JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kasus penembakan tiga polisi oleh prajurit TNI di Way Kanan, Lampung akan ditangani secara bijak.

Supratman menyebut penanganan akan dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ia menyatakan, seluruh pihak terkait bakal berkoordinasi untuk kasus penembakan ini.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," imbuhnya.

Sebelumnya, tiga anggota Polsek Negara Batin tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025).

Diketahui, satu dari tiga polisi yang tewas tersebut merupakan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Negara Batin, Iptu Lusiyanto.

Senin siang, Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karang Manik.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan.

Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi.

Penggerebekan dilakukan pada Senin sore, sekitar pukul 16.50 WIB dan Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, memimpin langsung operasi tersebut.

Situasi awal tampak normal saat tim kepolisian tiba di arena sabung ayam.

Namun, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan oleh orang tak dikenal.

Dalam insiden itu, Kapolsek Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta tertembak dan meninggal dunia di lokasi.

Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi.

Menurut hasil pemeriksaan sementara, ketiga anggota kepolisian meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala.

Belakangan, dua prajurit TNI telah ditahan atas insiden penembakan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan kasus penembakan tiga polisi oleh prajurit TNI di Way Kanan, Lampung akan ditangani secara bijak.

Supratman menyebut penanganan akan dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum.

"Semuanya akan ditangani secara baik dan bijak sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum," ujar Supratman saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/3/2025).

Ia menyatakan, seluruh pihak terkait bakal berkoordinasi untuk kasus penembakan ini.

"Prinsipnya pasti akan ditangani ya, nanti akan dikoordinasikan dengan semua pihak terkait di pemerintah ya, dengan TNI dengan Kapolri," imbuhnya.

Sebelumnya, tiga anggota Polsek Negara Batin tewas ditembak saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Way Kanan, Lampung, Senin (17/3/2025).

Diketahui, satu dari tiga polisi yang tewas tersebut merupakan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Negara Batin, Iptu Lusiyanto.

Senin siang, Polsek Negara Batin menerima informasi mengenai aktivitas judi sabung ayam di Kampung Karang Manik.

Petugas kemudian melakukan penyelidikan.

Setelah penyelidikan awal, sebanyak 17 personel dikerahkan untuk melakukan penggerebekan di lokasi.

Penggerebekan dilakukan pada Senin sore, sekitar pukul 16.50 WIB dan Kapolsek Negara Batin, Iptu Lusiyanto, memimpin langsung operasi tersebut.

Situasi awal tampak normal saat tim kepolisian tiba di arena sabung ayam.

Namun, tiba-tiba mereka diserang dengan tembakan oleh orang tak dikenal.

Dalam insiden itu, Kapolsek Iptu Lusiyanto, Bripka Petrus Apriyanto, dan Bripda Ghalib Surya Ganta tertembak dan meninggal dunia di lokasi.

Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke RS Bhayangkara untuk diotopsi.

Menurut hasil pemeriksaan sementara, ketiga anggota kepolisian meninggal dunia dengan luka tembak di bagian kepala.

Belakangan, dua prajurit TNI telah ditahan atas insiden penembakan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sedang melakukan sinkronisasi data dengan Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum terkait pembatasan usia anak bermain media sosial.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, pembahasan regulasi perlindungan anak dalam ruang digital masih berproses.

"Pembatasan usia ya, doakan saja ini sedang sinkronisasi (data) dengan Setneg dan Kementerian Hukum. Prosesnya sekarang sedang sinkronisasi," jelas Meutya saat ditemui di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

Meutya juga menanggapi terkait permintaan Meta, perusahaan induk Facebook dan Instagram, yang mendesak transparansi dalam penyusunan regulasi pembatasan media sosial.

Ia menegaskan bahwa Meta selalu diundang dalam setiap proses perumusan regulasi terkait penggunaan medsos untuk anak-anak tersebut.

"Diundang kok. Mereka (Meta) diundang, semuanya kita diundang, dari yang lain-lain juga kita undang," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kak Seto menyoroti pentingnya menentukan usia ideal bagi anak untuk bersosial media.

"Ada berbagai usulan, mulai dari usia 13, 15, 17, hingga 18 tahun. Tapi ini tergantung sistem budaya dan adat istiadat yang berbeda di setiap wilayah Indonesia," ujar Kak Seto.

