SEMARANG, KOMPAS.com - Salah satu tersangka, dr Zara Yupita Azra, dalam kasus PPDS Undip dikabarkan lulus dalam sertifikat kompetensi peserta PPDS Undip.

dr. Zara Yupita Azra, dinyatakan lulus sertifikat kompetensi peserta oleh Kolegium Anestesiologi dan Terapi Intensif (KATI) pada pekan lalu.

Hingga saat ini, pihak Universitas Diponegoro belum memberikan keterangan resmi terkait kelulusan dr. Zara.

Zara merupakan senior korban dokter ARL dalam program anestesi.

Diketahui, dokter ARL mengakhiri hidupnya karena menjadi korban bully. Dalam kasus ini, ZYA merupakan senior yang paling aktif membuat aturan, melakukan bully-ing, dan memaki korban.

Bagaimana kata Polda terkait hal ini?

Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Artanto mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan hal itu. Proses hukum tetap berjalan.

"Kita tidak melihat itu, itu yang berwenang untuk memahami atau menindaklanjuti dari pihak kampus rektorat sendiri. Lingkup kita hanya proses penyidikan saja," kata dia.

Sementara itu, dia mengatakan, hingga saat ini berkas kasus pemerasan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro (Undip) masih belum lengkap atau P21.

Artanto mengatakan bahwa berkas masih di kejaksaan untuk kemudian dianalisis oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Perkembangannya kemarin ada P18, P19. Ada petunjuk dari Jaksa untuk melengkapi kekurangan berkas perkara," kata Artanto saat dikonfirmasi, Kamis (24/4/2025).

Penyidik juga sudah memenuhi permintaan JPU untuk melakukan perbaikan pada berkas perkara tersebut.

"Kemudian perkara sudah dikembalikan ke JPU kembali dan untuk dilakukan analisa kembali atau diteliti kembali," ucap dia.

Dia menegaskan bahwa kasus tersebut akan segera diselesaikan, karena sudah menjadi atensi dari para penyidik Polda Jawa Tengah.

"Belum, pada prinsipnya secepatnya karena ini sudah jadi atensi," ujar Artanto.

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio, mengatakan bahwa sampai saat ini masih ada tiga tersangka dalam kasus PPDS Undip.

"Masih tiga tersangka," ujarnya.

Seperti diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menghentikan praktik PPDS Anestesia FK Undip di RSU Kariadi Semarang setelah meninggalnya dokter ARL.

Kemenkes juga sempat menghentikan praktik klinis Dekan FK Undip Yan Wisnu Prajoko di RSUP Dr Kariadi.

FK Undip dan RSUP Dr Kariadi Semarang juga sudah mengakui adanya perundungan yang menimpa korban selama menempuh perkuliahan.

Kini pihak keluarga korban telah mempolisikan sejumlah senior korban ke Polda Jateng. Laporan itu dilayangkan langsung oleh Nuzmatun Malinah, ibunda korban.

KOMPAS.com - Musisi Ahmad Dhani mengungkapkan bahwa hingga kini dirinya belum memikirkan langkah hukum terkait laporan yang diajukan oleh Rayen Pono.

Dilansir Kompas.com (24/04/2025), terkait tuduhan yang dialamatkan kepadanya, Ahmad Dhani menegaskan bahwa ia belum menyiapkan kuasa hukum maupun respons hukum lanjutan.

"Belum terpikirkan (siapkan kuasa hukum dan langkah hukumnya)," ujar Ahmad Dhani melalui pesan WhatsApp kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Kenapa Ahmad Dhani Bantah Tuduhan Rayen Pono?

Dhani juga menanggapi tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki motif seperti yang dituduhkan.

"Kalau pakai nalar, orang pasti nggak percaya saya melakukan hal yang dituduhkan itu," jelas Ahmad Dhani, menegaskan bahwa tuduhan yang dilaporkan oleh Rayen Pono tidak memiliki dasar yang jelas.

Sebelum dilaporkan, Ahmad Dhani mengaku sudah meminta maaf atas kekeliruan penulisan nama marga dalam undangan yang diterimanya. "Sudah minta maaf atas typo di draft undangan," ujarnya.

