SURABAYA, KOMPAS.com - Pakar hukum dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Prof Dr M Hadi Shubhan SH, MH, C.N, menegaskan tindakan penahanan ijazah oleh pengusaha di Surabaya dapat dikategorikan sebagai bentuk pemaksaan.

“Ijazah merupakan dokumen pribadi yang melekat pada individu. Penahanannya oleh pengusaha jelas merugikan pekerja,” ujar Prof Hadi saat dikonfirmasi di Surabaya, Rabu (23/4/2025).

Menurut dia, kondisi tersebut kerap terjadi karena pekerja berada dalam posisi yang lemah dan membutuhkan pekerjaan.

Sehingga korban tidak memiliki banyak pilihan selain menuruti kebijakan perusahaan.

“Pekerja dalam posisi tidak seimbang. Mereka dipaksa karena kebutuhan ekonomi dan ancaman pemutusan hubungan kerja jika tidak patuh,” tambahnya.

Ia menyebut, hingga kini belum terdapat regulasi nasional yang secara tegas dan eksplisit melarang praktik penahanan ijazah dalam hubungan kerja.

Hal ini, lanjutnya, menjadi celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh sebagian pengusaha.

“Kita belum punya aturan setingkat undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur secara spesifik soal ini. Namun, di Provinsi Jawa Timur, sudah ada ketentuan dalam Perda Nomor 8 Tahun 2016,” katanya.

Dalam Pasal 42 Perda tersebut disebutkan bahwa pengusaha dilarang menahan dokumen pribadi milik pekerja seperti KTP, SIM, Kartu Keluarga (KK), dan ijazah.

Prof Hadi juga menekankan bahwa praktik penahanan ijazah memiliki dampak serius bagi pengembangan karier dan kehidupan para pekerja.

“Pekerja bisa kehilangan kesempatan untuk pindah kerja atau melanjutkan pendidikan karena tidak memiliki akses terhadap ijazahnya sendiri,” ujarnya.

Terkait sanksi hukum, Prof Hadi menyebutkan bahwa perusahaan dapat dikenai sanksi perdata maupun administratif.

Pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), dan pengawas ketenagakerjaan juga berwenang menjatuhkan sanksi.

“Bahkan sesuai dengan ketentuan dalam Perda Jawa Timur, pelaku juga bisa dikenai pidana berupa kurungan,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan, kasus eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, pengakuan para korban sudah dikuatkan oleh investigasi dari Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikan Sugiat usai menggelar rapat dengan pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," ujar Sugiat.

"Ada beberapa pasal bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambung dia.

Sugiat menyesalkan tindakan eksploitasi yang bahkan dilakukan sejak korban masih berusia 2 tahun.

Dia menyebut, penjualan yang dilakukan orangtua korban bisa menjadi pintu masuk menuju ranah pidana.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan. Si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orangtuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujar Sugiat.

Untuk itu, Sugiat mendorong agar kasus tersebut diusut kembali oleh Mabes Polri.

Sugiat mengeklaim, akan mengawal ketat kasus eksploitasi pemain sirkusTaman Safari Indonesia ini.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," imbuh dia.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet, sambil menahan tangis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi XIII DPR Sugiat Santoso mengatakan, kasus eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat.

Menurut dia, pengakuan para korban sudah dikuatkan oleh investigasi dari Komnas HAM.

Hal tersebut disampaikan Sugiat usai menggelar rapat dengan pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Kalau dari temuan, saya pikir tadi sudah dijelaskan oleh kuasa hukum dan para korban dan dikuatkan oleh temuan investigasi Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ini pelanggaran berat," ujar Sugiat.

"Ada beberapa pasal bahkan UUD 1945 dan beberapa pasal di ketentuan hukum kita bahkan hukum internasional, ini pelanggaran berat," sambung dia.

Sugiat menyesalkan tindakan eksploitasi yang bahkan dilakukan sejak korban masih berusia 2 tahun.

Dia menyebut, penjualan yang dilakukan orangtua korban bisa menjadi pintu masuk menuju ranah pidana.

