JAKARTA, KOMPAS.com - Hartono Soekwanto (53) kini harus mengenakan baju oranye khas tahanan polisi.

Sejak Selasa (4/3/2025), ia resmi menjadi tersangka dan ditahan Polres Cimahi, Jawa Barat.

Itu setelah aksinya yang terbilang nekat, ia pamer pistol dan menggedor serta membuka paksa mobil yang ditumpangi sejumlah perempuan pada Minggu (2/3/2025) di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Aksi Hartono, yang direkam oleh salah satu penumpang di dalam mobil, dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi viral.

Di dalam mobil tersebut terdapat mantan teman dekatnya, NA (29), yang sudah tidak ingin melanjutkan hubungan mereka.

Hartono sendiri mengaku baru dua bulan menyelesaikan hubungan tersebut.

Ia merasa telah banyak memberi kepada NA, termasuk sebuah kendaraan roda empat Toyota Raize yang sedang ditumpanginya saat itu.

Saat melihat mobil yang ditumpangi NA, Hartono langsung mengejar dengan niat untuk bertemu dan berbicara empat mata.

Di dalam mobil tersebut, terdapat tiga penumpang, yaitu NA, IZ (22), dan RKF (26).

"Dia mengejar mobil (mantan kekasihnya), lalu diminta berhenti. Teman perempuannya ini yang duduk di kursi penumpang merekam," ujar Tri.

Hartono meminta agar mobil tersebut berhenti di tengah jalan.

Namun, ketika NA enggan keluar untuk berbicara, Hartono mulai menggedor-gedor mobil dan berusaha membuka pintu.

Dalam momen tersebut, Hartono bahkan mengacungkan jari tengahnya dan mengeluarkan pistol yang disimpan di kakinya.

Tindakan ini dimaksudkan untuk menakuti.

"Pelaku ini intinya tidak terima hubungannya selesai dengan korban, apalagi kendaraan yang dipakai korban berdasarkan pengakuan pelaku, itu diberikan oleh pelaku," tambah Tri.

Akibat dari aksi yang mengguncang suasana dalam mobil, penumpang memilih untuk tidak keluar dan merekam tindakan Hartono.

"Yang melapor saat itu korban IZ. Perlu disampaikan bahwa tidak ada perusakan kendaraan seperti yang viral di media sosial. Tersangka kami amankan kemarin," jelas Tri.

KOMPAS.com/BAGUS PUJI PANUNTUN Polisi tunjukan pistol yang dibawa Hartono Soekwanto saat beraksi di kawasan Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025).

Ia dan para korban kemudian diperiksa, dan Hartono resmi menjadi tersangka.

Atas perbuatannya yang mengeluarkan senjata api, Hartono dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan/atau Pasal 335 ayat 1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun.

Senjata Hartono berizin

Menariknya, senjata api yang digunakan oleh Hartono ternyata memiliki izin.

Pistol tersebut didapatnya secara sah melalui izin khusus yang dikeluarkan oleh Baintelkam Polri dengan tujuan pembelaan diri.

Meskipun demikian, setelah insiden tersebut, pihak kepolisian segera mengambil tindakan tegas dan menyita senjata api beserta dokumen izin miliknya untuk diteliti lebih lanjut.

"Kepemilikan senjatanya memang sudah ada izin. Senjata sudah kita amankan, dan kartu izin sedang kita dalami terus," ungkap Tri di Mapolres Cimahi.

Siapa Hartono Soekwanto

Sebelum kejadian ini, Hartono dikenal sebagai pehobi ikan koi yang berprestasi.

Ia merupakan orang Indonesia pertama yang meraih gelar Grand Champion pada Nishikigoi Off the World 2013 di Jepang dengan ikan koi jenis Kohaku bernama "Mu-Lan Legend".

Di samping itu, Hartono juga menjabat sebagai Presiden Zen Nippon Airinkai (ZNA) Bandung Chapter pada tahun 2019.

