Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) menjadi perbincangan publik lantaran digugat ke Mahkamah Agung (MA).

Advokat Windu Wijaya yang merupakan pemohon uji materi mempunyai pertimbangan yuridis dan tata kelola pemerintahan untuk menggugat itu.

Khususnya terkait keabsahan struktur kelembagaan negara karena terdapat ketidaksesuaian antara 'tugas' dan 'fungsi' institusi pemerintahan.

"Saya meminta kepada MA untuk menyatakan Perpres itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan menyatakan lembaga Kantor Komunikasi Kepresidenan tidak sah menjalankan tugas dan fungsi," ujarnya, kepada wartawan, Selasa (22/4).

Windu menilai Perpres 82/2024 secara eksplisit mengalihkan fungsi komunikasi politik dari Kantor Staf Presiden (KSP) ke Kantor Komunikasi Kepresidenan. Sementara Pasal 2 Perpres 83/2019 yang menetapkan tugas komunikasi politik masih melekat pada KSP tidak dicabut ataupun disesuaikan.

Lantas, apa beda tugas antara KSP dengan PCO?

Pada 2019 lalu, tepatnya pada 18 Desember 2019, Presiden RI ke-7 Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 (Perpres 83/2019) tentang Kantor Staf Presiden.

Perpres tersebut dibuat dalam rangka peningkatan kelancaran pengendalian program-program prioritas nasional dan penyelenggaraan komunikasi politik kepresidenan serta pengelolaan isu strategis.

Kantor Staf Presiden adalah lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Staf Presiden menyelenggarakan 10 fungsi.

Yakni pengendalian program prioritas nasional untuk memastikan program-program dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden; pemberian dukungan percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; monitor dan evaluasi pelaksanaan program prioritas nasional dan isu strategis; penyelesaian masalah secara komprehensif program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan; pengelolaan isu strategis.

Selanjutnya pengelolaan strategi komunikasi di lingkungan Lembaga Kepresidenan; pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi; penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan; pelaksanaan administrasi Kantor Staf Presiden; dan pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden.

Kantor Staf Presiden terdiri dari Kepala Staf Kepresidenan; Wakil Kepala Staf Kepresidenan; Deputi; dan Tenaga Profesional.

Pada 15 Agustus 2024, Presiden RI ke-7 Joko Widodo juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2024 (Perpres 82/2024) tentang Kantor Komunikasi Kepresidenan. Perpres ini dikenal dengan Perpres PCO.

Perpres 82/2024 dibuat dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan komunikasi dan informasi strategis Presiden secara sinergis dan terpadu.

Kantor Komunikasi Kepresidenan adalah lembaga non-struktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden. Dipimpin oleh Kepala Komunikasi Kepresidenan. Berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dalam melaksanakan komunikasi dan informasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya itu, Kantor Komunikasi Kepresidenan menyelenggarakan enam fungsi.

Yakni pelaksanaan analisis isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan pengelolaan materi dan strategi komunikasi atas isu dan informasi aktual, strategis, dan politik terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan diseminasi informasi dan media komunikasi kebijakan strategis dan program prioritas Presiden.

Kemudian pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi informasi strategis dan evaluasi komunikasi antar kementerian atau lembaga terhadap kebijakan strategis dan program prioritas Presiden; pelaksanaan administrasi Kantor Komunikasi Kepresidenan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Kantor Komunikasi Kepresidenan terdiri atas Kepala; Deputi Bidang Materi Komunikasi dan Informasi; Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi; Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi; dan Juru Bicara Presiden.

PT Bukalapak.com buka suara terkait gugatan di Pengadilan Niaga (PN) Jakarta Pusat atas penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Harmas Jalesveva. Gugatan ini didaftarkan pada 7 Januari 2025 lalu dengan Nomor Perkara 2/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN Niaga Jkt.Ps.

"Pertama-tama perlu kami jelaskan bahwa yang diajukan oleh PT Harmas Jalasveva (Harmas) adalah permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Permohonan PKPU), bukan gugatan pailit," kata Sekretaris Perusahaan Bukalapak Cut Fika Lutfi dalam penjelasannya di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (21/1/2025).

