JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau akrab disapa Kak Seto berharap agar para generasi muda, terlebih yang bergerak di bidang penegakan hukum, bisa melanjutkan perjuangan Hotma Sitompul.

Ia berharap agar ada advokat muda yang meniru sosok Hotma dalam membela masyarakat yang terkendala dalam mengakses perlindungan hukum.

“Mudah mudahan tokoh-tokoh muda bisa melanjutkan perjuangan beliau dengan idealisme yang sama, karena beliau adalah salah satu tokoh yang profesional di bidang penegakan hukum,” ungkap Kak Seto saat ditemui di rumah duka Hotma Sitompul di Jalan Pangeran Antasari, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (17/4/2025).

Kak Seto mengaku sering terlibat kerja sama dengan Hotma dalam sejumlah kasus hukum yang melibatkan anak-anak.

Karena itu, ia ingin ada generasi muda yang bisa meneruskan upaya-upaya baik yang dilakukan Hotma.

“Kami di LPAI sudah cukup banyak bekerja sama dengan beliau. Ada beberapa kasus-kasus masalah anak-anak, kami minta bantuan beliau,” jelas Kak Seto.

Di sisi lain, Kak Seto mengaku kaget dan merasa begitu kehilangan saat mendengar kabar tentang kepergian Hotma.

“Kami sangat merasa kehilangan dan terkejut karena kepergian beliau yang mendadak ini,” ungkapnya.

Adapun Kak Seto melayat ke rumah duka Hotma Sitompul bersama anak dan cucunya menggunakan pakaian batik. Ia juga mengirimkan karangan bunga atas nama dirinya dan keluarga.

Kak Seto menyampaikan bahwa ia berencana ikut mengantarkan mendiang Hotma Sitompul ke peristirahatan terakhirnya di San Diego Hill Memorial Park, Karawang, Jawa Barat, pada Sabtu (19/4/2025) mendatang.

Sebagai informasi, Hotma meninggal dunia di usia 75 tahun setelah menerima perawatan di Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) Kencana, Jakarta Pusat, selama satu minggu. Ia mengalami komplikasi sejumlah penyakit selama beberapa tahun terakhir.

Ia sempat dibawa ke rumah sakit di Penang, Malaysia pada Oktober 2024 dan baru kembali ke Indonesia pada Januari 2025.

Selama tiga bulan, Hotma rutin cuci darah (hemodialisis) karena memiliki riwayat penyakit ginjal.

Hingga Selasa (8/4/2025), kondisi kesehatan Hotma menurun kembali sehingga harus dibawa ke rumah sakit.

Ditho, putra Hotma, mengatakan, dalam seminggu perawatan itu ayahnya sempat membaik.

Namun, tepat seminggu setelahnya, Hotma dinyatakan meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang ia derita.

Hotma Sitompoel adalah seorang pengacara senior yang beberapa kali terlibat dalam kasus berat.

Ia memiliki lembaga hukum non-profit bernama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mawar Saron yang fokus membantu masyarakat miskin, teraniaya, dan terpinggirkan, tak terkecuali anak-anak.

AKHIRNYA, setelah melalui pembahasan yang cukup intens di parlemen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pengesahan UU TNI yang baru ini telah memicu perdebatan serius di ruang publik. Isinya dianggap membawa implikasi strategis terhadap struktur kelembagaan dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa.

Penambahan tugas operasi militer selain perang (OMSP), perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, hingga kenaikan usia pensiun bagi perwira tinggi menjadi sorotan utama.

Namun, polemik ini semestinya tidak dilihat semata-mata sebagai wacana normatif dan birokratik.

Ia perlu dimaknai dalam kerangka besar sistem pertahanan nasional, terutama dalam konteks konstitusionalitas Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai basis utama strategi pertahanan negara.

Melacak jejak konstitusional

Konsep Sishankamrata, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1954, lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi militer dan mempertahankan kemerdekaan.