Rayen Pono Melaporkan Ahmad Dhani ke Polisi

Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan tuduhan yang tercantum dalam Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, Pasal 310 KUHP, serta Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dengan nomor LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporan tersebut, Rayen Pono menyertakan beberapa barang bukti, termasuk sebuah video yang merekam perdebatan antara dirinya dan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Penyebab Perselisihan Ahmad Dhani dan Rayen Pono

Perdebatan yang terjadi antara Ahmad Dhani dan Rayen Pono bermula dari acara diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI), yang membahas masalah royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Persoalan muncul ketika dalam undangan untuk acara tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai "Rayen Porno," yang dianggap menyinggung dan membuat Rayen Pono merasa tersinggung, hingga melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Dilaporkan ke Polisi, Ahmad Dhani Belum Pikirkan Langkah Hukum, Klik untuk baca: https://www.kompas.com

PANGKALPINANG, KOMPAS.com – Ketua Komisi Kejaksaan (Komjak), Pujiyono Suwadi, menilai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai langkah penting dalam pembaruan sistem hukum Indonesia.

Menurutnya, pandangan ini sejalan dengan pernyataan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut revisi KUHAP sebagai bentuk transformasi sistem hukum dalam sebuah wawancara media.

“Yang kemudian disampaikan oleh Pak Habiburokhman adalah pembaruan KUHAP, ini adalah pembaruan sistem,” ujar Pujiyono dalam diskusi di Universitas Bangka Belitung, Kamis (24/4/2025).

Ia juga menyoroti isu tarik-menarik kewenangan antar-lembaga yang ramai diperbincangkan publik.

Menurut Habiburokhman, memindahkan kewenangan antar-institusi bukanlah solusi utama dalam perbaikan sistem hukum.

“Pak Habiburokhman itu bilang bahwa pembaruan KUHAP ini bukan hanya soal pemindahan kewenangan satu institusi ke institusi yang lain,” kata Guru Besar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) itu.

“Kalau misalnya, hari ini melihat bahwa itu si A itu jelek, terus kemudian kewenangannya dikurangi dipindahkan ke institusi lain yang dianggap lebih baik, itu bisa jadi tidak menjawab persoalan,” ucapnya.

Namun demikian, Pujiyono menekankan bahwa perubahan sistem hukum memiliki dua syarat yang harus dipenuhi.

Pertama, akomodasi total due process of law, yaitu jaminan hak konstitusional individu untuk diperlakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang dalam proses hukum.

Kedua, para pemangku kebijakan baik DPR maupun pemerintah harus juga mengakomodasi sistem dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang integrated criminal justice system.

“Dalam draft KUHAP baik dari DPR maupun daftar inventaris masalah dari pemerintah belum akomodasi dua hal tersebut secara baik,” kata Pujiyono.

SURABAYA, KOMPAS.com - Di era kemajuan teknologi, banyak orang menjadikan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi instan untuk keluar dari permasalahan finansial.

Proses yang mudah serta pencairan dana yang cepat menjadi daya tarik tersendiri dari layanan ini.

Namun, kemudahan ini justru menjadikan banyak orang terjebak dalam jerat pinjaman.

Menurut Dosen Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Airlangga (Unair) Dr. Ria Setyawati, pinjol di Indonesia legal jika diselenggarakan oleh perusahaan fintech peer-to-peer (P2P) lending yang telah terdaftar dan memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Legalitas ini diatur melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

“Jika tidak terdaftar di OJK, maka pinjol tersebut dianggap ilegal dan tidak sah secara hukum,” kata Ria saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Untuk memastikan legalitas pinjol, calon nasabah bisa melaporkan ke Satgas Waspada Investasi (SWI) atau Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) untuk memverifikasi legalitas pinjol.

Sementara itu, untuk mengajukan keringanan atau restrukturisasi utang, Ria menuturkan bahwa pinjol ilegal tidak memiliki mekanisme restrukturisasi resmi, karena tidak berada dalam pengawasan OJK.

Maka, solusinya, nasabah tidak perlu membayar utang pada pinjol ilegal karena perjanjian yang dibuat oleh entitas ilegal tidak sah secara hukum.

“Jika ternyata aktivitas pinjol ilegal itu meresahkan, misalnya menetapkan bunga yang terlalu tinggi atau model penagihan yang melanggar hukum, maka dapat dilaporkan ke OJK agar operasionalnya ditindak,” tuturnya.

Sama halnya dengan nasabah yang terjerat utang, pada prinsipnya utang tetap harus dibayarkan sesuai perjanjian. Namun, penagihan harus sesuai etika, tidak boleh ada kekerasan, teror, atau intimidasi.

