JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono memutuskan tetap melanjutkan proses hukum terhadap musisi Ahmad Dhani meski anggota DPR RI Fraksi Gerindra itu telah meminta maaf usai menjalani sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Permintaan maaf ini setelah pentolan grup musik Dewa 19 itu mendapatkan sanksi ringan akibat pernyataannya soal ungkapan seksis dan pelecehan marga “Pono”.

“Permintaan maaf itu tidak pernah menggagalkan proses hukum. Itulah alasan kami melanjutkan,” kata Rayen saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (15/5/2025).

Pelantun lagu “Selalu Ada” itu menganggap, permintaan maaf Dhani tidak pernah ada karena bukan lahir dari sebuah penyesalan dan rasa bersalah.

“Jadi, apapun permintaan maaf yang ada di media, itu kami enggak tahu dan kami selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada,” tegas dia.

Menurut Rayen, fase permintaan maaf sudah tiada. Seharusnya disampaikan sebelum sidang MKD maupun langkah hukum.

Sebelumnya, Rayen melaporkan Ahmad Dhani ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri atas tuduhan penghinaan rasial karena menyebut marga Pono dengan kata “Porno".

"Jadi, apapun permintaan maaf yang ada di media, itu kami enggak tahu dan kami selalu sepakat bahwa permintaan maaf itu tidak pernah ada,” tegas dia.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Pentolan grup band Dewa 19 itu dijerat dengan beberapa pasal karena ucapannya yang dianggap telah melukai perasaan marga Pono.

Rayen Pono menegaskan dirinya sudah menutup pintu maaf terhadap Ahmad Dhani yang dua kali merendahkan marga keluarga besarnya.

Awalnya, mantan personel Pasto itu telah memaafkan Dhani yang menuliskan namanya sebagai Rayen Porno dalam undangan terbuka untuk debat soal tata kelola royalti musik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Meski Ahmad Dhani telah resmi menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), penyanyi Rayen Pono menegaskan bahwa proses hukum terhadap musisi tersebut tetap berjalan.

Adapun Ahmad Dhani, melalui putusan MKD, dinyatakan melanggar kode etik atas dua kasus, yakni pernyataan seksisnya mengenai naturalisasi pemain sepak bola dalam rapat bersama Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, beberapa waktu lalu, serta pemelesetan nama marga Rayen Pono.

Sementara Rayen juga melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Polri atas dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor: LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

“Proses hukum tetap berjalan,” tulis Rayen Pono kepada Kompas.com via pesan singkat, Jumat (9/5/2025).

Rayen mengatakan, kemungkinan minggu depan ia akan menghadiri pemanggilan ke Polda guna proses klarifikasi.

“Untuk lanjut proses klarifikasi penyelidikan,” tambah Rayen.

Sebagai informasi, Ahmad Dhani dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagai anggota dewan.

Dhani pun dijatuhi sanksi berupa teguran lisan dan diwajibkan meminta maaf.

“Berdasarkan pertimbangan hukum dan etika, MKD memutuskan bahwa teradu yang terhormat Ahmad Dhani, dengan nomor anggota A119 dari Fraksi Partai Gerindra, telah terbukti melanggar kode etik DPR RI dan diberikan sanksi ringan,” kata Ketua MKD DPR, Nazaruddin Dek Gam, Rabu (7/5/2025).

“Menyatakan teradu melakukan pelanggaran kode etik anggota DPR RI. Menghukum teradu dengan teguran lisan disertai kewajiban teradu meminta maaf kepada pengadu paling lama 7 hari sejak keputusan ini,” tambahnya.

KOMPAS.com - Musisi Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya belum memikirkan langkah hukum terkait laporan yang diajukan oleh Rayen Pono.

Dilansir Kompas.com (24/04/2025), terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia belum menyiapkan kuasa hukum maupun respons hukum lanjutan.

