Pekanbaru -

Sebanyak 12 anggota Polres Kampar, Riau diperiksa Bid Propam Polda Riau. Belasan polisi diperiksa terkait kaburnya 11 tahanan kasus pencurian dan narkoba.

Kabid Propam Polda Riau Kombes Edwin L Sengka mengatakan 12 polisi itu diperiksa sejak 11 tahanan kabur. Personel diperiksa sesuai tanggungjawab masing-masing dan piket saat insiden terjadi.

"12 orang diperiksa. Ya, mereka yang piket saat kejadian," terang Sengka saat ditemui di Mapolda Riau, Kamis (15/5/2025).

Pemeriksaan dilakukan secara internal di Mapolres Kampar. Termasuk mendalami dugaan kelalaian personel piket malam itu.

"Terkait itu (dugaan kelalaian dan lain-lain). Nanti perkembangan kita update lagi," kata Sengka.

Selain memeriksa 12 personel piket, Tim Khusus yang dipimpin Wakapolda Brigjen Polisi Adrianto Jossy juga terus memburu para pelaku. Tercatat sudah dua tahanan ditangkap.

Dua tahanan ditangkap yakni Feri Rahmadi dan Okta Epandri. Keduanya ditangkap saat pelarian dan ditemukan di Air Tiris, Kampar menuju ke Pekanbaru.

Berikut identitas tahanan kabur dari Polres Kampar:

1. Nederlansen, kelahiran Pekanbaru 1996. Alamat Jalan Limbungan, Kota Rumbai dan terlibat kasus 363 KUHP.
2. M. Haiz Zulhakim, Kelahiran Pekanbaru 2002. Alamat Jalan Teropong, Kota Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
3. Okta Epandri, kelahiran Pagar Dewa. Terlibat kasus 363 KUHP.
4. Asep Irawan, kelahiran Sumatera Utara 1986. Alamat Pasir Sialang Kampar dan terlibat kasus narkoba.
5. Roni Mahardika, kelahiran Binjai 1994. Alamat Padang Mutung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
6. Rohman, kelahiran Negeri Lama 1997. Alamat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.
7. Joni Afliyadi, kelahiran Batusangkar 1985. Alamat Desa Gema Kampar dan terlibat kasus narkoba.
8. Ahmad Zahri Andika, kelahiran Medan 1988. Alamat Desa Tapung Hilir Kampar dan terlibat kasus narkoba
9. Otrianus, kelahiran Lintau 1986. Alamat Rumbai Pesisir Pekanbaru dan terlibat kasus 363 KUHP.
10. Feri Rahmadi, kelahiran Pekanbaru 1986. Alamat Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru dan terlibat kasus narkoba.
11. Marianto Damanik, kelahiran Bandar 1998. Alamat Desa Muara Mahat Tapung Kampar dan terlibat kasus narkoba.

(ras/mjy)

Jakarta: FIFA menghukum PSSI atas tindakan diskriminatif suporter Tanah Air yang dilakukan saat mendukung Timnas Indonesia melawan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Maret lalu. Saat itu, kedua tim bertanding untuk memainkan laga ke-8 Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

"Keputusan FIFA, PSSI harus bertanggung jawab atas perilaku diskriminatif suporter pada saat pertandingan Indonesia lawan Bahrain yang dimainkan 25 Maret 2025. Di sana, ada monitoring dari sistem anti-diskriminasi yang menjadi laporan mereka (FIFA)," ujar Exco PSSI Arya Sinulingga seperti dilansir Antara, Minggu (11/5/2025).

Arya menginformasikan lebih lanjut, hukuman yang diberikan terdiri dari denda sekitar Rp400 juta dan pengurangan 15 persen kursi penonton dari kapasitas stadion yang tersedia di pertandingan kandang selanjutnya, yakni melawan Tiongkok pada 5 Juni mendatang Kemudian, pengurangan kursi tersebut diminta FIFA yang berada di tribune belakang gawang.

"Berdasarkan laporan tersebut, FIFA menyatakan suporter Indonesia paling aktif di tribun utara dan selatan. Peristiwa terjadi di sektor 19 pada menit ke-80, ketika sekitar hampir 200 suporter tuan rumah meneriakkan slogan xenofobia Bahrain bla...bla...bla...," tutur Arya.

