JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto memutuskan untuk mencabut permohonan pindah rumah tahanan (Rutan) yang sempat disampaikan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Pencabutan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis tangan dan dibacakan oleh Politikus PDI-P Guntur Romli di sela-sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDI-P itu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” kata Guntur Romli membacakan surat Hasto di Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Guntur Romli mengatakan, Hasto batal pindah rutan lantaran sudah beradaptasi dengan rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” ujarnya.

Berdasarkan surat yang dibacakan Guntur Romli, Hasto menyampaikan bahwa dia telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di rutan KPK.

Hal ini sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin di rutan Komisi Antirasuah bersama dengan para tahanan lainnya.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” kata Guntur Romli.

“Hasto dan tahanan lain juga banyak berdiskusi tentang tokoh bangsa dan juga persoalan politik di dalam tahanan Merah Putih. Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah Rutan,” ujarnya lagi.

Dalam sidang pada Jumat, 21 Maret 2025, Hasto melalui tim hukumnya menyampaikan surat permohonan pemindahan rutan dari rutan gedung merah putih KPK ke rutan Salemba.

KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto resmi mencabut permohonan pindah rumah tahanan (rutan) yang sebelumnya diajukan kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Keputusan ini diumumkan melalui surat tulisan tangan Hasto yang dibacakan oleh politikus PDI-P, Guntur Romli, di sela sidang pembacaan jawaban Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto terhadap dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih ke Salemba,” ujar Guntur Romli saat membacakan surat tersebut di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Sudah Beradaptasi dengan Sesama Tahanan

Menurut Guntur Romli, Hasto akhirnya membatalkan permohonan pindah lantaran telah beradaptasi dan merasa nyaman dengan rekan-rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” kata Guntur Romli.

Dalam surat tersebut, Hasto menegaskan bahwa dirinya telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di Rutan Merah Putih melalui berbagai kegiatan rutin.

“Apalagi Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” lanjut Guntur Romli.

Selain itu, Hasto dan tahanan lainnya kerap berdiskusi mengenai tokoh bangsa dan berbagai persoalan politik di dalam tahanan. Hal tersebut menjadi alasan tambahan mengapa ia memilih untuk tetap berada di Rutan KPK.

Sebelumnya, dalam sidang yang digelar pada Jumat (21/3/2025), Hasto melalui tim hukumnya mengajukan surat permohonan pemindahan dari Rutan Gedung Merah Putih KPK ke Rutan Salemba.

Namun, setelah mempertimbangkan faktor kenyamanan dan kebersamaan dengan sesama tahanan, ia memutuskan untuk mencabut permohonan tersebut.

Dengan keputusan ini, Hasto akan tetap menjalani masa penahanannya di Rutan Merah Putih KPK bersama dengan tahanan lainnya.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Irfan Kamil | Editor: Novianti Setuningsih)

KOMPAS.com - Ramai di media sosial mengenai seorang perempuan yang mengaku memiliki anak dari mantan Gubernur Jawa barat Ridwan Kamil.

Isu tersebut pun viral sejak kemarin, dan membuat kehebohan setelah unggahan selebgram bernama Lisa Mariana.

Ridwan Kamil pun mengklarifikasi membantah memiliki anak dari perempuan tersebut.

Melalui akun Instagram pribadinya @ridwankamil, RK mengunggah foto dengan tulisan "KLARIFIKASI" dan keterangan.

"Kemarin telah beredar kabar bahwa ada pihak yang mengaku memiliki anak dari saya. Saya perlu sampaikan bahwa, ini adalah tidak benar dan merupakan fitnah keji bermotif ekonomi yang didaur ulang," tulisnya, Kamis (27/3/2025).

RK mengaku pernah bertemu dengan wanita itu satu kali karena terkait permohonan bantuan kuliah.

"Dan permasalahan 4 tahun lalu ini sudah diselesaikan melalui bukti-bukti akurat yang tidak terbantahkan, bahwa ia sudah hamil duluan saat bertemu dan karenanya yang bersangkutan sudah meminta maaf di hadapan keluarganya,"

"Yang saya tidak pahami adalah mengapa sekarang dimunculkan lagi, atas motivasi yang saya tidak pahami. semoga yang bersangkutan diberikan hidayah," tambahnya.

Untuk itu, RK akan menggandeng tim hukum yang mewakili dirinya dalam menyelesaikan masalah ini dan membuktikan tuduhan tersebut adalah fitnah.