"Tapi memang tadi cukup kompleks pembahasannya, karena ini juga tergantung dari sistem budaya, adat istiadat, tentu agak berbeda anak di Indonesia Timur dengan mungkin Indonesia Barat dan sebagainya," tambahnya.

Sementara itu, peneliti Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan (PSPK) Anindito Aditomo menegaskan soal perlunya batas usia yang jelas untuk akses platform digital.

"Meski anak memiliki hak mengakses informasi, hak tersebut harus diseimbangkan dengan keamanan mereka di ruang digital," ujar Anindito.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga anak Nikita Mirzani menjenguk sang ibu di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, pada Senin (17/3/2025).

Nikita sedang berulang tahun ke-39 hari ini.

Anak-anaknya tiba hampir pukul 15.00 WIB didampingi keluarga besar Nikita dan kuasa hukumnya, Fahmi Bachmid.

Anak sulungnya, LM, membawa buket bunga mawar merah dengan kartu ucapan.

"Happy birthday Mimi, wish you all the best. I love you so much," bunyi ucapan dari LM dalam kartu tersebut.

LM mengenakan topi dan masker yang menutupi wajahnya.

Dua putra Nikita, AZK dan ARK, juga mengenakan masker.

Mereka tak menyampaikan pernyataan apa pun dan langsung masuk.

Adapun keluarga Nikita datang setelah pengacara Razman Arif Nasution pulang.

Razman hendak menjenguk Nikita, namun sang artis kontroversial enggan menerima tamu selain keluarga.

Sebagai informasi, Nikita dan asistennya, Mail Syahputra, ditahan sejak 4 Maret 2025 usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di Dirkrimum Polda Metro Jaya.

Keduanya terjerat kasus dugaan pemerasan terhadap dokter Reza Gladys senilai Rp 5 miliar.

KYIV, KOMPAS.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Minggu (16/3/2025) menunjuk Mayor Jenderal Andriy Hnatov sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina.

Keputusan ini diambil sebagai bagian dari upaya Kyiv untuk mempercepat reformasi militer di tengah perang dengan Rusia yang memasuki tahun keempat.

Dalam dekrit yang dipublikasikan di situs resmi kepresidenan, Hnatov, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala staf, ditetapkan untuk menggantikan Letnan Jenderal Anatoliy Barhilevych.

"Kami terus melakukan perubahan di angkatan bersenjata agar semakin siap tempur. Untuk mencapainya, kami mengubah sistem manajemen dan menerapkan standar yang lebih jelas," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, dikutip dari Reuters, Minggu (16/3/2025).

Sebagai informasi, Mayor Jenderal Andriy Hnatov memiliki pengalaman militer selama 27 tahun, dengan rekam jejak yang mencakup berbagai posisi strategis.

Ia memulai kariernya sebagai komandan brigade marinir dan kemudian memimpin pasukan di wilayah timur Donetsk, salah satu zona pertempuran paling sengit dalam perang melawan Rusia.

Sementara itu, Barhilevych, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf Umum, kini akan bertanggung jawab atas peningkatan standar militer dan penegakan disiplin dalam tubuh angkatan bersenjata.

Ukraina saat ini tengah berupaya melakukan restrukturisasi dan memperkuat militernya dalam menghadapi pasukan Rusia yang jauh lebih besar.

Pasalnya, pasukan Kyiv mengalami tekanan berat di medan tempur, terutama di wilayah Donetsk, di mana Rusia terus melancarkan serangan selama beberapa bulan terakhir.

Ukraina juga baru-baru ini menarik pasukannya dari wilayah perbatasan di Kursk, Rusia.

Saat ini, diperkirakan sekitar 880.000 personel aktif bertugas di angkatan bersenjata Ukraina.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kondisi perang, Ukraina terus melakukan reformasi untuk meninggalkan warisan militer era Soviet dan meningkatkan efisiensi pasukannya.

Salah satu langkah yang diambil adalah menunjuk komandan-komandan yang lebih muda dengan pengalaman tempur, serta mempercepat inovasi teknologi.