Cut Fika menjelaskan permohonan PKPU ini diajukan oleh Harmas, yang mengklaim bahwa Bukalapak memiliki utang berdasarkan Putusan Kasasi No. 2461 K/PDT/2024. Saat ini Bukalapak disebut telah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung atas putusan tersebut.

"Perseroan berpendapat bahwa permohonan PKPU tidak tepat, mengingat permohonan PKPU yang diajukan didasarkan pada permasalahan sengketa perdata murni yang merupakan ranah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Hukum Acara Perdata Umum, sementara Pengajuan permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas diajukan melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," jelasnya.

Cut Fika menyebut kedudukan perseroan tidak tepat jika dikatakan sebagai Debitor yang memiliki utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dengan dalil yang mendasarkan pada sengketa perdata murni yang masih dalam proses PK. Perseroan juga mengklaim tidak memiliki kewajiban yang belum terselesaikan baik kepada Harmas selaku pemohon PKPU, maupun kewajiban yang belum terselesaikan lainnya terhadap kreditor lain.

"Sehingga tidak tepat jika perseroan dikualifikasikan sebagai Debitor," ucapnya.

Seperti yang telah diungkapkan dalam laporan keuangan Bukalapak, persoalan ini berawal dari kesepakatan penyewaan 12 lantai Gedung One Belpark antara perseroan dan Harmas, seperti tertuang dalam Letter of Intent (LoI) yang ditandatangani pada Desember 2017. Dalam proses selanjutnya, Harmas mengabarkan kepada Bukalapak tidak dapat melanjutkan operasinya karena pada Juni 2018 Harmas telah digugat PKPU oleh para krediturnya.

"Atas kegagalan Harmas menyerahkan ruang Gedung One Belpark yang semula akan disewakan, perseroan mengajukan somasi kepada Harmas untuk pengembalian booking deposit base rent dan booking deposit service charge. Namun, Harmas tidak memenuhinya, bahkan mengajukan gugatan terhadap Perseroan. Penyelesaian hukum atas kasus ini hingga kini masih dalam proses PK di Mahkamah Agung. Lantas, pada 10 Januari 2025, Harmas mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," bebernya.

Cut Fika menyebut Bukalapak sedang mempersiapkan jawaban keberatan atas permohonan PKPU tersebut. Pihaknya optimis bahwa proses hukum ini akan berjalan secara adil dan objektif sesuai peraturan yang berlaku.

"Perseroan telah menunjuk kuasa hukum untuk menangani perkara ini dan memastikan hak-hak perseroan dilindungi dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Perseroan juga tengah mempersiapkan langkah-langkah hukum lanjutan untuk menyelesaikan persoalan ini secara professional," tegasnya.

Merujuk pada ketentuan Pasal 3 Ayat 1 POJK 17 tahun 2024 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, gugatan PKPU Harmas disebut memiliki nilai di bawah 20% dari ekuitas Bukalapak sehingga permohonan PKPU disebut bukan merupakan suatu transaksi material.

"Permohonan PKPU tersebut tidak mempengaruhi operasional perseroan. Perseroan tetap menjalankan kegiatan bisnis seperti biasa, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, mitra usaha dan pemangku kepentingan lainnya," imbuhnya.

Bukalapak juga mengklaim memiliki kondisi keuangan yang sehat dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Klaim dalam Permohonan PKPU yang diajukan oleh Harmas disebut tidak mencerminkan kondisi keuangan perseroan secara keseluruhan.

"Dengan demikian, tidak ada dampak material yang dirasakan secara langsung terhadap kinerja operasional dan keuangan perseroan atas kasus hukum tersebut," pungkasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas atau presidential threshold (PT) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional di pemilu sebelumnya sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Yusril menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat.

"Sesuai ketentuan Pasal 24C UUD 45, putusan MK adalah putusan pertama dan terakhir yang bersifat final dan mengikat (final and binding)," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025).