Baca juga: Putra Sulung Cristiano Ronaldo Perkuat Timnas Portugal U-15

Meski demikian, Arya juga menyampaikan bahwa sanksi pengurangan 15 persen kursi penonton itu bisa saja tidak dilakukan. Sebab, FIFA menawarkan alternatif lain agar jumlah tersebut dapat diisi oleh elemen suporter lain.

"FIFA juga berikan ruang alternatif boleh saja 15 persen itu diberikan tapi kepada komunitas anti-diskriminasi atau komunitas khusus seperti keluarga, mungkin pelajar atau perempuan. Dan mereka harus pasang spanduk anti-diskriminasi," jelas Arya.

Menurut Arya, sanksi dari FIFA tersebut menjadi sebuah pembelajaran dan perlu adanya langkah-langkah literasi dan pendidikan kepada suporter agar tidak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan diskriminasi seperti hate speech, ujaran kebencian, rasisme, xenofobia, dan lain-lain.

"Sanksi ini adalah hal berat yang kita terima karena FIFA itu memiliki prinsip kesetaraan, kemanusiaan, saling menghargai, dan menghormati. Jelas ini merugikan kita semua. Tapi harus tanggung bersama-sama," tutup Arya. (ANT)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(KAH)

PSSI memberikan hukuman kepada pelaku yang tertangkap kamera mengambil jersey pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan yang seharusnya menjadi hak seorang bocah bernama Kenneth saat laga tim nasional di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 25 Maret lalu.

Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulingga mengungkapkan bahwa lewat sistem yang dimiliki, pihaknya berhasil menemukan pelaku yang mengambil jersey Marselino yang hendak diberikan kepada bocah bernama Kenneth.

"Kemarin ada jersey yang dilempar Marselino diambil orang, orang tersebut blacklist [nonton pertandingan Timnas Indonesia]. Karena kita punya sistem untuk menjaga itu," kata Arya dikutip dari Antara.

Sebelumnya, bocah bernama Kenneth menjadi korban 'pembegalan' jersey Marselino Ferdinan oleh seorang pria usai pertandingan Indonesia vs Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), 25 Maret lalu.

Kejadian itu berawal dari Marselino dan skuad Timnas Indonesia melakukan victory lap atau berkeliling lingkaran stadion untuk menyapa suporter. Saat victory lap itu seorang anak membentangkan poster berbahan dasar kardus yang bertuliskan meminta jersey Marselino.

Membaca tulisan di dalam kardus yang dibentangkan, Marselino kontan membuka jerseynya dan menuju pinggir besi pemisah tribune dan lapangan.

Secara saksama Marselino ingin melempar jersey miliknya kepada sang anak pembawa poster dari kardus itu. Begitu dilempar, seorang pria malah datang memotong dan merebut jersey yang diarahkan kepada anak tersebut.

Begitu mendapat jersey itu, pelaku langsung kabur meninggalkan area tribune dengan cuek.

Sebagai gantinya, Kenneth mendapatkan jersey yang digunakan oleh Marselino saat membela Indonesia melawan Bahrain. Dalam akun Instagram Timnas Indonesia pada 27 Maret, bocah berkacamata itu tersenyum memamerkan jersey yang diperolehnya tersebut.

Produsen otomotif asal China, BYD, mengakui posisinya di pasar global, termasuk Indonesia sangat rentan terhadap potensi konflik hukum, khususnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual.

Hal ini menyikapi kasus sengketa nama Denza, merek dagang yang kini digunakan BYD untuk bisnis mobil premium di Tanah Air. BYD kalah di pengadilan setelah menggugatPT Worcas Nusantara Abadi (WNA) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait nama Denza.

Namun, ini bukan satu-satunya persoalan hukum terkait merek dagang yang dihadapi BYD. Perusahaan juga sedang berkonflik hukum dengan produsen otomotif asal Jerman, BMW lantaran mereka menggunakan nama M6 untuk MPV listrik BYD di Tanah Air.

Luther Panjaitan, Head of PR & Government Relations PT BYD Motor Indonesia, menjelaskanpada dasarnya perusahaan telah berbuat banyak sebagai persiapan kala memulai ekspansi ke pasar global termasuk Indonesia.

Pihaknya juga tak lupa mengajukan hak paten terkait apapun yang menyangkut bisnis mereka di suatu negara. Namun begitu, Luther mengakui masing-masing negara memiliki aturan tersendiri bila berbicara soal hak kekayaan intelektual.