Ia pun membutuhkan waktu untuk memperlihatkan bukti-bukti akurat terkait hubungannya dengan wanita itu.

"Mohon maaf lahir batin atas dosa dan kekhilafan saya, baik yang terasa atau tidak, karena sejatinya saya hanya manusia biasa. Dan mohon doanya agar kami selalu dijauhkan dari fitnah dunia, dan semua yang membaca berita bisa tabbayun dengan jernih., apalagi ini saat bulan suci Ramadhan," tutup RK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI, Jazuli Juwaini mendesak Polisi Militer (POM) TNI mengusut tuntas kasus pembunuhan jurnalis perempuan di Kalimantan Selatan (Kalsel) oleh oknum prajurit TNI AL.

Anggota Komisi I DPR RI ini mengingatkan agar proses penyelidikan dan penyidikan berjalan transparan, tanpa ada hal apa pun yang ditutup-tutupi.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian tersebut apalagi dilakukan oleh oknum TNI. Saya berharap diusut tuntas dan transparan oleh POM AL,” ujar Jazuli saat dihubungi, Kamis (27/3/2025).

Menurut Jazuli, prajurit TNI AL tersebut harus dipecat dari institusi dan dijatuhkan hukum pidana yang setimpal jika benar-benar terbukti melakukan pembunuhan.

“POM AL sudah mengamankan oknum. Proses dan tegakkan hukum secara tegas hingga PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat) jika terbukti, karena jelas pelanggaran berat sumpah prajurit,” kata Jazuli.

Politikus PKS ini pun menyoroti banyaknya kasus kekerasan ataupun tindak pidana lainnya yang melibatkan prajurit TNI.

Untuk itu, Jazuli meminta institusi TNI agar berbenah dan mengevaluasi secara komprehensif proses rekrutmen dan juga pembinaan prajurit.

“Memang pelaku adalah oknum, tapi kasus-kasus pidana kejahatan ini sudah berulang kali dilakukan prajurit. Dan ini jelas merusak citra institusi TNI,” kata Jazuli.

Jazuli menambahkan, pengawasan terhadap prajurit di setiap level juga harus diperkuat untuk mencegah terulangnya aksi kejahatan maupun pelanggaran lainnya.

“Perkuat pengawasan di setiap level komandan kepada para prajurit. Berikan efek jera yang bisa memutus rantai tindak pidana kejahatan oknum prajurit. Jangan berikan toleransi sedikit pun,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, misteri kematian Juwita, seorang jurnalis media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, mulai menemui titik terang setelah empat hari berlalu.

Untuk diketahui, Juwita ditemukan tewas bersama sepeda motornya di tepi Jalan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenpom) Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Balikpapan, Mayor Laut (PM) Ronald Ganap mengungkapkan bahwa seorang prajurit TNI AL berpangkat Kelasi Satu berinisial J diduga terlibat dalam pembunuhan ini.

“Kami mengonfirmasi bahwa benar telah terjadi kasus pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum Lanal Balikpapan berinisial J, berusia 23 tahun, terhadap saudari Juwita yang berusia 25 tahun. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu, 22 Maret 2025, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan,” ujar Ronald dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Maret 2025.

Saat ini, menurut Ronald, J telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Ronald mengatakan bahwa pihaknya masih mendalami kronologi peristiwa, terutama karena lokasi kejadian berada di luar wilayah hukum Lanal Balikpapan.

“Kami mohon kesabaran rekan-rekan media. Terduga pelaku sudah diamankan, dan penyelidikan akan dilakukan secara transparan sesuai prosedur hukum,” katanya.

Ronald juga mengungkapkan bahwa J telah berdinas di TNI AL selama empat tahun dan baru satu bulan bertugas di Lanal Balikpapan.

Penyidik kini tengah menelusuri apakah keberadaan J di Banjarbaru terkait dengan tugas resmi atau perjalanan pribadi.

Selain itu, hubungan antara J dan Juwita serta motif di balik kejadian ini masih menjadi fokus penyelidikan.

Sebagai bentuk tanggung jawab institusi, TNI AL menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban dan memastikan kasus ini tidak akan ditutup-tutupi.

JAYAPURA, KOMPAS.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam aksi kekerasan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, pada Jumat (21/3/2025).