"Belum terpikirkan (siapkan kuasa hukum dan langkah hukumnya)," ujar Ahmad Dhani melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Kenapa Ahmad Dhani Bantah Tuduhan Rayen Pono?

Dhani juga menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki motif seperti yang dituduhkan.

"Kalau pakai nalar, orang pasti nggak percaya saya melakukan hal yang dituduhkan itu," jelas Ahmad Dhani, menegaskan bahwa tuduhan yang dilaporkan oleh Rayen Pono tidak memiliki dasar yang jelas.

Sebelum dilaporkan, Ahmad Dhani mengaku sudah meminta maaf atas kekeliruan penulisan nama marga dalam undangan yang diterimanya. "Sudah minta maaf atas typo di draft undangan," ujarnya.

Rayen Pono Melaporkan Ahmad Dhani ke Polisi

Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan tuduhan yang tercantum dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 310 KUHP, serta Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan tersebut, Rayen Pono menyertakan beberapa barang bukti, termasuk sebuah video yang merekam perdebatan antara dirinya dan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Penyebab Perselisihan Ahmad Dhani dan Rayen Pono

Perdebatan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Rayen Pono bermula dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), yang membahas masalah royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Persoalan muncul ketika dalam undangan untuk acara tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai "Rayen Porno," yang dianggap menyinggung dan membuat Rayen Pono merasa tersinggung, hingga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dilaporkan ke Polisi, Ahmad Dhani Belum Pikirkan Langkah Hukum, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani mengaku belum memikirkan langkah hukum terkait laporan Rayen Pono terhadap dirinya.

Ahmad Dhani menegaskan belum menyiapkan kuasa hukum maupun respons hukum lanjutan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Belum terpikirkan (siapkan kuasa hukum dan langkah hukumnya),” kata Ahmad Dhani melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/4/2025).

Ahmad Dhani mengatakan dirinya tak ada motif seperti yang dituduhkan dalam laporan Rayen Pono.

“Kalau pakai nalar, orang pasti nggak percaya saya melakukan hal yang dituduhkan itu,” kata Ahmad Dhani.

Sebelum dilaporkan ke polisi, Ahmad Dhani pun mengaku sudah meminta maaf atas kekeliruan penulisan nama marga kepada Rayen Pono.

“Sudah minta maaf atas typo di draft undangan,” kata Ahmad Dhani.

Ada pun, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporannya, Rayen Pono membawa beberapa barang bukti.

Salah satunya adalah video saat Rayen Pono berdebat dengan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Acara ini merupakan bagian dari diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Acara diskusi ini pula yang menjadi pangkal laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani.

Persoalan muncul ketika dalam undangan debat tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai “Rayen Porno” yang membuat Rayen Pono tersinggung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani atas kasus dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik.

Laporan itu juga menjadi penegasan dari Rayen bahwa Dhani bukan orang yang kebal hukum.

"Ramai di media sosial narasi bahwa AD katanya punya imunitas karena dia pejabat dan karena dia dekat dengan kekuasaan," kata Rayen saat ditemui di Bareskrim Polri, Rabu (23/4/2025).

Rayen Pono merasa bersyukur karena laporannya terhadap Ahmad Dhani diterima dengan baik di Bareskrim Polri.

"Kita mau buktikan sama-sama di sini, dan Bareskrim Polri membuktikan di sini tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap hukum," kata Rayen.

Lewat laporan ini, Rayen Pono berharap Ahmad Dhani berjiwa besar menerima konsekuensi atas ucapannya di media sosial.

Selain itu, eks personel Pasto tersebut meminta Dhani untuk tak bersikap arogan lagi di depan publik.

"Jadi apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga harus berjiwa besar menerima ini dan jangan lagi, dengan penuh kerendahan hati, punya arogansi untuk meremehkan orang lain karena kita semua sama di mata hukum," kata Rayen.

Adapun, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporannya, Rayen Pono membawa beberapa barang bukti.

