MALANG, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) kembali menghadirkan saksi fakta pada sidang lanjutan kasus dugaan pencemaran nama baik dengan terdakwa selebgram Isa Zega kepada pengusaha Shandy Purnamasari di Pengadilan Negeri Kepanjen, Rabu (16/4/2025).

Kali ini, saksi fakta yang dihadirkan adalah aktris Nikita Mirzani.

Nikita memberikan kesaksian melalui saluran daring dari tahanan Polda Metro Jaya lantaran statusnya sebagai tersangka dalam kasus yang lain.

Selama memberi kesaksian, persidangan cukup panas akibat Nikita Mirzani dan kuasa hukum Isa Zega, Pitra Romadoni Nasution, tampak bersitegang pada sesi tanya jawab.

Salah satu perdebatannya ketika Pitra menyinggung status Nikita Mirzani sebagai tersangka.

Sedangkan Nikita Mirzani tampak tersinggung karena kapasitasnya pada persidangan itu sebagai saksi.

Perdebatan mereda saat Ketua Majelis Hakim, Ayun Kristiyanto, meminta Pitra tidak menyinggung status tersangka Nikita Mirzani.

"Saya harap pertanyaannya langsung pada substansinya saja. Tidak perlu bersayap," terangnya.

Pada kesaksiannya, Nikita Mirzani menyampaikan bahwa dirinya sempat ditelepon oleh Shandy Purnamasari saat Isa Zega memposting konten-konten yang diduga menyudutkan Shandy.

"Dalam telepon itu, Shandy bercerita bahwa Isa Zega menyudutkannya secara membabi buta, dan setiap hari," ungkapnya.

Nikita Mirzani mengatakan, pihaknya juga tahu video unggahan Isa Zega yang menyumpahi anak yang sedang dikandung Shandy cacat.

"Shandy saat itu memang kondisi hamil. Terdakwa memposting video menyumpahi anak mbak Shandy cacat. Saat video beredar di TikTok, mbak Shandy pendarahan dua kali. Ia juga sempat video call pada saya saat berada di rumah sakit," bebernya.

Nikita juga menyebut bahwa ia juga disinggung dalam rangkaian konten yang diunggah Isa Zega dengan sebutan 'Idung Jambu'.

Nikita memastikan bahwa sebutan 'Idung Jambu' ditujukan kepadanya.

Sebab, jauh sebelumnya, ia juga pernah berseteru dengan Isa Zega dan menyebutnya dengan kata yang sama. 'Idung Jambu'.

"Ia pernah bersamalah dengan saya saat ia menghina anak saya. Terdakwa pun menyebut saya dengan 'Idung Jambu'," bebernya.

Begitu pun sebutan 'Bapak Peri' pada rangkaian konten yang diunggah Isa Zega, Nikita Mirzani juga memastikan bahwa sebutan itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama.

Pasalnya, sebutan 'Bapak Peri' yang ditujukan kepada dr. Oky tersebut pertama kali dipopulerkan olehnya.

"Saya memastikan bahwa sebutan 'Bapak Peri' itu ditujukan kepada dr. Oky Pratama, karena yang mempopulerkan saya," terangnya.

"Di sisi lain, saat itu ia berkomunikasi dengan dr. Oky untuk minta nomor Shandy Purnamasari," tambahnya.

Sementara itu, Isa Zega menyebut persidangan dalam agenda pemeriksaan saksi Nikita Mirzani itu seperti ruang kanak-kanak.

Sebab, menurutnya, Nikita Mirzani kurang menghargai Pengadilan Negeri Kepanjen.

"Giliran pertanyaan dari jaksa dia mengalir kayak air terjun. Giliran ditanya pengacara, saya tidak mau menjawab. Bahkan berbelit-belit," katanya.

Ia berpendapat bahwa persidangan itu seharusnya dipotong oleh majelis hakim.

"Seharusnya kalau sudah seperti itu, Bapak yang Mulia Hakim meng-cut saja, karena susah diajak bicara," bebernya.

Diberitakan sebelumnya, Isa Zega dan Shandy Purnamasari berseteru hingga berlanjut ke meja hukum.

