KOMPAS.com - Kuasa hukum aktor Kim Soo Hyun, pengacara Kim Jong Bok dari LKB & Partners, menjawab pertanyaan CBS NoCut News tentang apakah akan ada gugatan tambahan untuk pencemaran nama baik terkait klaim hubungan di bawah umur.

Sebelumnya, pada 20 Maret 2025, pihak Kim Soo Hyun mengajukan gugatan pidana terhadap keluarga mendiang Kim Sae Ron dan Garo Sero Research Institute.

Alasannya karena adanya dugaan pelecehan atau penghinaan seksual karena Garo Sero merilis foto Kim Soo Hyun dengan hanya mengenakan celana dalam dan baju kaus.

"Kami sedang meninjau potensi tindakan hukum, sesuai dengan pernyataan resmi pertama," ujar kuasa hukum Kim Soo Hyun, dilansir Koreaboo, Jumat (21/5/2025).

"Untuk saat ini, kami sebisa mungkin menahan diri untuk tidak melakukan tindakan hukum lebih lanjut. Kami tidak punya pilihan selain mengajukan keluhan kali ini karena ada risiko bahwa foto-foto eksplisit yang bersifat ekstrem akan terus dirilis," tambahnya.

Keputusan tidak mengajukan gugatan pidana lain diambil dengan pertimbangan bahwa Kim Sae Ron baru saja meninggal dunia dan keluarga serta mantan agensinya masih dalam suasana berduka.

Sementara media Korea menyimpulkan bahwa tindakan hukum langsung tidak mungkin dilakukan.

Di sisi lain, keluarga Kim Sae Ron belum mengambil tindakan hukum langsung terhadap Kim Soo Hyun.

Mereka hanya mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap YouTuber Lee Jin Ho, yang telah mengungkapkan masalah pribadi Kim Sae Ron semasa hidupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bachmid, mengungkapkan bahwa dua putra Baim dan Paula Verhoeven menolak kehadiran sang ibu saat sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

"Ternyata anak-anak tetap menolak bahkan tetap berteriak-teriak," ujar Fahmi usai pemeriksaan di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim melakukan pemeriksaan di beberapa lokasi yang berkaitan dengan hak asuh anak, yakni rumah Baim Wong, rumah Paula Verhoeven, serta kantor Baim yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk menilai kelayakan tempat tinggal bagi kedua anak pasangan tersebut.

Fahmi juga mempertanyakan alasan di balik penolakan anak-anak terhadap Paula.

"Tidak mau dengan ibunya, jadi anehnya bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya, ada apa dengan ibu tersebut sampai anaknya pun menolak," tuturnya.

Diketahui, Baim Wong tengah mengajukan permohonan hak asuh anak dalam proses perceraiannya dengan Paula Verhoeven.

Dalam proses ini, faktor kesehatan jasmani dan rohani menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh.

Di sisi lain, meskipun sempat ditolak, Paula tetap menunjukkan kedekatannya dengan kedua anaknya.

Saat hendak pulang dari rumah Baim, ia terekam awak media sedang berpamitan dan berpelukan dengan kedua putranya.

(Penulis: Melvina Tionardus | Editor: Andi Muttya Keteng Pangerang)

JAKARTA, KOMPAS.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dengan operasi 5M dalam kasus yang kini menjeratnya sebagai terdakwa.

"Proses penyidikan yang dilakukan KPK terhadap saya dan saksi-saksi jelas melanggar HAM. Penyidik KPK melakukan operasi 5M,” kata Hasto saat membacakan nota keberatan terhadap dakwaan JPU dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (21/3/2025).

“Menyamar, membohongi, mengintimidasi, merampas, dan memeriksa tanpa surat panggilan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap prinsip hukum yang adil," ucapnya.

Di hadapan majelis hakim, Hasto menjelaskan bahwa penyidik KPK Rossa Purbo Bekti telah melakukan operasi 5M terhadap stafnya, Kusnadi.

"Pada tanggal 10 Juni 2024, saya diperiksa KPK. Namun, pemeriksaan saya hanya sebagai kedok. Tujuannya sebenarnya adalah untuk merampas paksa barang-barang milik Kusnadi yang dilakukan secara melawan hukum," ucapnya.