"Bahwa mereka ternyata dari umur 5 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada yang 8 tahun itu sudah diperjualbelikan. Si OCI yang membeli, Oriental Circus Indonesia yang membeli. Penjualnya adalah orangtuanya. Saya pikir itu bisa pintu masuk ke tindak pidananya," ujar Sugiat.

Untuk itu, Sugiat mendorong agar kasus tersebut diusut kembali oleh Mabes Polri.

Sugiat mengeklaim, akan mengawal ketat kasus eksploitasi pemain sirkusTaman Safari Indonesia ini.

"Komisi XIII ingin mengawal kasus ini terkait dengan tindak kejahatannya. Bahwa Mabes Polri membuka kembali kasus ini dan menghukum pelaku kejahatan ini," imbuh dia.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus OCI menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya.

“Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet, sambil menahan tangis.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya mendapati bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada 1997 silam.

Hal tersebut disampaikan Atnike saat rapat bersama eks pemain sirkus OCI dan Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau salah satunya adalah sirkus," ujar Atnike.

Saat dikonfirmasi terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan Puskopau mengenai kepemimpinan sirkus.

Hanya saja, Atnike mengaku perlu menelusuri lebih lanjut apakah TNI AU masih memiliki OCI sampai saat ini atau tidak.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," katanya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024, akhir tahun, dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu, dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Atnike pun mengaku akan melakukan tindakan lebih lanjut ke TNI AU atas temuan Komnas HAM ini.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4) lalu, saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

Dia mengaku dipukuli, dirantai, hingga dipaksa tampil saat hamil. Butet juga dipisahkan dari anaknya, juga pernah dijejali kotoran gajah.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu. Dia baru sadar saat dewasa bahwa ibunya adalah Butet.

Fifi sempat kabur, dikembalikan lagi ke tempat sirkus, kemudian disiksa. Dia pernah disiksa dalam bentuk penyetruman alat kelamin dan pemasungan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAMAtnike Nova Sigiro menyoroti kasus eksploitasi terhadap para mantan pemain sirkus Taman Safari Indonesia yang tak kunjung selesai meski sudah 28 tahun berlalu.

Atnike menyayangkan aduan yang pertama kali muncul pada tahun 1997 itu tak juga selesai di tahun 2025 ini.

Hal tersebut Atnike sampaikan dalam rapat bersama Komisi XIII DPR dan para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM. Sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban. Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997, jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," ujar Atnike.

Atnike menjelaskan, pada tahun 2002, mantan pemain sirkus OCI itu mengadu lagi ke Komnas HAM karena rekomendasi yang diberikan pada 1997 lalu tak kunjung dijalankan pihak OCI.

Sebab, di tahun 1997 itu, Komnas HAM telah membuat beberapa kesimpulan dari pemantauan yang dilakukan akan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

"Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Circus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur," jelasnya.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak," sambung Atnike.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4) pekan lalu.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya. “Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komnas HAMAtnike Nova Sigiro menyoroti kasus eksploitasi terhadap para mantan pemain sirkus Taman Safari Indonesia yang tak kunjung selesai meski sudah 28 tahun berlalu.

Atnike menyayangkan aduan yang pertama kali muncul pada tahun 1997 itu tak juga selesai di tahun 2025 ini.

Hal tersebut Atnike sampaikan dalam rapat bersama Komisi XIII DPR dan para mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM. Sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban. Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997, jadi sudah lebih 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," ujar Atnike.

Atnike menjelaskan, pada tahun 2002, mantan pemain sirkus OCI itu mengadu lagi ke Komnas HAM karena rekomendasi yang diberikan pada 1997 lalu tak kunjung dijalankan pihak OCI.

Sebab, di tahun 1997 itu, Komnas HAM telah membuat beberapa kesimpulan dari pemantauan yang dilakukan akan adanya pelanggaran hak asasi manusia.

"Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Circus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur," jelasnya.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak," sambung Atnike.

Sebelumnya, sejumlah perempuan mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI) menguak kisah kelam selama puluhan tahun menjadi pemain sirkus yang beratraksi di berbagai tempat, termasuk di Taman Safari Indonesia.

