ACEH UTARA, KOMPAS.com - Yeni Mulyani (35), warga Gampong Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, istri dari Hasfiani (37) yang akrab disapa Imam, yang dibunuh oknum TNI AL di Aceh Utara, menuntut keadilan dari negara.

Ibu tiga anak ini meminta pelaku dihukum setimpal, yaitu hukuman mati.

“Saya tidak bisa terima atas kematian suami saya. Saya minta pelaku dihukum setimpal, dihukum sama, hukuman mati,” terang Yeni di rumahnya di Desa Uteun Geulinggang, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Jumat (20/3/2025).

Ibu dari Muhammad Arkan (9), Muhammad Rayyan (5), dan Shanum Azkiyyara (13 bulan) itu tak bisa membayangkan kekejian yang dialami oleh sang suami.

Peluru melesak di pelipis kanan hingga kepala belakang.

Suaminya bekerja sebagai agen mobil sepulang dari Puskesmas Babah Buloh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara.

Sang suami adalah perawat dengan status tenaga sukarela di Puskesmas tersebut.

Imam meninggal dunia usai ditembak oleh oknum TNI AL yang bertugas di KAL Bireuen Lanal Lhokseumawe berinisial DI pada Jumat, 14 Maret 2025.

Jasadnya dibuang dalam karung di KM 30 Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara.

“Dia pamit ke saya, katanya mau ketemu calon pembeli mobil. Mobil yang dijual itu milik Pak Fadli, warga Kecamatan Dewantara juga. Itu komunikasi terakhir dan pertemuan terakhir saya dengan suami,” katanya.

“Saya minta TNI AL untuk membuka informasi sejauh mana pengusutan pembunuhan suami saya. Saya mohon dibuka sejelas-jelasnya,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan) dengan Navayo International AG memasuki babak baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan, Navayo International mengajukan permohonan penyitaan aset pemerintah Indonesia yang berada di Perancis.

Yusril mengatakan, gugatan penyitaan tersebut diajukan Navayo di Pengadilan Perancis menyusul putusan arbitrase di Singapura yang mengalahkan Kemenhan.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Prancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrasi Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Prancis," kata Yusril, dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imigrasi, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Berdasarkan dokumen yang diserahkan kuasa hukum Navayo, Kemenhan memiliki kewajiban bayar dari putusan Arbitrase International Criminal Court (ICC) sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2.568 Dollar AS per hari sampai putusan Arbitrase ICC dibayarkan.

"Persoalan ini adalah persoalan yang serius bagi kita, karena kita kalah di forum Arbitrase negara lain," ujar Yusril.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia mengatakan, akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar dia.

Tak hanya itu, Yusril mengatakan, pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.

Sebab, kata dia, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, tapi pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," tutur dia.

Yusril mengatakan, hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan bahwa Navayo juga melakukan wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya.

Ia mengatakan, Navayo baru mengerjakan pekerjannya sejumlah Rp 1,9 miliar.

SUKABUMI, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai turut memberikan komentar mengenai peristiwa gugurnya tiga anggota Polres Way Kanan yang tewas ditembak oknum TNI saat penggerebekan sabung ayam di Lampung.

Pigai mengatakan, jika pelaku penembakan anggota Polri tersebut adalah oknum anggota TNI, ia meminta agar dilakukan proses hukum peradilan militer.

"Kalau terkait pembunuhan, penembakan terhadap anggota polisi, itu ada sistem peradilan militer," kata Pigai saat ditemui awak media di Universitas Sukabumi, Rabu (19/3/2025).

"Saya kira sistem peradilan militer adalah sistem peradilan terbaik di Indonesia," tuturnya.

Sebab, lanjut Pigai, proses hukum di institusi militer itu ada tiga, pertama pemberhentian dari jabatan, kedua proses pidana, ketiga kode etik.

Namun, Pigai tak menjawab apakah kasus kematian tiga anggota Polri tersebut masuk dalam pelanggaran HAM atau tidak.

Ia menyebut bahwa dirinya tak bisa memutuskan perkara tersebut sebab bukan hakim.

"Sulit karena saya bukan hakim. Kan yang berhak dia berstatus apa (adalah) pengadilan," kata Pigai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas merespons perihal isu penambahan klausul wajib militer bagi warga negara dalam Revisi UU (RUU) TNI.

Agtas mengeklaim tidak ada klausul wajib militer bagi warga negara.