Hasto mengatakan, saat itu Kusnadi didatangi oleh penyidik KPK yang menyamar dan mengintimidasi.

"Penyidik KPK menyamar, membohongi, dan mengintimidasi Kusnadi. Barang-barang milik Kusnadi dan DPP Partai, termasuk telepon genggam dan buku catatan rapat partai, dirampas tanpa surat panggilan yang sah," kata Hasto.

Hasto menilai tindakan penyidik Komisi Antirasuah itu telah melanggar prinsip penghormatan terhadap HAM yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

"KPK di dalam menjalankan tugasnya harus berasaskan pada penghormatan terhadap HAM. Namun, dalam praktiknya, KPK justru melakukan pelanggaran HAM yang serius," kata Hasto.

Ia pun mengutip Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam hukum.

"Proses penyidikan yang intimidatif dan melawan hukum ini jelas melanggar hak konstitusional saya dan Kusnadi sebagai saksi," kata Hasto.

Dalam eksepsinya, ia turut menyoroti dampak psikologis dan hukum dari operasi 5M yang dilakukan KPK.

Dia bilang, operasi 5M tersebut tidak hanya merugikan Kusnadi, tetapi juga merusak integritas proses hukum.

"Bukti yang diperoleh melalui cara-cara melawan hukum tidak sah dan seharusnya tidak dapat digunakan dalam persidangan," kata Hasto.

Atas fakta tersebut, Hasto meminta majelis hakim untuk menolak bukti-bukti yang diperoleh melalui operasi 5M.

"Saya memohon kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak bukti-bukti yang diperoleh secara melawan hukum. Proses hukum harus dilakukan dengan cara yang adil dan menghormati HAM," kata Hasto.

"KPK harus bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang merugikan saya dan saksi-saksi. Ini bukan hanya tentang kasus saya, tetapi tentang integritas penegakan hukum di Indonesia," imbuhnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi XIII DPR RI mengecam keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura yang memvonis bebas polisi terdakwa pencabulan anak di Kabupaten Keerom, Papua.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira mengatakan, putusan tersebut menunjukkan belum seriusnya penanganan kasus kejahatan seksual terhadap anak.

Padahal, penindakan terhadap kekerasan seksual terhadap anak telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang (UU) tentang Perlindungan Anak hingga UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).

“Keputusan hukum tersebut juga telah mencederai keadilan dan tidak pro terhadap hak asasi manusia yang di dalamnya terdapat hak-hak anak,” ujar Hugo, saat dikonfirmasi, Jumat (21/3/2025).

Hugo mengatakan, pengadilan seharusnya bisa mengambil keputusan yang lebih adil bagi korban.

Selain itu, status terdakwa selaku anggota Polri juga patut menjadi pertimbangan majelis hakim, mengingat polisi seharusnya melindungi rakyat.

“Di saat terdakwa telah mencoreng citra institusi kepolisian karena perilakunya, pengadilan pun ikut tidak berpihak kepada korban lewat proses peradilan yang penuh ketidakadilan,” ungkap Andreas.

Politikus PDI-P itu meminta Komnas HAM untuk turut mengawal kasus pencabulan anak oleh polisi di Kabupaten Keerom, Papua tersebut. Sebab, pihak keluarga korban saat ini sedang mengajukan kasasi atas vonis bebas terhadap pelaku.

“Keputusan pihak keluarga ini menunjukkan adanya dugaan ketidakberesan atau ketidakwajaran dalam proses peradilan,” kata Andreas

“Kami berharap Komnas HAM ikut terlibat mengawal kasus ini demi memastikan hak-hak korban benar-benar terakomodir,” sambung dia.

Dia pun mengingatkan bahwa hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari negara juga dijamin dalam UU HAM.

“Dalam UU ini diatur bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui serta dilindungi oleh hukum,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, seorang polisi berpangkat Brigadir Dua dengan inisial AFH divonis bebas oleh Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura pada 20 Januari 2025 dalam kasus pencabulan anak di Papua pada 2022.

Kuasa hukum korban mengaku keberatan dan telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tim pengacara juga akan mengirim surat ke Komisi Yudisial, pada Senin (17/03), sebagai upaya untuk mencari keadilan.

