Bisnis.com, JAKARTA — Anggota Komisi XIII DPR RI Pangeran Khairul Saleh turut menyikapi kasus pencegahan keberangkatan 10 calon jemaah haji asal Banjarmasin oleh aparat gabungan Polres Bandara Soekarno-Hatta dan Kementerian Agama karena kedapatan menggunakan visa kerja.

Pangeran berpandangan penggunaan visa nonhaji untuk ibadah haji adalah bentuk pelanggaran keimigrasian yang harus dicegah sejak awal. Dia mengatakan pelanggara tak hanya menyangkut persoalan administratif tetapi juga menyangkut marwah negara.

“Keimigrasian merupakan pintu gerbang pencegahan kasus ini terjadi, seharusnya jangan diloloskan karena ini masalah marwah negara yang dibawa," katanya melalui keterangan tertulis yang dikutip Minggu (27/4/2025).

Buntut dari kasus tersebut, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) menilai sistem pengawasan terkait jemaah haji nonprosedural memerlukan perbaikan.

Pangeran mengaku telah sejak lama mendorongpenegakan hukum dalam praktik pemberangkatan jemaah haji nonprosedural, termasuk penindakan terhadap biro travel nakal yang memberangkatkan jemaah tanpa visa resmi.

Di lain sisi, dia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat agar tidak tergoda dengan tawaran haji murah menggunakan visa kerja atau rumah.

“Pemberangkatan haji ilegal berisiko terkena sanksi hukum di luar negeri dan merugikan jemaah itu sendiri. Perlunya sosialiasi kepada calon jemaah agar tidak tergiur keberangkatan haji yang murah tetap bermasalah. Kasihan calon jemaah,” katanya.

Sebagai informasi, 10 calon jemaah haji dicekal ketika hendak berangkat ke Tanah Suci menggunakan visa kerja, padahalArab Saudi telah menegaskan ibadah haji hanya diperbolehkan bagi pemegang visa haji resmi.

Dalam pernyataan resminya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi memperingatkan agar masyarakat tidak tertipu oleh tawaran haji menggunakan visa nonhaji.

Sementara itu, hasil pendalaman Polres Bandara Soekarno-Hatta yang telah memeriksa pihak travel berinisial KGB dan peserta rombonga mengungkap bahwa pihak travel menjanjikan para jemaah bisa haji dan umrah dengan membayar Rp100 juta–Rp200 juta untuk perjalanan ibadah tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi Saleh Saad Almirba mengatakan kunjungannya ke Jakarta pada Selasa (22/4/2025) adalah untuk melihat langsung layanan fast track bagi jamaah haji Indonesia.

"Kunjungan ini adalah untuk melihat secara langsung kegiatan (layanan fast track) ini dan memberikan bantuan serta fasilitas dan kemudahan dalam rangka menyukseskan kegiatan ini," kata Almirba di Kedutaan Besar Arab Saudi di Jakarta, Selasa.

Layanan fast track merupakan bagian dari Makkah Route Initiative yang ditujukan mempermudah proses pelayanan keimigrasian Arab Saudi yang dilakukan di beberapa bandara di Indonesia. Negara-negara lain yang juga memperoleh kemudahan layanan tersebut.

Inisiatif tersebut, kata Almirba, merupakan ekspresi atau bentuk perhatian penting dari pemerintah Arab Saudi terhadap para haji yang datang dari seluruh negara Islam di dunia, terutama jamaah haji dari Indonesia.

Program tersebut, kata dia, merupakan landasan penting bagi kerja sama kedua pihak, terutama dengan negara-negara yang berpartisipasi dalam sistem layanan fast track tersebut.

"Dan tentu apa yang telah disampaikan atau diberikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyukseskan kegiatan ini sangatlah penting," katanya.

Setelah insiden kebakaran yang melanda kawasan Gang Satata Sariksa, Kelurahan Sukahaji, Kota Bandung pada 10 April lalu, area tersebut kini mengalami kisruh. Pada Senin 21 April, bentrok antara penghuni kawasan setempat dengan orang tidak kenal hingga menyebabkan sejumlah penghuni luka-luka.

Belum diketahui penyebab awal kisruh di lahan yang tengah menjadi sengketa tersebut. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan rasa prihatinnya.

