JAKARTA, KOMPAS.com - Razman Nasution kini tak lagi menjadi kuasa hukum Vadel Badjideh atas kasus dugaan persetubuhan dan aborsi yang menjerat seleb TikTok tersebut.

Hal ini pun dikonfirmasi oleh Razman Nasution.

“Per 26 (Maret tidak lagi kuasa hukum Vadel),” ujar Razman saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Razman menjelaskan, keputusan ini diambil karena sejumlah alasan, salah satunya adalah kekecewaan tim hukumnya terhadap Vadel.

“Saya sudah sampaikan bahwa kami tim hukum tidak lagi mendampingi Vadel sampai dengan P21 tahap 1, P21 tahap 2, dan bahkan disidangkan mengingat banyaknya kerja-kerja yang lain. Terus ditambah dengan kekecewaan tim hukum saya yang menganggap bahwa Vadel tidak jujur,” lanjut Razman.

Meski demikian, Razman menegaskan bahwa dirinya masih merasa berhak memberikan pernyataan terkait kasus mantan kliennya itu, mengingat kasus Vadel turut berhubungan dengan laporan lain yang dia tangani.

“Tapi jangan lupa bukan kuasa hukum Vadel, dengan catatan saya tetap memberikan tanggapan-tanggapan pemikiran,” ucap Razman.

“Karena kasus Vadel ini kan enggak bisa lepas dari kasus yang lain terkait Nikita Mirzani. Ini kan pokok perkaranya di Vadel, tapi melebar menjadi penghinaan kepada saya, fitnah kepada saya dan Pak Umar oleh NM,” lanjut Razman.

Razman menegaskan bahwa dirinya hanya melepas kuasa atas kasus Vadel.

Sementara itu, laporan lain yang berkaitan, termasuk yang diajukan oleh ayah Vadel, Umar Badjideh, terhadap Nikita Mirzani, masih tetap berada di bawah penanganannya.

“Jadi yang kita lepaskan itu penanganan hukumnya, terhadap Vadel. Tapi untuk Pak Umar, Martin, laporan saya, dan konstruksi kasus serta penanganan perkara di luar peradilan biasa, saya sah-sah saja menyampaikan pendapat hukum saya,” ucap Razman.

“Karena kita yang memulai dari awal," tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti peristiwa kekerasan dan aksi teror terhadap jurnalis yang terus berulang dalam beberapa waktu belakangan ini.

Terakhir adalah tim pengamanan dari Kepolisian yang memukul kepala seorang jurnalis saat meliput kunjungan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (5/4/2025).

Komisioner Komnas HAM, Anis Hidayah mengatakan, kekerasan ini terus berulang padahal kerja jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang HAM dan Undang-Undang Pers.

"Komnas HAM mengecam kekerasan terhadap jurnalis dan ini terjadi keberulangan yang kesekian kali, padahal di dalam konstitusi dan UU HAM serta UU Pers, kebebasan pers itu dijamin sebagai bagian dari hak asasi dan kontribusi dalam menjaga demokrasi di Indonesia," katanya.

Oleh karena itu, Komnas HAM mendorong agar hukum bisa ditegakkan kepada pelaku aksi kekerasan dan teror untuk memastikan peristiwa tersebut tidak terus berulang.

"Kita mendorong agar semua pihak aparat penegak hukum, pemerintah menghormati menjamin dan melindungi kebebasan pers di Indonesia dalam menjalankan kerja-kerja jurnalisnya," ujar Anis.

Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, aksi represi yang dilakukan aparat dan orang tak dikenal kepada jurnalis semakin sering terjadi.

Kasus teror kepala babi untuk redaksi Tempo juga menjadi salah satu kekerasan yang berulang. Setelah mereka dikirimkan teror kepala babi pada 19 Maret 2025, beberapa hari kemudian mereka mendapat kiriman bangkai tikus.

Selain Tempo, jurnalis Kompas.com juga mendapat ancaman dan tindak penggeledahan yang dilakukan oleh aparat.

JurnalisKompas.com, Adhyasta Dirgantara juga sempat diancam dua ajudan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Kamis (27/2/2025).

Ancaman tersebut diterima Adhyasta dengan kalimat "kutandai muka kau, ku sikat kau ya", secara langsung usai mewawancarai Panglima TNI di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri.

