Kom13

Ponorogo -

Seorang penari jathil di Ponorogo mengalami pelecehan. Salah satu penonton sengaja memukul bagian pantat si penari perempuan. Sontak, kejadian yang sempat terekam itu pun viral di media sosial.

Diketahui, peristiwa tersebut terjadi di Desa Tugurejo, Kecamatan Sawoo, Ponorogo pada Senin (11/5/2025) malam. Saat itu, ada pentas seni Reog Obyok. Salah satu bentuk atraksi, selain penampilan Reog juga ada penampilan menari dari para penari Jathil.

Dalam video berdurasi 2 menit itu, tampak seorang penari jathil menari di depan pembarong. Lalu, tiba-tiba datang seorang pria berkaus hitam mendekati penari dan dengan sengaja memukul bagian pantat si penari.

Tak terima dengan perlakuan tak senonoh tersebut, sang penari langsung melabrak si pelaku. Dengan penuh emosi, si penari kesal tampak memarahi dan menampar pelaku.

Oleh pembarong, si penari jathil sempat ditahan agar tidak tersulut emosinya. Video itu pun viral di akun media sosial dan telah ditonton sebanyak 1,7 juta kali.

"Viral ... pemain jathil Reog obyog ponorogo di tampar bagian bawah tubuhnya hingga kaget. Kondisi yg menampar dalam keadaan mabuk, sontak ada sedikit keributan dan dilerai pemain seniman reog lainnya. Admin sudah menghubungi korban juga dan minta izin publikasi. Info terbaru akan di laporkan ke polsek setempat," tulis akun @ponorogo.update.

Kejadian itu pun mendapat berbagai respons warganet. Banyak yang menyayangkan kejadian tersebut. "Maaf banget knp semuanya seperti menganggap wajar...banyak laki laki disana knp diem aja," tulis akun arsyadinata_mams.

"Mbak jathil: "cuma penari bukan elsi"," terang akun el.vinaresa.

"Kok pakai nanya termasuk pelecehan apa bukan. Jelas-jelas pelecehan. Bahkan nyuit-nyuitin aja udah masuk ke pelecehan kok," tulis akun crearuna23.

Diselesaikan polisi secara damai

Kapolsek Sawoo, AKP Yudi Kristiawan membenarkan adanya laporan tersebut saat dikonfirmasi. Namun kasus telah diselesaikan dengan cara damai.

"Pada Senin sore (12/5/2025), kedua belah pihak kita pertemukan di Balai Desa Tugurejo bersama perangkat desa dan Bhabinkamtibmas. Dalam pertemuan itu, pelaku mengakui kesalahannya dan korban juga telah memaafkan," ujar Yudi.

Proses mediasi tersebut dihadiri oleh Bhabinkamtibmas Desa Tugurejo Aipda Suyanto, perangkat desa, korban serta pelaku. Yudi menjelaskan, pihak pelaku mengakui perbuatannya dilakukan dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras.

"Pelaku juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan siap melakukan klarifikasi kepada Paguyuban Reog Ponorogo," tegas Yudi.

Video: Korban Lain Pelecehan Dokter YA di Malang Lapor Polisi

(abq/abq)

Sesalkan Aksi Anarkis di Kantor Pemuda Pancasila, Ormas Jabar Ajak Semua Pihak Jaga Kondusivitas

BANDUNG, iNewsBandungRaya.id - Organisasi masyarakat (ormas) di Jawa Barat menyesalkan terjadinya aksi anarkis di Kantor Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila (PP) Jabar di Jalan BKR, Kota Bandung, Rabu (15/1/2025) kemarin.

Dalam insiden tersebut, sejumlah anggota Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) melakukan penyerangan terhadap anggota PP yang tengah melaksanakan piket.

Akibatnya, sejumlah kendaraan milik PP mengalami kerusakan. Bahkan, insiden tersebut juga menyebabkan anggota PP mengalami luka-luka.

Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi (AMS), Rully Alfiandi mengungkapkan kekecewaannya atas peristiwa yang diduga terjadi akibat provokasi tersebut.

