JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing meminta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengembalikan barang sitaan kepada kliennya.

Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

"Pemohon mohon kiranya PN Jakarta Selatan, in casu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Praperadilan a quo berkenan memberikan putusan menyatakan bahwa penggeledahan oleh termohon (KPK) kepada pemohon (Kusnadi) merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan tidak sah," kata Johannes.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk mengembalikan segala barang atau benda yang telah dilakukan penyitaan kepada Pemohon," ujarnya lagi.

Berikut barang sitaan yang didapatkan penyidik KPK dari Kusnadi:

1. Ponsel Vivo 1713 milik Hasto Kristiyanto
2. Ponsel iPhone 11 milik Kusnadi
3. Ponsel iPhone 15 milik Hasto
4. Buku bertuliskan Kompas TV di depannya
5. Buku catatan warna hitam bertuliskan ERICA
6. Buku catatan warna merah putih bertuliskan PDI-P
7. Kwitansi DPP PDI-P Rp 200 juta untuk pembayaran operasional
8. Buku tabungan BRI Simpedes
9. Kartu eksekutif Menteng Apartemen
10. Dompet kartu warna hitam
11. Alat perekam suara merk Sony milik Kusnadi.

Sebelumnya, dalam sidang tersebut, Johannes mengatakan bahwa proses penggeledehan yang dilakukan KPK terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.

"Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur," kata Johannes.

Johannes menyebut, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDI-P tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.

Dia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.

Saat itu, menurut Johannes, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto. Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti.

Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dia menyebut, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAP dan melanggar prinsip- prinsip Hak Asasi Manusia," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Johannes Oberlin Tobing selaku Kuasa Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Kusnadi, meminta Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengembalikan barang sitaan kepada kliennya.

Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di PN Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025).

"Pemohon mohon kiranya PN Jakarta Selatan, in casu Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Praperadilan a quo berkenan memberikan putusan menyatakan bahwa penggeledahan oleh termohon (KPK) kepada pemohon (Kusnadi) merupakan perbuatan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan tidak sah," kata Johannes.

"Memerintahkan kepada Termohon (KPK) untuk mengembalikan segala barang atau benda yang telah dilakukan penyitaan kepada Pemohon," ujarnya lagi.

Berikut barang sitaan yang didapatkan penyidik KPK dari Kusnadi:

1. Ponsel Vivo 1713 milik Hasto Kristiyanto
2. Ponsel iPhone 11 milik Kusnadi
3. Ponsel iPhone 15 milik Hasto
4. Buku bertuliskan Kompas TV di depannya
5. Buku catatan warna hitam bertuliskan ERICA
6. Buku catatan warna merah putih bertuliskan PDI-P
7. Kuitansi DPP PDI-P Rp 200 juta untuk pembayaran operasional
8. Buku tabungan BRI Simpedes
9. Kartu eksekutif Menteng Apartemen
10. Dompet kartu warna hitam
11. Alat perekam suara merk Sony milik Kusnadi.

Sebelumnya, dalam sidang tersebut, Johannes mengatakan bahwa penggeledehan yang dilakukan KPK terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.

"Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur," kata Johannes.

Johannes menyebutkan, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDI-P tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.

Dia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta ponsel.

Saat itu, menurut Johannes, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto. Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti.

Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Dia menyebutkan, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAP dan melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia," katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI, I Made Wira Hady meminta semua pihak termasuk awak media tetap mengawal proses hukum terhadap Jumran, oknum prajurit TNI AL yang diduga membunuh seorang wartawati bernama Juwita di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Hal ini disampaikan Wira saat konferensi pers penyerahan pelaku dan barang bukti kasus tersebut dari Lanal Banjarmasin kepada Oditurat Militer (Odmil) III-15 Banjarmasin.

"Untuk proses ini tetap dikawal yang nantinya juga kami minta pada saat setelah penyerahan, tolong kawal, tolong jaga karena ini terbuka pelaksanaan sidangnya terbuka untuk umum," kata Wira dalam konferensi pers yang ditayangkan Kompas TV, Selasa (8/4/2025).

