Tanggal 21 Mei 1998 tercatat sebagai hari bersejarah: Presiden Soeharto mundur dari kekuasaan setelah lebih dari tiga dekade memimpin. Kini, 27 tahun berselang, bangsa ini terus bergulat dengan janji-janji Reformasi. Demokratisasi, pemberantasan korupsi, supremasi hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang pernah menjadi tuntutan utama mahasiswa dan rakyat saat itu, nyatanya belum sepenuhnya terwujud.

Dalam momentum reflektif ini, ironi sejarah pun muncul: wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden kedua RI, Jenderal Besar (Purn.) Soeharto, kembali mengemuka dan membelah opini publik. Di balik ketokohan dan jasanya, Soeharto juga mewariskan luka sejarah yang belum seluruhnya disembuhkan. Di sinilah ujian kedewasaan kolektif bangsa ini berada; apakah kita mampu melihat sejarah secara utuh dan tidak terjebak dalam penilaian hitam-putih?

Reformasi mengajarkan kita pentingnya kebebasan berpikir, termasuk dalam melihat sosok-sosok bersejarah yang tidak selalu hitam atau putih. Karena itu, dalam menilai Soeharto, kita perlu bijak – tidak berlebihan memuji, tapi juga tidak langsung menyalahkan. Sebab bangsa yang besar bukan yang melupakan sejarahnya, tapi yang berani menghadapi dan memahaminya dengan jujur dan seimbang.

Dua Sosok Pembentuk Indonesia Modern

Dalam sejarah panjang Republik Indonesia, Sukarno dan Soeharto menempati posisi yang tak tergantikan sebagai dua figur sentral yang membentuk wajah Indonesia modern. Sukarno, dengan karisma revolusionernya, menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme dan sosok utama di balik berdirinya negara bangsa.

Ia membangkitkan kesadaran nasional, menggugah semangat kolektif, dan merumuskan identitas Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan antikolonial. Namun, pada masa akhir pemerintahannya, Sukarno menghadapi stagnasi ekonomi, instabilitas politik, dan keterpecahan ideologis yang mengancam keutuhan nasional.

Di titik inilah Soeharto muncul, bukan sekadar sebagai penerus, tetapi sebagai stabilisator. Dengan pendekatan teknokratis dan militeristik, Soeharto merestorasi fungsi negara dan membawa Indonesia masuk ke era pembangunan jangka panjang.

Meskipun menggunakan metode yang berbeda, keduanya mewakili dua fase krusial dalam sejarah bangsa: Sukarno membangun fondasi ideologis dan jati diri nasional; Soeharto membangun struktur ekonomi dan institusi pemerintahan modern.

Tidak satu pun dari keduanya lepas dari kontroversi. Sukarno dikritik karena keterlibatannya dalam ketegangan ideologi kiri dan ketidakefisienan ekonomi, sedangkan Soeharto menghadapi kecaman atas represi politik dan sentralisasi kekuasaan yang berkepanjangan.

Namun sejarah bukanlah arena untuk menuntut kesempurnaan. Bila bangsa ini dapat menerima Sukarno sebagai Pahlawan Nasional – meski tak seluruh warisannya lepas dari perdebatan – maka mestinya bangsa ini juga mampu menimbang warisan Soeharto dengan standar yang setara: adil secara moral, jujur secara historis, dan bijak secara politik.

Soeharto Sebagai Bapak Pembangunan
Warisan pembangunan Presiden Soeharto bukan sekadar narasi politik, tetapi dapat diverifikasi melalui data dan indikator makro yang konkret. Dalam rentang tiga dekade kekuasaannya, Indonesia mengalami transformasi struktural dari negara agraris yang rapuh menjadi ekonomi berkembang yang diperhitungkan di Asia Tenggara.

Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, dengan rata-rata 6-7% per tahun selama masa Orde Baru, mencerminkan keberhasilan perencanaan ekonomi yang konsisten – meskipun tentu tidak lepas dari intervensi negara yang ketat.

Keberhasilan Soeharto menurunkan angka kemiskinan dari sekitar 60 % pada awal 1970-an menjadi hanya 11% menjelang akhir pemerintahannya menjadi bukti adanya komitmen yang kuat terhadap pembangunan berbasis kerakyatan, meskipun distribusi kekayaan tetap menjadi isu.

Pendidikan dasar dijadikan pilar utama pembangunan manusia, terlihat dari meningkatnya angka melek huruf secara drastis. Reformasi di sektor pertanian, khususnya dengan program Bimas dan Inmas, mendorong Indonesia mencapai swasembada beras pada 1984 – sebuah pencapaian yang diakui dunia dan memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi pangan global.

Infrastruktur fisik juga menjadi prioritas yang menandai orientasi pembangunan jangka panjang Soeharto. Program Inpres membuka akses jalan, listrik, dan irigasi hingga ke desa-desa terpencil, memperluas konektivitas nasional dan mendukung integrasi ekonomi wilayah.