Cerita memilukan ini diungkap para perempuan tersebut di hadapan Wakil Menteri HAM Mugiyanto, Selasa (15/4/2025), saat mengadukan pengalaman pahit yang mereka alami selama bertahun-tahun, mulai dari kekerasan fisik, eksploitasi, hingga perlakuan tidak manusiawi.

Butet, salah satu pemain sirkus, bercerita bahwa ia sering mendapatkan perlakuan kasar selama berlatih dan menjadi pemain sirkus.

“Kalau main saat show tidak bagus, saya dipukuli. Pernah dirantai pakai rantai gajah di kaki, bahkan untuk buang air saja saya kesulitan,” kata Butet di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (15/4) pekan lalu.

Bahkan, ketika sedang mengandung, Butet juga tetap dipaksa tampil dan dipisahkan dari anaknya. “Saat hamil pun saya dipaksa tetap tampil. Setelah melahirkan, saya dipisahkan dari anak saya, saya tidak bisa menyusui. Saya juga pernah dijejali kotoran gajah hanya karena ketahuan mengambil daging empal,” ungkap Butet sambil menahan tangis.

Butet pun mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia tidak pernah mengetahui identitas aslinya, baik itu nama, keluarga, dan usia karena sudah ditempa sebagai pemain sirkus sejak kecil.

Fifi, anak Butet, juga mengalami kisah serupa seperti sang ibu.

Sejak lahir, Fifi dibesarkan di lingkungan sirkus tanpa mengetahui siapa orangtuanya.

Rupanya, Fifi diambil oleh salah satu bos OCI saat ia baru lahir.

Ia baru sadar bahwa Butet adalah ibunya ketika sudah beranjak dewasa.

Butet mengaku menyerahkan Fifi untuk diasuh orang lain karena belum memiliki kehidupan yang layak.

Hidup di lingkungan sirkus sejak kecil rupanya membuat Fifi tak betah.

Ia sempat kabur karena tidak tahan akan siksaan yang ia alami. “Saya sempat diseret dan dikurung di kandang macan, susah buang air besar. Saya nggak kuat, akhirnya saya kabur lewat hutan malam-malam, sampai ke Cisarua. Waktu itu sempat ditolong warga, tapi akhirnya saya ditemukan lagi,” tutur Fifi.

Nasib Fifi semakin tragis setelah ditangkap karena siksaan yang ia terima berkali-kali lebih kejam. “Saya diseret, dibawa ke rumah, terus disetrum. Kelamin saya disetrum sampai saya lemas. Rambut saya ditarik, saya ngompol di tempat, lalu saya dipasung,” kenangnya dengan suara lirih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono telah melaporkan Ahmad Dhani atas kasus dugaan penghinaan rasial.

Setelah ini, Rayen Pono selanjutnya akan melaporkan Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Aduan itu akan dilakukan atas dasar Dhani yang saat ini menjabat sebagai Anggota DPR RI.

"Terkait MKD, kami akan melalukan itu karena ini berkaitan dengan seorang pejabat publik yang harusnya menjaga namanya, etika, tapi tidak dilalsanakan dengan baik," kata Jajang, kuasa hukum Rayen, saat ditemui di Bareskrim Polri, Rabu (23/4/2025).

Rayen Pono dan tim kuasa hukumnya rencananya akan mendatangi MKD besok, Kamis (24/4/2025).

Eks personel Pasto tersebut menegaskan Ahmad Dhani seharusnya bisa menjaga perilaku dan lisannya karena sudah menjadi seorang wakil rakyat.

"Semakin tinggi jabatan seseorang, justru perilaku mereka semakin 'terbatas'. Mereka (harusnya) semakin mengontrol diri, menjaga lisan, harga diri, dan marwah dari institusi masing-masing," kata Rayen.

Diberitakan sebelumnya, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani atas dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik di media sosial.

Rayen Pono menegaskan dirinya sudah menutup pintu maaf terhadap Ahmad Dhani yang dua kali merendahkan marga keluarga besarnya.