Perseteruan itu bermula saat Isa Zega diduga mencemarkan nama baik Shandy Purnamasari dan merek produk kecantikan miliknya, MS Glow, melalui media sosial.

Kejadian itu bermula ketika Shandy Purnamasari dihubungi dr. Oky Pratama pada 14 September 2024, menyampaikan bahwa Isa Zega meminta nomor teleponnya.

Mulanya, Shandy sempat menolak karena pihaknya tidak mengenal Isa Zega.

Beberapa waktu kemudian, pada 17–18 September 2024, Isa Zega diduga mengunggah konten di media sosial bernada menyudutkan produk milik Shandy, MS Glow.

Setelah itu, Isa kembali meminta nomor telepon Shandy melalui Dokter Oky.

"Tiga kali dia meminta nomor saya melalui dr. Oky. Akhirnya, ketiga kalinya saya izinkan," jelas Shandy dalam kesaksiannya beberapa waktu lalu.

Komunikasi antara keduanya pun terjadi mulai 11-12 Oktober. Dalam komunikasi itu, Isa Zega meminta bertemu dengan Shandy.

Namun, Shandy menolak karena posisinya masih berada di Malang.

Dalam kesempatan itu, Shandy mengonfirmasi kenapa Isa mengunggah konten tentang MS Glow.

“Mami, kenapa naikin MS Glow lagi? Ia membalas, kan kita belum ketemu,” bebernya.

Berlanjut, Isa Zega diduga semakin melakukan pencemaran nama baik Shandy melalui media sosialnya, hingga sempat menyumpahi anaknya yang sedang dikandungnya cacat.

"Setiap hari terdakwa melakukan bullying, melakukan fitnah. Hingga saya mengalami pendarahan sebanyak tiga kali, sampai saya opname," tuturnya.

Demikian salah satu potongan konten Isa Zega yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Ari Kuswadi, dalam sidang pembacaan dakwaan beberapa waktu lalu.

Atas perbuatan itu, JPU mengancam Isa Zega dengan ancaman pidana sesuai Pasal 45 ayat (10) huruf a juncto Pasal 27B ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum pengelola mitra dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) Kalibata, Danna Harly menyampaikan, bahwa kliennya tidak memiliki tuntutan terhadap Badan Gizi Nasional (BGN).

Perkara ini murni antara Ira Mesra, selaku pengelola mitra dapur MBG Kalibata, dengan Yayasan Media Berkat Nusantara (MBN).

Menurut Harly, pihak BGN sebenarnya telah memberikan kepada Yayasan MBN dana yang dibutuhkan untuk operasional mitra dapur MBG Kalibata.

Namun, pihak Yayasan MBN justru tak kunjung memberikan dana tersebut kepada Ira selaku pengelola.

“Dalam perkara ini BGN tidak ada masalah. Kenapa? Karena seperti kemarin saya bilang, BGN sudah bayar. Masalah itu, sekarang ini hanya kepada ibu Ira dengan yayasan. Clear itu,” kata Harly saat ditemui di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Atas perkara tidak kunjung dibayarkannya dana operasional tersebut, Harly menegaskan, bahwa pihak Ira akan menggugat Yayasan MBN secara perdata di pengadilan.

“Sudah kita buat laporan polisi, dan akan kita gugat perdata karena ada hak kita disitu,” tegas Harly.

Harly menjelaskan, dalam pengadilan perdata nanti, pihak Ira akan memperjuangkan dana sebesar Rp975 juta yang seharusnya dibayarkan Yayasan MBN ke mitra dapur MBG Kalibata yang dikelola Ira.

Jumlah dana tersebut merupakan kalkulasi dari kontrak awal harga makanan MBG per porsi, yang seharusnya Rp15.000 untuk semua porsi, dengan jumlah makanan yang diadakan dapur MBG Kalibata.

“Itu kontrak yang kita perjanjikan antara ibu Ira dengan yayasan. Itulah patokan kita (dana Rp975 juta) yang menjadi dasar nanti kita ajukan gugatan ke pengadilan. Kita akan tetap kejar disitu. Karena dikontrak, sudah jelas Rp15.000 per porsi,” kata Harly.

