PEKANBARU, KOMPAS.com – Aksi belasan narapidana yang berpesta musik DJ hingga diduga menggunakan narkoba di dalam Rutan Pekanbaru, Riau, menyorot persoalan integritas petugas dan lemahnya pengawasan rumah tahanan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai kejadian ini bukan kasus tunggal, melainkan gambaran dari persoalan sistemik yang selama ini mengakar di rutan-rutan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” kata Rawa saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (21/4/2025).

Ia menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, harus mengambil langkah sistematis dan menyeluruh untuk membenahi lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, tindakan seperti pemindahan narapidana hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” ujar Rawa.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan narapidana di Rutan Pekanbaru berjoget dengan iringan musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, dan menggunakan alat isap sabu. Video itu diduga direkam sendiri oleh salah satu napi dan diunggah ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas Rutan bersama aparat kepolisian dan TNI menggeledah blok-blok tahanan. Hasilnya, ditemukan puluhan barang terlarang seperti 64 unit handphone, tujuh modem internet, pemantik api, hingga batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan.

Namun, menurut Rawa, sanksi administratif tidak cukup tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya kerja di balik tembok penjara.

PEKANBARU, KOMPAS.com – Aksi belasan narapidana yang berpesta musik DJ hingga diduga menggunakan narkoba di dalam Rutan Pekanbaru, Riau, menyorot persoalan integritas petugas dan lemahnya pengawasan lembaga pemasyarakatan.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru, M Rawa El Amady, menilai kejadian ini bukan kasus tunggal, melainkan gambaran dari persoalan sistemik yang selama ini mengakar di rutan-rutan Indonesia.

“Karena ada masalah integritas pegawai rutan itu sendiri. Artinya ada korupsi di situ secara sistematis,” kata Rawa saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Senin (21/4/2025).

Ia menilai pemerintah, dalam hal ini Presiden RI dan Kementerian Hukum dan HAM, harus mengambil langkah sistematis dan menyeluruh untuk membenahi lembaga pemasyarakatan.

Menurut dia, tindakan seperti pemindahan narapidana hanya bersifat reaktif dan tidak menyentuh akar persoalan.

“Padahal pangkal masalahnya ada pada rutannya. Pemindahan ini tidak akan menyelesaikan masalah selagi pembenahan rutan belum dilakukan,” ujar Rawa.

Sebelumnya, viral di media sosial sebuah video yang menunjukkan narapidana di Rutan Pekanbaru berjoget dengan iringan musik keras, mengisap rokok elektrik, bermain ponsel, dan menggunakan alat isap sabu. Video itu diduga direkam sendiri oleh salah satu napi dan diunggah ke status WhatsApp.

Pasca-viral, petugas Rutan bersama aparat kepolisian dan TNI menggeledah blok-blok tahanan. Hasilnya, ditemukan puluhan barang terlarang seperti 64 unit handphone, tujuh modem internet, pemantik api, hingga batu domino.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Riau pun mencopot Kepala Rutan Pekanbaru Bastian Manalu dan Kepala Pengamanan Rutan Arie Jelfri. Sementara 14 napi dipindahkan ke Lapas Pekanbaru untuk memudahkan pemeriksaan.

Namun, menurut Rawa, sanksi administratif tidak cukup tanpa reformasi menyeluruh terhadap sistem dan budaya kerja di balik tembok penjara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Di tengah riuhnya Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPAFest) yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin (21/4/2025), perhatian sejumlah pengunjung tertuju pada sebuah booth Kanwil Provinsi Jakarta.

Di sanalah Indriyani (29), warga binaan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, duduk tenang, menggenggam canting kecil berisi malam yang sudah dilelehkan.

Sesekali ia meniup ujung canting, memastikan suhu cairan tidak terlalu panas. Kemudian, malam di canting itu Indri torehkan perlahan ke atas kain putih polos yang terbentang di depannya.

Tak ada keraguan dari gerakan tangan Indri. Setiap goresan malam yang ia lukis seakan mengandung cerita tentang perjalanan hidupnya yang kini berbalut warna dan penuh pola.