Ia menyesalkan, insiden yang terjadi dan meminta seluruh pihak untuk bersama-sama mentaati proses hukum yang tengah berjalan terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut. Untuk itu, ia meminta agar kondusifitas senantiasa dijaga.

"Kami sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang. Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga ada keputusan final dan mengikat," ungkapnya, Selasa (22/4/2025).

Farhan mengatakan, Pemkot Bandung berupaya mendorong penyelesaian masalah tersebut melalui mediasi dan dialog. Seluruh pihak diharapkan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," paparnya.

Ia mengatakan, pihaknya juga mendukung langkah penertiban keamanan yang dilalukan aparat untuk menjaga keamanan masyarakat. "Kami mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ungkapnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait polemik kepemilikan lahan di kawasan tersebut masih berproses di Pengadilan. Oleh karenanya, seluruh pihak diminta untuk mentaati dan menghormati proses hukum hingga putusan keluar. Ia meyakini masalah dapat segera terselesaikan

"Pemkot Bandung akan terus menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat. Kita yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tutupnya.

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

Video: Kebakaran Sukahaji Bandung, Pedagang Kayu Ada yang Rugi Sampai Rp 150 Juta

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, angkat bicara terkait peristiwa bentrokan yang terjadi di daerah Sukahaji, Kota Bandung, Senin (21/4/2025) kemarin.

Farhan menjelaskan, sebagai pimpinan di Pemerintah Kota Bandung, dia mengaku prihatin tetapi juga menyesalkan terjadinya bentrokan antara warga Kelurahan Sukahaji dan pihak terkait di wilayah Gang Satata Sariksa, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.

"Kami tentu sangat prihatin dan berharap semua pihak dapat sama-sama menahan diri untuk mencegah peristiwa serupa terjadi lagi di masa mendatang," kata Farhan di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukencana, Kota Bandung, Selasa (22/4/2025).

"Mari kita sama-sama menghormati proses hukum yang tengah berjalan hingga nanti ada keputusan final dan mengikat," tuturnya.

Lebih lanjut, Farhan menjelaskan, Pemkot Bandung memahami kejadian tersebut dipicu perbedaan pandangan mengenai rencana pemasangan batas lahan oleh salah satu pihak swasta hingga menyebabkan bentrokan dengan pihak warga Kelurahan Sukahaji.

Pemkot Bandung, lanjut dia, menghargai setiap aspirasi masyarakat selama disampaikan dengan cara damai serta dalam koridor hukum yang berlaku.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak menghormati proses hukum yang tengah berjalan demi menjaga situasi Kota Bandung tetap kondusif dengan menempuh jalur damai dan tidak melakukan tindakan provokatif.

"Kami tentu mendorong penyelesaian permasalahan melalui jalur dialog, mediasi, serta mekanisme hukum yang adil dan transparan. Pemerintah meyakini bahwa komunikasi dan musyawarah adalah kunci dalam menyelesaikan konflik yang terjadi," ucapnya.

Selain itu, Farhan juga memastikan hak dan keamanan seluruh warga tetap menjadi prioritas utama Pemkot Bandung.

"Kami juga sangat mengapresiasi langkah cepat aparat keamanan yang terus berada di lokasi serta mendukung penuh langkah-langkah aparat keamanan dalam menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat di lokasi kejadian," ucapnya.

Pemkot Bandung, lanjut Farhan, juga mengingatkan bahwa persoalan hukum terkait kawasan tersebut saat ini masih berproses di pengadilan.

Oleh karena itu, seluruh pihak diminta untuk menghormati dan menunggu hasil proses hukum tersebut hingga adanya putusan inkrah.

Terlebih lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai pemangku kebijakan di tingkat wilayah, telah turun tangan dan tengah mengupayakan berbagai langkah penyelesaian yang mengedepankan keadilan dan solusi jangka panjang bagi semua pihak.

Sebagai langkah awal, menurut Farhan, Pemkot Bandung juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk melakukan monitoring dan pendekatan persuasif guna mencegah terjadinya eskalasi konflik di wilayah tersebut.

"Pemkot Bandung berkomitmen untuk terus hadir dan menjadi bagian dari solusi atas setiap dinamika yang terjadi di tengah masyarakat," ujarnya.

"Dengan semangat kebersamaan dan musyawarah, kami yakin setiap persoalan dapat diselesaikan secara damai, bermartabat, dan berkeadilan," tuturnya.