Sebelumnya, mitra dapur MBG di Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, terpaksa berhenti beroperasi sejak akhir Maret 2025.

Penyebabnya, karena dana operasional sebesar Rp975 juta tidak kunjung dibayar oleh pihak pengelola dana, Yayasan MBN.

Dapur MBG Kalibata yang dikelola oleh Ira Mesra, merupakan mitra Yayasan MBN dan Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memproduksi makanan MBG.

Sejak Februari 2025, Ira telah menyuplai 65.025 porsi makanan dalam dua tahap pelaksanaan program.

Namun, hingga dapur berhenti beroperasi pada akhir Maret 2025 lalu, Ira belum menerima satu rupiah pun dari yayasan untuk menutup biaya operasional.

Kuasa hukum Ira, Danna Harly menjelaskan, bahwa seluruh pengeluaran, seperti untuk bahan pangan, listrik, peralatan dapur, sewa tempat, bahkan gaji juru masak, ditanggung oleh kliennya secara mandiri.

Ira resmi melaporkan Yayasan MBN ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan penggelapan dana.

Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/1160/IV/2025/SPKT/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya tertanggal 10 April 2025.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kabar duka datang dari dunia hukum Indonesia. Pengacara senior Hotma Sitompul meninggal dunia pada Rabu (16/4/2025).

Ia diketahui menghembuskan napas terakhir pada pukul 11.20 WIB.

Hotma yang memiliki nama lengkap Hotma Parapatuan Daniel Sitompul lahir di Tanah Karo, Sumatera Utara, pada 30 November 1956.

Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu sendiri dikenal sebagai salah satu pengacara kondang asal Sumatera Utara.

Diketahui, Hotma Sitompul juga merupakan bagian dari Tim Hukum Nasional (THN) pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain Hotma, THN Anies-Muhaimin juga diisi nama-nama seperti Hamdan Zoelva, Susno Duadji, Agung M Prasetyo, dan Refly Harun.

Hotma juga mendirikan sebuah lembaga non-profit bagian dari Yayasan Hotma Sitompul bernama LBH Mawar Saron.

Berdirinya LBH Mawar Saron adalah untuk memberikan keadilan dan bantuan hukum kepada masyarakat miskin, lemah, dan buta akan hukum.

Momen Bersama Keluarga

Sebelum Hotma Sitompul meninggal, Ditho Hasian Sitompul yang merupakan putra dari pengacara kondang itu sempat membagikan momen kebersamaan dengan ayahnya di akun Instagramnya.

Lewat unggahan pada 31 Maret 2025 di akun @ditho_sitompoel, Ditho foto bersama keluarganya dengan Hotma Sitompul duduk di tengah.

"Bersyukur Tuhan masih beri kami kesempatan untuk berkumpul dan mengabadikan momen ini bersama, dalam keadaan sehat dan lengkap," tulis Ditho dalam unggahannya pada Senin (31/3/2025).

Ditho Hasian Sitompul mengunggah foto kebersamaan dengan Hotma Sitompul pada Senin (31/3/2025). (Tangapan layar akun @ditho_sitompoel)

Ia mengatakan, musim kehidupan bisa berubah, tapi iman tidak bergantung pada situasi. Putra Hotma Sitompul itu melanjutkan, imannya bersandar pada karakter Tuhan dan tidak pernah berubah.

"Kiranya kasih dan janji Tuhan terus menjadi pengharapan bagi setiap hati yang membaca ini. Semoga momen ini jadi pengingat bahwa kasih Tuhan selalu cukup di setiap musim," tulis Ditho.

GARUT, KOMPAS.com – Polres Garut mengumumkan akan segera menetapkan status hukum terhadap MSF, seorang dokter spesialis kandungan yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap pasiennya.

Dugaan tersebut berawal dari rekaman CCTV yang viral di media sosial.

Kapolres Garut, AKBP Mochamad Fajar Gumilang, menyatakan penetapan tersangka akan dilakukan pada Rabu (16/4/2025) setelah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Sore ini kita akan menetapkan tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi. Kami juga telah menggelar perkara, dan alat bukti yang dikumpulkan sudah lengkap,” ujar Fajar pada Rabu siang.