“Yang kita takutkan, pelakunya sudah bertugas lagi di kesatuannya. Pelakunya sering lewat di depan rumahnya. Kita khawatir kalau korban tidak sengaja melihat pelaku lalu lalang traumanya kembali," kata Kuasa Hukum Korban, Dede Gustiawan Pagundun.

Tuduhan pencabulan terhadap korban mengemuka di Kabupaten Keerom, Papua, pada 2022. Saat itu, korban berusia lima tahun.

Korban kemudian bercerita kepada kakaknya. Keluarga korban kemudian melaporkan kasus ini ke Polda Papua pada 2023.

"Enam bulan kemudian pelakunya baru ditahan," kata Dede.

Kasus ini sempat diselesaikan oleh keluarga korban dan keluarga terdakwa yang difasilitasi oleh pihak Kepolisian Polres Keerom.

Proses persidangan di Pengadilan Negeri Jayapura dimulai pada 2024, kemudian hakim memberikan putusan pada Januari 2025.

Majelis hakim, yang terdiri dari Hakim Ketua Zaka Talpatty, Hakim Anggota Korneles Waroi, dan Hakim Anggota Ronald Lauterboom menjatuhkan vonis bebas pada 20 Januari.

Dede Gustiawan Pagundun, menuding hakim tidak melihat secara jernih fakta-fakta di persidangan. Hakim, sambungnya, hanya menyandarkan putusan pada ketiadaan saksi ketika dugaan perbuatan dilakukan.

"Tapi, pengakuan korban tidak dipertimbangkan hakim," ujar dia.

Hal yang juga diabaikan hakim, kata Dede, adalah keberadaan surat kesepakatan yang dibuat antara pelaku dan keluarga korban di Polres Keerom, tempat terduga pelaku bertugas.

Surat kesepakatan itu antara lain memuat kesediaan terdakwa untuk membayarkan uang sebesar Rp 80 juta kepada keluarga korban untuk biaya pengobatan.

"Surat kesepakatan itu adalah bukti pencabulan itu," klaim Dede.

"(Mana ada) orang yang tidak melakukan tindakan (pencabulan), tapi memberikan uang Rp80 juta? Tidak masuk akal," sebut Dede lagi.

"Masa ada orang ada buat surat kesepakatan kalau orangnya tidak bersalah?" kilahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan, Indonesia bakal melawan upaya penyitaan aset milik pemerintah di Perancis.

Adapun penyitaan ini merupakan permintaan Navayo International AG atas putusan arbitrase yang mengalahkan Indonesia dalam sengketa proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Yusril mengatakan bahwa pemerintah akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Perancis karena penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Perancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta Dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Ia pun mengatakan bahwa persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan, pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Di sisi lain, Navayo International AG juga disebut telah melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kemehan.

Yusril bilang, Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Navayo International AG melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.

Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata dia.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengatakan, Undang-Undang (UU) TNI yang sudah disahkan oleh DPR, masih dalam proses untuk diundangkan oleh pemerintah.

Oleh karena itu, menurut Supratman, naskah UU resminya masih belum bisa diakses oleh publik.

“Tunggu selesai diundangkan,” kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Selain itu, dia memastikan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI ini tidak mendadak.

Sebab, Supratman mengatakan, revisi UU TNI sudah diinisiasi di DPR sejak tahun 2024. Namun, pembahasannya tertunda karena saat itu pemerintah belum menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM)-nya.

“Jadi, kalau teman-teman bilang pembahasan kilat. Itu enggak ada. Itu dari periode sebelumnya,” ujarnya menegaskan.

Menurut dia, sosialisasi dan komunikasi soal RUU TNI ini juga sudah dilakukan DPR RI.

"Semua sudah dilakukan. Jadi baik komunikasi, media sosial maupun komunikasi langsung karena kan ini tidak ujug-ujung," kata Supratman.

Diketahui, beberapa poin revisi UU TNI adalah soal kedudukan TNI di jabatan sipil, penambahan batas usia pensiun, hingga penambahan tugas pokok TNI soal ancaman siber dan perlindungan warga negara dan kepentingan nasional di luar negeri.

Hanya saja, naskah hasil revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tersebut belum diundangkan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyebut Navayo International AG melakukan wanprestasi dalam proyek satelit Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Yusril mengatakan, berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Navayo baru mengerjakan pekerjaan dengan nilai Rp 1,9 miliar dari tagihan sebesar 16 juta dollar AS atas proyek satelit tersebut kepada Kemenhan.

