SEMARANG, KOMPAS.com - Tiga anggota kepolisian ditetapkan sebagai terduga pelaku pungutan liar (pungli) di Rutan Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) Polda Jawa Tengah.

Ketiga oknum tersebut adalah Aiptu P, Bripka W, dan Bripka SU, yang bertugas sebagai petugas jaga dan diduga melanggar standar operasional prosedur (SOP) saat menjalankan tugas mereka.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengonfirmasi adanya kasus tersebut.

"Dari hasil penyelidikan sampai dengan hari ini, Bidpropam telah menetapkan tiga petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP," ungkap Artanto, Senin (14/4/2025).

Pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ketiga anggota kepolisian itu terlibat dalam kegiatan transaksional dengan para tahanan.

Mereka kini sedang menjalani proses pemeriksaan khusus selama 30 hari ke depan dan akan segera dihadapkan pada sidang disiplin.

"Yang bersangkutan juga sudah dimutasi ke Yanma dalam rangka pemeriksaan," tambahnya.

Kasus ini mencuat setelah sebuah video yang mengejutkan viral di media sosial, di mana seorang pria mengaku sebagai mantan tahanan di Rutan Polda Jawa Tengah.

Dalam video singkat yang beredar luas di TikTok dan X, pria tersebut mengungkapkan dugaan praktik pungli, intimidasi, dan kekerasan fisik yang dialaminya selama mendekam di rutan.

Video tersebut pertama kali diunggah oleh akun TikTok @feedgramindo4 dan akun X @masBRO_back pada Selasa (8/4/2025).

Dalam waktu singkat, video berdurasi kurang dari satu menit itu telah ditonton ratusan ribu kali.

Dengan mengenakan topi dan wajah yang tidak sepenuhnya terlihat, pria tersebut menceritakan pengalamannya saat ditahan di Rutan Polda Jateng pada Agustus 2024.

"Satu regu bisa Rp 5 juta lebih karena dapat dari tahanan, sewa HP. Sewa HP Rp 150 ribu per jam, malam Rp 350 ribu dari jam 01.00-06.00 WIB. Kamera CCTV dimatikan dan di pojok tahanan biar tidak kelihatan. Kamar atensi Rp 2 juta sudah bebas," kata pria tersebut.

Kasus ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan transparansi di lingkungan penegakan hukum di Indonesia.

KOMPAS.com – Polda Jawa Barat secara menghentikan pemanggilan terhadap 40 pimpinan lembaga keagamaan di Tasikmalaya, Jabar, terkait dana hibah dari Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

Penghentian ini disampaikan secara lisan kepada ratusan kuasa hukum ulama yang tergabung dalam Tim Advokasi Bela Ulama Tasikmalaya.

Koordinator Tim Advokasi, Andi Ibnu Hadi, menyatakan bahwa meskipun kasus telah dinyatakan dihentikan, belum ada kejelasan apakah ini bersifat sementara atau akan disusul dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

"Kami ingin menjaga proses hukum agar berjalan sesuai prinsip keadilan dan konstitusi. Adanya informasi dari Polda Jabar bahwa katanya dihentikan baru secara lisan, masih menjadi tanda tanya besar, apakah dihentikan sementara atau nantinya akan ada SP3 resmi," kata Andi saat dihubungi, Senin (14/4/2025).

Sebelumnya, Polda Jabar melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus mengeluarkan surat pemanggilan bertanggal 26 Maret 2025, kepada 40 lembaga keagamaan di Tasikmalaya, termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Sejak 28 Maret 2025, sebanyak 20 ulama telah memenuhi panggilan klarifikasi di Polres Tasikmalaya Kota, terkait penggunaan dana hibah Tahun Anggaran 2023.

Namun hingga kini, belum diketahui dasar bukti kesalahan yang dimiliki oleh penyidik.

Proses penggunaan dana diklaim telah sesuai dengan peruntukannya, dan pihak kepolisian pun dinilai belum memiliki dua alat bukti yang cukup.

