Lihat bagaimana Jepang dikalahkan Arab Saudi melalui adu penalti. Lalu kemunculan kekuatan baru, seperti Uzbekistan yang konsisten permainannya, baik yunior dan senior serta bisa mengalahkan kekuatan Asia lainnya," ujar Erick Thohir di Jakarta, Senin (14/4).

"Model pembinaan berkelanjutan seperti itulah yang harus kita temukan agar bisa seperti Jepang, Korsel, dan kini Uzbekistan," kata Erick menambahkan.

Erick pun tetap meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke Tanah Air dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U-17, November mendatang di Qatar, melalui babak kualifikasi.

Bahkan, secara khusus, ia juga meminta pecinta bola dan netizen jangan menghukum pemain karena kalah, atau membully, bahkan memecah belah pemain serta tim pelatih

"Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa! dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi," ucap Erick.

"Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional," ujar Erick menambahkan.

Atas dasar itu, Erick menyatakan akan memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia U-17 menuju Piala Dunia U-17.

"Pencapaian mereka menandakan program yang kita jalankan, hasilnya nyata. Kita buktikan. Jika 2023 kita ke Piala Dunia U-17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi," ucap Erick.

"Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan sehingga PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U-17 mendatang dengan prestasi yang jauh Lebih baik lagi," kata Erick menambahkan.

Erick juga menegaskan PSSI tidak bisa berhenti dalam menjalankan program pembinaan prestasi para pemain muda Indonesia.

"Kita dihadapkan pada tantangan, bagaimana menyiapkan Timnas U-17 mendatang yang sebagus Timnas U-17 hari ini. Jadi pembinaan Garuda Muda harus kontinyu," ujar Erick.

"Belum lagi ajang lain, seperti Olimpiade yang batasan usia harus di bawah 23 tahun dan kuota pesertanya berkurang dari 16 tim negara menjadi 12 tim. Artinya, kita harus bersiap lebih dini, lebih panjang, dan lebih ketat," kata Erick menambahkan.

Dalam laga ini Korea Utara mampu unggul 1-0 pada menit ketujuh melalui sontekan Choe Song Hun usai meneruskan umpan sepak pojok.

Kemudian pada menit ke-19, Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui tembakan voli kapten tim Kim Yu Jin yang gagal dibendung kiper Indonesia.

Pada menit ke-47 Korea Utara berhasil membobol gawang Indonesia lewat sontekan Ri Kyong Bong usai meneruskan umpan Pak Kwang Song yang berhasil merangsek masuk ke kotak penalti Indonesia dari sisi kanan.

Kemudian pada menit ke-60 Korea Utara berhasil menambah keunggulan menjadi 4-0 lewat gol Kim Tae Guk melalui eksekusi penalti.

Lalu pada menit ke-61 Korea Utara berhasil memperlebar skor 5-0 lewat gol Ri Kang Rim.

Lantas di menit ke-77 Korea Utara berhasil unggul 6-0 atas Indonesia lewat gol Park Ju Won.

PYONGYANG - Baru-baru ini, Korea Utara (Korut) mempromosikan adopsi Undang-Undang Pengasuhan Anak sebagai contoh model perlindungan hak asasi manusia (HAM) di komunitas internasional.

Surat kabar milik negara, Rodong Sinmun, menyatakan manfaat pengasuhan anak tersedia bahkan di daerah pegunungan terpencil.

Propaganda Pemimpin Korut Kim Jong-un itu dianggap jauh dari kenyataan. Bagaimana sebenarnya kondisi dunia pendidikan di Korea Utara?

Seo Bella, seorang mahasiswa universitas di Korea Selatan, mengatakan untuk benar-benar memahami situasi hak asasi manusia (HAM) di Korea Utara, harus memperhatikan pelanggaran HAM yang tersembunyi di balik propaganda yang terdistorsi tersebut.

Dia mengaku lahir dan hidup di Korea Utara sampai umur 15 tahun sebelum akhirnya memilih pindah dan menetap di Korea Selatan.

Seo Bella yang sudah 9 tahun tinggal di Korea Selatan ini ingin berbagi pelanggaran HAM yang dialaminya selama masa sekolah di Korea Utara.

"Selama tahun-tahun sekolah saya, rumah dan sekolah adalah seluruh dunia saya. Dunia yang luas namun sempit itu menyiksa saya setiap hari, seperti suara alarm yang disetel untuk berbunyi setiap 10 menit, terus-menerus mengingatkan saya akan ketidakberdayaan saya,?? ungkap Seo Bella dalam keterangannya kepada Kedutaan Besar Korea Selatan di Jakarta seperti dikirimkan kepada Sindonews pada Jumat (14/2/2025).