Yusril mengatakan semua pihak, termasuk pemerintah terikat dengan putusan MK tersebut. Dia menuturkan pemerintah menghormati putusan MK tanpa dapat melakukan upaya hukum apa pun.

Yusril mengungkit permohonan judicial review (JR) untuk menguji ketentuan Pasal 222 UU Pemilu itu telah dilakukan lebih dari 30 kali dan baru dikabulkan saat ini. Yusril mengatakan pemerintah melihat ada perubahan sikap MK terhadap konstitusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu itu dibanding putusan-putusan sebelumnya.

"Namun apa pun juga pertimbangan hukum MK dalam mengambil putusan itu, pemerintah menghormatinya dan tentu tidak dalam posisi dapat mengomentari sebagaimana dapat dilakukan para akademisi atau aktivis. MK berwenang menguji norma undang-undang dan berwenang pula menyatakannya bertentangan dengan UUD 45 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat", ucap Yusril.

Yusril menambahkan, setelah adanya tiga Putusan MK Nomor 87, 121 dan 129/PUU-XXII/2024 yang membatalkan keberadaan ambang batas pencalonan pasangan Presiden dan Wakil Presiden itu, pemerintah secara internal tentu akan membahas implikasinya terhadap pengaturan pelaksanaan Pilpres tahun 2029.

"Jika diperlukan perubahan dan penambahan norma dalam UU Pemilu akibat penghapusan Presidential Threshold, maka Pemerintah tentu akan menggarapnya bersama-sama dengan DPR," ujar Yusril.

"Semua stakeholders termasuk KPU dan Bawaslu, akademisi, pegiat Pemilu dan masyarakat tentu akan dilbatkan dalam pembahasan itu nantinya," pungkasnya.

Koordinator Tim Hukum Peradi Pimpinan Otto Hasibuan, Rivai Kusumanegara buka suara terkait isu Mahkamah Agung yang telah mengesahkan kepengurusan Peradi RBA (Luhut MP Pangaribuan). Menurutnya, berita atau isu tersebut tidak benar.

"Yang benar justru Mahkamah Agung telah mengesahkan kepengurusan Peradi Fauzie Yusuf Hasibuan dan Thomas Tampubolon yang kemudian dilanjutkan kepengurusannya oleh Otto Hasibuan (Ketua Umum) dan Herman Dulami (Sekjen), berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3085/Pdt/2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 203/Pdt/2020/PT.DKI.Jkt," kata Rivai dalam keterangan resmi yang diterima detikcom, Senin (31/12/2024).

Dia menjelaskan meskipun ada putusan MA yang memenangkan Peradi Otto, Menteri Hukum dan HAM pada saat itu Yasonna Laoly telah berpihak dan tidak menerima pendaftaran dari Peradi Otto sebagai pihak yang menang, tetapi sebaliknya menerima pendaftaran dari Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah di MA.

"Itulah sebabnya kami menggugat Menteri Hukum dan HAM ke Pengadilan TUN agar pendaftaran Peradi Luhut dibatalkan, tetapi MA dalam putusannya Nomor 189 K/TUN/2024 tidak mengabulkan gugatan kami dan kami akan mengajukan PK terhadap perkara tersebut," ujar Rivai.

Dia mengatakan dengan demikian jelas perkara tersebut adalah dua perkara yang berbeda, dimana Putusan MA 189 K/TUN/2024 (TUN) tersebut tidak berimplikasi hukum apa-apa terhadap keabsahan Peradi Otto. Sebab putusan tersebut hanya menyatakan menolak gugatan (pendaftaran), sedangkan Peradi Otto telah diputuskan sebagai Peradi yang sah berdasarkan Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 tanggal 4 November 2021 sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Rivai menilai semestinya, secara sukarela dan tanpa harus digugat terlebih dahulu, Menteri Hukum dan HAM melaksanakan putusan MA yang telah memenangkan dan menyatakan Peradi Otto yang sah dan bukan mendaftarkan Peradi Luhut sebagai pihak yang kalah. Menurutnya, itulah ketidakadilan yang dilakukan oleh Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM pada waktu itu.