Berdasarkan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Yahukimo, peristiwa tersebut mengakibatkan satu orang guru meninggal dunia dan enam orang guru serta tenaga kesehatan mengalami luka-luka.

Selain itu, terjadi kerugian material berupa pembakaran bangunan sekolah dan rumah guru Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Kristen (SD YPK) Anggruk serta perusakan terhadap Puskesmas Anggruk.

"Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KKB atas peristiwa ini. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun," kata Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Atnike menjelaskan bahwa segala bentuk serangan terhadap warga sipil, baik dalam situasi perang maupun di luar perang, yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, merupakan pelanggaran terhadap hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

“Tindakan ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak hidup dan hak atas rasa aman yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apa pun (non-derogable rights),” ujarnya.

Komnas HAM juga memberikan perhatian terhadap situasi pasca-konflik di Distrik Anggruk yang dinilai rawan pelanggaran HAM.

Beberapa risiko yang perlu diantisipasi antara lain penyisiran mendadak oleh aparat penegak hukum, pengungsian internal, dan terganggunya pelayanan publik.

"Komnas HAM memberikan atensi terhadap situasi pasca konflik dan kekerasan di Distrik Anggruk Kabupaten Yahukimo yang rawan terhadap pelanggaran HAM, misalnya risiko dampak tindakan penyisiran tiba-tiba pelaku oleh aparat penegak hukum dan keamanan, pengungsian internal, dan terhambatnya pelayanan publik," jelasnya.

Komnas HAM menekankan pentingnya penegakan hukum dan pendekatan keamanan yang terukur dalam penanganan konflik demi perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Investigasi Profesional dan Perlindungan Korban

Atnike menegaskan bahwa Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan, dan menyeluruh.

"Komnas HAM meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk melakukan langkah-langkah perlindungan dan pemulihan bagi korban, baik korban jiwa maupun luka, dan keluarga korban aksi kekerasan tersebut, baik pemulihan kesehatan, psikologis, memberikan kompensasi, termasuk pemulangan ke wilayah asal," ungkapnya.

Komnas HAM juga meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk menjamin keamanan warga sipil pasca penyerangan, termasuk perlindungan bagi tenaga pendidik, tenaga kesehatan, dan petugas pelayanan publik lainnya.

"Komnas HAM menyampaikan duka cita yang mendalam bagi para korban, khususnya korban meninggal dunia yaitu Almarhum Rosalia Rerek Sogen yang berprofesi sebagai guru di Distrik Anggruk," kata Atnike.

Ia juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo bersama tim gabungan dari unsur pemerintah daerah, TNI, dan Polri yang segera melakukan evakuasi terhadap para korban serta menarik tenaga kesehatan dan pendidikan dari wilayah-wilayah rawan yang menjadi perlintasan KKB.

Sebelumnya, Satgas Operasi Damai Cartenz telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Distrik Anggruk. Kepala Operasi Satgas, Brigadir Jenderal Polisi Faizal Ramadhani, menyampaikan bahwa proses olah TKP dilakukan di tiga titik utama: kompleks perumahan guru SD YPK Anggruk, gedung Rumah Sakit Efata Anggruk, dan sekolah tempat terjadinya pengrusakan ruang kelas.

"Olah TKP ini dilakukan di tiga lokasi utama, yakni kompleks perumahan guru SD YPK Anggruk, gedung Rumah Sakit Efata Anggruk, dan sekolah tempat pengrusakan ruang kelas," jelas Faizal.

"Olah TKP merupakan bagian penting dari proses penyidikan berbasis Scientific Crime Investigation untuk mengungkap kebenaran peristiwa pidana," ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mencabut permohonan untuk pemindahan rumah tahanan (Rutan) yang sempat disampaikan kepada majelis hakim.

Dalam sidang pada Jumat, 21 Maret 2025, Hasto melalui tim hukumnya menyampaikan surat permohonan pemindahan rutan dari rutan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Salemba.

Pencabutan permohonan ini disampaikan Hasto melalui surat yang ditulis tangan yang dibacakan oleh Politikus PDI-P Guntur Romli di sela-sela sidang pembacaan jawaban KPK atas eksepsi atau nota keberatan Sekjen PDI-P itu terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).