"Sebenarnya tidak ada yang mau terkena kasus seperti ini, sebelum masuk pasar Global. Tentunya kami sudah mempersiapkan hak patent dan international registered right yang diakui secara global," kata Luther melalui pesan singkat, Senin (5/5).

"Namun kami memahami di masing-masing negara ada banyak pendaftaran merek dengan undang-undang tersendiri," sambung Luther.

Ia pun mengakui usia perusahaan yang masih sangat dini kala melakukan ekspansi ke pasar global, menjadi akar terjadinya konflik dengan pihak lain terkait merek dagang.

"Dan bila dibandingkan merek lain, BYD terbilang sangat baru masuk ke pasar-pasar dunia, sehingga memiliki potensi sangat besar terjadi konflik," kata dia.

Lebih lanjut, Luther mengatakan BYD dan seluruh anak perusahaannya menghormati proses hukum di Indonesia.

Ia menambahkan proses hukum ini merupakan bagian dari perjuangan BYD untuk mempertahankan hak kekayaan intelektual yang telah diakui global.

"Jadi saya bisa bilang ini adalah bagian dari memperjuangkan kekayaan intelektual yang sudah kami miliki dan diakui di global, dan yang mungkin saja pada akhirnya memberikan skala nilai tambah yang lebih besar ke industry dan pasar. Jadi kami lalui saja proses nya dengan percaya diri," kata Luther.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi UU ITE yang diajukan jaksa Jovi Andrea Bachtiar.

Jovi adalah jaksa yang menjadi terdakwa kasus pencemaran nama baik yang divonis enam bulan percobaan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan perkara nomor: 115/PUU-XXII/2024 di Gedung MK, Selasa (29/4).

Dalam putusan itu, MK menyatakan kata 'kerusuhan' dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'kerusuhan adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital/siber'.

Pasal 28 ayat 3 UU ITE sebelumnya berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat."

Sedangkan Pasal 45A ayat 3 UU ITE berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

MK juga menyatakan permohonan pemohon sepanjang frasa 'dilakukan demi kepentingan umum' dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a UU 1/2024 serta frasa 'melanggar kesusilaan' dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU 1/2024 tidak dapat diterima.

Pasal 45 ayat (2) huruf a UU ITE berbunyi: "Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipidana dalam hal: a. dilakukan demi kepentingan umum;"

Pasal 27 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."

Sedangkan Pasal 45 ayat (1) berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00."

Sebelumnya diberitakan, Jaksa Jovi diproses hukum atas kasus dugaan pencemaran nama baik. Dia mulanya dilaporkan ke kantor Kepolisian Resor Tapanuli Selatan dengan dugaan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan/atau mendistribusikan Informasi Elektronik mengandung kesusilaan.

Dia diseret kasus pidana hanya karena mengkritik seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) formasi jabatan Pengawal Tahanan pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan agar tidak menggunakan mobil dinas Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan tanpa disertai adanya Surat Perintah dan Akta Pengawasan Melekat apalagi untuk kepentingan pribadi.

Atas perbuatannya itu, Jaksa Jovi divonis dengan pidana percobaan selama enam bulan.

Dalam perkara tersebut, pada pertimbangannya, MK pada pokoknya telah menegaskan berkenaan dengan unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 merupakan norma yang hakikatnya ditempatkan untuk pembatasan dalam mengeluarkan pendapat secara merdeka di ruang publik.

Dalam penilaian MK, unsur "berita atau pemberitahuan bohong" dan "kabar yang tidak pasti, atau kabar yang berkelebihan" yang termuat dalam Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 menjadikan norma dalam Pasal-pasal a quo sebagai "pasal karet" (mulur mungkret) yang dapat menciptakan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, berkenaan dengan unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, penggunaan kata "keonaran" dalam ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 UU 1/1946 berpotensi menimbulkan multitafsir. MK menilai antara kegemparan, kerusuhan, dan keributan memiliki gradasi yang berbeda-beda, demikian pula akibat yang ditimbulkan.

Dengan demikian, mahkamah menilai terciptanya ruang ketidakpastian karena multitafsir tersebut akan berdampak pada tidak jelasnya unsur-unsur yang menjadi parameter atau ukuran patut atau tidaknya pelaku dijerat dengan tindak pidana.