Tahun lalu, Ukraina bahkan membentuk unit khusus untuk sistem tempur tak berawak, sebagai bagian dari modernisasi militer.

Pada awal tahun ini, pejabat militer Ukraina mengumumkan perubahan besar dalam struktur angkatan bersenjata, dengan beralih dari sistem berbasis brigade ke sistem korps yang terdiri dari unit-unit lebih besar.

Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan koordinasi pasukan yang tersebar di sepanjang garis depan lebih dari 1.000 kilometer dan mempercepat pengambilan keputusan.

Salah satu unit tempur terbaik Ukraina, Brigade Serbu Terpisah ke-3, mengumumkan pada Jumat (15/3/2025) bahwa mereka telah direorganisasi menjadi sebuah korps.

"Kami berencana mengubah prinsip dan metode perang ini," kata Komandan Andriy Biletskyi dalam sebuah video pengumuman perubahan tersebut.

"Ini berarti mengubah arah perang agar lebih menguntungkan bagi Ukraina," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Artis Nikita Mirzani menjalani hari ulang tahun ke-39 pada Rabu (17/3/2025) di dalam penjara Rutan Narkoba Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat.

Penyanyi Tessa Mariska menjenguk Nikita pada hari pentingnya kali ini.

Tessa datang sebelum pukul 12.00 WIB karena tiga hari sebelum ini rekannya, Saipul Jamil, menyampaikan salam dari Nikita untuknya.

"Tadi Niki pakai baju biru ya, cantik. Terus ada yang berbaju oranye, ketawa, ngelambai, tapi lagi mau pergi ibadah. Jadi menurut aku, ya udah untuk nunggu ibadah, nunggu dzuhur juga ya," kata Tessa.

Tessa datang membawa kue ulang tahun untuk Nikita.

Nikita mengetahui kehadiran Tessa dan memberikan respons meskipun mereka belum dapat mengobrol bersama.

"Yang penting dia sudah ngeliat aku datang, sudah ngelambai, sudah ketawa, aku lihat mukanya juga semringah," ujat Tessa.

Karena ada kepentingan lain, Tessa tak bisa menunggu Nikita sehingga ia hanya menuliskan surat.

"Muka juga cantik. Aku pikir, ya udah aku juga, aku kirim surat. Aku kirim surat, maaf lagi ulang tahun. Maaf enggak bisa nunggu, gini, gini. Yang penting kita percaya kamu, aku ya, kepercayaan aku, kamu benar. Love, Mariska," tutur Mariska soal surat yang diperuntukkan bagi Nikita.

Pernah enam tahun berseteru dengan Nikita, Tessa menuturkan, mereka telah berbaikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait kontroversi yang muncul mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih teliti dalam memahami isi revisi tersebut, mengingat adanya kekhawatiran yang berkembang tentang kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI.

"Kalau menurut kami, penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya. Jadi, jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi," ujar Prasetyo Hadi setelah menghadiri jumpa pers di Jakarta pada Senin (17/3/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang sudah lama dihapus.

Menurutnya, substansi revisi ini lebih difokuskan pada peran TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa serta membantu dalam penanganan bencana.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," jelasnya.

Sebelumnya, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang mendukung profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip demokrasi.

Beberapa pihak mengkritik proses revisi yang dianggap kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan elemen-elemen lain dari masyarakat, serta terkesan terburu-buru dan eksklusif.

Desakan untuk menghentikan pembahasan revisi ini semakin menguat, dengan sejumlah organisasi seperti Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang menuntut agar revisi UU TNI dibatalkan.

Mereka menganggap revisi ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan kebebasan akademik.

Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa revisi ini bukanlah langkah mundur dalam penguatan demokrasi dan reformasi, melainkan untuk memastikan TNI dapat berperan lebih maksimal dalam tugas-tugas yang lebih luas, seperti penanganan bencana yang menjadi salah satu fokusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan penjelasan terkait kontroversi yang muncul mengenai revisi Undang-Undang (UU) TNI. Ia menegaskan pentingnya masyarakat untuk lebih teliti dalam memahami isi revisi tersebut, mengingat adanya kekhawatiran yang berkembang tentang kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI.