"Menurut saya enggak ada, kan draftnya sudah ada," ujar Agtas saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025) malam.

Agtas berpendapat, kalaupun ada, klausul wajib militer ada pada aturan Komcad.

"Kalau seingat saya itu enggak ada, itu harusnya masuk di dalam Komponen Cadangan," tuturnya.

Sementara itu, Agtas mewajarkan wajib militer, mengingat kegiatan itu ada di hampir semua negara.

"Kalau wajib militer, semua negara juga sama," imbuh Agtas.

Diketahui, beredar draf RUU TNI yang di dalamnya mencantumkan klausul perubahan pada Pasal 7 ayat 2 nomor 8.

Berikut bunyinya:

Di bagian bawahnya, terdapat tiga penjelasan mengenai poin tersebut:

A. Membantu Pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan operasi militer untuk perang, yang pelaksanaannya didasarkan pada kepentingan Pertahanan Negara sesuai dengan sistem pertahanan semesta.

B. Membantu Pemerintah menyelenggarakan pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Membantu Pemerintah memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

KYIV, KOMPAS.com - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengambil langkah strategis dengan menunjuk Mayor Jenderal Andriy Hnatov sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina pada Minggu (16/3/2025).

Pergantian ini menjadi bagian dari upaya Kyiv mempercepat reformasi militer di tengah perang dengan Rusia yang memasuki tahun keempat.

Keputusan tersebut diumumkan melalui dekrit yang dipublikasikan di situs resmi kepresidenan. Hnatov, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil kepala staf, kini menggantikan Letnan Jenderal Anatoliy Barhilevych.

Menteri Pertahanan Ukraina, Rustem Umerov, menegaskan bahwa perubahan ini bertujuan memperkuat kesiapan tempur pasukan.

"Kami terus melakukan perubahan di angkatan bersenjata agar semakin siap tempur. Untuk mencapainya, kami mengubah sistem manajemen dan menerapkan standar yang lebih jelas," ujar Umerov, dikutip dari Reuters, Minggu (16/3/2025).

Mayor Jenderal Andriy Hnatov memiliki pengalaman militer selama 27 tahun, termasuk dalam berbagai posisi strategis.

Kariernya dimulai sebagai komandan brigade marinir sebelum kemudian memimpin pasukan di wilayah timur Donetsk, salah satu zona pertempuran paling sengit dalam perang melawan Rusia.

Sementara itu, Barhilevych, yang sebelumnya memimpin sebagai Kepala Staf Umum, kini akan bertanggung jawab atas peningkatan standar militer dan penegakan disiplin dalam tubuh angkatan bersenjata.

Reformasi di tengah tekanan perang

Ukraina terus berupaya memperkuat militernya menghadapi tekanan besar dari pasukan Rusia, terutama di Donetsk, yang selama beberapa bulan terakhir menjadi sasaran serangan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari strategi militer, Kyiv baru-baru ini menarik pasukannya dari wilayah perbatasan Kursk, Rusia.

Saat ini, diperkirakan ada sekitar 880.000 personel aktif yang bertugas di angkatan bersenjata Ukraina.

Reformasi militer terus dilakukan demi meninggalkan warisan sistem pertahanan era Soviet dan meningkatkan efisiensi pasukan. Salah satu langkah utama adalah menunjuk komandan yang lebih muda dengan pengalaman tempur, serta mempercepat inovasi teknologi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Ukraina mengambil langkah besar dalam modernisasi militernya. Tahun lalu, Kyiv membentuk unit khusus untuk sistem tempur tak berawak sebagai bagian dari inovasi pertahanan.

Pada awal 2025, pejabat militer Ukraina mengumumkan perubahan besar dalam struktur angkatan bersenjata dengan beralih dari sistem berbasis brigade ke sistem korps.

Langkah ini bertujuan meningkatkan koordinasi pasukan yang tersebar di sepanjang garis depan lebih dari 1.000 kilometer dan mempercepat pengambilan keputusan.

Brigade Serbu Terpisah ke-3, salah satu unit tempur terbaik Ukraina, bahkan telah direorganisasi menjadi sebuah korps.

"Kami berencana mengubah prinsip dan metode perang ini," ujar Komandan Andriy Biletskyi dalam video pengumuman perubahan tersebut.

"Ini berarti mengubah arah perang agar lebih menguntungkan bagi Ukraina," tambahnya.