Kemudian unsur "onar atau keonaran" yang termuat dalam Pasal 14 UU 1/1946, juga sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dan teknologi informasi yang saat ini berkembang dengan pesat saat ini. Menurut mahkamah masyarakat sudah memiliki akses yang luas dan mudah terhadap informasi melalui berbagai media, khususnya media sosial.

Dengan demikian, dinamika yang terjadi dalam mengeluarkan pendapat dan kritik berkenaan dengan kebijakan pemerintah di ruang publik, harus disikapi sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang merupakan pengejawantahan dari partisipasi publik. Itu menurut mahkamah jangan serta merta dianggap sebagai unsur yang menjadi penyebab keonaran yang dapat dikenakan proses pidana oleh aparat penegak hukum.

MK menyatakan UU 1/1946 menitikberatkan tindakan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Namun, sambungnya, hal itu dilakukan tanpa memastikan apakah berita bohong yang menimbulkan keonaran tersebut terjadi di masyarakat dalam ruang fisik atau bukan ruang fisik.

Akibatnya menurut MK, keonaran yang terjadi tidak di ruang fisik juga dapat dikenakan UU 1/1946.

Di sisi lain, hal itu berbeda dengan yang diatur dalam UU 1/2024 yang hanya meliputi akibat pemberitahuan bohong berupa kerusuhan yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.

Menurut MK, pengaturan tindakan menyebarkan berita/pemberitahuan bohong dengan menggunakan sarana teknologi informasi yang menyebabkan terjadinya kerusuhan di masyarakat sebagaimana yang diatur dalam norma Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah ternyata menciptakan ketidakpastian hukum ketika dikaitkan dengan penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024.

MK menyatakan penjelasan pasal itu menyatakan yang dimaksud dengan "kerusuhan" adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan kondisi di ruang digital atau siber.

"Artinya, penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU 1/2024 telah memberikan pembatasan yang jelas bahwa penyebaran pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan yang secara fisik terjadi di masyarakat, tidak termasuk keributan atau kerusuhan yang terjadi di ruang digital atau siber," ucap hakim MK.

Solo -

Kuasa hukum Presiden ke-7, Joko Widodo, YB Irpan siap menghadapi sidang perdana gugatan wanprestasi mobil Esemka yang dilayangkan oleh warga Ngoresan, Jebres, Solo, Aufaa Luqmana Re A (19). Dalam menghadapi persidangan Kamis (24/4) besok, Jokowi akan diwakili Irpan.

Irpan mengatakan, sidang perdana dengan agenda sebatas memeriksa kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi kuasa hukum dan para pihak.

"Persiapan yang kami lakukan ya sebatas menyiapkan berita acara sumpah dan dokumen-dokumen terkait lainnya terutama surat kuasa khususnya, itu aja," katanya dihubungi awak media, Rabu (23/4/2025).

Ditanya apakah Jokowi akan hadir langsung di persidangan perdana, Irphan mengatakan dirinya yang akan mewakili di persidangan. Dia bilang Jokowi masih ada kegiatan di Jakarta.

"Bapak untuk besok pagi sementara saat tadi belum atur, tapi yang jelas secara normatif oleh karena Bapak sudah memberikan kuasa kepada saya itu cukup saya wakili. Namun demikian, semisal Bapak longgar ya sah-sah saja dan itu dimungkinkan, tapi nampaknya Bapak terlalu banyak kesibukan ya di Jakarta hari ini," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa proses gugatan ini melalui proses yang panjang. Di sidang pertama memastikan kelengkapan berkas

"Untuk sidang pertama kan sebatas memastikan mengenai kelengkapan berkas itu sah atau tidak, sehingga berhak mewakili atau tidak. Nanti kalau sudah lengkap mereka diwajibkan untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi dulu," bebernya.

"Kalau mediasi deadlock baru ya, pada saat tuh mediasi itu nanti oleh hakim mediator kan berharap para pihak secara prinsipal hadir ya. Apabila deadlock mediasi jawab terlebih dahulu baru pembuktian," lanjutnya.

Untuk menghadapi proses persidangan besok, dirinya mendapat pesan dari Jokowi untuk tetap menjaga etika dan tidak boleh terlalu reaktif.