Andi menilai, pemanggilan ini justru mengindikasikan adanya kepentingan tertentu menjelang Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Tasikmalaya.

"Pertama, kita akan laporkan hal ini ke Kompolnas. Kedua, kita akan lakukan upaya hukum mencari siapa dalang di balik ini. Karena sesuai data yang didapatkan, kita sudah tahu siapa dalangnya dan betul adanya kepentingan PSU sebagai kampanye hitam," ungkap Andi.

"Biasanya saya sudah banyak kasus menangani, kalau adanya pengaduan pasti dicantumkan pelapornya siapa. Kalau dalam kasus terhadap para ulama ini, tidak disebutkan siapa pelapornya," lanjutnya.

Ia pun mendesak aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional, proporsional, dan menjunjung tinggi prinsip due process of law.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochawan belum memberikan pernyataan terkait penghentian pemanggilan ini.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

MARSHALL, KOMPAS.com — Seorang warga negara Indonesia bernama Aditya Wahyu Harsono (33) ditahan oleh otoritas Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) pada Kamis (27/3/2025) di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota.

Penangkapan itu terjadi hanya empat hari setelah visa pelajar (F-1) miliknya dicabut secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Aditya kini ditahan di Penjara Kandiyohi County meskipun ia tengah mengajukan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, seorang warga negara AS.

Menurut sang istri, penangkapan pria berusia 33 tahun itu terjadi diduga karena keterlibatan Aditya dalam demonstrasi pada 2021 lalu.

Dilansir dari The Minnesota Star Tribune, Sabtu (12/4/2025), Aditya termasuk di antara sekitar 1.000 demonstran yang memprotes pembunuhan George Floyd oleh polisi Minneapolis serta kematian Daunte Wright oleh polisi Brooklyn Center.

Ia lalu ditangkap oleh polisi pukul 23.13 waktu setempat atas tuduhan berada di perkumpulan yang melanggar hukum, sebelum akhirnya dibatalkan.

Sementara itu, pihak berwenang mengeklaim visa Aditya dicabut karena sebuah kasus ringan pada 2022, di mana ia dikenai hukuman percobaan atas tuduhan merusak properti dengan membuat grafiti di sebuah trailer.

Namun, menurut pengacaranya, Sarah Gad, status imigrasi Aditya seharusnya tetap sah jika penangkapannya didasari alasan tersebut. Terlebih, kliennya juga tengah mengajukan proses tinggal permanen di AS.

Oleh sebab itu, Gad menyatakan bahwa pihak imigrasi tampaknya mempermasalahkan keterlibatan Aditya dalam gelombang protes Black Live Matters pada 2021 dibandingkan kasus coretan grafiti.

Diketahui, Aditya telah tinggal secara legal di AS selama sekitar satu dekade dengan visa pelajar.

Ia menyelesaikan program sarjana dan pascasarjana di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU), dengan gelar terakhir Magister Bisnis pada 2023.

Saat kuliah, ia dipercaya menjadi manajer food shelf kampus, sebuah posisi penting untuk mendukung mahasiswa yang membutuhkan bantuan pangan.

Seorang dosen menulis surat dukungan kewarganegaraan untuknya, menyebut Aditya sebagai pribadi yang berdedikasi dan bertanggung jawab.

Kemudian, setelah lulus, Aditya bekerja sebagai supply-chain manager melalui program Optional Practical Training (OPT), yang memperbolehkan lulusan internasional untuk bekerja di bidang studi mereka setelah kelulusan.

Kini, bersama istrinya yang berusia 24 tahun, ia juga menjadi ayah dari seorang bayi perempuan berusia 8 bulan.

Penahanan ini, menurut Peyton, telah mengguncang kehidupan keluarga kecil mereka.

“Pertama kali saya melihat suami saya sejak dia dibawa pergi, itu pun hanya dari balik kaca di penjara Kandiyohi,” kata Peyton.

“Kami hanya menangis beberapa menit. Dia bilang dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi, dan minta maaf karena jauh dari kami. Dia bilang dia rindu,” imbuhnya.