"Jadi, jauh sama sekali daripada apa yang diperjanjikan oleh Kemhan dengan mereka," kata Yusril di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Kumham Imipas, Kamis (20/3/2025).

Sengketa proyek satelit ini pun memasuki babak baru.

Berdasarkan putusan arbitrase International Criminal Court (ICC) di Singapura, pemerintah berkewajiban membayar ganti rugi kepada perusahaan Navayo sebesar 24,1 juta dollar Amerika Serikat (AS).

Apabila pembayaran tersebut tidak dilakukan, akan dikenai bunga keterlambatan sebesar 2.568 dollar AS per hari sampai putusan arbitrase ICC dibayarkan.

"Di dalam persidangan dispute mengenai masalah pengadaan bagian-bagian dari satelit Kementerian Pertahanan pada tahun 2016. Oleh Arbitrasi Singapura kita dikalahkan dan kita harus membayar sejumlah utang atau ganti rugi kepada pihak Navayo," kata Yusril.

Yusril mengatakan persoalan yang berlarut-larut tersebut membuat Navayo mengajukan permohonan penyitaan aset properti pemerintah yang dimiliki oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Paris, Perancis.

"Masalah ini dirundingkan berlarut-larut, sampai akhirnya Navayo mengajukan permohonan kepada Pengadilan Perancis untuk mengeksekusi putusan dari Arbitrase Singapura dan meminta untuk dilakukan penyitaan terhadap beberapa aset pemerintahan Republik Indonesia yang ada di Perancis," ujar dia.

Yusril mengatakan pemerintah menghormati putusan pengadilan Arbitrase Singapura yang menyatakan pemerintah kalah dan diwajibkan membayar ganti rugi.

Ia akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan, untuk memenuhi putusan tersebut.

"Nanti masalah ini akan kami sampaikan kepada Bapak Presiden hasil pertemuan dan pembahasan rapat koordinasi hari ini," ujar Yusril.

Tak hanya itu, pemerintah juga akan berupaya menghambat penyitaan aset pemerintah di Prancis.

Sebab, menurut Yusril, penyitaan tersebut melanggar Konvensi Wina terkait perlindungan aset diplomatik yang tidak bisa disita.

"Walaupun hal ini sudah dikabulkan oleh Pengadilan Prancis, pihak kita tetap akan melakukan upaya-upaya perlawanan untuk menghambat eksekusi ini terjadi," kata dia.

Kasus proyek pengelolaan satelit di Kemenhan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah ini diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat masih menjabat.

Peristiwa itu terjadi sekitar tahun 2015, ketika Indonesia menyewa satelit dan tidak memenuhi kewajiban bayar sesuai nilai sewa.

Hal ini menyebabkan Indonesia digugat di pengadilan arbitrase internasional sehingga harus membayarkan uang sewa dan biaya arbitrase dengan nilai fantastis.

Pada 9 Juli 2019, pengadilan arbitrase menjatuhkan putusan yang berakibat negara harus mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit.

"Biaya arbitrase, biaya konsultan, dan biaya filling satelit sebesar ekuivalen Rp 515 miliar," kata Mahfud.

Tak hanya itu, Navayo juga mengajukan tagihan sebesar 16 juta dollar AS kepada Kemenhan.

Terkait perkara ini, Pengadilan Arbitrase Singapura pada 22 Mei 2021 mengeluarkan putusan yang mewajibkan Kemenhan membayar 20.901.209 dollar AS atau setara Rp 314 miliar kepada Navayo.

"Selain keharusan membayar kepada Navayo, Kemhan juga berpotensi ditagih pembayaran oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat, sehingga negara bisa mengalami kerugian yang lebih besar lagi," kata Mahfud.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta agar aparat penegak hukum menyelidiki kasus teror kepala babi kepada kantor media Tempo.

"Ya kan kita tidak tahu sumbernya, karena itu silakan aparat untuk menyelidiki ya," kata Supratman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Supratman mengaku, tidak mengetahui detil kasus tersebut. Namun, dia menduga kemungkinan ada pihak yang ingin memecah belah.