Reformasi ini menunjukkan tekad Ukraina untuk terus beradaptasi dan memperkuat pertahanannya di tengah konflik yang masih berlangsung dengan Rusia.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan di tengah masyarakat.

Kekhawatiran akan meningkatnya militerisme di ranah sipil menjadi isu utama yang dibahas oleh berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Palangka Raya, Hilyatul Asfia, menilai bahwa RUU tersebut melanggar prinsip demokrasi dan amanat reformasi yang telah dicita-citakan.

“Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Revisi UU TNI yang memberikan peran lebih luas bagi militer dalam kehidupan sipil bertentangan dengan amanat reformasi yang bertujuan menjaga netralitas militer dalam pemerintahan,” ujar Asfia kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Kamis (20/3/2025).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya ini menganggap RUU TNI yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (20/3/2025) sebagai langkah kontroversial dalam konteks perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

“RUU ini memicu polemik bagi banyak kalangan sebagai sebuah langkah mundur dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer,” tambahnya.

Asfia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokrasi.

Berbahaya bagi prinsip demokrasi dan kebebasan pers

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat paripurna pengesahan RUU TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat melemahkan batasan tersebut.

“Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa RUU ini membuka potensi bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam politik dan administrasi sipil, yang bisa berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi,” tuturnya.

Dalam beberapa pasal, RUU ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada TNI dalam pengambilan keputusan politik dan bidang-bidang yang seharusnya dikuasai oleh lembaga sipil.

Asfia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebebasan pers.

“Satu ketentuan dalam RUU ini memberikan wewenang lebih besar kepada TNI dalam hal pengawasan terhadap media, yang bisa berisiko membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Dia menambahkan, potensi sensor atau intimidasi terhadap jurnalis dan pegiat media menjadi ancaman serius.

Mengusulkan agar direvisi

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Suasana ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, RUU ini juga berpotensi memberi wewenang kepada TNI untuk melakukan intervensi dalam masalah hak asasi manusia tanpa pengawasan yang cukup dari lembaga sipil yang independen.

“Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman sejarah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI,” tuturnya.

Asfia memperingatkan bahwa jika RUU ini disahkan, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pertama, penguatan peran militer dalam ranah politik dan sipil berpotensi mengurangi ruang bagi demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer.

“Ini akan menjadi langkah mundur dalam perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap sebagai negara demokratis,” kata dia.

Selain itu, RUU ini berpotensi menjadi alat untuk menekan kebebasan pers, yang sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ketat dari militer terhadap media bisa mengarah pada kontrol informasi yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Asfia juga mengingatkan bahwa jika militer diberi lebih banyak kekuasaan, hal ini bisa memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, serta memicu protes dari kelompok-kelompok yang menuntut perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar.

“Sebagai seorang akademisi, saya mendesak agar proses pengesahan RUU TNI dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan,” katanya.

Dia mengusulkan agar RUU ini direvisi untuk menegaskan batasan yang jelas antara peran militer dan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta mengurangi ruang bagi TNI untuk mengintervensi urusan sipil dan politik.

“Penting untuk melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga independen lainnya, dalam proses pembahasan RUU ini, agar dapat menghasilkan regulasi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. RUU ini harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan politik atau militer semata,” pungkasnya.

PALANGKA RAYA, KOMPAS.com - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai sorotan di tengah masyarakat.

Kekhawatiran akan meningkatnya militerisme di ranah sipil menjadi isu utama yang dibahas oleh berbagai kalangan.

Akademisi Universitas Palangka Raya, Hilyatul Asfia, menilai bahwa RUU tersebut melanggar prinsip demokrasi dan amanat reformasi yang telah dicita-citakan.

“Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Revisi UU TNI yang memberikan peran lebih luas bagi militer dalam kehidupan sipil bertentangan dengan amanat reformasi yang bertujuan menjaga netralitas militer dalam pemerintahan,” ujar Asfia kepada Kompas.com melalui aplikasi perpesanan, Kamis (20/3/2025).

Dosen Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya ini menganggap RUU TNI yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari ini, Kamis (20/3/2025) sebagai langkah kontroversial dalam konteks perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia.

“RUU ini memicu polemik bagi banyak kalangan sebagai sebuah langkah mundur dalam memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer,” tambahnya.

Asfia menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara kekuasaan sipil dan militer dalam sistem demokrasi.