Di bawah kepemimpinannya, All Indonesia Koi Show berhasil mencetak rekor dunia dengan 4.467 ekor ikan koi, menjadikannya kontes koi terbesar dalam sejarah Indonesia yang tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).

(Penulis: Kontributor Bandung Barat, Bagus Puji Panuntun)

JAKARTA, KOMPAS.com - Hartono Soekwanto (53) kini harus mengenakan baju oranye khas tahanan polisi.

Sejak Selasa (4/3/2025), ia resmi menjadi tersangka dan ditahan Polres Cimahi, Jawa Barat.

Itu setelah aksinya yang terbilang nekat, ia pamer pistol dan menggedor serta membuka paksa mobil yang ditumpangi sejumlah perempuan pada Minggu (2/3/2025) di Kota Baru Parahyangan, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Aksi Hartono, yang direkam oleh salah satu penumpang di dalam mobil, dengan cepat menyebar di media sosial dan menjadi viral.

Di dalam mobil tersebut terdapat mantan teman dekatnya, NA (29), yang sudah tidak ingin melanjutkan hubungan mereka.

Hartono sendiri mengaku baru dua bulan menyelesaikan hubungan tersebut.

Ia merasa telah banyak memberi kepada NA, termasuk sebuah kendaraan roda empat Toyota Raize yang sedang ditumpanginya saat itu.

Saat melihat mobil yang ditumpangi NA, Hartono langsung mengejar dengan niat untuk bertemu dan berbicara empat mata.

Di dalam mobil tersebut, terdapat tiga penumpang, yaitu NA, IZ (22), dan RKF (26).

"Dia mengejar mobil (mantan kekasihnya), lalu diminta berhenti. Teman perempuannya ini yang duduk di kursi penumpang merekam," ujar Tri.

Hartono meminta agar mobil tersebut berhenti di tengah jalan.

Namun, ketika NA enggan keluar untuk berbicara, Hartono mulai menggedor-gedor mobil dan berusaha membuka pintu.

Dalam momen tersebut, Hartono bahkan mengacungkan jari tengahnya dan mengeluarkan pistol yang disimpan di kakinya.

Tindakan ini dimaksudkan untuk menakuti.

"Pelaku ini intinya tidak terima hubungannya selesai dengan korban, apalagi kendaraan yang dipakai korban berdasarkan pengakuan pelaku, itu diberikan oleh pelaku," tambah Tri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya resmi menahan artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, atas kasus dugaan pemerasan, pengancaman, serta tindak pidana pencucian uang (TPPU), Selasa (4/3/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, Nikita langsung merapikan rambutnya saat keluar dari kantor Polda Metro Jaya. Dia pun tersenyum ke arah awak media yang sudah menunggu kedatangannya.

Dalam kesempatan ini, kedua tangan Nikita tidak diborgol atau diikat menggunakan kabel ties.

Baju tahanan Nikita tak digunakan sepenuhnya. Dia hanya menyampirkan kemeja tahanan itu ke pundaknya.

Saat pertama kali keluar, kedua tangan Nikita terbuka ke kanan dan kiri. Pinggangnya pun berlenggak-lenggok bak model yang berjalan di atas catwalk.

Pada kesempatan ini, Nikita juga sempat memperlihatkan gestur kiss bye ke arah awak media.

Bukan hanya Nikita, Mail juga mengenakan kemeja tahanan. Berbeda dengan Nikita, Mail mengenakan kemeja tahanannya tanpa mengancing.

Nikita tidak banyak memberikan penjelasan usai Polda Metro Jaya resmi menahannya.

“Ya gimana? Memang mau gimana? Sans,” kata Nikita.

Setelah itu, Nikita dan Mail masuk ke dalam mobil untuk diarahkan ke ruang tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Diberitakan sebelumnya, dokter Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani ke Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bukan hanya Nikita Mirzani, Reza juga turut melaporkan asisten perempuan yang akrab disapa Nyai tersebut, Mail Syahputra.

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita disebut menjelek-jelekkan nama baik dan produk milik Reza saat sedang siaran langsung di TikTok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, Reza Gladys sempat menghubungi Nikita untuk bersilaturahmi.