Hingga sore hari, MSF masih menjalani pemeriksaan oleh tim dari Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Hasil pemeriksaan ini akan menjadi rekomendasi bagi Dewan Kehormatan Profesi Kedokteran untuk menentukan apakah tindakan MSF yang terekam dalam CCTV melanggar kode etik profesi.

“Sementara Direktorat Jenderal Nakes masih melakukan pemeriksaan. Nanti hasil pemeriksaan akan kami koordinasikan untuk memastikan apakah sudah ada cukup alat bukti untuk meningkatkan statusnya menjadi tersangka,” tambah Fajar.

Fajar meyakini bahwa bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik Polres Garut sudah cukup untuk menetapkan MSF sebagai tersangka.

Ia juga mengungkapkan bahwa beberapa korban telah dimintai keterangan, meskipun penyidik harus mendatangi mereka secara langsung.

“Kemarin, beberapa korban memang masih enggan melaporkan. Namun, kami mendatangi rumah masing-masing untuk menjamin keselamatan, kerahasiaan, dan memberikan perlindungan hak korban,” tegasnya.

Fajar menambahkan bahwa ada kemungkinan jumlah korban akan bertambah, meskipun hingga saat ini hanya ada dua korban yang secara formal melapor.

Ia juga menyatakan bahwa saksi-saksi yang akan diperiksa mencakup direktur, wakil direktur, bidan, dan perawat, serta saksi ahli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menteri Imigrasi) Agus Andrianto mengatakan, timnya sedang menuju Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau untuk memeriksa video viral yang menunjukkan narapidana dugem dan diduga pesta narkoba di dalam tahanan.

Agus memastikan akan memberikan sanksi bagi pejabat yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

"Tim sedang turun dan pasti akan ada sanksi kepada pejabat yang lalai atau bahkan sengaja tidak menjalankan tugasnya dengan baik," kata Agus saat dihubungi, Rabu (16/4/2025).

Agus belum bisa menyampaikan siapa saja pejabat yang akan diberikan sanksi tegas atas peristiwa tersebut.

Hanya saja, timnya akan memeriksa para pejabat dan petugas rutan terlebih dahulu sebelum menjatuhkan sanksi.

"Tunggu hasil tim yang turun dan pasti mereka yang bertanggung jawab diperiksa dan bila ada kesalahan akan diberi sanksi," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru pada Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara yang lainnya duduk sambil menggoyangkan kepala.

Di dekat mereka, terdapat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat menghisap rokok elektrik dan rokok bakar.

Salah satu pria dalam video bahkan terlihat menggunakan handphone, yang semakin memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

KOMPAS.com - Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum atas polemik terkait ijazah kuliahnya yang terus dipersoalkan sejumlah pihak.

"Saya mempertimbangkan karena ini sudah jadi fitnah di mana-mana," ujar Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (16/4/2025), dikutip dari Antara (16/04/2025).

Jokowi menyebut bahwa isu tersebut bukan hanya bentuk fitnah, tetapi juga sudah mengarah pada pencemaran nama baik.

Oleh karena itu, ia mempertimbangkan untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum.

Meskipun menyatakan akan menempuh jalur hukum, Jokowi belum menyebutkan secara spesifik siapa pihak yang akan dilaporkan.

"Nanti, biar disiapkan oleh kuasa hukum. Akan segera kami putuskan, nanti kuasa hukum yang akan melihat," katanya.

Jokowi Siap Tunjukkan Ijazah Jika Diminta Pengadilan

Pernyataan Jokowi ini disampaikan setelah munculnya desakan dari beberapa pihak, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yang meminta agar Jokowi menunjukkan ijazah aslinya dari Universitas Gadjah Mada (UGM).

Menanggapi hal tersebut, Jokowi menyatakan kesiapannya menunjukkan ijazah asli jika diminta secara resmi oleh pengadilan.

"Kalau ijazah asli diminta hakim, diminta pengadilan untuk ditunjukkan, saya siap datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada," tegasnya.