Indri tak sendiri, ada warga binaan yang turut tampil dalam IPPAFest yang akan berlangsung hingga Rabu (23/4/2025) itu.

Di festival ini, mereka bukan narapidana, melainkan seniman, perajin, dan musisi. Ada yang melukis wajah-wajah penuh ekspresi, ada yang memainkan alat musik dengan semangat menyala, ada pula yang memamerkan hasil kerajinan tangan memesona.

Penjara, bagi banyak orang mungkin terdengar menyeramkan, dibatasi jeruji dingin, sunyi, dan penyesalan.

Namun, bagi Indri, justru di balik tembok dan pagar tinggi itulah ia menemukan ruang untuk bertumbuh.

Sejak menjalani masa hukuman pada 2020, penjara tak lagi menjadi tempat menebus kesalahan semata, melainkan sekolah kehidupan untuk Indri berkreasi.

“Awalnya, saya itu belum bisa apa-apa. Tapi, dilatih di sana (lapas),” ucap Indriyani saat berbincang dengan Kompas.com, Senin (21/4/2025).

Awalnya, Indri hanya senang menggambar. Di tengah waktu luang dan rutinitas di balik jeruji, ia mencoba-coba ikut pelatihan batik.

Tak disangka, ia justru menemukan ruang untuk berekspresi dan merangkai ulang kehidupannya.

“Kalau lagi ada inspirasi gitu jadi kita bisa meluapkan ada di situ. Kalau batik tulis itu kan apa yang ada di pikiran kita kan, jadi bisa dituangin langsung,” ucap Indriyani.

Setiap hari, Indri bisa menghabiskan waktu delapan sampai sepuluh jam untuk membatik.

Kadang motif kontemporer, kadang klasik. Kadang juga hanya mengikuti arus pikiran yang ingin meluap menjadi pola-pola indah.

“Yang susah itu bukan tekniknya, tapi kalau misalnya ada pesanan dan diburu waktu. Tapi ya, semua yang dipelajari pasti sulit kalau enggak ada kemauan. Tapi kalau kita mau, pasti bisa,” kata dia.

Sementara, Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan RI (Imipas) Agus Andrianto menyatakan, melalui IPPAFest, masyarakat diajak untuk melihat bahwa warga binaan bukan hanya angka statistik atau berita kriminal masa lalu.

Mereka adalah individu yang sedang diberi kesempatan kedua, dilatih, didampingi, dan diberdayakan agar saat kembali ke masyarakat bisa berdiri sejajar, bukan hidup dalam stigma.

“Pada saat kembali ke masyarakat, diharapkan masyarakat satu, menyadari kesalahannya, mandiri secara ekonomi. Dengan dua hal itu saja, kemungkinan untuk terjadi pengulangan pidana itu zero,” ujar Agus.

Dia menyebut, negara hadir melalui pendekatan yang lebih manusiawi. Bukan lagi pendekatan represif, tapi pembangunan kapasitas pribadi.

Pendekatan yang percaya bahwa perubahan itu mungkin, selama diberi ruang dan arahan.

“Yang diuntungkan siapa? Masyarakat. Terlindungi dan kita berharap warga binaan yang kembali ke masyarakat ini, menjadi masyarakat yang dapat membantu pembangunan nasional Indonesia,” kata Agus.

Malam pun terus menetes dari canting yang digenggam Indriyani, membentuk motif demi motif yang rumit namun indah.

Di balik garis-garis itu, ada jejak tangan yang pernah salah arah, namun kini tengah merajut ulang jalan hidupnya dengan tekad dan harapan.

Penjara, dalam cerita Indri, bukanlah akhir. Ia justru menjadi titik balik.

Menjadi ruang untuk mengenal diri, menerima masa lalu, dan membangun masa depan, setitik demi setitik, seperti malam yang ditoreh di atas kain putih.

Saat kelak Indri melangkah keluar dari gerbang lapas, ia tak hanya membawa karya-karya batik, tetapi juga lembar baru dalam hidup yang sudah siap diwarnai dengan tangan dan hatinya sendiri.