Secara geopolitik, Soeharto menunjukkan ketangguhan sebagai pemimpin yang mampu menjaga keutuhan negara pasca-G30S/PKI, ketika negara lain di dunia ketiga dilanda perang saudara atau fragmentasi internal.

Semua capaian ini tidak menghapus kritik terhadap sisi gelap pemerintahannya, tetapi ia tetap menghadirkan rekam jejak pembangunan yang sulit diabaikan secara objektif.

Dalam tradisi penghargaan kepahlawanan, ukuran kontribusi terhadap kemajuan bangsa tidak hanya ditakar dari niat baik, tetapi juga dari dampak nyata yang ditinggalkan dalam kehidupan rakyat banyak.

Kriteria Pahlawan Nasional
Penetapan gelar Pahlawan Nasional bukanlah keputusan emosional atau politis semata, melainkan harus berlandaskan pada kerangka hukum dan etika yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat tiga kriteria utama: (1) berjasa luar biasa bagi bangsa dan negara, (2) memiliki integritas moral yang tinggi dan tidak tercela, serta (3) memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan, membela, atau membangun negara. Ketiga kriteria ini mengharuskan kita menilai secara utuh dan tidak parsial.

Soeharto jelas memenuhi salah satu syarat utama: kontribusi luar biasa dalam membangun negara. Sejarah menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak hanya pulih dari krisis politik dan ekonomi pasca-1965, tetapi juga masuk ke era modernisasi yang memperkuat fondasi pembangunan nasional. Kemajuan infrastruktur, pencapaian swasembada pangan, dan peningkatan kualitas hidup secara agregat menjadi bukti kontribusi yang tidak dapat dihapus dari narasi kebangsaan.

Namun, aspek "tidak tercela secara moral" kerap menjadi perdebatan. Tuduhan pelanggaran HAM dan korupsi memang menjadi bagian tak terpisahkan dari kritik terhadap Orde Baru. Tetapi, hingga akhir hayatnya, Soeharto tidak pernah dijatuhi hukuman bersalah oleh lembaga peradilan yang sah.

Dalam sistem hukum positif yang kita anut, asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) adalah prinsip fundamental yang melindungi setiap warga negara dari penghukuman berbasis asumsi semata. Bahkan dalam perkara perdata di Mahkamah Agung pada 2010, tuduhan korupsi yang diajukan Kejaksaan Agung dinyatakan tidak cukup bukti secara hukum.

Hal ini tidak berarti bahwa bangsa ini harus menutup mata terhadap pelanggaran di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang berkeadilan menuntut adanya pembedaan antara tanggung jawab individu dan tanggung jawab sistemik. Kritik terhadap rezim tidak serta-merta membatalkan kontribusi tokoh yang memimpinnya, selama tidak terbukti secara hukum bahwa ia bertindak secara pribadi dan langsung melanggar norma hukum atau moral.

Dengan demikian, dalam kerangka konstitusional dan prinsip keadilan, penilaian terhadap kelayakan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional harus dilakukan secara proporsional – tanpa glorifikasi, namun juga tanpa reduksi sepihak terhadap jasa-jasanya. Sebab penetapan gelar ini tidak untuk menghapus ingatan atas luka sejarah, melainkan untuk menempatkan kontribusi pembangunan dalam timbangan yang adil dan beradab.

Membangun Memori Kolektif yang Inklusif
Memori kolektif suatu bangsa tidak dibentuk hanya oleh satu narasi tunggal, tetapi merupakan hasil pergulatan berbagai ingatan, pengalaman, dan interpretasi yang hidup dalam masyarakat.

Maurice Halbwachs, sosiolog Prancis yang memperkenalkan konsep ini, menegaskan bahwa memori kolektif dibentuk dalam kerangka sosial, selalu bersifat selektif, dan sering kali dipengaruhi oleh kekuatan politik dan budaya dominan. Oleh karena itu, ketika bangsa ini membicarakan tokoh sebesar Soeharto, kita sedang berbicara tentang bagaimana sejarah diingat, ditafsirkan, dan diwariskan lintas generasi.

Mengingat jasa Soeharto tidak berarti menutup mata terhadap sisi gelap pemerintahannya. Sebaliknya, pengakuan terhadap kontribusi besarnya harus disandingkan dengan kesadaran historis yang kritis.

Sejarah yang jujur bukanlah sejarah yang hanya mencatat keberhasilan, tetapi juga yang berani menghadapi kegagalan dan luka masa lalu. Justru di sanalah letak kematangan suatu bangsa dalam merawat ingatan kolektifnya – bukan dengan menghapus, tetapi dengan menyusun narasi yang utuh, seimbang, dan inklusif.

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, jika dilakukan, tidak harus dipahami sebagai bentuk glorifikasi tanpa kritik. Gelar tersebut seharusnya menjadi medium reflektif, pengingat bahwa bangsa ini pernah dipimpin oleh tokoh yang berhasil membangun negeri ini dari reruntuhan disintegrasi, namun juga memunculkan kontroversi yang harus dijadikan pelajaran sejarah.