Konsep ini menegaskan bahwa pertahanan negara bukan semata tanggung jawab militer, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh rakyat dan komponen bangsa.

Hal ini kemudian dikukuhkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kekuatan utama pertahanan dan keamanan, sedangkan rakyat menjadi kekuatan pendukung.

Dengan demikian, Sishankamrata adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri pada era reformasi memang mengubah struktur kelembagaan. Namun, tidak boleh mengaburkan substansi strategis dari Sishankamrata itu sendiri.

Seperti diingatkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, pemisahan tersebut tidak boleh menjadikan kedua institusi berjalan terpisah tanpa sistem yang terpadu.

Dalam konteks ini, setiap perubahan terhadap struktur, tugas, dan kewenangan TNI harus tetap menjunjung tinggi semangat integrasi sistem pertahanan, tunduk pada supremasi sipil, dan tidak menyimpang dari prinsip negara demokrasi.

Tantangan pertahanan di era modern memang menuntut adaptasi. Namun, adaptasi itu harus tetap berpijak pada konstitusi dan nilai-nilai reformasi, agar kekuatan militer tetap berada dalam kerangka hukum dan kendali sipil yang sah.

Peluang dan risiko dalam perubahan

Salah satu perubahan signifikan adalah diperluasnya kewenangan prajurit aktif untuk menduduki jabatan pada lembaga sipil strategis – dari intelijen, siber, pencarian dan pertolongan, hingga Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

UU ini juga menetapkan bahwa masa dinas perwira tinggi dapat diperpanjang hingga usia 63 tahun, bahkan dua kali setahun melalui Keputusan Presiden.

AKHIRNYA, setelah melalui pembahasan yang cukup intens di parlemen, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto, dan diundangkan dalam Lembaran Negara.

Pengesahan UU TNI yang baru ini telah memicu perdebatan serius di ruang publik. Isinya dianggap membawa implikasi strategis terhadap struktur kelembagaan dan peran TNI dalam kehidupan berbangsa.

Penambahan tugas operasi militer selain perang (OMSP), perluasan jabatan sipil bagi prajurit aktif, hingga kenaikan usia pensiun bagi perwira tinggi menjadi sorotan utama.

Namun, polemik ini semestinya tidak dilihat semata-mata sebagai wacana normatif dan birokratik.

Ia perlu dimaknai dalam kerangka besar sistem pertahanan nasional, terutama dalam konteks konstitusionalitas Pasal 30 UUD 1945 yang menegaskan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata) sebagai basis utama strategi pertahanan negara.

Melacak jejak konstitusional

Konsep Sishankamrata, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1954, lahir dari pengalaman historis bangsa Indonesia dalam menghadapi agresi militer dan mempertahankan kemerdekaan.

Konsep ini menegaskan bahwa pertahanan negara bukan semata tanggung jawab militer, tetapi merupakan kerja kolektif seluruh rakyat dan komponen bangsa.

Hal ini kemudian dikukuhkan dalam Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah kekuatan utama pertahanan dan keamanan, sedangkan rakyat menjadi kekuatan pendukung.

Dengan demikian, Sishankamrata adalah wujud nyata dari semangat gotong royong dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara.

Pemisahan ABRI menjadi TNI dan Polri pada era reformasi memang mengubah struktur kelembagaan. Namun, tidak boleh mengaburkan substansi strategis dari Sishankamrata itu sendiri.

Seperti diingatkan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, pemisahan tersebut tidak boleh menjadikan kedua institusi berjalan terpisah tanpa sistem yang terpadu.

Dalam konteks ini, setiap perubahan terhadap struktur, tugas, dan kewenangan TNI harus tetap menjunjung tinggi semangat integrasi sistem pertahanan, tunduk pada supremasi sipil, dan tidak menyimpang dari prinsip negara demokrasi.

Tantangan pertahanan di era modern memang menuntut adaptasi. Namun, adaptasi itu harus tetap berpijak pada konstitusi dan nilai-nilai reformasi, agar kekuatan militer tetap berada dalam kerangka hukum dan kendali sipil yang sah.

