Kementerian Pertanian RI (Kementan) bersama Detasemen Khusus (Densus 88) Anti Teror Mabes Polri sepakat akan memperkuat kerja sama dengan melakukan pembinaan terhadap 2.285 mantan narapidana terorisme (Napiter) dan 8.140 mantan jemaah Islamiyah (JI) untuk menjadi brigade swasembada pangan.

Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pembinaan tersebut di antaranya meliputi bimbingan dan juga pendampingan pemerintah terhadap para napiter dalam memperkuat sektor pertanian melalui pembentukan brigade swasembada pangan.

"Kita akan bina karena mereka adalah saudara-saudara kita juga. Jadi nanti dari BPPSDMP yang akan melakukan pendampingan," ujar Amran, dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2024).

Hal tersebut ia sampaikan saat menggelar perjanjian kerja sama di Kantor Pusat Kementan, Kamis (2/1). Amran mengatakan sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpotensi dalam memperkuat ekonomi bangsa.

Pertanian juga menjadi ujung tombak dalam membuka lapangan kerja. Karena itu, ribuan napiter dan juga napi-napi lain dapat didorong menjadi tenaga produktif dalam mewujudkan swasembada pangan.

"Sebelumnya kita kerja sama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sekarang bersama Densus. Jadi ini kolaborasi yang sangat baik untuk Indonesia agar bisa mempercepat swasembada," kata Amran.

Kepala Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Irjen Polisi Sentot Prasetyo mengatakan pembinaan polisi terhadap terdakwa terorisme terus dilakukan dari waktu ke waktu. Untuk itu, pihaknya juga membagi zona Klaster napi dari klaster merah, kuning dan hijau.

"Merah artinya mereka yang masih memegang ideologi kekerasan dan hijau mereka yang sudah kembali menjadi masyarakat pancasila. Dan kebetulan dari kegiatan pelatihan ini kita sudah menghasilkan panen di Lampung, Banten Jawa barat dan Jawa timur secara umum kami juga didukung oleh dinas dinas pertanian di Provinsi," kata Irjen Pol Sentot.

Irjen Pol Sentot menambahkan target swasembada harus bisa dioptimalkan melalui dukungan semua pihak termasuk mereka yang berasal dari kalangan narapidana terorisme. Langkah ini penting mengingat pertanian juga menjadi kunci bagi kekuatan ekonomi bangsa.

"Oleh karena itu kami berharap mendapat dukungan penuh dari jajaran kementan dan barangkali bisa lebih meluas lagi apa yang kita lakukan ini sehingga bermanfaat untuk kepentingan masyarakat khususnya para napiter," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Dok. Kementan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

Target dari cetak sawah dan optimasi lahan itu adalah terciptanya 2,4 juta hektar lahan baru dalam lima tahun ke depan. Rinciannya, intensifikasi (optimasi lahan) 1 juta hektar dan ekstensifikasi (cetak sawah) 1,3 juta hektar.

Amran mengatakan, satu kelompok Brigade Pangan terdiri dari 15 petani milenial yang kemudian akan mengelola lahan minimal 200 hektar. Setiap kelompok nantinya akan dibina langsung oleh TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertanian dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) berkolaborasi untuk memberdayakan mantan narapidana terorisme di Brigade Pangan bentukan Kementan.

Ada sekitar 45 mantan narapidana yang dilibatkan dan akan bergabung ke dalam tiga kelompok Brigade Pangan.

“Bapak Presiden Prabowo menargetkan kita swasembada secepat-cepatnya. Dan kolaborasi dengan berbagai pihak merupakan salah satu kunci untuk mewujudkannya,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Rabu (11/12/2024).

Dok. Kementan Mentan Andi Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2024).

Amran telah melakukan audiensi dengan Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono guna membahas pelibatan eks narapidana terorisme itu di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2024).

Eddy mengatakan, rencana ini sebagai upaya deradikalisasi dengan cara tak biasa.

“Negara hadir untuk pencegahan terorisme dan kami masukkan ke Brigade Pangan, mantan narapidana bergabung mengolah lahan, rencana ada tiga Brigade Pangan,” kata Eddy.

Eddy berharap kolaborasi ini dapat berkontribusi pada program deradikalisasi sekaligus berdampak pada ketahanan pangan.

“Di mana para mantan napi menjadi lebih produktif dan tidak akan kembali terjerat masalah terorisme,” kata Eddy.

Adapun Kementan membentuk Brigade Pangan untuk mencapai swasembada pangan, target yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Kami sudah membentuk Brigade Swasembada Pangan (untuk) di 12 provinsi seluruh Indonesia, ada 85 kabupaten. Ini tim bersama TNI, untuk cetak sawah dan oplah (optimasi lahan),” kata Mentan Amran saat ditemui di kantor Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (18/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

Warga binaan akan ditempatkan di lokasi khusus selama satu hingga dua tahun untuk mendapatkan pelatihan modern, mulai dari pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil panen.