Jokowi menekankan bahwa ia hanya akan menunjukkan dokumen tersebut bila diminta oleh pihak pengadilan atau hakim secara langsung.

KOMPAS.com - Kasus dugaan pesta narkoba dan dugem oleh narapidana di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, mengundang perhatian publik usai video aksi tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar pada Selasa (15/4/2025), tampak sekelompok pria yang diduga narapidana berjoget mengikuti alunan musik keras di sebuah ruangan dengan botol minuman berserakan di sekelilingnya. Bahkan, sejumlah napi tampak menggunakan handphone dan rokok elektrik.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kakanwil Dirjenpas) Riau, Maizar, menyebutkan ada 14 narapidana yang terlibat dalam kejadian tersebut.

Para napi itu telah dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Pekanbaru guna memudahkan proses pemeriksaan.

"Makanya saya datang ke sini (Rutan Pekanbaru) untuk menarik 14 orang warga binaan ini dan dipindahkan ke Lapas Pekanbaru. Ini untuk memudahkan pemeriksaan terkait perkara video viral tersebut," ujar Maizar saat diwawancarai di Rutan Pekanbaru, Rabu (16/4/2025).

Kepala Rutan Pekanbaru Terlibat?

KOMPAS.COM/IDON Kepala Kanwil Dirjenpas Riau, Maizar saat diwawancarai wartawan di Rutan Pekanbaru, Riau, Rabu (16/4/2025).

Maizar menyampaikan bahwa pihaknya juga memeriksa pejabat dan petugas Rutan Pekanbaru yang diduga lalai atau terlibat dalam kejadian ini.

Kepala Rutan (Karutan) Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri telah dicopot dari jabatannya dan dibebastugaskan sementara.

"Ya, sementara sudah dibebastugaskan dan ditarik ke Kanwil Ditjenpas Riau," kata Maizar kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp. Untuk sementara waktu, posisi Karutan dijabat oleh Pelaksana Harian (Plh), Nimrot Sihotang.

Maizar menegaskan, jika terbukti ada keterlibatan petugas dalam masuknya barang-barang terlarang ke dalam rutan, maka sanksi tegas akan diberlakukan.

"Ya, lihat nanti kalau memang ada keterlibatan petugas, kami berikan sanksi terukur. Bisa saja (dipecat). Bisa sanksi ringan, sedang, dan berat sesuai aturan yang berlaku," ujar Maizar.

Barang Apa Saja yang Ditemukan di Rutan?

Dari hasil penggeledahan dan pemeriksaan video, tampak berbagai barang yang diduga tidak semestinya berada di dalam rutan.

Beberapa narapidana terlihat menggunakan handphone dan menghisap rokok elektrik, serta terdapat botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai bong atau alat isap sabu.

Maizar mengatakan, pihaknya sedang menyelidiki asal-usul barang-barang tersebut, apakah diselundupkan saat kunjungan atau melalui oknum pegawai.

"Kami terus melakukan penelusuran dan penyelidikan dari mana mereka mendapatkan barang-barang itu. Apakah dari kunjungan atau ada oknum pegawai (yang memasukkan), ini yang sedang kami dalami," jelasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dugem di Rutan Pekanbaru Diikuti 14 Napi, Seluruhnya Dipindah ke Lapas".

PEKANBARU, KOMPAS.com - Kepala Rumah Tahanan Negara (Karutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Bastian Manalu, dicopot dari jabatannya pada Rabu (16/4/2025).

Pencopotan ini merupakan dampak dari video viral yang menunjukkan 14 narapidana dugem dan diduga pesta narkoba di dalam tahanan.

Kepala Kanwil Dirjenpas Riau, Maizar, membenarkan pencopotan Bastian Manalu.

Selain Karutan, Kepala Pengamanan Rutan Pekanbaru, Arie Jelfri, juga turut dicopot.

"Ya, sementara sudah dibebastugaskan dan ditarik ke Kanwil Ditjenpas Riau," ungkap Maizar kepada Kompas.com melalui pesan WhatsApp.