Peluang dan risiko dalam perubahan

Salah satu perubahan signifikan adalah diperluasnya kewenangan prajurit aktif untuk menduduki jabatan pada lembaga sipil strategis – dari intelijen, siber, pencarian dan pertolongan, hingga Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung.

UU ini juga menetapkan bahwa masa dinas perwira tinggi dapat diperpanjang hingga usia 63 tahun, bahkan dua kali setahun melalui Keputusan Presiden.

Kebijakan ini memang mencerminkan adaptasi terhadap ancaman multidimensi yang makin kompleks: dari ancaman siber, disinformasi, hingga bencana dan terorisme.

Namun perlu dicatat, sebagaimana disampaikan dalam dokumen Pendapat Ahli di Mahkamah Konstitusi, pemberlakuan batas usia pensiun yang berbeda antara TNI dan Polri sebelumnya telah menimbulkan ketidakseimbangan struktural yang dapat mengganggu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan nasional.

Ironisnya, keputusan tentang masa pensiun ini lebih banyak didasarkan pada asumsi mengenai daya tahan fisik semata, tanpa riset ilmiah yang mendalam tentang kondisi usia produktif prajurit, proyeksi ancaman strategis, atau rasio personel dengan luas wilayah NKRI.

Namun demikian, arah kebijakan Prabowo-Gibran memberi konteks yang relevan untuk membaca ulang posisi UU TNI.

Konsep Advance Sishankamrata, sebagaimana dijabarkan dalam narasi kampanye mereka dan Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2020–2024 (Perpres No. 8/2021), menempatkan pendidikan, gizi anak, hingga penyiapan komponen cadangan sebagai bagian dari strategi pertahanan semesta.

Ini merupakan perluasan paradigma Sishankamrata: tidak hanya sebagai pertahanan teritorial, tapi sebagai kebijakan pembangunan manusia dan sosial yang menopang ketahanan nasional.

Dalam konteks ini, reformulasi UU TNI bisa dianggap sebagai upaya penguatan kelembagaan dan struktur strategis jangka panjang. Namun tentu saja, hal ini tetap harus dijalankan dengan prinsip checks and balances yang kuat.

Menjaga profesionalitas, meneguhkan reformasi

TNI adalah pilar utama pertahanan negara. Maka menjaga profesionalisme dan netralitas TNI menjadi kunci utama menjaga stabilitas nasional.

Di sinilah DPR, Mahkamah Konstitusi, dan elemen masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memastikan agar semangat Reformasi 1998 tidak tergerus oleh ekspansi wewenang yang tidak terukur.

UU TNI 2025 memang dapat dibaca sebagai momentum korektif sekaligus strategis untuk memperkuat pertahanan nasional di tengah lanskap ancaman yang kian kompleks dan tak terduga – baik dalam bentuk konvensional, non-konvensional, hingga hibrida.

Namun, sebesar apa pun semangat pembaruannya, koreksi ini hanya akan bermakna jika dijalankan dalam koridor demokrasi konstitusional, menjunjung tinggi supremasi sipil, dan menjamin keterpaduan sistem pertahanan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pembaruan dalam sektor pertahanan tidak boleh mengaburkan semangat reformasi TNI yang telah diperjuangkan selama dua dekade terakhir.

Apalagi jika berisiko menghidupkan kembali bayang-bayang dwifungsi ABRI di masa lalu, atau memperlemah kepercayaan publik terhadap lembaga pertahanan.

Sebab keunggulan suatu sistem pertahanan tidak semata ditentukan oleh kekuatan alutsista atau panjangnya masa dinas seorang perwira, melainkan oleh legitimasi moral dan kepercayaan rakyat yang menopangnya.

Sebagaimana diingatkan oleh Jenderal A.H. Nasution dalam doktrin “perang rakyat semesta”, kekuatan sejati pertahanan Indonesia bukan semata terletak pada militer yang hebat, tetapi pada keterlibatan seluruh elemen bangsa dalam menjaga Tanah Air.