Menurutnya, insiden ini seharusnya tak perlu terjadi karena permasalahan antar ormas seharusnya bisa diselesaikan secara persuasif. Pihaknya juga menyoroti citra buruk ormas yang hingga kini masih melekat di masyarakat.

"Sebagai keluarga AMS, kami sangat menyesalkan kejadian ini. Masalah bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, bukan dengan kekerasan," ucap Rully, Kamis (16/1/2025).

Rully juga mengingatkan bahwa ormas seharusnya menjaga citra baik di masyarakat agar tidak dianggap sebagai pihak yang meresahkan. Demi terciptanya kondusivitas di Jabar, pihaknya juga berencana menginisiasi pertemuan ormas se-Jabar guna membuat komitmen bersama.

"Kami akan mengajak ormas lain untuk bersama-sama menjaga ketenangan, kenyamanan, dan citra positif ormas di masyarakat," ujarnya.

Senada dengan Rully, Ketua Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (KB-FKPPI) Jabar, Dadang Rachmat juga menyesalkan terjadinya bentrokan antar ormas tersebut.

"Sebagai sesama ormas, kami berharap kejadian ini hanya merupakan kesalahpahaman yang bisa diatasi dengan komunikasi yang baik antara ormas-ormas yang terlibat," ungkapnya.

Dadang menilai, penting bagi setiap ormas untuk melakukan konsolidasi internal dan mawas diri agar terhindar dari konflik.

"Perlunya semacam forum untuk membangun kebersamaan dan kesepahaman antar ormas sangat diperlukan untuk menciptakan kondusivitas di lingkungan Jawa Barat," tegasnya.

Menurutnya, masyarakat mengharapkan ormas bisa memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar, bukan malah menciptakan gesekan.

"Kami berharap ormas dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Bandung, Jawa Barat, dan Indonesia pada umumnya," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua MPW Pemuda Pancasila Jabar, Dian Rahadian mengaku, tidak mengatahui motif dibalik penyerangan tersebut.

"Justru itu yang menjadi pertanyaan tidak ada asap, tidak ada api, tiba-tiba terjadi penyerangan. Ini yang sedang kita tunggu motif yang dilakukan oleh para pelaku yang nanti mungkin akan diungkap oleh pihak kepolisian," ucap Dian.

Dian mengatakan, selama ini pihaknya selalu membangun komunikasi dan kolaborasi yang sifatnya membuat daerah kondusif.

"Selama ini khususnya di Jawa Barat, Pemuda Pancasila tidak pernah ada masalah dengan siapapun dengan Ormas manapun dengan pihak manapun, jadi ini juga kita sedang menunggu apa sih yang menjadi pemicu sehingga pelaku ini melakukan perusakan, penganiayaan, dan seterusnya," tuturnya.

"Kita tunggu saja perkembangan dari kepolisian yang konon katanya sudah ada beberapa pelaku yang ditangkap dan masih ada lagi yang akan ditangkap karena CCTV lengkap, menyorot kejadian dan terlihat jelas muka-muka yang pelaku," tambahnya.

Dian mengatakan, pihaknya menyerahkan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian.

"Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian, dan kami sangat mengapresiasi kepada jajaran Polrestabes Bandung," ujarnya.

Dian mengungkapkan, saat ini para anggotanya yang mengalami luka akibat penyerangan tersebut tengah dalam perawatan.

"Kondisi korban yang luka berat terdapat dua orang yang lain lecet-lecet dikit, kondisi saat ini satu orang dirawat, sisanya rawat jalan. Mudah-mudahan sodara-sodara kita disembuhkan dan diberi kesehatan kembali," ungkapnya.

Dengan adanya kejadian ini, Dian pun mengimbau kepada para anggotanya untuk tidak mudah terprovokasi serta mematuhi instruksi yang diberikan Ketua Umum MPN Pemuda Pancasila, Japto Soerjosoemarno.

"Pemuda pancasila jangan mudah terprovokasi, ormas itu sebagai mitra pemerintah, jangan ada konflik lagi, tidak ingin anggotanya terluka atau dilukai," ucapnya.

"Kami fatsun kepada intruski dan arahan Ketua Umum, karena kami yakin intruksi yang diarahkan kepada kami adalah yang terbaik," tandasnya.

