KOMPAS.com - Layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara selama libur dan cuti bersama Lebaran 1446 H, sekaligus libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi 2025.

“Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3/2025). Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3/2025),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Dengan demikian, kantor Imigrasi seluruh Indonesia akan tutup mulai 27 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Godam menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

Pertama, ambil paspor sebelum libur.

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum tanggal 27 Maret 2025.

Bila tidak sempat mengambil paspor pada hari terakhir kantor Imigrasi dibuka, silakan atur ulang jadwal melalui M-Paspor.

Shutterstock/scorpeow Ilustrasi paspor. Paspor Terkuat di ASEAN 2025, Indonesia Nomor Berapa?

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Silakan menghubungi hotline kantor Imigrasi untuk layanan darurat, seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti yang meninggal atau sakit di luar negeri.

“Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak,” pungkas Godam.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi melalui www.imigrasi.go.id atau media sosial masing-masing kantor imigrasi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanyi sekaligus vokalis band GIGI, Armand Maulana, berharap persoalan royalti musik, khususnya terkait performing rights, segera menemui titik terang.

Sebagai penyanyi, ia meminta pemerintah untuk segera memberikan keputusan yang jelas mengenai aturan royalti.

Diketahui, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) yang diketuai oleh Piyu Padi Reborn dengan Ahmad Dhani sebagai dewan pembina, menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

Karena itu, mereka mengajukan sistem baru bernama direct license (DL).

Selain itu, muncul pula persoalan terkait izin yang harus diminta penyanyi kepada pencipta lagu sebelum membawakan sebuah karya.

Armand mengungkap kebingungannya sebagai penyanyi dalam menghadapi polemik ini.

Ia menilai pemerintah harus segera mengambil keputusan agar tak ada lagi kebingungan di kalangan pelaku industri musik.

“Sebagai ujung tombak yang menyanyikan sebuah karya, kami merasa bingung. Ini harus segera diberikan jawaban oleh pemerintah,” kata Armand saat ditemui di daerah Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Menurut Armand, ketidakpastian hukum ini membuat posisi penyanyi terkatung-katung.

“Pekerjaan performer, begitu pun pencipta lagu, itu kan dilakukan setiap hari. Kalau terus begini, semuanya jadi status quo. Sebenarnya kami hanya meminta kepada negara untuk segera memutuskan aturan mana yang harus dijalankan,” tambah Armand.

Lebih lanjut, Armand yang tergabung dalam wadah Vibrasi Suara Indonesia (VISI) telah mempertanyakan aturan hukum yang berlaku bagi penyanyi kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

“Makanya, kemarin VISI sebagai wadah penyanyi memohon uji materi ke MK. Seperti yang saya bilang tadi, penyanyi itu kan ujung tombak yang membawakan karya. Sekarang ada poin baru, makanya kami bertanya,” ungkap Armand.

Salah satu hal yang dipertanyakan juga adalah kewajiban penyanyi untuk meminta izin langsung kepada pencipta lagu sebelum membawakan sebuah karya.

“Yang dipertanyakan, apakah penyanyi harus izin dulu kepada pencipta? Sebenarnya bukan minta izin lagi, karena kita sudah punya izin melalui LMK. Jadi, bukan tiba-tiba serta merta kita nyanyiin tanpa adanya izin,” tutur Armand.

DI NEGERI ini, hukum kerap hadir seperti tamu kehormatan yang datang telat ke pesta. Ketika ia tiba, musik sudah bergema, para penari sudah mabuk kemenangan, dan para koruptor sedang berpesta pora di meja utama.

Maka, kita patut bertanya dengan getir: apakah benar kita hidup dalam negara hukum, atau sekadar dalam ilusi tentangnya?

Indonesia, menurut konstitusi dan doktrin resmi negara, adalah negara hukum berdasar Pancasila.

Namun, dari ruang pengadilan hingga gedung parlemen, dari meja jaksa hingga lobi-lobi kementerian, kita menyaksikan bagaimana hukum kerap kali membungkuk, tersenyum kecut, dan akhirnya kalah dalam pertarungan melawan kekuasaan dan uang.

Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita luhur. Namun, dalam praktiknya, keadilan itu kerap dihancurkan dengan kuitansi suap, persekongkolan kekuasaan, dan kekebalan moral para elite.

Hukum dipakai seperti jubah untuk menutupi aib, bukan untuk menegakkan kebenaran.

Hukum, dalam negara beradab, seharusnya bekerja sebagai penyaring kebusukan. Ia tidak memihak, tidak memeluk kekuasaan, dan tidak tunduk pada logika transaksi.

Namun di negeri ini, hukum justru tersandera dalam jaringan politik dan ekonomi yang membuatnya kehilangan integritas dan kekuatan simboliknya.

Lihatlah bagaimana lembaga penegak hukum bersikap terhadap kasus-kasus besar korupsi. Penetapan tersangka seperti sandiwara, sidang seperti panggung, vonis seperti dagelan.

Hukuman bagi koruptor tampak lebih ringan dari hutang pulsa. Penjara menjadi rumah singgah dengan fasilitas mewah, bukan tempat pertobatan.

Kita menyaksikan "negara hukum" yang tampak malu-malu, bahkan kadang pura-pura lupa, ketika harus berhadapan dengan para perampok uang negara.