“Ada pesan dari Bapak Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristiyanto yang saat ini masih mengikuti proses persidangan bahwa ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Mas Hasto,” kata Guntur Romli membacakan surat Hasto dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

“Mas Hasto melalui penasihat hukum sudah mencabut permohonan untuk pindah dari Rutan Merah Putih yang kemarin itu ke Salemba,” ujarnya lagi.

Guntur Romli mengatakan, Hasto batal pindah rutan lantaran sudah beradaptasi dengan rekan sesama tahanan di Rutan KPK.

“Bahwa Mas Hasto sudah menyatu dengan teman-teman warga Merah Putih dan juga dari teman-temannya juga banyak yang menyampaikan keberatan kalau sampai Mas Sekjen itu pindah,” katanya.

KOMPAS.com / IRFAN KAMIL Surat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto dibacakan Politikus PDI-P Guntur Romli di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Kamis (27/3/2025).

Berdasarkan surat yang dibacakan Guntur Romli, Hasto menyampaikan bahwa dia telah membangun tradisi keakraban dengan sesama tahanan di rutan KPK.

Hal ini sudah dilakukan dengan berbagai kegiatan rutin di rutan Komisi Antirasuah bersama dengan para tahanan lainnya.

“Apalagi, Mas Hasto ini sudah membangun tradisi keakraban bersama warga Merah Putih di sana. Misalnya, tiap pagi itu olahraga, kemudian juga nyanyi lagu-lagu wajib sambil olahraga,” ujar Guntur Romli.

“Hasto dan tahanan lain juga banyak berdiskusi tentang tokoh bangsa dan juga persoalan politik di dalam tahanan Merah Putih. Karena itu, Mas Hasto membatalkan permohonan untuk pindah Rutan,” katanya lagi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 300 narapidana Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, Jakarta Pusat, dipindahkan ke sejumlah lembaga pemasyarakatan di Jawa Barat dan Banten imbas razia penggunaan ponsel dan narkoba, Selasa (25/3/2025).

Selain itu, pemindahan ini juga dilakukan untuk menanggulangi overkapasitas rutan.

“Langkah ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi overkapasitas di rumah tahanan dan lapas, serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang lebih kondusif,” kata Kepala Rutan Salemba, Wahyu Trah Utomo, dalam keterangan resminya, Rabu (26/3/2025).

Wahyu menjelaskan, pemindahan ini telah melalui proses perencanaan yang matang dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

“Proses pemindahan dilakukan dengan pengawalan ketat melibatkan anggota Polri dan TNI untuk memastikan keamanan dan kelancaran selama perjalanan,” tutur dia.

Selama November 2024 sampai Maret 2025, Rutan Salemba telah memindahkan sekitar 1.500 narapidana ke berbagai lapas di wilayah Jawa Barat dan Tangerang.

Para narapidana dipindahkan ke lapas yang sesuai dengan klasifikasi dan kebutuhan pembinaan mereka.

Dengan pemindahan ini, kapasitas Rutan Salemba diharapkan lebih terkendali, sehingga pelayanan terhadap narapidana lebih optimal.

“Pemindahan ini merupakan bagian dari langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan serta memastikan hak-hak warga binaan tetap terpenuhi,” ujar Wahyu.

Wahyu menambahkan, pihaknya terbuka dengan masukan dan saran masyarakat, seperti penanganan narkoba dan penggunaan ponsel di lapas.

“Kami membuka ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk turut membangun Rutan Salemba dengan masukan dan kritik membangun karena ini adalah hak konstitusi semua lapisan masyarakat,” ungkap Wahyu.

Sebelumnya, Wahyu buka suara soal beredarnya foto-foto yang menunjukkan warga binaan pemasyarakatan (WBP) atau narapidana sedang bermain ponsel di dalam sel.

Wahyu menyatakan bahwa lembaganya akan mendalami kebenaran foto-foto tersebut.

“Saat ini, kami mendalami apakah benar foto tersebut berada di Rutan Kelas I Jakarta Pusat,” kata Wahyu saat dikonfirmasi pada Selasa (25/3/2025).

Wahyu menegaskan, jika foto tersebut terbukti diambil di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, ia akan mengambil tindakan tegas terhadap narapidana yang terlibat.

"Jika benar, tentu kami akan berikan tindakan tegas kepada narapidana yang menggunakan ponsel," ungkapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Febri Diansyah, mengajak masyarakat dan kalangan akademisi untuk memantau jalannya persidangan kasus kliennya.