Pada kesempatan itu, Wira turut menyampaikan permohonan maaf mewakili pimpinan TNI AL atas kasus ini.

Tak hanya itu, Wira juga menyampaikan bahwa pihaknya berduka atas kejadian ini.

"Izinkan saya Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady selaku kepala dinas penerangan TNI Angkatan Laut mewakili pimpinan TNI Angkatan Laut dan institusi TNI Angkatan Laut memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga korban serta rekan-rekan media sebagai rekan sejawat kerja dan turut berduka atas kejadian ini telah meninggalnya saudari kita almarhumah Juwita," ujarnya.

TNI AL, menurut Wira, sudah melakukan berbagai proses terhadap kasus ini selama lebih kurang 10 hari.

Proses penyelidikan dan penyidikan sudah selesai dilakukan, termasuk gelar rekonstruksi di tempat kejadian perkara (TKP) pada Sabtu lalu.

"Terakhir dilaksanakan adalah rekonstruksi reka adegan yang tujuannya biar segera memberikan gambaran secara jelas dan secara nyata bahwa Angkatan Laut serius untuk menyelesaikan perkara ini secepatnya dan terbuka, transparan," kata Kadispenal.

"Bahwa apa yang kami lakukan dan reka ulang yang kemarin dilakukan tidak menghilangkan kejadian-kejadian sebelumnya," ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu, 22 Maret 2025.

Karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematian Juwita.

Kapolda Kalsel, Irjen Rosyanto Yudha Hermawan, memberikan perhatian khusus terhadap kasus kematian Juwita.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga kuat tewas dibunuh oknum anggota TNI AL bernama Jumran, yang merupakan kekasihnya.

Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Menurut keterangan Pazri, kuasa hukum keluarga Juwita, pelaku Jumran telah ditetapkan sebagai tersangka.

Setelah penetapan tersangka, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum dihabisi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi, Johannes Oberlin Tobing mengatakan, proses penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Kusnadi tidak sesuai prosedur.

Hal tersebut disampaikan Johannes dalam sidang perdana praperadilan Kusnadi melawan KPK di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

"Proses penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur," kata Johannes.

Johannes mengatakan, Kusnadi yang bekerja sebagai staf Hasto ikut menemani Sekjen PDIP tersebut ke Gedung Merah Putih KPK untuk diperiksa sebagai saksi pada 10 Juni 2024.

Ia mengatakan, saat menunggu Hasto, Kusnadi didatangi seseorang yang menyamar dengan mengenakan baju putih, topi, dan masker.

Dia mengatakan, orang tersebut terkesan memanipulasi Kusnadi agar menemui Hasto yang berada di lantai 2 Gedung KPK karena meminta handphone.

Saat itu, kata dia, Kusnadi langsung merespons dengan menemui Hasto.

Belakangan, sosok tersebut diketahui adalah penyidik KPK Rossa Purbo Bekti. Johannes mengatakan, Kusnadi turut diperiksa, digeledah, dan barang-barangnya ikut disita tanpa disertai surat panggilan resmi.

"Barang-barang yang dikuasai oleh pemohon (Kusnadi) disita tanpa disertai dengan adanya surat panggilan resmi yang menyatakan status pemohon sebagai saksi atau tersangka oleh termohon (KPK)," ujarnya.

Johannes juga mengatakan, penyitaan barang-barang Kusnadi oleh KPK melanggar Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait hak setiap orang atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Ia mengatakan, pemeriksaan terhadap Kusnadi tanpa adanya Berita Acara bertentangan dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Dengan demikian, penggeledahan oleh termohon (KPK) terhadap pemohon (Kusnadi) tidak sesuai prosedur KUHAPidana dan melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia," ucap dia.

Sebelumnya, gugatan praperadilan Kusnadi terkait sah atau tidaknya penyitaan yang teregister dengan nomor perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL.

Sidang praperadilan ini sedianya digelar pada Senin, 24 Maret 2025 lalu itu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir dalam sidang perdana.

Gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.