Seolah-olah hukum hanya garang ketika menghadapi rakyat kecil, tetapi berubah menjadi kucing jinak di hadapan para elite.

Pancasila yang diabaikan

Sebagai filsuf hukum, saya percaya bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen normatif, tetapi sumber etika kolektif yang harus hidup dalam sistem hukum. Namun, hari ini kita menghadapi ironi: Pancasila dijunjung di podium, tetapi diinjak dalam praktik.

Ketika sila kelima berbicara tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adakah yang lebih mengkhianatinya selain korupsi?

Korupsi adalah perampokan sistematis yang melukai keadilan sosial. Ia memindahkan uang rakyat ke kantong segelintir orang, menghancurkan layanan publik, dan melumpuhkan potensi bangsa.

DI NEGERI ini, hukum kerap hadir seperti tamu kehormatan yang datang telat ke pesta. Ketika ia tiba, musik sudah bergema, para penari sudah mabuk kemenangan, dan para koruptor sedang berpesta pora di meja utama.

Maka, kita patut bertanya dengan getir: apakah benar kita hidup dalam negara hukum, atau sekadar dalam ilusi tentangnya?

Indonesia, menurut konstitusi dan doktrin resmi negara, adalah negara hukum berdasar Pancasila.

Namun, dari ruang pengadilan hingga gedung parlemen, dari meja jaksa hingga lobi-lobi kementerian, kita menyaksikan bagaimana hukum kerap kali membungkuk, tersenyum kecut, dan akhirnya kalah dalam pertarungan melawan kekuasaan dan uang.

Pancasila menempatkan keadilan sosial sebagai cita-cita luhur. Namun, dalam praktiknya, keadilan itu kerap dihancurkan dengan kuitansi suap, persekongkolan kekuasaan, dan kekebalan moral para elite.

Hukum dipakai seperti jubah untuk menutupi aib, bukan untuk menegakkan kebenaran.

Hukum, dalam negara beradab, seharusnya bekerja sebagai penyaring kebusukan. Ia tidak memihak, tidak memeluk kekuasaan, dan tidak tunduk pada logika transaksi.

Namun di negeri ini, hukum justru tersandera dalam jaringan politik dan ekonomi yang membuatnya kehilangan integritas dan kekuatan simboliknya.

Lihatlah bagaimana lembaga penegak hukum bersikap terhadap kasus-kasus besar korupsi. Penetapan tersangka seperti sandiwara, sidang seperti panggung, vonis seperti dagelan.

Hukuman bagi koruptor tampak lebih ringan dari hutang pulsa. Penjara menjadi rumah singgah dengan fasilitas mewah, bukan tempat pertobatan.

Kita menyaksikan "negara hukum" yang tampak malu-malu, bahkan kadang pura-pura lupa, ketika harus berhadapan dengan para perampok uang negara.

Seolah-olah hukum hanya garang ketika menghadapi rakyat kecil, tetapi berubah menjadi kucing jinak di hadapan para elite.

Pancasila yang diabaikan

Sebagai filsuf hukum, saya percaya bahwa Pancasila bukan sekadar dokumen normatif, tetapi sumber etika kolektif yang harus hidup dalam sistem hukum. Namun, hari ini kita menghadapi ironi: Pancasila dijunjung di podium, tetapi diinjak dalam praktik.

Ketika sila kelima berbicara tentang “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, adakah yang lebih mengkhianatinya selain korupsi?

Korupsi adalah perampokan sistematis yang melukai keadilan sosial. Ia memindahkan uang rakyat ke kantong segelintir orang, menghancurkan layanan publik, dan melumpuhkan potensi bangsa.

Entah mengapa, kita seolah tak punya nyali untuk menegakkan sila ini secara utuh. Maka, yang lahir adalah negara hukum Pancasila yang setengah hati: berpakaian moral, tetapi berjalan dengan kaki kepentingan.

Korupsi di negeri ini bukan sekadar tindakan individual, melainkan ekspresi dari kultur politik yang mendalam. Dari pungli jalanan hingga mega-skandal impor minyak, semuanya tumbuh dari tanah yang sama: tanah tempat hukum tak berakar kuat.

Apa yang lebih menyedihkan dari seorang jaksa yang menutup mata, atau hakim yang menerima amplop di balik palu keadilan?

Di tengah sistem seperti ini, para koruptor tahu bahwa mereka bisa membeli waktu, pengaruh, bahkan vonis. Mereka bukan pelanggar hukum yang takut, tetapi penjudi yang yakin bahwa sistem bisa dimenangkan.

Koruptor di Indonesia bukan penjahat. Mereka adalah penyelenggara pesta. Mereka menari di atas penderitaan rakyat. Ironisnya, rakyat kadang masih memuji mereka. Inilah absurditas negara hukum kita: yang mencuri dihormati, yang jujur dicurigai.

Reformasi tanpa transformasi

Kita telah berbicara tentang reformasi hukum selama dua dekade. Undang-undang diganti, lembaga dibentuk, jargon diluncurkan, tapi korupsi tetap subur. Mengapa? Karena kita hanya membenahi kulitnya, tidak menyentuh isi dan rohnya.

Reformasi tanpa transformasi adalah kosmetik. Kita memperindah gedung KPK, tetapi melumpuhkan taringnya.

Kita mengutuk korupsi di mimbar, tetapi berkompromi dalam lobi. Kita menyebut transparansi, tetapi menertawakan akuntabilitas.