Begitu juga Rega Almutada, jurnalis Kompas.com yang meliput aksi tolak UU TNI di Gedung DPR/MPR RI pada Kamis (27/3/2025).

Dia geledah dan konten isi ponselnya dibuka oleh orang yang diduga aparat tanpa berseragam.

Dua kasus lainnya adalah pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan dan pembunuhan Situr Wijaya, Jurnalis asal Palu yang tewas di Jakarta Barat.

Juwita dibunuh prajurit TNI Angkatan Laut bernama Jumran, sedangkan pembunuhan Situr Wijaya masih dalam penyelidikan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi II DPR RI mendorong agar insiden bentrokan di Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah yang dipicu oleh pemilihan kepala daerah (Pilkada) dibawa ke ranah hukum.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda saat menanggapi kembali terjadi bentrok antar pendukung pasangan calon (paslon), hingga mengakibatkan 12 orang meninggal dunia.

“Yang pertama peristiwa terkait dengan tewasnya beberapa orang akibat bentrok politik itu harus dibawa ke ranah hukum, dalam hal ini adalah hukum pidana,” ujar Rifqinizamy saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

Politikus Nasdem itu menekankan bahwa peristiwa yang mengakibatkan korban jiwa dan juga luka-luka tersebut, harus menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan tahapan Pemilu di wilayah rawan konflik.

“Kita perlu melakukan evaluasi mendasar terkait dengan pelaksanaan kampanye dan Pilkada di beberapa daerah, termasuk di Papua yang kerap kali mendatangkan konflik bahkan merebut nyawa,” kata Rifqinizamy.

Di samping itu, Rifqinizamy mengingatkan bahwa pelaksanaan tahapan pemilu, termasuk juga pemungutan suara ulang (PSU) tak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggaraan KPU maupun Bawaslu.

Dia menekankan bahwa aparat penegak hukum, yakni TNI-Polri untuk memastikan penyelenggaraannya berjalan lancar dengan situasi yang aman.

“Yang paling penting adalah bagi saya pelaksanaan PSU di beberapa tempat itu bukan hanya kewajiban penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah. Tetapi juga merupakan kewajiban dari berbagai stakeholder, termasuk stakeholder keamanan, TNI dan Polri untuk memastikan situasi aman,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara massa pendukung pasangan calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya, Yuni Wonda dan Mus Kogoya (paslon nomor urut 1) serta Miren Kogoya dan Mendi Wonerengga (paslon nomor urut 2), masih berlanjut hingga Jumat (4/4/2025).

Data yang dihimpun Kompas.com menunjukkan bahwa bentrokan ini terjadi sejak 27 November 2024 dan terus berlanjut hingga awal April 2025 di Kabupaten Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Kepala Operasi Satuan Tugas Damai Cartenz, Faizal, mengungkapkan bahwa bentrokan tersebut telah menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka.

“Bentrokan antara massa pendukung ini menyebabkan 12 orang meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka," ujarnya dalam keterangan yang diterima Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).

Faizal menambahkan bahwa dari 12 korban meninggal, delapan orang berasal dari massa pendukung paslon nomor urut 1 dan empat orang dari paslon nomor urut 2.

“Dari pendataan, delapan orang meninggal dunia berasal dari paslon nomor urut 1 dan sisanya berasal dari paslon nomor urut 2," jelasnya.

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua ini juga melaporkan bahwa total korban luka-luka mencapai 658 orang, dengan rincian 423 orang merupakan pendukung paslon nomor urut 1 dan 230 orang dari kubu paslon nomor urut 2.

"Korban luka-luka berjumlah 658 orang dengan rincian 423 orang merupakan pendukung paslon 1 dan 230 orang lainnya dari kubu paslon nomor urut 2," ungkap Faizal.

PARIS, KOMPAS.com - Polisi Perancis pada Minggu (6/4/2025) menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok terorisISIS.

Menurut laporan media setempat, tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, memiliki hubungan dengan kelompok jihadis tersebut, meskipun pengacaranya membantah tuduhan itu.

Selain tersangka utama, seorang pria lainnya yang berusia 21 tahun ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ungkap kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Kantor kejaksaan tersebut tidak dapat mengungkapkan usia pasti atau rincian lebih lanjut mengenai rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama, di mana ditemukan rompi peledak rakitan.