Awalnya, mantan personel Pasto itu telah memaafkan Dhani yang menuliskan namanya Rayen Porno dalam undangan terbuka untuk debat soal tata kelola royalti musik.

Namun Dhani kembali menyebut nama tersebut pada debat soal royalti baru-baru ini.

KOMPAS.com- Agensi grup idola ASTRO, Fantagio akan mengambil langkah hukum tegas terhadap berbagai postingan berbahaya dan jahat yang menargetkan artis mereka.

Hal ini diketahui dari pernyataan resmi Fantagio pada 23 April 2025.

"Kami menyadari bahwa postingan jahat termasuk serangan fitnah yang mencemarkan nama baik dan reputasi ASTRO serta penyebaran dan reproduksi rumor yang tidak berdasar disebarkan tanpa pandang bulu melalui media sosial dan komunitas daring," tulis Fantagio dalam pernyataannya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (23/4/2025).

Fantagio mengatakan, mereka terus memantau tindakan jahat yang berulang terhadap para member ASTRO.

"Kami tidak dapat lagi mengabaikan masalah ini. Kami sekarang sedang mempersiapkan tindakan hukum yang tegas tanpa keringanan hukuman," tulis Fantagio.

Agensi juga menegaskan bahwa penyebaran informasi palsu atau postingan jahat dengan memanfaatkan anonimitas bukanlah kritik konstruktif, melainkan pelanggaran hukum yang serius.

Saat ini, Fantagio tengah mengumpulkan data terkait berbagai postingan berbahaya yang ditujukan kepada artis mereka.

Mereka juga membuka partisipasi publik, termasuk penggemar, untuk melaporkan postingan jahat melalui email protectfantagio@gmail.com.

Laporan tersebut bisa dikirim dengan format subjek (nama artis), Konten Laporan Posting Berbahaya (tautan ke postingan (URL) / ID Poster / tanggal postingan / file PDF terlampir atau gambar yang berisi konten postingan).

Fantagio kembali menegaskan komitmennya untuk melindungi artis-artis mereka.

"Kami ingin menegaskan kembali bahwa kami akan mengambil tindakan tegas terhadap semua tindakan yang melanggar hak artis kami," ucap Fantagio.

"Terima kasih sekali lagi atas minat dan dukungan Anda yang berkelanjutan terhadap artis kami," tutur Fantagio.

BANDUNG, KOMPAS.com - Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi telah mendaftarkan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang memenangkan Perkumpulan Lyceum Kristen atas sengketa lahanSMA Negeri 1 Bandung.

Analis Hukum Ahli Madya Biro Hukum Setda Pemprov Jabar, Arief Nadjemudin, mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan banding tersebut pada Senin (21/4/2025) dan tinggal menunggu nomor register.

"Sudah kami daftarkan dua hari lalu, hari Senin melalui ecourt," ujarnya saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (23/4/2025).

Saat ini, Biro Hukum Pemprov Jabar tengah menyusun memori banding atas putusan tersebut, dan dalam waktu dekat akan segera diserahkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta.

"Penyusunan memori banding 14 hari dari putusan. Dalam jangka waktu tersebut itu harus disampaikan," kata Arief.

Arief menegaskan menolak segala upaya di luar persidangan, termasuk ajakan damai dari pihak penggugat, yakni Perkumpulan Lyceum Kristen, dalam kasus ini.

"Tetap akan banding. Kami akan melalui upaya jalur hukum di persidangan," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Perkumpulan Lyceum Kristen menang dalam perkara sengketa status lahan yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Bandung.

Putusan tersebut tertuang dalam amar putusan PTUN Bandung dengan Nomor Perkara 164/G/2024/PTUN.BDG yang ditetapkan pada 17 April 2025.

Dalam putusannya, PTUN Bandung mengabulkan seluruh gugatan dari Perkumpulan Lyceum Kristen dan menolak eksepsi yang diajukan oleh tergugat, yaitu Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kota Bandung, serta tergugat intervensi, yaitu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

BIMA, KOMPAS.com - Puskesmas Bolo di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya buka suara atas adanya laporan dari keluarga pasien balita bernama Aruni.