Berbahaya bagi prinsip demokrasi dan kebebasan pers

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Menhan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rapat paripurna pengesahan RUU TNI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Ia mengkhawatirkan bahwa RUU ini dapat melemahkan batasan tersebut.

“Salah satu kekhawatiran terbesar adalah bahwa RUU ini membuka potensi bagi TNI untuk terlibat lebih jauh dalam politik dan administrasi sipil, yang bisa berbahaya bagi prinsip-prinsip demokrasi,” tuturnya.

Dalam beberapa pasal, RUU ini memberikan wewenang yang lebih luas kepada TNI dalam pengambilan keputusan politik dan bidang-bidang yang seharusnya dikuasai oleh lembaga sipil.

Asfia juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait kebebasan pers.

“Satu ketentuan dalam RUU ini memberikan wewenang lebih besar kepada TNI dalam hal pengawasan terhadap media, yang bisa berisiko membatasi kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” ujarnya.

Dia menambahkan, potensi sensor atau intimidasi terhadap jurnalis dan pegiat media menjadi ancaman serius.

Mengusulkan agar direvisi

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Suasana ruang rapat paripurna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Selain itu, RUU ini juga berpotensi memberi wewenang kepada TNI untuk melakukan intervensi dalam masalah hak asasi manusia tanpa pengawasan yang cukup dari lembaga sipil yang independen.

“Kekhawatiran ini muncul karena pengalaman sejarah Indonesia terkait dengan pelanggaran HAM yang melibatkan TNI,” tuturnya.

Asfia memperingatkan bahwa jika RUU ini disahkan, beberapa konsekuensi negatif dapat terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Pertama, penguatan peran militer dalam ranah politik dan sipil berpotensi mengurangi ruang bagi demokrasi dan kontrol sipil terhadap militer.

“Ini akan menjadi langkah mundur dalam perjuangan untuk menjaga Indonesia tetap sebagai negara demokratis,” kata dia.

Selain itu, RUU ini berpotensi menjadi alat untuk menekan kebebasan pers, yang sangat penting bagi terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

“Pengawasan yang ketat dari militer terhadap media bisa mengarah pada kontrol informasi yang merugikan masyarakat,” tuturnya.

Asfia juga mengingatkan bahwa jika militer diberi lebih banyak kekuasaan, hal ini bisa memperburuk ketegangan antara pemerintah dan masyarakat, serta memicu protes dari kelompok-kelompok yang menuntut perlindungan terhadap kebebasan dan hak-hak dasar.

“Sebagai seorang akademisi, saya mendesak agar proses pengesahan RUU TNI dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan sejalan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak asasi manusia, dan pemisahan kekuasaan,” katanya.

Dia mengusulkan agar RUU ini direvisi untuk menegaskan batasan yang jelas antara peran militer dan sipil dalam sistem pemerintahan Indonesia, serta mengurangi ruang bagi TNI untuk mengintervensi urusan sipil dan politik.

“Penting untuk melibatkan lebih banyak pihak, seperti masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga-lembaga independen lainnya, dalam proses pembahasan RUU ini, agar dapat menghasilkan regulasi yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang sudah dibangun selama ini. RUU ini harus mencerminkan kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan kekuasaan politik atau militer semata,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Gerindra mengeklaim bahwa Revisi Undang-Undang (RUU) TNI tetap memegang teguh prinsip demokrasi dan semangat reformasi.

Ketua Fraksi Gerindra Budisatrio Djiwandono mengatakan, revisi ini hanya menyesuaikan tugas TNI dengan kebutuhan strategis pertahanan nasional saat ini.

"Revisi ini bukan langkah mundur dalam reformasi TNI, tetapi merupakan bentuk adaptasi terhadap dinamika pertahanan modern,” ujar Budisatrio, Kamis (20/3/2025).

Budisatrio memastikan bahwa tidak ada upaya pemerintah untuk membuat TNI mendominasi ranah sipil dan politik.

Dia pun menekankan bahwa DPR tetap akan melakukan fungsi pengawasan demi memastikan kekhawatiran soal dominasi militer tak terjadi.

“Kami memastikan bahwa supremasi sipil tetap terjaga, dan tidak ada upaya untuk mendominasi ranah sipil dan politik dengan militer. Selain itu, fungsi pengawasan tetap dilakukan oleh DPR RI, sesuai dengan kewenangannya,” kata Budisatrio.