Dalam konteks itu, pertahanan negara bukan hanya soal membentengi batas wilayah dengan senjata, tetapi lebih dari itu: soal membangun kepercayaan, keteladanan, dan kepemimpinan yang mampu menyatukan seluruh potensi bangsa.

Dan di tengah ketidakpastian global hari ini, kepercayaan publik adalah “senjata strategis” yang tak kalah penting dari kapal perang atau rudal pintar.

Jika UU TNI 2025 benar-benar ingin menjadi instrumen penguatan pertahanan, maka ia harus dimaknai sebagai ajakan untuk memperkuat ikatan antara militer dan rakyat, bukan sekadar memperkuat struktur, tetapi membangun makna.

Karena negara ini tidak akan kuat oleh otot semata, melainkan oleh legitimasi yang dibangun atas dasar partisipasi dan cinta rakyat terhadap bangsanya sendiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Bantah Mundur

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menepis kabar yang menyebut ia mundur dari jabatan kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO.

Hasan menyatakan, ia tetap berkantor seperti biasa di tengah isu pengunduran diri.

"Saya masih ngantor seperti biasa," ujar Hasan kepada wartawan, Rabu (16/4/2025).

Senada dengan Hasan, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menyebut Hasan masih berkantor seperti biasa. Bahkan, Teddy mengaku rapat bersama Hasan hari ini.

"Wah isu dari mana, ini masih ngantor seperti biasa, baru saja selesai rapat bareng," ujar Teddy.

Diketahui, Hasan Nasbi baru-baru ini menjadi sorotan publik karena komunikasinya yang dinilai buruk.

Salah satunya ketika mengomentari teror pengiriman kepala babi ke kantor Tempo dengan menyarankan agar kepala babi tersebut dimasak saja.

Pernyataan Hasan Nasbi itu menjadi diskursus karena dia merupakan representasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo Akui Kesalahan

Prabowo sebelumnya mengakui bahwa kesalahan dalam strategi komunikasi menjadi salah satu kelemahan utama pemerintah dalam 150 hari pertama pemerintahan.

Hal ini disampaikan Prabowo saat disinggung tentang buruknya komunikasi pemerintah saat dirinya melakukan wawancara dengan tujuh jurnalis senior di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (6/4/2025).

"Benar sekali, saya akui bahwa 150 hari menurut pendapat saya, saya yang bertanggung jawab, saya yang salah," kata Prabowo dalam wawancara yang tayang di YouTube Harian Kompas, Senin (7/4/2025).

Prabowo menuturkan, sejak awal masa transisi, fokus utamanya adalah bekerja cepat untuk memenuhi kebutuhan rakyat, terutama dalam hal pangan dan pengendalian harga.

Namun, pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada kerja teknis membuat komunikasi dengan publik kurang maksimal.

"Saya tidak terlalu (perhatikan komunikasi), kalau Anda perhatikan, ke mana-mana saya pergi tidak ada wartawan yang embedded sama saya. Karena pendekatan saya waktu itu adalah kerja," tutur Prabowo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra buka suara soal empat hakim yang kini menjadi tersangka kasus suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Dia meminta hakim-hakim tersebut diproses hukum, sehingga dirinya menyerahkan seluruhnya kepada aparat yang berwenang.

"Iya, kalau ditahan sih tetap saja diproses hukum, ya. Tergantung pada apakah ada bukti atau tidak," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).

Yusril juga mengatakan, sejauh ini proses hukum terhadap delapan hakim tersebut berjalan normal. "Jadi siapapun yang sebenarnya dilakukan penahanan oleh kejaksaan itu dilakukan dengan penyelidikan dan penyidikan, tapi dilihat perkembangannya apakah cukup bukti atau tidak," beber Yusril.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung sudah menetapkan empat hakim yang menjadi tersangka karena diduga terlibat suap untuk mengatur perkara kasus korupsi ekspor CPO yang merupakan bahan minyak goreng.