Namun, Reza justru mendapatkan respons berupa ancaman dari Nikita yang disampaikan melalui asistennya.

“Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” ungkap Ade Ary.

Karena Reza merasa terancam dan takut, keesokan harinya atau 14 November 2024, dia mentransfer uang senilai Rp 2 miliar ke sebuah rekening.

“Kemudian pada 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar,” ujar Ade Ary.

Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas dan mengalami kerugian senilai Rp 4 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nikita Mirzani berlenggak-lenggok bak model di atas catwalk saat mengenakan baju tahanan Polda Metro Jaya, Selasa (4/3/2025).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, saat pertama kali keluar dari Gedung Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya, tangan kiri Nikita langsung merapikan rambutnya. Dia tersenyum ke arah awak media yang menunggu kedatangannya.

Dalam kesempatan ini, kedua tangan Nikita tidak diborgol atau diikat menggunakan kabel ties.

Ia tak mengenakan baju tahanan sebagaimana mestinya. Kemeja oranye itu hanya dia sampirkan di bahunya.

Saat pertama kali keluar, kedua tangan Nikita terbuka ke kanan dan kiri. Pinggangnya pun berlenggak-lenggok.

Dalam kesempatan ini, Nikita juga sempat memperlihatkan gestur kiss bye ke arah awak media.

Bukan hanya Nikita, asistennya yakni Mail Syahputra juga mengenakan kemeja tahanan. Berbeda dengan Nikita, Mail mengenakan kemejanya tanpa mengancing.

Nikita tidak banyak bicara mengenai penahanannya oleh polisi.

“Ya gimana? Memang mau gimana? Sans (santai),” kata Nikita.

Setelah itu, Nikita dan Mail masuk ke dalam mobil untuk diarahkan ke ruang tahanan (rutan) Polda Metro Jaya.

Diketahui, Nikita dan Mail merupakan tersangka kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang. Ia dan asistennya dilaporkan oleh dokter Reza Gladys ke Polda Metro Jaya.

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita disebut menjelek-jelekkan nama baik dan produk milik Reza saat sedang siaran langsung di TikTok.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi mengungkapkan, Reza Gladys sempat menghubungi Nikita untuk bersilaturahmi.

Namun, Reza justru mendapatkan respons berupa ancaman dari Nikita yang disampaikan melalui asistennya.

“Jadi, respons dari terlapor adalah ancaman akan speak up ke media sosial bila silaturahmi tersebut tidak menghasilkan uang, dan terlapor meminta sejumlah uang sebesar Rp 5 miliar sebagai uang tutup mulut,” ungkap Ade Ary.

Karena Reza merasa terancam dan takut, keesokan harinya atau 14 November 2024, dia mentransfer uang senilai Rp 2 miliar ke sebuah rekening.

“Kemudian pada 15 November atas arahan terlapor, korban memberikan uang tunai sebesar Rp 2 miliar,” ujar Ade Ary.

Atas kejadian tersebut, Reza merasa diperas dan mengalami kerugian senilai Rp 4 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Nikita Mirzani dan asistennya, Mail Syahputra, akan ditahan selama 20 hari ke depan atas kasus dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys terhitung sejak Selasa (4/3/2025).

Nikita dan Mail ditahan setelah diperiksa di Dirkrimum Polda Metro Jaya selama delapan jam.

"Untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Penyidik melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary, Selasa petang.

Nikita dan Mail sama-sama telah menjalani dua kali pemeriksaan sejauh ini dengan status tersangka.

"Terhadap saudari NM dalam dua kali proses BAP sebagai tersangka diajukan 109 pertanyaan, sementara terhadap tersangka IM dalam proses dua kali BAP sebagai tersangka diajukan 99 pertanyaan," ucap Ade Ary.

Polisi juga telah menyita barang bukti berupa sembilan dokumen dan lima flashdisk.

Nikita dan Mail digiring dari gedung Dirkrimum menuju ruang tahanan di Polda Metro Jaya.