Pada sidang imigrasi baru-baru ini, hakim Sarah Mazzie memutuskan agar Aditya dibebaskan dengan jaminan 5.000 dollar AS (sekitar Rp 84 juta) setelah dinilai tidak memiliki risiko untuk melarikan diri.

Akan tetapi, harapan itu langsung pupus ketika Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mengajukan banding dan memperoleh penundaan pembebasan selama 10 hari.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri AS menolak memberikan komentar terkait pencabutan visa Aditya, dengan alasan privasi.

Namun, dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa semua pelancong yang masuk ke AS wajib menjalani proses pemeriksaan keamanan yang ketat.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga sempat menegaskan bahwa pemerintah memiliki hak untuk mencabut visa dari mahasiswa asing yang terlibat dalam gerakan yang melakukan tindakan seperti vandalisme, intimidasi, atau kekacauan di kampus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang kini berprofesi sebagai advokat, Febri Diansyah, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam di Gedung Merah Putih KPK, pada Senin (14/4/2025) sejak pukul 10.00 hingga 15.00 WIB.

Dalam pemeriksaan tersebut, Febri mengaku sebagian besar pertanyaan yang diajukan penyidik berkaitan dengan perannya sebagai anggota tim penasihat hukum Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

Padahal, Febri hadir sebagai saksi untuk dua tersangka, Harun Masiku dan Donny Tri Istiqomah, dalam kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.

"Posisi saya dalam pemeriksaan ini adalah sebagai advokat, khususnya penasihat hukum Pak Hasto Kristiyanto. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena tadi pertanyaan-pertanyaannya terkait dengan sejak kapan saya masuk di tim penasihat hukum dan bagaimana prosesnya," kata Febri, ditemui di Gedung KPK, Jakarta, Senin sore.

Febri mengatakan, kehadirannya hari ini sebagai bentuk penghormatan terhadap KPK.

Ia juga mengaku telah menunjukkan surat kuasa khusus atas nama Hasto dalam perkara yang kini sedang bergulir di pengadilan.

Febri menegaskan bahwa perannya sebagai advokat dijalankan secara profesional sesuai dengan sumpah dan kode etik advokat.

"Tugas advokat itu bukan membela secara membabi buta, tetapi membela hak klien, baik sebagai tersangka maupun terdakwa, secara profesional menurut hukum," ujar dia.

Ia mengungkapkan, sebelum bergabung dalam tim hukum Hasto, dirinya terlebih dahulu melakukan self-assessment guna memastikan tidak ada konflik kepentingan, mengingat ia pernah bekerja di KPK.

Untuk diketahui, Febri Diansyah telah bergabung dalam tim hukum Hasto sejak 12 Maret 2025.

Saat itu, Febri diumumkan oleh kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy.

Peran Febri dalam tim hukum itu adalah sebagai koordinator juru bicara.

Sebelumnya, Febri beberapa kali dipanggil KPK. Namun, baru kali ini pemeriksaan Febri oleh KPK dapat terlaksana.

Pada akhir Maret lalu, Febri batal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap Harun Masiku oleh KPK karena penyidiknya sedang cuti.

Hal itu disampaikannya saat kembali keluar dari gedung KPK setelah melakukan registrasi di lobi Gedung Merah Putih KPK.

"Jadi teman-teman semua, tadi saya sudah daftar, sudah serahkan KTP, sudah dikasih lanyard sebagai tamu, dan sudah mengisi buku tamu juga," kata Febri kepada wartawan, Kamis (27/3/2025).

"Kemudian ada informasi dari bagian penyidikan bahwa hari ini karena sejumlah penyidik sedang cuti, jadi mungkin penyidik yang ada sedang melakukan tugas yang lain," imbuh dia.

KOMPAS.com – Mahasiswa asal Indonesia Aditya Wahyu Harsono (33) yang tinggal di Marshall, Minnesota, kini tengah menghadapi perjuangan hukum setelah ditahan oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE) setelah visa mahasiswa (F-1) miliknya dicabut secara mendadak.