“Sebenarnya, untuk ke depannya saya belum tahu, belum ada pikiran juga soalnya masih lumayan di sana (hukuman di penjara). Kepingin sih ada, cuma ya lihat nanti aja di luar di sana. Kalau ada kesempatan mau mengembangkan kemampuan saya dalam membatik,” ungkap Indriyani.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kuasa hukum Oriental Circus Indonesia (OCI) Ricardo Kumontas menyatakan, pihaknya siap menghadapi kemungkinan jalur hukum yang ditempuh oleh mantan pemain sirkus, termasuk gugatan perdata maupun laporan pidana.

Ricardo menegaskan, salah satu poin yang tengah disorot adalah klaim permintaan ganti rugi senilai Rp 3,1 miliar yang ramai disebut-sebut belakangan ini.

Ia meluruskan bahwa angka tersebut bukan berasal dari rekomendasi Komnas HAM, melainkan murni permintaan dari pihak mantan pemain yang dikirim dalam bentuk somasi.

“Jadi ya, mereka mesti buktikan dulu. Itu bukan dari Komnas HAM, itu somasi mereka kepada kami. Jadi, masih belum ada proses hukum,” kata Ricardo, dalam jumpa pers di Hotel Mulia, Senin (21/4/2025).

Ricardo juga menegaskan bahwa pihak OCI belum mengambil langkah hukum balik, karena sejauh ini pihak manajemen masih mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.

Meski demikian, apabila proses hukum berjalan, OCI akan bersikap kooperatif dan menyiapkan pembelaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kalau mereka benar-benar ajukan gugatan, ya kita lihat di peradilan. Kita pasti akan ambil langkah hukum, kita siapkan semua ‘peluru’ hukum kami,” ujar Ricardo.

Ia pun menanggapi pertanyaan soal kemungkinan penyebaran berita bohong oleh mantan pemain sirkus yang kini ramai di media sosial.

Menurut dia, tindakan hukum bisa diambil, namun untuk saat ini pihak OCI memilih menahan diri, mengingat hubungan yang sebelumnya bersifat kekeluargaan.

“Pak Jansen (pendiri OCI) menganggap mereka seperti adik-adik. Jadi, tindakan hukum itu pilihan terakhir. Sebenarnya beliau terpukul sekali dengan cerita-cerita yang beredar di media sosial,” tutur Ricardo.

Meski demikian, Ricardo memastikan jika jalur hukum tidak bisa dihindari, tim hukum OCI akan siap bertarung di meja hijau.

“Apapun yang terjadi, kita akan counter sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku,” pungkas dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan mengapa draf UU TNI tidak langsung disebar ke publik setelah diteken oleh Presiden Prabowo Subianto.

Prasetyo berdalih, ada tahapan yang harus dilalui sebelum draf resminya diberikan kepada publik.

"Kan semua ada prosesnya secara administratif. Setelah diteken, kan ada pengarsipan, ada dicek kembali, masuk ke lembaran negara, dan seterusnya," ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Meski begitu, Prasetyo menjanjikan draf UU TNI sudah mulai bisa diakses publik melalui situs web Setneg per hari ini.

"Insya Allah hari ini sudah," imbuh dia.

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H.

Perubahan yang paling menjadi sorotan dalam RUU TNI adalah perubahan Pasal 47 terkait jabatan TNI aktif di kementerian/lembaga sipil.

Berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) UU TNI lama, terdapat pasal yang menyebut prajurit TNI hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan.

Namun, dalam UU TNI baru, poin itu diubah sehingga TNI aktif dapat menjabat di 14 kementerian/lembaga.

Kementerian/lembaga yang dimaksud adalah kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk Dewan Pertahanan Nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, TNI aktif harus mundur atau pensiun jika mengisi jabatan di luar 14 kementerian/lembaga sipil tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Jubir Presiden Prabowo, Prasetyo Hadi, mengajak publik untuk tidak melulu menyoroti kekurangan Soeharto, Presiden ke-2 RI yang kini diusulkan jadi pahlawan nasional.