Mereka mengenakan rompi oranye dan tampak santai serta tersenyum.

Nikita bahkan sempat melemparkan beberapa kali kiss bye.

Nikita dan Mail dijerat dengan Pasal 27B Ayat (2) dan Pasal 45 Ayat (10) Undang-Undang ITE dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara.

Nikita dan Mail dilaporkan dokter sekaligus pengusaha Reza Gladys karena dimintai uang tutup mulut Rp 5 miliar.

Dalam laporan yang dibuat pada Selasa (3/12/2024), Nikita disebut telah menjelek-jelekkan nama baik serta produk milik Reza saat melakukan siaran langsung di TikTok.

Reza mengaku telah mentransfer Rp 4 miliar sebelum melapor.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menegaskan bahwa operasional perusahaan tetap berjalan lancar meski menghadapi berbagai tantangan. Dalam keterangannya, Simon menekankan komitmen Pertamina untuk terus memastikan distribusi energi ke seluruh pelosok negeri, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.

"Kami memahami bahwa saat ini Pertamina sedang menghadapi ujian yang cukup berat. Namun, dengan dukungan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal, kami yakin dapat terus melangkah ke depan," ujarnya, dalam acara buka bersama media di Jakarta, Selasa (4/3/2024).

Simon juga menegaskan bahwa Pertamina sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung. Pihaknya telah memberikan pendampingan kepada pegawai yang tengah menjalani proses hukum, sembari berharap agar proses tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

"Kami sangat menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Kejaksaan Agung. Kami mendukung agar proses ini bisa berjalan dengan transparan dan memberikan kejelasan bagi masyarakat," katanya.

Di tengah situasi tersebut, Simon memastikan bahwa operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Menjelang Ramadhan dan Idul Fitri, Pertamina terus melakukan koordinasi untuk memastikan kelancaran distribusi energi, terutama guna mendukung arus mudik.

"Kami akan memastikan bahwa pasokan energi tetap aman, baik untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari maupun untuk mendukung kelancaran perjalanan saat mudik," tambahnya.

Sebagai salah satu aset strategis bangsa, Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin ketersediaan energi. Simon menegaskan bahwa perusahaan akan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan berharap mendapat dukungan dari semua pihak.

"Kami mohon dukungan dan doa dari seluruh masyarakat agar Pertamina dapat terus meningkatkan pelayanan dan menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya," pungkasnya.

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya mengungkap kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun.

Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023.

Modus operandi kasus ini, tersangka Pertamina diduga membeli Pertalite lalu mencampurnya (blending) menjadi Pertamax. Namun, Pertalite tersebut dijual dengan harga Pertamax.

Kejagung menetapkan sembilan tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang periode 2018-2023 pada Selasa (25/2/2025).

KOMPAS.com - Selama bulan Ramadhan 2025, kantor imigrasi buka Senin-Kamis pukul 08.00-15.00 dan Jumat pukul 08.00-15.30 waktu setempat.

Waktu istirahat layanan keimigrasian terjadwal tiap Senin-Kamis pukul 12.00-12.30 waktu setempat dan hari Jumat pukul 11.30-12.30 waktu setempat.

• Petugas Imigrasi Wilayah 3T Dapat Tunjangan Khusus, DPR Mendukung
• Imigrasi Dalami Sindikat Paspor Palsu Rp 16 Juta, Bagaimana Kasus Ini Terungkap?

“Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal," ujar Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, dalam keterangan resmi, Selasa (4/3/2025).

Adapun unit pelayanan paspor yang buka tiap akhir pekan tersedia pukul 08.00-14.00 waktu setempat dan istirahat pukul 12.00-12.30.

Dok. Shutterstock/Alii Sher Negara yang membebaskan visa bagi paspor Indonesia.

"Penyesuaian jam layanan ini kami lakukan untuk menghormati dan memfasilitasi masyarakat maupun pegawai yang menjalankan ibadah puasa, sekaligus memastikan pelayanan keimigrasian tetap optimal," kat Godam.