Diketahui, insiden bentrokan antara anggota PP dan GRIB tersebut berakhir damai, Kamis (16/1/2025). Kedua belah pihak sepakat bersama-sama menjaga kondusivitas Kota Bandung dan meminta anggotanya tidak terprovokasi.

Pernyataan sikap dan sepakat damai itu terjadi setelah kedua pihak dimediasi oleh Polrestabes Bandung pada Rabu malam (15/1/2025). Mediasi dipimpin oleh Wakapolrestabes Bandung AKBP Dwi Handono Prasanto.

"Dalam mediasi tersebut, kedua belah pihak sepakat bersama-sama berkomitmen menjaga situasi Kota Bandung tetap aman dan kondusif," kata Wakapolrestabes Bandung.

Editor : Rizal Fadillah

Hasto Singgung Sosok Ingin 3 Periode, Silfester: Harusnya Fokus Proses Hukum

Jakarta -

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan perintangan Harun Masiku. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih, Silfester Matutina menyayangkan pernyataan Hasto yang masih menuding Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait penetapan tersangkanya.

"Hasto ini sangat keji melempar isu Pak Jokowi intervensi KPK. Hasto tidak perlu berbohong dan menfitnah, harusnya Hasto dan PDIP fokus menghadapi dan menghormati proses hukum yang terjadi serta tidak menyalahkan dan mengkambinghitamkan orang lain, apalagi Pak Jokowi yang tidak tahu menahu atas persoalan hukum yang menimpa Hasto," kata Silfester kepada wartawan, Kamis (26/12/2024).

Silfester menuturkan Jokowi sudah bukan lagi presiden dan tidak bisa intervensi. Dia menyebut KPK juga sudah membantah ada intervensi politik di balik penetapan Hasto dan Tim hukum PDIP, Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka.

"Selama menjabat saja selama 10 tahun Pak Jokowi tidak pernah bertemu dengan pimpinan KPK, bagaimana mungkin bisa mempengaruhi dan mengintervensi KPK. Apalagi sekarang ini Pak Jokowi sudah pensiun dan tidak punya kuasa apapun lagi. Kan KPK sendiri juga sudah membantah bahwa ada intervensi politik di balik penetapan Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah (Tim hukum PDIP)," tututnya.

Silfester mengatakan isu 3 periode juga dibantah Ketua DPP PDIP, Puan Maharani pada awal 2023. Dia menyampaikan saat itu Puan membantah ada permintaan Jokowi untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode.

"Dan sebenarnya isu 3 Periode dan Perpanjangan masa jabatan Presiden sudah pernah dibantah oleh Mbak Puan yang mengatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah meminta perpanjangan 3 periode, hal ini dikatakan Mbak Puan di Gedung High End, Jakpus 25 Januari 2023," jelasnya.

Menurut Silfester, Hasto pantas ditetapkan sebagai tersangka mengingat alat bukti yang dikumpulkan KPK sudah banyak. Dia menilai Hasto sedang mengkambing hitamkan Jokowi.

"Dan kalau melihat dari pernyataan KPK memang pantas Hasto Kristiyanto dan Donny Tri Istiqomah ditetapkan sebagai tersangka dan dicekal atas 2 perkara yakni perkara suap dan perintangan penyidikan (Obstruction Of Justice) apalagi alat buktinya sudah cukup banyak," ucapnya.

"Jadi pengkambinghitaman Hasto ke Pak Jokowi hanya sekedar pengalihan isu dan kebohongan seolah oleh Hasto di Zolimi padahal selain bukti bukti yang sudah cukup,juga sudah ada orang dekat Hasto yaitu Saiful Bahri yang sudah terbukti divonis dan masuk penjara bahkan saat ini sudah bebas keluar dari penjara," imbuhnya.

Sebelumnya, Hasto tampil ke muka publik lewat rekaman video pertama kalinya usai ditetapkan sebagai tersangka. Sembari menyinggung sosok yang ingin tiga periode, dia menyatakan siap menghadapi risiko.

Dari video yang disebarkannya ke wartawan, Kamis (26/12/2024), Hasto terlihat berbicara sembari memegang buku 'Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia' karya Cindy Adams.