Bisnis.com, Jakarta — Badan Penyeleggara Haji mendesak Kepolisian untuk menindak para oknum yang menawarkan paket haji ilegal.

Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan penertiban jamaah haji ilegal harus segera dilakukan oleh Kepolisian sehingga kualitas layanan haji bisa semakin baik dan bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jamaah haji yang resmi.

"Kami juga berkoordinasi dengan Polri dan kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, agar bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang menawarkan dan menyelenggarakan paket haji Ilegal," ujarnya di Jakarta, Minggu (20/4).

Dia menuturkan sejak dibentuk Badan Penyelenggara Haji di Indonesia, pihaknya langsung bergerak cepat dan berkordinasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk menangani masalah jamaah haji ilegal asal Indonesia.

"Alhamdulillah di tahun 2025 ini Arab Saudi sudah mulai lakukan berbagai kebijakan pengetatan," katanya.

Berkaitan dengan itu, Dahnil juga mengapresiasi pihak kepolisian dan imigrasi yang berhasil menggagalkan keberangkatan 10 orang calon jemaah haji non prosedural (ilegal) yang hendak menuju Tanah Suci dengan menggunakan visa kerja.

"Langkah cepat dan tegas dari kepolisian dan imigrasi ini menunjukkan keseriusan negara menjaga martabat penyelenggaraan haji Indonesia dan melindungi para calon jemaah dari potensi risiko,” ucapnya.

Dia menjelaskan terdapat 10 calon jamaah haji ilegal tersebut kini tengah diselidiki guna mendalami pihak lain yang terlibat.

"Kini, para calon jemaah tengah menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam upaya keberangkatan ilegal ini," tutur Dahnil.

Dia mengimbau kepada masyarakat agar untuk lebih berhati-hati jika ingin haji ke Arab Saudi. Pasalnya, Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan kebijakan ketat menjelang musim haji 2025, termasuk larangan kunjungan ke Kota Makkah dengan visa selain visa haji resmi, yang mulai berlaku pada 23 April 2025.

"Masyarakat harus waspada dan tidak mudah tergoda dengan tawaran haji murah atau cepat tanpa antrean namun tidak resmi. Haji adalah ibadah suci, maka harus dijalani secara sah dan sesuai prosedur," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com -Kementerian Agama (Kemenag) RI menyebut UD Sentosa Seal milik Jan Hwa Diana memotong gaji karyawan Rp 10.000 jika shalat Jumat merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Sekretaris Jenderal Kemenag RI, Kamaruddin Amin, mengatakan, aturan perusahaan itu tidak tepat karena setiap orang mempunyai hak untuk melaksanakan ajaran agamanya.

"Jadi setiap warga negara harus diberi ruang untuk bisa melaksanakan dan menjalankan ajaran agamanya. Ketika ingin melaksanakan shalat Jumat, misalnya, ya harus diberi ruang," imbuh Kamaruddin saat ditemui di Kantor RRI, Jakarta Pusat, Minggu (20/4/2025).

Kamaruddin mengatakan, aturan dari UD Sentosa Seal itu merupakan praktik yang melanggar HAM sekaligus melanggar hak warga negara yang telah dilindungi oleh konstitusi.

"Dan ketika itu dilarang, itu melanggar hak asasi manusia, melanggar hak warga negara untuk menjalankan ajaran agamanya," ucapnya.

Sebelumnya, dugaan pemotongan gaji karyawan UD Sentosa Seal karena ibadah shalat Jumat lebih dari 20 menit terungkap setelah Wakil Menteri Ketenagakerjaan Imannuel Ebenezer menggelar sidak ke perusahaan itu.

Temuan ini kembali dia tegaskan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (19/4/2025).

Noel menyebut, memang ada dugaan pemotongan gaji bagi karyawan yang shalat Jumat.

Beberapa mantan karyawan perusahaan itu pun mengaku mengalami pemotongan gaji ketika izin menunaikan shalat Jumat.

Sementara, karyawan bernama Peter Evril Sitorus yang mulai bekerja di UD Sentosa Seal pada akhir Desember 2024 mengungkapkan, ia baru mengetahui ihwal pemotongan gaji tersebut setelah bekerja beberapa minggu.

"Karena saya non-Islam, saya kurang tahu detailnya, cuma saya tahu kalau ada pemotongan waktu shalat Jumat sebesar Rp 10.000 per Jumat. Kalau mau shalat Jumat, dipotong (gajinya)," ujar Peter.