Hakim yang menjadi tersangka pertama yang ditetapkan adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta, pada Sabtu (12/4) malam.

Kemudian, keesokan harinya, Minggu (13/4), tiga hakim yang menyusul Ketua PN Jaksel adalah Agam Syarif Baharuddin, Ali Muhtarom, keduanya hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan Djuyamto, seorang hakim dari PN Jaksel.

Kejagung menduga ketiga tersangka menerima suap dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Muhammad Arif Nuryanta (MAN) sebesar Rp 22,5 miliar agar putusan perkara tiga korporasi besar itu onslag atau putusan lepas.

KOMPAS.com - Presiden RI Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden pada Kamis (17/4/2025).

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, dikutip dari Kompas.com.

Lalu, seperti apa profil Prasetyo Hadi selengkapnya?

Profil Prasetyo Hadi

Dilansir dari situs resmi Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Prasetyo Hadi adalah pejabat kelahiran Ngawi pada 28 Oktober 1979.

Semasa kecil, ia menempuh pendidikan dasar di SD Katolik Santo Yosef pada 1986-1992.

Ia kemudian melanjutkan studi ke jenjang pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Ngawi pada 1992-1995.

Setelah tamat SMP, Prasetyo Hadi memilih melanjutkan di sekolah kedinasasan yakni SMA Taruna Nusantara pada 1995-1998.

Rampung dalam tiga tahun, Prasetya Hadi menyambung studi ke jenjang sarjana di jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1999-2006.

Di dunia politik, Prasetyo tercatat mulai mengemban amanah sebagai Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya) pada 2008.

Dalam kepengurusannya, Prasetyo aktif membentuk beragam program strategis dalam partai.

Karier politik Prasetyo mencapai puncaknya saat dilantik menjadi anggota DPR RI pada 1 September 2020 menggantikan Harry Poernomo.

Kontribusinya di tahun tersebut cukup mengangkat nama baik Partai Gerindra.

Prasetyo juga pernah menjabat sebagai Komisi II di DPR RI yang membidangi berbagai isu penting, seperti pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reforma agraria.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan bahwa penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Ia mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) yang dikepalai Hasan Nasbi.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Profil Prasetyo Hadi

Berdasarkan laman resmi Fraksi Partai Gerindra, Prasetyo Hadi merupakan lulusan SMA Taruna Nusantara pada 1998.

Pria kelahiran Ngawi, 28 Oktober 1979 itu kemudian melanjutkan pendidikan S1 di Universitas Gadjah Mada dengan jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan pada 1999-2006.

Prasetyo Hadi memutuskan bergabung dengan Partai Gerindra sejak 2008.

Prasetyo Hadi kemudian dilantik menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui pergantian antar waktu (PAW) pada 1 September 2020. Saat itu, Prasetyo Hadi menggantikan Harry Poernomo yang mengundurkan diri.

Di DPR, Prasetyo Hadi ditempatkan di Komisi II yang membidangi soal pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan, dan reforma agraria.

Setelah Prabowo terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029, Prasetyo Hadi ditunjuk menjadi Mensesneg.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi sebagai Juru Bicara (Jubir) Presiden.

Prasetyo menyampaikan, penunjukan ini berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai Mensesneg.

Namun, ia memastikan penunjukan ini tidak diikuti oleh pelantikan.

"Enggak, enggak perlu dilantik. Kita semua diharapkan menjadi juru bicara ya, terutama kalau saya posisi sebagai Mensesneg diminta juga untuk ikut aktif," kata Prasetyo, kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo mengatakan, sejatinya tugas sebagai juru bicara tidak ada bedanya dengan tugas Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO yang dikepalai Hasan Nasbi.

Ia pun memastikan PCO akan tetap ada.

Diketahui, PCO baru saja dibentuk untuk menangani komunikasi publik saat Presiden Prabowo menjabat.