Apa yang hilang? Keberanian moral. Dalam filsafat hukum, keadilan bukan sekadar prosedur, tetapi keberanian untuk melawan ketidakadilan, bahkan jika itu datang dari atas.

Negara hukum seharusnya adalah negara yang berani, bukan negara yang takut pada pemilik modal dan pelindung politik.

Di tengah pesta pora para koruptor, masyarakat hanya bisa menonton dari luar pagar. Mereka menyaksikan bagaimana uang pajak mereka dibakar dalam proyek fiktif, bagaimana bantuan sosial dicatut, dan bagaimana pelaku korupsi bisa tersenyum ketika keluar dari tahanan.

Kepercayaan publik pada hukum perlahan terkikis. Ini bukan soal angka indeks persepsi korupsi semata, tapi soal trauma kolektif.

Rakyat tahu bahwa melawan ketidakadilan bisa membuat mereka dikriminalisasi. Bahwa melaporkan korupsi bisa berujung intimidasi.

Negara hukum tanpa kepercayaan publik adalah gedung megah tanpa fondasi. Ia bisa runtuh kapan saja. Dan jika itu terjadi, maka tidak ada satu pun pasal hukum yang bisa menyelamatkannya.

Jalan panjang menuju Negara Hukum Pancasila

Apa yang harus dilakukan? Sebagai filsuf hukum, saya tidak percaya pada solusi instan. Namun, saya percaya pada satu hal: hukum harus kembali menjadi panglima, bukan alat.

Ia harus dibersihkan dari kompromi politik, dari pesanan kekuasaan, dan dari ketakutan terhadap elite.

Pertama, negara harus menegakkan keadilan secara egaliter. Koruptor tidak boleh dilindungi karena status atau jabatannya. Hukum harus buta terhadap jabatan, tetapi tidak terhadap kebenaran.

Kedua, pendidikan hukum harus ditransformasikan. Kita tidak hanya mencetak sarjana hukum yang cakap prosedural, tetapi juga pribadi hukum yang bermoral dan berani.

Ketiga, masyarakat sipil harus diberi ruang yang luas untuk menjadi penjaga etik. Whistleblower harus dilindungi, bukan dikhianati. Media harus diberdayakan, bukan dibungkam.

Negara hukum Pancasila bukan sekadar slogan. Ia adalah janji, dan janji itu harus ditepati.

Pesta itu harus diakhiri. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap masa depan. Ia merampok kesempatan anak-anak miskin untuk mendapatkan pendidikan.

Ia mencuri nyawa pasien yang tak mendapat pelayanan kesehatan layak. Ia membunuh harapan rakyat terhadap negara.

Jika pesta pora koruptor masih terus berlangsung, maka negara hukum Pancasila akan menjadi panggung sandiwara. Kita butuh negara yang berani menyalakan lampu, mematikan musik, dan membubarkan pesta itu.

Karena hukum, pada akhirnya, bukan tentang pasal, tetapi tentang keberanian. Dan keberanian itulah yang kini paling kita butuhkan.

KITAP Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku saat ini, yakni UU No. 8 Tahun 1981, telah berusia lebih dari 44 tahun.

Selama periode ini, sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai tantangan, termasuk perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta meningkatnya tuntutan terhadap perlindungan hak asasi manusia.

Aturan yang dahulu dianggap sebagai tonggak reformasi hukum pidana kini mulai menunjukkan berbagai kelemahan yang berpotensi menghambat terciptanya peradilan yang adil dan efisien.

Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan hak-hak individu masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Di tengah dinamika hukum modern, kebutuhan akan sistem peradilan yang lebih adaptif semakin mendesak.

Proses penegakan hukum harus mampu menjawab tantangan zaman, seperti meningkatnya kejahatan siber, penyalahgunaan kewenangan, serta peran teknologi dalam penyelidikan dan pembuktian.

KUHAP yang telah berusia lebih dari empat dekade tidak lagi selaras dengan tuntutan ini, sehingga revisi menjadi keharusan agar Indonesia memiliki hukum acara pidana yang lebih modern dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Reformasi ini tidak hanya sebatas pembaruan norma hukum, tetapi juga mencakup peningkatan sistem pengawasan serta jaminan perlindungan bagi tersangka, korban, dan saksi.

Upaya revisi KUHAP melalui RUU KUHAP yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI menjadi momen penting untuk menata ulang mekanisme peradilan pidana agar lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Namun, pertanyaan mendasar yang muncul adalah, apakah draf RUU KUHAP saat ini sudah cukup menjawab tantangan zaman?

Apakah revisi ini benar-benar membawa perubahan signifikan dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih progresif?

Kelemahan dan kekurangan KUHAP

Salah satu kelemahan utama dalam KUHAP yang berlaku saat ini adalah lemahnya pengawasan terhadap tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

KUHAP memberikan kewenangan besar kepada penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan, tetapi tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Tidak adanya ketentuan yang mengatur agar tersangka secara otomatis dihadapkan ke hakim dalam waktu 24 jam setelah penangkapan, menciptakan celah besar bagi praktik penahanan sewenang-wenang.

Di banyak negara yang telah menerapkan prinsip habeas corpus, setiap individu yang ditangkap harus segera diperiksa oleh hakim untuk memastikan legalitas penahanannya.

Sayangnya, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pengawasan seperti ini masih belum menjadi standar yang wajib diterapkan, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi tersangka.