Apabila terjadi ancaman, intimidasi, atau penyebaran data pribadi nasabah, maka masyarakat dapat melapor ke kepolisian.

“Juga bisa langsung saja blokir akses pinjol ilegal di perangkat dan minta pendampingan dari lembaga bantuan hukum (LBH) untuk korban pinjol ilegal,” ujarnya.

Jika memang terbukti, pihak pinjol dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang (UU) ITE apabila terjadi eksploitasi digital, maupun KUHP jika terdapat unsur pemerasan atau ancaman.

“Peminjam juga bisa minta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) jika korban merasa terancam,” pungkasnya.

KOMPAS.com – Musisi Ahmad Dhani mengaku belum memikirkan langkah hukum terkait laporan Rayen Pono terhadap dirinya.

Ahmad Dhani menegaskan belum menyiapkan kuasa hukum maupun respons hukum lanjutan atas tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

“Belum terpikirkan (siapkan kuasa hukum dan langkah hukumnya),” kata Ahmad Dhani melalui pesan WhatsApp, Rabu (23/4/2025).

Ahmad Dhani mengatakan dirinya tak ada motif seperti yang dituduhkan dalam laporan Rayen Pono.

“Kalau pakai nalar, orang pasti nggak percaya saya melakukan hal yang dituduhkan itu,” kata Ahmad Dhani.

Sebelum dilaporkan ke polisi, Ahmad Dhani pun mengaku sudah meminta maaf atas kekeliruan penulisan nama marga kepada Rayen Pono.

“Sudah minta maaf atas typo di draft undangan,” kata Ahmad Dhani.

Ada pun, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporannya, Rayen Pono membawa beberapa barang bukti.

Salah satunya adalah video saat Rayen Pono berdebat dengan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Acara ini merupakan bagian dari diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Acara diskusi ini pula yang menjadi pangkal laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani.

Persoalan muncul ketika dalam undangan debat tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai “Rayen Porno” yang membuat Rayen Pono tersinggung.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyanyi Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani atas kasus dugaan penghinaan rasial dan pencemaran nama baik.

Laporan itu juga menjadi penegasan dari Rayen bahwa Dhani bukan orang yang kebal hukum.

"Ramai di media sosial narasi bahwa AD katanya punya imunitas karena dia pejabat dan karena dia dekat dengan kekuasaan," kata Rayen saat ditemui di Bareskrim Polri, Rabu (23/4/2025).

Rayen Pono merasa bersyukur karena laporannya terhadap Ahmad Dhani diterima dengan baik di Bareskrim Polri.

"Kita mau buktikan sama-sama di sini, dan Bareskrim Polri membuktikan di sini tidak ada satu orang pun yang punya imunitas terhadap hukum," kata Rayen.

Lewat laporan ini, Rayen Pono berharap Ahmad Dhani berjiwa besar menerima konsekuensi atas ucapannya di media sosial.

Selain itu, eks personel Pasto tersebut meminta Dhani untuk tak bersikap arogan lagi di depan publik.

"Jadi apa yang kita sampaikan adalah Mas Dhani juga harus berjiwa besar menerima ini dan jangan lagi, dengan penuh kerendahan hati, punya arogansi untuk meremehkan orang lain karena kita semua sama di mata hukum," kata Rayen.

Adapun, Rayen Pono melaporkan Ahmad Dhani dengan Pasal 156 KUHP, Pasal 315 KUHP, dan atau Pasal 310 KUHP dan atau Pasal 16 Juncto Pasal 4 huruf B, UU RI No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani teregistrasi dalam nomor laporan LP/B/188/IV/2025/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Dalam laporannya, Rayen Pono membawa beberapa barang bukti.

Salah satunya adalah video saat Rayen Pono berdebat dengan Ahmad Dhani di kawasan Senayan, Jakarta pada 10 April 2025.

Acara ini merupakan bagian dari diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) terkait royalti dan Undang-Undang Hak Cipta.

Acara diskusi ini pula yang menjadi pangkal laporan Rayen Pono terhadap Ahmad Dhani.

Persoalan muncul ketika dalam undangan debat tersebut, nama Rayen Pono ditulis sebagai “Rayen Porno” yang membuat Rayen Pono tersinggung.

Ahmad Dhani sendiri telah meminta maaf atas kekeliruan tersebut dan menyebut tak ada maksud melakukannya.