Seperti dilansir CBS News dan media lokal The Minnesota Star Tribune, Senin (14/4/2025), mahasiswa asal Indonesia Aditya Wahyu Harsono (33) ditangkap oleh agen ICE (Immigration and Customs Enforcement) berpakaian sipil saat berada di tempat kerjanya di Marshall, Minnesota, Amerika Serikat pada 27 Maret lalu. Tepat empat hari setelah visanya dicabut.

Penangkapan Aditya ini diduga kuat terjadi karena aktivitasnya mendukung gerakan Black Lives Matter sebagai aksi protes atas kematian warga kulit hitam George Floyd pada 25 Mei 2020.

Kini, ia tengah menghadapi proses hukum setelah ditahan oleh agen Imigrasi dan Bea Cukai Amerika Serikat (ICE). Seiring dengan berjalannya proses hukum, Aditya tetap berada dalam tahanan ICE di Penjara Kandiyohi yang membuatnya harus terpisah dari istri dan anaknya yang berusia 8 bulan.

Pengacara pribadi mahasiswa Indonesia tersebut, Sarah Gad menegaskan bahwa meskipun visa mahasiswa kliennya telah dicabut, status imigrasi yang sahnya tetap berlaku karena ia tengah mengajukan permohonan untuk mendapatkan kartu hijau (green card) melalui istrinya, Peyton Harsono, yang merupakan warga negara AS.

“Meskipun visa mahasiswanya dicabut, dia tetap diizinkan untuk tinggal di AS selama permohonan imigrasinya diproses,” kata Gad.

Gad mengatakan bahwa pencabutan visa Aditya itu didasarkan pada hukuman yang dijatuhkan tahun 2022 lalu atas pelanggaran ringan (misdemeanor) terkait kerusakan properti yang melibatkan sang WNI. Namun Gad mencurigai sebenarnya pandangan politik kliennya telah menjadikannya sebagai target ICE.

Terkait protes kematian George Floyd

STEPHEN MATUREN Sebuah potret George Floyd dilukis di dinding Unity Foods di Minneapolis, Minnesota, pada 10 April 2023. Pada 25 Mei 2020, George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika berusia 46 tahun, meninggal karena tercekik di bawah lutut seorang polisi kulit putih. Rekaman kematiannya yang penuh penderitaan mengejutkan dunia, memicu protes massal terhadap rasisme dan kekerasan polisi. Bagi bibi George Floyd, tiga tahun setelah kematian keponakannya, salah satu fakta yang paling menonjol adalah kesadaran bahwa rasisme sistemik itu ada. (Foto oleh STEPHEN MATUREN / AFP)

Harsono pertama kali datang ke Amerika Serikat sepuluh tahun lalu dan telah memegang visa mahasiswa selama itu.

Pada 2023, ia menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Southwest Minnesota State (SMSU) dan bekerja sebagai manajer rantai pasokan di Marshall melalui program Pelatihan Praktik Opsional (OPT) yang memungkinkan mahasiswa internasional bekerja sesuai bidang studi mereka setelah lulus.

Peyton Harsono, istri Aditya mengatakan bahwa selama berkuliah, suaminya begitu dipercaya untuk menjadi manajer rak makanan di universitasnya. Bahkan, seorang profesor dari universitas tersebut memberikan surat rekomendasi yang mendukung kewarganegaraannya di AS.

Istrinya percaya bahwa penangkapan suaminya terkait dengan keterlibatannya dalam protes pada 2021, yang menanggapi kematian George Floyd dan Daunte Wright oleh polisi.

Meskipun tuduhan terhadapnya pada waktu itu hanya berkaitan dengan pelanggaran peraturan jam malam dan akhirnya dibatalkan. Peyton mengklaim bahwa insiden tersebut dan pandangan politik suaminya dijadikan alasan oleh petugas ICE untuk menahan Aditya.