"Sampai sekarang tidak ada satu Putusan Pengadilan maupun MA yang menyatakan Peradi Luhut yang sah, tetapi ada Putusan MA Nomor 3085/Pdt/2021 yang menyatakan Peradi Otto sebagai yang sah," tutup Rivai.

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) meminta masyarakat percaya ke KPK dalam menangani kasus hukum Hasto Kristiyanto.

"Semuanya warga negara sama dimata hukum. Kasus Pak Hasto ini bukan baru sekarang bergulir. Bahkan dari beberapa tahun lalu sudah bergulir," ujar Waketum PKN Gerry Hukubun dalam keterangannya, Selasa (24/12/2024).

"Menurut saya kita harus berikan kepercayaan penuh terhadap KPK untuk menangani proses hukumnya," lanjut Gerry.

Menurutnya, jika Hasto tidak bersalah, maka keadilan akan berbicara. Namun, bila Hasto terbukti terlibat dalam kasus suap, maka masyarakat harus menghormati hukum.

"Tapi jika terbukti, maka sudah seharusnya sebagai warga negara yang baik yang sama dimata hukum, menghormati hukum kita. Tidak ada yang spesial dimata hukum," tutur Gerry.

Penetapan tersangka Hasto itu termuat dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

KPK juga telah secara resmi mengumumkan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut.

"Perbuatan saudara HK bersama-sama saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Setyo.

Dalam proses pemilihan legislative tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

"Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri agar diganti dengan saudara HM. Namun upaya terdebut ditolak oleh saudara Rizky Aprilia," jelas Setyo.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP akan menaati proses hukum yang berlaku.

"PDI Perjuangan dan Sekjen DPP PDI Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif," ujar Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2024).

Ronny menambahkan PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar untuk membawa Indonesia berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Menurutnya, yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum.

"Penetapan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PDI Perjuangan akan diawut-awut atau diacak-acak terkait Kongres VI PDI Perjuangan," lanjut Ronny.

Sejauh ini, tiga orang telah dijatuhi hukuman penjara dalam kasus suap dari Harun Masiku, yaitu Wahyu yang dihukum 7 tahun penjara, orang kepercayaan Wahyu bernama Agustiani Tio yang dihukum 4 tahun penjara, dan seorang swasta bernama Saeful yang dihukum 1 tahun 8 bulan penjara.

Hasto Ditetapkan Tersangka

Penetapan tersangka Hasto itu termuat dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut. "Perbuatan saudara HK bersama-sama saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Setyo.

Dalam proses pemilihan legislative tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

"Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri agar diganti dengan saudara HM. Namun upaya tersebut ditolak oleh saudara Rizky Aprilia," jelas Setyo.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.

KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebagai tersangka kasus dugaan suap terhadap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP memastikan akan menyiapkan bantuan hukum untuk membela Hasto.

"Tim hukum Partai tentu dipersiapkan untuk membela Mas Hasto," kata Ketua DPP PDIP Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (24/12/2024).

Said mengatakan, sebagai warga negara, Hasto memiliki hak hukum. PDIP masih menunggu arahan Ketum Megawati Soekarnoputri.

"Bagaimana langkah langkah hukum ke depan, hal itu sepenuhnya menjadi hak Mas Hasto. Selebihnya tentu kami menunggu arahan dari Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, terkhusus sikap partai ke depan adalah prerogatif Ibu Ketum dan kami berharap agar publik berpegang pada azas praduga tak bersalah," tuturnya.

Penetapan tersangka Hasto itu termuat dalam surat perintah penyidikan bernomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024. Hasto dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor.

KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan dalam upaya penangkapan Harun Masiku. Penetapan tersangka itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Sprin.Dik/152/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

KPK juga telah secara resmi mengumumkan penetapan tersangka Hasto Kristiyanto (HK) dalam kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjabarkan peran krusial Hasto dalam skandal suap tersebut.

"Perbuatan saudara HK bersama-sama saudara HM dan kawan-kawan dalam memberikan suap kepada Wahyu Setiawan dan Agus Setiani. Yang pertama, HK menempatkan HM pada dapil 1 Sumsel padahal HM berasal dari Sulawesi Selatan tepatnya dari Toraja," kata Setyo.