Selain pemotongan gaji, perusahaan ini juga disebut melakukan penahanan ijazah mantan karyawan mereka dan disebut melakukan penyekapan.

Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), mempertimbangkan langkah hukum karena terkait tuduhan ijazah palsunya. Jokowi mengungkapkan langkah tersebut masih dikaji oleh tim hukumnya.

"Ya (langkah hukum) dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah disampaikan oleh Rektor UGM, terakhir Dekan Fakultas Kehutanan kan sudah jelas semuanya," kata Jokowi di Solo seperti dilansir detikJateng, Jumat (11/4/2025).

Jokowi menegaskan dirinya merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM). Dia mengatakan keaslian ijazah itu juga sudah dijelaskan oleh UGM.

"Sudah disampaikan oleh rektor, dekan, tidak hanya sekali sudah dibuka seperti itu. Kalau masih urusan huruf lah, sampai urusan angka, kalau itu udah," ujarnya.

Jokowi mengatakan pihak yang menuduh ijazahnya palsu harus membuktikan. Dia mengatakan proses hukum masih dalam kajian oleh tim pengacaranya.

"Yang paling penting siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, siapa yang menuduh dia yang harus membuktikan. Ini masih dalam kajian oleh pengacara," ujar Jokowi.

Simak selengkapnya di sini.

Simak Video: UGM Jelaskan Keaslian Ijazah Jokowi

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati bebas menikmati lebaran bersama keluarga di rumahnya setelah Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah, sedangkan dua terdakwa lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim masih mendekam di Rutan Makassar.

"Itu penetapan dari hakim, bukan dari kami. Hakim yang mengeluarkan status pengalihan tahanan, kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, kami keluarkan," kata Kepala Rutan Makassar Jayadikusumah kepad wartawan di Makassar, Selasa (8/4).

Pengalihan status tahanan Mira Hayati dari tahanan rutan ke tahanan rumah, kata Jayadi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Makassar Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Mks dikeluarkan dari Rutan Kelas 1 Makassar per 27 Maret 2025, atau empat hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijiriah.

Mira Hayati keluar dari Rutan Makassar setelah kuasa hukumnya mengajukan pengalihan tahanan rumah atas permohonan suaminya Agus Nur Itsan sebagai penjamin dengan alasan kondisi kesehatannya serta masih sementara menyusui bayinya usai melahirkan melalui operasi sesar beberapa pekan lalu.

Kabar keberadaan Mira Hayati terungkap melalui cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans di akun media sosial menyebut Direktur Agus Mira Mandiri Utama (Mira Hayati) sedang berada di rumahnya berlebaran bersama keluarga.

Fenny Frans menanggapi komentar nitizen atas tayangan video yang beredar di akun Facebook, @Halija Baji, karena Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar, sedangkan suaminya tidak bisa keluar apalagi mendapatkan fasilitas yang sama.

"Iya sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahuji, kita itu orangnya tidak suka irih-irih," cuitnya menanggapi komentar netizen.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Makassar Sibali kepada wartawan menyatakan belum mengetahui persis status peralihan tahanan Mira Hayati dari rutan ke rumahnya. Ia beralasan, saat ini sedang cuti jadi tidak mengetahui perkembangan terbaru.

"Saya tidak tahu, karena saya cuti. Saya juga tidak tahu prosesnya. Karena, ketua majelisnya itu Pak Pandji Santoso, Wakil Ketua Pengadilan. Sampai hari ini saya tidak ada komunikasi terkait permohonan pengalihan penahanan itu," ujarnya merespons.Sementara itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah yang dikonfirmasi wartawan enggan membenarkan kabar tersebut kepada media. Walaupun diketahui terdakwa sudah berada di rumahnya dengan status tahanan rumah.

Ia pun menimpali cuitan Fenny Frans istri terdakwa Mustadir Daeng Sila di media sosial awal mula informasi itu beredar ke publik. Ida justru meminta kebenaran kabar itu langsung ditanyakan ke bersangkutan Fenny Frans.

"Harusnya di tanyakan ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," ucapnya.