"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana Bapak Presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita," kata Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo menegaskan Istana tidak mempermasalahkan usulan menjadikan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional 2025.

Dia tidak melihat ada yang salah dengan usulan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025.

"Menurut saya tidak ada masalah. Tapi kita belum membahas itu secara khusus. Kalau berkenaan dengan usulan ya, usulan dari Kementerian Sosial terhadap Presiden Soeharto, saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga," ujar Prasetyo.

Prasetyo berpendapat sudah sewajarnya bagi mantan Presiden untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara.

"Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibie, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," sambungnya.

Menurut Prasetyo, menjadi Presiden yang memimpin ratusan juta penduduk bukanlah hal mudah.

Dia mengatakan, setiap Presiden pasti menghadapi permasalahan yang tidak semua orang tahu.

Sementara itu, terkait penolakan Soeharto menjadi Pahlawan Nasional 2025, Prasetyo mengatakan tidak ada sosok yang sempurna. Dia kembali mengingatkan setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing.

"Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," imbuh Prasetyo.

KOMPAS.com - Studi PwC mengungkap, pasar layanan hukum keberlanjutan di Singapura akan tumbuh besar, mencapai antara 450 juta hingga 500 juta dollar Singapura pada tahun 2033.

Sesuai namanya, layanan hukum keberlanjutan ini menyediakan layanan hukum terkait dengan isu-isu keberlanjutan seperti hukum lingkungan, regulasi ESG, transisi energi, dan lain-lain.

Pertumbuhan yang diperkirakan PwC itu tiga kali lebih besar dibandingkan perkiraan nilai pasar layanan hukum keberlanjutan pada tahun 2023, yang diperkirakan antara 140 juta hingga 180 juta dollar Singapura.

Ini berarti setiap tahunnya, nilai pasar diperkirakan akan meningkat sebesar 10 persen dari nilai tahun sebelumnya.

Alasan utama di balik pertumbuhan pesat ini adalah meningkatnya kebutuhan akan layanan hukum dua area utama yang berkaitan dengan keberlanjutan.

Pertama, peluang hukum yang baru muncul, contohnya pasar karbon dan sengketa terkait keberlanjutan yang diperkirakan akan meningkat dari 20-40 juta dollar Singapura menjadi 110-130 juta dollar Singapura.

Area kedua adalah penambahan elemen terkait keberlanjutan pada alur kerja hukum yang sudah ada, seperti penyusunan kontrak dan kepatuhan regulasi, yang diproyeksikan tumbuh dari 120–140 juta dollar Singapura menjadi 330–350 juta dollar Singapura dalam periode waktu yang sama.

Mengutip Know ESG, Senin (21/4/2025), regulasi keberlanjutan di Singapura memang semakin ketat.

Misalnya, Perusahaan-perusahaan besar di Singapura kemungkinan diwajibkan untuk secara transparan melaporkan data terkait emisi gas rumah kaca mereka dan upaya mereka dalam mengatasi perubahan iklim.

Selain itu, regulasi internasional seperti Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon Uni Eropa yang mengatur desain, konstruksi dan operasional bangunan agar lebih ramah lingkungan dan hemat energi.

Tak hanya peraturan domestik, regulasi internasional seperti Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) dari Uni Eropa mewajibkan bisnis yang mengekspor ke Eropa untuk mengungkapkan emisi karbon mereka.

Berbagai perubahan regulasi ini pun secara signifikan memengaruhi industri hukum di Singapura.

Akan tetapi, di tengah perkembangan ini, firma hukum Singapura menghadapi beberapa kendala dalam bersaing dengan korporasi internasional yang memiliki sumber daya dan pengalaman lebih besar di bidang tersebut.

Studi PwC pun menekankan bahwa untuk mengatasi persaingan pengacara di Singapura, perlu mengembangkan keterampilan keberlanjutan, pengetahuan teknis, dan keahlian di pasar karbon serta inovasi digital, serta menjalin kemitraan dan terus mengembangkan diri agar tetap kompetitif di pasar yang berkembang ini.