Di sinilah pentingnya membangun ruang-ruang edukasi sejarah yang memberi tempat bagi berbagai sudut pandang – termasuk pandangan kritis atas rezim Orde Baru. Masyarakat yang sehat secara demokratis harus mampu menyikapi perbedaan tafsir sejarah tanpa terjebak dalam polarisasi. Tidak ada satu pun tokoh besar dalam sejarah bangsa mana pun yang bebas dari kontroversi. Pengakuan terhadap jasa tidak harus identik dengan pemutihan kesalahan. Dan kritik terhadap masa lalu tidak mesti menghalangi penghargaan atas kontribusi riil yang telah membentuk bangsa.

Dengan cara pandang inilah, pemberian gelar kepada Soeharto justru dapat dimaknai sebagai langkah untuk membangun narasi sejarah yang dewasa – narasi yang tidak anti-kritik, namun juga tidak alergi terhadap apresiasi. Di tengah derasnya arus simplifikasi sejarah dalam ruang digital dan media sosial, bangsa ini justru membutuhkan ketegasan moral dan intelektual untuk menyikapi tokoh masa lalu secara lebih utuh dan adil.

Jalan Tengah untuk Rekonsiliasi Bangsa
Pada akhirnya, Soeharto adalah bagian tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern. Menolak sepenuhnya jasa-jasanya sama halnya dengan menyangkal bab penting dalam pembangunan negeri ini. Gelar Pahlawan Nasional bukan hanya soal simbol, tetapi juga bentuk pengakuan kolektif terhadap kontribusi nyata yang telah diberikan – dengan tetap membuka ruang bagi kritik, evaluasi, dan pembelajaran.

Jika Bung Karno, dengan segala kontroversinya, dapat dikenang sebagai pahlawan karena jasanya dalam merumuskan kebangsaan, maka Soeharto pun layak dihormati sebagai pahlawan karena jasanya dalam membangun bangsa dari puing-puing konflik menjadi negara berkembang yang stabil dan terpandang di kawasan. Dengan sikap inilah, bangsa Indonesia dapat berdamai dengan masa lalunya – bukan dengan melupakan, tetapi dengan memahami.

Karena pada akhirnya, kepahlawanan bukan milik tokoh yang sempurna, melainkan milik mereka yang memberi sumbangsih luar biasa dalam sejarah kebangsaan. Dan Soeharto, dengan segala kompleksitasnya, telah memenuhi syarat itu. Wallahualam bi Sawab

Penulis,Tenaga Ahli DPR RI

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Istanbul (ANTARA) - Pertukaran tahanan skala besar yang melibatkan masing-masing 1.000 orang dari Ukraina dan Rusia kemungkinan akan dilakukan pekan depan, demikian disampaikan Kepala Intelijen Ukraina, Kyrylo Budanov, pada Sabtu (18/5) usai perundingan damai di Istanbul.

“Saya harap pertukaran itu terjadi pekan depan,” kata Budanov kepada stasiun televisi Ukraina TSN, seperti dikutip Interfax-Ukraina. “Siapa pun yang bisa kami ambil, akan kami ambil. Dan kami akan mengembalikannya dengan cara yang sama,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, juga memastikan bahwa kedua pihak secara prinsip telah sepakat akan format dan waktu pertukaran tersebut.

“Kami sudah tahu tanggalnya, tapi belum bisa diumumkan sekarang,” ujar Umerov. Ia menambahkan, delegasi Ukraina bertindak berdasarkan arahan langsung dari Presiden Volodymyr Zelenskyy. Pembahasan juga mencakup kemungkinan gencatan senjata.

Sementara itu, ketua delegasi Rusia, Volodymyr Medinsky, menyatakan bahwa persiapan untuk skema pertukaran “1.000 banding 1.000” masih terus berjalan.

Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadym Skibitsky, juga memastikan bahwa proses resmi pemulangan tahanan perang Ukraina telah dimulai.

Pertemuan pada 16 Mei di Istanbul tersebut merupakan bagian dari upaya mediasi Turki untuk mengakhiri perang, dengan fokus utama pada langkah-langkah kemanusiaan seperti gencatan senjata dan pertukaran tahanan.

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

KOMPAS.com - Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, baru-baru ini menerima hukuman yang berat dari Komisi Disiplin PSSI.

Hukuman tersebut diberikan Komdis PSSI menyusul kritik yang disampaikan Yuran melalui akun Instagram-nya mengenai kondisi sepak bola di Indonesia.

Meski telah meminta maaf atas komentar yang dianggap memicu kegaduhan, Yuran tetap dijatuhi sanksi berupa larangan beraktivitas dalam sepak bola Indonesia selama satu tahun serta denda sebesar 25 juta.

Keputusan ini menimbulkan berbagai pertanyaan, karena dianggap tidak adil dan merugikan Yuran serta tim PSM.