Masyarakat diimbau mengonfirmasi jadwal unit pelayanan keimigrasian seperti Mal
Pelayanan Publik (MPP), Unit Kerja Keimigrasian (UKK) Unit Layanan Paspor (ULP) serta Immigration Lounge ke kantor imigrasi terkait karena mungkin terdapat penyesuaian dengan mengikuti kebijakan setiap kantor.

• Ditjen Imigrasi Tangkap 2 WN China Pembuat Video Selipkan Uang Rp 500.000 di Paspor
• Permintaan Maaf Turis China Usai Viral Video Dugaan Penyuapan Petugas Imigrasi

Informasi tersebut dapat diakses pada laman media sosial resmi setiap kantor imigrasi daerah

“Saya mewakili jajaran Imigrasi juga menyampaikan selamat menjalankan ibadah puasa kepada saudara-saudara Muslim di seluruh Indonesia. Semoga kita semua mendapatkan
berkah dan nikmatnya Ramadan," tutup Godam.

View this post on Instagram

A post shared by Kompas Travel (@kompas.travel)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto melalui kuasa hukum mengajukan tiga ahli hukum kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (4/3/2025).

Tiga orang ahli yang terdiri dari dua ahli hukum pidana dan satu ahli hukum tata negara dari sejumlah universitas yang diajukan.

"Surat permohonan menghadirkan ahli meringankan telah disampaikan ke KPK siang ini," kata kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy, dalam keterangan tertulis, Selasa.

Para ahli hukum yang diajukan adalah Aditya Wiguna Sagala dari Universitas Airlangga, Beniharmoni Harefa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, dan Idul Rishan dari Universitas Islam Indonesia.

Ronny mengatakan, pengajuan pemeriksaan ahli yang meringankan dalam tahap penyidikan ini adalah hak tersangka.

Dia mengatakan, hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Ya, jadi setelah kami membahas di tim PH (penasehat hukum) dan sejalan dengan apa yang disampaikan Mas Hasto, maka diputuskan hak tersangka sebagaimana diatur pada Pasal 65 KUHAP tersebut, kami gunakan," ujar Ronny.

Ronny mengatakan, tim kuasa hukum mengingatkan KPK agar patuh pada KUHAP dan menghormati hak-hak tersangka yang sudah ditegaskan di aturan perundang-undangan tersebut.

"Apalagi kami juga mengkhawatirkan adanya informasi perkara ini akan dikebut. Jangan sampai KPK menghalalkan segala cara dan melanggar aturan yang berlaku serta menangani perkara ini secara tergesa-gesa," kata dia.

"Hal seperti itu, kalau benar, justru dapat semakin menegaskan ada kepentingan politik atau ambisi pribadi di balik proses hukum yang berlaku," sambungnya.

Ronny mengatakan, ahli hukum yang diajukan akan menjelaskan kepada penyidik KPK hasil eksaminasi yang dilakukan Universitas Wahid Hasyim pada 3-4 Februari 2025 sesuai keahlian mereka.

Ia mengatakan, ahli pidana akan menjelaskan tentang persoalan mendasar penyidikan KPK dalam kasus suap yang melenceng dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pada putusan tersebut, kata dia, tidak ditemukan keterlibatan Hasto Kristiyanto sebagai pelaku.

"Sedangkan ahli hukum tata negara akan menjelaskan tentang perbuatan yang dilakukan Hasto sebagai Sekjen PDI-P ke KPU adalah tindakan yang sah karena merupakan pelaksanaan Putusan MA dan Fatwa MA," ucap dia.

Diketahui, Hasto tersangka terkait kasus suap proses Pergantian Antarwaktu (PAW) Anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Ia diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan untuk meloloskan caleg PDI-P Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW serta menghalangi penyidikan terhadap Harun.

KARANGASEM, KOMPAS.com - Seorang warga negara asing (WNA) asal Turkiye berinisial AK (26) dideportasi oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja.

Warga asing tersebut dideportasi karena overstay atau melebihi izin tinggal.