Meski demikian, Ida tidak menampik bahwa telah mengajukan pengalihan penahanan terhadap kliennya dengan beralasan baru melahirkan melalui operasi sesar dan masih menyusui bayinya serta membutuhkan perhatian ibunya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi membenarkan terdakwa Mira Hayati mendapatkan persetujuan pengalihan penahanan dari Rutan Makassar ke rumahnya.

"Sebelum lebaran, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengeluaran dari Rutan," kata Soetarmi singkat melalui pesan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida menilai, lemahnya hukum pidana adalah penyabab berulangnya kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Nany menilai, sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada korban sehingga banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media yang belum menemukan titik terang.

"Kalau pun selesai, hukumannya dianggap ringan. Situasi ini saling terkait dan memperkuat kerentanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya," kata Nany saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Ia menyebutkan, banyak pula jurnalis yang menjadi korban kekerasan memilih menerima permintaan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum.

Padahal, setiap tindakan kekerasan terhadap jurnalis seharusnya diproses secara hukum pidana, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Undang-undang ini secara tegas melindungi kerja-kerja jurnalistik dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan," ucap Nany.

Oleh karena itu, AJI mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk lebih menghormati kerja jurnalis.

"AJI mendesak penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sudah dilaporkan," kata dia.

Diketahui, kasus kekerasan terhadap jurnalis telah berulang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Teranyar, terdapat peristiwa intimidasi terhadap jurnalis terjadi saat kegiatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/4/2025) lalu.

Peristiwa bermula saat Kapolri mendekati salah satu penumpang yang tengah duduk di kursi roda di area stasiun.

Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar.

Situasi tiba-tiba berubah tegang saat salah satu oknum polisi yang diduga ajudan Kapolri, Ipda Endry Purwa Sefa, meminta para jurnalis mundur dengan cara yang tidak sopan.

Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron.

Namun, Endry justru mengejarnya dan memukulnya dengan menggunakan tangan.

Akibat peristiwa tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sampai menyampaikan permintaan maaf akibat ulah bawahannya.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara bersama PT Garuda Indonesia mempersiapkan berbagai kebutuhan untuk menyukseskan pelaksanaan ibadah haji 2025.

"Kami membahas berbagai persiapan pelaksanaan haji 2025 dan kerja sama lainnya dengan pihak Garuda Indonesia," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara Teodorus Simarmata di Medan, Kamis.

Teodorus menegaskan koordinasi teknis dengan pihak Garuda Indonesia juga menjadi prioritas dalam memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, khususnya terkait dengan keimigrasian.

Lebih lanjut, rapat ini menghasilkan beberapa masukan penting, antara lain pertemuan lanjutan untuk membuat perjanjian kerja sama agar tidak menyalahi proses keimigrasian di Arab Saudi dan Indonesia.

Pihak Garuda Indonesia juga akan memberikan informasi lanjutan mengenai teknis pelaksanaan haji setelah mendapatkan konfirmasi dari pusat tersebut.

Dengan adanya koordinasi yang baik antarimigrasi Sumatera Utara dan PT Garuda Indonesia, diharapkan pelaksanaan haji 2025 dapat berjalan dengan lancar dan sukses.

"Secara prinsip, Imigrasi Sumatera Utara mendukung kebijakan untuk kelancaran pelaksanaan haji tahun 2025, tapi secara teknis permasalahan akan dikoordinasikan dengan pihak Garuda Indonesia," kata Teodorus.

Sementara itu, GM PT Garuda Indonesia Perwakilan Medan Gilang mengatakan bahwa diperkirakan akan ada sekitar 200 penerbangan haji dengan tujuan Jeddah dan Mekkah melalui Bandar Udara Internasional Kualanamu.

Menurut dia, Bandara Kualanamu yang merupakan bandara hub di Pulau Sumatra itu akan menjadi titik transit untuk pergantian crew dan pengisian bahan bakar.

"Selain itu, Garuda Indonesia merencanakan penerbangan carter dari Amerika dengan model Airbus itu akan dioperasikan untuk pelaksanaan haji tahun ini," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah musisi seperti Ariel NOAH, Armand Maulana, Bunga Citra Lestari (BCL), hingga Kunto Aji, mendatangi Kementerian Hukum untuk berdiskusi terkait sistem royalti musik, termasuk tentang Undang Undang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Hal ini menyusul adanya kasus mengenai royalti musik antara penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias yang tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.