Dalam proses pemilihan legislative tahun 2019, Harun Masiku mendapatkan suara sebanyak 5.878 suara. Angka itu jauh di bawah caleg PDIP lainnya bernama Rizky Aprilia yang mendapatkan suara 44.402. Di momen itu, Rizky seharusnya meraih kursi DPR menggantikan caleg PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Setyo mengatakan Hasto secara aktif melakukan upaya menggagalkan Rizky sebagai caleg DPR terpilih. Dia membuat sejumlah langkah agar posisi Nazarudin bisa digantikan oleh Harun Masiku.

"Saudara HK secara paralel mengupayakan agar saudari Rizky mau mengundurkan diri agar diganti dengan saudara HM. Namun upaya terdebut ditolak oleh saudara Rizky Aprilia," jelas Setyo.

Hasto dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Tipikor. Hasto juga dijerat sebagai tersangka dalam kasus perintangan penyidikan.

Mimpi 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon 2016 silam bisa menghirup udara bebas pupus sudah. Upaya hukum peninjauan kembali (PK) yang mereka ajukan telah ditolak Mahkamah Agung (MA) pada Senin (16/12/2024).

Ketujuh terpidana itu adalah Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya yang teregister di PK nomor 198 PK/PID/2024. Kemudian Eka Sandy, Hadi Saputra, Jaya, Sudirman dan Supriyanto yang teregister dengan nomor 199 PK/PID/2024.

Putusan MA yang menolak PK ke-7 terpidana kasus Vina membuat keluarga begitu terpukul. Mereka tadinya berharap PK itu dikabulkan setelah kasus Vina berulang kali memunculkan dinamika yang mengejutkan

Namun, bagi tim kuasa hukum ketujuh terpidana, putusan PK itu bukan akhir dari segalanya. Tim akan menempuh upaya hukum lain untuk terus membuka harapan bagi para terpidana supaya bisa dibebaskan.

"Langkah hukum ini masih banyak terbuka. Yang dimungkinkan secara resmi langkah-langkah hukum ke depan yang kami lakukan, kami akan menunggu salinan resmi dari putusan Mahkamah Agung. Kita akan lihat pertimbangan-pertimbangannya apa yang membuat PK kami ditolak. Dari situ kami akan mengambil langkah," ucap Salah satu tim kuasa hukum para terpidana kasus Vina, Jutek Bongso.

"Masih banyak langkah hukum. Ada grasi, ada abolisi, ada asimilasi, ada amnesti, ada PK kedua, ketiga dan upaya hukum lain," kata dia menambahkan.

Namun, di antara beberapa langkah hukum yang bisa ditempuh, para terpidana kasus Vina Cirebon secara tegas menyatakan tidak akan menempuh langkah hukum grasi. Mereka enggan jika harus mengakui perbuatan yang tidak mereka lakukan.

Pernyataan ini disampaikan Jutek Bongso usai mendatangi para terpidana di Lapas Kelas 1 Cirebon. Para terpidana menyatakan dengan tegas tidak akan mengajukan grasi.

"Mereka menolak kalau dengan memakai jalur grasi. Oleh karena (jika menempuh jalur grasi) mereka harus mengakui pembunuhan itu. Mereka menyatakan lebih bagus mereka ada di dalam lapas dan membusuk di dalam penjara," kata Jutek.

"Dua kali kami tanyakan kepada mereka. Mereka mengatakan karena mereka bukan pelaku pembunuhan, jadi mereka tidak mau menempuh jalur grasi," tambahnya.

Ditolaknya PK terpidana kasus Vina juga memantik perhatian Calon Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi. Di tengah situasi itu, dia meminta kepada keluarga tidak putus asa. Selama ini, Dedi Mulyadi terus mengikuti perjalanan kasus tersebut hingga pengajuan PK ini pupus di MA.