Kepala Kantor Imigrasi Singaraja, Hendra Setiawan, mengatakan bahwa AK telah melebihi izin tinggal yang dimiliki selama 40 hari.

AK diketahui overstay ketika mendatangi Kantor Imigrasi Singaraja di Kabupaten Buleleng, Bali, pada 27 Februari 2025.

Saat itu, AK datang ke Kantor Imigrasi bersama istrinya yang merupakan warga negara Indonesia (WNI).

"WNA tersebut datang bersama dengan istrinya dan menyampaikan kepada petugas layanan jika visa yang dimiliki sudah kedaluwarsa," ungkapnya dalam keterangannya, Selasa (4/3/2025).

Oleh petugas imigrasi, AK diarahkan ke seksi penindakan untuk diperiksa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa AK masuk ke Indonesia menggunakan izin tinggal visa on arrival (VOA) pada tanggal 20 November 2024.

Selama berada di Indonesia, AK tinggal bersama istrinya di Kabupaten Karangasem, Bali.

Pada bulan Desember 2024, AK mengajukan perpanjangan izin tinggal ke Kantor Imigrasi Singaraja dan mendapatkan visa dengan masa berlaku hingga 18 Januari 2025.

Saat itu, petugas memberitahu istri AK bahwa visa saat ini adalah perpanjangan yang terakhir dan tidak bisa diperpanjang lagi.

"Yang bersangkutan berdalih bahwa dirinya tetap tinggal di Indonesia walaupun visanya telah kedaluwarsa lantaran menunggu sang istri ikut kembali ke Turkiye," kata dia.

Kata Hendra, AK mengaku tidak berani pergi sendiri dan tidak mengerti Bahasa Inggris ataupun Bahasa Indonesia, serta khawatir istrinya tidak ikut menyusulnya kembali ke Turkiye.

Sehingga, AK tinggal di Karangasem, Bali, hingga melebihi batas izin tinggalnya.

"Terhadap AK dikenakan tindakan berupa pendeportasian dan penangkalan karena overstay selama 40 hari sampai dengan tanggal 28 Februari 2025, namun tidak mampu membayar biaya beban," jelasnya.

Hal itu sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Adapun AK dideportasi melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dengan penerbangan Qatar Airways nomor QR963 (Denpasar – Istanbul) dengan tujuan akhir Sabiha Gokcen Airport, Istanbul, Turkiye.

"Kami lakukan pengawalan terhadap pendeportasian yang bersangkutan," tutup Hendra.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, meminta jajarannya untuk melakukan klarifikasi terkait dugaan perselingkuhan yang melibatkan dua Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal tersebut disampaikan Endah di bangsal Sewokoprojo, Wonosari, pada Senin (3/3/2025).

"Secara pribadi sebagai manusia, sebagai perempuan, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan setuju dengan perselingkuhan. Namun, kepala daerah harus berdiri di dua kaki, kapan saat menjadi pribadi dan kapan saat menjadi kepala daerah," kata Endah.

"Oleh karena itu, saya telah mendisposisikan Sekda, Kepala Kepegawaian, dan Kepala Dinas terkait hukum untuk melakukan klarifikasi dan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," ujar Endah menambahkan.

Ia menambahkan bahwa dirinya telah mempelajari peristiwa ini dan berharap tidak ada kejadian serupa di masa mendatang.

Dalam apel hari pertama, Endah juga menyinggung masalah perselingkuhan di hadapan para ASN.

"Di bulan puasa ini, kita mendapatkan hidayah untuk menjaga perilaku kita semua, sehingga bisa menjaga nama baik Kabupaten Gunungkidul dan membawa nama baik keluarga kita," kata Endah.

Sementara itu, Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai BKPPD Gunungkidul, Sunawan, menyatakan bahwa pihaknya menunggu surat resmi disposisi dari bupati.

Setelah disposisi diterima, tim akan segera dibentuk yang terdiri dari kepegawaian, DKPPD, Inspektorat Daerah, dan OPD terkait.