Seperti dilaporkan oleh harian Le Parisien, pemuda berusia 19 tahun itu diduga telah menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Dijelaskan, penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya.

Salah satu dari mereka, yang berusia 21 tahun, dituduh memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi jihad apapun," ujar pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

Penangkapan ini menunjukkan, upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme di Perancis tetap menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang.

KOMPAS.com - Pihak keluarga jurnalis Juwita (23) menilai, tersangka bernama Jumran yang merupakan anggota TNI AL, layak mendapatkan hukuman mati.

Kuasa Hukum keluarga korban Muhammad Pazri menyatakan, pelaku pantas mendapatkan hukuman mati setelah menyaksikan rekonstruksi 33 reka ulang adegan pembunuhan di tempat kejadian perkara (TKP) pada Sabtu (5/4/2025).

TKP pembunuhan jurnalis Juwita itu berada di Jalan Trans Gunung Kupang, Cempaka, Kota Banjarbaru.

“Tersangka melakukan semua dengan tenang dan persiapan yang matang. Ini termasuk pembunuhan berencana. Tersangka harus dihukum maksimal, yaitu pidana mati,” katanya dikutip dari Antara, Sabtu (5/4/2025).

Lantas, adakah peluang tersangka pembunuh Juwita dihukum mati?

Keluarga harus buktikan adanya unsur pembunuhan berencana

Ahli akar hukum pidana Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto mengatakan, Pasal 340 KUHP menyatakan bahwa siapa pun yang dengan sengaja dan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dapat diancam pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

"Pasal tersebut kan ketentuannya subsider, dibuktikan dulu bahwa pelakunya adalah orang tersebut, lalu dibuktikan adanya unsur pembunuhan berencana," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Minggu (6/4/2025).

Namun, jika hukuman utama tidak bisa diterapkan, subsider atau pengganti bisa berupa penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Hal ini bergantung pada kemampuan polisi dalam menemukan bukti yang cukup untuk proses penyelidikan.

Ia menambahkan, jaksa nantinya akan memberikan tuntutan sesuai ketentuan Pasal 340 KUHP, dengan mempertimbangkan kronologi dan peristiwa hukumnya.

"Bisa membuktikan pembunuhan berencana, kalau itu terbukti, bisa saja hukuman maksimalnya hukuman mati, sementara hukuman minimalnya 20 tahun," kata Agus.

Aspek yang meringankan dan memberatkan pelaku

Agus menjelaskan, vonis yang diterima pelaku pembunuhan jurnalis Juwita nantinya juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkannya.

Jika selama proses pengadilan terdakwa berlaku sopan, hal tersebut juga menjadi pertimbangan meringankan hukuman.

Tak hanya itu, keringanan hukuman juga dapat dipengaruhi apakah pelaku memiliki tanggungan masa depan, baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan tidak terbelit-belit selama proses pengadilan.

Semua itu nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

"Sementara, aspek yang memberatkan pelaku di pengadilan nantinya adalah sebagai aparat yang dianggap punya kesadaran hukum yang lebih tinggi," jelas Agus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan sejumlah hal kepada para menterinya terkait kebijakan tarif impor yang diumumkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Prabowo, menurut Prasetyo, menyadari bahwa Indonesia juga terkena dampak dari tarif impor baru tersebut.

Prasetyo mengatakan, Presiden memerintahkan kepada para pejabatnya agar cermat dalam menyikapi kebijakan Trump itu.

"Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia, meski tidak langsung, pasti terkena dampak dari situasi tersebut," ujar Prasetyo kepada wartawan, Minggu (6/4/2025).

"Kewajiban kita sebagai pemimpin harus cermat dalam menyikapinya, guna menjaga situasi dalam negeri agar tetap kondusif," katanya lagi.

Kemudian, menurut Prasetyo, Prabowo meminta agar para pejabatnya menahan diri untuk tidak memberi komentar apa pun.

"Bapak Presiden menekankan agar kita semua menahan diri untuk tidak memberikan komentar ataupun pendapat atas penerapan kebijakan tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat tersebut," ujar Prasetyo.

