JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa penggeledahan paksa barang-barang pribadi milik jurnalis Kompas.com oleh aparat berpakaian sipil adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan, penggeledahan yang dilakukan aparat seharusnya memiliki prosedur yang jelas, bukan asal main geledah, terlebih saat jurnalis sedang melakukan kerja-kerja jurnalistik.

"Penggeledahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang jelas itu juga tidak bisa dilakukan karena melanggar hukum, apalagi data-data pribadi juga tidak bisa kemudian diperiksa begitu saja tanpa ada mekanisme yang jelas melalui proses hukum yang ada di Indonesia," kata Anis, saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/3/2025).

"Karena itu juga merupakan bentuk kesewenang-wenangan aparat," ujarnya lagi.

Atas kejadian itu, Komnas HAM mengecam dan menyesalkan sikap aparat yang brutal dan tidak menghormati kerja-kerja jurnalis.

Dia menyebut, tindakan tidak profesional aparat tersebut adalah gangguan terhadap hak asasi manusia (HAM), yang seharusnya dilindungi oleh negara.

"Kami mendorong dalam merespons aksi-aksi demonstrasi yang terjadi hari-hari ini karena penolakan UU TNI, aparat mesti menunjukkan sikap yang profesional, anti kekerasan, dan tidak melakukan intimidasi terhadap jurnalis dalam melakukan kerja-kerjanya dalam meliput aksi demonstrasi yang terjadi karena penolakan UU TNI," kata dia.

"Kami (juga) mendorong ke depan pemerintah lebih menjamin dan melindungi jurnalis," tambah Anis.

Sebelumnya, Rega Almutada (23), seorang jurnalis Kompas.com, mengalami intimidasi saat meliput demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, pada Kamis (27/3/2025).

Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 18.35 WIB, ketika aparat kepolisian tengah menyisir dan membubarkan massa menggunakan mobil water cannon.

Rega mengaku ditarik secara tiba-tiba oleh dua orang berpakaian sipil yang diduga merupakan aparat.

Mereka kemudian memeriksa isi ponselnya tanpa alasan yang jelas.

Setelah ditarik, kedua orang tersebut meminta Rega untuk menunjukkan isi ponselnya.

Meskipun Rega telah menunjukkan kartu pers dari Kompas.com, mereka tetap memeriksa isi galeri dan grup WhatsApp di ponselnya.

"Saya punya dua ponsel, satu untuk kerja dan satu pribadi. Dua-duanya dicek. Bahkan grup WhatsApp kantor saya di-scroll, termasuk grup keluarga dan teman-teman," kata Rega.

Rega menambahkan bahwa aparat yang memeriksanya tidak mengenakan seragam dan tidak memperkenalkan diri sebagai polisi.

Awalnya, ia mengira mereka adalah peserta aksi atau wartawan lain.

"Saya baru sadar mereka aparat karena postur tubuhnya, dan mereka begitu saja menarik saya. Mereka tidak membawa senjata, tapi cara mereka mendekati saya cukup membuat saya terkejut," ujar dia.

Selain Rega, insiden serupa juga dialami oleh seorang jurnalis dari media asing.

Dua wartawan dari media Russia Today diminta untuk mematikan kamera mereka saat meliput.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.

Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

JAYAPURA, KOMPAS.com - Penyerangan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap para guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Jumat (21/3/2025), menuai kecaman keras dari berbagai pihak.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Perhimpunan Advokasi Kebijakan dan Hak Asasi Manusia (PAK-HAM) Papua menyatakan penyerangan tersebut tidak dapat dibenarkan.

Dalam insiden ini, seorang guru bernama Rosalia Rerek Sogen meninggal dunia sementara tujuh guru dan tenaga kesehatan luka-luka.

Direktur PAK HAM Papua, Mathius Murib, dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, memberikan kecaman keras.

“Kami mengencam peristiwa penyerangan yang dilakukan para pelaku terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk, di mana satu guru meninggal dunia, tujuh lainnya luka-luka dan korban harta benda,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah daerah dan aparat keamanan telah mengambil langkah-langkah awal untuk mendata dan mengevakuasi korban serta memberikan rasa aman kepada para guru dan tenaga kesehatan di wilayah sekitarnya.