Ferry Paulus, Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB), mengungkapkan bahwa peran mereka hanya sebatas memberikan informasi yang diperlukan oleh Komdis.

Dalam konteks ini, mereka juga menyampaikan kritik yang dilontarkan oleh Yuran.

Ferry mencatat, kasus serupa pernah dialami oleh Bojan Hodak dan Paul Munster.

"Kalau dari sisi LIB, kasus seperti Yuran ini juga terjadi di kasus sebelumnya seperti Bojan Hodak atau Paul Munster," ujarnya.

"Termasuk juga isu-isu tentang komunikasi jelek oleh pemilik klub."

"Kami sampaikan semua itu ke Komdis PSSI," kata Ferry Paulus dilansir dari laman Antara.

Semua informasi tersebut, lanjut Ferry, telah disampaikan kepada Komdis PSSI.

Dalam kasus lain, hukuman yang diterima berupa peringatan keras. Namun, ia menyadari bahwa Komdis memiliki pertimbangan tersendiri dalam menjatuhkan hukuman kepada Yuran.

"Kami terkejut karena hukuman yang dijatuhkan mencapai 12 bulan," kata Ferry.

"Karena Komdis ini badan independen."

Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui rincian dari hukuman 12 bulan tersebut.

Ferry menegaskan bahwa PT LIB tidak memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam keputusan Komdis.

Saat ini, mereka hanya menunggu perkembangan lebih lanjut, terutama karena PSM sedang berupaya untuk mengajukan banding agar hukuman terhadap Yuran bisa diringankan.

"Dari sisi liga, kami tidak punya wewenang apa-apa untuk berkomentar karena ini ranah dari Komdis," tutupnya.

Sebanyak 11 tahanan di Mapolres Kampar, Riau kabur dini hari tadi. Tahanan yang kabur itu terlibat kasus pencurian dan kasus narkoba.

Kabid Humas Polda Riau Kombes Anom Karabianto membenarkan tahanan yang kabur. Termasuk jumlah 11 tahanan yang saat ini tengah dicek Wakapolda Brigjen Polisi Jossy.

"Iya (11 tahanan Polres Kampar kabur), ini masih dicek. Belum ada ditangkap," tegas Anom, Rabu (14/5/2025).

Dalam catatan kepolisian, tahanan yang kabur terdiri dari kasus pencurian disertai pemberatan dan kasus narkoba. Mereka kabur dini hari tadi sekitar pukul 01.45-02.00 WIB.

"Ada yang kasus 363 pencurian pemberatan dan narkoba. Antara pukul 01.45-02.00 WIB dini hari tadi," kata Anom.

Polda Riau sendiri telah membentuk tim khusus yang dipimpin langsung Brigjen Polisi Jossy. Tim langsung turun untuk mengidentifikasi dan memburu tahanan yang kabur.

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Video: Puluhan Napi Lapas Kutacane Aceh Kabur, Kualitas Makanan Disebut Jadi Pemicu

Kuala Lumpur (ANTARA) - Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan Komisi Antar-pemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR) ke-41. Pertemuan yang akan berlangsung di Jakarta pada 12-16 Mei 2025 itu bertujuan untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) sesuai dengan visi Komunitas ASEAN.

Kementerian Luar Negeri Malaysia dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan di Putrajaya, Senin (12/5) menyatakan pertemuan tersebut juga akan membicarakan perkembangan terkini situasi dan kondisi HAM di kawasan Asia Tenggara serta membahas rancangan Deklarasi ASEAN tentang Hak atas Lingkungan yang Aman, Bersih, Sehat dan Berkelanjutan.

Selain itu, pertemuan ke 41 AICHR juga akan meninjau rencana kerja lima tahunan organisasi tersebut (Five-Year Work Plan/FYWP) untuk tahun 2026 hingga 2030 serta program prioritas untuk tahun depan.

Terkait dengan persiapan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) ke-15 dengan AICHR yang berlangsung pada Juli mendatang di Kuala Lumpur, AICHR juga akan menyelesaikan laporan tahunan 2025 untuk disampaikan kepada AMM mengenai kemajuan, tantangan dan arah masa depan AIHCR.

Sejumlah pertemuan akan dilakukan dalam lima hari kegiatan AICHR di Jakarta, di antaranya pertemuan dengan Komite Delegasi Tetap untuk ASEAN (CPR), Kelompok Kerja untuk Mekanisme HAM ASEAN (WGAHRM), Koalisi Asia untuk Hak Anak, dan Jaringan Universitas ASEAN-Pendidikan HAM (AUN-HRE).

Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Malaysia itu sejumlah pembicaraan juga akan dilangsungkan AICHR dengan mitra dialog Australia, Norwegia, Jepang, Uni Eropa, Swis dan Korea.

Kementerian Luar Negeri Malaysia mengatakan kepemimpinan negaranya dalam pertemuan itu mencerminkan komitmen berkelanjutan untuk memajukan promosi dan perlindungan HAM melalui dialog dan eksplorasi regional area kerja sama baru.