SAMARINDA, KOMPAS.com – Kegiatan tambang ilegal kembali mengancam kawasan Hutan Pendidikan Universitas Mulawarman (Unmul) di Samarinda, Kalimantan Timur.

Baru-baru ini, sekitar 3,2 hektar lahan hutan dilaporkan mengalami kerusakan akibat aktivitas tersebut yang berlangsung selama libur Lebaran 2025.

Guru Besar Hukum Universitas Mulawarman, Prof. Muhammad Muhdar, menegaskan bahwa aktivitas ini merupakan pelanggaran serius terhadap berbagai ketentuan hukum dan tidak bisa dianggap sebagai pelanggaran administratif semata.

"Karena itu adalah kegiatan ilegal, maka dari sisi bangunan teoretik tidak perlu diskusi panjang. Yang harus dilakukan adalah penegakan hukum," tegas Prof. Muhdar saat diwawancarai Kompas.com, Selasa (8/4/2025).

Menurut Prof. Muhdar, terdapat setidaknya tiga undang-undang yang dilanggar dalam peristiwa ini, yaitu Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Kehutanan.

“Jadi paling tidak ada tiga ketentuan hukum yang bisa diarahkan kepada pelakunya,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya dibebankan kepada para penambang, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terlibat dalam rantai aktivitas tambang ilegal ini.

Mulai dari penyedia bahan bakar, penyedia alat berat, pembeli batu bara, hingga pejabat pengawas yang tidak menjalankan fungsi pengawasannya.

“Yang bertanggung jawab bukan hanya pelaku lapangan, tapi juga intelektual dader-nya, pemodal, hingga pengangkut, penadah, dan pejabat pemerintah yang tahu tapi membiarkan,” ujarnya.

Hutan Pendidikan Unmul dikenal sebagai salah satu kawasan pendidikan kehutanan terbesar di Indonesia, dengan luas mencapai 59.000 hektar.

Kawasan ini berfungsi sebagai laboratorium alam bagi mahasiswa dan peneliti di bidang kehutanan, lingkungan, dan keanekaragaman hayati.

Prof. Muhdar menilai kerusakan kawasan ini akan menimbulkan dampak ekologis dan akademik jangka panjang.

“Kerugian terbesar adalah pada penyelenggaraan pendidikan, karena obyek-obyek pengetahuan di dalamnya rusak. Baik flora-fauna, hidrologi, emisi karbon, semua ikut terdampak,” kata dia.

Ia juga menyoroti bahwa perusakan yang terjadi bukanlah pekerjaan sehari-dua hari, melainkan aktivitas terorganisir yang berlangsung lama dan diduga melibatkan banyak pihak.

“Kalau lihat dari gambar-gambar yang dikirimkan kawan-kawan, itu pekerjaan sudah lama. Artinya hasilnya juga sudah dibeli orang, sudah diangkut,” jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengacara Razman Nasution kembali menjadi sorotan publik.

Kali ini bukan karena perkembangan perkara, melainkan pihak Vadel Badjideh melakukan pencabutan kuasa terhadap Razman.

Kini Razman bukan lagi kuasa hukum Vadel Badjideh.

Kompas.com merangkumnya sebagai berikut:

1. Cabut Kuasa Razman

Ayah Vadel, Umar, serta kedua kakaknya, Bintang dan Martin Badjideh secara resmi mencabut kuasa Razman Nasution sebagai pengacara atas kasus persetubuhan dan aborsi yang melibatkan Vadel Badjideh.

Adapun alasan keluarga Vadel mencabut kuasa Razman karena mereka merasa sudah tidak sepemahaman dan sejalan.

Beberapa waktu lalu, Bintang mengatakan bahwa keluarganya ingin fokus dengan proses hukum yang dihadapi Vadel.

Namun, ia merasa Razman sebagai kuasa hukum Vadel malah sibuk dengan kepentingannya sendiri.

Bintang juga merasa Razman tak maksimal menangani Vadel, terutama saat sang adik sudah mendekam di penjara karena laporan Nikita Mirzani.