"Masih banyak langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Kita tidak boleh putus asa dalam memperjuangkan kebenaran. Semoga PK yang ditolak ini menjadi jalan untuk kita terus berjuang agar pada akhirnya kita bisa membuktikan bahwa 7 terpidana tidak bersalah," kata Dedi Mulyadi.

Kasus Vina, Bareskrim Gelar Perkara Awal Laporan ke Dede dan Aep

Kasus Vina, Bareskrim Gelar Perkara Awal Laporan ke Dede dan Aep

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo Koharuddin menuai sorotan setelah seorang terdakwa kasus pornografi, Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri acara keagamaan. Yusdy tidak seharusnya keluar Lapas mengingat statusnya tahanan pengadilan di bawah pengawasan jaksa.

Yusdy Gosal dikeluarkan dari tahanan dan menghadiri acara keagamaan turut terekam kamera warga. Dalam video itu, tampak Yusdy datang ke lokasi acara menggunakan baju abu-abu dengan nuansa gedung memiliki dekorasi pohon natal.

Video itu turut ditanggapi oleh pihak korban dari kasus pornografi yang menjerat Yusdy. Pihak korban menilai pihak penegak hukum di Palopo tidak berlaku adil.

"Yusdy Gosal dengan remeh temeh menghadiri acara natalan," kata penasihat hukum korban, Syahrul, SH, Kamis (12/12/2024).

Syahrul menjelaskan status Yusdy Gosal saat ini masih dalam proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara: 110/Pid.B/2024/Plp. Dia memastikan pihaknya telah melayangkan surat protes terkait kasus ini.

"Sudah (buat surat) ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Kepala Kelas II A Palopo," ucapnya.

Kasi Pidum Salahkan Anggota

Kasi Pidum Kejari Palopo Koharudin turut angkat bicara terkait bebasnya terdakwa Yusdy Gosal. Dia menuding Yusdy keluar dari tahanan murni atas inisiatif dari oknum anggotanya.

"Makanya saya bilang anggota saya salah, saya akui dia salah (mengeluarkan) tanpa sepengetahuan saya," kata Koharudin kepada detikSulsel, Kamis (12/12).

Koharudin mengaku mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan WhatsApp dari pengacara korban. Terdakwa Yusdy Gosal dikabarkan keluar dari Lapas Kelas II A Palopo, Selasa (10/12) pada siang hingga malam hari.

"Saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apapun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ucap Koharudin.

"Inisiatif sendiri beliau mengeluarkan surat kesehatan itu, Jopi (anggotanya) ini karena mungkin satu agama, karena dia mungkin kasihan sama kakaknya memohon untuk adiknya, katanya bapaknya Yosdy Gosal itu sakit," sambungnya.

Koharudin mengaku menyayangkan tidak adanya pengecekan kembali oleh pihak Lapas Palopo sebelum mengeluarkan terdakwa. Menurutnya, seharusnya pihak Lapas melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

"Itu tahanan hakim, ketika ada tahanan hakim itu harus ada tanda tangan untuk mengeluarkan, mau sehari dua hari mau seminggu saya harus buat BA ketetapan hakim menjalani keputusan hakim," tutupnya

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo angkat bicara terkait terdakwa kasus pornografi Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri acara keagamaan. Kajari Palopo menyebut hal tersebut murni kesalahan anggotanya.

"Makanya saya bilang anggota saya salah, saya akui dia salah (mengeluarkan) tanpa sepengetahuan saya," kata Kasi Pidum Kejari Palopo Koharudin kepada detikSulsel, Kamis (12/12/2024).

Koharudin mengaku mengetahui hal tersebut setelah mendapat pesan WhatsApp dari pengacara korban. Terdakwa Yusdy Gosal dikabarkan keluar dari lapas kelas II A Palopo, Selasa (10/12) pada siang hingga malam hari.

"Saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apapun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ucap Koharudin.

"Inisiatif sendiri beliau mengeluarkan surat kesehatan itu, Jopi (anggotanya) ini karena mungkin satu agama, karena dia mungkin kasihan sama kakaknya memohon untuk adiknya, katanya bapaknya Yosdy Gosal itu sakit," sambungnya.