Maizar menjelaskan bahwa pelaksana harian (Plh) Kepala Rutan Pekanbaru kini dijabat oleh Nimrot Sihotang, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Perawatan, Pengamanan, dan Kepatuhan Internal Kanwil Ditjenpas Riau.

Kedua pejabat yang dicopot tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan di kantor wilayah Ditjenpas Riau.

"Karena yang bertanggung jawab adalah Karutan dan Kepala Pengamanan. Kita periksa, sementara mereka berdua kita bebastugaskan," jelas Maizar.

Sebanyak 14 narapidana juga sedang diperiksa terkait insiden tersebut.

Sebagaimana diberitakan, video yang viral di media sosial menunjukkan sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rutan Kelas I Pekanbaru pada Selasa (15/4/2025).

Dalam video tersebut, terlihat beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras, sementara yang lainnya duduk sambil menggoyangkan kepala.

Di dekat mereka, terdapat botol-botol minuman kemasan berserakan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih yang diduga digunakan sebagai alat isap sabu atau bong.

Beberapa narapidana juga terlihat menghisap rokok elektrik dan rokok bakar.

Salah satu pria dalam video bahkan terlihat menggunakan handphone, yang semakin memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyoroti banyaknya kasus hukum yang mandek saat dihadapkan pada dua entitas.

Entitas tersebut, yakni oligarki atau pejabat yang tengah menduduki jabatan di pemerintahan, serta petinggi koalisi.

Padahal, perintah yang muncul semula untuk mengejar dan membongkar kasus-kasus itu sudah membawa harapan dan kegembiraan masyarakat.

"Tetapi ini yang selalu terjadi, setelah menyangkut dua entitas, penegakan hukum yang tadinya menggelegar itu lalu belok arah, menjadi tidak jadi. Apa entitasnya itu? Nah, itu menyangkut oligarki dan menyangkut petinggi koalisi," kata Mahfud, saat menjawab pertanyaan host Rizal Mustary di siniar Terus Terang pada kanal YouTube Mahfud MD Official, dikutip Rabu (16/4/2025).

Kompas.com sudah mendapat izin untuk mengutip pernyataan Mahfud MD dalam siniar tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara ini menyampaikan, meski terlihat sudah diresolusi oleh Presiden Prabowo Subianto, masih banyak kasus hukum yang akhirnya berhenti pada orang-orang yang telanjur ditangkap.

"Atau berhenti di orang kecil. Yang telanjur ditersangkakan. Misalnya ya, Pertamina, ya sudah teruskan saja, sudah telanjur ditersangkakan, tapi jangan naik dulu ke atas gitu kan. Sekarang anda naik lagi, bisa kena si itu, bisa kena si itu," ucap dia.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini lantas mencontohkan kasus eks Menteri Perdagangan Thomas Lembong alias Tom Lembong.

Mulanya dalam surat perintah penyidikan, kasus impor gula yang menjerat Tom disidik pada periode 2015-2023.

Namun, yang diajukan dan melaju ke meja hijau hanya pada kurun waktu 2015-2016, ketika Co-Kapten Tim Nasional (Timnas) Anis Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk Pilpres 2024 itu menjadi Menteri Perdagangan.

Padahal, masih ada Menteri Perdagangan yang menjabat setelah Tom Lembong, seperti Enggartiasto Lukita, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan.

"9 bulan periodenya Tom. Yang sesudahnya sampai 2023 apa penjelasan Kejaksaan Agung. Tahu ndak? (Yang tahun 2017-2023) itu kan ke mana, mungkin jauh lebih besar (kasusnya). Orang-orangnya ada juga dan melanjutkan kebijakan itu," beber Mahfud.

Lain lagi di kasus Pertamina. Menurut Kejaksaan Agung, dugaan korupsi pengoplosan minyak terjadi pada tahun 2018-2023, namun yang dijadikan sebagai tersangka hanya yang menjabat di periode 2023.

"Yang sekarang diajukan dan ditangkap orangnya 9 orang itu yang tahun 2023. Yang sebelumnya gimana? Yang atas tadi yang kasus Tom Lembong malah diambil ujung depannya, yang ini di akhirnya," tutur Mahfud.