"Om Razman dan tim juga sedang sibuk dengan urusan lain. Menurut kami, selama Vadel ditahan tidak ada tindakan yang nyata dan tidak ada perhatian khusus dari pihak pengacara terhadap Vadel," kata Bintang belum lama ini.

Hal ini pun juga dibenarkan oleh Razman.

Razman menyebut telah menerima surat pencabutan kuasa tersebut pada 26 Maret 2025.

“Per 26 (Maret) tidak lagi kuasa hukum Vadel. Saya sudah sampaikan bahwa kami tim hukum tidak lagi mendampingi Vadel sampai dengan P21 tahap 1, P21 tahap 2 dan bahkan disidangkan,” ujar Razman saat dihubungi, Senin (7/3/2025).

2. Minta Tak Cabut Laporan ke Nikita Mirzani

Razman mengatakan, saat proses pencabutan kuasanya, ia meminta kepada ayah Vadel, Umar Badjideh, agar laporannya terhadap Nikita Mirzani tidak dicabut.

“Laporan Pak Umar terhadap Nikita Mirzani di Polres Metro itu tetap jalan. Pak Umar kan melaporkan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap NM dari media sosial dengan catatan laporan Pak Umar tidak dicabut,” kata Razman.

Namun, ini berbanding terbalik dengan pernyataan Bintang baru-baru ini.

Bintang mengatakan, keluarganya telah mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani.

Surat pencabutan laporan juga sudah mereka berikan ke tim penyidik Polres Metro Jakarta Selatan.

“Bahwa kami keluarga telah memutuskan mencabut laporan yang pernah Bapak Umar Badjideh laporkan terhadap Saudari NM, surat pencabutan telah kami berikan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada tanggal 27 Maret 2025," kata Bintang.

3. Vadel Badjideh Punya Kuasa Hukum Baru

Sementara, keluarga Vadel telah menunjuk pengacara baru.

Kata Razman, pengacara yang baru itu menjanjikan agar penahanan Vadel bisa ditangguhkan sebelum Lebaran, bahkan menjanjikan kasusnya akan dihentikan (SP3).

“Mereka (pengacara baru ini) kata Pak Umar menjanjikan bisa ditangguhkan Vadelnya bahkan sampai SP3 sebelum Lebaran. Ya, saya sebagai seorang manusia, saya juga kepala keluarga, saya mengerti perasaan Pak Umar, ya sudah saya dukung, cuma saya beritahu kayaknya berat kalau di SP3,” ucap Razman.

Sesuai dugaan Razman, ternyata benar Vadel belum juga keluar dari penjara meski sudah dijanjikan oleh pengacara barunya.

4. Akui Tak Maksimal

Razman mengaku bahwa timnya memang tak maksimal memperjuangkan agar Vadel mendapat penangguhan dan dibebaskan dari penjara.

Hal itu dikarenakan timnya kecewa dengan Vadel Badjideh.

Razman menduga Vadel berbohong terkait kejadian sebenarnya antara ia dan Laura Meizani.

Padahal, Vadel kata Razman, sejak awal menegaskan bahwa ia tak pernah melakukan tindakan apa pun terhadap Laura seperti apa yang dituduhkan oleh Nikita.

“Tim saya merasa kecewa, ‘kenapa kok enggak dari awal ngomong bahwa ini ada sepertinya hubungan badan dan lain sebagainya’. Walaupun itu tidak diakui oleh Vadel sampai sekarang,” kata Razman.

Meski demikian, Razman tak ambil pusing bila kini ia sudah tak dipercaya lagi untuk menangani kasus Vadel.

Razman pun mengaku sudah mengakhiri semuanya dengan keluarga Vadel secara baik-baik.

5. Tak Mau Berhenti Bersuara

Razman tak mau berhenti memberikan pernyataan meski keluarga Vadel memintanya untuk tidak lagi bicara ke publik mengenai kasus yang menjerat mantan kekasih anak Nikita Mirzani tersebut.

Razman merasa kasus Vadel masih berkaitan dengan dirinya.

Razman menilai berbagai persoalan yang dia hadapi saat ini bermula sejak dirinya memberikan bantuan hukum untuk Vadel.