Kompas.com telah menghubungi Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, tetapi belum ada tanggapan dari pihak AS hingga berita ini ditulis.

Perjuangan untuk kebebasan

Meskipun ada jalur hukum yang memungkinkan Harsono untuk tetap tinggal di AS, terutama dengan permohonan untuk menjadi penduduk tetap yang diajukan oleh istrinya, situasi ini tetap menjadi beban besar bagi keluarga tersebut.

Pada sebuah sidang yang digelar pada 10 April 2025, pengadilan imigrasi AS memutuskan untuk memberi jaminan dengan sejumlah uang, tetapi keputusan ini dibatalkan setelah Departemen Keamanan Dalam Negeri AS mengajukan banding.

Peyton menyatakan bahwa situasi ini telah mengubah hidupnya dan Aditya. Ia merasa bahwa penahanan ini hanya memboroskan uang pembayar pajak.

"Ini benar-benar mengganggu hidup kami. Aditya bilang pada saya dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia juga meminta maaf karena harus jauh dari kami dan di merindukan keluarganya,” kata Peyton.

Penyebab pasti pencabutan visa Harsono masih belum jelas. Berdasarkan pantauan Kompas.com, Departemen Luar Negeri AS menyatakan tidak dapat memberikan komentar terkait kasus tertentu karena alasan privasi.

Namun, pejabat sebelumnya dari pemerintahan Trump pernah menekankan bahwa negara memiliki hak untuk mencabut visa bagi mereka yang terlibat dalam aksi-aksi yang dapat merusak keamanan negara.

KOMPAS.com - Seorang hakim imigrasi Amerika Serikat (AS), Jumat (11/4/2025), memutuskan bahwa aktivis Palestina, Mahmoud Khalil, dapat dideportasi. Hal itu membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan upaya mengusir mahasiswa Universitas Columbia itu dari AS, sebulan setelah dia ditangkap di New York City.

Putusan yang dikeluarkan Hakim Jamee Comans di Pengadilan Imigrasi LaSalle di Louisiana itu bukanlah keputusan akhir atas nasib Khalil. Namun, putusan tersebut merupakan kemenangan penting bagi presiden Trump dalam upayanya untuk mendeportasi para mahasiswa asing pro-Palestina yang tinggal secara legal di AS dan, seperti Khalil, tidak dikenai tuduhan tindak pidana apapun.

Mengacu pada Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS tahun 1952, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memutuskan bulan lalu bahwa Khalil dianggap bisa membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Dia harus dideportasi karena pidato serta aktivitasnya, yang “pada dasarnya sah secara hukum”, dinilai berdampak buruk terhadap kepentingan nasional.

Comans menyatakan, dia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan seorang menteri luar negeri. Hakim itu menolak permohonan tim kuasa hukum Khalil untuk memanggil Rubio sebagai saksi guna menguji dasar pertimbangan yang disebut "alasan yang masuk akal" berdasarkan undang-undang tahun 1952 tersebut.

Putusan hakim itu disampaikan setelah sidang selama 90 menit yang berlangsung panas di sebuah ruang pengadilan yang terletak di dalam kompleks penjara imigran di wilayah pedesaan Louisiana. Penjara itu dikelilingi pagar kawat berduri dan dikelola kontraktor swasta yang disewa pemerintah.

Khalil, tokoh terkemuka dalam gerakan protes mahasiswa pro-Palestina yang telah mengguncang kampus Universitas Columbia di New York City, lahir di sebuah kamp pengungsi Palestina di Suriah. Dia memiliki kewarganegaraan Aljazair dan menjadi penduduk tetap AS (permanent resident) tahun lalu. Istri Khalil warga negara AS.

Saat ini, Khalil ditahan di penjara Louisiana. Dia dipindahkan ke sana oleh otoritas federal setelah ditangkap pada 8 Maret di apartemennya di Universitas Columbia, Jarak penjara itu dengan Universitas Columbia sekitar 1.930 km.