"Nah, itu semua kalau dianalisis karena kalau maju ke depan, itu terkena oligarki ini. Atau kalau maju ke belakang, terkena pejabat ini dan seterusnya dan seterusnya," ujar dia.

PEKANBARU, KOMPAS.com - Sebanyak 14 orang narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pekanbaru, Riau, terlibat dugem dan diduga pesta narkoba.

Kepala Kanwil Dirjenpas Riau, Maizar, mengatakan, 14 napi tersebut telah dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk diperiksa.

"Narapidana yang terbukti bersalah, sudah pasti kami isolasi dan ditempatkan di ruangan tahanan yang ekstra ketat (pengamannya)," ucap Maizar saat diwawancarai wartawan di Rutan Pekanbaru, Rabu (16/4/2025).

Tak hanya itu, Maizar juga memastikan para napi tersebut tidak bisa mendapat remisi atau pengurangan masa tahanan.

Kemudian, Maizar juga menyatakan akan menghukum petugas maupun pejabat Rutan Pekanbaru bila terlibat dalam kasus napi dugem tersebut.

"Saat ini para napi dan pejabat rutan dilakukan pemeriksaan," sebut Maizar.

Sebagaimana diberitakan, viral di media sosial sekelompok pria tengah berjoget layaknya sedang dugem di dalam sebuah ruangan yang diduga berada di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Pekanbaru, Riau, Selasa (15/4/2025).

Dalam video itu, tampak beberapa napi berjoget mengikuti alunan musik keras.

Beberapa di antaranya duduk sambil menggoyangkan kepala, sementara lainnya berdiri dan bergoyang mengikuti irama.

Di dekat mereka duduk, terlihat botol-botol minuman kemasan berserakkan serta sebuah botol bekas dengan sedotan putih seperti alat isap sabu atau bong.

Kemudian, ada yang mengisap rokok elektrik dan ada pula rokok bakar.

Tak hanya itu, salah satu pria dalam video juga terlihat menggunakan ponsel, memperkuat dugaan bahwa para tahanan tersebut memiliki akses terhadap barang-barang terlarang di dalam rutan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta tetap memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam menangani kekerasan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB) di wilayah Papua.

Sebelumnya, insiden kekerasan oleh kelompok separatis yang menewaskan 12 warga pendulang emas di Yahukimo.

Selain itu, kasus kekerasan juga menimpa guru dan tenaga kesehatan di wilayah yang sama.

"Peristiwa memilukan ini tentu kembali menggugah kesadaran kita bersama bahwa perlindungan HAM harus menjadi prioritas utama, di manapun dan kepada siapapun, termasuk di Papua yang adalah bagian dari NKRI,” kata Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira, saat dikonfirmasi, Rabu (16/4/2025).

Menurut Hugo, insiden di Yahukimo ini menjadi alarm bagi pemerintah dalam menjamin keamanan dan keselamatan seluruh masyarakat di tanah Papua.

“Kejahatan yang dilakukan KKB tidak boleh dibiarkan terus-menerus terjadi. Negara harus menjamin masyarakat di Papua bisa hidup dengan tenang dan damai yang menjadi hak mereka,” kata Hugo.

Politikus PDI-P itu pun mengingatkan pemerintah untuk tidak menganggap sepele kasus-kasus pembunuhan warga sipil di wilayah rawan konflik seperti Papua.

Pemerintah harus membuktikan kemampuan untuk menjamin keamanan dan keselamatan setiap warga negara.

"Kekerasan terhadap warga sipil, terlebih di daerah konflik, tidak boleh dianggap sebagai kejadian biasa. Ini merupakan ujian bagi negara dalam menjalankan mandatnya untuk melindungi setiap warga tanpa kecuali, termasuk di wilayah yang penuh tantangan seperti Papua," pungkas dia.

Sebelumnya diberitakan, tragedi kemanusiaan di Yahukimo, Papua Pegunungan, semakin memprihatinkan.