Oleh karena itu, dia tak akan berhenti bersuara.

“Jadi yang kita lepaskan itu penanganan hukumnya terhadap Vadel. Tapi untuk Pak Umar, Martin, laporan saya dan konstruksi kasus serta penanganan perkara di luar peradilan biasa. Saya sah-sah saja menyampaikan pendapat hukum saya,” ucap Razman.

“Karena kita yang memulai dari awal. Apalagi ini tidak ada transaksi uang dalam penanganan perkara ini, karena memang kita bantu secara cuma-cuma gitu,” tutur Razman.

PARIS, KOMPAS.com - Pada Minggu (6/4/2025), polisi Perancis menangkap dua orang di Paris terkait dengan konspirasi kriminal yang melibatkan aksi teroris serta kepemilikan bahan peledak.

Penangkapan ini berawal dari penyelidikan terhadap rencana serangan yang diduga melibatkan kelompok teroris ISIS.

Tersangka utama yang berusia 19 tahun dan berasal dari Perancis utara, diduga memiliki hubungan dengan kelompok tersebut.

Namun, pengacaranya membantah tuduhan tersebut.

Selain tersangka utama, pria berusia 21 tahun juga ditangkap karena diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama, yang kemudian dipamerkan di media sosial.

"Semua tersangka berusia di atas 18 tahun," ujar kantor kejaksaan antiteroris nasional Perancis (PNAT), seperti dikutip dari kantor berita AFP pada Senin (7/4/2025).

Meskipun begitu, kantor kejaksaan tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut mengenai usia pasti atau rencana serangan tersebut.

Kepolisian Perancis melakukan penggeledahan di rumah tersangka utama dan menemukan rompi peledak rakitan.

• AS Rilis Video Serangan yang Tewaskan Pemimpin ISIS Abdallah Al Rufayi
• Irak Klaim Bunuh Pemimpin Senior ISIS, Trump Ikut Komentar

Pemuda berusia 19 tahun itu diduga menulis sumpah setia kepada kelompok ISIS dan berencana untuk menyerang tempat umum.

Penangkapan ini juga mengarah pada penahanan dua rekan tersangka lainnya. Salah satunya, yang berusia 21 tahun, diduga memberikan senjata tiruan kepada tersangka utama.

"Klien saya tidak teradikalisasi dan tidak mengikuti ideologi apapun," kata pengacara tersangka, Reda Ghilaci, seperti yang dikutip dari RTL.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johanis Tanak merespons mantan Ketua DPR Setya Novanto, terpidana kasus pengadaan E-KTP, yang mendapatkan remisi masa hukuman khusus pada Hari Raya Idul Fitri.

Johanis mengatakan, remisi atau potongan masa hukuman tersebut merupakan kewenangan lembaga terkait.

"Kalau masalah remisi kewenangan lembaga lain," kata Johanis saat dihubungi, Senin (7/4/2025).

Johanis menjelaskan, KPK hanya memiliki kewenangan melakukan penyidikan, penuntutan, dan eksekusi kasus.

"Kewenangan KPK hanya sebatas menyidik, menuntut, dan mengeksekusi saja. Kalau masalah itu (remisi) tergantung aturannya," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Ketua DPR Setya Novanto, terpidana kasus pengadaan KTP elektronik, telah mendapatkan remisi atau potongan masa hukuman khusus pada Hari Raya Idul Fitri.

Selain Novanto, terdapat juga 287 narapidana korupsi yang berada di Lapas Sukamiskin, Bandung, yang turut menerima remisi serupa.

Lapas Kelas I Sukamiskin didominasi oleh narapidana yang terlibat dalam kasus korupsi yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Remisi diberikan kepada warga binaan yang beragama Islam pada saat momen Idul Fitri.

Dikutip dari Kompas TV, total penghuni Lapas Sukamiskin adalah 443 orang, dengan 388 di antaranya adalah narapidana yang memeluk agama Islam.

Meskipun usulan pemberian remisi diajukan oleh 295 narapidana, hanya 288 yang disetujui untuk menerima potongan hukuman.