Pewarta: Virna P Setyorini
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2025

Tim penasihat hukum terdakwa sekaligus Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto keberatan tiga orang yang berlatar belakang penyidik dan mantan penyidik KPK memberikan kesaksian di persidangan.

Tiga saksi dimaksud ialah Rossa Purbo Bekti, Rizka Anungnata dan Arif Budi Raharjo.

Kuasa hukum Hasto, Maqdir Ismail, mulanya mempertanyakan kapasitas tiga orang saksi tersebut.

"Yang Mulia, sebelum dilakukan permintaan identitas ketiga saksi, kedudukan saksi ini sebagai saksi apa? Karena mereka adalah penyidik. Kalau mereka akan menjadi (saksi) verbal lisan, keterangan mana yang akan mereka bantah? Menurut hemat kami ini sangat tidak tepat," kata Maqdir.

Dia mengatakan keterangan yang akan disampaikan tiga orang penyidik tersebut adalah testimonium de auditu, keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tetapi bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau dialami sendiri.

"Jadi, menurut hemat kami, kami keberatan karena ini tidak diatur sedemikian rupa di dalam KUHAP. Kami tidak ingin persidangan kita ini melanggar ketentuan-ketentuan dalam KUHAP," ucap Maqdir.

Ketua majelis hakim Rios Rahmanto mempersilakan jaksa penuntut umum KPK memberi penjelasan.

Jaksa beralasan perlu menghadirkan tiga orang yang merupakan penyidik dan mantan penyidik karena ingin membuktikan dakwaan perintangan penyidikan yang disematkan kepada Hasto.

"Ketiga orang ini adalah saksi fakta karena dalam dakwaan kami, kami mendakwakan Pasal 21 (UU Tipikor) sehingga perlu kami hadirkan di persidangan saksi yang merupakan penyidik di perkara Harun Masiku dan juga penyelidik pada waktu peristiwa OTT untuk menjelaskan fakta kejadian pada waktu itu dan juga fakta terintanginya atau terhalanginya penyidikan perkara Harun Masiku," ucap jaksa.

Penjelasan jaksa tersebut tidak diterima penasihat hukum Hasto. Mereka menilai tiga orang saksi tersebut tidak perlu dihadirkan ke persidangan karena akan membenarkan proses penyidikan yang dikerjakannya.

"Menurut hemat kami, ketika penuntut umum menyampaikan ini adalah saksi fakta, kami melihat bahwa ini seperti sudah membenarkan hasil penyidikan dari para penyidik. Karena apa? Persidangan ini kan untuk menguji penyidikan yang sudah (dilakukan) untuk menemukan kebenaran materiel yang ada dalam berkas dan alat bukti," ucap Ronny.

"Jadi, menurut kami, ini masukan saja Yang Mulia, mohon dicatat, tidak perlu hadirnya penyidik ini, kan sebenarnya penyidik ini sudah diwakili oleh berkas-berkas yang mereka periksa, bukti-bukti yang mereka periksa," sambungnya.

Majelis hakim mencatat keberatan tersebut, namun tetap memberi kesempatan kepada tiga orang saksi dimaksud untuk memberikan keterangan atau kesaksian.

"Kami memahami permintaan penasihat hukum terdakwa dan kami catat keberatan saudara, karena ini proses pembuktian ya kita beri kesempatan, kita uji dulu keterangan saksi, alat bukti semuanya. Hakim pun kita belum tahu kok substansi apa yang akan disampaikan nanti. Nanti kita simpulkan masing-masing dalam pleidoi, tuntutan dan putusan," ucap hakim Rios.

Hasto Kristiyanto diadili atas kasus dugaan perintangan penyidikan terkait penanganan perkara Harun Masiku yang merupakan mantan calon legislatif PDIP.

Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020 lalu.

Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp600 juta.

Suap diberikan agar Wahyu yang sempat menjadi kader PDIP mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri kemudian juga Harun Masiku.

Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka tetapi belum diproses hukum, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

Ada satu nama lain yakni Agustiani Tio Fridelina (mantan Kader PDIP dan mantan Anggota Badan Pengawas Pemilu) yang juga sudah selesai menjalani proses hukum.

Siswa SMAN 5 Bandung Sulthan Abiyan Fattan dinyatakan tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Jalan Anggrek. Remaja 17 tahun itu tertabrak mobil Nissan Kick yang dikendarai HS (55).

HS yang mengemudikan mobil hitam bernopol D 1491 AJQ itu masih menjalani pemeriksaan intensif di Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung. Dalam kejadian ini, polisi belum menetapkan status hukum terhadap HS.

Kasatlantas Polrestabes Bandung AKBP Wahyu Pristha Utama mengatakan pihaknya belum menetapkan status hukum terhadap HS.

"Belum, kita masih melengkapi berkas," kata Wahyu dikonfirmasi detikJabar, Kamis (8/5/2025).