Selain itu, KUHAP saat ini juga kurang memberikan perlindungan memadai terhadap hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban.

Banyak laporan menunjukkan bahwa tersangka sering mengalami penyiksaan atau intimidasi selama pemeriksaan tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif.

Praktik ini bertentangan dengan prinsip due process of law, yang menjamin bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara adil dan bebas dari tekanan fisik maupun psikologis.

Di sisi lain, hak korban juga kerap terabaikan dalam sistem peradilan Indonesia. KUHAP tidak mengatur secara rinci mekanisme kompensasi atau restitusi bagi korban kejahatan.

Korban sering kali hanya menjadi bagian dari proses hukum tanpa memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan.

Padahal, dalam berbagai sistem hukum modern, konsep victim-centered justice telah diadopsi untuk memberikan hak yang lebih besar kepada korban dalam proses peradilan, termasuk akses terhadap informasi kasus, partisipasi dalam persidangan, serta hak atas pemulihan yang layak.

Peran advokat dalam proses hukum juga masih sangat terbatas dalam KUHAP yang berlaku saat ini.

Advokat hanya berfungsi sebagai pendamping tersangka tanpa kewenangan intervensi yang cukup dalam tahap penyidikan.

Ketimpangan ini menciptakan posisi yang tidak seimbang antara penyidik dan tersangka, di mana penyidik memiliki kontrol penuh atas jalannya pemeriksaan, sementara tersangka hanya dapat pasif mengikuti proses tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana yang lebih progresif, advokat seharusnya memiliki hak yang lebih luas untuk memastikan adanya keseimbangan dalam proses penyidikan dan pemeriksaan.

Misalnya, di beberapa yurisdiksi, advokat dapat mengajukan keberatan terhadap pertanyaan yang bersifat menjerat atau tidak relevan selama pemeriksaan kliennya, serta diberikan akses penuh terhadap berkas perkara sejak tahap awal penyidikan.

Dengan demikian, pembaruan KUHAP harus memberikan advokat peran yang lebih aktif untuk menjamin hak pembelaan tersangka secara optimal.

Lebih lanjut, kurangnya pemanfaatan teknologi dalam sistem peradilan pidana menjadi kelemahan lain dari KUHAP saat ini.

Dalam era digital seperti sekarang, penggunaan teknologi informasi dalam proses hukum seharusnya menjadi standar yang wajib diterapkan.

Salah satu contoh yang sangat relevan adalah kewajiban perekaman audio-visual dalam pemeriksaan tersangka.

Saat ini, KUHAP tidak mewajibkan adanya rekaman interogasi, sehingga membuka peluang bagi praktik penyiksaan atau intimidasi yang sulit dibuktikan di kemudian hari.

Beberapa negara telah mengadopsi sistem electronic recording of interrogations, yang mewajibkan seluruh interogasi tersangka direkam dalam bentuk video.

Penerapan kebijakan ini tidak hanya melindungi hak tersangka dari perlakuan tidak manusiawi, tetapi juga memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara transparan dan dapat diuji secara objektif di pengadilan.

Jika Indonesia ingin memiliki sistem peradilan pidana yang lebih maju dan akuntabel, maka pemanfaatan teknologi seperti ini harus dimasukkan dalam revisi KUHAP.

Evaluasi draf RUU KUHAP

RUU KUHAP yang saat ini tengah dibahas berusaha mengatasi beberapa permasalahan di atas dengan memperkenalkan sejumlah pembaruan yang menjanjikan.

Salah satu inovasi utama dalam RUU ini adalah kewajiban perekaman pemeriksaan tersangka menggunakan CCTV. Ketentuan ini, yang tertuang dalam Pasal 31 ayat (2), berpotensi menjadi langkah maju dalam mencegah praktik penyiksaan dan intimidasi terhadap tersangka.

Namun, efektivitas aturan ini dipertanyakan karena sifatnya yang tidak wajib, sehingga aparat penegak hukum masih memiliki keleluasaan untuk tidak merekam pemeriksaan dalam kondisi tertentu.

Selain itu, rekaman hasil pemeriksaan tetap berada dalam penguasaan penyidik, bukan lembaga independen.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi manipulasi bukti oleh aparat penegak hukum, yang dapat merugikan tersangka dalam proses peradilan.

Selain itu, penguatan peran advokat dalam proses hukum juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan dalam revisi ini.

RUU KUHAP memberikan hak bagi advokat untuk menyatakan keberatan jika terjadi intimidasi terhadap kliennya selama pemeriksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 33. Advokat juga diperbolehkan mendampingi tidak hanya tersangka, tetapi juga saksi dan korban.

Meskipun demikian, masih terdapat pembatasan yang menghambat advokat dalam menjalankan perannya secara optimal, seperti larangan memberikan pendapat di luar pengadilan.

Pembatasan ini berpotensi menghalangi advokat dalam mengadvokasi kepentingan hukum kliennya di ruang publik, yang merupakan bagian dari kebebasan berpendapat dan prinsip fair trial.

Salah satu aspek positif lainnya dalam RUU KUHAP adalah penguatan konsep Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara.

Mekanisme ini, yang diatur dalam satu bab khusus, bertujuan mengutamakan pemulihan hak korban daripada sekadar menjatuhkan hukuman kepada pelaku.