Kepala Bidang Tata Usaha Lapas Sukamiskin, Benny Muhammad Saifullah, mengonfirmasi bahwa Setya Novanto menerima remisi khusus Idul Fitri tahun ini.

Namun, ia tidak mengetahui secara pasti berapa lama potongan masa tahanan yang diterima oleh Novanto.

"Setya Novanto dapat. Cuma, kalau jumlahnya berapa harus dilihat data lengkapnya, takutnya nanti saya sampaikan sekian, salah," tuturnya saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, pada Senin (31/3/2025), dikutip dari Kompas TV.

Menurut Benny, dari total 288 penerima remisi, potongan yang diberikan bervariasi antara 15 hari hingga 60 hari.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia Nany Afrida menilai, lemahnya hukum pidana adalah penyabab berulangnya kasus kekerasan terhadap jurnalis.

Nany menilai, sistem hukum yang ada saat ini belum sepenuhnya berpihak kepada korban sehingga banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis dan media yang belum menemukan titik terang.

"Kalau pun selesai, hukumannya dianggap ringan. Situasi ini saling terkait dan memperkuat kerentanan jurnalis dalam menjalankan tugasnya," kata Nany saat dihubungi Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Ia menyebutkan, banyak pula jurnalis yang menjadi korban kekerasan memilih menerima permintaan maaf dan tidak melanjutkan proses hukum.

Padahal, setiap tindakan kekerasan terhadap jurnalis seharusnya diproses secara hukum pidana, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Undang-undang ini secara tegas melindungi kerja-kerja jurnalistik dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan," ucap Nany.

Oleh karena itu, AJI mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk lebih menghormati kerja jurnalis.

"AJI mendesak penegak hukum menyelesaikan kasus-kasus kekerasan jurnalis yang sudah dilaporkan," kata dia.

Diketahui, kasus kekerasan terhadap jurnalis telah berulang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Teranyar, terdapat peristiwa intimidasi terhadap jurnalis terjadi saat kegiatan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah, pada Sabtu (5/4/2025) lalu.

Peristiwa bermula saat Kapolri mendekati salah satu penumpang yang tengah duduk di kursi roda di area stasiun.

Sejumlah jurnalis, termasuk pewarta foto dan tim humas dari berbagai lembaga, tengah melakukan peliputan dan mengambil gambar dengan jarak yang wajar.

Situasi tiba-tiba berubah tegang saat salah satu oknum polisi yang diduga ajudan Kapolri, Ipda Endry Purwa Sefa, meminta para jurnalis mundur dengan cara yang tidak sopan.

Merasa situasi semakin tidak kondusif, seorang pewarta foto dari Kantor Berita Antara Foto, Makna Zaezar, memutuskan untuk menjauh dan berpindah ke area peron.

Namun, Endry justru mengejarnya dan memukulnya dengan menggunakan tangan.

Akibat peristiwa tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sampai menyampaikan permintaan maaf akibat ulah bawahannya.

KOMPAS.com - Rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap wartawati J oleh oknum TNI AL, Jumran, digelar di Jalan Trans Gunung Kupang, Kiram, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu (5/4/2025).

Rekonstruksi berlangsung selama satu jam dan memperagakan sebanyak 33 adegan yang menggambarkan kronologi pembunuhan tragis tersebut.

Jumran, anggota TNI AL dari Balikpapan, Kalimantan Timur, hadir mengenakan baju tahanan saat memperagakan adegan demi adegan.

Ini menjadi kemunculan pertamanya di hadapan publik sejak ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh Denpom AL Banjarmasin.

Dugaan Pemerkosaan Tidak Ditampilkan dalam Rekonstruksi

Meski demikian, proses rekonstruksi ini mendapat sorotan tajam dari tim kuasa hukum keluarga korban. Salah satunya terkait tidak adanya adegan dugaan pemerkosaan dalam rangkaian rekonstruksi.

“Memang ada beberapa adegan, tapi ada beberapa peristiwa yang tertinggal. Tapi akan kami dalami lebih dalam lagi ke depan, kami juga akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan,” ujar kuasa hukum keluarga korban, M. Pazri, kepada wartawan.