Keluarga balita berusia 1 tahun 2 bulan ini menempuh jalur hukum karena menduga Aruni telah menjadi korban malapraktik tenaga medis Puskesmas Bolo.

Pasalnya, tangan korban membengkak hingga bernanah usai pemasangan jarum infus oleh tim medis Puskemas Bolo.

Kepala Puskesmas Bolo, Nurjanah menegaskan bahwa pihaknya akan siap menghadapi proses hukum yang ditempuh keluarga pasien.

"Karena sudah dilaporkan sampai di polres, kami Insyaallah siap mengikuti prosedur yang ada," kata Nurjanah saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (23/4/2025).

Nurjanah mengaku tidak bisa menyimpulkan terkait penyebab terjadinya pembengkakan pada tangan Aruni.

Saat dibawa pihak keluarga ke Puskesmas Bolo pada 10 April 2025, tim langsung memberikan penangan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

"Musibah yang dialami kami juga sangat berempati, dan kejadian ini di luar harapan kami," ujarnya.

Saat awal mencuatnya kasus ini, lanjut dia, pihaknya langsung mengumpulkan semua tenaga medis Puskesmas Bolo untuk klarifikasi.

Hanya saja karena dirinya harus keluar daerah untuk menemani keluarganya yang berobat, sehingga belum ada pertemuan lanjutan.

Karena alasan itu juga pihaknya belum berani menyimpulkan penyebab terjadi dugaan malpraktek tersebut.

"Jadi kami harus mengkonfirmasi lebih mendalam dulu kepada tim yang menangani pasien tersebut," jelasnya.

Kasat Reskrim Polres Bima, AKP Abdul Malik mengaku belum mengambil langkah pemeriksaan saksi-saksi dalam kasus dugaan malapraktik pasien Bali ini.

"Belum, kalau sudah dipanggil nanti kami informasikan," tandasnya.

Sebelumnya, seorang pasien balita bernama Aruni, warga Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), diduga menjadi korban malapraktik tenaga medis Puskesmas Bolo.

Hal itu menyusul kondisi tangan pasien mengalami pembengkakan dan bernanah usai pemasangan jarum infus di Puskesmas Bolo.

Pasien yang baru berusia 1 tahun 2 bulan ini bahkan sampai dirujuk ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB untuk memastikan jari jemarinya berfungsi.

"Saya sudah laporkan terkait dugaan malapraktik terhadap cucu saya tersebut," kata kakek korban, Aidin saat dikonfirmasi, Selasa (22/4/2025).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) diminta untuk kembali melakukan investigasi terhadap dugaan eksploitasi mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI).

Anggota Komisi XIII DPR Elpisina mengatakan, investigasi tersebut penting dalam menjamin hak asasi manusia para mantan pemain sirkus OCI yang mencari keadilan.

"Adanya pengaduan ke Komnas HAM mengindikasikan dugaan eksploitasi yang mengarah pada pelanggaran HAM. Komnas HAM harus melakukan investigasi kembali untuk mengungkap fakta sebenarnya terkait dugaan eksploitasi terhadap mantan pemain sirkus," ujar Elpisina lewat keterangan tertulisnya, Rabu (23/4/2025).

Ia mengatakan, keterlibatan negara penting untuk memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat.

Dalam hal ini adalah mantan pemain sirkus OCI yang mengaku mengalami penyiksaan, kekerasan, hingga kesulitan bertemu keluarga.

"Jika kasus yang dialami para pemain OCI ini terus berlarut-larut dan menemui jalan buntu, maka permasalahan ini tidak akan pernah terselesaikan dan pemenuhan hak asasi manusia akan terabaikan. Padahal, pemenuhan hak asasi merupakan kewajiban yang harus dijamin oleh negara," kata Elpisina.

Rekomendasi pada 1997

Komnas HAM sendiri pernah mengeluarkan rekomendasi atas kasus dugaan eksploitasi pemain sirkus OCI pada 1 April 1997.