Dia bercerita, semua biaya manajemen sekolah di Korea Utara, seperti biaya pemeliharaan, perawatan fasilitas, dan gaji guru, dibebankan kepada siswa.

Jika siswa tidak dapat membayar biaya tersebut, mereka menghadapi hukuman fisik atau perundungan di dalam kelas.

Guru secara paksa mengumpulkan biaya ini dari siswa, dan mereka yang tidak bisa membayar mengalami rasa malu yang luar biasa.

Korea Utara disebut menghukum berat pasangan suami istri yang bercerai dengan mengirim mereka ke kamp kerja paksa.

Salah satu warga Korut mengatakan pasangan akan dikirim ke kamp kerja paksa selama satu hingga enam bulan untuk "menebus kejahatan."

Korut menganggap perceraian sebagai tindakan antisosialis dan secara umum tak disukai di negara yang menjunjung tinggi konfusianisme.

"Saya ke Pengadilan Rakyat Daerah Kimjongsuk, ada 12 orang menerima putusan perceraian," kata salah satu penduduk di Ryanggang, dikutip Radio Free Asia, Selasa (18/12).

Dia lalu berujar, "Segera setelah putusan, mereka dipindah ke kamp pelatihan kerja daerah."

Warga tersebut mengatakan aturan itu berlaku mulai Desember 2024.

"Mulai bulan ini, semua pasangan yang bercerai akan dikirim ke kamp pelatihan kerja," ungkap dia.

Ia juga bercerita sang kakak turut mengalami hukuman itu. Saudara perempuan dia mengajukan perceraian setelah menikah tiga tahun.

Sang istri dikirim ke kamp paksa selama enam bulan, sementara suaminya hanya satu bulan.

Salah satu perempuan yang bercerai dan telah menyelesaikan tiga bulan hukuman di kamp kerja paksa, sebut saja sumber, mengatakan perempuan menerima hukuman lebih berat dari laki-laki.

Sumber itu berkata ada sekitar 80 perempuan dan 40 laki-laki yang dipenjara di kamp kerja paksa Provinsi Pyongan Selatan.

"Sekitar 30 laki-laki dan perempuan dipenjara karena putusan cerai, dan hukuman para perempuan lebih lama," ungkap sumber itu.

Dia juga menerangkan perceraian sering terjadi di kelompok usia 30 tahun dan 40 tahun. Alasannya kekerasan suami terhadap istri karena kesulitan finansial.

Kekerasan tersebut menyebabkan para istri lebih sering mengajukan gugatan cerai sehingga mereka lebih banyak dihukum, imbuh sumber itu.

Pemerintah juga tetap menghukum perempuan yang mengajukan perceraian dan sudah memiliki anak. Mereka akan pulang-pergi ke kamp kerja paksa.

Hukuman perceraian juga berlaku bagi pejabat. Mereka yang memutuskan untuk mengakhiri pernikahan akan dikeluarkan dari Partai Pekerja Korea, diambil seluruh fasilitas termasuk akses ke pendidikan, perumahan, dan pekerjaan yang lebih baik.

Angka perceraian meningkat sejak 2020, saat pandemi Covid-19 menghantam dunia, termasuk Korut. Kondisi ekonomi yang buruk disebut-sebut menjadi penyebab pasangan di Korut mengakhiri pernikahan.

Untuk menekan angka perceraian di masa sulit, Korut mulai menghukum mereka yang bercerai.

Sejak Maret 2023, Korut juga gencar mengkampanyekan pendidikan untuk mencegah khususnya perempuan tak bercerai.

Ceramah-ceramah itu kerap disampaikan oleh organisasi perempuan terbesar di Korut, Serikat Perempuan Sosialis.

"Mari kita hilangkan fenomena perceraian secara menyeluruh dan membangun keluarga yang harmonis, sel masyarakat," demikian tema yang kerap mereka usung.

Kampanye tersebut juga mencoba berbagai cara pencegahan lainnya, termasuk mempermalukan orang tua dari orang yang bercerai di depan umum, dan pejabat perusahaan yang bertanggung jawab atas tingginya angka perceraian di kalangan pekerja.

Meskipun ada kampanye, perceraian belum menurun secara signifikan, dan sekarang pemerintah bereaksi dengan lebih keras.