Pazri juga mengkritisi kurangnya informasi rinci terkait waktu kejadian dalam setiap adegan.

“Ketika rekonstruksi, tidak disebutkan pukul berapa saja, hari, dan tahunnya,” kata dia.

Menurutnya, setiap adegan semestinya dikaitkan dengan alat bukti serta keterangan saksi guna memperkuat proses hukum.

Dicekik di Mobil, Jasad Dibuang ke Semak-semak

Berdasarkan hasil rekonstruksi, diketahui bahwa J meninggal setelah dicekik di dalam mobil.

Setelah itu, jasad korban dibuang ke semak-semak pada 22 Maret 2025. Mobil Daihatsu Xenia hitam yang digunakan saat kejadian juga dihadirkan dalam proses tersebut.

Usai melakukan pembunuhan, Jumran mengambil sepeda motor milik korban yang sebelumnya diparkir di sebuah toko di kawasan Cempaka, Banjarbaru.

Ia kemudian membersihkan sidik jari dan membuang motor tersebut di dekat lokasi jasad korban.

Untuk menyamarkan perbuatannya, tersangka memasangkan helm di kepala korban agar masyarakat mengira korban tewas akibat kecelakaan.

Kuasa hukum lainnya, Dedy Sugianto, menegaskan bahwa seluruh rangkaian tindakan tersangka menunjukkan adanya unsur pembunuhan berencana.

“Dari gelar rekonstruksi ini, kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana tersangka merencanakan perbuatannya,” ujarnya.

Meski demikian, Dedy mengakui bahwa rekonstruksi ini baru sebatas memvalidasi keterangan tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Memang pada umumnya rekonstruksi tidak harus selalu 100 persen sesuai dengan BAP, tapi minimal kita mendapat gambaran awal bagaimana tersangka merencanakan pembunuhan terhadap J,” ucapnya.

Ia menambahkan, masih ada beberapa aksi yang tidak diperagakan, terutama soal dugaan pemerkosaan, yang akan menjadi bahan evaluasi lanjutan tim hukum.

“Kita akan kembali konsultasi dengan penyidik terkait adegan-adegan yang tidak ditampilkan,” kata Dedy.

Selain itu, ia juga menyoroti minimnya penjelasan waktu dari satu adegan ke adegan lain.

“Seharusnya disebutkan. Tapi pada intinya ini adalah rekonstruksi versi tersangka dan kita sepakat ini adalah pembunuhan berencana,” tegasnya.

Tim kuasa hukum menyatakan akan segera berkonsultasi dengan penyidik terkait sejumlah bukti tambahan seperti hasil tes DNA, pemeriksaan ponsel korban, dan bukti forensik lainnya.

Kasus ini terus mendapat perhatian publik karena menyangkut profesi korban sebagai wartawati dan pelaku yang merupakan aparat militer aktif.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Kejanggalan Rekonstruksi Pembunuhan Juwita, Tak ada Adegan Rudapaksa hingga Waktu Kejadian

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025) besok.

Diketahui, gugatan terkait sah tidaknya penyitaan dengan teregister perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini sedianya digelar pada Senin 24 Maret 2024 lalu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir.

“Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut,” kata tim hukum Kusnadi, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Army meminta, Komisi Antirasuah menghormati panggilan PN Jakarta Selatan setelah tidak hadir dalam sidang perdana.

Pasalnya, KPK kerap mengulur-ngulur waktu sidang sesuai kepentingan mereka.

“Kami melihat ketidakhadiran KPK sebagai bentuk tidak hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” kata Army.

Kader PDI-P ini berpandangan, KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, ketika KPK memiliki kepentingan mereka buru-buru ingin sidang selesai.

Sementara, saat menghadapi pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

“Ketika mereka butuh, sidang bisa digelar cepat. Tapi saat ada warga negara yang menggugat, justru terkesan dihambat,” kata Army.

“Kami harap KPK hadir di sidang besok agar semua bisa diuji secara adil di hadapan hakim,” imbuhnya.