Hasto mengulas sikap Bung Karno bahwa penjara adalah jalan pengorbanan untuk memperjuangkan cita-cita luhur. Sikap Bung Karno itu dipedomani oleh kader PDIP. Kader PDIP tidak gentar menghadapi sosok dari partainya yang ingin menjabat tiga periode dan pada akhirnya sosok itu dipecat dari partai.

"Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," tutur Hasto.

Dia kemudian berbicara soal intimidasi oleh aparat penegak hukum. PDIP siap menghadapi intimidasi yang diibaratkannya sebagai tembok tebal kekuasaan itu.

"Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah," ujar Hasto.

PDIP siap menghadapi risiko terburuk, baik risiko formal maupun informal. Bagi Hasto, masuk bui tidak masalah.

"Karena sebagaimana dilakukan Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita," ujarnya.

Saksikan Live DetikPagi:

(dek/dnu)

Habiburokhman soal Pemulangan Mary Jane: Sesuai Politik Hukum Terbaru RI

Jakarta -

Pemerintah berencana untuk memulangkan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane ke negara asalnya, Filipina. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menilai tindakan tersebut sudah benar.

"Sudah benar apa yang dilakukan pemerintah dalam kasus Mary Jane ini, mekanismenya dengan mutual legal assistance," ucap Habiburokhman, Jumat (22/11/2024).

Diketahui, mutual legal assistance (MLA) atau bantuan hukum timbal balik adalah perjanjian antara dua atau lebih negara untuk saling membantu dalam penegakan hukum pidana dan publik. Bisanya, MLA digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional, seperti kejahatan narkotika, pencucian uang, dan korupsi.

Selain itu, menurut Habiburokhman, kebijakan memulangkan Mary Jane sesuai dengan KUHP yang baru. Di mana, hukuman mati merupakan alternatif hukuman terakhir.

"Selain itu, kebijakan ini sudah sesuai dengan politik hukum terbaru kita yang tercantum dalam KUHP baru yang menjadikan hukuman mati sebagai pidana alternatif terakhir," ujarnya.

Dia pun berharap kebijakan pemulangan ini dilakukan di kasus-kasus lainnya. "Kalau saya pribadi bahkan berharap kebijakan ini diterapkan pada lebih banyak kasus.," ujarnya.

Sebelumnya, terpidana mati kasus narkoba asal Filipina, Mary Jane Veloso, akan dipulangkan ke negara asalnya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan kebijakan itu diatur dalam kerangka perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat dalam bentuk mutual legal assistance atau MLA.

Yusril mengatakan saat ini Indonesia memang tidak memiliki undang-undang khusus yang mengatur pemindahan narapidana ke negara asal. Namun, Yusril menyebut kebijakan itu bisa diambil melalui kesepakatan MLA hingga diskresi dari presiden.

"Memang, belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang transfer of prisoners sampai sekarang. Juga belum ada yang mengatur tentang exchange of prisoners. Tapi kita memiliki banyak perjanjian kerja sama dengan negara-negara sahabat yang disebut dengan perjanjian MLA, yaitu Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, atau bantuan hukum, kerja sama hukum timbal balik dalam kasus kriminal dengan negara lain", kata Yusril dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (22/11).

Yusril memaparkan tiap presiden di belahan dunia manapun berwenang dalam merumuskan satu kebijakan hingga mengambil keputusan yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan hingga menjaga hubungan baik kedua negara. Keputusan itu, kata Yusril, kadang belum secara spesifik diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan.

"Jadi walaupun tidak juga didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan, tapi berdasarkan kepada MLA dan juga berdasarkan kepada kesepakatan para pihak dan juga diskresi dari presiden untuk mengambil satu keputusan, satu kebijakan. Ya karena undang-undang tidak mengatur, menyuruh tidak, melarang juga tidak, maka presiden berwenang untuk mengambil satu diskresi terhadap persoalan ini," kata Yusril.