Salah satunya adalah video saat Rayen Pono berdebat dengan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Acara ini merupakan bagian dari diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Acara diskusi ini pula yang menjadi pangkal laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani.

Persoalan muncul ketika dalam undangan debat tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai “Rayen Porno” yang membuat Rayen Pono tersinggung.

Ahmad Dhani sendiri telah meminta maaf atas kekeliruan tersebut dan menyebut tak ada maksud melakukannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono telah melaporkan Ahmad Dhani atas kasus dugaan penghinaan rasial.

Setelah ini, Rayen Pono selanjutnya akan melaporkan Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Aduan itu akan dilakukan atas dasar Dhani yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI.

"Terkait MKD, kami akan melalukan itu karena ini berkaitan dengan seorang pejabat publik yang harusnya menjaga namanya, etika, tapi tidak dilalsanakan dengan baik," kata Jajang, kuasa hukum Rayen, saat ditemui di Bareskrim Polri, Rabu (23/4/2025).

Rayen Pono dan tim kuasa hukumnya rencananya akan mendatangi MKD besok, Kamis (24/4/2025).

Eks personel Pasto tersebut menegaskan Ahmad Dhani seharusnya bisa menjaga perilaku dan lisannya karena sudah menjadi seorang wakil rakyat.

"Semakin tinggi jabatan seseorang, justru perilaku mereka semakin 'terbatas'. Mereka (harusnya) semakin mengontrol diri, menjaga lisan, harga diri, dan marwah dari institusi masing-masing," kata Rayen.

Diberitakan sebelumnya, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani atas dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik di media sosial.

Rayen Pono menegaskan dirinya sudah menutup pintu maaf terhadap Ahmad Dhani yang dua kali merendahkan marga keluarga besarnya.

Awalnya, mantan personel Pasto itu telah memaafkan Dhani yang menuliskan namanya Rayen Porno dalam undangan terbuka untuk debat soal tata kelola royalti musik.

Namun Dhani kembali menyebut nama tersebut pada debat soal royalti baru-baru ini.

JAKARTA - Ahmad Dhani menawarkan vokalis Band Sukatani, Novi Citra Indriati alias Twister Angel menjadi staf ahli di DPR. Ia siap memberikan pekerjaan baru sebagai bentuk dukungan kepada musisi indie asal Purbalingga itu.

Pentolan Dewa 19 itu mengungkapkan bahwa dirinya siap membantu vokalis Band Sukatani tersebut setelah kabar pemecatannya sebagai guru mencuat ke publik. Meski Novi kini telah diizinkan kembali mengajar, Ahmad Dhani tetap menawarkan opsi lain berupa posisi sebagai staf ahli atau asisten pribadinya di DPR.

"Saya siap menerima lead vocalis Sukatani untuk bekerja, mungkin jadi staf ahli saya, PA (personal assistant) saya di DPR," kata Dhani kepada awak media di Gedung DPR, Jakarta.

Mantan suami Maia Estainty ini pun menegaskan bahwa mengurus posisi tersebut bukanlah hal yang sulit baginya. Menurutnya, ia hanya perlu menghubungi pihak terkait untuk merealisasikan tawaran tersebut.


Foto/Instagram Band Sukatani

"Saya tinggal WhatsApp yang namanya Menteri HAM, 'bang begini begini begini' selesai," jelasnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai tindak lanjut komunikasi tersebut, ayah Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani itu mengonfirmasi bahwa ia telah menghubungi pihak terkait.

"Sudah (WA) dong. Semuanya gampang, nggak ada yang susah," jelasnya.

Selain itu, musisi 52 tahun ini juga menyoroti perbedaan gaji antara menjadi seorang guru di Purbalingga dengan posisi yang ditawarkannya di DPR. Ia memastikan bahwa penghasilan yang akan diterima Novi jauh lebih tinggi dibandingkan gaji seorang pengajar.