"Kalau menurut kami, penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya. Jadi, jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi," ujar Prasetyo Hadi setelah menghadiri jumpa pers di Jakarta pada Senin (17/3/2025).

Prasetyo menjelaskan bahwa revisi UU TNI bertujuan untuk memperkuat peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), bukan untuk menghidupkan kembali dwifungsi ABRI yang sudah lama dihapus.

Menurutnya, substansi revisi ini lebih difokuskan pada peran TNI dalam menjaga kedaulatan bangsa serta membantu dalam penanganan bencana.

"Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," jelasnya.

Sebelumnya, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI yang mendukung profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara sesuai dengan amanat konstitusi dan prinsip demokrasi.

Beberapa pihak mengkritik proses revisi yang dianggap kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan elemen-elemen lain dari masyarakat, serta terkesan terburu-buru dan eksklusif.

Desakan untuk menghentikan pembahasan revisi ini semakin menguat, dengan sejumlah organisasi seperti Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) yang menuntut agar revisi UU TNI dibatalkan.

Mereka menganggap revisi ini berpotensi melanggar prinsip-prinsip konstitusional, hak asasi manusia, dan kebebasan akademik.

Namun, Prasetyo Hadi menegaskan bahwa revisi ini bukanlah langkah mundur dalam penguatan demokrasi dan reformasi, melainkan untuk memastikan TNI dapat berperan lebih maksimal dalam tugas-tugas yang lebih luas, seperti penanganan bencana yang menjadi salah satu fokusnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi meminta revisi Undang-Undang TNI tidak diartikan sebagai upaya pengembalian dwifungsi ABRI.

Revisi dilakukan untuk memperkuat TNI sebagai pelindung negara.

"Jadi tolong untuk tidak mengeluarkan statement-statement seolah-olah ada dikotomi, akan kembali ada dwifungsi ABRI, tidak begitu," kata Prasetyo saat ditemui di Kantor KemenPAN RB, Jakarta Selatan, Senin (17/3/2025).

"Jangan itu kemudian dimaknai sebagai dwifungsi ABRI, tidak," ucapnya.

Prasetyo memintah sejumlah pihak agar tidak membentur-benturkan revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI).

Prasetyo juga berharap masyarakat untuk lebih teliti dan memahami isi rancangan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan revisi UU TNI.

"Jadi jangan yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada dalam pembahasan, kita harus waspada, harus hati-hati betul, tidak boleh dibentur-benturkan," kata dia.

Prasetyo menuturkan, bagaimanapun juga, TNI adalah institusi milik bangsa dan negara yang harus dijaga oleh masyarakat.

"Bagaimanapun, mohon maaf, revisi UU TNI apa pun itu, TNI adalah institusi milik kita, milik bangsa dan negara kita. Siapa pun berkewajiban menjaga institusi TNI," ucapnya.

Diketahui, DPR dan pemerintah tengah memproses pembahasan revisi UU TNI.

Di samping substansinya, proses revisi ini juga dianggap bermasalah karena rapat pembahasan digelar di Hotel Fairmont pada akhir pekan lalu.

Meski mengeklaim rapat digelar terbuka, faktanya awak media tidak dapat masuk ke dalam ruang rapat dan diminta menunggu di ruangan lain.

Sebagai informasi, perubahan UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga.

Secara spesifik, revisi ini bertujuan menetapkan penambahan usia masa dinas keprajuritan hingga 58 tahun bagi bintara dan tamtama, sementara masa kedinasan bagi perwira dapat mencapai usia 60 tahun.

Selain itu, ada kemungkinan masa kedinasan diperpanjang hingga 65 tahun bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional.

Kemudian, revisi UU TNI juga akan mengubah aturan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga, mengingat kebutuhan penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga yang semakin meningkat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang saat ini menimbulkan kontra di tengah masyarakat.

Dia menekankan penting bagi masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memahami isi RUU tersebut.

“Kalau menurut kami penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya, jadi jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi,” ujarnya usai menghadiri jumpa pers di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, secara substansi apa yang direvisi dalam beleid itu untuk memperkuat peran TNI dan bukan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Hal itu dinilai bertujuan untuk melindungi kedaulatan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi negara.

“Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan di dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana misalnya. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwi fungsi ABRI, tidak. Jadi kira-kira itu kalau tanggapan kami,” jelas dia.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi.

Proses revisi dinilai kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan seluruh elemen masyarakat, serta terkesan buru-buru, elitis, dan sangat eksklusif.

Jika pembahasan dilanjutkan, dikhawatirkan hanya akan mengembalikan dwifungsi TNI yang semakin melanggengkan impunitas TNI.

Desakan agar pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI pun mengemuka.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama bertajuk “Menolak Kejahatan Legislasi dalam Pembahasan RUU TNI: Inkonstitusional, Melanggar HAM dan Kebebasan Akademik” oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) secara daring, Minggu (16/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang saat ini menimbulkan kontra di tengah masyarakat.

Dia menekankan penting bagi masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memahami isi RUU tersebut.

“Kalau menurut kami penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya, jadi jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi,” ujarnya usai menghadiri jumpa pers di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, secara substansi apa yang direvisi dalam beleid itu untuk memperkuat peran TNI dan bukan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Hal itu dinilai bertujuan untuk melindungi kedaulatan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi negara.

“Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan di dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana misalnya. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwi fungsi ABRI, tidak. Jadi kira-kira itu kalau tanggapan kami,” jelas dia.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi.

Proses revisi dinilai kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan seluruh elemen masyarakat, serta terkesan buru-buru, elitis, dan sangat eksklusif.

Jika pembahasan dilanjutkan, dikhawatirkan hanya akan mengembalikan dwifungsi TNI yang semakin melanggengkan impunitas TNI.

Desakan agar pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI pun mengemuka.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama bertajuk “Menolak Kejahatan Legislasi dalam Pembahasan RUU TNI: Inkonstitusional, Melanggar HAM dan Kebebasan Akademik” oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) secara daring, Minggu (16/3/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara soal Revisi Undang-Undang (RUU) TNI yang saat ini menimbulkan kontra di tengah masyarakat.

Dia menekankan penting bagi masyarakat untuk lebih teliti lagi dalam memahami isi RUU tersebut.

“Kalau menurut kami penting bagi semuanya untuk harus lebih teliti lagi dalam memahami isinya, jadi jangan juga apa yang dipolemikan itu sesungguhnya tidak ada di dalam pembahasan. Kita tidak boleh dibentur-benturkan dan tolonglah untuk tidak mengeluarkan statement yang seolah-olah ada dikotomi,” ujarnya usai menghadiri jumpa pers di Jakarta, Senin (17/3/2025).

Lebih lanjut, Prasetyo mengatakan, secara substansi apa yang direvisi dalam beleid itu untuk memperkuat peran TNI dan bukan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.

Hal itu dinilai bertujuan untuk melindungi kedaulatan bangsa dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi negara.

“Contoh misalnya dalam hal penanganan bencana, itu kan saudara-saudara kita semua tahu bahwa teman-teman TNI, teman-teman kepolisian, tentunya beserta dengan teman-teman yang lain, selalu menjadi garda terdepan di dalam melaksanakan tugas-tugas penanganan bencana misalnya. Misalnya seperti itu, jadi itu jangan kemudian dimaknai sebagai dwi fungsi ABRI, tidak. Jadi kira-kira itu kalau tanggapan kami,” jelas dia.

Sebelumnya, Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dinilai bertentangan dengan agenda reformasi TNI, yakni mendukung TNI menjadi tentara profesional sebagai alat pertahanan negara, sebagaimana amanat konstitusi dan demokrasi.

Proses revisi dinilai kurang melibatkan masyarakat sipil, kampus, dan seluruh elemen masyarakat, serta terkesan buru-buru, elitis, dan sangat eksklusif.

Jika pembahasan dilanjutkan, dikhawatirkan hanya akan mengembalikan dwifungsi TNI yang semakin melanggengkan impunitas TNI.

Desakan agar pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan revisi UU TNI pun mengemuka.

Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama bertajuk “Menolak Kejahatan Legislasi dalam Pembahasan RUU TNI: Inkonstitusional, Melanggar HAM dan Kebebasan Akademik” oleh Constitutional and Administrative Law Society (CALS), Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), PSHK Indonesia, dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) secara daring, Minggu (16/3/2025).