"Enggak ada (bedanya), semua bareng. PCO tetap. Nah, kita tetap diminta untuk membantu gitu," beber Prasetyo.

Prasetyo membantah penunjukan dirinya sebagai Jubir berkaitan dengan pernyataan blunder dari Hasan Nasbi, tak terkecuali saat menanggapi teror kepala babi kepada wartawan Tempo.

Ia menyatakan, penunjukan ini hanya untuk memperkuat komunikasi pemerintah yang belum berjalan baik.

"Ndak, lah. Ini hanya untuk memperkuat. Karena itu kan kewajiban kita. Kalau kemudian dianggap ada yang kurang, itulah makanya kita perbaiki, kita pemerintah memperbaiki," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, Hasan Nasbi menjadi sorotan usai pernyataannya dalam menanggapi teror kepala babi.

Ia menanggapi teror itu dengan berkelakar menggunakan kalimat "dimasak saja", alih-alih mengecam.

"Sudah dimasak saja, sudah dimasak saja," ucap dia.

Hasan meminta masalah itu tidak dibesar-besarkan mengingat pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen terhadap kebebasan pers.

"Ada yang dihalang-halangi bikin berita? Kalau enggak ada yang dihalang-halangi bikin berita, itu artinya kebebasan pers kita bagus. Ada yang di-setop buat bikin berita dan wawancara? Enggak ada. Itu artinya kebebasan pers kita bagus," beber Hasan.

"Ada yang takut enggak sekarang bikin berita? Ada yang dihalang-halangi enggak untuk liputan di Istana? Kan enggak. Itu artinya nggak ada kebebasan pers yang dikekang. Kayak misalnya Tempo masih boleh menulis berita enggak? Boleh kan? Masih boleh siaran Bocor Alus enggak? Tetap boleh kan? Itu artinya pemerintah enggak ikut campur sama sekali, enggak ganggu sama sekali," ujar dia.

Setelah itu, Presiden Prabowo menyadari komunikasi pemerintahan yang dipimpinnya masih kurang baik dan menimbulkan arti ganda.

Belum baiknya komunikasi pemerintahan merupakan tanggung jawabnya.

"Kemarin saya sadar, beberapa minggu lalu sudah mulai sadar bahwa komunikasi dari pemerintah yang saya pimpin memang agak kurang. Dan itu adalah tanggung jawab saya," kata Prabowo, saat menemui investor hingga ekonom di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com — Founder Oriental Circus Indonesia (OCI) sekaligus Komisaris Taman Safari Indonesia, Tony Sumampau, akan melakukan upaya hukum atas tudingan eksploitasi dan pemerasan yang dilayangkan terhadap pihaknya.

Tony menegaskan, pihaknya justru mencium adanya provokator yang diduga sengaja menggiring mantan pemain sirkus untuk membuat narasi negatif.

“Ya, di belakang semua ini memang ada sosok provokator yang memprovokasi mereka. Kita sudah tahu siapa, karena sebelumnya juga dia sempat minta sesuatu kepada kami,” ujar Tony, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (17/4/2025).

Tony menyebut, pihaknya tidak berniat memperkarakan para mantan pemain sirkus, yang disebutnya sudah seperti anak sendiri.

Namun, berbeda dengan “aktor” yang berada di balik tuduhan tersebut.

“Kalau anak-anak, ya kasihan. Tapi, kalau provokatornya, itu lain cerita. Kita sedang mengupayakan langkah hukum terhadap pihak yang memanfaatkan mereka,” kata Tony.

Menurut Tony, pihaknya telah mengantongi bukti-bukti terkait dugaan adanya upaya pemerasan yang sempat menuntut angka hingga lebih dari Rp 3,1 miliar.

Namun, Tony menegaskan bahwa dari awal pihaknya memilih diam agar tidak melukai perasaan mantan anak didiknya.

“Kita memang tidak merespons, karena mau lihat siapa dalangnya. Anak-anak itu hanya ‘alat’. Kita enggak mau cederai mereka. Tapi, siapa yang ada di belakang ini, ya itu yang jadi perhatian kami,” ungkap Tony.