"Kalau tidak dipekerjakan lagi, saya bersedia menerima sebagai pegawai saya. Tentu gajinya lebih besar daripada guru di Purbalingga," ujarnya.

Band Sukatani mendadak viral berkat lagu Bayar Bayar Bayar. Lagu tersebut diduga mengkritik praktik pungli oleh oknum kepolisian. Akibatnya, dua personelnya, Muhammad Syifa Al Lutfi alias Alectroguy dan Novi alias Twister Angel, terpaksa menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Publik berspekulasi bahwa mereka mendapat tekanan dari pihak tertentu. Namun, dukungan terhadap Sukatani tetap mengalir, baik di media sosial maupun aksi nyata. Lagu tersebut bahkan menjadi simbol dalam demonstrasi di Jakarta dan Yogyakarta pada 21 Februari 2025.

Jakarta -

Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa Agnez Mo terbukti melakukan pelanggaran hak cipta atas lagu 'Bilang Saja' ciptaan Ari Bias. Putusan ini disampaikan pada 30 Januari 2025.

Kuasa hukum Ari Bias, Minola Sebayang, menyatakan bahwa Agnez Mo menggunakan lagu tersebut secara komersial tanpa izin pencipta dalam tiga konser.

"Intinya adalah menyatakan tergugat (Agnez Mo) telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersial lagu ciptaan penggugat (Ari Bias) 'Bilang Saja' pada tiga konser tanpa izin penggugat," kata Minola Sebayang, Senin (3/2) lalu, dikutip dari detikPop.

Berdasarkan putusan tersebut, majelis hakim menghukum Agnez Mo untuk membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

"Menghukum tergugat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersial tanpa izin sebesar Rp 1,5 miliar," ungkap Minola Sebayang.

Agnez Mo Ajukan Kasasi

Agnez Mo tak tinggal diam. Penyanyi itu berencana mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Namun, ia belum memberikan tanggapan lebih lanjut mengenai langkah hukum yang akan diambil.

Setelah menghadiri pertemuan di Kementerian Hukum, Agnez Mo memilih untuk tidak memberikan komentar mendalam terkait kasus ini.

"(Kasasi) kan lagi on going case, nggak bisa dikasih tahu dong," ujar Agnez Mo di Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025).

Perdebatan soal Hak Cipta

Kasus ini memicu diskusi lebih luas terkait penerapan Undang-Undang Hak Cipta, terutama mengenai performing rights. Agnez Mo sebelumnya sempat mengkritik adanya perbedaan interpretasi terhadap regulasi tersebut.

"Sayangnya, karena mungkin ada kasus yang teman-teman juga tahu, akhirnya membuat kebingungan bukan cuma untuk saya tapi juga untuk penyanyi-penyanyi lain atau pencipta lagu lain di Indonesia," kata Agnez Mo.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum hak cipta agar tidak terjadi kesalahpahaman.

"Makanya saya pikir, bagus nih kita pakai kesempatan ini untuk sama-sama belajar, sama-sama duduk, sama-sama mendengar, dan sadar hukum," tambahnya.

Ahmad Dhani Sebut Agnez Mo Manusia Sombong

Musisi Ahmad Dhani turut menanggapi polemik ini. Dalam pesan singkat yang dikirim kepada detikpop, Rabu (19/2/2025), ia menyoroti keputusan hukum yang menyatakan Agnez Mo bersalah.

Ahmad Dhani bersama musisi lainnya, seperti Piyu, mendukung langkah Ari Bias dalam menuntut haknya sebagai pencipta lagu. Menurutnya, Agnez Mo tidak menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan persoalan ini.

Namun, ada pula musisi lain yang membela Agnez Mo. Mereka menilai bahwa yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti adalah penyelenggara acara, bukan penyanyi yang membawakan lagu di panggung.