"Waduh jangan ditanya ke kami dong kalau soal itu. Siapa tahu, itu bagian untuk memecah belah kita," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi pada Rabu, 19 Maret 2025. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam.

Kotak berisi kepala babi tersebut ditujukan kepada Cica, yang merupakan nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan desk politik dan host siniar Bocor Alus Politik (BAP).

Banyak pihak menilai aksi teror kepala babi yang dikirim ke Kantor Tempo merupakan bentuk tindakan kekerasan terhadap pers atau media.

Pihak redaksi Tempo pun resmi melaporkan peristiwa teror pengiriman kepala babi ke Bareskrim Polri pada Jumat (21/3/2025).

Laporan bernomor STTL/153/III/2025/BARESKRIM tersebut telah diterima pihak Bareskrim pada Jumat sore.

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Erick Tanjung mengatakan, ada dua pasal yang dipersangkakan dalam laporan ini, yaitu Pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, dengan ancaman dua tahun penjara, serta pasal 335 KUHP tentang ancaman dengan kekerasan.

“Jadi, pasalnya tadi yang dipakai pasal 18 ayat 1 pasal pidana di pers yang menghambat kerja jurnalistik, itu ancaman pidananya dua tahun penjara,” ujar Erick saat dihubungi Kompas.com, Jumat.

Erick menjelaskan, proses pembuatan laporan sempat mengalami diskusi panjang debat dengan penyidik.

Diskusi panjang ini terjadi saat menyinggung pasal 18 ayat 1 UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers.

“Jadi, penyidik enggak paham ada pasal 18 ayat 1, ada pasal pidana di UU Pers itu karena kita harus menjelaskan bahwa yang menghambat itu apa ke penyidik,” kata Erick.

Dia lantas menjelaskan bahwa teror kepala babi itu berdampak pada sejumlah jurnalis Tempo. Termasuk, jurnalis yang namanya disebut dalam pengantaran teror ini.

Menurut Erick, hal-hal itu telah memenuhi unsur-unsur menghambat kerja-kerja jurnalistik dan mencederai kemerdekaan pers.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas mengaku, tidak mempermasalahkan jika revisi Undang-Undang (UU) TNI yang baru disahkan DPR RI diuji dengan mekanisme judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK)

"Kemudian biarkan dia akan diuji. Apakah benar bahwa kekhawatiran itu memang sesuatu yang mendasar untuk dilakukan," kata Supratman di Kompleks Istana, Jakarta, Jumat (21/3/2025).

Menurut Supratman, Indonesia sudah memiliki struktur tata negara yang baku.

Oleh karena itu, dia tidak keberatan jika memang ada yang mau memprotes UU TNI lewat jalur hukum.

"DPR bersama pemerintah sebagai lembaga pembentuk undang-undang tapi juga ada lembaga lain yang boleh melakukan uji materi," ujarnya.

Selain itu, dia menilai bahwa penolakan termasuk soal UU TNI adalah hal yang lumrah dalam negara yang menganut sistem demokrasi.

Supratman selaku Menkum juga sudah melakukan komunikasi dengan mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR pada dua hari lalu.

"Mobil saya dicegat juga, saya akhirnya datang lagi. Intinya, kita tidak mungkin kita bisa sepakat dalam semua hal. Itu bagian dari takdir kita untuk berdemokrasi," katanya.

Lebih lanjut, dia meminta publik memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk menjalankan UU TNI jika sudah resmi diundangkan

"Karena itu, berikan kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan undang-undang TNI yang baru disahkan kemarin," ujar Supratman.

Diketahui, ada aksi unjuk rasa menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) TNI digelar di depan Gedung DPR RI pada Kamis, 19 Maret 2025.

Aksi digelar bersaman dengan Rapat Paripurna DPR RI yang salah satu agendanya mengesahkan RUU TNI.

Aksi itu diikuti mahasiswa dari berbagai kampus dan Koalisi Masyarakat Sipil yang menolak RUU TNI.

Terpisah, tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi UU TNI yang baru saja disahkan DPR RI pada Kamis kemarin.

Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa Fakultas Hukum UI, Abu Rizal Biladina, mengatakan bahwa gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.

JAKARTA, KOMPAS.com - Model Paula Verhoeven turut hadir di rumah Baim Wong dalam rangka sidang pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jumat (21/3/2025).