"Pesannya supaya kami tetap menjaga etika, jangan sampai reaktif ketika ada komentar-komentar yang sifatnya menyudutkan. Intinya lebih kurang seperti itu sajalah. Pokoknya tidak boleh terlalu reaktif, pokoknya datar-datar kita cermati secara seksama. Intinya itu saja ya," tuturnya.

Selain sebagai kuasa hukum dalam gugatan mobil Esemka, dirinya juga ditunjuk Jokowi sebagai kuasa hukum dalam gugatan ijazah SMA 6.

"Nah, hari ini saya merapat di Jakarta untuk menerima surat kuasa dari Pak Jokowi Mengenai perkara yang nomor 99 yang dilayangkan Pak Muhammad Taufiq," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pengadilan Negeri (PN) Solo telah menentukan jadwal sidang perdana gugatan nomor 99/Pdt.G/2025/PN Skt, tentang ijazah Presiden Republik ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Sidang perdana gugatan tersebut akan digelar pada 24 April.

Artinya, sidang tersebut akan digelar di hari yang sama dengan sidang perdana gugatan nomor perkara 96/Pdt.G/2025/PN Skt, terkait mobil Esemka.

"Betul (sidang perdana gugatan ijazah Jokowi) tanggal 24 April 2025. Iya, bareng (dengan sidang perdana gugatan mobil Esemka)," kata Humas PN Solo Bambang Ariyanto saat dihubungi awak media, Selasa (15/5).

(apl/dil)

Kementerian Hukum mencatat sejumlah capaian kinerja pada triwulan I tahun 2025. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan kementerian ini mempunyai enam bidang layanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Di antaranya layanan administrasi hukum umum (AHU), kekayaan intelektual (KI), peraturan perundang-undangan (PP), dan pembinaan hukum nasional.

Di bidang AHU, Supratman menuturkan Kemenkum telah menyelesaikan 2.900.948 permohonan (99,57 persen) dari total 2.913.595 permohonan yang masuk.

Permohonan-permohonan tersebut terkait layanan hukum perdata, hukum pidana, badan usaha, hukum tata negara dan otoritas pusat dan hukum internasional.

"Dari keseluruhan layanan ini, Kemenkum telah mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp311.313.889.586," kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/4).

Supratman menambahkan kementeriannya juga berhasil menyelesaikan proses naturalisasi enam atlet sepak bola untuk melengkapi kekuatan tim nasional di berbagai laga internasional.

Mereka ialah Dion Markx, Tim Geypens, Ole Romeny, Dean James, Emil Audero, serta Joey Pelupessy.

"Bertambahnya pemain berkualitas akan membuat Timnas tampil maksimal dalam kompetisi skala internasional," kata Supratman.

"Beberapa agenda besar yang menjadi target utama di antaranya adalah FIFA World Cup 2026, Asian Qualifiers Round 3, AFC Asian Cup Saudi Arabia 2027, Peringkat 100 besar FIFA, dan 10 besar Asia dalam FIFA Matchday," imbuhnya.

Selanjutnya di bidang KI, Kemenkum menyelesaikan 116.126 permohonan, termasuk permohonan tahun sebelumnya, yang didominasi oleh sektor merek sebanyak 66.995 permohonan dan hak cipta sebanyak 36.296 permohonan.

Dengan demikian, Kemenkum tidak lagi memiliki tunggakan pelayanan di sektor merek dari tahun sebelumnya.

Dari keseluruhan layanan KI, Kemenkum berhasil menerima PNBP sebesar Rp220.903.378.668.

"Program percepatan pemeriksaan substansi merek berdampak secara langsung pada penyelesaian penerbitan sertifikat merek sebanyak 66.995. Penerbitan sertifikat merek adalah wujud kepastian hukum bagi para pelaku usaha untuk menggunakan merek secara legal dan eksklusif dalam kegiatan berbisnis," tutur dia.

Pada level internasional, Indonesia berada pada posisi pertama permohonan paten dengan 715 permohonan, pun begitu dengan permohonan desain industri sebanyak 1.186 permohonan. Posisi Indonesia melampaui Jepang, Cina, Amerika, dan Korea.

Kemudian, di bidang PP, Kemenkum tengah menyiapkan Rancangan Undang-undang (RUU) dan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan KUHP baru yang masuk dalam prioritas nasional.