MATARAM, KOMPAS.com - Sejumlah alumni santriwati yang diduga menjadi korban pencabulan oknum pimpinan yayasan salah satu Pondok Pesantren di Lombok Barat, NTB, meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Tim sudah mengirimkan surat permohonan perlindungan dan permohonan restitusi ke LPSK," kata Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram, Rabu (23/4/2025).

Joko mengatakan, korban santriwati sempat mendapat sejumlah ancaman dan tawaran untuk dinikahkan oleh seorang oknum yang diduga kerabat terduga pelaku.

"Ada oknum yang mencoba mengancam, ada yang menawarkan untuk dinikahkan dengan seseorang, udah nikah aja nanti kita yang biayai," kata Joko menirukan.

"Bahkan ada iming-iming untuk menikah dengan adik pelaku," kata Joko.

Joko menyebutkan, dari identifikasi oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB, ada sekitar 22 alumni santriwati yang menjadi korban pencabulan yang diduga dilakukan oleh oknum ketua yayasan pondok pesantren.

Dari jumlah tersebut, 9 orang korban sudah berani buka suara dan melaporkan kekerasan seksual tersebut ke polisi.

Korban yang melapor merupakan alumni ponpes tahun 2016-2023.

Saat kejadian, para korban yang melapor masih di bawah umur dan duduk di bangku sekolah setingkat SMP - SMA.

Diberitakan sebelumnya, AF, pimpinan yayasan salah satu pondok pesantren di Lombok Barat, dilaporkan ke polisi atas dugaan pencabulan terhadap santriwati, setelah para korbannya menonton film serial Malaysia berjudul Bidaah (Walid).

Kasus dugaan pencabulan dan kekerasan seksual terungkap berawal dari percakapan di grup alumni yang memperbincangkan film Bidaah (Walid) yang tengah viral.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjadi salah satu tokoh yang akan mewakili Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadiri pemakamanPaus Fransiskus di Vatikan.

Natalius mengatakan, Indonesia menempatkan Paus Fransiskus sebagai tokoh perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan.

Ia kembali menekankan ucapan duka cita yang pernah disampaikan presiden.

"Negara Indonesia menghormati dan menempatkan Mendiang Bapa Suci Paus Fransiskus sebagai Tokoh Perdamaian, Kemanusiaan, dan Persaudaraan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto, Presiden RI, dalam ucapan Duka Cita," kata Natalius dalam pesan singkat, Kamis (24/4/2025).

Meski demikian, Natalius enggan mengungkapkan secara detail persiapan keberangkatan ke Vatikan.

Ia mengatakan, hal tersebut disampaikan oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).

"Sudah disampaikan oleh Sesneg," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menunjuk sejumlah orang yang akan menjadi utusannya untuk menghadiri pemakaman pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, di Vatikan.

Adapun tokoh-tokoh tersebut yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, Ignasius Jonan, hingga Menteri HAM Natalius Pigai.

"Atas nama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengutus beberapa tokoh untuk ikut menghadiri acara pemakaman di Vatikan," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (23/4/2025).

"Di antara tokoh-tokoh yang diutus oleh Bapak Presiden Prabowo mewakili bangsa dan negara Indonesia adalah yang pertama, Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo," imbuh dia.

Prasetyo berharap, tokoh-tokoh tersebut dapat mewakili Indonesia dalam menyampaikan belasungkawa.

Ia mengakui, meninggalnya Paus menjadi duka cita yang mendalam.

Berdasarkan rencana Vatikan, Paus Fransiskus akan dimakamkan pada tanggal 26 April pekan ini.

"Kami berharap utusan ini dapat mewakili bangsa dan negara kita dalam ikut menyampaikan simpati dan belasungkawa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, keberangkatan perwakilan tengah diatur oleh pemerintah.

Kemungkinan, kata Prasetyo, utusan akan berangkat pada esok hari.

"Untuk keberangkatan sedang diatur, mungkin bisa jadi akan berangkat besok hari Kamis atau selambat-lambatnya hari Jumat," ujar dia.

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Jawa Barat mengunjungi Polda Jabar, Rabu (23/4/2025), untuk mengawal penanganan kasus pelecehan seksual yang melibatkan Priguna Anugerah (31), mantan dokter residen anastesi.