Berikut tulisan Ahmad Dhani:

Dia dikontak komposer yang bernama Ari Bias (komposer yang menciptakan lagu paling terkenal di jajaran list lagu Agnez Mo, tidak pernah direspons). Ari Bias bermaksud untuk bertanya soal 'Hak dia' atas performing rights yang Undang-undangnya berlaku sudah sejak 2014.

Harus nya, ideal nya, sejak UU Performing Rights, diketok, Ari Bias wajib mendapatkan haknya atas lagu yang dinyanyikan Agnez sekecil apapun jumlahnya. Hingga 10 tahun berlangsung, Ari Bias tetap tidak mendapatkan haknya tersebut.

WA tidak direspon respons, akhirnya Ari Bias mensomasi Agnez Mo. Somasi pun tidak digubris.

Jika karena bukan karena 'kesombongan manusia', apalagi yang membuat Agnez Mo menafikan salah satu komposer yang ikut menyumbangkan rezeki performingnya Agnez Mo, selain kesombongan atau keangkuhan?

Akhirnya Ari Bias menggugat Agnez Mo ke pengadilan. Di pengadilan pun, Agnez Mo tidak pernah datang. Merasa punya 'teman kuat' di peradilan?

Akhirnya Agnez Mo pun diputus bersalah di Pengadilan Niaga. Karena menurut hakim, pengguna lagu adalah penyanyi dan Agnez Mo tidak bisa membuktikan surat izin dari sang pemilik hak cipta.

Setelah mendengar kesaksian ahli di persidangan, hakim yakin bahwa bukan EO atau promotor yang wajib bayar royalti. Performing rights adalah hak cipta pertunjukan komersial yang mudah dimonetized (berbeda dengan lagu-lagu yang diperdengarkan di radio, televisi, hotel, restoran dll yang sulit dimonetized). Jika sulit dimonetized, maka komposer tidak boleh melarang.

Setelah diputus bersalah, Agnez Mo malah bikin pembelaan di Podcast Deddy Corbuzier, omon-omon hukum secara monolog (karena Deddy Corbuzier juga buta hukum soal Hak Cipta). Mengolok-olok hakim yang katanya salah dalam menerapkan hukum.

Lah, kemarin ke mana kok tidak hadir di persidangan?

Agnez Mo diwakilkan kuasa hukumnya di persidangan dan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata, setelah diperiksa semua argumentasi dan bukti-bukti hakim, akhirnya menyatakan Agnez Mo 'bersalah' karena tidak minta izin sesuai Pasal 9 UUHC.

Tidak perlu jauh-jauh bicara hukum, sejak UU Hak Cipta soal Performing Rights itu berlaku, lalu Agnez Mo, menyanyikan lagu Ari Bias tanpa izin, itu saja sudah melanggar etika.

Padahal bagi yang mengerti, etika adalah di atas hukum. Tentunya melanggar UU Hak Cipta juga. Tetapi karena kesombongannya, Agnez Mo merasa tidak melanggar etika. Merasa tidak perlu meminta maaf kepada para pencipta lagu, padahal tidak pernah meminta izin selama 10 tahun.

Padahal Ari Bias sudah sangat bijak dengan tidak menggugat konser-konser sebelumnya yang sudah menggunakan lagunya dan hanya menggugat 3 konser terdekat rentang waktunya. Padahal angka Rp 15 juta yang Ari Bias minta untuk 3 konser direct license, adalah sangat murah dibanding denda Rp 1,5 miliar.

Lalu kenapa penyanyi-penyanyi lain yang menyanyikan lagu Ari Bias di konser-konsernya tidak digugat oleh Ari Bias? Karena mereka punya etika dan empati dan membayar langsung ke Ari Bias.

Kesimpulan saya, menurut hemat saya, Agnez MO adalah manusia yang sombong.

Tolong dibantah jika ada kalimat yang tidak sesuai, ya. Please.