Comans memberi waktu kepada tim pengacara Khalil hingga 23 April untuk mengajukan permohonan penangguhan deportasi sebelum dia mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan perintah deportasi.

Seorang hakim imigrasi dapat memutuskan seorang migran tidak dapat dideportasi jika terdapat kemungkinan dia akan mengalami penganiayaan di negara asalnya, atau karena alasan hukum lainnya.

Khalil Sampaikan Pernyataan di Hadapan Hakim

Saat sidang ditutup Hakim Comans, Khalil mencondongkan tubuhnya ke depan dan meminta izin untuk berbicara di hadapan pengadilan. Comans sempat ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya.

Khalil mengutip pernyataan Comans dalam sidang hari Selasa sebelumnya, bahwa tidak ada yang lebih penting bagi pengadilan selain "hak atas proses hukum yang adil dan keadilan yang mendasar."

“Jelas sekali, apa yang kita saksikan hari ini —dua prinsip dasar itu sama sekali tidak hadir, baik hari ini maupun dalam keseluruhan proses ini,” kata Khalil. “Inilah tepatnya alasan mengapa pemerintahan Trump mengirim saya ke pengadilan ini, seribu mil jauhnya dari keluarga saya.”

Hakim menyatakan, putusannya didasarkan pada sebuah surat dua halaman tanpa tanggal yang ditandatangani Rubio dan disampaikan ke pengadilan serta kuasa hukum Khalil.

Tim pengacara Khalil, yang hadir melalui tautan video, menyampaikan protes karena hanya diberi waktu kurang dari 48 jam untuk meninjau surat Rubio dan bukti yang disampaikan pemerintahan Trump kepada hakim Comans dalam pekan itu. Marc Van Der Hout, pengacara utama Khalil, berulang kali meminta agar sidang ditunda. Namun, Comans menegurnya karena dianggap menyimpang dari pokok agenda sidang, bahkan dua kali menyatakan bahwa Van Der Hout “punya agenda sendiri.”

Comans menjelaskan, undang-undang imigrasi tahun 1952 memberikan “hak penilaian sepihak” kepada Menteri Luar Negeri dalam membuat keputusan soal Khalil.

KOMPAS.com - Seorang hakim imigrasi Amerika Serikat (AS), Jumat (11/4/2025), memutuskan bahwa aktivis Palestina, Mahmoud Khalil, dapat dideportasi. Hal itu membuka jalan bagi pemerintahan Presiden Donald Trump untuk melanjutkan upaya mengusir mahasiswa Universitas Columbia itu dari AS, sebulan setelah dia ditangkap di New York City.

Putusan yang dikeluarkan Hakim Jamee Comans di Pengadilan Imigrasi LaSalle di Louisiana itu bukanlah keputusan akhir atas nasib Khalil. Namun, putusan tersebut merupakan kemenangan penting bagi presiden Trump dalam upayanya untuk mendeportasi para mahasiswa asing pro-Palestina yang tinggal secara legal di AS dan, seperti Khalil, tidak dikenai tuduhan tindak pidana apapun.

Mengacu pada Undang-Undang Imigrasi dan Kewarganegaraan AS tahun 1952, Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, memutuskan bulan lalu bahwa Khalil dianggap bisa membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Dia harus dideportasi karena pidato serta aktivitasnya, yang “pada dasarnya sah secara hukum”, dinilai berdampak buruk terhadap kepentingan nasional.

Comans menyatakan, dia tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan seorang menteri luar negeri. Hakim itu menolak permohonan tim kuasa hukum Khalil untuk memanggil Rubio sebagai saksi guna menguji dasar pertimbangan yang disebut "alasan yang masuk akal" berdasarkan undang-undang tahun 1952 tersebut.

Putusan hakim itu disampaikan setelah sidang selama 90 menit yang berlangsung panas di sebuah ruang pengadilan yang terletak di dalam kompleks penjara imigran di wilayah pedesaan Louisiana. Penjara itu dikelilingi pagar kawat berduri dan dikelola kontraktor swasta yang disewa pemerintah.