Selain memastikan proses hukum berjalan profesional dan menyeluruh, mereka juga memastikan hak-hak tersangka tetap terpenuhi.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jabar, Hasbullah Fudail, mengatakan pengawalan ini dilakukan atas instruksi langsung Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai.

Menurut dia, pendekatan dalam kasus ini tak hanya pada aspek hukum, tetapi juga menyasar perbaikan sistem yang lebih luas.

"Kita tak hanya melihat dari apa yang terjadi, tetapi juga ingin melihat sistem yang lebih besar. Karena (kasus pelecehan seksual) ini terjadi dalam waktu bersamaan kan tiba-tiba Malang, Garut, Depok. Ini kan fenomena luar biasa. Sehingga kita ingin tak melihat dari satu sisi saja," ujarnya di Mapolda Jabar.

Hasbullah menilai maraknya kasus serupa di berbagai daerah menunjukkan adanya persoalan sistemik yang perlu ditangani secara serius. Ia menekankan pentingnya menjaga profesi dokter sebagai profesi mulia yang tak boleh tercoreng karena perilaku individu.

"Jangan sampai ini terus terulang, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Profesi dokter adalah profesi yang sangat mulia, dan sehingga kita tidak bisa melihat ini dari satu sisi saja," ucapnya.

Pastikan Hak Tersangka Terpenuhi

Dalam kunjungannya, Kanwil HAM juga ingin memastikan hak-hak Priguna sebagai tersangka terpenuhi selama proses hukum berjalan. Hasbullah menegaskan bahwa setiap tersangka tetap memiliki hak dasar yang harus dijaga.

"Artinya, ada standar perlakuan yang harus tetap dijaga. Seorang tersangka tetap harus dilindungi hak-haknya. Tidak boleh ada kekerasan, hak untuk berkomunikasi dengan keluarga, dan proses hukum yang cepat dan adil," kata Hasbullah.

Ia pun mengapresiasi profesionalisme penyidik kepolisian dalam menangani kasus ini.

Selain berdiskusi dengan pihak kepolisian, Hasbullah juga menyempatkan diri berbincang dengan tersangka dan keluarganya. Selama sekitar dua jam, mereka membahas berbagai hal, termasuk kondisi di lingkungan rumah sakit dan sistem pendidikan tempat tersangka pernah berpraktik.

"Dia (Priguna) mengungkapkan semua persoalan yang ada, ya baik secara pribadi maupun secara sistem, apa yang terjadi sebenarnya di sistem pendidikan dan RS, kita gali kenapa ini terjadi," ujarnya.

Tersangka Tunjukkan Penyesalan

Dalam pertemuan itu, Priguna menyampaikan penyesalannya dan menyatakan siap menjalani proses hukum. Ia juga berharap agar keluarganya tidak menjadi korban sosial, dan profesi medis tetap dihormati masyarakat.

"Dia (tersangka) siap menjalani (hukuman), harapannya jangan sampai keluarga jadi korban dan profesi medis tetap dihargai masyarakat," kata Hasbullah.

Ia menambahkan, tersangka menunjukkan penyesalan yang mendalam bahkan hingga menangis saat berbincang. *"Kami berbagi keimanan, dia (Priguna) dan istrinya sampai menangis juga saat disentuh dengan keimanan,"* katanya.

Fenomena Gunung Es

Hasbullah menilai kasus ini sebagai bagian dari fenomena gunung es yang dapat terjadi di berbagai sektor, bukan hanya di bidang medis.

"Iya terjadi kan, ini menjadi fenomena hari ini. Tadi kami juga tanyakan ke Ibu Kanitnya bahwa ada kecenderungan pelecehan seksual itu meningkat. Ini juga kan menjadi pembelajaran buat semua," tuturnya.

Ia menyebut bahwa kasus serupa juga pernah ditemukan di lingkungan pesantren, institusi pendidikan, hingga lembaga negara. Oleh karena itu, pihaknya akan menyiapkan telaahan sistemik sebagai bahan rekomendasi perbaikan ke depan.

"Kanwil HAM Jabar tentu ingin masuk untuk bisa memberi rekomendasi telaahan yang bisa dijadikan referensi, apa sih yang bisa dijadikan perbaikan," kata Hasbullah.

Kementerian HAM, lanjut dia, akan terus memantau dan mendampingi kasus ini hingga tuntas, serta menyusun rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.

KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) Atnike Nova Sigiro mengungkapkan bahwa Oriental Circus Indonesia (OCI) ternyata pernah dimiliki oleh TNI Angkatan Udara (AU).