Sementara itu, Menko Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Keuangan, dipersilakan menyampaikan komentar sesuai porsinya.

Hanya saja, pernyataan yang disampaikan harus menjaga stabilitas dan kondusif.

"Dengan tujuan untuk, sekali lagi, menjaga stabilitas dan situasi tetap kondusif, utamanya bidang ekonomi di dalam negeri," kata Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk tidak membalas kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan AS dengan langkah serupa.

Guru Besar FEB UI Telisa Aulia Falianty mengungkapkan, respons berupa retaliasi dinilai kurang strategis dan justru dapat memicu eskalasi perang dagang yang merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Dia menilai keputusan pemerintah AS memberlakukan tarif impor sebesar 32 persen terhadap produk Indonesia dipicu oleh dua hal utama, yakni tuduhan manipulasi kurs (currency manipulation) serta penerapan hambatan non-tarif (non-tariff barriers) oleh pemerintah Indonesia.

“Jika ingin menurunkan tarif masuk ke AS, maka kita harus menunjukkan upaya untuk menyederhanakan hambatan non-tarif dan membuktikan tidak ada manipulasi kurs,” ujar Telisa dalam siaran persnya, Sabtu (5/4/2025).

Menurutnya, upaya retaliatif seperti menaikkan tarif balasan justru kontraproduktif dan akan memicu efek domino yang memperburuk hubungan dagang bilateral.

Alih-alih retaliasi, ia menyarankan pendekatan negosiasi yang dilengkapi dengan reformasi regulasi dalam negeri dan penguatan daya saing produk ekspor.

Lebih lanjut, Telisa menyoroti potensi terjadinya trade diversion dari negara-negara seperti Tiongkok, yang kini menghadapi hambatan ekspor ke AS.

Kendati demikian, Indonesia belum tentu menjadi tujuan utama peralihan ekspor tersebut. “Substitusi pasar ekspor dari AS biasanya diarahkan ke negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, atau Uni Eropa. Indonesia mungkin menjadi pilihan, tetapi bukan yang utama,” jelasnya.

Dalam konteks ini, pemerintah diminta mengantisipasi kemungkinan masuknya barang impor dalam jumlah besar, sekaligus memperkuat instrumen pengamanan pasar domestik tanpa menciptakan hambatan yang bisa dianggap diskriminatif secara internasional.

Sebagai anggota ASEAN, BRICS, dan G20, Indonesia disebut perlu memaksimalkan jalur diplomasi multilateral untuk merespons dinamika global.

Walaupun Presiden Trump cenderung mendorong kesepakatan bilateral, langkah kolektif di tingkat kawasan tetap penting untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat.

“Multilateral diplomacy harus tetap berjalan. Tapi di saat yang sama, pemerintah perlu menyiapkan kebijakan sektoral untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” ujar Telisa.

Sektor-sektor seperti minyak sawit dan tekstil, yang masih memiliki permintaan tinggi di pasar AS, dinilai bisa menjadi jembatan untuk menjaga komunikasi dagang tetap terbuka. “Jangan sampai kebijakan tarif balasan justru membuat ekspor kita makin tertekan. Solusinya ada di negosiasi, reformasi regulasi, dan diversifikasi pasar ekspor,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali berjanji, proses hukum terhadap Jumran, oknum TNI tersangka pembunuhan jurnalis Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, akan berlangsung transparan dan tidak bertele-tele.

Menurutnya, siapa pun yang terbukti bersalah melanggar hukum harus ditindak tegas, sekalipun itu prajurit TNI.

"Siapa pun yang terbukti bersalah pasti akan ditindak tegas dan dihukum berat sesuai perbuatannya, proses secara cepat akan diteruskan ke Otmil (Oditur Militer) dan pengadilan militer," kata KSAL kepada wartawan, Sabtu (5/4/2025).

"Dan proses pengadilan juga akan dilakukan secara transparan, seperti kasus pembunuhan bos rental mobil, tidak bertele-tele," lanjutnya.

Ali menilai, kasus tersebut telah mencoreng nama baik TNI AL. Dia juga berpendapat, Jumran telah melanggar aturan yang seharusnya dipegang teguh seluruh prajurit TNI.

"Sudah mencoreng nama baik TNI dan TNI AL, melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit," papar Ali.