"Kami menyiapkan delapan RUU yang masuk prolegnas, antara lain RUU Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, serta RUU Narkotika dan Psikotropika. Juga tiga RPP terkait pelaksanaan KUHP yang akan berlaku tahun 2026 mendatang," ucap Supratman.

Dia menambahkan hingga Maret 2025 Kemenkum telah menyelesaikan 2.179 proses harmonisasi PP di bidang polhukhankam, pemimipas, komdigi, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, serta peraturan daerah.

Capaian harmonisasi itu ditargetkan akan meningkat setelah dilakukannya peluncuran aplikasi e-Harmonisasi pada Februari lalu. Inovasi ini meningkatkan kecepatan dan transparansi proses harmonisasi PP.

"e-Harmonisasi memiliki beberapa keunggulan, yaitu instansi pengusul dapat mengajukan permohonan secara daring, dengan jangka waktu hanya 5 hari kerja, dan prosesnya dilakukan secara transparan dan akuntabel," ucap Supratman.

Kemenkum berupaya meningkatkan literasi hukum masyarakat melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional (JDIHN). Sampai dengan bulan Maret tahun ini, terdapat 658.361 dokumen hukum yang telah terintegrasi pada jdihn.go.id, dengan jumlah anggota JDIHN sebanyak 1.679 anggota.

Supratman menyebut semua tren positif capaian kinerja Kemenkum tidak terlepas dari program transformasi digital yang telah diterapkan sejak pertama kali ia menjabat.

Ia menargetkan di tahun 2026 semua layanan Kemenkum dapat dinikmati masyarakat secara digital.

"Transformasi digital akan membangun budaya kerja berbasis teknologi untuk memberikan pelayanan hukum yang cepat, efisien, kolaboratif dan inklusif bagi masyarakat. Program ini juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat internasional pada ekosistem hukum di Indonesia," pungkasnya.

Terdakwa pemilik kosmetik berbahaya Mira Hayati bebas menikmati lebaran bersama keluarga di rumahnya setelah Pengadilan Negeri Kelas I Makassar mengabulkan permohonannya menjadi tahanan kota atau rumah, sedangkan dua terdakwa lainnya Mustadir Daeng Sila dan Agus Salim masih mendekam di Rutan Makassar.

"Itu penetapan dari hakim, bukan dari kami. Hakim yang mengeluarkan status pengalihan tahanan, kemudian dieksekusi sama jaksa. Karena ada itu, kami keluarkan," kata Kepala Rutan Makassar Jayadikusumah kepad wartawan di Makassar, Selasa (8/4).

Pengalihan status tahanan Mira Hayati dari tahanan rutan ke tahanan rumah, kata Jayadi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim PN Makassar Nomor: 204/Pid.Sus/2025/PN Mks dikeluarkan dari Rutan Kelas 1 Makassar per 27 Maret 2025, atau empat hari sebelum Lebaran Idul Fitri 1446 Hijiriah.

Mira Hayati keluar dari Rutan Makassar setelah kuasa hukumnya mengajukan pengalihan tahanan rumah atas permohonan suaminya Agus Nur Itsan sebagai penjamin dengan alasan kondisi kesehatannya serta masih sementara menyusui bayinya usai melahirkan melalui operasi sesar beberapa pekan lalu.

Kabar keberadaan Mira Hayati terungkap melalui cuitan istri terdakwa Mustadir Daeng Sila, Fenny Frans di akun media sosial menyebut Direktur Agus Mira Mandiri Utama (Mira Hayati) sedang berada di rumahnya berlebaran bersama keluarga.

Fenny Frans menanggapi komentar nitizen atas tayangan video yang beredar di akun Facebook, @Halija Baji, karena Mira Hayati sudah keluar dari Rutan Makassar, sedangkan suaminya tidak bisa keluar apalagi mendapatkan fasilitas yang sama.

"Iya sudah keluar sayang, dari sebelum lebaran, tahanan kota. Dari awal kita tahuji, kita itu orangnya tidak suka irih-irih," cuitnya menanggapi komentar netizen.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PN Makassar Sibali kepada wartawan menyatakan belum mengetahui persis status peralihan tahanan Mira Hayati dari rutan ke rumahnya. Ia beralasan, saat ini sedang cuti jadi tidak mengetahui perkembangan terbaru.