Agus berharap, dengan peralatan modern, para narapidana akan mendapatkan penghasilan yang cukup.

“Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengetahuan kepada teman-teman lainnya yang mungkin menggantikan posisi mereka sebagai warga yang menjalani bebas bersyarat,” kata Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Narapidana yang sedang menjalani masa bebas bersyarat atau cuti menjelang kebebasan akan dilibatkan dalam program swasembada pangan.

Rencana itu diungkapkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman setelah dirinya menerima kunjungan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2024).

Mentan Amran mengatakan, narapidana bebas bersyarat akan dilibatkan dalam Brigade Swasembada Pangan bentukan Kementan.

PIXABAY/HARTONO SUBAGIO Ilustrasi pertanian, petani.

“Kita akan memanfaatkan kesempatan ini di Brigade Pangan untuk mengoptimalkan lahan yang ada dan memberdayakan warga binaan bebas bersyarat sehingga mereka bisa memiliki pendapatan langsung dan menciptakan lapangan kerja. Saya rasa ini langkah yang sangat baik,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Kamis.

Amran pun meminta dukungan dari seluruh pihak terkait untuk merealisasikan program ini.

“Kami minta para dirjen terkait untuk menindaklanjuti program ini dengan segera,” tutur Amran.

Dalam kesempatan yang sama, Agus mengatakan, kerja sama ini dirancang tidak hanya untuk memberikan pelatihan kepada warga binaan, tetapi juga mewujudkan ketahanan pangan.

“Kami mendapat banyak masukan dari Pak Mentan terkait program Kementan yang dapat melibatkan warga binaan. Selain itu, langkah ini juga menjadikan mereka bagian dari solusi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” kata Agus.

Mengutip siaran pers Kementan, kerja sama itu berfokus pada pelatihan intensif untuk komoditas padi, yang menjadi pendukung utama kebutuhan pangan nasional.

Warga binaan akan ditempatkan di lokasi khusus selama satu hingga dua tahun untuk mendapatkan pelatihan modern, mulai dari pengelolaan lahan, penerapan teknologi pertanian, hingga pemasaran hasil panen.

Agus berharap, dengan peralatan modern, para narapidana akan mendapatkan penghasilan yang cukup.

“Selain itu, mereka juga dapat berbagi pengetahuan kepada teman-teman lainnya yang mungkin menggantikan posisi mereka sebagai warga yang menjalani bebas bersyarat,” kata Agus.

JAKARTA, investor.id – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan empat perusahaan penyedia pupuk palsu dan 23 perusahaan pupuk yang tak sesuai standar telah diproses secara hukum. Perusahaan-perusahaan tersebut merugikan petani hingga Rp 3,2 triliun, sekaligus menghambat terwujudnya swasembada pangan.

Mentan Amran mengatakan perusahaan ditemukan memroduksi pupuk palsu dan tak sesuai standar setelah menerima laporan pengaduan.

Menanggapi laporan ini, pihaknya segera melakukan uji laboratorium yang membuktikan perusahaan itu hanya menggunakan Nitrogen, Phosphorus, dan Potassium (NPK) yang di bawah 1%. Padahal minimal penggunaan NPK pada pupuk yakni 15%.

"Pupuk yang palsu maupun pupuk yang spesifikasinya kurang itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjut (proses hukum)," ungkapnya di Jakarta, Selasa (26/11/2024).

Selain melakukan proses hukum, Mentan mengatakan pihaknya telah melabelkan daftar hitam (blacklist) kepada para pemilik perusahaan. Walaupun membuat perusahaan baru, pihaknya tidak akan menerima kerja sama sebagai vendor di Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut ia menerangkan, angka kerugian dihitung berdasarkan biaya rata-rata pengelolaan lahan yang dikeluarkan oleh petani di Indonesia yaitu sebesar Rp 19 juta per hektare (Ha). Apabila diakumulasikan dari pupuk palsu dan pupuk dengan spesifikasi rendah, total kerugian masing-masing mencapai Rp 600 miliar dan Rp 3,2 triliun.

"Karena petani mengeluarkan biaya untuk pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih per hektare (rugi) Rp 19 juta," kata Mentan.

Amran telah menonaktifkan 11 pegawai di Kementerian Pertanian yang terdiri dari Eselon II, Eselon III, serta pegawai yang memproses pengadaan pupuk tersebut.

"Bila perlu kami kirim ke penegak hukum," imbuhnya. Ia menegaskan, tindakan ini akan mewujudkan Astacita dari Presiden Prabowo Subianto demi menyukseskan swasembada pangan kurang dari empat tahun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meyakini Indonesia bisa mewujudkan swasembada pangan atau kemandirian dalam memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakatnya paling lambat empat hingga lima tahun ke depan.

Ia menyampaikan, keyakinan itu muncul usai berdiskusi dengan para pakar terkait. Oleh karena itu, swasembada pangan harus diwujudkan guna cegah ketergantungan pada bahan pangan negara-negara lain.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News