Dengan pendekatan ini, penyelesaian perkara dapat dilakukan secara lebih berkeadilan dengan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan masyarakat.

Namun, agar konsep ini dapat diimplementasikan secara efektif, diperlukan mekanisme yang jelas terkait kriteria perkara yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice serta perlindungan bagi korban agar mereka tidak mengalami tekanan dalam proses penyelesaian di luar pengadilan.

Lebih jauh, RUU KUHAP juga mengakomodasi perlindungan khusus bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta saksi dan korban dalam proses peradilan.

Pengaturan ini, yang tertuang dalam Pasal 134-139, menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya perlindungan bagi kelompok yang sering kali menjadi korban ketidakadilan dalam sistem hukum.

Namun, tanpa pengaturan operasional yang jelas, perlindungan ini berisiko hanya menjadi norma simbolik yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Di sisi lain, salah satu ketentuan yang tampaknya akan mendapat kritik tajam dalam proses pembahasan RUU ini adalah perluasan alasan penahanan dalam RUU KUHAP.

Dibandingkan dengan KUHAP lama, RUU ini menambahkan lebih banyak alasan yang dapat digunakan untuk menahan seseorang, termasuk alasan subjektif seperti memberikan informasi yang tidak sesuai fakta atau dianggap menghambat proses pemeriksaan.

Ketentuan ini membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dan berpotensi digunakan sebagai alat untuk membungkam individu yang dianggap tidak kooperatif dalam proses hukum.

Oleh karena itu, meskipun RUU KUHAP mengandung berbagai pembaruan yang menjanjikan, masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki agar revisi ini benar-benar mampu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil, transparan, dan akuntabel.

Tanpa revisi yang lebih komprehensif, risiko penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana masih akan tetap tinggi, menghambat terciptanya keadilan yang sejati bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum.

Menegakkan Supremasi Hukum Nasional

Secara umum bisa dikatakan bahwa revisi KUHAP merupakan langkah krusial dalam reformasi hukum pidana di Indonesia.

Kelemahan dalam sistem hukum acara pidana yang berlaku saat ini telah menimbulkan berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan terhadap upaya paksa, minimnya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan korban, hingga keterbatasan peran advokat dalam sistem peradilan.

RUU KUHAP yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI membawa sejumlah perubahan yang menjanjikan, seperti penguatan mekanisme keadilan restoratif, perlindungan terhadap kelompok rentan, serta kewajiban perekaman pemeriksaan tersangka.

Namun, berbagai ketentuan dalam draf RUU ini masih membutuhkan penyempurnaan, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak individu tidak terabaikan dan bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki celah menyalahgunakan kewenangan mereka.

Lebih jauh, keberhasilan revisi KUHAP tidak hanya bergantung pada substansi hukum yang tertuang dalam undang-undang, tetapi juga pada keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya.

RUU KUHAP yang disusun saat ini harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan standar hukum yang lebih adil serta transparan.

Oleh karena itu, partisipasi aktif berbagai elemen masyarakat, akademisi, praktisi hukum, serta organisasi masyarakat sipil sangat diperlukan untuk memberikan masukan yang konstruktif terhadap rancangan ini.

Komisi III DPR RI, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pembahasan RUU KUHAP, telah menyatakan keterbukaannya terhadap semua bentuk aspirasi yang disampaikan oleh publik.

Hal ini menunjukkan bahwa proses legislasi bukan hanya sekadar kewajiban negara, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi demokratis dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.

Dengan revisi yang lebih komprehensif dan berbasis pada prinsip keadilan, transparansi, serta perlindungan hak asasi manusia, KUHAP baru diharapkan dapat menjadi fondasi sistem peradilan pidana yang lebih modern dan berkeadilan di Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengapresiasi putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup untuk dua pelaku penembakan bos rental di Tol Tangerang-Merak, Ilyas Abdurrahman.

"Mengapresiasi Putusan Pengadilan Militer II-08 tersebut, dan Oditur Militer yang telah menuntut para terdakwa," kata Komisioner Komnas HAM Uli Parulian Sihombing dalam keterangan pers, Rabu (26/3/2025).

Meski demikian, Uli memberikan catatan dalam putusan tersebut. Salah satunya adalah restitusi untuk keluarga korban yang dinilai belum maksimal.

"Perlu mempertimbangkan restitusi untuk korban di masa depan," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, dua anggota TNI Angkatan Laut (AL), Kelasi Kepala Bambang Apri Atmojo dan Sersan Satu Akbar Adli, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas kasus penembakan bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman (48), di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Selain hukuman penjara seumur hidup, Bambang dan Akbar juga resmi dipecat dari dinas militer. Hal itu terungkap dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Selasa (25/3/2025).

"Terdakwa satu dan terdakwa dua (Bambang Apri dan Akbar Adli) dijatuhi pidana pokok berupa penjara seumur hidup serta diberhentikan dari dinas militer," ujar Ketua Majelis Hakim Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman saat membacakan vonis.

Dalam vonis tersebut, hakim menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana serta penadahan mobil korban.

Selain Bambang dan Akbar, satu anggota TNI AL lainnya, Sersan Satu Rafsin Hermawan, divonis empat tahun penjara atas keterlibatannya dalam kasus ini. Dia dinyatakan bersalah melakukan penadahan mobil hasil kejahatan.

Sama seperti kedua rekannya, Rafsin juga dipecat dari keanggotaan TNI.