Atas kejadian tersebut, Koharudin turut menyayangkan tidak adanya pengecekan kembali oleh pihak Lapas Palopo sebelum mengeluarkan terdakwa. Menurutnya, seharusnya pihak Lapas melakukan konfirmasi terlebih dahulu.

"Itu tahanan hakim, ketika ada tahanan hakim itu harus ada tanda tangan untuk mengeluarkan, mau sehari dua hari mau seminggu saya harus buat BA ketetapan hakim menjalani keputusan hakim," tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, terdakwa kasus pornografi Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri sebuah acara keagamaan di gedung Saodenrae Convetion Centre Palopo. Pengacara korban pun memprotes pihak kejaksaan.

"Yusdy Gosal dengan remeh temeh menghadiri acara natalan," kata penasehat hukum korban, Syahrul, Kamis (12/12).

Syahrul menjelaskan status Yusdy Gosal saat ini masih dalam proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara 110/Pid.B/2024/Plp. Syahrul merasa pihak penegak hukum di Kota Palopo tidak berlaku adil setelah mengetahui Yusdy Gosal dengan mudahnya keluar tahanan.

"Sudah (buat surat) ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Kepala Kelas II A Palopo," ucapnya.

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Terdakwa kasus pornografi di Kota Palopo, Sulawesi Selatan (Sulsel), Yusdy Gosal mendadak keluar dari Lapas Kelas II A Palopo dan menghadiri sebuah acara keagamaan. Pengacara korban pun memprotes pihak kejaksaan.

"Yusdy Gosal dengan remeh temeh menghadiri acara natalan," kata penasihat hukum korban, Syahrul, SH, Kamis (12/12/2024).

Syahrul menjelaskan status Yusdy Gosal saat ini masih dalam proses hukum persidangan di Pengadilan Negeri Palopo dengan nomor perkara: 110/Pid.B/2024/Plp. Syahrul merasa pihak penegak hukum di Palopo tidak berlaku adil setelah mengetahui Yusdy Gosal dengan mudahnya keluar tahanan.

"Sudah (buat surat) ditujukan ke Ketua Pengadilan Negeri Kelas II B Palopo, Kepala Kejaksaan Negeri Palopo, dan Kepala Kelas II A Palopo," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidum Kejari Palopo Koharudin mengaku tidak tahu terkait kondisi tersebut. Dia berdalih baru mengetahuinya setelah mendapatkan pesan dari kuasa hukum Yusdy.

"Kemarin pas saya di-WA (WhatsApp) sama anggota saya sama PH-nya kok ini si Yosdy Gosal bisa ada acara seperti ini (mempertanyakan), saya bilang sampai sekarang saya tidak pernah mengeluarkan isi surat apapun untuk mengeluarkan Yusdy Gosal," ujar Koharudin kepada wartawan, Kamis (12/12).

Setelah mencari tahu, Koharudin menjelaskan bahwa keluarnya terdakwa tersebut berdasarkan inisiatif pribadi dari oknum anggotanya. Dia mengatakan anggotanya iba mendengar kabar orang tua terdakwa sakit.

"Karena beliau mungkin kasihan dan tahu Lapas, saya tidak tahu. Akhirnya keluar lah itu, tapi itu dikawal terus katanya sampai ke rumahnya, keluar kira-kira jam 11 atau 12 (siang) lah gitu," katanya.

Koharudin mengatakan anggotanya membuat surat kesehatan, kemudian membawa Yusdy keluar dari tahanan dengan tetap dalam pengawalannya. Dia juga menyayangkan pihak Lapas yang tidak mengonfirmasi surat tersebut terlebih dahulu kepadanya.

"Tapi seharusnya pihak rutan (Lapas) mengkonfirmasi itu ke kami, saya sebagai Kasi Pidum," tutupnya

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Demo di Kantor Walkot Palopo Ricuh, Massa-Satpol PP Saling Dorong

Tim kuasa hukum Heri Pranyoto, yang diwakili Khresna Guntarto, membantah status daftar pencarian orang (DPO) atau buronan Heri. Menurutnya, Heri tidak kabur, tapi sudah keluar dari tahanan berdasarkan putusan hukum yang sah.