Atas dasar itu, Budisatrio berharap agar publik lebih memahami lagi substansi utama dari RUU TNI yang telah disahkan ini.

Sebab, isi dari substansi ini jauh berbeda dengan apa yang dikhawatirkan masyarakat.

“Tidak ada upaya mengembalikan dwifungsi TNI dalam revisi UU TNI. Fraksi Gerindra menjamin revisi UU ini sejalan dengan semangat reformasi,” kata Budisatrio.

“Untuk itu, kami berharap masyarakat juga dapat memahami substansi utama dari revisi UU ini,” ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).

Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

“Tibalah saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap RUU TNI, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?" tanya Ketua DPR Puan Maharani selaku pemimpin rapat.

"Setuju," seru anggota DPR.

“Terima kasih," kata Puan sambil mengetuk palu sebagai tanda pengesahan.

Ketukan palu Puan itu disambut dengan tepuk tangan dari para anggota Dewan yang hadir.

Sebelum RUU TNI disahkan, Ketua Komisi I DPR Fraksi PDI-P Utut Adianto menyampaikan pidatonya.

Utut menyampaikan apresiasi kepada para perwakilan pemerintah yang hadir.

Menurut dia, UU TNI yang baru ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi Indonesia.

"DPR menyelenggarakan rapat paripurna dalam rangka pengesahan RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pengesahan UU ini diharapkan dapat memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara," kata Utut.

Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini disebut-sebut hanya akan mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.

JAKARTA, KOMPAS.com - Empat penasihat hukum terdakwa kasus dugaan korupsi impor gula, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dikeluarkan dari persidangan karena tidak menggunakan toga.

Mereka dikeluarkan langsung atas permintaan Ketua Majelis Hakim Dennie Arsan Fatrika yang melihat tak ada seragam toga yang digunakan.

"Di belakang tim penasihat hukum ada beberapa orang yang tidak memakai toga," kata Dennie saat mengawali sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (20/3/2025).

Seorang penasihat hukum kemudian bersuara dan menyebut empat orang itu sebagai staf mereka yang membantu menyiapkan dokumen.

"Mereka juga lawyer," kata penasihat hukum tersebut.

Hakim Dennie kemudian meminta empat orang yang tidak menggunakan toga untuk keluar, meskipun terdaftar namanya sebagai penasihat hukum Tom Lembong.

"Silakan (keluar). Kami rasa sudah cukup banyak untuk membantu tim penasihat hukum terdakwa," imbuh Dennie.

"Mereka masuk dalam kuasa Yang Mulia," imbuh penasihat hukum lainnya.

"Iya tapi toganya (tidak ada), untuk tertibnya persidangan silakan (keluar)," tegas Dennie.

Empat orang penasihat hukum Tom Lembong itu kemudian keluar persidangan dan duduk di bangku hadirin ruang sidang.

Pantauan Kompas.com, Tom Lembong didampingi oleh 21 penasihat hukum dalam persidangan yang digelar hari ini, Kamis (20/3/2025).

Tom Lembong menjalani sidang mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Terdapat enam saksi yang dihadirkan oleh JPU, empat merupakan pegawai Kementerian Perdagangan RI, dan dua lainnya dari Kementerian Perindustrian.

Dalam perkara ini, Tom Lembong didakwa melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perbuatannya dinilai melanggar hukum, memperkaya orang lain maupun korporasi yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 578 miliar.

KOMPAS.com - Revisi Undang-Undang Nomor 34 tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) mengundang pro dan kontra masyarakat.

GP Ansor menilai hal itu wajar mengingat memori kolektif bangsa ini. Namun, melihat perkembangannya, dasar pemikiran peraturan tersebut masih sejalan dengan profesionalisme TNI dan prinsip reformasi.

"GP Ansor sebagai bagian dari civil society di Indonesia terus berkontribusi untuk memperkuat supremasi sipil di tanah air, sangat meyakini civil society dan supremasi sipil sudah semakin matang sejak bergulirnya reformasi 1998. Fungsi kontrol sudah sangat kuat. Jadi tidak perlu khawatir. Era keterbukan membuat semua orang akan mengawasi dengan mudah jalannya pemerintahan," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Addin Jauharuddin, dalam keterangan tertulis Rabu (19/3/2025) malam.

Addin menambahkan, landasan hukum yang membatasi peran TNI dalam politik hingga kini masih tetap terjaga, termasuk TAP MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000. "Artinya, hal ini masih selaras dengan cita-cita Reformasi pada 1998," katanya.