Mathius menekankan pentingnya penangkapan pelaku lalu diproses sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Ia juga menyerukan agar Komnas HAM diberikan akses melakukan tugas kemanusiaan dan memantau lokasi kejadian guna menyusun kronologi secara objektif.

Ketua Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro, juga mengecam tindakan KKB tersebut.

“Komnas HAM mengecam tindakan yang dilakukan KKB atas peristiwa ini. Tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun,” tegasnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Kamis (27/3/2025).

Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua turut menyatakan kesedihan mendalam atas penyerangan ini.

Dari informasi yang diperoleh, KKB melakukan penyerangan menggunakan alat tajam, yang mengakibatkan satu guru meninggal dunia dan tujuh lainnya luka-luka.

Selain itu, penyerangan ini juga menyebabkan kerugian material, termasuk pembakaran bangunan sekolah dan perusakan Puskesmas Anggruk.

Aparat penegak hukum dari Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan sejumlah barang bukti.

Diketahui bahwa pelaku KKB yang terlibat dalam penyerangan berjumlah 15 orang.

Peristiwa ini mengguncang daerah yang selama ini dikenal sebagai pusat pelayanan yang aman, dan menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat.

MALANG, KOMPAS.com - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Malang Kanwil Ditjenpas Jatim memberikan remisi khusus kepada 1.750 warga binaan dalam rangka perayaan hari besar keagamaan, yakni hari raya Nyepi dan Idul Fitri.

Pemberian remisi diberikan kepada warga binaan beragama Hindu dan Islam pada Jumat (28/3/2025) di Halaman Museum Pendjara Lowokwaroe.

Untuk remisi khusus hari raya Idul Fitri, diberikan kepada 1.748 warga binaan Lapas Malang.

Rinciannya, 1.743 warga binaan mendapatkan Remisi Khusus (RK) I atau pengurangan masa pidana dan lima warga binaan lainnya mendapatkan Remisi Khusus (RK) II atau langsung bebas setelah menerima remisi.

"Untuk perayaan hari raya suci Nyepi, dua warga binaan mendapatkan RK I," kata Kalapas Malang, Ketut Akbar Herry Achjar, Jumat (28/3/2025).

Herry menyampaikan pemberian remisi merupakan wujud dari kebijakan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan memberikan penghargaan atas perilaku baik yang telah mereka tunjukkan selama menjalani masa hukuman.

Selain itu, remisi diberikan sebagai bentuk penghargaan terhadap warga binaan yang telah menunjukkan sikap baik dan berperilaku positif di dalam lembaga pemasyarakatan.

"Remisi ini bukan hanya sebagai pengurangan masa hukuman, tetapi juga sebagai motivasi bagi para warga binaan untuk terus berbuat baik, menjalani proses pembinaan dengan penuh tanggung jawab, dan kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik," katanya.

Di sisi lain, di Lapas Perempuan Malang, ada sejumlah 345 warga binaan yang diusulkan menerima remisi khusus Hari Raya Idul Fitri.

Untuk remisi Hari Raya Nyepi dinyatakan nihil.

Dari 345 warga binaan, di antaranya 344 warga binaan diusulkan menerima RK I dan 1 warga binaan diusulkan menerima RK II.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 415 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Yogyakarta menerima remisi khusus dalam rangka Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri pada Jumat (28/3/2025).

Remisi ini diberikan kepada satu orang beragama Hindu dan 414 orang beragama Islam sebagai bentuk penghormatan hak-hak warga binaan.

Kepala Lapas Yogyakarta, Marjiyanto, mengungkapkan bahwa seluruh pengusulan remisi dari Lapas Yogyakarta telah disetujui, sehingga dua warga binaan akan langsung bebas pada perayaan Idul Fitri nanti.