Tony mengaku, sebagian bukti sudah dikantongi, meskipun dengan beberapa korban ia belum sempat bertemu langsung.

“Sebagian bukti sudah ada. Kalau mereka (anak-anak) yang kemarin itu, saya belum pernah ketemu lagi. Mungkin karena merasa malu setelah ramai bicara seperti ini,” ujar dia.

Vice President Legal & Corporate Secretary Taman Safari Indonesia, Barata Mardikoesno, menegaskan bahwa dugaan masalah ini murni terkait dengan Oriental Circus Indonesia dan tidak ada kaitannya dengan Taman Safari Indonesia (TSI).

“Langkah hukum ini nanti akan diambil oleh OCI. Taman Safari Indonesia tidak ada hubungannya dengan persoalan ini, bisnisnya memang terpisah,” tegas Barata.

Barata juga menilai ada motif tertentu yang berusaha menyeret nama Taman Safari ke dalam polemik yang seharusnya tidak terkait.

“Kenapa mereka mengincar TSI, kami juga tidak paham. Yang jelas, secara posisi hukum dan dokumen, TSI berdiri terpisah dari OCI. Jadi, kalau ada langkah hukum, itu murni dari Pak Tony, bukan atas nama TSI,” ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan belum ada rencana perombakan (reshuffle) kabinet dalam waktu dekat.

Hal ini ia sampaikan merespons sejumlah isu yang menyebut Presiden Prabowo Subianto akan kembali merombak jabatan para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

"Enggak ada reshuffle. Enggak ada, enggak ada. Sama sekali enggak ada," kata Prasetyo kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).

Prasetyo justru berseloroh, isu soal reshuffle ada di Partai Golkar setelah Ketua Umum Partai Golkar mengirim sinyal akan merombak susunan pengurus partai tersebut.

"Enggak ada reshuffle, itu ini itu reshuffle Pak Bahlil, di kepengurusan Partai Golkar itu hehehe," ujar dia.

Sebelumnya, muncul kabar bahwa Presiden Prabowo akan melakukan reshuffle kembali setelah Prabowo bertemu Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan mendapatkan dukungan dari PDI-P.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani pun mengaku belum mendengar kabar soal kemungkinan terjadinya reshuffle itu.

“Saya belum dengar isu reshuffle,” ujar Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Muzani menekankan bahwa dukungan dari partai politik, termasuk PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo, sangat penting, walaupun tetap memilih untuk tidak bergabung ke dalam koalisi dan kabinet.

“Artinya, membantu dan mendukung pemerintah tidak harus masuk dalam koalisi, dan itu yang sekarang dilakukan oleh PDI-P. Tentu saja bagi kami penting artinya dukungan dan support dari PDI-P dalam berbagai macam kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo,” kata Muzani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia (RI), Uli Parulian Sihombing mengatakan, para mantan pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) Taman Safari sebenarnya telah disarankan untuk kembali menempuh jalur hukum guna memperjuangkan hak-haknya.

Saran tersebut telah disampaikan pada awal tahun ini, usai laporan atas dugaan pelanggaran HAM berat yang mereka sampaikan 28 tahun lalu, tak kunjung terselesaikan hingga kini.

“Pada 6 Januari 2025, Komisioner pengaduan Komnas HAM memberikan saran menyelesaikan permasalahannya melalui jalur hukum,” kata Uli saat dihubungi Kompas.com, Rabu (16/4/2025).

Saat itu, Komnas HAM sudah melakukan identifikasi masalah dan mengeluarkan rekomendasi atas pengaduan pekerja OCI Taman Safari Indonesia. Komnas HAM juga menyatakan adanya pelanggaran HAM atas hak-hak anak.

“Pelanggaran tersebut di antaranya, hak untuk mengetahui asal usul, identitas, dan hubungan kekeluargaan. Kemudian, hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi,” ujarnya.