Pasalnya, menurut Febri, kasus Hasto merupakan ujian bagi kredibilitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

“Segala dimensi dalam proses persidangan ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” kata Febri Diansyah kepada Kompas.com, Rabu (26/3/2025).

Pada Kamis (27/3/2025) hari ini, Hasto akan menjalani sidang lanjutan dengan agenda tanggapan jaksa atas eksekspi atau nota keberatan yang telah disampaikan Hasto pada Jumat (21/3/2025).

Febri berharap majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat dapat melihat dengan jernih nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan oleh Hasto dan tim penasihat hukumnya.

Eks juru bicara KPK ini pun berharap majelis hakim dapat membuat putusan sela yang adil atas nota keberatan yang telah diajukan maupun jawaban KPK dalam proses persidangan kasus Hasto.

“Harapan penuh juga kami haturkan ke majelis hakim Yang Mulia agar dapat secara adil dan berimbang mempertimbangkan eksepsi dan jawaban KPK sehingga proses hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya,” kata Febri.

Dalam perkara ini, Hasto didakwa ikut menyuap eks anggota Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan agar caleg PDI-P Harun Masiku dapat menjadi anggota DPR lewat mekanisme pergantian antarwaktu.

Selain itu, Hasto juga didakwa merintangi penyidikan terhadap Harun Masiku yang berstatus buron sejak 2020.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) kaget dengan suasana Istana Merdeka yang berubah setelah ia lengser dari jabatan presiden.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri undangan buka puasa bersama dengan Presiden RI Prabowo Subianto di Istana, Jakarta, pada Rabu (26/3/2025) kemarin.

Berdasarkan video Sekretariat Presiden, Kamis (27/3/2025), Jokowi awalnya disambut oleh Prabowo di dalam Istana.

Setelah saling menyapa, Jokowi menyebut wajah Prabowo terlihat segar meski sedang berpuasa.

"Selamat sore," ujar Jokowi.

"Apa kabar?" kata Prabowo.

"Segar banget," ucap Jokowi sambil menunjuk Prabowo.

Lalu, Jokowi menyalami Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Letkol Teddy Indra Wijaya.

Setelahnya, Jokowi dan Prabowo masuk ke dalam presidential lounge.

Pada momen ini, Jokowi menyatakan kekagetannya ketika menyadari suasana Istana sudah berubah.

Jokowi sendiri telah menempati Istana selama 10 tahun sebelum Prabowo menjabat Presiden.

"Saat saya masuk ke Istana Merdeka, woah, suasananya langsung kelihatan berubah," kata Jokowi sambil terkekeh.

Setelah buka puasa bersama, Jokowi pamit pergi dari Istana.

Prabowo pun tampak mengantar Jokowi langsung ke mobilnya.

"Terima kasih, terima kasih," kata Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyanyi sekaligus vokalis band GIGI, Armand Maulana, memberikan pandangannya mengenai skema royalti musikdirect license (DL) yang tengah ramai diperbincangkan.

Armand juga menanggapi revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang sedang dalam proses perubahan.

Berikut rangkuman pernyataannya:

Tak Mempermasalahkan Skema Direct License

Armand Maulana mengaku tidak mempermasalahkan sistem pembayaran royalti direct license untuk performing rights, selama memiliki dasar hukum yang jelas.

Skema ini menjadi sorotan setelah Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) — yang diketuai oleh Piyu (Padi Reborn) dengan Ahmad Dhani sebagai dewan pembina — menyuarakan ketidakpuasan terhadap kinerja Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

“Ketika skema baru ditawarkan, itu sama seperti dalam kehidupan lain. Sesuatu yang sudah berjalan cukup lama, tiba-tiba ada skema baru, tentu harus ada penyesuaian,” kata Armand saat ditemui di daerah Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Namun, menurutnya, sistem ini harus memiliki payung hukum yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan di industri musik.

“Permasalahannya, skema yang ditawarkan ini harus ada dasar hukumnya. Sejauh yang saya tahu, sejak dulu sampai sekarang, seluruh stakeholder di industri musik Indonesia berpegang pada Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014,” tutur Armand.

“(Harus) Ada mekanismenya, ada perhitungan yang jelas, karena kalau royalti kan harus ada pajaknya juga,” tambahnya.

Harap Pemerintah Segera Memutuskan Aturan Hukum

Pelantun “Nakal” ini berharap persoalan royalti musik bisa segera diselesaikan agar tidak memunculkan kebingungan di kalangan musisi.