Khalil, tokoh terkemuka dalam gerakan protes mahasiswa pro-Palestina yang telah mengguncang kampus Universitas Columbia di New York City, lahir di sebuah kamp pengungsi Palestina di Suriah. Dia memiliki kewarganegaraan Aljazair dan menjadi penduduk tetap AS (permanent resident) tahun lalu. Istri Khalil warga negara AS.

Saat ini, Khalil ditahan di penjara Louisiana. Dia dipindahkan ke sana oleh otoritas federal setelah ditangkap pada 8 Maret di apartemennya di Universitas Columbia, Jarak penjara itu dengan Universitas Columbia sekitar 1.930 km.

Comans memberi waktu kepada tim pengacara Khalil hingga 23 April untuk mengajukan permohonan penangguhan deportasi sebelum dia mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan perintah deportasi.

Seorang hakim imigrasi dapat memutuskan seorang migran tidak dapat dideportasi jika terdapat kemungkinan dia akan mengalami penganiayaan di negara asalnya, atau karena alasan hukum lainnya.

Khalil Sampaikan Pernyataan di Hadapan Hakim

Saat sidang ditutup Hakim Comans, Khalil mencondongkan tubuhnya ke depan dan meminta izin untuk berbicara di hadapan pengadilan. Comans sempat ragu, tetapi akhirnya mengizinkannya.

Khalil mengutip pernyataan Comans dalam sidang hari Selasa sebelumnya, bahwa tidak ada yang lebih penting bagi pengadilan selain "hak atas proses hukum yang adil dan keadilan yang mendasar."

“Jelas sekali, apa yang kita saksikan hari ini —dua prinsip dasar itu sama sekali tidak hadir, baik hari ini maupun dalam keseluruhan proses ini,” kata Khalil. “Inilah tepatnya alasan mengapa pemerintahan Trump mengirim saya ke pengadilan ini, seribu mil jauhnya dari keluarga saya.”

Hakim menyatakan, putusannya didasarkan pada sebuah surat dua halaman tanpa tanggal yang ditandatangani Rubio dan disampaikan ke pengadilan serta kuasa hukum Khalil.

Tim pengacara Khalil, yang hadir melalui tautan video, menyampaikan protes karena hanya diberi waktu kurang dari 48 jam untuk meninjau surat Rubio dan bukti yang disampaikan pemerintahan Trump kepada hakim Comans dalam pekan itu. Marc Van Der Hout, pengacara utama Khalil, berulang kali meminta agar sidang ditunda. Namun, Comans menegurnya karena dianggap menyimpang dari pokok agenda sidang, bahkan dua kali menyatakan bahwa Van Der Hout “punya agenda sendiri.”

Comans menjelaskan, undang-undang imigrasi tahun 1952 memberikan “hak penilaian sepihak” kepada Menteri Luar Negeri dalam membuat keputusan soal Khalil.

Rubio menulis, Khalil harus dideportasi karena keterlibatannya dalam “protes antisemit dan aktivitas mengganggu,” yang menurutnya menciptakan lingkungan bermusuhan bagi mahasiswa Yahudi di AS.

Surat Rubio tidak menuduh Khalil melakukan pelanggaran hukum, tetapi menyatakan bahwa Departemen Luar Negeri AS dapat mencabut status hukum imigran yang dianggap dapat membahayakan kepentingan kebijakan luar negeri AS, meskipun pandangan, asosiasi, atau pernyataan mereka “tidak melanggar hukum”.

Khalil mengatakan, kritik terhadap dukungan pemerintah AS terhadap pendudukan militer Israel di wilayah Palestina telah disalahartikan sebagai antisemitisme. Tim pengacaranya mengatakan, mereka telah menyerahkan bukti berupa wawancara Khalil dengan CNN dan media lain yang dilakukan tahun lalu, di mana dia mengecam antisemitisme dan bentuk prasangka lainnya.