Diberitakan sebelumnya, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Oleh karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga tewas dibunuh oknum anggota TNI AL, Jumran, yang merupakan kekasihnya.

Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Menurut keterangan Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, pelaku Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah penetapan tersangka, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum ia dihabisi.

BENGKULU, KOMPAS.com - Muhammad Dwi Romza, seorang pekerja migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, dapat menghela napas lega.

Ia tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Banten, disambut petugas imigrasi dan Sudi Simarmata, utusan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, Jumat (4/5/2025).

Muhammad Dwi Romza menjadi korban penipuan oleh agen penyalur tenaga kerja.

Ia dijanjikan pekerjaan di Jepang dengan iming-iming bahwa administrasi akan menyusul.

Namun, setelah dua tahun berada di Jepang, syarat tersebut tak kunjung tiba, sehingga ia terpaksa bekerja secara ilegal.

"Muhammad Dwi Romza adalah korban penipuan penyalur tenaga kerja."

"Ia diizinkan berangkat ke Jepang dengan janji administrasi menyusul, namun setelah dua tahun, syarat tersebut tidak ada. Korban pun terlunta-lunta," ujar Sudi Simarmata saat dikonfirmasi oleh Kompas.com melalui telepon, Sabtu (5/4/2025).

Selama bekerja serabutan di Jepang, Muhammad Dwi Romza berusaha menghindari petugas imigrasi dan kepolisian setempat.

Namun pada 17 Januari 2024, ia ditangkap saat razia kendaraan.

Saat diminta menunjukkan surat izin, ia mencoba melarikan diri tetapi tertangkap oleh polisi Jepang.

"Korban sempat dijatuhi putusan penjara selama dua tahun. Ia kemudian meminta bantuan pemerintah Indonesia dan anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Elisa Ermasari, untuk dipulangkan ke kampung halamannya," tambah Sudi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, anggota DPD RI Elisa Ermasari segera berkoordinasi dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran RI, Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Jepang, serta instansi terkait lainnya.

"Berkat upaya diplomasi yang intensif dan komunikasi yang efektif, korban akhirnya berhasil dipulangkan dengan selamat ke kampung halamannya di Seluma," ungkap Sudi.

Dalam keterangannya kepada media, Elisa Ermasari menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran adalah salah satu prioritasnya sebagai wakil daerah di pusat.

"PMI adalah pahlawan devisa yang telah berkontribusi besar bagi negara dan keluarga mereka."

"Sudah menjadi kewajiban kita untuk memastikan mereka mendapatkan perlindungan maksimal, terutama saat menghadapi masalah hukum atau administrasi di luar negeri," ujar Elisa dalam pesan tertulisnya yang diterima oleh Kompas.com, Sabtu (5/4/2025).

Elisa juga mengimbau masyarakat Bengkulu yang ingin bekerja di luar negeri untuk mempersiapkan dokumen secara lengkap dan memahami aturan negara tujuan agar terhindar dari permasalahan serupa.

Ia menekankan pentingnya edukasi bagi calon pekerja migran melalui pelatihan dan sosialisasi sebelum keberangkatan.

Kepulangan Muhammad Dwi Romza disambut haru oleh keluarga dan masyarakat setempat.

Mereka mengapresiasi langkah cepat dan perhatian penuh dari Senator Elisa dalam menangani kasus ini.

"Kami sangat bersyukur atas bantuan Ibu Elisa. Tanpa beliau, mungkin anak kami masih menjadi tahanan di penjara Jepang dan tidak tahu kapan akan pulang ke Indonesia," ungkap salah satu anggota keluarga Muhammad Dwi Romza.

KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Setya Novanto, terpidana kasus pengadaan KTP elektronik, telah mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman khusus pada hari raya Idul Fitri.

Selain Novanto, terdapat juga 287 narapidana korupsi yang berada di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang turut menerima remisi serupa.

Lapas Kelas I Sukamiskin didominasi oleh narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Remisi diberikan kepada warga binaan yang beragama Islam pada saat momen Idul Fitri.

Dikutip dari Kompas TV, total penghuni Lapas Sukamiskin adalah 443 orang, dengan 388 di antaranya adalah narapidana yang memeluk agama Islam.