Hingga Minggu (13/4/2025) lalu, sebanyak 13 jenazah korban pembantaian oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) ditemukan oleh tim gabungan Satgas Operasi Damai Cartenz 2025, Polres Yahukimo, dan TNI.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Faizal Ramadhani, dalam keterangannya menyatakan bahwa 12 jenazah telah berhasil diidentifikasi, sementara satu lainnya masih menunggu proses evakuasi karena kendala cuaca.

“Kami tidak akan berhenti bekerja semaksimal mungkin. Para pelaku akan terus kami kejar dan ditindak tegas sesuai hukum. Aksi keji terhadap warga sipil ini tidak bisa ditoleransi,” tegas Faizal.

Pembantaian ini dilakukan KKB yang menamakan diri Kodap XVI Yahukimo dan Kodap III Ndugama selama tiga hari, sejak 6 hingga 8 April 2025, terhadap warga yang bekerja sebagai pendulang emas ilegal.

KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, menyatakan dukungannya terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto yang berencana mengevakuasi sementara warga Gaza, Palestina ke Indonesia.

Menurutnya, langkah tersebut selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah sesuai dengan amanat konstitusi UUD ‘45, yaitu Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia,” kata Pigai saat ditemui di Kantor Kementerian Hak Asasi Manusia, Jakarta, Selasa (15/4/2025).

Pigai menilai bahwa kebijakan kemanusiaan itu sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, ia menyatakan mendukung penuh langkah Presiden Prabowo.

“Saya mengikuti sikap Presiden,” ucapnya.

Meski demikian, Pigai menyebut bahwa rincian teknis evakuasi akan ditentukan setelah Presiden Prabowo kembali ke Tanah Air dari lawatannya ke sejumlah negara.

“Nanti pulang, baru pasti. Kalau disampaikan hal yang spesifik seperti apa [sekarang], ‘kan kita semua belum tahu,” katanya.

Indonesia Siap Tampung 1.000 Warga Palestina

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia siap mengevakuasi sekitar 1.000 warga sipil Palestina dari Gaza untuk gelombang pertama.

Mereka yang akan dievakuasi antara lain adalah korban luka, anak-anak yatim piatu, serta warga yang mengalami trauma akibat konflik bersenjata.

"Kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk angkut mereka. Kami perkirakan jumlahnya 1.000 untuk gelombang pertama," ujar Presiden saat memberikan keterangan pers di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebelum bertolak ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Rabu (9/4/2025) dini hari.

Presiden menegaskan bahwa evakuasi ini bersifat sementara dan bukan bentuk relokasi permanen dari tanah kelahiran mereka. Ia menyebut bahwa para pengungsi akan dipulangkan kembali ke Gaza jika situasi di wilayah tersebut membaik.

“Tidak, tidak, tidak. Kita ini untuk membantu,” tegas Prabowo saat ditemui usai menghadiri Antalya Diplomacy Forum di Kota Antalya, Turki, Jumat (11/4/2025) sore waktu setempat.

Konsultasi dengan Negara-Negara Timur Tengah

Prabowo juga mengungkapkan bahwa rencana evakuasi tersebut telah dan sedang dikonsultasikan dengan berbagai pemimpin negara Timur Tengah serta para pemimpin Palestina.

Tujuannya, agar upaya ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan atas dasar kemanusiaan bersama.

“Ya, itu tawaran kami untuk ikut serta membantu masalah kemanusiaan, penderitaan rakyat Palestina yang begitu dahsyat. Kami ingin berbuat sesuatu,” kata Prabowo.

Dalam rangkaian lawatan internasionalnya, Prabowo bertemu dengan sejumlah pemimpin dari lima negara, yakni Persatuan Emirat Arab, Turki, Qatar, Mesir, dan Yordania. Ia menyebut bahwa telah terjadi perkembangan positif dalam upaya mendukung kemanusiaan di Gaza.

"Alhamdulillah, kita dapat 'update' yang jernih. Kita berharap mungkin dalam waktu dekat akan ada terobosan ke arah yang baik tentunya," ucap Presiden dalam rekaman suara yang diterima di Jakarta, Senin (14/4/2025), sebelum kembali ke Tanah Air dari Pangkalan Udara Marka, Amman, Yordania.

SUMBER: Antaranews