"Tim akan melaksanakan tugasnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor, serta memeriksa saksi-saksi untuk dimintai keterangan. Hasil keterangan akan dihimpun dan disimpulkan, lalu dibuat laporan hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Bupati, termasuk rekomendasi hukuman disiplin. Jika bupati setuju, maka akan ditindaklanjuti, namun bupati juga dapat mengambil kebijakan lain di luar rekomendasi tim," jelas Sunawan saat dihubungi melalui telepon pada Selasa (4/3/2025).

Ketika ditanya mengenai informasi bahwa kedua ASN tersebut melakukan hubungan suami istri di kantor Pemkab Gunungkidul, Sunawan menegaskan bahwa jika terbukti, tindakan tersebut melanggar PP 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian PNS yang diubah dengan PP 45 Tahun 1990, Pasal 14, yang mengancam dengan sanksi disiplin berat.

"Sanksinya bisa berupa pembebasan jabatan hingga pemberhentian. Namun, kita tidak boleh berandai-andai. Kita harus membuktikan terlebih dahulu melalui hasil pemeriksaan," tegasnya.

Sebelumnya, Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Gunungkidul telah melakukan pemeriksaan terhadap dua ASN yang terlibat dalam kasus perselingkuhan ini, yang dilaporkan oleh salah satu istri mereka.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Supartono, membenarkan bahwa kedua ASN tersebut adalah anak buahnya.

Keduanya sudah berkeluarga dan mengaku telah berhubungan sejak 2022, ketika salah satu dari mereka belum berumah tangga.

Hasil pemeriksaan dari atasan langsung telah dilaporkan ke bupati dengan tembusan ke BKPPD dan Inspektorat Daerah.

KOMPAS.com - Saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan, beberapa Muslim memilih menghemat tenaga dengan cara menurunkan aktivitas hariannya.

Beberapa orang cenderung menghemat tenaga agar terhindar dari lemas, letih, dan lesu, dengan cara memilih tidur sepanjang hari ketika tidak ada aktivitas atau saat libur sekolah maupun kerja.

Bahkan, ada juga yang melakukan tidur dari pagi hingga sore menjelang waktu berbuka puasa.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait hal ini?

Apakah tidur seharian saat puasa Ramadhan diperbolehkan?

Hukum tidur seharian saat puasa

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI Arsad Hidayat menjelaskan, secara hukum Islam atau fikih, tidur seharian tidak akan membatalkan puasa seseorang.

Hal ini sudah dijelaskan dalam isi fatwa dari Darul Ifta atau Lembaga Fatwa Mesir yang mengatakan hal yang sama terkait dengan hukum tidur seharian saat puasa

"Bahwa orang yang istirahat atau tidur, baik sebentar atau lama, tidak merusak puasa seseorang," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Menyoal hal yang sama, dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa tidur dalam waktu yang lama tidak akan membatalkan puasa.

"Kalau seandainya seseorang tidur lama dalam waktu siang maka puasanya tetap sah," ucap Arsad, menyampaikan penggalan isi kitab tersebut.

Hal yang sama juga tertera dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali.

"Tidur tidak akan memengaruhi batal atau tidaknya puasa seseorang, baik tidurnya dari pagi sampai sore," terang Arsad, menyampaikan sebagian isi kitab tersebut.

Apakah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah?

Terkait hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya orang berpuasa merupakan sebuah ibadah, Guru Besar Tafsir Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Hasan el-Qudsy menyebut hadis tersebut tidak sahih.

"Mayoritas ulama menyebut hadis tersebut dhoif (lemah). Bahkan sebagian ulama menghukumi hadis tersebut palsu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Sebab, hadis tersebut bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam puasa itu sendiri.

Islam mendidik umatnya melalui puasa untuk memperbanyak aktivitas, berkarya, dan produktif yang bernilai ibadah.

"Sejarah juga sudah membuktikan kebanyakan peperangan di zaman Rasulullah terjadi di bulan Ramadhan. Kemerdekaan Indonesia juga terjadi pada bulan Ramadhan," jelas anggota Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Surakarta itu.