Disinggung proses hukum apa saja yang masih dilakukan, Wahyu menyebut penyidik Unit Gakkum Satlantas Polrestabes Bandung masih melakukan pemeriksaan saksi.

"Masih BAP saksi-saksi yang ada di TKP," ujarnya.

"Setelah selesai semua dan memenuhi dua alat bukti kita gelar perkara," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Bani (16) teman sekelas Fattan di SMAN 5 Bandung berharap kepada polisi untuk memberikan hukuman setimpal kepada penabrak yang membuat nyawa temannya melayang.

"Semoga mendapat keadilan saja, soalnya orangnya baik," ujar Bani, Rabu (7/5) kemarin.

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

Video Pria Tewas di Blitar Diduga Bawa Petasan dan Meledak Saat Kecelakaan

TNI melakukan penggerebekan kasus peredaran narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat. SETARA Institute mengkritik keras tindakan penggerebekan oleh TNI ini karena melanggar hukum.

"Penggerebekan pengedar narkoba di Bima oleh Komando Rayon Militer 1608-04/Woha dan Unit Intelijen Kodim 1608/Bima menuai polemik dan mengundang kontroversi di ruang publik. Tindakan yang dilakukan oleh TNI tersebut melanggar hukum, karena pemberantasan narkoba secara yuridis bukanlah yurisdiksi TNI," kata Ketua Dewan Nasional SETARA Institute Hendardi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (8/5/2025).

Dia menegaskan UU yang berlaku tidak memberi TNI wewenang untuk menggerebek peredaran narkoba. Wewenang tersebut ada di aparat penegak hukum.

"UU TNI, KUHAP, dan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan kewenangan apa pun kepada TNI untuk melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba. Penegakan hukum dalam pemberantasan narkoba merupakan kewenangan kepolisian, BNN, dan penyidik pegawai negeri sipil melalui koordinasi dengan kepolisian dan BNN," tuturnya.

Dia mengingatkan agar hal ini menjadi koreksi. Dia meminta DPR agar menegur Panglima TNI perihal ini.

"Dengan demikian, harus ada koreksi atas pelanggaran hukum tersebut agar tidak merusak tertib hukum (legal order). Dewan Perwakilan Rakyat dengan kewenangan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan seyogianya memberikan teguran keras dan/atau Panglima TNI," ungkapnya.

Dia juga mendorong Presiden untuk menegur Panglima TNI. Sebab, bukan kali ini saja TNI bertindak di luar kewenangannya.

"Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan juga mesti melakukan tindakan yang dibutuhkan kepada Panglima TNI agar jajarannya tidak melakukan tindakan di luar kewenangan. Bukan kali ini saja TNI melakukan tindakan di luar kewenangan," jelasnya.

Penggerebekan Narkoba di Bima

Sebelumnya, diberitakan TNI melakukan penggerebekan narkoba di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Kodim 1608/Bima melalui Koramil 1608-04/Woha bersama Unit Intel menggagalkan peredaran narkoba di kawasan tambak Desa Penapali, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, pada Kamis (1/5/2025).

"Penggerebekan ini merupakan respons cepat terhadap laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas ilegal di lokasi tersebut. Menyikapi informasi itu, Dandim 1608/Bima segera menginstruksikan Danramil dan Pasi Intel untuk melakukan penindakan," kata Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/5).

Operasi dipimpin langsung oleh Danramil Kapten Cba Iwan Susanto dan Pasi Intel Kapten Inf. Bambang Herwanto, serta melibatkan unsur masyarakat sebagai saksi di lapangan.

Dalam operasi tersebut, petugas TNI mengamankan tiga orang pelaku berinisial S (26), I (23), dan M (25), yang seluruhnya berasal dari wilayah Kecamatan Woha.

Dari tangan para tersangka, diamankan 32 paket sabu dengan total berat 38,68 gram, tiga unit handphone, lima dompet, beberapa tas berisi alat penggunaan sabu, uang tunai, serta berbagai barang bukti lainnya seperti alat isap, timbangan elektrik, alat suntik, dan senjata tajam berupa pipa kaca serta gunting kecil.

Penggerebekan ini mendapat sorotan dari berbagai pihak. Banyak yang mempermasalahkan wewenang TNI.

Sementara itu, Komandan Pusat Polisi Militer (Danpuspom) TNI Mayjen Yusri Nuryanto buka suara. Dia menjelaskan bahwa tindak pidana tersebut terlihat di depan mata. Maka dari itu TNI bertindak untuk penanganan awal.

"Ya kalau kita umpama di depan mata nih ya terlihat, melihat sesuatu yang tindak pidana. Kan nggak mungkin kita akan membiarkan. Jadi dalam penanganan awal nggak apa-apa kita tangkap," tutur Mayjen Yusri saat wartawan menemuinya di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/5/2025).

TNI juga akan melihat pelakunya. Jika pelakunya sipil, maka akan diserahkan ke polisi.