Dua putra mereka juga ada di rumah Baim.

Kuasa hukum Baim, Fahmi Bachmid, mengatakan, dua putra tersebut menolak kehadiran Paula.

"Ternyata anak-anak tetap menolak bahkan tetap berteriak-teriak," kata Fahmi usai pemeriksaan, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Jumat siang.

Selain rumah Baim, majelis hakim juga memeriksa rumah Paula dan kantor Baim yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Tidak mau dengan ibunya, jadi anehnya bagi saya apabila seorang anak tiba-tiba menolak kehadiran ibunya, ada apa dengan ibu tersebut sampai anaknya pun menolak," tutur Fahmi.

Kata Fahmi, hal tersebut untuk melihat kelayakan tempat apakah rumah itu layak atau tidak layak untuk tempat tinggal kedua putra Baim dan Paula.

Sebagaimana diketahui, Baim mengajukan permohonan hak asuh anak dalam proses perceraiannya dari Paula.

Fahmi menekankan, yang terpenting seseorang yang ditetapkan mendapat hak asuh harus memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani.

Di sisi lain, ketika Paula hendak pulang dari rumah Baim, terekam awak media bahwa ia sempat pamit berpelukan dengan dua putranya.

KOMPAS.com- Agensi Kim Soo Hyun, Gold Medalist, telah mengambil langkah hukum atas penyebaran foto pribadi sang aktor.

Gugatan pidana diajukan terhadap Kim Sae Eui, operator saluran YouTube Garo Sero Research Institute, serta keluarga mendiang aktris Kim Sae Ron, yang diduga terlibat dalam distribusi foto tersebut.

Foto tersebut diduga diberikan oleh seseorang yang mengaku sebagai bibi Kim Sae Ron kepada Kim Sae Eui, yang kemudian menyebarkannya melalui siaran langsung di YouTube.

"Gold Medalist, sebagai agensi yang menaungi aktor Kim Soo Hyun, telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Kim Sae Eui, operator saluran YouTube Garo Sero Research Institute yang mengunggah foto aktor Kim Soo Hyun yang diambil dengan celana dalam selama siaran langsung di saluran YouTube-nya hari ini," tutur agensi dilansir Koreaboo, Kamis (20/3/2025)

Gold Medalist menyatakan bahwa foto tersebut memperlihatkan tubuh Kim Soo Hyun dalam keadaan tidak pantas, diambil di rumah Kim Sae Ron.

Menurut Gold Medalist, mengungkapkan foto tersebut merupakan tindakan pelecehan seksual.

"Tuduhan tersebut termasuk pelanggaran Undang-Undang tentang Kasus Khusus Mengenai Hukuman, dll. Kejahatan Seksual (distribusi rekaman yang direkam menggunakan kamera, dll.)," ujar agensi tersebut.

Gold Medalist juga menegaskan bahwa foto itu diambil ketika Kim Sae Ron sudah berusia dewasa, serta membantah adanya kunjungan Kim Soo Hyun ke rumah mendiang aktris tersebut.

Gold Medalist mengecam penyebaran foto yang dapat menyebabkan penghinaan seksual terhadap aktornya. Agensi menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kejahatan serius, apalagi Garo Sero Research Institute secara terang-terangan mengancam akan terus merilis foto serupa.

Karena itu, Gold Medalist merasa tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hukum guna melindungi kehormatan Kim Soo Hyun.

Pada awalnya, agensi sempat berusaha menghormati kepergian Kim Sae Ron dengan tidak menggugat keluarganya. Namun, penyebaran foto tanpa izin yang melibatkan tubuh aktor tersebut dianggap sebagai pelanggaran berat yang tidak bisa ditoleransi.

Gold Medalist menegaskan akan terus mengambil tindakan tegas jika Garo Sero dan keluarga mendiang Kim Sae Ron tetap menyebarkan informasi palsu atau konten serupa di masa mendatang.

"Jika keluarga almarhum Kim Sae Ron dan Garo Sero tetap menyebarkan informasi palsu, kami tidak punya pilihan selain mengambil tindakan hukum yang komprehensif untuk melindungi kehormatan agensi dan aktor kami," tambah Gold Medalist.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Agensi Kim Soo Hyun Gugat Garo Sero dan Keluarga Kim Sae Ron".