Hal itu terungkap dalam rapat bersama Komisi XIII DPR dan sejumlah mantan pemain sirkus OCI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike.

Dalam penjelasan terpisah, Atnike menyebut bahwa Komnas HAM menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menyatakan adanya kepemilikan atas sirkus.

Namun, ia menegaskan perlunya penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan OCI.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun '97. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh oleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya 1997," sambung Atnike.

Apa Bentuk Kekerasan yang Dialami oleh Para Korban?

Dalam kesempatan tersebut, para mantan pemain sirkus juga mengungkapkan kisah pilu mereka. Butet, salah satu korban, mengaku mengalami berbagai kekerasan fisik selama menjadi bagian dari OCI.

"Saya sering dipukuli, dirantai, bahkan pernah dipaksa tampil saat sedang hamil," ujar Butet. Ia juga bercerita dipisahkan dari anaknya dan pernah dijejali kotoran gajah sebagai bentuk penyiksaan.

Fifi, anak Butet, mengalami nasib serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah dewasa. Fifi juga sempat kabur, namun dikembalikan ke sirkus dan kembali disiksa.

"Saya pernah disetrum di alat kelamin dan dipasung," ungkap Fifi.

Mengapa Kasus Ini Belum Tuntas Selama 28 Tahun?

Atnike menyayangkan lambannya proses penyelesaian kasus eksploitasi di lingkungan sirkus OCI.

Menurutnya, aduan pertama kali masuk ke Komnas HAM pada tahun 1997, namun hingga kini belum ada penyelesaian yang memadai.

"Kasus ini sebenarnya adalah kasus yang sudah sangat lama diadukan ke Komnas HAM. Sangat disayangkan bahwa hingga tahun 2025 belum mendapatkan penyelesaian yang memadai atau memuaskan, khususnya bagi kepentingan korban," jelas Atnike.

"Pertama kali kasus ini diadukan ke Komnas HAM pada tahun 1997, jadi sudah lebih dari 25 tahun, sudah 28 tahun sejak pertama kali diadukan," imbuhnya.

Pada tahun 2002, para korban kembali mengadu karena rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM pada 1997 tidak dijalankan oleh pihak OCI. Kala itu, Komnas HAM telah menyimpulkan adanya beberapa pelanggaran hak asasi manusia.

"Yang pertama adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mengetahui asal usul identitas dan hubungan kekeluargaan, baik dengan keluarga maupun dengan orang tuanya. Karena seluruh pengadu ketika diambil oleh Oriental Circus masih berada dalam usia anak atau di bawah umur," papar Atnike.

"Pelanggaran yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk bebas dari eksploitasi yang bersifat ekonomis. Lalu yang ketiga adalah pelanggaran hak anak untuk memperoleh pendidikan umum yang layak yang dapat menjamin masa depannya. Dan yang keempat adalah pelanggaran terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan jaminan sosial yang layak," jelasnya.

Sebagian artikel ni telah tayang di Kompas.com dengan judul "Temuan Komnas HAM: Sirkus OCI Pernah Dimiliki TNI AU pada 1997".

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada (UGM) Zaenur Rohman menyebut Kejaksaan Agung (Kejagung) harus memiliki bukti yang bisa menunjukkan adanya gangguan terhadap proses penegakan hukum karena menggunakan Pasal 21 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) untuk menjerat Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB).

Sebab, dalam pandangannya, pengunaan Pasal 21 UU Tipikor tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice, kurang tepat.

"Yang menjadi perdebatan adalah apakah ketika seorang tersangka itu berusaha untuk memengaruhi pendapat publik dengan melakukan upaya-upaya untuk menyebarkan informasi kasus yang sedang dialaminya, itu kemudian bisa berujung pada obstruction of justice? Saya lihat belum tentu,” kata Zaenur kepada Kompas.com, Rabu (23/4/2025).

Bahkan, menurut Zaenur, belum tentu Pasal 21 UU Tipikor tepat dipakai jika ada tersangka menggunakan uangnya untuk membuat media memuat berita dengan tujuan menguntungkan dirinya dan mendeskriditkan proses penegakan hukum.

Pasalnya, Zaenur mengatakan, perbuatan bisa dikatakan obstruction of justice jika disengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penegakan hukum di tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan.