(dpw/dpw)

JAKARTA, KOMPAS.com- Penyanyi Marcell Siahaan diam-diam menunjukkan bahwa dirinya juga seorang sarjana hukum, usai Ahmad Dhani terang-terangan menyebut dirinya bukan sarjana hukum usai ikut bersuara terkait royalti hak cipta.

Marcell tak membalas dengan membuat unggahan atau banyak bicara. Marcell memilih mengumumkan latar belakang pendidikan yang sebelumnya dijadikan bahan untuk Ahmad Dhani menyindirnya.

"Sarjana Hukum yang bersuara lumayan, berkepribadian ngangenin dan bercita-cita jadi drummer sungguhan," demikian tertulis dalam bio Instagram Marcell.

Marcell diketahui lulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.

Meskipun tak berkiprah di dunia hukum, dengan latar belakang pendidikannya, Marcell pernah mengatakan keinginan untuk melindungi karya-karya para musisi.

Saat kasus Agnez MO dan Ari Bias ramai dibicarakan, Marcell sempat ikut mengutarakan pandangannya.

Menurutnya, ada perbedaan antara izin dan pemungutan royalti yang harus dipahami.

"Nah antara pemberian izin dan pembayaran atau pemungutan royalti sebagai imbal balik atas izin yang diberikan adalah dua hal yang berbeda, ini yang harus kita sama-sama pahami," kata Marcell Siahaan di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Sabtu (8/2/2025), dikutip dari Tribunnews.

"Kalaupun AM memang harus bayar, sekali lagi kalaupun, nilai yang wajib dibayarkan AM hanya yang sesuai tarif royalti melalui LMKN yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri, yaitu 2 persen dari hasil tiket terjual," jelasnya.

Namun hal itu sepertinya menarik perhatian Ahmad Dhani yang selama ini vokal memperjuangkan hak para pencipta lagu untuk mendapat royalti atas performing rights.

Dhani kemudian mengunggah tangkapan layar artikel tentang pernyataan Marcell terkait kasus Ari Bias dan Marcell.

Dalam unggahan pesan WhatsApp itu terdapat pesan yang mengomentari artikel tersebut.

"Inilah yang kusebut mereka yang merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim," demikian isi pesan itu.

"Jika belum S3, belum bisa jadi saksi ahli," tulis Dhani dikutip dari akun @ahmaddhaniofficial.

Ahmad Dhani bahkan membandingkan dengan sikap Once yang seorang lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani kemudian.

JAKARTA - Ahmad Dhani secara terang-terangan menyentil Marcell Siahaan terkait pendapatnya mengenai kisruh royalti lagu antara Ari Bias dan Agnez Mo yang memicu perdebatan di kalangan musisi Indonesia.

Melalui akun Threads pribadinya, @ahmaddhaniofficial, Ahmad Dhani membagikan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang berisi pemberitaan Marcell Siahaan di salah satu media terkait gugatan Ari Bias terhadap Agnez Mo soal royalti lagu Bilang Saja, dengan putusan denda Rp1,5 miliar.

Dalam wawancara tersebut, Marcell berpendapat bahwa Agnez seharusnya tidak digugat dalam kasus pelanggaran hak cipta lagu tersebut, mengingat Ari masih terdaftar sebagai anggota Lembaga Manajemen Kolektif Karya Cipta Indonesia (LMK KCI). Marcell juga menyoroti perbedaan mendasar antara izin menyanyikan lagu dan kewajiban pembayaran royalti.

Menanggapi hal itu, Ahmad Dhani menyindir Marcell dengan menyebutnya seolah-olah lebih ahli hukum dibandingkan profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim yang menangani kasus ini.


Foto/@ahmaddhaniofficial



"Inilah yang kusebut mereka yang merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim," tulis pentolan Dewa 19 itu dalam pesan tersebut dikutip dari @ahmaddhaniofficial, Senin (10/2/2025).