"Yang menyatakan beliau bebas berdasarkan putusan Pengadilan Tipikor Kupang tertanggal 3 April 2024, bukan melarikan diri," ujar Khresna dalam hak jawab yang diterima detikBali, Kamis (5/12/2024).

"Setelah Mahkamah Agung memutus bersalah sebagaimana putusan Nomor: 5878 K/Pid.Sus/2024 tertanggal 19 September 2024, hingga hari penjemputan pihak kejaksaan, klien kami sejak putusan bebas pada pengadilan tingkat pertama menjalani kegiatan di sekitar Jabodetabek, serta sebagian besar waktu dihabiskan di kediamannya di Jakarta Pusat. Pernyataan bahwa klien kami adalah seorang buronan adalah sangat tidak sesuai dan tidak pantas disematkan," urai Khresna.

Menurutnya, subtansi perkara yang melibatkan Heri merupakan bagian dari indikasi kriminalisasi terhadap mitra kerja sama swasta dalam pembiayaan proyek murni swasta terhadap aset daerah.

Selain itu, Khresna berujar, dua di antara empat terdakwa perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 meter persegi di Kaswasan Pantai Pede, Labuan Bajo, telah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang dituduhkan.

"Yaitu atas nama Thelma Debora Sonya Bana dan Bahasil Papan. Sedangkan untuk atas nama Lidya Chrisanty Sunaryo sampai saat ini belum diputus oleh Mahkamah Agung," ungkap Khresna.

Dia menjelaskan sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung 5876 K/Pid.Sus/2024 tanggal 02 Oktober 2024 atas nama Bahasil Papan, Hakim Agung pemeriksa perkara menyatakan PT SIM telah membangun hotel dan fasilitas lainnya di Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, menggunakan biaya sendiri.

"Tidak menggunakan anggaran Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga keuntungan maupun kerugian investasi dari PT SIM ditanggung oleh PT SIM," urai Khresna.

Dia membeberkan Heri berdasarkan Kasasi Mahkamah Agung RI dinyatakan terbukti bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

"Namun, pasal itu seyogyanya ditujukan kepada penyelenggara negara dan aparatur pemerintah yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain," kata Khresna.

Dia menegaskan dalam perkara itu Thelma Debora Sonya Bana selaku Kepala Bidang Aset dan Investasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi dinyatakan tidak bersalah. Maka, Khesna berujar, tdak logis jika Heri disebut bersalah.

"Dengan demikian, tidak logis dan tidak mungkin Heri Pranyoto (Klien Kami), yang merupakan pihak swasta, dianggap sebagai penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan pihak lain," beber Khresna.

Diberitakan sebelumnya, Tim Tindak Pidana Khusus Kejari Manggarai Barat menangkap seorang terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pemanfaatan aset Pemerintah Provinsi NTT berupa tanah seluas 31.670 meter persegi di Kawasan Pantai Pede, Labuan Bajo, Manggarai Barat. Jaksa menyatakan Heri Pranyoto itu berstatus DPO.

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Manggarai Barat, Ngurah Agung Asteka Pradewa Artha, mengatakan Heri ditangkap di kediamannya di Jalan Mardani Raya No. 74, RT 002/RW005, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada 25 November 2024. Heri dieksekusi di Rutan Salemba, Jakarta.

"Untuk penangkapannya kami bekerja sama dengan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Agung, Jumat (29/11/2024) malam.

Heri ditangkap setelah keluar putusan Mahkamah Agung Nomor 5878 K/Pid.Sus/2024 tanggal 19 September 2024. Putusan itu menyatakan Heri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Dalam putusan itu Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman pidana penjara tiga tahun dan denda Rp 100 juta.

"Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan," jelas Agung.

Putusan itu, kata Agung telah berkekuatan hukum tetap. Putusan Mahkamah Agung itu diterima Kejari Manggarai Barat pada 18 November 2024.

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi

Pihak Ammar Zoni Masih Tunggu Kliennya Diasesmen untuk Rehabilitasi