Sebagaimana diketahui, seluruh fraksi di komisi I DPR setuju membawa revisi UU TNI ke tingkat II guna dimintakan persetujuan dalam Rapat Paripurna DPR RI, dengan sejumlah catatan.

Sebagai representasi organisasi kepemudaan di bawah panji Nahdlatul Ulama, menurut Addin, harus selalu mencermati setiap dinamika sosial termasuk kebijakan pemerintah. Secara spesifik, isu tentang RUU TNI mengemuka di tengah masyarakat dan mendapat perhatian karena dianggap bakal menjadi jalan kembali ke dwifungsi TNI.

Addin mengajak masyarakat dapat menganalisa secara jernih terhadap substansi RUU TNI beserta landasan hukumnya.

"Panglima TNI dan Kapolri masih berada di bawah kekuasaan eksekutif, yaitu Presiden. Hierarki tersebut yang berlaku sampai sekarang," jelas Addin.

Pembahasan lainnya tentang anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Mereka yang berpotensi menjadi pejabat sipil negara di kementerian/lembaga hingga BUMN harus mengundurkan diri atau pensiun dini.

Penambahan jumlah jabatan sipil yang diisi oleh anggota TNI, tentunya harus didorong agar lebih proporsional. Mencermati hal tersebut, Addin menilai substansi UU TNI baru nantinya masih berada di koridor implementasi yang benar, ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa yang terus mengawal proses revisi RUU TNI.

"Seluruh pihak yang berstatus warga negara Indonesia memang harus mengawal serta mendukung pemerintahan supaya program-program pembangunan berjalan dengan baik," ujar Addin.

Lebih lanjut Addin berharap dalam melakukan perubahan UU TNI, semua pihak harus belajar dari langkah yang dilakukan Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Menurutnya, di bawah terobosan visioner Gus Dur, Indonesia berhasil memutus belenggu dwifungsi militer dan menegaskan kembali prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi.

Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen atau memisahkan Polri dari ABRI, tetapi lebih dari itu, Gus Dur meletakkan fondasi etis bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya di bawah kendali pemerintahan sipil yang legitimasinya bersumber dari rakyat.

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (AS), menyatakan dirinya sebagai tahanan politik setelah ditahan dan menghadapi ancaman deportasi dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Khalil dalam surat terbuka yang dipublikasikan pada Selasa (18/3/2025), menandai komentar langsung pertamanya sejak penahanan tersebut.

Kasus Khalil menuai kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil.

Penahanan Khalil juga menjadi sorotan di tingkat legislatif, dengan lebih dari 100 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mempertanyakan legalitas tindakan tersebut dalam surat resmi kepada pemerintahan Trump.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Khalil yang berusia 30 tahun dapat dideportasi karena Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa keberadaannya di AS berpotensi menimbulkan "konsekuensi negatif bagi kebijakan luar negeri" negara tersebut.

Kebebasan berpendapat yang dipertaruhkan

Kasus Khalil menjadi ujian bagi batasan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi AS, terutama dalam kaitannya dengan warga non-AS.

Pemerintah menilai beberapa bentuk protes dapat membahayakan kebijakan luar negeri, sedangkan para pendukung hak-hak sipil melihat hal ini sebagai bentuk represi terhadap aktivisme politik.

Dalam suratnya, Khalil menyatakan bahwa dirinya ditangkap karena bersuara menentang "genosida di Gaza" dan menyuarakan kebebasan bagi rakyat Palestina.

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik," tulisnya. "Penangkapan saya adalah konsekuensi langsung dari penggunaan hak saya atas kebebasan berbicara ketika saya menyuarakan kebebasan Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh pada Senin malam."

Khalil merujuk pada serangan terbaru Israel di Gaza yang menurut otoritas setempat menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Sementara itu, para pengacaranya telah mengajukan permintaan agar dia segera dibebaskan, mengingat statusnya sebagai penduduk tetap AS sejak tahun lalu dan kondisi istrinya yang tengah hamil delapan bulan.

Protes dan ketegangan politik

Penangkapan Khalil pada 8 Maret memicu gelombang protes di berbagai kota di AS, termasuk di New York City. Ratusan orang berkumpul di Times Square menuntut pembebasannya.

Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya ketegangan atas kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah dan respons pemerintah terhadap gerakan pro-Palestina di kampus-kampus.