“Hari ini ada simbolisasi penyerahan remisi, sebenarnya ada tiga orang langsung bebas nanti pada perayaan Idul Fitri, namun satu orang masih harus menjalani subsider,” terang Marjiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Syarat Penerima Remisi

Marjiyanto menjelaskan bahwa remisi diberikan kepada narapidana yang memenuhi kriteria, di antaranya:

• Telah menjalani pidana minimal 6 bulan.
• Berkelakuan baik selama menjalani masa hukuman.
• Aktif mengikuti kegiatan pembinaan.
• Menunjukkan penurunan tingkat risiko selama masa pidana.

Pemberian remisi ini sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

“Pemberian remisi khusus untuk Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri ini merupakan apresiasi dari tahapan positif yang telah mereka lalui. Selain bentuk penghormatan hak-hak warga binaan, remisi juga merupakan bagian dari sistem kepastian hukum yang berlaku di Indonesia,” ujarnya.

Ungkapan Syukur Warga Binaan Penerima Remisi

Salah satu warga binaan penerima remisi, Erdi (bukan nama sebenarnya), menyampaikan rasa syukurnya setelah menerima remisi satu bulan yang membawanya lebih dekat kepada kebebasan.

“Secara pribadi sangat senang, bisa cepat kembali ke rumah, bertemu keluarga, ingin secepatnya beraktivitas, bekerja, dan merubah diri,” ujarnya dengan optimis.

Per 27 Maret 2025, jumlah penghuni Lapas Yogyakarta tercatat sebanyak 588 orang. Dari total tersebut, 415 warga binaan yang menerima remisi memenuhi persyaratan. Rinciannya adalah:

• 5 orang mendapat remisi 2 bulan.
• 37 orang mendapat remisi 1 bulan 15 hari.
• 272 orang memperoleh remisi 1 bulan.
• 101 orang mendapatkan remisi 15 hari.

Mereka yang tidak mendapat pengurangan masa pidana adalah warga binaan yang tidak memenuhi kriteria, seperti masih berstatus tahanan atau menjalani subsider.

Marjiyanto berharap bahwa pemberian remisi ini dapat menjadi motivasi bagi warga binaan lainnya untuk terus memperbaiki diri dan menjalani masa pidana dengan penuh tanggung jawab.

KOMPAS.com - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) berpotensi menghemat pengeluaran negara Rp 81,26 miliar setelah memberikan remisi khusus (RK) dan pengurangan masa pidana (PMP) pada Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri 2025.

Menteri Imipas Agus Andrianto menyerahkan dokumen remisi kepada narapidana secara simbolis dalam kegiatan yang berlangsung hibrida di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/3/2025).

Pemberian RK dan PMP Nyepi Tahun Baru Saka 1947 berpotensi menghemat pengeluaran negara untuk biaya makan warga binaan sebesar Rp 804.525.000.

Sementara, dari pemberian RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah, pemerintah menghemat anggaran makan warga binaan sebesar Rp 80.460.405.000.

"Tantangan yang kita hadapi dalam sistem pemasyarakatan salah satunya adalah kelebihan kapasitas di lapas dan rutan, ini merupakan masalah yang sudah puluhan tahun terjadi," kata Agus, seperti dilansir dari Antara, Jumat.

Pemberian RK dan PMP dalam rangka Nyepi dan Idul Fitri 2025 diterima 158.351 narapidana di seluruh Indonesia.

Pada perayaan Hari Raya Nyepi, sebanyak 2.039 narapidana dan anak binaan beragama Hindu menerima RK dan PMP.

Rinciannya, 1.609 narapidana menerima RK I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 20 narapidana menerima RK II yaitu langsung bebas setelah menerima Remisi, dan 12 anak binaan menerima PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana.

Sementara itu, sebanyak 156.312 narapidana dan anak binaan beragama Islam menerima RK dan PMP khusus Idul Fitri 1446 Hijriah.

Rinciannya, 154.170 narapidana dan 1.214 anak binaan menerima RK I dan PMP I yaitu pengurangan sebagian masa pidana, 908 narapidana dan 20 anak binaan langsung bebas setelah menerima RK II dan PMP II.