"Terdakwa 3 (Rafsin Hermawan) dijatuhi pidana pokok empat tahun penjara dan diberhentikan dari dinas militer," tegas Arif.

Selain hukuman penjara, ketiga terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi kepada keluarga korban.

Untuk pelaku Bambang Apri Atmojo diminta membayar Rp 209 juta kepada keluarga korban Ilyas Abdurrahman dan Rp 146 juta kepada keluarga Ramli.

Pelaku Akbar Adli diminta memberikan Rp 147 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 73 juta kepada keluarga Ramli.

Terakhir, Rafsin Hermawan harus memberikan uang Rp 147 juta kepada keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 73 juta kepada keluarga Ramli.

KOMPAS.com – Selama sepekan terakhir, kebakaran hutan melanda wilayah tenggara Korea Selatan.

Pejabat kota Andong, dan Kota Uiseong meminta warganya untuk mengungsi ke daerah aman pada Selasa (25/3/2025).

Kebakaran hutan Korea Selatan semakin meluas diduga karena dipicu angin kering. Kebakaran ini mengakibatkan lebih dari 36.300 hektar lahan hangus dalam lima hari terakhir.

Kebakaran juga menyebabkan Kuil Gounsa, kuil Budha , di Uiseong yang dibangun abad ke-7, ikut terbakar.

Adapun harta nasional kuil termasuk patung Budha dari batu berhasil dievakuasi.

3.700 pemadam dikerahkan

Dikutip dari APNews, sebanyak 3.700 pemadam bersama 76 helikopter dan 530 kendaraan dikerahkan untuk memerangi kebakaran di beberapa titik.

Sayangnya, empat petugas pemadam kebakaran dan pegawai pemerintah tewas.

Dinas kehutanan setempat menyebut, peringatan kebakaran hutan saat ini berada di level “Serius”.

Status ini mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan lebih banyak tenaga kerja untuk tanggap darurat, dan memperketat pembatasan masuk ke hutan.

Selasa (25/3/2025) Dinas Kehutanan Korea menyebut 70 persen kebakaran telah berhasil dikendalikan.

Pejabat pemerintah menduga, kebakaran hutan baru-baru ini termasuk yang terjadi di Uiseong dan Ulsan disebabkan kesalahan manusia.

Pemerintah menduga, kebakaran bermula dari pembakaran rumput liar yang dilakukan di area makam keluarga.

Dugaan lain, kebakaran mungkin dari percikan api yang muncul akibat pengelasan.

Narapidana dievakuasi

Akibat kebakaran yang terjadi, Otoritas permasyarakatan Korea Selatan memutuskan untuk merelokasi sekitar 2.600 narapidana dari kompleks penjara di Provinsi Gyeongsang.

Relokasi dilakukan karena kebakaran di Uiseong menyebar ke Cheongsong yang mengancam fasilitas tersebut.

Para Napi diangkut menggunakan bus ke penjara di Provinsi Gyeongbuk Utara.

Pihak berwenang juga berencana memindahkan para napi yang ada di Penjara Andong imbas peristiwa ini.

Pejabat menyebut evakuasi tahanan semacam itu akibat bencana alam, belum pernah terjadi sebelumnya di masala permasyaratan modern Korea.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat Salemba, Wahyu Trah Utomo, buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

Lebih lanjut, Wahyu juga menyatakan bahwa petugas yang terlibat dalam insiden ini tidak akan luput dari sanksi.

"Bila ada petugas yang terlibat, tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tuturnya.

Wahyu dan timnya berkomitmen untuk memberantas penggunaan ponsel secara bebas oleh narapidana.

Diketahui, para WBP di Rutan Salemba terlihat menggunakan ponsel sambil berfoto, meskipun berada di dalam sel tahanan Blok A.

Berdasarkan foto-foto yang beredar, beberapa narapidana terlihat duduk sambil bermain ponsel.

Salah satu narapidana, seorang pria bertato di lengan kanan, terlihat menggunakan ponsel dengan bebas di dalam kamar hunian sel.

Pria tersebut bahkan memiliki tiga ponsel yang dilengkapi dengan kabel charger dan sebuah buku catatan.

Dalam foto lainnya, sekelompok narapidana yang diduga merupakan anggota gangster juga terlihat berkumpul di salah satu ruangan Rutan Salemba.

Salah seorang di antara mereka tampak sibuk bermain ponsel sambil menggunakan earphone.

Pihak Rutan Kelas I Jakarta Pusat kini tengah berupaya untuk memastikan keamanan dan disiplin di dalam lembaga pemasyarakatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghormati keputusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Jakarta II-08 yang menolak permohonan restitusi yang diajukan oleh keluarga bos rental mobil, Ilyas Abdurrahman.

Wakil Ketua LPSK Sri Nurherwati menyoroti pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa keluarga korban sudah menerima santunan dari pihak kesatuan terdakwa.

"Nah, tadi disampaikan pertimbangan kenapa restitusi tidak dikabulkan. Di antaranya karena para keluarga sudah mendapatkan santunan," ucap Sri di Pengadilan Militer, Jakarta, Selasa (25/3/2025).

Sri menegaskan, restitusi merupakan hak korban akibat penderitaan dari tindak pidana yang berdampak pada kehidupannya.

Sementara santunan merupakan hal yang berkaitan dengan dukacita, kemudian juga rasa sakit.