Presiden Trump telah berulang kali menyatakan tekadnya untuk mendeportasi para aktivis pro-Palestina yang terlibat dalam aksi protes di kampus-kampus.

Ia menuding para pengunjuk rasa bersikap antisemit dan mendukung kelompok Hamas yang oleh AS dianggap sebagai organisasi teroris.

NEW YORK CITY, KOMPAS.com - Mahmoud Khalil, mahasiswa pascasarjana asal Palestina di Universitas Columbia, New York, Amerika Serikat (AS), menyatakan dirinya sebagai tahanan politik setelah ditahan dan menghadapi ancaman deportasi dari pemerintahan Presiden Donald Trump.

Pernyataan itu disampaikan Khalil dalam surat terbuka yang dipublikasikan pada Selasa (18/3/2025), menandai komentar langsung pertamanya sejak penahanan tersebut.

Kasus Khalil menuai kecaman dari berbagai kelompok hak asasi manusia yang menilai tindakan ini sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan hak atas proses hukum yang adil.

Penahanan Khalil juga menjadi sorotan di tingkat legislatif, dengan lebih dari 100 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat AS mempertanyakan legalitas tindakan tersebut dalam surat resmi kepada pemerintahan Trump.

Menurut Departemen Kehakiman AS, Khalil yang berusia 30 tahun dapat dideportasi karena Menteri Luar Negeri Marco Rubio menyatakan bahwa keberadaannya di AS berpotensi menimbulkan "konsekuensi negatif bagi kebijakan luar negeri" negara tersebut.

Kebebasan berpendapat yang dipertaruhkan

Kasus Khalil menjadi ujian bagi batasan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh Amendemen Pertama Konstitusi AS, terutama dalam kaitannya dengan warga non-AS.

Pemerintah menilai beberapa bentuk protes dapat membahayakan kebijakan luar negeri, sedangkan para pendukung hak-hak sipil melihat hal ini sebagai bentuk represi terhadap aktivisme politik.

Dalam suratnya, Khalil menyatakan bahwa dirinya ditangkap karena bersuara menentang "genosida di Gaza" dan menyuarakan kebebasan bagi rakyat Palestina.

"Nama saya Mahmoud Khalil dan saya adalah tahanan politik," tulisnya. "Penangkapan saya adalah konsekuensi langsung dari penggunaan hak saya atas kebebasan berbicara ketika saya menyuarakan kebebasan Palestina dan diakhirinya genosida di Gaza, yang kembali berlangsung dengan intensitas penuh pada Senin malam."

Khalil merujuk pada serangan terbaru Israel di Gaza yang menurut otoritas setempat menewaskan lebih dari 400 warga Palestina.

Sementara itu, para pengacaranya telah mengajukan permintaan agar dia segera dibebaskan, mengingat statusnya sebagai penduduk tetap AS sejak tahun lalu dan kondisi istrinya yang tengah hamil delapan bulan.

Protes dan ketegangan politik

Penangkapan Khalil pada 8 Maret memicu gelombang protes di berbagai kota di AS, termasuk di New York City. Ratusan orang berkumpul di Times Square menuntut pembebasannya.

Gelombang protes ini mencerminkan meningkatnya ketegangan atas kebijakan luar negeri AS di Timur Tengah dan respons pemerintah terhadap gerakan pro-Palestina di kampus-kampus.

Presiden Trump telah berulang kali menyatakan tekadnya untuk mendeportasi para aktivis pro-Palestina yang terlibat dalam aksi protes di kampus-kampus.

Ia menuding para pengunjuk rasa bersikap antisemit dan mendukung kelompok Hamas yang oleh AS dianggap sebagai organisasi teroris.

Namun, kelompok pendukung Palestina, termasuk beberapa kelompok Yahudi progresif, menolak tuduhan tersebut.

Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan Israel tidak boleh disamakan dengan antisemitisme, serta membantah anggapan bahwa membela hak-hak warga Palestina berarti mendukung Hamas.

Dalam suratnya, Khalil menegaskan bahwa penangkapannya mencerminkan sikap diskriminatif terhadap warga Palestina.

Hingga kini, pemerintahan Trump belum memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana Khalil dapat dianggap sebagai ancaman bagi kebijakan luar negeri AS.

Trump sendiri menuduhnya memiliki keterkaitan dengan Hamas, meski tanpa bukti yang jelas, sedangkan tim hukum Khalil membantah tuduhan tersebut.