Lantaran KPK tidak hadir pada sidang perdana, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Adapun gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Kusnadi merasa Rossa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan.

Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim.

Setelah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan membuat gugatan praperadilan di pengadilan.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Hukum Staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto, Kusnadi, berharap, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadiri sidang praperadilan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (8/4/2025) besok.

Diketahui, gugatan terkait sah tidaknya penyitaan dengan teregister perkara 39/Pid.Pra/2025/PN JKT.SEL ini sedianya digelar pada Senin 24 Maret 2024 lalu ditunda lantaran Komisi Antirasuah tidak hadir.

“Kami berharap KPK bisa hadir dalam sidang praperadilan besok, karena ini menyangkut hak-hak konstitusional klien kami yang merasa dirugikan atas tindakan penyitaan tersebut,” kata tim hukum Kusnadi, Army Mulyanto kepada Kompas.com, Senin (7/4/2025).

Army meminta, Komisi Antirasuah menghormati panggilan PN Jakarta Selatan setelah tidak hadir dalam sidang perdana.

Pasalnya, KPK kerap mengulur-ngulur waktu sidang sesuai kepentingan mereka.

“Kami melihat ketidakhadiran KPK sebagai bentuk tidak hormat terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Ini menunjukkan adanya standar ganda dalam penegakan hukum,” kata Army.

Kader PDI-P ini berpandangan, KPK tidak adil terhadap proses penegakan hukum.

Menurutnya, ketika KPK memiliki kepentingan mereka buru-buru ingin sidang selesai.

Sementara, saat menghadapi pihak yang merasa dirugikan oleh KPK, mereka selalu menunda-nunda persidangan.

“Ketika mereka butuh, sidang bisa digelar cepat. Tapi saat ada warga negara yang menggugat, justru terkesan dihambat,” kata Army.

“Kami harap KPK hadir di sidang besok agar semua bisa diuji secara adil di hadapan hakim,” imbuhnya.

Lantaran KPK tidak hadir pada sidang perdana, Hakim tunggal PN Jakarta Selatan Samuel Ginting menunda sidang sampai dengan Selasa 8 April 2025.

Adapun gugatan ini merupakan rangkaian upaya hukum yang dilakukan pasca terjadinya penggeledahan terhadap staf Hasto di Gedung KPK pada Senin 10 Juni 2024.

Saat itu, Kusnadi digeledah ketika menemani Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka Harun Masiku.

Dari penggeledahan ini, penyidik menyita tiga buah handphone, kartu ATM, hingga buku catatan Hasto.

Penyitaan barang-barang milik Hasto dan Kusnadi ini pun berbuntut panjang.

Tim hukum langsung melaporkan penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) pada 11 Juni.

Keesokan harinya, Rabu 12 Juni 2024, Kusnadi didampingi tim hukumnya melaporkan KPK ke Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Laporan ini dilayangkan lantaran Kusnadi merasa lembaga antirasuah itu telah melanggar HAM ketika menyita ponsel dan buku catatan Hasto.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto bersama tim hukumnya juga menyambangi Gedung Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membuat laporan terhadap penyidik KPK.

Kusnadi merasa Rossa Purbo Bekti telah bersikap sewenang-wenang dan merugikan dirinya saat peristiwa penyitaan dan penggeledahan.

Akan tetapi, laporan dugaan terjadinya perampasan kemerdekaan serta perampasan barang milik pribadi tersebut ditolak pihak Bareskrim.

Setelah pihak Kusnadi berkonsultasi dengan penyidik di Bareskrim, mereka justru disarankan membuat gugatan praperadilan di pengadilan.

Lebih lanjut, Rossa Purbo Bekti kembali dilaporkan ke Dewas KPK pada 20 Juni.

Kali ini, penyidik KPK itu dilaporkan atas tuduhan pemalsuan surat atau dokumen penyitaan ketika penyidik menyita sejumlah barang dari tangan Kusnadi saat Hasto diperiksa sebagai saksi.

Tidak berhenti sampai di situ, staf Hasto Kristiyanto itu juga telah meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jumat 28 Juni 2024.