Meskipun usulan pemberian remisi diajukan oleh 295 narapidana, hanya 288 yang disetujui untuk menerima potongan hukuman.

Berapa Banyak Potongan Masa Hukuman yang Diterima?

Kepala Bidang Tata Usaha Lapas Sukamiskin Benny Muhammad Saifullah mengonfirmasi bahwa Setya Novanto menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini.

Namun, ia tidak mengetahui secara pasti berapa lama potongan masa tahanan yang diterima oleh Novanto.

"Setya Novanto dapat. Cuma, kalau jumlahnya berapa harus dilihat data lengkapnya, takutnya nanti saya sampaikan sekian, salah," tuturnya saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (31/3/2025), dikutip dari Kompas TV.

Menurut Benny, dari total 288 penerima remisi, potongan yang diberikan bervariasi antara 15 hari hingga 60 hari.

Rinciannya adalah sebagai berikut:

• 36 narapidana mendapat potongan masa tahanan 15 hari;
• 233 narapidana mendapat potongan 30 hari (setara satu bulan);
• 17 narapidana mendapat potongan 45 hari (1,5 bulan);
• 2 narapidana mendapatkan potongan selama 60 hari (2 bulan).

Meskipun banyak narapidana yang menerima remisi, Benny memastikan bahwa tidak ada warga binaan yang bebas setelah menerima potongan hukuman.

Kapan Keluarga Dapat Mengunjungi Narapidana?

Selama periode Idul Fitri, Lapas Sukamiskin juga menyediakan masa kunjungan bebas antara 31 Maret hingga 2 April 2025.

Keluarga narapidana yang ingin berkunjung diimbau untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti membawa KTP, untuk bisa masuk ke lingkungan lapas.

"Selama tiga hari ini kami memberikan kebebasan. Mereka berkunjung, kami siapkan ada dua tempat, yaitu di hanggar dan juga di tempat kunjungan," tambahnya.

Sejak Kapan Setya Novanto Menerima Remisi?

Setya Novanto bukan pertama kali menerima remisi pada hari raya Idul Fitri.

Berdasarkan catatan dari Kompas, mantan Ketua DPR ini telah mendapatkan remisi khusus Idul Fitri sejak 2023, sehingga total ia telah menerima remisi sebanyak tiga kali hingga tahun 2025.

Pada Idul Fitri tahun 2023 dan 2024, Novanto masing-masing menerima potongan masa hukuman sebanyak 30 hari atau satu bulan.

Sementara untuk Idul Fitri 2025, pihak berwenang belum mengungkap jumlah potongan yang diterima oleh Novanto.

Selain itu, dalam peringatan HUT Ke-78 RI pada 17 Agustus 2023, Novanto juga mendapatkan potongan hukuman selama 90 hari atau tiga bulan.

KOMPAS.com -Uskup Labuan Bajo, Mgr. Maksimus Regus, melakukan kunjungan ke Polres Manggarai Barat pada Jumat (4/4/2025) sore.

Kunjungan ini bertujuan untuk memberikan pembinaan kerohanian serta melaksanakan ibadah bersama para tahanan di rumah tahanan (Rutan) Polres Manggarai Barat.

Dalam kunjungan tersebut, Uskup memimpin ibadah Jalan Salib, yang menggambarkan kisah penderitaan Yesus, di lorong ruang tahanan.

Sekitar 38 tahanan mengikuti ibadah Jalan Salib dengan khusyuk.

Usai ibadah, para tahanan diberikan kesempatan untuk mengaku dosa.

"Sebanyak 38 orang tahanan mengikuti pembinaan kerohanian dan ibadah bersama yang dipimpin langsung oleh Bapak Uskup Labuan Bajo," ungkap Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, pada Senin sore.

Ia menjelaskan bahwa pembinaan kerohanian ini bertujuan untuk membentuk kepribadian dan karakter para tahanan agar menjadi pribadi yang lebih baik.

"Semoga nanti mereka selesai menjalani masa hukumannya bisa menjadi orang-orang yang beriman. Sehingga diterima dengan baik dan membawa dampak positif untuk masyarakat," tuturnya.

Kapolres menambahkan bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin dan berkala bagi para tahanan. "Bimbingan rohani biasanya dilakukan tiap Jumat, dan dilakukan bergilir oleh pemuka lintas agama," ungkapnya.