Studi menggaris bawahi pula bahwa meskipun pasar layanan hukum keberlanjutan secara keseluruhan akan tumbuh, beberapa sub-area mungkin mengalami penurunan permintaan di masa depan setelah regulasi stabil.

Oleh karena itu, firma hukum disarankan untuk tidak hanya mengandalkan area tersebut, melainkan juga fokus mengembangkan spesialisasi, membangun merek yang kuat di bidang keberlanjutan, dan menjalin kemitraan strategis untuk memaksimalkan peluang dalam sektor yang secara keseluruhan menjanjikan ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eks Tim Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus pengacara Rasamala Aritonang bungkam usai diperiksa penyidik di Gedung Merah Putih, Jakarta, pada Senin (21/4/2025).

Pantauan di lokasi, Rasamala tak memberi pernyataan apapun terkait pemeriksaan sebagai saksi kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo atau SYL.

Dia berjalan sangat cepat untuk menghindari para wartawan yang mengikutinya sambil menanyakan proses pemeriksaan.

Catatan Kompas.com, dalam sepekan yang lalu, KPK telah memanggil sejumlah pegawai di Visi Law Office. Mereka didalami soal aliran uang yang berkaitan dengan dugaan korupsi SYL.

Selain itu, KPK juga menggeledah kantor firma hukum Visi Law Office di Pondok Indah, Jakarta pada Rabu (19/3/2025).

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, Rasamala Aritonang diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Pertanian untuk tersangka eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Saksi. (Kasus) SYL," kata Tessa saat dikonfirmasi, Senin.

*Kasus TPPU tersangka SYL

SYL diduga melakukan pencucian uang atas praktik pemerasan dan gratifikasi yang ia lakukan selama menjabat sebagai menteri pertanian.

Pada Mei 2024 lalu, penyidik KPK gencar menyita sejumlah aset SYL dan anak buahnya, mulai dari rumah hingga sejumlah mobil.

Salah satu yang disita adalah mobil Mercedes-Benz Sprinter beserta kunci remot yang ditemukan penyidik di Perumahan Bumi Permata Hijau, Makassar.

Selain itu, penyidik juga menyita dua unit kendaraan di Perum The Orchid Jalan Orchid Indah, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan Tamalate, Makassar.

Kendaraan dimaksud adalah satu unit mobil New Jimny warna ivory dengan satu buah kunci, serta satu unit motor Honda X-ADV 750 CC warna silver dominan beserta tiga buah kunci.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, mengatakan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas pada tahun 2025 ini.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Saat ditanya mengenai kekhawatiran RUU Polri dapat membuat polisi jadi "super power", Prasetyo membantah.

Sebab, isi dari RUU Polri saja belum dibahas. Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada penilaian mengenai RUU itu padahal belum ada pembahasan.

"Super power-nya di mana? Wong kita isinya belum kita bahas kok," ucapnya.

Prasetyo pun kembali menegaskan bahwa RUU Polri akan dibahas pada tahun ini.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," imbuh Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) sekaligus Juru Bicara (Jubir) Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi, mengatakan RUU Polri dan RUU Kejaksaan akan dibahas pada tahun 2025 ini.

"Kalau sesuai dengan agenda, iya. Tapi bahwa substansi, isi, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi," ujar Prasetyo di Istana, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Saat ditanya mengenai kekhawatiran RUU Polri dapat membuat polisi jadi "super power", Prasetyo membantah.

Sebab, isi dari RUU Polri saja belum dibahas. Dia mempertanyakan bagaimana bisa ada penilaian mengenai RUU itu padahal belum ada pembahasan.

"Super power-nya di mana? Wong kita isinya belum kita bahas kok," ucapnya.

Prasetyo pun kembali menegaskan bahwa RUU Polri akan dibahas pada tahun ini.

"Sesuai dengan agenda seperti itu," imbuh Prasetyo.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menemukan adanya dugaan tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dalam kasus pembunuhan jurnalis Juwita (23) oleh anggota TNI Angkatan Laut, Kelasi Satu Jumran, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Dugaan tersebut ditemukan LPSK usai melakukan investigasi pada 17–18 April 2025.