Para pengacaranya juga menegaskan, pemerintahan Trump menargetkan Khalil karena ucapannya yang dilindungi hukum, termasuk hak untuk mengkritik kebijakan luar negeri AS.

“Mahmoud telah menjadi korban dari sandiwara proses hukum yang nyata, pelanggaran mencolok atas haknya untuk mendapatkan sidang yang adil, serta bentuk penyalahgunaan hukum imigrasi untuk membungkam perbedaan pendapat,” kata Van Der Hout dalam pernyataan setelah sidang.

Sistem pengadilan imigrasi AS berbeda dari sistem pengadilan federal biasa. Sistem itu dijalankan oleh Departemen Kehakiman AS, bukan oleh lembaga yudikatif independen. Para hakim imigrasi pun diangkat Departemen Kehakiman, bukan melalui proses peradilan federal seperti hakim pada umumnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Kuasa Hukum Presiden ke-7 Joko Widodo menilai, tudingan ijazah palsuJokowi yang disampaikan sejumlah pihak tidak benar dan menyesatkan.

Ia pun menantang pihak-pihak yang menyebarkan berita terkait ijazah palsu Jokowi membuktikan pernyataannya.

"Kami sampaikan dengan tegas tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan," kata Kuasa Hukum Jokowi, Yakup Hasibuan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).

Ia menegaskan, informasi yang menyebut ijazah Jokowi palsu itu bohong. Menurutnya, ijazah eks Gubernur DKI Jakarta itu ada dan asli.

Namun berdasarkan asas hukum, beban pembuktian jadi tugas pihak yang menampilkan maupun yang menggugat.

"Ayo kita putar, kembali kepada asas-asas hukum itu bahwa siapapun yang mendalilkan, siapapun yang menuduh, dialah yang membuktikan," imbuhnya.

Yakup menuturkan, keaslian ijazah Jokowi sudah dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gajah Mada (UGM) sebagai instansi yang berwenang. Begitu pun sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan dan Rektor UGM sendiri.

Bahkan, ijazah tersebut sudah pernah berkali-kali digunakan dan dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI saat Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota hingga Presiden.

"Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selama ini tidak pernah ada masalah apapun," ucapnya.

Ia pun menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang menantang pembuktian ijazah Jokowi.

Padahal, pihak yang harusnya membuktikan adalah pihak yang menyebar ijazah tersebut palsu.

Di sisi lain, ia menyatakan tim kuasa hukum hanya akan menunjukkan ijazah asli Jokowi, jika memang diminta secara hukum.

"Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan?" tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, isu soal ijazah palsu Jokowi kembali ramai di media sosial.

Masalah ijazah palsu ini mulai dibicarakan sejak dua tahun lalu hingga membuatnya tiga kali digugat ke pengadilan.

Namun sepanjang tiga kali itu pula, kasus ini dimenangkan oleh pihak Jokowi.

BENGKULU, KOMPAS.com – Mantan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah resmi ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Malabero, Kota Bengkulu, usai dilimpahkan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (14/4/2025).

Rohidin tiba di Bengkulu sekitar pukul 14.40 WIB melalui Bandara Fatmawati dan langsung dibawa ke Rutan Malabero menggunakan mobil tahanan kejaksaan. Ia tampak mengenakan rompi oranye dan diborgol, dengan pengawalan ketat oleh aparat bersenjata lengkap.

Selain Rohidin, dua tersangka lain dalam kasus yang sama, yakni mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Isnan Fajri dan mantan ajudan Evriansyah alias Anca, ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bentiring.

“Asintel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, David P Duarsa, menyatakan bahwa pihaknya hanya mengawal proses pelimpahan tahanan.

"Untuk para tersangka dibagi dua tempat, untuk RM dilakukan penahanan di Rutan sedangkan dua tersangka lainnya di Lapas Bentiring. Untuk detailnya silakan ke pihak KPK," ujar David.

Sebelumnya, berkas perkara ketiga tersangka hasil operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, termasuk Rohidin Mersyah, telah dinyatakan lengkap atau P21 pada 21 Maret 2025.