"Saya tidak tahu, karena saya cuti. Saya juga tidak tahu prosesnya. Karena, ketua majelisnya itu Pak Pandji Santoso, Wakil Ketua Pengadilan. Sampai hari ini saya tidak ada komunikasi terkait permohonan pengalihan penahanan itu," ujarnya merespons.Sementara itu, penasihat hukum Mira Hayati, Ida Hamidah yang dikonfirmasi wartawan enggan membenarkan kabar tersebut kepada media. Walaupun diketahui terdakwa sudah berada di rumahnya dengan status tahanan rumah.

Ia pun menimpali cuitan Fenny Frans istri terdakwa Mustadir Daeng Sila di media sosial awal mula informasi itu beredar ke publik. Ida justru meminta kebenaran kabar itu langsung ditanyakan ke bersangkutan Fenny Frans.

"Harusnya di tanyakan ke Fenny Frans, dapat infonya dari mana. Bukan saya yang sebarkan informasi itu. Saya tadi menjawab, mohon doakan saja yang terbaik untuk klien saya," ucapnya.

Meski demikian, Ida tidak menampik bahwa telah mengajukan pengalihan penahanan terhadap kliennya dengan beralasan baru melahirkan melalui operasi sesar dan masih menyusui bayinya serta membutuhkan perhatian ibunya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Soetarmi membenarkan terdakwa Mira Hayati mendapatkan persetujuan pengalihan penahanan dari Rutan Makassar ke rumahnya.

"Sebelum lebaran, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan pengeluaran dari Rutan," kata Soetarmi singkat melalui pesan.

Pagar Alam -

Ratusan warga binaan di Lapas Kelas III Pagar Alam mengikuti salat Id di lapangan Lapas. Pelaksanaan salat Id tahun ini berjalan dengan lancar.

Pantauan di lapas tersebut, para warga binaan sudah mulai memenuhi bawah tenda yang sudah disediakan sejak pukul 06.30 WIB. Selain, petugas lapas juga ikut membaur bersama warga binaan melaksanakan salat Idul Fitri.

Setelah melakukan salat Id, para warga binaan saling bersalam-salaman sesamanya, maupun kepada petugas.

Kelapas Kelas III Pagar Alam, Muhammad Rolan mengatakan dalam pelaksanaan salat Idul Fitri 1446 H diikuti oleh seluruh warga binaan yang berjumlah 146 orang.

"Yang mengikuti salat Id, seluruh warga binaan dan ada petugas lapas juga. Sejumlah 146 orang," katanya Senin (31/3/2025).

Namun, kata dia, ada sejumlah orang yang masih berstatus tahanan yang tidak mengikuti salat Id. Meski begitu, pelaksanaan salat Id di sana berjalan dengan lancar dan hikmat.

"Iya Alhamdulillah dilaksanakan tadi pagi berjalan lancar. Yang mengikuti salat, seluruh warga binaan kecuali yang masih status tahanan," ujarnya.

"Semoga kita semua sebagai insan yang beriman dapat menjadi manusia yang suci kembali setelah 1 bulan berpuasa menahan hawa nafsu," harapnya.

(dai/dai)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar Salat Idulfitri 1446 H untuk para tahanan KPK di Masjid KPK Gedung Merah Putih pada Senin (31/3).

Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan saat ini tercatat ada 38 orang tahanan yang akan merayakan Idulfitri dari total 49 tahanan KPK.

"22 tahanan di Rutan cabang KPK Gedung Merah Putih dan 16 tahanan di Rutan cabang KPK gedung C1," kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (30/3).

Ia menjelaskan KPK juga membuka layanan pengiriman makanan bagi tahanan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 08.30 sampai 10.00 WIB.

Kemudian untuk layanan kunjungan keluarga dijadwalkan pada 31 Maret dan 1 April 2025 mulai pukul 09.00 sampai 12.00 WIB.

Budi mengatakan penyelenggaraan Salat Idulfitri di KPK merupakan wujud pemenuhan hak-hak dasar bagi para tahanan, termasuk dalam beribadah sesuai agama dan keyakinannya.

"Seluruh rangkaian layanan oleh Rutan cabang KPK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, khususnya dalam pengelolaan Rutan," katanya.

Jambi -

Sebanyak 936 narapidana di Lapas Kelas II A Jambi menerima remisi khusus Lebaran 2025. Dari ratusan narapidana, 3 orang di antaranya langsung bebas.