Dalam laporan yang ditandatangani Ketua Komnas HAM saat itu, Munawir Sjadzali, lembaga tersebut mengidentifikasi empat pelanggaran yang terjadi dalam kasus eksploitasi pemain sirkus OCI.

"1. Pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usul, identitas, hubungan kekeluargaan dan orang tuanya," tertulis dalam laporan Komnas HAM pada 1 April 1997 itu.

Kedua adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis.

"3. Pelanggaran terhadap hak hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya," tulis Komnas HAM.

"4. Pelanggaran terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," sambung keterangan Komnas HAM saat itu.

Sehubungan dengan empat pelanggaran dalam kasus eksploitasi pemain sirkus OCI itu, Komnas HAM mengeluarkan empat rekomendasi pada 1 April 1997.

Pertama, OCI bekerja sama dengan Komnas HAM, Puskopau, Depdikbud, dan Menpora perlu segera secara koordinatif mencegah dan mengakhiri terjadinya perbuatan yang cenderung menimbulkan pelanggaran HAM.

Rekomendasi kedua, untuk menjernihkan asal-usul anak-anak pemain sirkus yang belum jelas asal-usulnya, OCI bekerjasama dengan Komnas HAM akan melakukan publikasi dan langkah-langkah yang diperlukan.

"3. Praktik latihan terhadap anak-anak atlet sirkus yang disertai dengan tindakan-tindakan disiplin yang keras, hendaknya dijaga jangan sampai menjurus kearah penyiksaan, baik mental maupun fisik," tulis rekomendasi Komnas HAM.

"4. Pelbagai pertarungan yang masih ada antara OCI dengan anak-anak atlit sirkus/ex atlet sirkus hendaknya diselesaikan secara kekeluargaan," bunyi rekomendasi terakhir Komnas HAM.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan kepada tiga korban pencabulan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma.

Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati menyampaikan, keputusan tersebut diambil setelah melakukan penelaahan permohonan yang diajukan oleh korban.

"Memutuskan memberikan perlindungan kepada tiga korban dalam kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan bekas Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman. Saat ini tersangka dijerat dengan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan/atau Undang-Undang ITE," ungkap Sri melalui keterangan resmi, Rabu (23/4/2025).

Ketiga korban sendiri mendapatkan sejumlah perlindungan dari LPSK hingga perhitungan ganti kerugian atau restitusi.

"Ketiga korban diputuskan mendapatkan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitas penghitungan restitusi, bantuan rehabilitasi psikologis juga diberikan pada salah satu korban yang masih berusia 6 tahun," tutur Sri.

Sri menjelaskan, pemberian perlindungan seperti hak prosedural ketika bersidang akan melibatkan Sahabat Saksi dan Korban Nusa Tenggara Timur (NTT), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) API-NTT.

"Pendampingan kepada korban dalam memberikan keterangan dalam setiap proses peradilan pidana yang pelaksanaannya dikerjasamakan dengan Sahabat Saksi dan Korban NTT, LBH APIK-NTT, Pendamping Rehsos Kemensos Provinsi NTT dan UPTD PPA Provinsi NTT," ungkap Sri.

Sri menuturkan, LPSK juga akan berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk melakukan pendampingan rehabilitasi sosial kepada korban.

"Berkoordinasi dengan UPTD PPA Provinsi NTT bekerjasama dengan Himpunan Psikolog (HIMPSI) NTT guna menganalisis tingkat ancaman dan situasi psikologis korban," ujar Sri.

Sebelumnya diberitakan, eks Kapolres Ngada, Fajar, telah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga mencabuli sejumlah anak di bawah umur.

Setidaknya ada empat pelanggaran yang dilakukan, yakni pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, perzinaan tanpa ikatan yang sah, mengonsumsi narkoba, dan memproduksi video kekerasan seksual.

Alasan inilah yang membuat majelis KEPP memutuskan memecat AKBP Fajar dari kepolisian dengan tidak hormat.

Namun Fajar tidak terima dengan vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dijatuhkan Divisi Propam Polri.

Oleh karena itu, AKBP Fajar menggunakan haknya untuk menyatakan banding atas putusan tersebut.