"Tetapi kita melihat pelakunya siapa nih. Ya kalau memang dia orang sipil, ya diserahkan kepada kepolisian atau kepada kejaksaan. Jadi kita nggak akan membiarkan, oh biar saja, itu bukan domain saya. Tidak juga. Ya kalau memang itu di depan mata berat kita menangkap, kita berat mengamankan. Tertangkap tangan lagi," jelasnya.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

Kader PDIP Riezky Aprilia mengaku dijanjikan menjadi anggota Komnas HAM jika bersedia mundur dari pencalegan Dapil 1 Sumatera Selatan (Sumsel). Riezky mengaku juga ditawari posisi komisaris jika bersedia mundur.

Hal itu disampaikan Riezky yang juga mantan anggota DPR fraksi PDIP saat dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan penggantian antarwaktu (PAW) anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Persidangan digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Riezky mengatakan tawaran itu disampaikan oleh mantan narapidana kasus Harun, Saeful Bahri, saat menemuinya di Singapura. Dia mengatakan tawaran posisi komisaris disampaikan oleh pengacara Donny Tri Istiqomah yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.

"Apa yang dikatakan Saeful pada waktu itu?" tanya jaksa.

"Ya ini sebentar lagi ada pergantian Komnas HAM nanti kita dorong jadi Komnas HAM gitu-gitu. Kalau Donny menyampaikan kan nanti bisa jadi komiasaris macem-macem walaupun konteksnya saya nggak tahu serius atau bercanda gitu loh," jawab Riezky.

KPK sebelumnya mendakwa Hasto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku. Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang telah buron sejak 2020.

"Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Harun Masiku," kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (14/3).

Selain itu, Hasto didakwa menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku.

Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Donny Tri Istiqomah dan Saeful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Donny saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saeful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buron.

"Memberi atau menjanjikan sesuatu, yaitu Terdakwa bersama-sama Donny Tri Istiqomah, Saeful Bahri, dan Harun Masiku telah memberi uang sejumlah SGD 57.350 atau setara Rp 600 juta kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, yaitu kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode 2017-2022," kata jaksa.

Hoegeng Awards 2025

Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

Selengkapnya

BALIKPAPAN, iNewsBalikpapan.id – Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menerjunkan tim siaga penuh untuk mengawal proses keberangkatan jemaah calon haji Kloter 1 asal Balikpapan, Selasa (6/5) dini hari. Sebanyak 360 jemaah diberangkatkan menuju Madinah melalui Embarkasi Haji Balikpapan menggunakan pesawat Garuda Indonesia A330-900 NEO dengan nomor penerbangan GA4101 pada pukul 05.00 WITA.

Pelayanan keimigrasian mendapat apresiasi dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Timur, Syahrioma Delavino, yang hadir langsung meninjau pemeriksaan dokumen. Ia menyampaikan bahwa Tim Satgas Haji dari Imigrasi Balikpapan menunjukkan kinerja cepat, tepat, dan humanis.

"Pelayanan yang diberikan sangat baik dan profesional. Ini menunjukkan kesiapan penuh tim imigrasi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini," ujar Delavino.

Dalam tinjauan tersebut, Delavino didampingi oleh Kepala Kantor Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto. Keduanya memastikan bahwa pelayanan dokumen berjalan lancar tanpa hambatan.

Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji, juga turut hadir melepas keberangkatan jemaah. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para jemaah haji, sesuai dengan tema nasional tahun ini.

“Aman, Nyaman, Mabrur Sepanjang Masa,” kata Seno dalam sambutannya.

Kepala Imigrasi Balikpapan, Buono Adi Sucipto, mengatakan bahwa seluruh petugas telah dipersiapkan secara matang. Ia juga memastikan koordinasi dengan instansi terkait berjalan optimal untuk mendukung kelancaran proses keberangkatan.

"Petugas terbaik kami telah kami kerahkan dan kami pastikan siap melayani sepenuh hati," ujar Buono.

Proses keimigrasian ini menjadi bagian dari sinergi antara Imigrasi, Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, otoritas bandara, dan maskapai penerbangan. Imigrasi berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat serta menjadi haji yang mabrur.

Editor : Mukmin Azis

Tak hanya menjadi tempat hukuman bagi para narapidana korupsi, Lapas Sukamiskin juga kini jadi sumber untuk mejaga ketahanan pangan. Salah satu wujudnya dengan panen ikan jenis lele.

Tak tanggung-tanggung, total berat ikan lele yang dipanen mencapai 1 ton. Momen panen raya ikan lele ini dilakukan di Lapas Sukamiskin yang turut disaksikan Kakanwil Ditjen PAS Jabar Kusnali.

Kalapas Sukamiskin Fajar Nur Cahyono mengatakan ikan lele ini merupakan hasil pembinaan terhadap para napi. Mereka melakukan budi daya ikan lele, ternak ayam, bebek, sayuran dan buah melon.

"Panen lele dan telur ayam - bebek itu merupakan implementasi 13 program akselerasi Menteri Imipas, Agus Andrianto," kata Fajar.