“Seperti yang tadi Pak Menteri bilang, kami ke sini karena keresahan yang terjadi di ekosistem musik saat ini. Kita semua kompak berpikir, ‘Wah, sepertinya kita harus ke pemerintah deh,’ paling tidak memberikan masukan dari sudut pandang penyanyi,” kata Armand saat ditemui di Kantor Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Armand menambahkan, diskusi ini juga bertujuan untuk memberikan masukan.

“Pak Menteri tadi bilang, bukan hanya penyanyi yang hadir, tetapi juga pencipta lagu dan promotor. Kami di sini hanya ingin memberikan masukan dari sudut pandang kami,” tutur Armand.

Dalam kesempatan yang sama, Ariel NOAH mengungkapkan, kedatangan mereka dilakukan dalam kapasitas sebagai bagian dari organisasi VISI (Vibrasi Suara Indonesia).

Ia berharap pemerintah bisa turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan royalti musik yang selama ini dianggap masih memiliki banyak kendala.

“Kami dari VISI mewakili suara para penyanyi. Dalam hal ini, kami ingin agar yang berwenang mengurus persoalan ini. Jadi, negara hadir untuk menengahi,” ungkap Ariel.

Senada dengan Ariel, Bunga Citra Lestari juga menekankan pentingnya mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

“Yang pasti, kami semua sudah berdiskusi. Kami dari VISI, para penyanyi, ingin segera ada solusi agar ekosistem musik bisa berjalan dengan baik dan adil untuk semua pihak,” ujar BCL.

Sebelumnya, Agnez Mo terlibat perselisihan dengan Ari Bias terkait royalti musik.

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan pada 30 Januari 2025 bahwa Agnez terbukti bersalah melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam putusan tersebut, Agnez diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan menggelar sosialisasi yang dilaksanakan secara hybrid dengan tema terkait panduan layanan izin tinggal melalui laman evisa.imigrasi.go.id. Imigrasi Jakarta berharap layanan e-visa ini semakin memperkuat sistem keimigrasian.

"Sistem e-visa.imigrasi.go.id ini diharapkan akan semakin memperkuat sistem keimigrasian Indonesia, menciptakan layanan yang lebih cepat, lebih aman, dan lebih sesuai dengan kebutuhan zaman," kata Kakanwil Ditjen Imigrasi Daerah Khusus Jakarta, Arief Munandar, dalam sambutannya, seperti dalam keterangan yang diterima, Kamis (13/2/2025).

Layanan e-visa ini berdasarkan Permenkumham No.11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal. Webinar dilaksanakan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Imigrasi Daerah Khusus Jakarta hari ini.

Dua narasumber yang andal di bidangnya hadir dalam acara ini, yaitu Tessar Bayu Setyaji selaku Kepala Tim Alih Status Direktorat Izin Tinggal dan Yan Toto Nugroho selaku Analis Keimigrasian Muda, Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Webinar tersebut diikuti oleh pimpinan atau perwakilan perusahaan penanam modal atau pengguna tenaga kerja asing dan perwakilan komunitas perkawinan campur. Adapun kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat pemahaman para peserta mengenai layanan warga negara asing khususnya visa dan izin tinggal pada laman evisa.imigrasi.go.id, serta sebagai sarana penyebaran informasi Aplikasi Molina (Modul Online Layanan Imigrasi Indonesia).

Aplikasi e-visa.imigrasi.go.id merupakan sistem layanan keimigrasian yang dirancang agar dapat mempermudah dan mempercepat proses pengajuan layanan visa dan izin tinggal bagi WNA, aplikasi ini merupakan salah satu inovasi Dirjen Imigrasi dalam rangka mendukung Program Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto serta 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Agus Andrianto khususnya pada poin 6, yakni penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, berharap kegiatan ini memberikan pemahaman terkait pengajuan izin tinggal secara online.

"Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat atau stakeholder terkait prosedur dan langkah-langkah dalam melakukan pengajuan izin tinggal secara online, sehingga masyarakat dapat dengan efektif menggunakan layanan melalui platform digital evisa.imigrasi.go.id serta dapat membawa dampak yang signifikan terhadap pengetahuan peserta dan peningkatan mutu pelayanan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta," kata Bugie.

Imigrasi Jaksel gelar webinar soal layanan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan, Bugie Kurniawan, memberikan sambutan. (Foto: dok. Istimewa)

Hoegeng Awards 2025

Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

Usulkan di sini