"Pemberian remisi dan pengurangan masa pidana khusus pada hari raya Nyepi dan Idul Fitri adalah wujud perhatian dan penghargaan negara kepada narapidana dan anak binaan yang telah menunjukkan perubahan perilaku positif dan menunjukkan komitmen dalam pembinaan," kata Agus.

RIAU, KOMPAS.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Polisi Eddy Hartono, menegaskan bahwa program dialog kebangsaan menjadi sarana krusial dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

Menurut Eddy, paham radikal terorisme masih menjadi ancaman nyata bagi persatuan dan perdamaian di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Karena itu, masyarakat harus terus diberikan edukasi dan literasi terhadap bahaya paham kekerasan tersebut," kata Eddy dalam acara Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperkuat Persaudaraan untuk Menjaga Bangsa di Pekanbaru, Riau, seperti dilansir Antara, Jumat (28/3/2025).

Acara dialog kebangsaan itu digelar BNPT bersama Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang membidangi Hak Asasi Manusia (HAM), keimigrasian, pemasyarakatan, dan penanggulangan terorisme.

Dialog ini dihadiri oleh 240 peserta dari berbagai unsur, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, partai politik, dan mahasiswa.

Eddy menuturkan bahwa bangsa Indonesia memiliki sejarah panjang dalam menghadapi ancaman terorisme di tiga era berbeda, yakni Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi.

Pada masa orde lama, Indonesia diuji dengan pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Pada masa orde baru, muncul kelompok residu dari DI/TII yang bermetamorfosis atau membentuk generasi baru dan pencegahannya lebih kepada pendekatan intelijen bernama Bakorstanasda (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional tingkat Daerah).

Setelah itu pada era reformasi tahun 1999, mulai terjadi lagi pengeboman di berbagai daerah, seperti bom malam Natal, Bom Bali I, Bom Bali II, dan sebagainya.

"Saat itu pemerintah seperti kaget, sehingga muncul Desk Terorisme di bawah Menko Polkam. Hingga akhirnya dilakukan operasi penegakan hukum hingga saat ini,” tuturnya menjelaskan.

Program Strategis BNPT

Eddy menambahkan bahwa BNPT juga memiliki program Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme (RAN-PE) berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

BNPT turut melaksanakan Astacita Presiden RI Prabowo Subianto serta prioritas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional).

Dalam upaya mencegah radikalisme, Eddy mengimbau masyarakat agar selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi ancaman paham radikal yang tumbuh dari intoleransi.

“Maka dari itu kami berpesan agar budaya toleransi beragama antar-suku bangsa itu harus terus dipelihara. Ini penting agar tidak terjadi intoleransi yang dapat berujung pada tindakan terorisme,” ujar Eddy.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya, menekankan pentingnya membangun diskusi tentang persatuan, terutama di bulan Ramadan, agar masyarakat terus mengingat bagaimana Indonesia hadir sebagai bangsa.

“Sangat relevan untuk mengingat bagaimana Indonesia terbentuk sebagai sebuah bangsa dengan kontribusi besar dari bangsa Melayu, karena masyarakat Indonesia memiliki dua konsep penting, yakni persaudaraan dan kebangsaan,” ucap Willy.

Menurutnya, memerangi terorisme dan memperkuat persaudaraan tidak cukup hanya dengan seminar atau pembelajaran kognitif, tetapi juga harus dilakukan melalui dialog dan kerja bersama.

Dengan demikian, ia berharap Dialog Kebangsaan ini dapat memberikan manfaat dalam memperkuat persatuan dan kebangsaan.

NUNUKAN, KOMPAS.com – Sebanyak 939 narapidana Muslim di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan, Kalimantan Utara, mendapatkan remisi khusus Idul Fitri 1446 Hijriah/2025 Masehi.

Kalapas Nunukan, Puang Dirham, menyebutkan bahwa dari 992 napi Muslim di Lapas Nunukan, hanya 939 orang yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pengurangan masa pidana yang telah disetujui oleh Direktorat Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

“Terdapat 931 napi yang mendapatkan RK I, dan 8 napi yang mendapatkan RK II. Mereka telah memenuhi syarat substantif dan administratif. Sisanya masih berstatus tahanan dan belum berhak untuk diajukan remisi,” ujar Puang Dirham melalui pesan tertulis, Jumat (28/3/2025).