Kepala Lapas Kelas II A Jambi, Batara Hutasoit mengatakan pemberian remisi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah ini bersamaan dengan Hari Raya Nyepi Saka 1947. Namun, di Lapas Jambi, hanya remisi Idul Fitri yang memenuhi persyaratan.

"Untuk Hari Raya Nyepi kita tidak ada karena memang secara regulasi tidak memenuhi persyaratan dan untuk Idul Fitri kita usulkan kemarin 944, yang keluar SK 936 dan bebas langsung ada 3 orang. 48 orang lagi belum keluar SK masih diverifikasi di Kantor Dirjen Permasyarakatan," kata Batara, Sabtu (29/3/2025).

Narapidana yang mendapat pemotongan masa tahanan di Lapas Jambi, didominasi oleh pidana umum dan narkoba. Lalu, ada pula 41 narapidana Tipikor yang juga mendapat remisi.

"Untuk Tipikor ad 41 orang, pidana umum 437, narkoba dan 458 orang," terang Batara.

Batara mengungkapkan bahwa pemberian remisi ini merupakan hak yang diberikan kepada narapidana yang tela berperilaku baik selama menjalani masa tahanan di dalam Lapas. Masa pengurangan masing-masing narapidana berbeda sesuai verifikasi dari petugas.

"Remisi ini merupakan hak bagi warga binaan yang sudah memenuhi persyaratan tertentu dan regulasi yang ada itu kita berikan jangka waktu sesuai regulasi yang ada," ujarnya.

Batara menjelaskan pemberian remisi ini menjadi bagian dari tradisi tahunan pemerintah sebagai bentuk apresiasi terhadap narapidana yang menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa hukuman. Untuk itu, Batara berharap binaan yang selama ini diberikan petugas dapat bermanfaat bagi narapidana di kemudian hari.

"Tentu kita harapkan dengan pemberian remisi, kita harap supaya warga binaan ini dapat kembali ke keluarga, masyarakat (nantinya) menjadi manusia yang berguna di lingkungan mereka sendiri," pungkasnya.

Pemberian remisi Idul Fitri 2025 ini telah dilakukan secara simbolis dengan penyerahan SK remisi kepada narapidana dari jajaran Lapas Jambi pada Jumat (28/3/2025).

(dai/dai)

JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gema Keadilan siap memberikan bantuan hukum bagi para pembeli tiket konser DAY6 yang merasa dirugikan menyusul keputusan sepihak, yang memindahkan lokasi konser tanpa kejelasan yang memadai.

Langkah ini diambil setelah sejumlah penggemar melaporkan kekecewaan dan kebingungan terkait perubahan venue mendadak. Mereka menilai tindakan tersebut tidak hanya mengurangi kualitas pengalaman menonton, tetapi juga melanggar hak konsumen atas informasi dan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan.

"Kami sudah menerima beberapa laporan dari masyarakat yang merasa mengalami kerugian baik secara materi maupun emosional. Dalam hal ini, setiap konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang adil, informasi yang transparan, serta kompensasi jika diperlukan," ujar Juru Bicara LBH Gema Keadilan Sanju Bayu, Senin (24/3/2025).

Menurut Sanju, konser yang sebelumnya dipromosikan dengan konsep stadium level ternyata dipindahkan ke venue yang lebih kecil tanpa pengumuman resmi yang menyeluruh. Perubahan ini dinilai sangat mengecewakan, khususnya bagi pemegang tiket kelas atas yang merasa fasilitas yang diterima tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan.

Menanggapi situasi ini, LBH Gema Keadilan tengah menghimpun bukti dan keterangan dari para korban untuk dilakukan kajian hukum lebih lanjut. Pihaknya menekankan pentingnya perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Bila terbukti terjadi pelanggaran, kami tidak akan ragu menempuh jalur hukum. Konsumen tidak boleh diposisikan sebagai pihak yang lemah dalam industri ini. Transparansi dan akuntabilitas adalah keharusan," tegas Sanju.

Saat ini, kata Sanju, LBH Gema Keadilan telah membuka layanan pengaduan hukum bagi pembeli tiket yang terdampak. Layanan ini mencakup konsultasi daring hingga pendampingan hukum, tanpa dipungut biaya.