“Saya masih bertanya-tanya, apakah kalau sebuah berita negatif itu bisa berdampak misalnya, pada gagalnya atau terganggungnya, atau tercegahnya upaya penyidikan itu hingga tuntas? Saya melihat ini masih debatable ya. Saya melihat ini kok agak jauh ketika yang seperti ini kemudian dijerat menggunakan (pasal) obstruction of justice,” ujarnya.

Zanur lantas mencontohkan kasus yang mungkin bisa dijerat dengan Pasal 21 UU Tipikor, yakni jika seorang tersangka membayar media atau jurnalis untuk terus menerus menyudutkan seorang saksi. Padahal, sanksi itu merupakan saksi yang memberatkan untuk tersangka.

Kemudian, akibat pemberitaan masif tersebut, saksi yang memberatkan itu menjadi enggan bahkan takut untuk memberikan kesaksian.

“Sehingga, saksi itu menjadi tidak kooperatif dan kemudian penyidik mengalami hambatan karena saksinya dibunuh karakternya oleh media dengan sedemikian rupa hasil bayaran oleh tersangka. Menurut saya, mungkin itu bisa masuk pada obstruction of justice,” katanya.

“Untuk kasus ini, saya katakan, kecuali kejaksaan punya bukti yang menunjukkan adanya gangguan terhadap aspek penegakan hukumnya melalui jalur pemberitaan,” ujar Zaenur.

“Seharusnya kan yang menjadi poin obstruction of justice adalah merusak alat bukti, kemudian membantu melarikan diri, membantu merusak alat bukti. Tapi, kalau membangun opini media dengan cara membeli awak media atau pejabat media, menurut saya itu belum tentu merupakan obstruction of justice,” katanya lagi.

Menurut Zaenur, penting bagi Kejagung memperlihatkan bukti tersebut karena bukan hanya mengacam kebebasan pers tetapi juga kebebasan berpendapat.

“Nanti bagaimana dengan kritik yang bersifat murni terhadap penegakan hukum. Bagaimana dengan gugatan-gugatan para pakar, para ahli, atau LSM terhadap proses penegakan hukum yang misalnya dipertanyakan. Berisiko kalau Pasal 21 itu tidak digunakan dengan ketat,” ujarnya.

Pasal 21 UU Tipikor berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau 33 denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Sebagaimana diberitakan, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar (TB) disangkakan dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah undang-undang nomor 21 tahun 2021 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar menyebut, Tian diduga membuat berita-berita berdasarkan pesanan dari Marcella Santoso (MS) dan Junaedi Saibih (JS) selaku advokat para tersangka maupun terdakwa kasus-kasus yang diusut oleh Kejagung.

“Tersangka MS dan JS mengorder tersangka TB untuk membuat berita-berita negatif dan konten-konten negatif yang menyudutkan Kejaksaan terkait dengan penanganan perkara a quo, baik di penyidikan, penuntutan, maupun di persidangan,” ujar Qohar di Kantor Kejagung, Selasa (22/4/2025) dini hari.

Untuk hal itu, Tian diduga menerima uang sebesar Rp 478.500.000 yang masuk kantong pribadi setelah memuat konten-konten negatif terkait Kejagung. Perbuatan Tian itu dilakukan tanpa sepengetahuan jajaran JAK TV.

“Sementara yang saat ini prosesnya sedang berlangsung di pengadilan dengan biaya sebesar Rp 478.500.000 yang dibayarkan oleh Tersangka MS dan JS kepada TB,” kata Qohar.

Perbuatan Personal dan Pemufakatan Jahat

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar dalam pernyataan terbarunya menegaskan bahwa perbuatan pidana yang disangkakan kepada Direktur Pemberitaan JAKTV, Tian Bahtiar, murni merupakan tindakan pribadi yang tidak berkaitan dengan aktivitas jurnalistik maupun institusi media tempatnya bekerja.

“Perbuatan yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan itu adalah perbuatan personal, yang tidak terkait dengan media. Itu tegas,” ujar Harli di Kejagung Jakarta, Selasa.

Harli juga menegaskan bahwa yang menjadi perhatian Kejagung bukan soal pemberitaan, melainkan tindakan permufakatan jahat untuk merintangi proses hukum yang sedang berjalan.

“Yang dipersoalkan oleh Kejaksaan bukan soal pemberitaan, karena kita tidak anti kritik,” kata Harli.