Ikan lele ini dibudidaya di dalam Lapas Sukamiskin. Ada 10 kolam bioflok yang digunakan untuk membudidaya ikan lele tersebut.

"Panen lele kali ini sebanyak 1 ton 97 kg," katanya.

Selain ikan lele, Lapas Sukamiskin juga panen telur ayam dan bebek. Ada puluhan butir telur yang dihasilkan dari ayam dan bebek yang diternak di dalam.

"Telur ayam sebanyak 80 butir serta telur bebek sebanyak 90 butir. Telur ayam dan bebek ini adalah merupakan hasil per hari ini," kata Fajar.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kakanwil Ditjen PAS Kusnali menuturkan bahwa panen lele dan telur ini sangat bagus untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

"Ikan lele dan telur dibagikan kepada Warga Binaan, masyarakat sekitar Lapas secara cuma - cuma dan UPT di wilayah Sukamiskin raya," jelas Kusnali.

"Sisanya dijual ke pihak ketiga dengan harga per kilogramnya Rp23 ribu," tambahnya.

Kusnali menurutkan, dari hasil penjualan itu sebagian akan disetorkan ke kas negara sebagai PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selaras dengan program Menteri Imipas itu, program kegiatan kerja ini akan terus dikembangkan guna mengoptimalkan ketahanan pangan nasional dan warga binaan yang bekerja pada setiap pos kerja itu pun akan diberikan sertifikat.

"Sertifikat itu menjadi wujud nyata lapas selalu hadir dalam memberikan pelatihan dan pembentukan skill warga binaan. Lapas Sukamiskin akan terus mengembangkan program ketahanan pangan dan seluruh UPT Pemasyarakatan di seluruh Jabar," pungkasnya.

Video: Langkah Antisipasi Penyebaran HMPV di Lapas Sukamiskin

Video: Langkah Antisipasi Penyebaran HMPV di Lapas Sukamiskin

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia menyampaikan kekhawatiran mereka terkait tindakan aparat imigrasi Amerika Serikat terhadap penahanan yang dianggap tak melalui prosedur.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, mengungkap permintaan Indonesia saat konferensi pers di Gedung Palapa, Kamis (24/4).

"Indonesia melalui perwakilan kita yang ada di Amerika Serikat juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan otoritas yang ada di Amerika Serikat," kata dia.

"Kita menyampaikan concern kita mengenai adanya tindakan dari aparat imigrasi AS terhadap penahanan WNI yang tidak melalui due process, antara lain ada yang visanya masih berlaku dan dicabut," imbuh Judha.

Pemerintah Indonesia, lanjut dia, menghormati kedaulatan AS yang ingin menegakan hukum imigrasi. Di sisi lain, RI juga meminta agar proses penegakan yang dilakukan tetap mempertimbangkan hukum yang berlaku.

"Kita juga meminta agar proses penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas AS tetap memperhatikan due process of law sesuai dengan hukum yang berlaku di Amerika Serikat untuk memastikan agar hak-hak para warga kita tetap terpenuhi," ucap Judha.

Sebelumnya, salah satu WNI di AS Aditya Wahyu Harsono ditangkap otoritas imigrasi AS pada Maret. Saat ini, Aditya masih ditahan di Kandiyohi County Jail, Marshall, Minnesota.

Pengacara Aditya, Sarah Gad mengatakan visa pelajar F-1 milik kliennya juga dicabut secara diam-diam setelah ditangkap, demikian dikutip The Guardian.

Aditya mengaku ke petugas imigrasi AS bahwa visa itu masih berlaku hingga Juni 2026.

Gad mengatakan otoritas AS mencabut visanya tanpa pemberitahuan dan mereka mengeklaim warga RI itu telah melewati batas waktu.

Kementerian Dalam Negeri AS (Department of Homeland Security /DHS) menyatakan pencabutan visa itu dilakukan karena tuduhan pelanggaran ringan berupa grafiti di truk gandeng. Imbas aksi itu, dia didenda sebesar US$100.

Untuk kasus ringan itu, Aditya dibebaskan dengan jaminan US$5.000 pada 10 April. Namun, DHS mengajukan pemberitahuan untuk banding atas kasus tersebut yang otomatis memicu penangguhan dan membuat dia tetap ditahan.

Aditya beragama Islam dan sering mengunggah postingan di media sosial untuk mendukung bantuan kemanusiaan bagi Gaza. Ia juga mengelola lembaga nirlaba kecil yang menjual karya seni dan pernak-pernik, lalu hasilnya disumbangkan ke organisasi-organisasi untuk membantu Gaza.

Sejak kampanye pemilihan presiden, Trump sesumbar akan memperketat kebijakan imigrasi. Belum sepekan menjabat, dia juga sudah menangkap ratusan imigran dan siap mendeportasi.

Selain itu, Trump juga memperluas hukuman mati bagi kriminal dan imigran, mengusir imigran gelap, dan menangguhkan kedatangan para pencari suaka.