“Lalu, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak yang dapat menjamin masa depannya, serta hak untuk memperoleh perlindungan keamanan, dan jaminan sosial, sesuai peraturan perundang-undangan,” tambah dia.

Atas identifikasi 4 pelanggaran HAM itu, Komnas HAM memberikan rekomendasi untuk mengakhiri dan mencegah terjadi tindak yang menimbulkan pelanggaran HAM tersebut.

“Komnas HAM juga merekomendasikan untuk menjernihkan asal-usul pemain sirkus OCI yang belum jelas asal-usulnya,” ungkapnya.

Walau demikian, ada beberapa rekomendasi Komnas HAM yang telah ditindaklanjuti.

Dia mengatakan, bahwa pihak OCI telah mengadakan tutor paket A atau setingkat SD untuk anak-anak atau pemain sirkus anak OCI.

“Berdasarkan telaah dokumen, ada pernyataan dari Departemen Pendidikan Kebudayaan pada waktu itu melalui Dinas Pendidikan Cianjur yang telah mengadakan tutor paket A setingkat SD untuk anak-anak di OCI,” ujar dia.

“Kemudian juga untuk penegakan hukum, kepolisian melakukan penyidikan kasus tindak pidana menggelapkan asal usul orang via Pasal 277 KUHP, memang di SP3,” lanjut dia.

Dia menyayangkan bahwa kasus tersebut dihentikan polisik karena dianggap alat bukti yang ada kurang.

Padahal, jika kasus tetap dalam penyelidikan, pihak korban bisa mengajukan gugatan praperadilan.

“Yang seharusnya bisa menggunakan praperadilan tapi sudah lewat waktu. Untuk tuntutan ganti rugi, bisa menggugat perdata juga,” tegas dia.

SEMARANG, KOMPAS.com - Brigadir Ade Kurniawan (AK) resmi mengajukan banding setelah dijatuhi hukuman Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada Kamis (10/4/2025).

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima memori banding yang diajukan oleh Brigadir AK.

"Memori banding Brigadir AK sudah kami terima," kata Artanto saat dikonfirmasi pada Kamis (17/4/2025).

Artanto menambahkan bahwa dalam waktu dekat, surat keputusan untuk sidang banding akan segera disusun setelah memori banding diterima.

"Nanti ditandatangani Kapolda Jateng," tambahnya.

Kuasa hukum Brigadir AK, Moh Harir, menyatakan bahwa kliennya tetap bertekad untuk mengabdi sebagai anggota Polri.

"Klien kami masih ingin jadi anggota Polri, jadi kami harap seperti itu (tidak dipecat)," ujar Harir.

Berharap memenangkan banding

KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Brigadir Ade Kurniawan saat mengikuti Sidang Etik di Mapolda Jawa Tengah, Kamis (10/4/2025).

Tim kuasa hukum Brigadir AK, yang terdiri dari empat pengacara, meyakini bahwa masih ada ruang hukum untuk membatalkan keputusan pemecatan tersebut.

"Hasil putusan sidang ini masih bisa kita perjuangkan dan harapannya kami akan memenangkan banding ini," ungkap dia.

Lebih lanjut, Harir menyatakan bahwa timnya akan mengkaji kembali pasal-pasal yang menjadi dasar pemberhentian Brigadir AK.

"Kami perlu uji pasal-pasal itu, apakah sudah terpenuhi atau belum," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus ini bermula pada Minggu (2/3/2025), ketika ibu korban, DJ, menitipkan bayinya kepada Brigadir AK di dalam mobil saat pergi berbelanja.

Namun, saat kembali, DJ mendapati anaknya dalam kondisi tidak wajar.

Dalam keadaan panik, ia segera membawa bayinya ke rumah sakit, tetapi sayangnya, nyawa sang bayi tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia.

Merasa ada kejanggalan dalam kematian anaknya, DJ melaporkan Brigadir AK ke Polda Jawa Tengah pada 5 Maret 2025.