“Tetapi yang dipersoalkan adalah tindak pidana permupatatan jahatnya antar pihak-pihak ini, sehingga melakukan perintangan terhadap proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya lagi.

Lebih lanjut, Harli memastikan bahwa Kejagung menghormati otoritas Dewan Pers dalam menilai dan menangani persoalan etik atau dugaan pelanggaran dalam karya jurnalistik.

“Ada rekayasa disitu, dan setelah mendapat penjelasan-penjelasan itu tentu terkait dengan penegakan hukum, Dewan Pers sangat menghormati itu,” katanya.

KOMPAS.com - Ketua Komnas Hak Asasi Manusia (HAM), Atnike Nova Sigiro, mengungkap fakta mengejutkan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dan sejumlah eks pemain Oriental Circus Indonesia (OCI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

Ia menyebut bahwa Komnas HAM menemukan bukti kepemilikan Oriental Circus Indonesia oleh TNI Angkatan Udara (AU) pada tahun 1997.

"Komnas HAM juga menerima SK Nomor Skep/20/VII/1997 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Pusat Koperasi Pangkalan TNI AU (Puskopau) Halim Perdanakusuma yang pada Pasal 10 huruf (a) terkait unit usaha jasa niaga umum milik Puskopau, salah satunya adalah sirkus," kata Atnike dalam forum tersebut.

Ditemukan Surat Keterangan Kepemilikan

Dalam keterangan terpisah, Atnike menjelaskan bahwa Komnas HAM turut menemukan surat keterangan dari Puskopau yang menegaskan keterlibatan badan hukum milik TNI AU dalam kepemilikan sirkus tersebut.

"Oh, itu ada surat keterangan yang ditemukan oleh Komnas HAM terkait keterkaitan badan hukum Puskopau, salah satunya kepemilikan atas sirkus," ujarnya.

Meski begitu, Atnike menegaskan pihaknya masih perlu melakukan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan apakah hingga kini TNI AU masih memiliki keterkaitan dengan Oriental Circus Indonesia.

"Ini kan kasus yang sudah lama terjadi, tahun 1997. Jadi ketika pengaduan itu dilakukan kembali pada akhir tahun 2024 dan terus berlangsung sampai sekarang, maka kita perlu melakukan penelusuran kembali atas informasi yang sudah pernah diperoleh Komnas HAM di periode yang lalu. Dan itu periode Komnas HAM yang masih sangat awal, ya, tahun 1997," jelas Atnike.

Komnas HAM Akan Tindak Lanjut Temuan ke TNI AU

Merespons temuan tersebut, Atnike menyatakan Komnas HAM akan mengambil langkah lanjutan untuk meminta klarifikasi dari TNI AU terkait keterlibatan institusional dalam kepemilikan Oriental Circus Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendalami kasus eksploitasi manusia dan pelanggaran HAM yang dialami oleh sejumlah perempuan yang pernah menjadi pemain di sirkus OCI.

Kasus ini mencuat setelah sejumlah perempuan yang merupakan mantan pemain Oriental Circus Indonesia mengungkap pengalaman pahit mereka saat bekerja di bawah sirkus tersebut.

Mereka mengadu langsung kepada Wakil Menteri HAM Mugiyanto pada 15 April 2025.

Butet, salah satu mantan pemain sirkus, menceritakan bahwa ia kerap mengalami kekerasan fisik selama masa pelatihan dan pertunjukan.

"Saya dipukuli, dirantai, dan pernah dipaksa tampil saat hamil. Anak saya dipisahkan, bahkan saya pernah dijejali kotoran gajah," ungkapnya penuh emosi.

Cerita memilukan tak berhenti pada Butet. Anak perempuannya, Fifi, juga mengalami kekerasan serupa. Ia baru mengetahui bahwa Butet adalah ibunya setelah beranjak dewasa. Fifi sempat melarikan diri, namun dikembalikan ke lingkungan sirkus dan mengalami penyiksaan.

"Alat kelamin saya pernah disetrum. Saya juga pernah dipasung," kata Fifi dalam kesaksiannya.

Saat ini Komnas HAM mendesak adanya peninjauan menyeluruh terhadap aktivitas sirkus yang masih beroperasi, serta menjamin pemulihan hak-hak korban eksploitasi.

SUMBER: KOMPAS.com (Penulis: Adhyasta Dirgantara | Editor: Danu Damarjati)