Tak berhenti di situ, mantan suami Maia Estianty ini menambahkan contoh kasus lain. Ia menyinggung Once Mekel yang setelah keluar dari Dewa 19 tidak berani menyanyikan lagu-lagu band yang telah membesarkan namanya.

Musisi 52 tahun itu menyebut bahwa meski Once memiliki gelar sarjana hukum, ia tetap memahami konsekuensi hukum jika tetap menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 tanpa izin.

"Sarjana hukum, bukan. Once aja yang S1 hukum UI nggak berani nyanyi-nyanyi lagu Dewa 19 lagi," tandasnya.

Kisruh royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo bermula ketika Ari menggugat Agnez karena membawakan lagunya, Bilang Saja, tanpa izin dalam beberapa konser. Ari kemudian melaporkan Agnez ke Bareskrim Polri atas dugaan pelanggaran hak cipta.

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 30 Januari 2025 memutuskan bahwa Agnez terbukti melakukan pelanggaran hak cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar kepada Ari. Gugatan Ari mengacu pada Pasal 9 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta.

Di sisi lain, Ari menyatakan telah memberi izin kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), tetapi Agnez dan pihak HW Group tidak memenuhi kewajiban pembayaran royalti. Sebelum mengajukan gugatan, Ari juga telah secara terbuka melarang Agnez untuk menyanyikan lagu ciptaannya tanpa izin.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani menyentil Marcell Siahaan soal penjelasan dirinya soal kasus royalti yang menyeret nama penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias.

Marcell Siahaan sebelumnya menjelaskan, pencipta lagu telah memberikan hak Performing Rights kepada siapapun melalui keanggotaan mereka di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo, kata Marcell, seharusnya tidak ada gugatan karena Ari Bias masih terdaftar sebagai anggota LMK KCI.

Meski merupakan pengurus LMKN, Marcell mengatakan pendapatnya bersifat pribadi bukan sikap resmi LMKN.

Menanggapi pernyataan Marcell Siahaan, Ahmad Dhani menyebut Marcell bukanlah seorang ahli hukum sehingga pendapatnya tak terasa relevan.

“Inilah yang kusebut mereka merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim,” tulis Ahmad Dhani membagikan isi chatnya di akun Threads-nya, dikutip Senin (10/2/2025).

Dalam unggahannya, Ahmad Dhani juga mengambil contoh dari kasus dirinya dengan penyanyi Once Mekel, eks vokalis Dewa 19.

Ahmad Dhani menyebut, setelah adanya pelarangan membawakan lagu-lagu Dewa 19, Once Mekel yang notabene lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tersebut tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani.

Diketahui, kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo menjadi bola panas di dalam industri musik Indonesia.

Berbagai insan musik, mulai dari pencipta lagu, penyanyi, produser dan lainnya turut merespons kasus ini, tak sedikit yang silang pendapat.

Ada pun, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.

Dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).

Sebelumnya, Ahmad Dhani selaku Ketua Pembina AKSI (Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia) yang mana Ari Bias juga anggotanya, mengaku tak bisa menghalangi anggota AKSI menuntut haknya sebagai pencipta lagu.

Ahmad Dhani mengungkapkan, ia sebenarnya telah mencoba menghubungi Agnez Mo selama setahun terakhir, tetapi tidak mendapat respons.

Kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo pun menuai beragam reaksi dari publik serta pelaku industri musik.

Banyak yang mendukung keputusan ini sebagai langkah maju dalam perlindungan hak cipta, sementara sebagian pihak mempertanyakan bagaimana aturan ini akan diterapkan dalam industri ke depan.

Awal mula kasus royalty Ari Bias vs Agnez Mo sampai putusan sidang

Kasus sengketa royalti antara komposer Ari Bias dan penyanyi Agnez Mo bermula pada Desember 2023, ketika Ari Bias mengungkapkan bahwa ia tidak menerima royalti dari lagu-lagu ciptaannya yang dibawakan oleh Agnez Mo.