"Dari hasil investigasi lapangan, LPSK juga menemukan indikasi adanya unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diduga terjadi sebelum pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS, yang dapat memperberat hukuman," ucap Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati melalui keterangan resmi, Senin (21/4/2025).

Oleh karenanya, atas temuan tersebut, LPSK mendorong Jumran diperberat hukumannya.

“Kami mendorong agar dugaan adanya kekerasan seksual juga diproses sesuai hukum yang berlaku. Jika ditemukan bukti baru, kami berharap penyidik dan aparat terkait bersedia membuka penyelidikan lanjutan,” tutur Sri.

Sri mengungkapkan, LPSK juga sudah menerima enam permohonan perlindungan dari keluarga korban dan saksi kasus ini.

"Permohonan mencakup pendampingan hukum, bantuan psikologis, hingga fasilitasi restitusi," ucap Sri.

Diberitakan sebelumnya, Juwita (23), seorang wartawati dari salah satu media online di Banjarbaru, ditemukan tidak bernyawa di kawasan Gunung Kupang pada Sabtu (22/3/2025) sore.

Oleh karena penyebab kematiannya dinilai janggal, organisasi pers dan rekan sesama jurnalis di Banjarbaru mendesak Polres Banjarbaru melakukan penyelidikan.

Sejumlah saksi diperiksa petugas Polres Banjarbaru untuk mengungkap penyebab kematiannya.

Lima hari setelah kematiannya, terduga pelaku pembunuhan mulai terungkap setelah Detasemen Polisi Militer Lanal Balikpapan menggelar konferensi pers.

Juwita diduga tewas dibunuh oknum anggota TNI AL, Jumran, yang merupakan kekasihnya. Pihak keluarga Juwita menuntut keadilan dan berharap pelaku dapat dihukum seberat-beratnya.

Pelaku Jumran kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Setelahnya, terungkap fakta-fakta baru, termasuk dugaan pemerkosaan yang dilakukan Jumran terhadap Juwita sebelum ia dihabisi.

JAKARTA, KOMPAS.com -Fany Rizkia, seorang anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Timur, bergabung dengan lembaga ini karena dorongan kuat dari rasa kemanusiaan.

"Motivasi saya untuk terlibat di BPBD ini, pada kebencanaan itu karena terdorong dari rasa kemanusiaan, jadi untuk rasa saling tolong menolong saat itu yang dibutuhkan," ucap Fany kepada Kompas.com pada Senin (21/4/2025).

Menceritakan perjalanan kariernya, Fany menuturkan, ia bergabung dengan BPBD setelah menyelesaikan pendidikan hukum di salah satu universitas di Jakarta.

"Kalau latar belakang pendidikannya mungkin agak kurang sinkron ya. Saya kebetulan lulusan S1 dan S2 hukum. Jadi, saya bergabung di sini setahun setelah lulus dari sarjana hukum," ungkap Fany.

Fany menjelaskan bahwa meskipun tugas utama perempuan di BPBD Jakarta Timur adalah melakukan pendataan, mereka juga harus bersiap untuk terjun langsung ke lapangan jika diperlukan.

"Enggak menutup kemungkinan bagi kami (perempuan) untuk terjun langsung, seperti ketika ada penemuan jenazah di sungai atau orang hilang di sungai," ucap Fany.

Fany menambahkan bahwa ia harus selalu bersiaga 24 jam untuk menghadapi bencana yang dapat datang secara tiba-tiba.

"Kalau untuk jam kerja itu office hour seperti biasa, namun tidak sepenuhnya seperti itu. Karena kemungkinan di luar jam kerja, jika ada bencana, kami harus siap-siap," ungkapnya.

Menurut Fany, bencana bisa terjadi kapan saja, termasuk saat hari libur atau malam hari ketika orang-orang sedang beristirahat.

"Tapi meski lelah tetap kami jalani saja, karena memang sudah tugasnya," tutur Fany.