Rincian Penerima Remisi RK I

RK I adalah remisi yang diberikan berupa pengurangan masa pidana tanpa langsung bebas. Berikut rincian penerima RK I berdasarkan jenis pidana:

• Human Trafficking: 4 orang
• ITE: 1 orang
• Keimigrasian: 1 orang
• KDRT: 5 orang
• Kekerasan Seksual: 3 orang
• Kesusilaan: 1 orang
• Pengeroyokan: 3 orang
• Narkotika: 657 orang
• Pembunuhan: 6 orang
• Penadahan: 1 orang
• Pencurian: 77 orang
• Penganiayaan: 10 orang
• Penggelapan: 22 orang
• Penipuan: 9 orang
• Perampokan: 3 orang
• Perlindungan Anak: 105 orang
• Perlindungan Pekerja Imigran: 22 orang
• Pidum (UU Perdagangan/Cipta Kerja/Migas): 9 orang

Napi Penerima Remisi Khusus II

RK II adalah remisi yang diberikan dengan syarat menjalani denda atau langsung bebas. Berikut nama-nama napi yang menerima RK II:

• Bayu Eko Widodo Bin Wahis: Napi kasus narkotika, remisi 1 bulan 15 hari.
• Herman Bin Rusdi: Napi kasus narkotika, remisi 2 bulan.

Beberapa napi langsung bebas setelah mendapatkan remisi, yakni:

• Muhari Bin Muri: Napi kasus pidana migas, remisi 15 hari, mengikuti program cuti bersyarat.
• Edi Laron Bin Laron: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Ismail Bin Ateng: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Muhammad Said Ramadhan Bin Umarullah: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Yoga Prasetio Bin Darmawi: Napi kasus pencurian, remisi 1 bulan.
• Albadros Antonius Bin Antonius: Napi kasus pencurian, remisi 15 hari.

Apresiasi bagi Napi Berperilaku Baik

Puang Dirham menjelaskan bahwa remisi khusus Idul Fitri diberikan bersamaan dengan perayaan Hari Idul Fitri 1 Syawal 1446 H. Pemberian remisi merupakan bentuk apresiasi dari negara bagi narapidana yang telah berusaha menunjukkan perubahan perilaku yang lebih baik.

“Para napi yang ingin berubah, mau bekerjasama dengan petugas dalam mengikuti kegiatan pembinaan, baik dalam hal kepribadian maupun kemandirian, serta selalu komitmen mematuhi seluruh tata tertib/peraturan Lapas hingga selesai masa pidana,” jelas Puang Dirham.

Ia juga mengingatkan bahwa napi yang menerima remisi diharapkan dapat menjaga perilaku baik agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat berujung pada pencabutan remisi.

“Harapan saya bagi warga binaan yang mendapatkan usulan remisi, semoga bisa lebih baik lagi serta tidak melakukan pelanggaran yang dapat diberi sanksi pencabutan remisi,” tutup Puang Dirham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Teror kepala babi dan bangkai tikus ke kantor redaksi Tempo mendapat kritik keras Komnas Hak Asasi Manusia (HAM).

Diketahui, Tempo mendapat kiriman paket berisi kepala babi pada Kamis (20/3/2025) sore.

Paket itu ditujukan untuk wartawan Tempo Francisca Christy alias Cica dengan terbungkus kardus, styrofoam, hingga plastik.

Tak ada surat ancaman kepada Cica. Namun, saat diterima, kondisi kedua telinga babi itu terpotong dan mengeluarkan bau busuk.

Dua hari setelahnya atau Sabtu (22/3/2025) pagi, kantor redaksi Tempo kembali mendapat paket teror. Isinya berupa enam bangkai tikus dengan kepala terpisah.

Paket itu dibungkus kardus yang dilapisi kertas kado bermotif bunga mawar merah dan ditemukan dalam kondisi sedikit penyok.