"Sehingga memang kami berharap itu dipisahkan, dibedakan," ungkapnya.

Sri juga mengingatkan, terdakwa telah dihukum maksimal, yaitu hukuman seumur hidup dan pemecatan dari dinas militer.

"Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan kembali. Karena memang selama ini korban sangat sulit, sangat minim untuk mendapatkan hak atas restitusi karena mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku," tambahnya.

Sebelumnya, Pengadilan Militer Jakarta II-08 menolak permohonan restitusi atau ganti rugi yang diajukan keluarga korban penembakan Ilyas Abdurrahman (48) di Rest Area Km 45 Tol Tangerang-Merak.

Keputusan tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim, Letnan Kolonel (Chk) Arif Rachman, dalam sidang vonis terhadap tiga anggota TNI Angkatan Laut (AL) yang menjadi terdakwa dalam kasus penembakan tersebut.

"Majelis hakim berpendapat tidak dapat mengabulkan permohonan restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa sebagaimana dalam tuntutan oditur militer," kata Arif Rachman.

Majelis hakim menilai, finansial ketiga terdakwa tidak cukup untuk membayar permohonan ganti rugi yang diajukan oleh keluarga korban, yang jumlahnya mencapai ratusan juta rupiah.

Lebih lanjut, Arif menambahkan bahwa ketiga terdakwa telah divonis pidana penjara dan dipecat dari keanggotaan TNI.

"Dengan demikian, majelis hakim menilai pada diri para terdakwa sudah tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk memenuhi pembayaran tuntutan restitusi kepada korban meninggal dunia dan korban luka," ungkapnya.

Selain itu, TNI AL telah memberikan uang santunan kepada keluarga korban, dengan besaran Rp 100 juta untuk keluarga Ilyas Abdurrahman dan Rp 35 juta untuk Ramli Abu Bakar (60), teman Ilyas yang menjadi korban luka dalam kasus ini.

"Maka, majelis hakim menilai satuan para terdakwa dapat dikatakan sebagai pihak ketiga," tutup Arif.

KOMPAS.com – Seorang hakim menolak gugatan perdata yang diajukan produser musik Rodney “Lil Rod” Jones terhadap Sean “Diddy” Combs alias P Diddy, yang menuduhnya melakukan pemerasan dan pelanggaran kontrak.

Dalam putusan yang dikeluarkan pada Senin (24/3), Hakim Distrik AS J. Paul Oetken menyatakan Lil Rod Jones gagal membuktikan adanya kerugian pada bisnis atau properti yang disebabkan oleh dugaan pelanggaran Undang-Undang Organisasi yang Dipengaruhi dan Dikorupsi oleh Pemeras (RICO).

Gugatan Pemerasan Ditolak, Tuduhan Lain Tetap Berlanjut

Hakim menilai klaim Lil Rod Jones bahwa ia tidak dibayar untuk karyanya dalam album P Diddy tahun 2023, The Love Album: Off the Grid, tidak memiliki hubungan sebab akibat dengan dugaan pemerasan.

Oleh karena itu, gugatan terhadap Combs, perusahaannya (Combs Global), dan mantan kepala stafnya, Kristina Khorram, ditolak.

Selain itu, klaim Lil Rod Jones terkait pelanggaran kontrak juga digugurkan.

Hakim menyatakan bahwa berdasarkan hukum New York, kontrak yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun harus dibuat secara tertulis agar dapat ditegakkan.

Gugatan atas tekanan emosional yang diajukan Jones pun turut ditolak.

Namun, kasus ini belum sepenuhnya berakhir. Hakim tetap mengabulkan klaim perdagangan seks terhadap Combs dan Khorram serta tuduhan penyerangan seksual dan tanggung jawab tempat terhadap Combs.

Dengan demikian, sidang akan berlanjut dengan gugatan yang tersisa.

GETTY IMAGES via BBC INDONESIA Kasus P Diddy melibatkan musisi Sean Diddy Combs.

Tuduhan Awal: Pelecehan, Pemaksaan, dan Obat-obatan Terlarang

Pada Februari 2024, Lil Rod Jones menuduh bahwa selama pembuatan album P Diddy, ia dipaksa untuk berhubungan seks dengan pekerja seks, serta dibius dan diancam oleh Combs selama lebih dari setahun.

Lil Rod Jones juga menuding Khorram sebagai orang yang mengatur berbagai aktivitas ilegal, menyebutnya sebagai "Ghislaine Maxwell bagi Jeffrey Epstein versi Sean Combs."

Dalam gugatan tersebut, Khorram disebut mengawasi seluruh aspek kehidupan pribadi Combs, termasuk membayar pekerja seks dan memastikan karyawan pribadinya membawa tas pinggang berisi berbagai zat terlarang, seperti kokain, GHB, ekstasi, dan Tuci (kombinasi ekstasi dan kokain berwarna merah muda).

Lil Rod Jones mengklaim, ketika ia melaporkan pelecehan yang dialaminya, Khorram hanya menanggapinya dengan enteng.

Lil Rod Jones diduga meremehkan tindakan Combs sebagai "cara untuk menunjukkan bahwa dia menyukaimu."

Respons P Diddy dan Tim Hukumnya

Pengacara P Diddy membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai "pengakuan sembrono atas kejadian yang tidak pernah terjadi, semata-mata untuk mendapatkan perhatian media."