Lagu-lagu tersebut, termasuk "Bilang Saja", telah dinyanyikan oleh Agnez tanpa izin resmi dari Ari Bias.

Merasa hak ciptanya dilanggar, Ari Bias melarang Agnez Mo untuk membawakan lagu-lagu ciptaannya. Ia menegaskan bahwa setiap penggunaan karyanya harus melalui izin dan disertai dengan pembayaran royalti yang sesuai.

Setelah upaya komunikasi tidak membuahkan hasil, pada Mei 2024, Ari Bias melayangkan somasi kepada Agnez Mo dan menuntut ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar atas pelanggaran hak cipta.

Namun, karena tidak ada respons yang memadai, pada September 2024, Ari Bias melanjutkan langkah hukumnya dengan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Proses persidangan berlangsung hingga Desember 2024, dengan menghadirkan berbagai saksi dan bukti terkait.

Akhirnya, pada Februari 2025, majelis hakim memutuskan bahwa Agnez Mo bersalah atas pelanggaran hak cipta dan diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Kasus ini menjadi sorotan di industri musik Indonesia, menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak cipta dan perlunya izin resmi serta pembayaran royalti kepada pencipta lagu.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani menyentil Marcell Siahaan terkait penjelasan dirinya soal kasus royalti yang menyeret nama penyanyi Agnez Mo dan pencipta lagu Ari Bias.

Marcell Siahaan sebelumnya menjelaskan, pencipta lagu telah memberikan hak Performing Rights kepada siapa pun melalui keanggotaan mereka di Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Terkait kasus Ari Bias dan Agnez Mo, kata Marcell, seharusnya tidak ada gugatan karena Ari Bias masih terdaftar sebagai anggota LMK KCI.

Meski merupakan pengurus LMKN, Marcell mengatakan, pendapatnya bersifat pribadi, bukan sikap resmi LMKN.

Menanggapi pernyataan Marcell Siahaan, Ahmad Dhani menyebut Marcell bukanlah seorang ahli hukum sehingga pendapatnya tak terasa relevan.

“Inilah yang kusebut mereka merasa lebih ahli soal hukum daripada profesor saksi ahli hak cipta dan para hakim,” tulis Ahmad Dhani membagikan isi chat-nya di akun Threads-nya, dikutip Senin (10/2/2025).

Dalam unggahannya, Ahmad Dhani juga mengambil contoh dari kasus dirinya dengan penyanyi Once Mekel, eks vokalis Dewa 19.

Ahmad Dhani menyebutkan, setelah adanya pelarangan membawakan lagu-lagu Dewa 19, Once Mekel yang notabene lulusan sarjana hukum mengikuti larangan tersebut tanpa berbelit.

“Sarjana Hukum, bukan. Once aja yg S1 HUKUM UI Gak berani nyanyi Lagu2 DEWA19 lagi,” tulis Ahmad Dhani.

Diketahui, kasus royalti antara Ari Bias dan Agnez Mo menjadi bola panas di dalam industri musik Indonesia.

Berbagai insan musik, yaitu pencipta lagu, penyanyi, produser, dan lainnya, turut merespons kasus ini. Tak sedikit yang silang pendapat.

Adapun Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan penyanyi Agnez Mo bersalah karena membawakan lagu "Bilang Saja" tanpa izin dari penciptanya, Ari Bias, pada 30 Januari 2025.

Akibat keputusan tersebut, Agnez Mo diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,5 miliar kepada Ari Bias.

Gugatan terdaftar dalam nomor perkara 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, dengan penggugat Arie Sapta Hernawan (Ari Bias) dan tergugat Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo).

Gugatan itu berkaitan dengan lagu "Bilang Saja" yang dinyanyikan tanpa izin oleh Agnez Mo di tiga konser yakni di Surabaya (25 mei 2023), Bandung (27 mei 2023), dan Jakarta (26 mei 2023).