Simbol ancaman

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Samendawai menilai, teror enam bangkai tikus itu merupakan simbol ancaman terhadap enam pembawa acara siniar Bocor Alus Politik Tempo.

“Setelah berdiskusi dengan rekan Tempo, kami menduga, mereka yang di podcast Bocor Alus, artinya yang tampil dan mengelola itu ada enam orang. Jadi, bangkai tikus itu dianggap merupakan simbol dari yang mengelola podcast Bocor Alus,” kata Haris saat konferensi pers, Kamis (27/3/2025).

Haris pun menilai, teror ini membuktikan bahwa perempuan rentan menjadi korban. Apalagi, paket teror ditujukan untuk jurnalis perempuan Tempo, Francisca Christy alias Cica.

"Sepertinya memang mengarahkan serangan itu kepada jurnalis perempuan. Apakah karena menjadi jurnalis perempuan sehingga dianggap paling rentan dan dijadikan sasaran?" ujar dia.

Istimewa Kantor redaksi Tempo mendapat paket berisi enam bangkai tikus dengan kepala terpenggal, Sabtu (22/3/2025).

Serangan pembela HAM

Sementara, Koordinator Sub Komisi Pemajuan Komnas HAM Anis Hidayah berpandangan, teror ini adalah bentuk serangan kepada pembela HAM.

“Tindakan teror terhadap Tempo juga merupakan bagian dari serangan yang ditujukan terhadap human rights defender atau pembela HAM,” ujar Anis.

Menurut Anis, jurnalis seharusnya mendapat perlindungan dari negara atas peran mereka memperjuangkan hak asasi manusia.

Dia menilai, teror terhadap jurnalis dapat mengganggu pemenuhan hak atas informasi publik yang dijamin dalam Undang-Undang HAM.

Anis menekankan pentingnya hak atas keadilan bagi semua orang, termasuk jurnalis.

“Jika penegakan hukum dalam kasus ini tidak berjalan baik dan memberikan keputusan tak adil bagi Tempo, maka potensi hak atas keadilan dilanggar,” tuturnya.

Minta polisi usut tuntas

Menyikapi teror tersebut, Komnas HAM meminta polisi segera menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus ini dengan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel.

“Kami mendorong pihak kepolisian agar dapat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel menuntaskan proses penyelidikan dan penyidikan dalam penanganan perkara tersebut,” ujar Anis.

Ia juga menekankan pentingnya perlindungan bagi korban dan keluarga mereka dalam proses penanganan yang dilakukan oleh kepolisian.

“Kami mendorong pihak kepolisian untuk kasus ini bisa dibongkar segera,” tegas Abdul Haris.

Pemerintah diminta serius

Komnas HAM juga mendorong semua pihak, termasuk pemerintah, merespons teror ini secara serius.

Ia menyoroti pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO) Hasan Nasbi yang sempat merespons teror ini dengan pernyataan "dimasak saja".

“Kami mendorong sebenarnya semua pihak untuk merespons kasus ini dengan serius, terutama yang berkaitan dengan statement kantor komunikasi presiden,” kata Anis.

Komnas HAM meminta pemerintah dan semua pihak tidak menjadikan teror ini sebagai lelucon.

Menurut Anis, jika pemerintah tidak empati dalam kasus ini, artinya tidak ada keseriusan menyikapi ancaman HAM dan serangan terhadap demokrasi.

“Sikap itu menunjukkan adanya ketidakseriusan dan empati yang kurang kepada korban yang mengalami intimidasi dan ancaman,” tutur Anis.

LPSK beri perlindungan

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pun akan memberikan perlindungan kepada jurnalis Tempo yang menjadi korban teror kepala babi dan bangkai tikus ini.

Program perlindungan tersebut diberikan usai Komnas HAM menggelar audiensi dengan redaksi Tempo dan Komite Keselamatan Jurnalis Indonesia.

“Kami menilai bahwa yang bersangkutan membutuhkan pelindungan dari LPSK, maka kami pun berkoordinasi datang langsung ke LPSK. Dan, permintaan (perlindungan) itu diterima oleh pembinaan LPSK,” kata Abdul Haris.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin mengatakan, perlindungan yang akan diberikan ke korban bukan hanya meliputi fisik, tetapi juga psikologi.