Sehingga tidak benar jika orang menyebut tidurnya orang berpuasa itu berpahala.

Lebih lanjut Hasan mengatakan, kalaupun hadis tersebut bisa dijadikan dalil, tidurnya seseorang yang berpuasa bisa berpahala hanyalah dalam koridor menghindari dari keburukan yang sekiranya bisa dilakukan saat tidak tidur.

"Itupun sebuah kebaikan yang sifatnya pasif, padahal di Islam menginginkan menjadi sosok manusia yang memiliki karya yang produktif dan tidak malas-malasan," pungkasnya.

Tidur seharian saat puasa bagi pekerja malam hari

Senada, Arsad Hidayat juga menegaskan bahwa jika seseorang tidur seharian memang kurang bagus untuk kondisi badan dan produktivitas dalam beribadah.

Namun, lain hal jika konteksnya untuk pekerja atau sebagian orang yang memang kerjanya pada malam hari.

Mereka tidak memiliki pilihan selain istirahat atau tidur pada siang hari.

"Kita tidak bisa mengakimi bahwa tidur seharian itu tidak ada gunanya. Bagi mereka yang bekerja malam sampai pagi hari, tentu mereka akan beristirahat pada siang hari," ucap Arsad.

"Bagi orang yang pada malam sudah tidur, maka lebih baik saat siang digunakan untuk hal-hal produktif yang bernilai ibadah," pungkasnya.

KOMPAS.com - Saat menjalankan ibadah puasa Ramadhan, beberapa Muslim memilih menghemat tenaga dengan cara menurunkan aktivitas hariannya.

Beberapa orang cenderung menghemat tenaga agar terhindar dari lemas, letih, dan lesu, dengan cara memilih tidur sepanjang hari ketika tidak ada aktivitas atau saat libur sekolah maupun kerja.

Bahkan, ada juga yang melakukan tidur dari pagi hingga sore menjelang waktu berbuka puasa.

Lantas, bagaimana pandangan Islam terkait hal ini?

Apakah tidur seharian saat puasa Ramadhan diperbolehkan?

Hukum tidur seharian saat puasa

Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kemenag RI Arsad Hidayat menjelaskan, secara hukum Islam atau fikih, tidur seharian tidak akan membatalkan puasa seseorang.

Hal ini sudah dijelaskan dalam isi fatwa dari Darul Ifta atau Lembaga Fatwa Mesir yang mengatakan hal yang sama terkait dengan hukum tidur seharian saat puasa

"Bahwa orang yang istirahat atau tidur, baik sebentar atau lama, tidak merusak puasa seseorang," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Menyoal hal yang sama, dalam kitab Raudhatut Thalibin karya Imam Nawawi yang bermazhab Syafi'i juga mengatakan bahwa tidur dalam waktu yang lama tidak akan membatalkan puasa.

"Kalau seandainya seseorang tidur lama dalam waktu siang maka puasanya tetap sah," ucap Arsad, menyampaikan penggalan isi kitab tersebut.

Hal yang sama juga tertera dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah yang bermazhab Hambali.

"Tidur tidak akan memengaruhi batal atau tidaknya puasa seseorang, baik tidurnya dari pagi sampai sore," terang Arsad, menyampaikan sebagian isi kitab tersebut.

Apakah tidurnya orang berpuasa adalah ibadah?

Terkait hadis yang menjelaskan bahwa tidurnya orang berpuasa merupakan sebuah ibadah, Guru Besar Tafsir Hukum UIN Raden Mas Said Surakarta, Hasan el-Qudsy menyebut hadis tersebut tidak sahih.

"Mayoritas ulama menyebut hadis tersebut dhoif (lemah). Bahkan sebagian ulama menghukumi hadis tersebut palsu," ujarnya kepada Kompas.com, Selasa (4/3/2025).

Sebab, hadis tersebut bertentangan dengan semangat yang terkandung di dalam puasa itu sendiri.