Mgr. Maksimus Regus menjelaskan bahwa kegiatan rohani ini diadakan dalam rangka menyambut Pesta Paskah 2025.

"Ini merupakan salah satu kegiatan sosial karitatif dari Keuskupan Labuan Bajo dalam rangkaian perayaan Paskah," ujarnya.

Uskup juga menekankan bahwa kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama yang baik antara Keuskupan Labuan Bajo dan pihak kepolisian.

"Kami berkoordinasi dengan bapak Kapolres untuk berjumpa dengan saudara-saudari para tahanan di sini untuk berbagi kasih, berdoa bersama, dan melakukan hal-hal lain yang dapat memberikan hiburan serta penguatan rohani," jelas Mgr. Maksimus.

Menurutnya, kegiatan ini akan terus dilaksanakan sebagai bagian dari pelayanan Keuskupan Labuan Bajo bagi para tahanan di Rutan Polres Manggarai Barat.

"Kegiatan ini akan terus berlangsung dalam waktu-waktu yang akan datang sebagai bagian dari pelayanan tetap Keuskupan untuk saudara-saudara kita di tahanan polres," tuturnya.

KOMPAS.com - Media Vietnam, Thethao 247, mengingatkan FIFA agar menghukum timnas Indonesia usai menang atas Bahrain di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa (25/3/2025).

Hal itu dituliskan dalam artikelnya yang berjudul "FIFA turun tangan, Indonesia menghadapi hukuman yang sangat berat".

Thethao 247 menyoroti adanya momen tidak terpuji yang dilakukan suporter Indonesia kepada timnas Bahrain saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

"Dalam kemenangan Indonesia atas Bahrain dengan skor 1-0, sejumlah suporter tim Indonesia meninggalkan kesan buruk saat mencemooh lagu kebangsaan timnas Bahrain," tulis mereka, Selasa (1/4/2025).

"FIFA bisa saja memberikan sanksi berat kepada tim Indonesia ketika suporternya mencemooh lagu kebangsaan tim Bahrain pada laga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Putaran 3 belum lama ini," tambahnya.

Media Vietnam ingin agar FIFA beri sanksi Indonesia

Usai pertandingan, pelatih Bahrain Dragan Talajic bahkan secara terbuka mengakui sangat kecewa dengan perilaku tersebut.

Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Taajic mengaku hormat kepada masyarakat Indonesia yang hadir ke stadion.

Namun, tindakan yang dilakukan puluhan ribu suporter saat mencemooh lagu kebangsaan Bahrain dinilai sangat tidak pantas.

"Saya minta maaf sebelumnya karena harus memberikan satu detail lagi. Saya datang ke sini sebagai perwakilan Bahrain. Ketika lagu kebangsaan kami dimainkan, 65.000 orang tidak menghormatinya," kata Talajic.

"Jadi saya minta maaf. Saya mengenal Indonesia jauh lebih baik dari ini," tambahnya.

Menurut Thethao 247, tindakan dari suporter ini bisa saja membuat timnas Indonesia mendapat hukuman dari FIFA seperti yang dialami Bahrain pada 2024 lalu.

Pasalnya, pada Oktober 2024 di Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, ketika Bahrain menjamu Jepang di kandang sendiri, pendukung The Reds dikritik karena mengarahkan laser ke beberapa pemain Jepang.

Selain itu, para pendukung tuan rumah juga meniup peluit ketika lagu kebangsaan Jepang dimainkan sebelum pertandingan. Pelatih Hajime Moriyasu sangat marah dengan tindakan ini.

"Setiap negara memiliki budaya dan perspektif yang berbeda, saya ingin menghormati keberagaman itu," kata Moriyasu setelah pertandingan.

"Namun, saya tidak ingin ada lagi ejekan saat lagu kebangsaan dikumandangkan. Bahrain memainkan pertandingan profesional, saya harap para penggemar mereka melakukan hal yang sama," tambahnya.

Akibat insiden tersebut, Asosiasi Sepak Bola Bahrain (BFA) didenda 10.000 Franc Swiss (lebih dari 11.000 dollar AS) oleh FIFA. Adapun jumlah ini sekitar Rp 193 juta (Kurs rupiah Rp 19.380).