"Kalau nanti kemungkinan ada kebutuhan untuk memberikan perlindungan, baik itu untuk rehabilitasi psikologis apa pun itu bentuknya, kemudian pendampingan dalam bentuk pengamanan fisik, itu kita akan siap," ujar Wawan.

Wawan menambahkan, pihaknya telah melakukan asesmen terhadap dua korban teror. Kemungkinan, total ada enam orang yang mendapat perlindungan.

"Tim LPSK sudah turun lakukan asesmen terhadap dua korban, dan kita masih menunggu ada kemungkinan enam korban dari keseluruhan itu," kata dia.

OKU TIMUR, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit menegaskan bahwa proses hukum terkait kematian tiga anggotanya di Way Kanan, Lampung, akan berjalan secara terbuka.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Kapolri mengunjungi kediaman Kapolsek Negara Batin, AKP Anumerta Lusiyanto, di Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, Kamis (27/3/2025).

Kapolri menyatakan bahwa ia bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini hingga tuntas.

"Kami sama-sama sepakat untuk diproses tegas, diproses tuntas. Baik terkait dengan kasus penembakan hingga pembunuhan akan diproses oleh bapak panglima. Terkait masalah perjudian yang menyangkut oknum akan kita proses," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri juga meminta kepada pihak keluarga untuk menyerahkan kasus ini kepada jajaran POM TNI.

"Oleh karena itu, tentunya kami semua terus akan mengikuti, menjadi duka kita bersama. Namun di satu sisi harus menyerahkan petugas yang ada dan prosesnya akan diusut tuntas," tambahnya.

Kapolri juga menyampaikan bela sungkawa secara moril kepada keluarga almarhum AKP Anumerta Lusiyanto atas kejadian yang menyedihkan ini.

Ia menegaskan bahwa keluarga almarhum tetap dianggap bagian dari Polri.

"Yang jelas kami dari keluarga Polri menyampaikan duka cita yang dalam terkait dengan kasus penembakan yang terjadi di Way Kanan," ungkapnya.

Dengan pernyataan ini, Kapolri menunjukkan komitmen Polri menuntaskan setiap kasus yang melibatkan anggotanya dan memberikan keadilan bagi keluarga yang ditinggalkan.

BOSTON, KOMPAS.com –Rumeysa Ozturk (30), mahasiswi doktoral asal Turkiye di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ditangkap secara tiba-tiba di Somerville, Massachusetts, pada Selasa (25/3/2025).

Tanpa peringatan, petugas bermasker segera membawanya pergi, hanya beberapa saat sebelum ia hendak berbuka puasa dengan teman-temannya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa Ozturk ditahan karena diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas.

Setahun sebelum penangkapannya, wanita berusia 30 tahun ini diketahui pernah menulis opini di surat kabar Tufts Daily, mengkritik respons kampus terhadap tuntutan mahasiswa untuk menarik investasi dari perusahaan yang menjadi relasi Israel.

Ia juga dilaporkan menyebut serangan Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida.

Pengacaranya, Mahsa Khanbabai, menilai bahwa penangkapan ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Khanbabai menambahkan bahwa Ozturk seolah diculik di siang bolong dan mengecam cara petugas menahannya.

Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa penahanan terhadap kliennya tidak berdasar.

Atas gugatan tersebut, Hakim Distrik AS, Indira Talwani, kemudian memerintahkan agar Ozturk tidak dipindahkan dari Massachusetts tanpa pemberitahuan, setidaknya 48 jam sebelumnya.

Namun, pada Rabu (26/3/2025) malam, mahasiswi Program Studi Anak dan Pengembangan Manusia ini dibawa secara diam-diam ke Louisiana, yang merupakan lokasi pusat penahanan imigrasi, untuk dicabut visanya.

Penangkapan ini kemudian memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.

Para demonstran yang menentang hal ini turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Resist,” “Defend student voices,” dan “Release Rumeysa Ozturk now!”

Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang berbahaya untuk membungkam kebebasan sipil.

Menanggapi hal ini, Presiden Tufts University, Sunil Kumar, menyatakan bahwa pihak universitas tidak mendapatkan informasi apa pun.

Ia juga menyadari bahwa insiden tersebut akan menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa internasional.

Sementara itu, pemerintah Turkiye melalui kedutaannya di Washington menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas AS untuk memastikan hak-hak Ozturk terlindungi.

Diketahui, sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, dengan alasan bahwa mereka mendukung Hamas dan dapat merusak kebijakan luar negeri AS.

Namun, kelompok aktivis, termasuk komunitas Yahudi progresif, menilai bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme dan dukungan terhadap Hamas.

BOSTON, KOMPAS.com –Rumeysa Ozturk (30), mahasiswi doktoral asal Turki di Universitas Tufts, Amerika Serikat, ditangkap secara tiba-tiba di Somerville, Massachusetts, pada Selasa (25/3/2025).

Tanpa peringatan, petugas bermasker segera membawanya pergi, hanya beberapa saat sebelum ia hendak berbuka puasa dengan teman-temannya.

Juru bicara Departemen Keamanan Dalam Negeri AS, Tricia McLaughlin, menyatakan bahwa Ozturk ditahan karena diduga terlibat dalam aktivitas yang mendukung Hamas.

Setahun sebelum penangkapannya, wanita berusia 30 tahun ini diketahui pernah menulis opini di surat kabar Tufts Daily, mengkritik respons kampus terhadap tuntutan mahasiswa untuk menarik investasi dari perusahaan yang menjadi relasi Israel.

Ia juga dilaporkan menyebut serangan Israel di Palestina sebagai kejahatan genosida.

Pengacaranya, Mahsa Khanbabai, menilai bahwa penangkapan ini adalah serangan terhadap kebebasan berpendapat.

Khanbabai menambahkan bahwa Ozturk seolah diculik di siang bolong dan mengecam cara petugas menahannya.

Tak lama setelah itu, ia mengajukan gugatan hukum dengan alasan bahwa penahanan terhadap kliennya tidak berdasar.

Atas gugatan tersebut, Hakim Distrik AS, Indira Talwani, kemudian memerintahkan agar Ozturk tidak dipindahkan dari Massachusetts tanpa pemberitahuan, setidaknya 48 jam sebelumnya.

Namun, pada Rabu (26/3/2025) malam, mahasiswi Program Studi Anak dan Pengembangan Manusia ini dibawa secara diam-diam ke Louisiana, yang merupakan lokasi pusat penahanan imigrasi, untuk dicabut visanya.

Penangkapan ini kemudian memicu kontroversi, terutama di kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok hak asasi manusia.

Para demonstran yang menentang hal ini turun ke jalan sambil membawa spanduk bertuliskan “Resist,” “Defend student voices,” dan “Release Rumeysa Ozturk now!”

Senator AS Elizabeth Warren dari Partai Demokrat juga mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai cara yang berbahaya untuk membungkam kebebasan sipil.

Menanggapi hal ini, Presiden Tufts University, Sunil Kumar, menyatakan bahwa pihak universitas tidak mendapatkan informasi apa pun.

Ia juga menyadari bahwa insiden tersebut akan menimbulkan kegelisahan bagi mahasiswa internasional.

Sementara itu, pemerintah Turki melalui kedutaannya di Washington menyatakan sedang berkoordinasi dengan otoritas AS untuk memastikan hak-hak Ozturk terlindungi.

Diketahui, sejak kembali menjabat, Presiden Donald Trump berjanji untuk mendeportasi mahasiswa asing yang terlibat dalam aksi pro-Palestina, dengan alasan bahwa mereka mendukung Hamas dan dapat merusak kebijakan luar negeri AS.

Namun, kelompok aktivis, termasuk komunitas Yahudi progresif, menilai bahwa pemerintahan Trump secara keliru menyamakan kritik terhadap Israel dengan antisemitisme dan dukungan terhadap Hamas.