Dia lalu mencontohkan kerja sama bidang hukum yang pernah terjadi melibatkan pemerintah Indonesia dan Australia. Kala itu pemerintah Australia melakukan penyitaan aset dari pemilik Bank Harapan Sentosa (HBS), Hendra Rahardja, dalam kasus penyalahgunaan kredit likuiditas Bank Indonesia. Lewat metode MLA, penyitaan aset itu dilakukan melalui putusan pengadilan di Indonesia.

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman, saya bertemu Jaksa Agung Australia, Daryll Williams, dan mencapai satu kesepakatan: Pemerintah Australia mengakui putusan Pengadilan Jakarta Pusat dan mengeksekusi putusan pengadilan Indonesia tersebut di Australia. Dan beberapa aset harta dari Hendra Rahardja itu kemudian disita oleh pemerintah Australia," ujar Yusril.

"Jadi sudah ada preseden, walaupun tidak dalam konteks transfer of prisoners, tapi dalam hal melaksanakan putusan pengadilan Indonesia di negara lain, sudah ada presedennya di masa yang lalu," kata Yusril.

(aik/aud)

Waka Komisi XIII DPR Pertanyakan Dasar Hukum Mary Jane Diserahkan ke Filipina

Jakarta -

Wakil Ketua Komisi XIII Andreas Hugo Pareira bicara perlu adanya kejelasan dasar hukum terkait pengembalian terpidana mati kasus narkotika, Mary Jane Veloso ke Filipina. Ia mendorong pemerintah untuk memberikan penjelasan kepada rakyat Indonesia perihal kasus tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini perlu menjelaskan dengan mekanisme dan prosedur hukum seperti apa Mary Jane ini diserahkan ke pemerintah Filipina," kata Andreas dalam keterangannya, Kamis (21/11/2024).

"Memang benar dia (Mary Jane) warga negara Filipina, tetapi dia melakukan pelanggaran hukum di otoritas wilayah negara Indonesia dan sudah divonis dan berkekuatan hukum tetap," lanjutnya.

Andreas pun memberikan contoh kasus serupa yaitu Schapelle Corby, seorang warga Australia yang meminta untuk dipulangkan dan menjalani sisa hukuman di negaranya. Saat itu, Pemerintah Indonesia menolak dengan alasan ketiadaan Undang-Undang Pemindahan Narapidana.

Pemerintah juga beralasan tidak bisa memindahkan Corby ke Australia untuk menjalani sisa hukuman karena tindak pidana yang dilakukannya merupakan kejahatan berat yakni berkaitan dengan narkotika, sama seperti dengan Mary Jane.

Andreas lantas mempertanyakan perjanjian untuk ekstradisi. Menurutnya, sejauh ini belum ada perjanjian tersebut.

"Dan kalaupun dikirim ke Filipina, apakah kita sudah punya perjanjian ekstradisi dengan Filipina? Setahu saya belum," tegas Andreas.

"Kalau belum, lantas atas dasar hukum apa pengembalian Mary Jane ini. Hal tersebut harus dijelaskan karena menyangkut kedaulatan dan kewibawaan hukum di negara kita," sambungnya.

Andreas menekankan pentingnya agar Indonesia tetap konsisten sebagai negara yang berdaulat atas hukum. Jika tidak, Andreas khawatir Indonesia akan kehilangan kredibilitasnya di mata dunia.

"Dan pastinya kita akan dianggap mengabaikan keadilan jika tidak konsisten dan mengeluarkan kebijakan tanpa kejelasan hukum," sebutnya.

"Ini situasi yang penting bagi kita semua. Sebagai anggota legislatif dan bagian dari masyarakat, kami mendorong Pemerintah untuk tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku," imbuh Andreas.

Menurutnya. ketegasan Pemerintah terhadap keadilan hukum akan membuat Indonesia tetap dihormati sebagai negara hukum yang kuat dan berdaulat. Andreas meminta Pemerintah untuk memberikan penjelasan yang komprehensif dan didasari landasan hukum jelas terkait kasus Mary Jane.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak melanggar hukum yang telah ada. Jangan sampai karena kepentingan diplomatik lalu memunculkan kekhawatiran tentang keberadaan maupun ketegasan sistem hukum dan keadilan di Indonesia," tutur Andreas

Dasar Hukum Mary Jane Dipulangkan