Sebagai penyanyi, ia meminta pemerintah untuk segera memberikan keputusan yang jelas mengenai aturan royalti.

“Sebagai ujung tombak yang menyanyikan sebuah karya, kami merasa bingung. Ini harus segera diberikan jawaban oleh pemerintah,” ucap Armand.

“Pekerjaan performer, begitu juga pencipta lagu, itu kan dilakukan setiap hari. Kalau terus begini, semuanya jadi status quo. Sebenarnya kami hanya meminta kepada negara untuk segera memutuskan aturan mana yang harus dijalankan,” tambahnya.

Sebelumnya, Armand yang tergabung dalam Vibrasi Suara Indonesia (VISI) telah mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjelas aturan hukum bagi penyanyi.

“Makanya, kemarin VISI sebagai wadah penyanyi memohon uji materi ke MK. Seperti yang saya bilang tadi, penyanyi itu kan ujung tombak yang membawakan karya. Sekarang ada poin baru, makanya kami bertanya,” ungkapnya.

Salah satu hal yang dipertanyakan dalam uji materi ini adalah kewajiban penyanyi untuk meminta izin langsung kepada pencipta lagu sebelum membawakan sebuah karya.

“Yang dipertanyakan, apakah penyanyi harus izin dulu kepada pencipta? Sebenarnya bukan minta izin lagi, karena kita sudah punya izin melalui LMK. Jadi, bukan tiba-tiba serta-merta kita menyanyikan lagu tanpa adanya izin,” jelasnya.

Dukung Revisi UU Hak Cipta

Armand juga menanggapi rencana revisi Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ia mengaku setuju dengan perubahan tersebut karena hukum harus terus mengikuti perkembangan zaman, terutama di industri musik.

“Saya setuju revisi Undang-Undang Hak Cipta karena sebuah undang-undang harus selalu update dengan perkembangan zaman,” ucap Armand.

Ia menyoroti perubahan besar dalam industri hiburan, terutama dengan munculnya berbagai platform digital yang kini menjadi bagian dari ekosistem musik.

“Dulu, penyiaran hanya lewat TV dan radio. Sekarang ada YouTube, ada podcast, ada banyak platform lain. Kalau regulasinya enggak ikut berubah, ya susah,” katanya.

KOMPAS.com - Layanan kantor Imigrasi di seluruh Indonesia akan tutup untuk sementara selama libur dan cuti bersama Lebaran 1446 H, sekaligus libur dan cuti bersama Hari Raya Nyepi 2025.

“Sistem visa dapat menerima permohonan hingga Kamis (27/3/2025). Namun, hari kerja terakhir sebelum cuti bersama dan libur Lebaran serta Nyepi adalah Rabu (26/3/2025),” kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam dalam keterangan resmi, Rabu (26/3/2025).

Dengan demikian, kantor Imigrasi seluruh Indonesia akan tutup mulai 27 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Godam menyampaikan beberapa imbauan penting bagi masyarakat, baik WNI maupun WNA, yang akan melakukan pengurusan layanan keimigrasian.

Pertama, ambil paspor sebelum libur.

Bagi yang sudah selesai mengurus paspor, segera ambil paspor sebelum tanggal 27 Maret 2025.

Bila tidak sempat mengambil paspor pada hari terakhir kantor Imigrasi dibuka, silakan atur ulang jadwal melalui M-Paspor.

Shutterstock/scorpeow Ilustrasi paspor. Paspor Terkuat di ASEAN 2025, Indonesia Nomor Berapa?

Masyarakat yang sudah memiliki jadwal pengurusan paspor setelah libur Lebaran, tetapi masih berada di kampung halaman, bisa melakukan penjadwalan ulang melalui aplikasi M-Paspor.

Silakan menghubungi hotline kantor Imigrasi untuk layanan darurat, seperti pengurusan paspor untuk keperluan pengobatan di luar negeri dan keluarga inti yang meninggal atau sakit di luar negeri.

“Selama libur ada petugas kami di kantor-kantor imigrasi yang piket pelayanan. Layanan ini hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak,” pungkas Godam.

Masyarakat dapat mengakses informasi terkini seputar layanan keimigrasian maupun hotline masing-masing kantor imigrasi melalui www.imigrasi.go.id atau media sosial masing-masing kantor imigrasi.