Sementara itu, Khorram juga membantah keterlibatannya dalam aktivitas ilegal. "Tuduhan ini merusak reputasi saya dan keluarga saya.

Saya tidak pernah membantu atau mendukung tindakan pelecehan seksual terhadap siapa pun," katanya dalam pernyataan resmi.

Di sisi lain, kasus hukum Diddy semakin pelik setelah pada awal Maret, ia menghadapi dakwaan tambahan terkait perdagangan seks, konspirasi pemerasan, dan transportasi untuk prostitusi.

Beberapa media juga melaporkan perubahan fisik Combs, yang kini terlihat lebih tua dengan rambut dan janggut memutih sejak penangkapannya pada September 2024.

Kasus ini semakin menarik perhatian publik setelah salah satu pengacara Combs mengundurkan diri dari kasus perdagangan seks yang tengah berlangsung.

Dalam pernyataan pengunduran dirinya, ia menyebutkan, "Dalam keadaan saat ini, saya tidak dapat terus mewakili Sean Combs secara efektif."

Dengan keputusan hakim yang masih membuka ruang bagi sebagian tuntutan, kasus ini dipastikan masih jauh dari kata selesai.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan, usulan penghapusan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) ditujukan untuk mantan narapidana yang sudah berkelakuan baik, agar dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan setelah dibina di lembaga pemasyarakatan (lapas).

Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan HAM Nicholay Aprilindo mengatakan, usulan tersebut nantinya akan didiskusikan dengan Polri, khususnya Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) sebagai unit yang mengeluarkan SKCK.

“Usulan penghapusan SKCK itu, pertama, bagi narapidana yang sudah selesai menjalani hukumannya. Kemudian, yang sudah menunjukkan perilaku atau berkelakuan baik di dalam lapas atau rutan (rumah tahanan). Kemudian, juga yang mempunyai masa depan seperti anak-anak di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak),” kata Nicholay melansir Antara, Selasa (25/3/2025).

Sementara itu, terkait penghapusan SKCK untuk masyarakat umum, Nicholay mengatakan hal tersebut akan dirumuskan lebih lanjut.

“Itu nanti kita lihat dalam perkembangan, dalam kita berdiskusi, kita merumuskan tentang persyaratan-persyaratan yang perlu atau tidak perlu di dalam SKCK,” ucapnya.

Nicholay menyebut usulan penghapusan SKCK ini demi mempertimbangkan nilai kemanusiaan bagi mantan narapidana.

Ia meyakini usulan tersebut selaras dengan poin pertama Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM.

Menurut dia, masih banyak narapidana yang memiliki mimpi dan cita-cita, khususnya anak binaan di LPKA, tetapi terhalang dengan adanya syarat SKCK saat mencari kerja. Oleh karena itu, Kementerian HAM meyakini SKCK perlu dihapuskan demi meniadakan diskriminasi.

“Kalau orang sudah bertobat, orang sudah berkelakuan baik, kenapa harus distigma lagi dia sebagai narapidana,” tuturnya.

Lebih lanjut, Nicholay mengatakan pihaknya tengah menunggu respons dari Polri atas surat usulan penghapusan SKCK yang dikirimkan sebelumnya.

“Kami belum mendapatkan balasan secara resmi berupa surat juga dari Polri, tapi kami menunggu undangan dari pihak Polri untuk kami membahas bersama-sama pihak Polri, khususnya dari Baintelkam Polri,” kata dia.

SIKKA, KOMPAS.com – Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya seorang guru asal Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat serangan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025).

“Kami sangat menyayangkan kejadian ini dan turut berbelasungkawa dengan keluarga korban atas kejadian di Yahukimo ini,” ujar Natalius melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (24/3/2025).

Natalius menyatakan bahwa ia sudah berkomunikasi dengan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dan otoritas daerah di Provinsi Papua Pegunungan.

Koordinasi itu, kata mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tersebut, guna memastikan penanganan yang maksimal pada para korban.

“Para korban pasca-kejadian ini harus ditangani dengan baik, termasuk yang korban luka agar tertangani dengan maksimal,” kata dia.

Natalius meminta pemerintah memastikan dengan lebih baik lagi upaya perlindungan terhadap masyarakat sipil sehingga tidak ada lagi kejadian seperti ini ke depan.

“Bagaimana pun, masyarakat sipil harus dilindungi, utamanya di daerah-daerah rawan yang ada, seperti Yahukimo ini,” ucapnya.

Gubernur NTT, Melkiades Laka Lena mengecam keras aksi keji yang dilakukan oleh KKB di Papua.

Dia pun prihatin atas insiden tragis itu karena korbannya adalah warga NTT.

Menurutnya, sejak menerima kabar pada Sabtu malam, dirinya langsung berkomunikasi dengan berbagai pihak di Papua dan Jakarta untuk memastikan kondisi yang sebenarnya.

“Sebagai kepala daerah, saya sangat prihatin. Apalagi, saya sudah cukup mengenal situasi di Papua, termasuk banyak warga NTT yang bekerja dan mencari nafkah di sana. Ini menyentuh hati saya karena yang menjadi korban adalah warga NTT,” katanya.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, pemerintah sedang berupaya memulangkan Rosalia Rerek Sogen (30) ke daerah asal di Desa Persiapan Bantala, Kecamatan Lewolema, Kabupaten Flores Timur, NTT.